Universitas Pertahanan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI PULAU NIPA IMPLEMENTATION OF MARITIME DEFENCE POLICIES IN TERM OF SUPPORTING MARITIME SECURITY IN NIPA ISLAND Dhonny Armandos1, Yusnaldi2, Purwanto3 Universitas Pertahanan ([email protected]) Abstrak - Paper ini merupakan gambaran akan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 yang difokuskan pada Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga merupakan area ekonomi penting internasional (Zona Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi, diketahui bahwa kebijakan tersebut tergolong efektif dan mendukung pembangunan sektor ekonomi (pertahanan mendukung ekonomi). Salah satu wujud konkrit dengan ditempatkannya instalasi pertahanan yang mendukung keamanan aktifitas ekonomi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 68 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi adalah sangat minimnya anggaran dan sumberdaya manusia dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah. Pemahaman pemerintah daerah sebagai penyeimbang antara porsi pertahanan dan ekonomi di Pulau Nipa merupakan isu penting yang harus dihadapi. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pertahanan mendukung ekonomi, PP No 68 Tahun 2014, Pulau Nipa. Abstract - This paper provide an overview of implementation of Government Rule Number 68 Year 2014 where focusing on Nipa Island that directly adjacent to Singapore and also important as international economic area (Special Economic Zone). With policy implementation theories approach based on four factor including: 1) communication, 2) resources, 3) disposition, and 4) organizational structure, it is knownthat the policy is effective for supporting the development of economic sector (defense supports economy). The concrete form could be shown with placing of defence installation that supported the security of economic activities. Some obstacles of Government Rule Number 68 Year 2014 were faced with low financing support and human resources abilities. Understanding of local government for obligation proportions in balance of defence and economic activities in Nipa Island was one of important issue. Keywords : Defense supports economy, Government Rule Number 68 Year 2014, Nipa Island, policy implementation.

1

Dhonny Armandos, S.H., M.Si (Han). Alumni Mahasiswa Strata -2 Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015/2016. 2 Letkol Laut (KH) Dr. Yusnaldi, M.Pd, M.M. Dosen pada Universitas Pertahanan 3 Kol. Laut (P) Purwanto, S.E, M.M, M.Si (Han). Dosen pada Universitas Pertahanan

Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 39

1. Pendahuluan

S

ebagai

referensi batas laut negara Indonesia atau negara

dengan

garis

titik dasar dalam hal penarikan batas

pantai mencapai + 99.093 km,

wilayah

Indonesia

Singapura yaitu berupa kode TD 190 dan

sebagai

negara

kepulauan telah jelas memiliki potensi

maritim

Indonesia

dengan

TR 190.

sumberdaya alam laut yang melimpah.

Pulau Nipa juga masuk dalam

Namun potensi tersebut dapat menjadi

kawasan Special Economic Zone / SEZ

ancaman terutama pada kawasan yang

(Zona Ekonomi Khusus) Kota Batam.

berbatasan langsung dengan beberapa

Konsekuensinya adalah wilayah Pulau

negara tetangga.4 Lebih jauh, keberadaan

Nipa menjadi posisi yang sangat strategis

Indonesia dengan posisi geografis yang

dalam hal menjadi pintu gerbang keluar

menguntungkan bisa menjadi kekuatan-

masuk

peluang

internasional, terutama aliran barang dan

dan

sekaligus

kelemahan-

ancaman bagi keberlanjutan bangsa ini.5 Terdapat

92

pulau-pulau

barang

dan

jasa

dunia

jasa negara-negara ASEAN.7

kecil

Pulau Nipa sebagai pulau terluar

terluar Indonesia dan salah satunya yang

Indonesia

perlu mendapat perhatian serius dari

negara Singapura, harus dimaksimalkan

pemerintah adalah Pulau Nipa (masuk

fungsinya sebagai wilayah pertahanan.

wilayah

Provinsi

Selanjutnya sebagai amanat UU No. 3

Kepulauan Riau. Posisi Pulau Nipa berada

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

pada koordinat 103 39’ 04.68” – 103 39’

dan Undang-Undang Nomor 26 tahun

39.384” Bujur Timur dan 1 8’ 26.88” – 1 9’

2007

12.204” Lintang Utara, dan langsung

pemerintah

berhadapan dengan negara tetangga

Pemerintah

Singapura.6 Pulau Nipa juga terdapat titik

tentang Penataan Wilayah Pertahanan

Kota

Batam)

di

yang

berbatasan

tentang

dengan

Penataan

menetapkan Nomor

68

Ruang, Peraturan

tahun

2014

Negara, sebagai suatu kebijakan dalam 4

Widiyanta, D., Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007), Jurnal Informasi, 2010, hal. 63 5 BIG & IGI, Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi, Jakarta, 2015, hal. 21 6 Purwanto, Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau

menata

wilayah

merupakan

negara

bagian

dari

yang

juga

wilayah

Nipah Kepulauan Riau, Tesis Universitas Pertahanan, Bogor, 2013, hal. 44 7 http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_info/456

40 | Jurnal Prodi Keamanan Maritim | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2

pertahanan untuk menjaga keutuhan

Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau

wilayah NKRI.

