POLICY PAPER REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN POROS MARITIM DUNIA
Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc.
FORUM REKTOR INDONESIA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN, 24 JANUARI 2015
TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN POROS MARITIM DUNIA1 Oleh: Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc.2
Pengantar Secara faktual, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia di antara lima negara kepulauan, antara lain: Filipina, Fiji, Bahama dan Papua Nugini. Sebagai negara yang diteguhkan berdasarkan United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia menjadi fokus perhatian dunia karena diantara negara-negara kepulauan yang ada memiliki jumlah ribuan pulau dan alur laut yang mengandung nilai geopolitik bagi negara-negara tertentu dalam percaturan ekonomi dan keamanan internasional. Laut Indonesia dipandang sebagai wilayah yang potensial dan mempunyai prospek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Setidaknya, Indonesia kini telah menghasilkan budidaya perikanan terbesar ke-4 dan produksi perikanan tangkap terbesar ke-2 di dunia3. Selain itu Indonesia juga merupakan jalur pelayaran yang penting dalam perdagangan internasional. Konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan berkewajiban untuk ikut serta dalam memberikan jaminan rasa aman di samping bertanggung jawab dalam mendukung
kesinambungan
pembangunan
kelautan.
Berdasarkan
konvensi
UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui undang-undang RI No. 17 tahun 1985, Indonesia telah memfasilitasi masyarakat internasional untuk dapat menikmati tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang senantiasa diupayakan oleh Indonesia dapat dilalui secara aman dan bebas dari berbagai ancaman. Selain itu, Indonesia ikut serta menegakkan konservasi sumber daya kehidupan kelautan termasuk di dalam menjaga lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran di dan lewat laut. Hal ini sejalan dengan agenda yang telah dicanangkan dalam forum Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). 1
Paper ini dipaparkan pada Forum Rektor Indonesia, di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 24 Januari 2015. 2 Rektor Universitas Pertahanan Indonesia. 3 Laporan FAO pada tahun 2010 dan 2013.
1
Sejalan dengan visi pemerintahan baru Indonesia yang menekankan pembangunan pada sektor maritim, terdapat berbagai pandangan bahwa kini Indonesia yang notabene sebagai negara kepulauan dan usia kemerdekaanya yang akan memasuki tahun ke-70, kini baru mengedepankan pentingnya Indonesia menyandang predikat sebagai negara maritim. Artinya, Indonesia memiliki laut yang demikian luas tidak serta merta dapat dikatakan sebagai negara maritim karena selama ini masih berorientasi pada pendekatan pembangunan yang bersifat kontinental. Data menunjukan bahwa, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPP) sumber daya alam pendapatan perikanan sektor kelautan dan perikanan tahun 2011 sebesar
hanya
mencapai
Rp.183,56
miliar4
dibandingkan
dengan
sektor
pembangunan lain. Selain itu, dalam dua dekade terakhir Indonesia juga dihadapkan pada kebijakan maritim yang bersifat tambal sulam (incremental), sehingga dalam tata kelola keamanan laut belum optimal. Salah satu kebijakan penting yang sering kali diabaikan adalah berkaitan dengan sinergisitas dalam mengatasi keamanan laut. Sebagai contoh, dalam memberikan jaminan keamanan laut tidak hanya dapat dilaksanakan melalui pendekatan single agency tetapi harus melibatkan semua stakeholders yang terkait. Karena itu, lahirnya undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang kelautan memberikan harapan besar ke depan dalam menjamin keamanan laut guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Posisi Strategis Indonesia Indonesia ditinjau dari perspektif geopolitik dan geoekonomi, dapat dibedakan dalam empat kategori posisi yang bersifat strategis, yakni sebagai strategic junction pelayaran internasional, strategic fishing ground, strategic potential business, dan strategic key partner bagi negara-negara besar.
a.
4
Strategic Junction Pelayaran Internasional
Laporan siaran pers BPK mengenai Audit IUU Fishing, 2013.
