IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI PULAU NIPA IMPLEMENTATION OF MARITIME DEFENCE POLICIES IN TERM OF SUPPORTING MARITIME SECURITY IN NIPA ISLAND Dhonny Armandos1, Yusnaldi2, Purwanto3 Universitas Pertahanan (
[email protected]) Abstrak - Paper ini merupakan gambaran akan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 yang difokuskan pada Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga merupakan area ekonomi penting internasional (Zona Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi, diketahui bahwa kebijakan tersebut tergolong efektif dan mendukung pembangunan sektor ekonomi (pertahanan mendukung ekonomi). Salah satu wujud konkrit dengan ditempatkannya instalasi pertahanan yang mendukung keamanan aktifitas ekonomi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 68 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi adalah sangat minimnya anggaran dan sumberdaya manusia dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah. Pemahaman pemerintah daerah sebagai penyeimbang antara porsi pertahanan dan ekonomi di Pulau Nipa merupakan isu penting yang harus dihadapi. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pertahanan mendukung ekonomi, PP No 68 Tahun 2014, Pulau Nipa. Abstract - This paper provide an overview of implementation of Government Rule Number 68 Year 2014 where focusing on Nipa Island that directly adjacent to Singapore and also important as international economic area (Special Economic Zone). With policy implementation theories approach based on four factor including: 1) communication, 2) resources, 3) disposition, and 4) organizational structure, it is knownthat the policy is effective for supporting the development of economic sector (defense supports economy). The concrete form could be shown with placing of defence installation that supported the security of economic activities. Some obstacles of Government Rule Number 68 Year 2014 were faced with low financing support and human resources abilities. Understanding of local government for obligation proportions in balance of defence and economic activities in Nipa Island was one of important issue. Keywords : Defense supports economy, Government Rule Number 68 Year 2014, Nipa Island, policy implementation.
1
Dhonny Armandos, S.H., M.Si (Han). Alumni Mahasiswa Strata -2 Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015/2016. 2 Letkol Laut (KH) Dr. Yusnaldi, M.Pd, M.M. Dosen pada Universitas Pertahanan 3 Kol. Laut (P) Purwanto, S.E, M.M, M.Si (Han). Dosen pada Universitas Pertahanan
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 39
1. Pendahuluan
S
ebagai
referensi batas laut negara Indonesia atau negara
dengan
garis
titik dasar dalam hal penarikan batas
pantai mencapai + 99.093 km,
wilayah
Indonesia
Singapura yaitu berupa kode TD 190 dan
sebagai
negara
kepulauan telah jelas memiliki potensi
maritim
Indonesia
dengan
TR 190.
sumberdaya alam laut yang melimpah.
Pulau Nipa juga masuk dalam
Namun potensi tersebut dapat menjadi
kawasan Special Economic Zone / SEZ
ancaman terutama pada kawasan yang
(Zona Ekonomi Khusus) Kota Batam.
berbatasan langsung dengan beberapa
Konsekuensinya adalah wilayah Pulau
negara tetangga.4 Lebih jauh, keberadaan
Nipa menjadi posisi yang sangat strategis
Indonesia dengan posisi geografis yang
dalam hal menjadi pintu gerbang keluar
menguntungkan bisa menjadi kekuatan-
masuk
peluang
internasional, terutama aliran barang dan
dan
sekaligus
kelemahan-
ancaman bagi keberlanjutan bangsa ini.5 Terdapat
92
pulau-pulau
barang
dan
jasa
dunia
jasa negara-negara ASEAN.7
kecil
Pulau Nipa sebagai pulau terluar
terluar Indonesia dan salah satunya yang
Indonesia
perlu mendapat perhatian serius dari
negara Singapura, harus dimaksimalkan
pemerintah adalah Pulau Nipa (masuk
fungsinya sebagai wilayah pertahanan.
wilayah
Provinsi
Selanjutnya sebagai amanat UU No. 3
Kepulauan Riau. Posisi Pulau Nipa berada
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
pada koordinat 103 39’ 04.68” – 103 39’
dan Undang-Undang Nomor 26 tahun
39.384” Bujur Timur dan 1 8’ 26.88” – 1 9’
2007
12.204” Lintang Utara, dan langsung
pemerintah
berhadapan dengan negara tetangga
Pemerintah
Singapura.6 Pulau Nipa juga terdapat titik
tentang Penataan Wilayah Pertahanan
Kota
Batam)
di
yang
berbatasan
tentang
dengan
Penataan
menetapkan Nomor
68
Ruang, Peraturan
tahun
2014
Negara, sebagai suatu kebijakan dalam 4
Widiyanta, D., Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007), Jurnal Informasi, 2010, hal. 63 5 BIG & IGI, Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi, Jakarta, 2015, hal. 21 6 Purwanto, Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau
menata
wilayah
merupakan
negara
bagian
dari
yang
juga
wilayah
Nipah Kepulauan Riau, Tesis Universitas Pertahanan, Bogor, 2013, hal. 44 7 http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_info/456
40 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
pertahanan untuk menjaga keutuhan
Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau
wilayah NKRI.
Nipa ?