Nipa ?

Pulau Nipa memiliki lokasi yang sangat strategis dan penting di Selat

2. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Singapura yang merupakan salah satu

Pendekatan kualitatif digunakan dalam

selat dengan lalu lintas pelayaran yang

penelitian ini agar dapat digunakan untuk

padat. Mengelola dan mengembangkan

menemukan

sumber-sumber

permasalahan

perekonomian

secara

dan

memahami

yang

dibahas

dalam

optimal akan bernilai ekonomis dan

penelitian. Desain penelitian kualitatif ini

sangat bermanfaat bagi pertumbuhan

diharapkan

ekonomi daerah.

implementasi kebijakan pemerintah yaitu

Letak

Pulau

Nipa

pada

jalur

dapat

menganalisis

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun

pelayaran internasional dengan lebih

2014

kurang 100 kapal/hari melintas di perairan

Pertahanan

ini.

tersebut,

wilayah pertahanan di Pulau Nipa yang

menjadikan Pulau Nipa dan perairan

merupakan salah satu dari pulau-pulau

sekitarnya berpotensi rawan terhadap

kecil

aktifitas-aktifitas illegal. Sementara itu

menjawab

hal-hal

pemerintah telah menetapkan kebijakan

tantangan

atau

penataan wilayah pertahanan negara

pengimplementasian

yang harus diterapkan di seluruh wilayah

pemerintah tersebut di Pulau Nipa.

Posisi

yang

strategis

tentang

Penataan

Negara

dalam

terluar/terdepan,

serta yang

Wilayah menata

mampu menjadi

kendala

dalam peraturan

Indonesia salah satunya adalah Pulau

Subjek penelitian dalam penelitian

Nipa, sehingga tercipta tujuan preventive

ini adalah narasumber yang berasal dari

penegakan dan penjagaan keamanan di

Direktur Wilayah Pertahanan pada Dirjen

wilayah

Strategi

laut

yurisdiksi

nasional.

Pertahanan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di

Pertahanan

atas,

Perundang-Undangan

dapat

dirumuskan

pertanyaan

penelitian sebagai berikut : a. Bagaimana

Strategi

implementasi

Kebijakan

Pertahanan Laut di Pulau Nipa ? b. Apa

saja

dihadapi

kendala-kendala dalam

RI,

Kementerian

Direktur

Pertahanan

Peraturan

pada

Dirjen

Kementerian

Pertahanan RI, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL di Markas Besar

yang

TNI-AL, Kepala Dinas Pembinaan Hukum

implementasi


Angkatan Laut di Markas Besar TNI-AL,

menjadi

Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI

Untuk menguji keabsahan data yang di

Angkatan Laut di Markas Besar TNI-AL,

dapat

Direktur

dengan tujuan dan maksud penelitian,

Jenderal

Perhubungan

Laut

pelapor

sehingga

Kementerian Perhubungan RI, Kepala

maka

Bagian Hukum Setda Kota Batam, Kepala

triangulasi.

Badan

bahwa

Pengelola

Perbatasan

dan

hasil

peneliti

penelitiannya.

benar-benar

sesuai

menggunakan

Moleong

triangulasi

teknik

mengemukakan

merupakan

Pertanahan Daerah Kota Batam, Kepala

pemeriksaan

Dinas

memanfaatkan sesuatu yang lain.9

Perhubungan

Kota

Batam,

Komandan Pangkalan TNI-AL Batam,

keabsahan

teknik

data

yang

Melalui teknik triangulasi dengan

serta anggota TNI yang bertugas di Pulau

membandingkan

Nipa.

data maka akan didapat keabsahan dan Pengumpulan data primer dilakukan

teknik

keterandalan data.

pengumpulan

Data yang valid

dengan wawancara mendalam di lokasi

merupakan

tempat

pengelompokan, yaitu data yang didapat

pengambilan

pengumpulan

data

data.

dalam

Teknik

penelitian

melalu

hasil

dari

narasumber

reduksi

dengan

metode

dikembangkan melalui dokumentasi dan

wawancara

wawancara. Sementara itu, teknik analisis

dibandingkan dengan sumber data dari

data dalam penelitian ini terdiri dari : 1)

dokumen-dokumen,

Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3)

catatan, laporan, dan lain sebagainya,

Penarikan

selanjutnya pengamatan langsung di

Teknik

kesimpulan

analisis

data

dan

verifikasi.

dikembangkan

lapangan

mendalam,

dan

kemudian

makalah,

jurnal,

atau observasi juga turut

melalui teknik analisis kualitatif oleh Miles

mendukung data-data yang didapat.

dan Huberman.8 Instrumen pokok dalam

3.

penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Gambaran Obyek Penelitian

Kedudukan peneliti dalam

penelitian

kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia

8

Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI-Press, Jakarta, 2009, hal. 19

Hasil dan Pembahasan

Wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia (NKRI) yang begitu luasnya banyak berbatasan langsung dengan negara lain, dan patut disadari bahwa