2
Indonesia menjadi pintu gerbang dan jembatan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Wacana Indo-Pasifik yang menghubungkan poros pelayaran Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadi perhatian dalam tahuntahun terakhir memberi makna bahwa Indonesia diletakkan sebagai kawasan persimpangan strategis bagi pelayaran internasional. Sehingga, secara prospektif Indonesia memiliki peluang untuk menjadi wilayah primer di dalam interaksi perdagangan internasional melalui laut. Meskipun Indonesia secara realitas mempunyai nilai penting sebagai persimpangan strategis, namun Indonesia mengandung kerawanan di dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran internasional mengingat lautnya yang bersifat semienclosed.
b.
Strategic Fishing Grounds Berdasarkan data FAO tahun 1996 terdapat 14 daerah penangkapan
ikan utama dunia (the world’s major fishing grounds) dan terdapat 9 daerah diantaranya telah mengalami over-fishing sedangkan 5 fishing ground masih dapat dikembangkan. Salah satu fishing ground yang termasuk dapat dikembangkan adalah wilayah perairan laut Indonesia. Karena itu, tidak mengherankan bila Indonesia menjadi objek bagi negara-negara tertentu khususnya bagi nelayan internasional mengalihkan aktifitasnya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia baik secara legal maupun ilegal.
c.
Strategic Potential Business Masuknya negara Indonesia sebagai negara G-20 menunjukkan bahwa
Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan secara ekonomi dan sebagai kantong bisnis yang potensial. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,01%5 dalam tahun terakhir dan diprediksi bahwa Indonesia akan masuk sebagai negara ekonomi terbesar ke-5 pada tahun 20306, dapat dikatakan sebagai strategic potential business masa depan di kawasan. Demikian juga, hampir dipastikan bahwa 90% aktifitas perdagangan dunia sekarang dan yang akan datang melalui laut melintasi dan menuju wilayah perairan Indonesia 5 6
Laporan Badan Pusat Stasitik pada triwulan III-2014. Data dari IMF (2010), Standard Chartered Research.
3
akan semakin meningkat. Secara ilustratif dapat terlihat dari volume perdagangan yang melalui Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meninigkat. Koridor perdagangan Asia mengalami kenaikan 96% dan diperkirakan mencapai USD14 triliun pada 2025, dan sekaligus menjadi pendorong
utama
pertumbuhan
perdagangan
dunia.
Empat
negara
berkembang di Asia, yakni Indonesia, India, Vietnam dan China masuk dalam lima besar negara dengan tingkat pertumbuhan perdagangan tertinggi sampai dengan 2025.7
d.
Strategic Key Partner bagi negara-negara besar Dalam mengembangkan
rezim
internasional yang berhubungan
dengan keamanan maritim, Indonesia menjadi strategic key partner (mitra kunci strategis) bagi negara-negara besar dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terjadi di dan melalui laut. Merebaknya isu-isu kekerasan di laut yang berkaitan dengan pembajakan terhadap kapal-kapal kargo, tanker dan berbagai kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara yang kerap kali terjadi di wilayah perairan Indonesia (Selat Malaka), menjadikan negara-negara besar khususnya Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya menaruh perhatian untuk membangun kerjasama keamanan maritim. Data menunjukan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia dengan AS, Australia, Jepang, India, dan Tiongkok menempatkan isu keamanan maritim sebagai prioritas dalam kerjasama pertahanan.
Kondisi Keamanan Laut dan Permasalahannya Dalam memetakan kondisi keamanan laut Indonesia dapat digambarkan melalui adanya kecenderungan maraknya aktifitas pencurian ikan (illegal fishing), masih terdapatnya sejumlah kekerasan di laut, dan isu-isu keamanan laut di Selat Malaka masih menjadi agenda pembicaraan dalam forum-forum strategik dan keamanan internasional. Indikator kecenderungan gangguan keamanan laut dapat tercermin dari jumlah korban kekerasan yang tercatat pada sejumlah lembagalembaga maritim internasional dengan tingginya kerugian negara sebagai akibat 7
HSBC Trade Connection Report 2011.