Pulau Nipa memiliki lokasi yang sangat strategis dan penting di Selat
2. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Singapura yang merupakan salah satu
Pendekatan kualitatif digunakan dalam
selat dengan lalu lintas pelayaran yang
penelitian ini agar dapat digunakan untuk
padat. Mengelola dan mengembangkan
menemukan
sumber-sumber
permasalahan
perekonomian
secara
dan
memahami
yang
dibahas
dalam
optimal akan bernilai ekonomis dan
penelitian. Desain penelitian kualitatif ini
sangat bermanfaat bagi pertumbuhan
diharapkan
ekonomi daerah.
implementasi kebijakan pemerintah yaitu
Letak
Pulau
Nipa
pada
jalur
dapat
menganalisis
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun
pelayaran internasional dengan lebih
2014
kurang 100 kapal/hari melintas di perairan
Pertahanan
ini.
tersebut,
wilayah pertahanan di Pulau Nipa yang
menjadikan Pulau Nipa dan perairan
merupakan salah satu dari pulau-pulau
sekitarnya berpotensi rawan terhadap
kecil
aktifitas-aktifitas illegal. Sementara itu
menjawab
hal-hal
pemerintah telah menetapkan kebijakan
tantangan
atau
penataan wilayah pertahanan negara
pengimplementasian
yang harus diterapkan di seluruh wilayah
pemerintah tersebut di Pulau Nipa.
Posisi
yang
strategis
tentang
Penataan
Negara
dalam
terluar/terdepan,
serta yang
Wilayah menata
mampu menjadi
kendala
dalam peraturan
Indonesia salah satunya adalah Pulau
Subjek penelitian dalam penelitian
Nipa, sehingga tercipta tujuan preventive
ini adalah narasumber yang berasal dari
penegakan dan penjagaan keamanan di
Direktur Wilayah Pertahanan pada Dirjen
wilayah
Strategi
laut
yurisdiksi
nasional.
Pertahanan
Berdasarkan uraian pada latar belakang di
Pertahanan
atas,
Perundang-Undangan
dapat
dirumuskan
pertanyaan
penelitian sebagai berikut : a. Bagaimana
Strategi
implementasi
Kebijakan
Pertahanan Laut di Pulau Nipa ? b. Apa
saja
dihadapi
kendala-kendala dalam
RI,
Kementerian
Direktur
Pertahanan
Peraturan
pada
Dirjen
Kementerian
Pertahanan RI, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL di Markas Besar
yang
TNI-AL, Kepala Dinas Pembinaan Hukum
implementasi
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 41
Angkatan Laut di Markas Besar TNI-AL,
menjadi
Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI
Untuk menguji keabsahan data yang di
Angkatan Laut di Markas Besar TNI-AL,
dapat
Direktur
dengan tujuan dan maksud penelitian,
Jenderal
Perhubungan
Laut
pelapor
sehingga
Kementerian Perhubungan RI, Kepala
maka
Bagian Hukum Setda Kota Batam, Kepala
triangulasi.
Badan
bahwa
Pengelola
Perbatasan
dan
hasil
peneliti
penelitiannya.
benar-benar
sesuai
menggunakan
Moleong
triangulasi
teknik
mengemukakan
merupakan
Pertanahan Daerah Kota Batam, Kepala
pemeriksaan
Dinas
memanfaatkan sesuatu yang lain.9
Perhubungan
Kota
Batam,
Komandan Pangkalan TNI-AL Batam,
keabsahan
teknik
data
yang
Melalui teknik triangulasi dengan
serta anggota TNI yang bertugas di Pulau
membandingkan
Nipa.
data maka akan didapat keabsahan dan Pengumpulan data primer dilakukan
teknik
keterandalan data.
pengumpulan
Data yang valid
dengan wawancara mendalam di lokasi
merupakan
tempat
pengelompokan, yaitu data yang didapat
pengambilan
pengumpulan
data
data.
dalam
Teknik
penelitian
melalu
hasil
dari
narasumber
reduksi
dengan
metode
dikembangkan melalui dokumentasi dan
wawancara
wawancara. Sementara itu, teknik analisis
dibandingkan dengan sumber data dari
data dalam penelitian ini terdiri dari : 1)
dokumen-dokumen,
Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3)
catatan, laporan, dan lain sebagainya,
Penarikan
selanjutnya pengamatan langsung di
Teknik
kesimpulan
analisis
data
dan
verifikasi.
dikembangkan
lapangan
mendalam,
dan
kemudian
makalah,
jurnal,
atau observasi juga turut
melalui teknik analisis kualitatif oleh Miles
mendukung data-data yang didapat.
dan Huberman.8 Instrumen pokok dalam
3.
penelitian ini adalah peneliti sendiri.
Gambaran Obyek Penelitian
Kedudukan peneliti dalam
penelitian
kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia
8
Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI-Press, Jakarta, 2009, hal. 19
Hasil dan Pembahasan
Wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia (NKRI) yang begitu luasnya banyak berbatasan langsung dengan negara lain, dan patut disadari bahwa
9
Moleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 330-331
42 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
Indonesia harus
senantiasa waspada
tersebut adalah saling terkait, misalkan
dalam menjaga wilayahnya. Salah satu
dalam
perbatasan laut Indonesia adalah di
bagaimana dalam memperhatikan aspek
Provinsi Kepulauan Riau yang mana
keamanan dan keselamatan di laut.
langsung
negara
Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun
tetangga yaitu Singapura. Dari segi
2002 tentang Pertahanan Negara dan
Penataan Ruang Nasional, Pulau Nipa
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
diperuntukkan sebagai Kawasan Strategis
tentang Penataan Ruang maka diaturlah
Pertahanan
penataan
berbatasan
dengan
Keamanan,
hal
ini
juga
hal
pengelolaan
ruang
ruang
pertahanan
laut
negara
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
dengan maksud dan tujuan agar mampu
(RTRW)
mendukung ruang ekonomi yang ada.