9

Moleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 330-331


Indonesia harus

senantiasa waspada

tersebut adalah saling terkait, misalkan

dalam menjaga wilayahnya. Salah satu

dalam

perbatasan laut Indonesia adalah di

bagaimana dalam memperhatikan aspek

Provinsi Kepulauan Riau yang mana

keamanan dan keselamatan di laut.

langsung

negara

Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun

tetangga yaitu Singapura. Dari segi

2002 tentang Pertahanan Negara dan

Penataan Ruang Nasional, Pulau Nipa

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007

diperuntukkan sebagai Kawasan Strategis

tentang Penataan Ruang maka diaturlah

Pertahanan

penataan

berbatasan

dengan

Keamanan,

hal

ini

juga

hal

pengelolaan

ruang

ruang

pertahanan

laut

negara

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

dengan maksud dan tujuan agar mampu

(RTRW)

mendukung ruang ekonomi yang ada.

Kota

Batam.

Kota

Batam

merupakan wilayah Free Trade Zone (FTZ)

berdasar

peraturan

presiden

Dengan Pemerintah

terbitnya Nomor

68

Peraturan tahun

2014

mengenai Kawasan Strategis Nasional


(KSN) Batam, Bintan, dan Karimun,

Negara, dapat dikatakan bahwa kawasan

namun ironisnya Pulau Nipa berada di luar

perbatasan merupakan bagian yang tidak

kawasan yang dimaksud sebagai Zona

terpisahkan dari wilayah pertahanan di

Perdagangan Bebas tersebut, karena

mana daerah tersebut mempunyai peran

Pulau Nipa yang diperuntukkan sebagai

penting sebagai batas kedaulatan sebuah

Kawasan

negara. Dengan mengacu pada ketentuan

Strategis

Pertahanan

Keamanan.

UNCLOS serta melihat kondisi geografis

Kebijakan pertahanan negara di laut

Pulau Nipa yang hanya berjarak + 2,5 mil

dengan mengedepankan poros maritim

dari Singapura, maka penentuan batas

menuntut

kedua

Indonesia

untuk

lebih

negara

adalah

dengan

cara

mengawasi perairannya dari perspektif

membagi sama dua jarak dari titik-titik

berbagai macam sektor. Salah satu pilar

penarikan garis pangkal.

poros

maritim

adalah

Saat ini ada beberapa bangunan di

penegakan

Pulau Nipa, yaitu bangunan Pos TNI

hukum, dan keselamatan di laut. Juga

Angkatan Laut (AL), rumah tempat

pengelolaan ruang laut dan perlindungan

anggota TNI-AL Pos AL Pulau Nipa

lingkungan laut. Kesemua pilar poros

beristirahat, dermaga tempat bersandar

maritim yang dicanangkan pemerintah

kapal-kapal berukuran kecil, jalan setapak

pertahanan

Indonesia

keamanan,


yang mengitari sebagian Pulau Nipa, mercusuar,

dan

beberapa

Peningkatan

ekonomi

harus

bangunan

didukung dengan faktor keamanan yang

lainnya seperti mess prajurit, bangunan

memadai yang berguna dalam menaikkan

Pos AL Pulau Nipa yang pertama kali

sektor kehidupan di daerah lain. Selain itu

didirikan, serta bunker pertahanan.

juga mempunyai nilai jual yang sangat

Sektor Pertahanan Mendukung Ekonomi

tinggi

Pulau Nipa memiliki lokasi yang strategis

pelayanan industri pelayaran sehingga

dan penting di Selat Singapura yang

memang telah lama diincar oleh negara

merupakan salah satu selat dengan lalu

Singapura sebagai tempat yang dapat

lintas pelayaran yang padat. Mengelola

difungsikan

dan

sumber-sumber

Pemerintahan

optimal

kesempatan

mengembangkan

perekonomian

secara

akan

yang

berdampak

untuk

transit daerah

dalam

Nipa

terhadap

anchorage. memiliki

mengembangkan

bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat

Pulau

melalui

penjaminan

bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

keberlangsungan lingkungan hidup dan

Pengelolaan itu harus dengan tepat,

peningkatan kesejahteraan masyarakat

jika tidak maka hanya akan merugikan

serta memanfaatkan kawasan sebagai

negara

zona perdagangan bebas.

karena

telah

mengeluarkan

anggaran yang cukup besar ke sana.

Di perairan Pulau Nipa terdapat area

Pulau Nipa beserta perairan di sekitarnya

yang diperbolehkan bagi kapal-kapal yang

memiliki

lego

potensi

yang

besar

untuk

jangkar

sebelum

masuk

ke

dikembangkan secara ekonomi. Salah

pelabuhan Singapura. Wilayah tersebut

satunya adalah lokasi transit anchorage

juga merupakan bagian dari wilayah

bagi kapal-kapal yang antre untuk masuk

pertahanan. Dari pengamatan peneliti

ke pelabuhan Singapura. Pengembangan

saat berkunjung langsung di perairan

ekonomi menjadi sangat penting saat

Pulau Nipa, terdapat banyak kapal yang

sektor keamanan telah diperhatikan,

sedang melakukan lego jangkar. Kapal-

sehingga pengembangan ekonomi di

kapal

sekitar perairan Pulau Nipa akan berdaya

kegiatan seperti ship to ship (perpindahan

guna dalam mendukung perekonomian di

barang dari satu kapal ke kapal lainnya),

sekitar Pulau Nipa.