4
adanya eksploitasi sumber daya maritim secara ilegal. Merujuk data International Maritime Bureau (IMB) di Malaysia, peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di perairan Indonesia selama 2013-2014 mengalami peningkatan8, sedangkan data FAO terkait kerugian Indonesia sebagai akibat dari praktek illegal fishing mengalami kerugian sebesar Rp 30 triliun/tahun9. Meskipun terdapat lembaga maritim yang memberikan laporan tidak sesuai fakta seutuhnya, dan didasarkan pada semua jenis kekerasan di laut, sesungguhnya telah menjadi referensi bagi masyarakat internasional dalam menilai tingkat kerawanan laut Indonesia. Oleh karena itu, kecenderungan data tersebut dapat merugikan dan memerlukan respon yang serius dalam mengatasi isu-isu maritim. Penanganan keamanan laut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi nasional yang melingkupi isu-isu penegakan hukum di laut, search and rescue (SAR), perlindungan lingkungan, keselamatan navigasi, perlindungan perikanan dan keimigrasian. Cakupan keamanan laut dan upaya untuk mengatasinya belum dapat terintegrasi secara penuh dalam mengemban fungsi sesuai dengan kewenangankewenangan yang terkait dengan isu-isu di atas. Karena itu, dalam mengisi fungsi penegakan hukum, pengamanan, dan keselamatan yang belum dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diatasi melalui lembaga atau badan keamanan laut yang kini sudah terbentuk. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga di wilayah laut perlu diatur secara rinci sesuai kewenangan lembaga masing-masing dengan merumuskan peraturan pemerintah yang dijabarkan dari undang-undang kelautan saat ini. Keterbatasan dukungan anggaran pertahanan juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam meningkatkan kinerja keamanan laut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan jumlah dan kesiapan dan unsur-unsur TNI Angkatan Laut dalam menjalankan fungsi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan dan pulaupulau kecil terdepan, sepanjang tiga ALKI, maupun wilayah-wilayah konflik di perbatasan, yang pada dasarnya memerlukan kemampuan sistem deteksi, indentifikasi
dan
penindakan.
Oleh
karena
itu,
diharapkan
pengembangan
8
Baca selengkapnya pada artikel yang dipublikasikan oleh harian The Diplomat, http://thediplomat. com, diakses 22 Januari 2015. 9 FAO Fisheries and Aquaculture. Report No. 885 Second Global Fisheries Enforcement Training Workshop. Trondhein, Norwegia, 7‐11 Agustus 2008.
5
infrastruktur pertahanan dan keamanan dalam mengatasi isu-isu keamanan laut diprioritaskan pada tiga elemen penting yakni: pertama, penambahan unsur-unsur patroli yang berupa kapal dan pesawat pengintai/patroli maritim jarak sedang, lengkap dengan logistik di pangkalan depan/aju. Kedua, pengintegrasian infrastruktur sistem informasi dan komunikasi data keamanan laut. Ketiga, meningkatkan pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan penegakan hukum di laut.
Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan Keamanan Tata kelola keamanan laut Indonesia seyogyanya dapat dikembangkan melalui pendekatan kebijakan yang berbasis ekonomi dan keamanan. Kebijakan maritim tidak dapat hanya bertumpu pada isu-isu ekonomi saja tanpa ditopang pada pembangunan
dan
penguatan
keamanan
maritim.
Dalam
mengembangkan
kebijakan tersebut terdapat empat faktor kunci yang harus dibangun yakni: pembangunan infrastruktur hub-seaport connectivity, peningkatan industri jasa maritim,
modernisasi kekuatan pertahanan laut dan penguatan kerjasama
keamanan maritim (capacity building). Dalam konteks pembangunan infrastruktur konektivitas dan peningkatan industri jasa maritim merupakan faktor kunci ekonomi yang dapat dikedepankan dalam menjabarkan visi maritim nasional. Sedangkan dalam upaya modernisasi kekuatan pertahanan laut dan penguatan kerjasama keamanan maritim menjadi faktor kunci keamanan yang harus diwujudkan secara simultan, sehingga kebijakan yang akan dibangun oleh pemerintah menuju pengembangan poros maritim di kawasan mengharuskan kedua faktor tersebut sebagai keniscayaan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Riset Maritim Dalam menjawab tantangan penanganan isu-isu keamanan maritim serta visi maritim nasional, beberapa hal yang dapat menjadi perhatian khususnya dalam mendorong sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang maritim, teknologi yang dapat digunakan dalam mengatasi kegiatan operasi keamanan
di
laut,
dan
pentingnya
riset
maritim
untuk
mengembangkan 6
kemungkinan-kemungkinan peluang pengembangan bisnis keamanan maritim di masa depan. Langkah-langkah strategis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: a.