Kota
Batam.
Kota
Batam
merupakan wilayah Free Trade Zone (FTZ)
berdasar
peraturan
presiden
Dengan Pemerintah
terbitnya Nomor
68
Peraturan tahun
2014
mengenai Kawasan Strategis Nasional
tentang Penataan Wilayah Pertahanan
(KSN) Batam, Bintan, dan Karimun,
Negara, dapat dikatakan bahwa kawasan
namun ironisnya Pulau Nipa berada di luar
perbatasan merupakan bagian yang tidak
kawasan yang dimaksud sebagai Zona
terpisahkan dari wilayah pertahanan di
Perdagangan Bebas tersebut, karena
mana daerah tersebut mempunyai peran
Pulau Nipa yang diperuntukkan sebagai
penting sebagai batas kedaulatan sebuah
Kawasan
negara. Dengan mengacu pada ketentuan
Strategis
Pertahanan
Keamanan.
UNCLOS serta melihat kondisi geografis
Kebijakan pertahanan negara di laut
Pulau Nipa yang hanya berjarak + 2,5 mil
dengan mengedepankan poros maritim
dari Singapura, maka penentuan batas
menuntut
kedua
Indonesia
untuk
lebih
negara
adalah
dengan
cara
mengawasi perairannya dari perspektif
membagi sama dua jarak dari titik-titik
berbagai macam sektor. Salah satu pilar
penarikan garis pangkal.
poros
maritim
adalah
Saat ini ada beberapa bangunan di
penegakan
Pulau Nipa, yaitu bangunan Pos TNI
hukum, dan keselamatan di laut. Juga
Angkatan Laut (AL), rumah tempat
pengelolaan ruang laut dan perlindungan
anggota TNI-AL Pos AL Pulau Nipa
lingkungan laut. Kesemua pilar poros
beristirahat, dermaga tempat bersandar
maritim yang dicanangkan pemerintah
kapal-kapal berukuran kecil, jalan setapak
pertahanan
Indonesia
keamanan,
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 43
yang mengitari sebagian Pulau Nipa, mercusuar,
dan
beberapa
Peningkatan
ekonomi
harus
bangunan
didukung dengan faktor keamanan yang
lainnya seperti mess prajurit, bangunan
memadai yang berguna dalam menaikkan
Pos AL Pulau Nipa yang pertama kali
sektor kehidupan di daerah lain. Selain itu
didirikan, serta bunker pertahanan.
juga mempunyai nilai jual yang sangat
Sektor Pertahanan Mendukung Ekonomi
tinggi
Pulau Nipa memiliki lokasi yang strategis
pelayanan industri pelayaran sehingga
dan penting di Selat Singapura yang
memang telah lama diincar oleh negara
merupakan salah satu selat dengan lalu
Singapura sebagai tempat yang dapat
lintas pelayaran yang padat. Mengelola
difungsikan
dan
sumber-sumber
Pemerintahan
optimal
kesempatan
mengembangkan
perekonomian
secara
akan
yang
berdampak
untuk
transit daerah
dalam
Nipa
terhadap
anchorage. memiliki
mengembangkan
bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat
Pulau
melalui
penjaminan
bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
keberlangsungan lingkungan hidup dan
Pengelolaan itu harus dengan tepat,
peningkatan kesejahteraan masyarakat
jika tidak maka hanya akan merugikan
serta memanfaatkan kawasan sebagai
negara
zona perdagangan bebas.
karena
telah
mengeluarkan
anggaran yang cukup besar ke sana.
Di perairan Pulau Nipa terdapat area
Pulau Nipa beserta perairan di sekitarnya
yang diperbolehkan bagi kapal-kapal yang
memiliki
lego
potensi
yang
besar
untuk
jangkar
sebelum
masuk
ke
dikembangkan secara ekonomi. Salah
pelabuhan Singapura. Wilayah tersebut
satunya adalah lokasi transit anchorage
juga merupakan bagian dari wilayah
bagi kapal-kapal yang antre untuk masuk
pertahanan. Dari pengamatan peneliti
ke pelabuhan Singapura. Pengembangan
saat berkunjung langsung di perairan
ekonomi menjadi sangat penting saat
Pulau Nipa, terdapat banyak kapal yang
sektor keamanan telah diperhatikan,
sedang melakukan lego jangkar. Kapal-
sehingga pengembangan ekonomi di
kapal
sekitar perairan Pulau Nipa akan berdaya
kegiatan seperti ship to ship (perpindahan
guna dalam mendukung perekonomian di
barang dari satu kapal ke kapal lainnya),
sekitar Pulau Nipa.
supply logistik, pengisian bahan bakar,
tersebut
di
dan lain sebagainya.