supply logistik, pengisian bahan bakar,

tersebut

di

dan lain sebagainya.


sana

melakukan

Gambar 1. Kapal lego jangkar di perairan Pulau Nipa

Berbagai macam kegiatan legal

merupakan pos pengamat (posmat),

yang diizinkan oleh pemerintah bagi

maka kegiatan ekonomi di sana dapat

kapal-kapal yang berlabuh jangkar di

terjamin

sana, seperti : alih muat, pencucian kapal,

perekonomian

pencampuran bahan, pengisian minyak

berkembang.

atau air bersih, dan berlabuh jangkar

berguna dalam hal pertahanan yang telah

sambil menunggu perintah supply logistik.

lebih dulu memiliki embrio di sana hingga

Kegiatan-kegiatan

akan

dapat mendukung kegiatan ekonomi

mendatangkan keuntungan yang sangat

yaitu berupa kegiatan labuh jangkar bagi

besar bagi pendapatan negara, serta akan

kapal-kapal. Dengan giat pengawasan

menambah

bagi

dari pihak berwenang diharapkan dapat

mengelola

mencegah masuknya ancaman keamanan

perekonomian maritim di perairan Pulau

maritim di wilayah perairan Pulau Nipa,

Nipa yang berkaitan dengan aktifitas

mengingat

labuh

berlabuh jangkar dan melintasi perairan

ini

pun

peluang

masyarakat.

jangkar

kerja

Dalam

tersebut

pemerintah

berjalan

lancar,

sehingga

daerah Hal

tersebut

banyaknya

kapal

dapat adalah

yang

menunjuk Pelindo yang dalam hal ini

itu.

diwakili oleh pihak Pelabuhan Pulau

Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut

Sambu yang akan bekerja sama dengan

di Pulau Nipa

pihak swasta. Dengan telah berdirinya Pos AL di Pulau

Nipa,

yang

mana

dulunya

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini


menentukan

apakah

yang

implementasi dari Peraturan Pemerintah

ditempuh oleh pemerintah benar-benar

Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan

aplikabel di lapangan dan berhasil untuk

Wilayah

menghasilkan

outcomes

umumnya sudah berjalan. Hal ini dapat

seperti yang telah direncanakan. Output

dilihat dari poin-poin pelaksanaan itu

adalah

sendiri sudah mengacu pada Peraturan

output

keluaran

diharapkan

kebijakan

dan

kebijakan

dapat

muncul

yang sebagai

Pertahanan

Pemerintah

Nomor

Negara

68

tahun

pada

2014

keluaran langsung dari kebijakan. Output


biasanya dapat dilihat dalam waktu yang

Negara. Pulau Nipa beserta perairan

singkat pasca implementasi kebijakan.

sekitarnya

Outcomes adalah dampak dari kebijakan,

peneliti merupakan wilayah yang sangat

yang diharapkan dapat timbul setelah

strategis namun dengan jarak lebar

keluarnya output kebjakan. Outcomes

wilayah laut dengan perbatasan negara

biasanya diukur setelah keluarnya output

Singapura yang tidak begitu jauh hanya

atau dalam waktu yang lama pasca

berjarak + 2,5 mil laut. Hal ini menjadikan

implementasi kebijakan.10

posisi penting karena sebagai wilayah

Dari selama

hasil berada

pengamatan di

Pulau

peneliti

berdasarkan

perbatasan negara.

Nipa,

Gambar 2 Posisi Pulau Nipa Sumber: Paparan Kol. Laut (P) Purwanto

10

Indiahono, D., Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hal. 143


pengamatan

Pemanfaatan wilayah pertahanan sebagaimana

fungsinya

atau

pusat untuk terus melakukan monitoring secara

periodik

ke

wilayah-wilayah

pemanfaatan di luar fungsi pertahanan

perbatasan negara atau Pulau-Pulau Kecil

haruslah mendapat pengawasan dari

Terluar.

pemerintah

pusat

Perbatasan

daerah.

sini

Di

memainkan

dan

pemerintah

pemerintah

peranan

Badan

Nasional

(BNPP)

Pengelola

telah

memberi

daerah

mandat kepada pemerintah daerah untuk

dalam

membentuk Badan Pengelola Perbatasan

penting

urusan pertahanan negara, bukan hanya

Daerah.

kewenangan

atau

bahwa masih terdapat kekurangan dalam

militer semata. Dalam pasal 40 Peraturan

hal pengawasan dan perhatian serius dari

Pemerintah

2014

pemerintah daerah, dan beberapa alasan


diantaranya adalah karena pemerintah

Negara disebutkan :

daerah

(1) Pengendalian pemanfaatan wilayah

pertahanan negara adalah kewenangan

pemerintah

Nomor

pertahanan

68

pusat

tahun

dilakukan

pemantauan,

pengawasan,

Namun

peneliti

menganggap

mendapati

bahwa

urusan

melalui

militer dan pemerintah pusat semata. Di

dan

sinilah letak kekeliruan yang semestinya

penertiban.