Penyiapan pusat-pusat pendidikan dan latihan kemaritiman Pengembangan
pendidikan
dan
latihan
di
bidang
kemaritiman
merupakan sebuah elemen yang tidak bisa dikesampingkan ketika visi negara ini diarahkan pada penguatan sektor maritim. Hal ini perlu untuk diperhatikan mengingat
pendidikan
dan
latihan
adalah
tonggak
penopang
pada
keberlanjutan dan kesinambungan pada arah grand design kebijakan pemerintah untuk jangka panjang. Formulasi pendidikan kemaritiman yang bertaraf nasional dan internasional perlu direncanakan secara baik oleh pihakpihak terkait. Melalui kajian secara komprehensif dalam rangka penyiapan kurikulum dari level pendidikan dasar hingga perguruan tinggi nantinya diharapkan dapat mampu berjalan seiring dengan optimalisasi pembangunan nasional. Pusat-pusat pendidikan ini diupayakan di seluruh daerah agar nantinya mampu secara bersama-sama berkembang demi mencapai pembangunan yang adil dan merata.
b.
Pembangunan
kapasitas
lembaga-lembaga
bagi
stakeholder
kemaritiman Hubungan kerjasama para stakeholder kemaritiman yang ada saat ini perlu untuk lebih ditingkatkan lagi dalam rangka kinerja yang optimal, efektif dan efisien pada kerangka kemaritiman nasional. Hal ini mendorong pada upaya pembangunan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Multiagency dalam sektor maritim ini terus berupaya menemukan solusi efektif pada pola interaksi yang tepat di lapangan agar selaras dengan pola koordinasi antarlembaga yang banyak diaplikasikan pada level internasional. Dengan demikian interoperabilitas dan koordinasi internasional mampu berjalan dengan baik dalam merespon tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang. 7
c.
Pengembangan jaringan dan teknologi sistem keamanan laut Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dimana diperlukan sistem
keamanan
laut
yang
seimbang
dan
memadai.
Salah
satu
elemen
pendukungnya adalah pengembangan jaringan dan teknologi keamanan laut. Hal ini mampu diupayakan dengan meningkatkan kemampuan karya putra bangsa melalui penguatan produksi teknologi dalam negeri. Keberpihakan dukungan pemerintah pada kemandirian pembangunan teknologi dalam negeri akan turut serta meningkatkan kepercayaan Indonesia sebagai negara maritim. Tentunya turut disertai dengan penguasaan teknologi maju dari negara modern melalui pola-pola kerjasama transfer of technology (ToT) di bidang sistem monitoring, control and surveillance maritim.
d.
Peningkatan riset dalam dimensi keselamatan dan keamanan laut Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
maritim juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Proses kajian dan penyelidikan terus dikembangkan melaui tahapan-tahapan yang sistematis dan objektif untuk mendapatkan hasil temuan yang ilmiah. Selanjutnya, atas dasar
riset
tersebut
dapat
dirumuskan
kebijakan
yang
mampu
diimplementasikan secara tepat sesuai tujuan yang ditentukan. Dimensi keselamatan dan keamanan menjadi hal pokok yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat begitu pentingnya kelancaran penggunaan wilayah laut, baik pelayaran komersial atau perdagangan, transportasi penumpang maupun sektor pertahanan dan keamanan laut.
Penutup Tantangan maritim tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur pertahanan dan keamanan yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, aspek pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran domain maritim dan pembangunan kapasitas lembaga maritim merupakan tuntutan yang
8
mendasar untuk dapat mewujudkan tata kelola maritim yang baik (good maritime governance). Sedangkan pencapaian tata kelola maritim dalam dimensi keamanan terdapat dua hal penting yang dapat dikembangkan yakni: pertama, meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan nasional yang mencakup seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional. Kedua, mengembangkan konsep maritime security belt Nusantara yakni membangun gelar kekuatan keamanan laut termasuk TNI Angkatan Laut di dalamnya, dan gelar di sepanjang wilayah batas maritim yang secara historis merupakan wilayah yang sarat tindak kejahatan dan rawan konflik.
----------------
9