44 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
sana
melakukan
Gambar 1. Kapal lego jangkar di perairan Pulau Nipa
Berbagai macam kegiatan legal
merupakan pos pengamat (posmat),
yang diizinkan oleh pemerintah bagi
maka kegiatan ekonomi di sana dapat
kapal-kapal yang berlabuh jangkar di
terjamin
sana, seperti : alih muat, pencucian kapal,
perekonomian
pencampuran bahan, pengisian minyak
berkembang.
atau air bersih, dan berlabuh jangkar
berguna dalam hal pertahanan yang telah
sambil menunggu perintah supply logistik.
lebih dulu memiliki embrio di sana hingga
Kegiatan-kegiatan
akan
dapat mendukung kegiatan ekonomi
mendatangkan keuntungan yang sangat
yaitu berupa kegiatan labuh jangkar bagi
besar bagi pendapatan negara, serta akan
kapal-kapal. Dengan giat pengawasan
menambah
bagi
dari pihak berwenang diharapkan dapat
mengelola
mencegah masuknya ancaman keamanan
perekonomian maritim di perairan Pulau
maritim di wilayah perairan Pulau Nipa,
Nipa yang berkaitan dengan aktifitas
mengingat
labuh
berlabuh jangkar dan melintasi perairan
ini
pun
peluang
masyarakat.
jangkar
kerja
Dalam
tersebut
pemerintah
berjalan
lancar,
sehingga
daerah Hal
tersebut
banyaknya
kapal
dapat adalah
yang
menunjuk Pelindo yang dalam hal ini
itu.
diwakili oleh pihak Pelabuhan Pulau
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut
Sambu yang akan bekerja sama dengan
di Pulau Nipa
pihak swasta. Dengan telah berdirinya Pos AL di Pulau
Nipa,
yang
mana
dulunya
Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 45
menentukan
apakah
yang
implementasi dari Peraturan Pemerintah
ditempuh oleh pemerintah benar-benar
Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan
aplikabel di lapangan dan berhasil untuk
Wilayah
menghasilkan
outcomes
umumnya sudah berjalan. Hal ini dapat
seperti yang telah direncanakan. Output
dilihat dari poin-poin pelaksanaan itu
adalah
sendiri sudah mengacu pada Peraturan
output
keluaran
diharapkan
kebijakan
dan
kebijakan
dapat
muncul
yang sebagai
Pertahanan
Pemerintah
Nomor
Negara
68
tahun
pada
2014
keluaran langsung dari kebijakan. Output
tentang Penataan Wilayah Pertahanan
biasanya dapat dilihat dalam waktu yang
Negara. Pulau Nipa beserta perairan
singkat pasca implementasi kebijakan.
sekitarnya
Outcomes adalah dampak dari kebijakan,
peneliti merupakan wilayah yang sangat
yang diharapkan dapat timbul setelah
strategis namun dengan jarak lebar
keluarnya output kebjakan. Outcomes
wilayah laut dengan perbatasan negara
biasanya diukur setelah keluarnya output
Singapura yang tidak begitu jauh hanya
atau dalam waktu yang lama pasca
berjarak + 2,5 mil laut. Hal ini menjadikan
implementasi kebijakan.10
posisi penting karena sebagai wilayah
Dari selama
hasil berada
pengamatan di
Pulau
peneliti
berdasarkan
perbatasan negara.
Nipa,
Gambar 2 Posisi Pulau Nipa Sumber: Paparan Kol. Laut (P) Purwanto
10
Indiahono, D., Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hal. 143
46 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
pengamatan
Pemanfaatan wilayah pertahanan sebagaimana
fungsinya
atau
pusat untuk terus melakukan monitoring secara
periodik
ke
wilayah-wilayah
pemanfaatan di luar fungsi pertahanan
perbatasan negara atau Pulau-Pulau Kecil
haruslah mendapat pengawasan dari
Terluar.
pemerintah
pusat
Perbatasan
daerah.
sini
Di
memainkan
dan
pemerintah
pemerintah
peranan
Badan
Nasional
(BNPP)
Pengelola
telah
memberi
daerah
mandat kepada pemerintah daerah untuk
dalam
membentuk Badan Pengelola Perbatasan
penting
urusan pertahanan negara, bukan hanya
Daerah.
kewenangan
atau
bahwa masih terdapat kekurangan dalam
militer semata. Dalam pasal 40 Peraturan
hal pengawasan dan perhatian serius dari
Pemerintah
2014
pemerintah daerah, dan beberapa alasan
tentang Penataan Wilayah Pertahanan
diantaranya adalah karena pemerintah
Negara disebutkan :
daerah
(1) Pengendalian pemanfaatan wilayah
pertahanan negara adalah kewenangan
pemerintah
Nomor
pertahanan
68
pusat
tahun
dilakukan
pemantauan,
pengawasan,
Namun
peneliti
menganggap
mendapati
bahwa
urusan
melalui
militer dan pemerintah pusat semata. Di
dan
sinilah letak kekeliruan yang semestinya
penertiban.
diluruskan, bahwa Peraturan Pemerintah
(2) Pengendalian pemanfaatan wilayah
Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan
pertahanan sebagaimana dimaksud
Wilayah
pada ayat (1) dilaksanakan oleh
mengamanatkan
pemerintah
pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya
dengan
dalam hal urusan pertahanan negara. Hal
daerah
dan/atau sesuai
kewenangannya. Peran
pemerintah
Pertahanan peran
Negara pemerintah
ini sejalan dengan amanat Undangdaerah
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
sebenarnya cukup besar untuk turut
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan
ambil bagian dalam mempertahankan
bahwa untuk mengelola sumber daya
kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan
alam di laut, kewenangan daerah provinsi
wilayah perbatasan negara atau bahkan
juga meliputi salah satunya adalah ikut
Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat di
serta dalam memelihara keamanan di laut
daerah dan sangat jauh dari pemantauan
dan ikut serta dalam mempertahankan
pemerintah pusat. Dengan minimnya
kedaulatan negara.