diluruskan, bahwa Peraturan Pemerintah

(2) Pengendalian pemanfaatan wilayah


pertahanan sebagaimana dimaksud

Wilayah

pada ayat (1) dilaksanakan oleh

mengamanatkan

pemerintah

pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya

dengan

dalam hal urusan pertahanan negara. Hal

daerah

dan/atau sesuai

kewenangannya. Peran

pemerintah

Pertahanan peran

Negara pemerintah

ini sejalan dengan amanat Undangdaerah

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

sebenarnya cukup besar untuk turut

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan

ambil bagian dalam mempertahankan

bahwa untuk mengelola sumber daya

kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan

alam di laut, kewenangan daerah provinsi

wilayah perbatasan negara atau bahkan

juga meliputi salah satunya adalah ikut

Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat di

serta dalam memelihara keamanan di laut

daerah dan sangat jauh dari pemantauan

dan ikut serta dalam mempertahankan

pemerintah pusat. Dengan minimnya

kedaulatan negara.

anggaran akan menyulitkan pemerintah Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam … Pulau Nipa | Dhonny Armandos | 47

Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Kolonel Laut (P) Purwanto selaku Mantan

Edward III membagi 4 faktor yang dapat

Komandan Lanal Batam : “…seharusnya wilayah yang berbatasan dengan wilayah Singapura dan Malaysia, programnya adalah pertahanan laut, strategi pertahanan laut, jadi bukan hanya program untuk mengaplikasikan bangunan, wilayah tata ruang, batas-batas, bukan hanya yang mumpuni dalam hal berteknologi tinggi, baik radar, pengamatan radar, bukan hanya personel saja. Pengamatan radar, pertahanan energinya harus mumpuni, sehingga personel yang ditempatkan di sana betul-betul menguasai laut yang sempurna. Tapi, sekarang kalau kita lihat belum sempurna, belum maksimal karena keterbatasannya....”13

mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi.11 Maka peneliti akan menguraikan satu per satu faktor-faktor tersebut juga beserta pembahasan di dalamnya. Komunikasi

yaitu

menunjukkan

bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi program

efektif

antara

(kebijakan)

pelaksana

dengan

para

kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat

Dari

disosialiasikan secara baik sehingga dapat menghindari

adanya

distorsi

atas

dengan

wawancara

peneliti

dengan Qurniati Fajar selaku Kasubid Pengelolaan Potensi Kawasan BP3D Kota

kebijakan dan program.12 Kaitannya

hasil

kondisi

Batam yang mana menerangkan :

pembangunan, wilayah tata ruang, batas-

“…kita sendiri untuk pengembangan pulau Nipa, di dalam undang-undang pun sudah disebutkan bahwa pulau terluar adalah kewenangan pemerintah pusat, masuk ke kawasan strategis pertahanan keamanan. Maka untuk tata ruangnya sendiri sudah di kementerian….”14

batas, yang dilakukan secara profesional

Sebagaimana juga Santosa selaku

keamanan maritim wilayah perairan Pulau Nipa dengan faktor komunikasi penentu implementasi bagaimana

kebijakan

adalah

kemampuan

untuk

mengaplikasikan pertahanan laut melalui

dapat

Kepala Bidang Laut dan Udara Dishub

ditekan, hal yang mana disampaikan oleh

Kota Batam menyampaikan hal serupa

sehingga

potensi

kerawanan

bahwa 11

Subarsono A.G., Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 90 12 Indiahono, D., op.cit, hal. 31

sudah

ada

batasan-batasan

kewenangan antara pemerintah pusat, 13 14

Wawancara pada tanggal 1 November 2016 Wawancara pada tanggal 15 November 2016


pemerintah daerah, dan TNI yang masing-

membentuk

masing telah diatur dengan undang-

wilayahnya.

peraturan

daerah

di

undang. Memang koordinasi masih tetap

Sumber daya yaitu merujuk setiap

terjalin, namun dalam batasan-batasan

kebijakan harus didukung oleh sumber

tertentu.15

daya yang memadai, baik sumber daya

Jadi dapat dikatakan komunikasi

manusia maupun sumberdaya finansial.16

menjadi faktor penting dalam penerapan

Wahab menjelaskan bahwa lembaga-

suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah

lembaga


pelaksana dapat memberikan dukungan

2014

tujuan-tujuan undang-undang melalui :

tentang

Pertahanan

Penataan

Negara

di

Wilayah

Pulau

Nipa

seadanya sudah berjalan sebagaimana

penerapan

menjadi

kebijakan

efektif

meningkatkan

tersebut

sebagai

keamanan

upaya

maritim

di

wilayah perairan Pulau Nipa. Komunikasi melalui

dapat

hubungan

dari

badan-badan

jumlah dan arah pengawasan serta penyediaan sumber-sumber keuangan.17

mestinya, namun selayaknya ditingkatkan agar

atasan

Berdasarkan penulis

dengan

Samiyono

selaku

hasil

wawancara

Kolonel

Laut

Kasubdit

(P)