anggaran akan menyulitkan pemerintah Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 47
Faktor Penentu Implementasi Kebijakan
Kolonel Laut (P) Purwanto selaku Mantan
Edward III membagi 4 faktor yang dapat
Komandan Lanal Batam : “…seharusnya wilayah yang berbatasan dengan wilayah Singapura dan Malaysia, programnya adalah pertahanan laut, strategi pertahanan laut, jadi bukan hanya program untuk mengaplikasikan bangunan, wilayah tata ruang, batas-batas, bukan hanya yang mumpuni dalam hal berteknologi tinggi, baik radar, pengamatan radar, bukan hanya personel saja. Pengamatan radar, pertahanan energinya harus mumpuni, sehingga personel yang ditempatkan di sana betul-betul menguasai laut yang sempurna. Tapi, sekarang kalau kita lihat belum sempurna, belum maksimal karena keterbatasannya....”13
mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi.11 Maka peneliti akan menguraikan satu per satu faktor-faktor tersebut juga beserta pembahasan di dalamnya. Komunikasi
yaitu
menunjukkan
bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi program
efektif
antara
(kebijakan)
pelaksana
dengan
para
kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat
Dari
disosialiasikan secara baik sehingga dapat menghindari
adanya
distorsi
atas
dengan
wawancara
peneliti
dengan Qurniati Fajar selaku Kasubid Pengelolaan Potensi Kawasan BP3D Kota
kebijakan dan program.12 Kaitannya
hasil
kondisi
Batam yang mana menerangkan :
pembangunan, wilayah tata ruang, batas-
“…kita sendiri untuk pengembangan pulau Nipa, di dalam undang-undang pun sudah disebutkan bahwa pulau terluar adalah kewenangan pemerintah pusat, masuk ke kawasan strategis pertahanan keamanan. Maka untuk tata ruangnya sendiri sudah di kementerian….”14
batas, yang dilakukan secara profesional
Sebagaimana juga Santosa selaku
keamanan maritim wilayah perairan Pulau Nipa dengan faktor komunikasi penentu implementasi bagaimana
kebijakan
adalah
kemampuan
untuk
mengaplikasikan pertahanan laut melalui
dapat
Kepala Bidang Laut dan Udara Dishub
ditekan, hal yang mana disampaikan oleh
Kota Batam menyampaikan hal serupa
sehingga
potensi
kerawanan
bahwa 11
Subarsono A.G., Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 90 12 Indiahono, D., op.cit, hal. 31
sudah
ada
batasan-batasan
kewenangan antara pemerintah pusat, 13 14
Wawancara pada tanggal 1 November 2016 Wawancara pada tanggal 15 November 2016
48 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
pemerintah daerah, dan TNI yang masing-
membentuk
masing telah diatur dengan undang-
wilayahnya.
peraturan
daerah
di
undang. Memang koordinasi masih tetap
Sumber daya yaitu merujuk setiap
terjalin, namun dalam batasan-batasan
kebijakan harus didukung oleh sumber
tertentu.15
daya yang memadai, baik sumber daya
Jadi dapat dikatakan komunikasi
manusia maupun sumberdaya finansial.16
menjadi faktor penting dalam penerapan
Wahab menjelaskan bahwa lembaga-
suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah
lembaga
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun
pelaksana dapat memberikan dukungan
2014
tujuan-tujuan undang-undang melalui :
tentang
Pertahanan
Penataan
Negara
di
Wilayah
Pulau
Nipa
seadanya sudah berjalan sebagaimana
penerapan
menjadi
kebijakan
efektif
meningkatkan
tersebut
sebagai
keamanan
upaya
maritim
di
wilayah perairan Pulau Nipa. Komunikasi melalui
dapat
hubungan
dari
badan-badan
jumlah dan arah pengawasan serta penyediaan sumber-sumber keuangan.17
mestinya, namun selayaknya ditingkatkan agar
atasan
Berdasarkan penulis
dengan
Samiyono
selaku
hasil
wawancara
Kolonel
Laut
Kasubdit
(P)
Wilayah
Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan dan
diwujudkan
Baktiar Pangaribuan selaku Kasubdit Tata
koordinasi
antar
Ruang Wilhan Ditjen Strategi Pertahanan
maupun
antara
Kemhan yang mana menerangkan bahwa
pelaksana kebijakan dengan pembuat
tidak terdapat program kerja kunjungan
kebijakan. Komunikasi juga dapat berupa
secara periodik ke wilayah Pulau Nipa,
sosialisasi, dengan jalan penyuluhan dan
kunjungan hanya dilakukan apabila ada
memperkenalkan kebijakan pemerintah
laporan yang diterima seperti berupa
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68
permasalahan atau sengketa.18 Hal ini
tahun 2014 tentang Penataan Wilayah
dapat terjadi jika sumber daya manusia
Pertahanan
yang
pelaksana
kebijakan
Negara,
yang
khususnya
sosialisasi kepada pemerintah daerah.
terbatas
organisasi/institusi,
pada
suatu
ditambah
unit lagi
Sehingga pemerintah daerah mengerti akan
15
peran
pentingnya
dan
dapat
Wawancara pada tanggal 17 November 2016
16
Indiahono, D., op.cit, hal. 32 Wahab S.A., Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 199 18 Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 17
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 49
minimnya dukungan finansial. Apabila
memberdayakan
finansial
yang
ada
penyebaran personel yang ahli dalam
semaksimalkan mungkin.20
bidangnya merata di tiap bidang, maka
Pembangunan
pertahanan
dan
hal tersebut tidak akan terjadi serta
keamanan nasional secara keseluruhan
didukung anggaran yang memamadai.
harus dikaitkan dengan pembangunan
Karena
adalah
sumber daya manusia sedemikian rupa
termasuk dalam bagian pengawasan atau
sehingga merupakan bagian integral dari
monitoring sebagaimana yang tertuang
pembangunan
dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah
Pertahanan Negara adalah segala upaya
Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan
pertahanan yang bersifat semesta yang
Wilayah Pertahanan Negara.
penyelenggaraannya
kunjungan
periodik
Rencana Wilayah Pertahanan (RWP)
nasional.