Wilayah

Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan dan

diwujudkan

Baktiar Pangaribuan selaku Kasubdit Tata

koordinasi

antar

Ruang Wilhan Ditjen Strategi Pertahanan

maupun

antara

Kemhan yang mana menerangkan bahwa

pelaksana kebijakan dengan pembuat

tidak terdapat program kerja kunjungan

kebijakan. Komunikasi juga dapat berupa

secara periodik ke wilayah Pulau Nipa,

sosialisasi, dengan jalan penyuluhan dan

kunjungan hanya dilakukan apabila ada

memperkenalkan kebijakan pemerintah

laporan yang diterima seperti berupa

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68

permasalahan atau sengketa.18 Hal ini

tahun 2014 tentang Penataan Wilayah

dapat terjadi jika sumber daya manusia

Pertahanan

yang

pelaksana

kebijakan

Negara,

yang

khususnya

sosialisasi kepada pemerintah daerah.

terbatas

organisasi/institusi,

pada

suatu

ditambah

unit lagi

Sehingga pemerintah daerah mengerti akan

15

peran

pentingnya

dan

dapat

Wawancara pada tanggal 17 November 2016

16

Indiahono, D., op.cit, hal. 32 Wahab S.A., Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 199 18 Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 17


minimnya dukungan finansial. Apabila

memberdayakan

finansial

yang

ada

penyebaran personel yang ahli dalam

semaksimalkan mungkin.20

bidangnya merata di tiap bidang, maka

Pembangunan

pertahanan

dan

hal tersebut tidak akan terjadi serta

keamanan nasional secara keseluruhan

didukung anggaran yang memamadai.

harus dikaitkan dengan pembangunan

Karena

adalah

sumber daya manusia sedemikian rupa

termasuk dalam bagian pengawasan atau

sehingga merupakan bagian integral dari

monitoring sebagaimana yang tertuang

pembangunan

dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah

Pertahanan Negara adalah segala upaya


pertahanan yang bersifat semesta yang

Wilayah Pertahanan Negara.

penyelenggaraannya

kunjungan

periodik

Rencana Wilayah Pertahanan (RWP)

nasional.

Hakekat

didasarkan

pada

kesadaran atas hak dan kewajiban warga

sudah maksimal terpenuhi dari mulai

negara

satuan setingkat Pos AL, tetapi dalam

kekuatan sendiri. Hal itu meliputi seluruh

pelaksanaan masih menunggu keputusan

warga negara, wilayah dan sumber daya

Kepala Staf Angkatan Laut. Sementara itu

nasional

Rencana

secara

Rinci

Wilayah

Pertahanan

serta

keyakinan

lainnya, dini

serta

oleh

terhadap

dipersiapkan

pemerintah

dan

(RRWP) belum terpenuhi, karena faktor

diselenggarakan secara total, terpadu,

sumberdaya finansial yang kurang serta

terarah dan berlanjut untuk menegakkan

sedikitnya personel di setiap satuan-

kedaulatan negara, keutuhan wilayah,

satuan

bidangnya,

dan keselamatan segenap bangsa dari

sebagaimana keterangan Letkol Amir

segala ancaman. Segala sumber daya

Mahmud selaku Kasi Tata Guna Tanah

nasional

pada Dinas Fasilitas Pangkalan TNI-AL.19

manusia, sumber daya alam dan buatan,

Kolonel

Wicaksono

nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana,

Wibowo menyebutkan bahwa dana yang

dan dana dapat didayagunakan untuk

tersedia untuk optimalisasi penerapan

meningkatkan kemampuan pertahanan

kebijakan tersebut di Pulau Nipa masih

negara.

yang

Laut

menguasai

(P)

Ivong

belum memadai, sehingga sementara dalam melaksanakan kebijakan hanya

baik

Disposisi

Wawancara pada tanggal 6 Januari 2017

yaitu

sumber

daya

menunjukkan

karakteristik yang menempel erat kepada implementator

19

berupa

20

kebijakan/program.



Karakter yang penting dimiliki oleh implementator

adalah

komitmen,

dan

kejujuran, demokratis.

Implementator yang memiliki komitmen

Sucayo Harimurti selaku Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum

pada

Setda

Kota

Batam

menjelaskan :

tinggi dan jujur akan senatiasa bertahan

“Sampai saat ini pihak Lanal Batam belum membaca maupun menyusun RRWP. Mudah mudahan dalam waktu dekat ini akan diselesaikan RRWP dengan berkoordinasi melalui satuan atas.”22

“Dalam hal penataan ruang di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, Pemko Batam berpedoman pada RTRW tahun 2004-2014. Setelah Perdanya berakhir maka diusulkan Perda baru RTRW tahun 2015-2025, namun belum terbit. Maka sementara mengacu ke Perpres 87/2011, jadi Perpres 87/2011 jadi pegangan/pedoman saat ini. Tidak betul-betul terjadi kekosongan hukum sementara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan pusat….”23

Hal ini menunjukkan komitmen yang

Penjelasan tersebut membuktikan

tinggi dan jujur dari implementator yang

bahwa adanya kesungguhan dari satuan-

mana akan memudahkan pelaksanaan

satuan operasional di lapangan dalam

kebijakan pemerintah nantinya. Langkah

melaksanakan

baru juga dapat diambil oleh pimpinan

diterbitkan.