Hakekat
didasarkan
pada
kesadaran atas hak dan kewajiban warga
sudah maksimal terpenuhi dari mulai
negara
satuan setingkat Pos AL, tetapi dalam
kekuatan sendiri. Hal itu meliputi seluruh
pelaksanaan masih menunggu keputusan
warga negara, wilayah dan sumber daya
Kepala Staf Angkatan Laut. Sementara itu
nasional
Rencana
secara
Rinci
Wilayah
Pertahanan
serta
keyakinan
lainnya, dini
serta
oleh
terhadap
dipersiapkan
pemerintah
dan
(RRWP) belum terpenuhi, karena faktor
diselenggarakan secara total, terpadu,
sumberdaya finansial yang kurang serta
terarah dan berlanjut untuk menegakkan
sedikitnya personel di setiap satuan-
kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
satuan
bidangnya,
dan keselamatan segenap bangsa dari
sebagaimana keterangan Letkol Amir
segala ancaman. Segala sumber daya
Mahmud selaku Kasi Tata Guna Tanah
nasional
pada Dinas Fasilitas Pangkalan TNI-AL.19
manusia, sumber daya alam dan buatan,
Kolonel
Wicaksono
nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana,
Wibowo menyebutkan bahwa dana yang
dan dana dapat didayagunakan untuk
tersedia untuk optimalisasi penerapan
meningkatkan kemampuan pertahanan
kebijakan tersebut di Pulau Nipa masih
negara.
yang
Laut
menguasai
(P)
Ivong
belum memadai, sehingga sementara dalam melaksanakan kebijakan hanya
baik
Disposisi
Wawancara pada tanggal 6 Januari 2017
yaitu
sumber
daya
menunjukkan
karakteristik yang menempel erat kepada implementator
19
berupa
20
kebijakan/program.
Wawancara pada tanggal 15 November 2016
50 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
Karakter yang penting dimiliki oleh implementator
adalah
komitmen,
dan
kejujuran, demokratis.
Implementator yang memiliki komitmen
Sucayo Harimurti selaku Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum
pada
Setda
Kota
Batam
menjelaskan :
tinggi dan jujur akan senatiasa bertahan
“Sampai saat ini pihak Lanal Batam belum membaca maupun menyusun RRWP. Mudah mudahan dalam waktu dekat ini akan diselesaikan RRWP dengan berkoordinasi melalui satuan atas.”22
“Dalam hal penataan ruang di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, Pemko Batam berpedoman pada RTRW tahun 2004-2014. Setelah Perdanya berakhir maka diusulkan Perda baru RTRW tahun 2015-2025, namun belum terbit. Maka sementara mengacu ke Perpres 87/2011, jadi Perpres 87/2011 jadi pegangan/pedoman saat ini. Tidak betul-betul terjadi kekosongan hukum sementara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan pusat….”23
Hal ini menunjukkan komitmen yang
Penjelasan tersebut membuktikan
tinggi dan jujur dari implementator yang
bahwa adanya kesungguhan dari satuan-
mana akan memudahkan pelaksanaan
satuan operasional di lapangan dalam
kebijakan pemerintah nantinya. Langkah
melaksanakan
baru juga dapat diambil oleh pimpinan
diterbitkan.
pelaksana di lapangan melalui kebijakan
kesungguhan dalam bekerja adalah modal
intern
meskipun
bagi implementator dalam menyukseskan
langkah tersebut berada di luar guideline
penerapan kebijakan di lapangan. Apabila
yang telah ditetapkan oleh si pembuat
implementator memiliki disposisi yang
kebijakan. Bahkan pimpinan tertinggi dari
baik maka dapat menjalankan kebijakan
instansi tersebut seperti pimpinan yang
dengan baik seperti apa yang diinginkan
berada di Mabes AL dapat memberikan
oleh pembuat kebijakan.
diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.21 Berdasarkan Kolonel
Laut
(P)
keterangan Ivong
dari
Wicaksono
Wibowo yang menjelaskan bahwa :
organisasi/instansi,
penghargaan atas inisiatif yang diambil oleh anak buah di lapangan suksesnya
22
Adanya
yang
komitmen
telah dan
Struktur birokrasi, salah satu hal
demi
menunjukkan bahwa struktur birokrasi
penerapan kebijakan atau
menjadi penting dalam implementasi
suatu program di lapangan. 21
kebijakan
Indiahono, D., op.cit, hal. 32 Wawancara pada tanggal 15 November 2016
kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini
23
Wawancara pada tanggal 14 November 2016
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 51
mencakup dua hal penting pertama adalah
mekanisme,
dan
struktur
Bahwa keterangan yang didapat dari
beberapa
narasumber
di
atas
organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme
memberikan penjelasan bahwa struktur
implementasi program biasanya sudah
organisasi pelaksana di lapangan cukup
ditetapkan melalui Standar Operating
banyak.
Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam
merupakan implementator inti dalam hal
guideline program/kebijakan.24
ini harus melakukan koordinasi dengan
Berdasarkan peneliti
hasil
dengan
Samiyono
yang
wawancara
Kolonel pada
Laut
intinya
beliau
Pelabuhan) yang langsung berada di
Dalam wawancara dengan Kolonel
Kasubdis
Hukum
Sulistyanto dan
selaku
Peraturan
Perundang-Undangan Dinas Pembinaan Hukum
Angkatan
Laut
yang
mana
menjelaskan : “Instansi yang terkait dengan wilayah pertahanan di Pulau Nipa adalah Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan 26 Perikanan….” 24
yang
beberapa instansi terkait seperti KSOP
bawah
Joko
Laut
(Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
“Pos AL Nipa bisa saja ditingkatkan menjadi Lanal ke depannya, makanya tadi dikatakan sejauh mana kita memandang itu sangat penting, tapi kalau sifatnya memperbesar Pos AL nya ya sarana dan prasarana nya saja dilengkapi lebih besar. Jadi kalau ditingkatkan menjadi Lanal, tergantung pentingnya wilayah di situ bagi kita….”25
(KH)
Angkatan
(P)
menjelaskan :
Laut
TNI
Indiahono, D., op.cit, hal. 32 Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 26 Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016
koordinasi
Perhubungan,
Kementerian
kemudian
Dinas
Perhubungan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Batam, ada juga satuan Siaga Yonif 10 Satria Bhumi Yhuda Marinir, Kodim 0316/Batam dan Batalyon
Infanteri
Raider
Khusus
136/Tuah Sakti yang merupakan bagian dari tubuh TNI Angkatan Darat, serta instansi lainnya seperti Imigrasi, Bea Cukai,
dan
Kementerian
Kelautan
Perikanan. Dengan banyaknya instansi terkait dalam
hal
penerapan
pertahanan
laut
Pemerintah
Nomor
melalui 68
kebijakan Peraturan tahun
2014
tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara ternyata tidak menyulitkan dalam implementasi kebijakan tersebut, justru dapat dilihat koordinasi yang terjalin baik. Dengan koordinasi yang baik serta dalam
25
pembagian tugas dan wewenang yang
52 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
jelas sebagaimana diatur di dalam masingmasing
peraturan
instansi
tersebut,
Kendala-kendala dalam
yang
implementasi
dihadapi kebijakan
keamanan maritim di Pulau Nipa akan
pertahanan laut di Pulau Nipa terutama
terwujud
adalah
melalui
penataan
wilayah
pertahanannya.
terkait
anggaran,
Kendala-Kendala Dalam
Implementasi
sumber
belum
dana
atau
selesainya
RRWP
Angkatan Laut (Rencana Rinci Wilayah
Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau Nipa
Pertahanan) adalah salah satu imbas
Implementasi kebijakan dibatasi dalam
akibat
menjangkau
tindakan-tindakan
yang
Dimana perencanaan wilayah pertahanan
dilakukan
oleh
individu-individu
dilaksanakan untuk menghasilkan RWP
pemerintah dan individu-individu swasta
dan RRWP yang akan digunakan sebagai
(kelompok-kelompok)
salah
yang
diarahkan
minimnya
satu
dukungan
acuan
dalam
finansial.
menyusun
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
rencana tata ruang wilayah provinsi dan
ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kabupaten/kota
kebijakan sebelumnya.
nasional strategis.
Sabatier,
bahwa
implementasi
kawasan
Alokasi anggaran yang memadai
Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul
beserta
tentunya akan menyukseskan jalannya
adalah memahami apa yang senyatanya
implementasi
terjadi sesudah suatu program dinyatakan
pemerintah. Dan yang harus menjadi
berlaku atau dirumuskan merupakan
perhatian adalah pengawasan terhadap
fokus perhatian implementasi kebijakan
penggunaannya
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
dialokasikan tepat sampai pada sasaran
kegiatan
dan
yang
disahkannya
timbul
sesudah
pedoman-pedoman
suatu
tidak
anggaran
agar
terjadi
yang
kebijakan
anggaran
yang
penyalahgunaan
mengakibatkan
tidak
kebijakan negara yang mencakup baik
jalannya kebijakan pemerintah tersebut,
usaha-usaha
dan
untuk
yang
lebih
parah
lagi
bahwa
mengadministrasikannya maupun untuk
anggaran tersebut merupakan anggaran
menimbulkan akibat/dampak nyata pada
pertahanan negara.
masyarakat atau kejadian-kejadian.27
Kendala
terbesar
dalam
hal
implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 68 27
Wahab S.A., op.cit, hal. 65
tahun 2014 tentang Penataan Wilayah
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 53
Pertahanan
Negara
adalah
masalah
keuangan yang dalam penerapannya di
dengan dijabarkan melalui posisi dan kondisi geografi negara.
lapangan cukup sulit karena mengingat
Adanya sumber daya manusia yang
wilayah NKRI yang sangat luas sementara
mumpuni dalam hal kualitas dan kuantitas
setiap satuan harus segera menyelesaikan
akan mendukung penerapan kebijakan di
pembuatan Rencana Wilayah Pertahanan
lapangan. Sebagai salah satu faktor
(RWP)
penentu implementasi kebijakan yang
dan
Rencana
Rinci
Wilayah
Pertahanan (RRWP). Lebih
saling terkait bahwa disposisi yang positif
jauh, tidak
terlaksananya
haruslah dimiliki oleh personel yang
suatu implementasi kebijakan merupakan
berkualitas, artinya seorang implementor
akibat
akan
dari
kurangnya
pengawasan
bekerja
sebaik
mungkin
demi
dilakukan pada saat kebijakan diterapkan
terwujudnya kebijakan yang tepat, kalau
atau
selesai
perlu seorang implementor dapat saja
dilaksanakan. Bahwa pengawasan dan
mengambil langkah lain jika “aba-aba”
monitoring adalah proses penting dimana
yang tertuang dalam kebijakan menemui
implementasi kebijakan dinilai. Kurangnya
jalan buntu saat diimplementasikan di
pemahaman terhadap kebijakan tersebut
lapangan.
saat
kebijakan
sudah
oleh pemerintah daerah setempat dan
Dapat disimpulkan bahwa kendala-
pengetahuan akan tata ruang wilayah
kendala dalam hal implementasi kebijakan
pertahanan keamanan, serta terbatasnya
pertahanan laut di Pulau Nipa melalui
kemampuan
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun
sumber
daya
manusia,
berimbas pada penerapan kebijakan di
2014
tentang
Penataan
lapangan.
Pertahanan Negara, adalah :
Wilayah
Wawasan akan pemahaman untuk
1.
Minimnya anggaran.
turut serta dalam menjaga pertahanan
2.
Kurangnya pengawasan.
dan
3.
Koordinasi yang masih kurang
keamanan
negara
dengan
diwujudkan melalui rasa bela negara dan
terjalin
kesadaran bahwa dalam hal mengawasi
berwenang.
adalah tanggung jawab dan kewajiban
pandang
berbangsa
dan
bernegara
instansi
yang
4. Keterbatasan dalam hal jumlah
bersama. Dengan memahami wawasan nasional secara umum melalui sudut
antar
personel. 5.
Keterbatasan pendukung.
54 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2
sarana
prasarana
4. Simpulan dan Saran
memelihara pertahanan dan keamanan di
Kebijakan pertahanan negara yang dalam
wilayahnya, hal ini juga dikarenakan
hal ini pertahanan laut melalui PP No. 68
kurangnya informasi dan sosialisasi yang
Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah
juga disebabkan oleh kurangnya Sumber
Pertahanan Negara adalah berlaku secara
Daya Manusia. Selain itu belum adanya
umum di seluruh wilayah Indonesia
kebijakan di daerah yang menjadi turunan
termasuk
dari PP No 68 Tahun 2014 tentang
di
tersebut
Pulau
Nipa.
tergolong
Kebijakan dan
Penataan Wilayah Pertahanan Negara,
sektor
sehingga menyulitkan pemerintah daerah
ekonomi. Salah satu wujud konkrit adalah
dalam memahami arti penting peran
dengan ditempatkannya pos AL yang
pemerintah
sebelumnya adalah berupa pos pengamat
pertahanan negara.
mendukung
(posmat).
efektif
pembangunan
Hal
urusan
Meski keamanan maritim wilayah
sebagaimana yang disebut dalam PP No.
tersebut masih stabil, namun dengan
68 tahun 2014. Di sekitar perairan Pulau
kurangnya pengawasan dari pihat terkait
Nipa
dekat
akan memudahkan masuknya ancaman
perbatasan dengan negara Singapura
baik yang datang dari luar maupun dari
juga dijadikan sebagai tempat transit
dalam, seperti ancaman keamanan dan
anchorage bagi kapal-kapal yang antre
pelayaran bagi kapal-kapal baik yang
untuk masuk ke pelabuhan Singapura,
melintas maupun berlabuh sementara di
namun akan berpotensi memunculkan
wilayah
ancaman keamanan dan keselamatan, jika
memberikan saran sebagai berikut :
tidak disikapi dengan pengawasan yang
1.
di
telah
dalam
sesuai
terutama
ini
daerah
wilayah
luas.
tersebut.
Pemerintah
Sehingga
daerah
peneliti
agar
lebih
berperan aktif dalam melakukan Terdapat beberapa kendala yang
komunikasi
dengan
pemerintah
dihadapi dalam implementasi PP No 68
pusat, sehingga fungsi dan peran
Tahun 2016. Kendala seperti masih sangat
pengawasan
minimnya anggaran dalam mendukung
berjalan dengan lebih baik di wilayah
penerapan
pertahanan di Pulau Nipa.
kebijakan
pemerintah.
Kemudian masih kurangnya wawasan bagi
pemerintah
di
daerah
dalam
memahami kewajiban untuk turut serta
2.
Negara
serta
seharusnya
monitoring
memberikan
anggaran
khusus
melaksanakan
program
untuk Penataan
Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 55
Wilayah Pertahanan Negara di Pulau Nipa. 3.
Membentuk
sistem
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_inf o/456
manajemen
keamanan maritim terpadu yang dipusatkan di Pulau Nipa. Daftar Pustaka Badan Informasi Geospasial (BIG) & Ikatan Geograf Indonesia (IGI), (2015). Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi. Jakarta Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Miles & Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UIPress Moleong, L.J. (2011). Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya
Metodologi Bandung :
Purwanto, (2013). Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau. Tesis. Universitas Pertahanan. Bogor Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik. Jakarta : Bumi Aksara Widiyanta, D., (2010). Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). Jurnal Informasi, 36 (2) : 59-68
56 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2