pelaksana di lapangan melalui kebijakan

kesungguhan dalam bekerja adalah modal

intern

meskipun

bagi implementator dalam menyukseskan

langkah tersebut berada di luar guideline

penerapan kebijakan di lapangan. Apabila

yang telah ditetapkan oleh si pembuat

implementator memiliki disposisi yang

kebijakan. Bahkan pimpinan tertinggi dari

baik maka dapat menjalankan kebijakan

instansi tersebut seperti pimpinan yang

dengan baik seperti apa yang diinginkan

berada di Mabes AL dapat memberikan

oleh pembuat kebijakan.

diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.21 Berdasarkan Kolonel

Laut

(P)

keterangan Ivong

dari

Wicaksono

Wibowo yang menjelaskan bahwa :

organisasi/instansi,

penghargaan atas inisiatif yang diambil oleh anak buah di lapangan suksesnya

22

Adanya

yang

komitmen

telah dan

Struktur birokrasi, salah satu hal

demi

menunjukkan bahwa struktur birokrasi

penerapan kebijakan atau

menjadi penting dalam implementasi

suatu program di lapangan. 21

kebijakan

Indiahono, D., op.cit, hal. 32 Wawancara pada tanggal 15 November 2016

kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini

23



mencakup dua hal penting pertama adalah

mekanisme,

dan

struktur

Bahwa keterangan yang didapat dari

beberapa

narasumber

di

atas

organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme

memberikan penjelasan bahwa struktur

implementasi program biasanya sudah

organisasi pelaksana di lapangan cukup

ditetapkan melalui Standar Operating

banyak.

Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam

merupakan implementator inti dalam hal

guideline program/kebijakan.24

ini harus melakukan koordinasi dengan

Berdasarkan peneliti

hasil

dengan

Samiyono

yang

wawancara

Kolonel pada

Laut

intinya

beliau

Pelabuhan) yang langsung berada di

Dalam wawancara dengan Kolonel

Kasubdis

Hukum

Sulistyanto dan

selaku

Peraturan

Perundang-Undangan Dinas Pembinaan Hukum

Angkatan

Laut

yang

mana

menjelaskan : “Instansi yang terkait dengan wilayah pertahanan di Pulau Nipa adalah Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan 26 Perikanan….” 24

yang

beberapa instansi terkait seperti KSOP

bawah

Joko

Laut

(Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

“Pos AL Nipa bisa saja ditingkatkan menjadi Lanal ke depannya, makanya tadi dikatakan sejauh mana kita memandang itu sangat penting, tapi kalau sifatnya memperbesar Pos AL nya ya sarana dan prasarana nya saja dilengkapi lebih besar. Jadi kalau ditingkatkan menjadi Lanal, tergantung pentingnya wilayah di situ bagi kita….”25

(KH)

Angkatan

(P)

menjelaskan :

Laut

TNI

Indiahono, D., op.cit, hal. 32 Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 26 Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016

koordinasi

Perhubungan,

Kementerian

kemudian

Dinas

Perhubungan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Batam, ada juga satuan Siaga Yonif 10 Satria Bhumi Yhuda Marinir, Kodim 0316/Batam dan Batalyon

Infanteri

Raider

Khusus

136/Tuah Sakti yang merupakan bagian dari tubuh TNI Angkatan Darat, serta instansi lainnya seperti Imigrasi, Bea Cukai,

dan

Kementerian

Kelautan

Perikanan. Dengan banyaknya instansi terkait dalam

hal

penerapan

pertahanan

laut

Pemerintah

Nomor

melalui 68

kebijakan Peraturan tahun

2014

tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara ternyata tidak menyulitkan dalam implementasi kebijakan tersebut, justru dapat dilihat koordinasi yang terjalin baik. Dengan koordinasi yang baik serta dalam

25

pembagian tugas dan wewenang yang


jelas sebagaimana diatur di dalam masingmasing

peraturan

instansi

tersebut,

Kendala-kendala dalam

yang

implementasi

dihadapi kebijakan

keamanan maritim di Pulau Nipa akan

pertahanan laut di Pulau Nipa terutama

terwujud

adalah

melalui

penataan

wilayah

pertahanannya.

terkait

anggaran,

Kendala-Kendala Dalam

Implementasi

sumber

belum

dana

atau

selesainya

RRWP

Angkatan Laut (Rencana Rinci Wilayah

Kebijakan Pertahanan Laut di Pulau Nipa

Pertahanan) adalah salah satu imbas

Implementasi kebijakan dibatasi dalam

akibat

menjangkau

tindakan-tindakan

yang

Dimana perencanaan wilayah pertahanan

dilakukan

oleh

individu-individu

dilaksanakan untuk menghasilkan RWP

pemerintah dan individu-individu swasta

dan RRWP yang akan digunakan sebagai

(kelompok-kelompok)

salah

yang

diarahkan

minimnya

satu

dukungan

acuan

dalam

finansial.

menyusun

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

rencana tata ruang wilayah provinsi dan

ditetapkan dalam keputusan-keputusan

kabupaten/kota

kebijakan sebelumnya.

nasional strategis.

Sabatier,

bahwa

implementasi

kawasan

Alokasi anggaran yang memadai

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul

beserta

tentunya akan menyukseskan jalannya

adalah memahami apa yang senyatanya

implementasi

terjadi sesudah suatu program dinyatakan

pemerintah. Dan yang harus menjadi

berlaku atau dirumuskan merupakan

perhatian adalah pengawasan terhadap

fokus perhatian implementasi kebijakan

penggunaannya

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

dialokasikan tepat sampai pada sasaran

kegiatan

dan

yang

disahkannya

timbul

sesudah

pedoman-pedoman

suatu

tidak

anggaran

agar

terjadi

yang

kebijakan

anggaran

yang

penyalahgunaan

mengakibatkan

tidak

kebijakan negara yang mencakup baik

jalannya kebijakan pemerintah tersebut,

usaha-usaha

dan

untuk

yang

lebih

parah

lagi

bahwa

mengadministrasikannya maupun untuk

anggaran tersebut merupakan anggaran

menimbulkan akibat/dampak nyata pada

pertahanan negara.

masyarakat atau kejadian-kejadian.27

Kendala

terbesar

dalam

hal

implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 68 27

Wahab S.A., op.cit, hal. 65

tahun 2014 tentang Penataan Wilayah


Pertahanan

Negara

adalah

masalah

keuangan yang dalam penerapannya di

dengan dijabarkan melalui posisi dan kondisi geografi negara.

lapangan cukup sulit karena mengingat

Adanya sumber daya manusia yang

wilayah NKRI yang sangat luas sementara

mumpuni dalam hal kualitas dan kuantitas

setiap satuan harus segera menyelesaikan

akan mendukung penerapan kebijakan di

pembuatan Rencana Wilayah Pertahanan

lapangan. Sebagai salah satu faktor

(RWP)

penentu implementasi kebijakan yang

dan

Rencana

Rinci

Wilayah

Pertahanan (RRWP). Lebih

saling terkait bahwa disposisi yang positif

jauh, tidak

terlaksananya

haruslah dimiliki oleh personel yang

suatu implementasi kebijakan merupakan

berkualitas, artinya seorang implementor

akibat

akan

dari

kurangnya

pengawasan

bekerja

sebaik

mungkin

demi

dilakukan pada saat kebijakan diterapkan

terwujudnya kebijakan yang tepat, kalau

atau

selesai

perlu seorang implementor dapat saja

dilaksanakan. Bahwa pengawasan dan

mengambil langkah lain jika “aba-aba”

monitoring adalah proses penting dimana

yang tertuang dalam kebijakan menemui

implementasi kebijakan dinilai. Kurangnya

jalan buntu saat diimplementasikan di

pemahaman terhadap kebijakan tersebut

lapangan.

saat

kebijakan

sudah

oleh pemerintah daerah setempat dan

Dapat disimpulkan bahwa kendala-

pengetahuan akan tata ruang wilayah

kendala dalam hal implementasi kebijakan

pertahanan keamanan, serta terbatasnya

pertahanan laut di Pulau Nipa melalui

kemampuan


sumber

daya

manusia,

berimbas pada penerapan kebijakan di

2014

tentang

Penataan

lapangan.

Pertahanan Negara, adalah :

Wilayah

Wawasan akan pemahaman untuk

1.

Minimnya anggaran.

turut serta dalam menjaga pertahanan

2.

Kurangnya pengawasan.

dan

3.

Koordinasi yang masih kurang

keamanan

negara

dengan

diwujudkan melalui rasa bela negara dan

terjalin

kesadaran bahwa dalam hal mengawasi

berwenang.

adalah tanggung jawab dan kewajiban

pandang

berbangsa

dan

bernegara

instansi

yang

4. Keterbatasan dalam hal jumlah

bersama. Dengan memahami wawasan nasional secara umum melalui sudut

antar

personel. 5.

Keterbatasan pendukung.


sarana

prasarana

4. Simpulan dan Saran

memelihara pertahanan dan keamanan di

Kebijakan pertahanan negara yang dalam

wilayahnya, hal ini juga dikarenakan

hal ini pertahanan laut melalui PP No. 68

kurangnya informasi dan sosialisasi yang

Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah

juga disebabkan oleh kurangnya Sumber

Pertahanan Negara adalah berlaku secara

Daya Manusia. Selain itu belum adanya

umum di seluruh wilayah Indonesia

kebijakan di daerah yang menjadi turunan

termasuk

dari PP No 68 Tahun 2014 tentang

di

tersebut

Pulau

Nipa.

tergolong

Kebijakan dan

Penataan Wilayah Pertahanan Negara,

sektor

sehingga menyulitkan pemerintah daerah

ekonomi. Salah satu wujud konkrit adalah

dalam memahami arti penting peran

dengan ditempatkannya pos AL yang

pemerintah

sebelumnya adalah berupa pos pengamat

pertahanan negara.

mendukung

(posmat).

efektif

pembangunan

Hal

urusan

Meski keamanan maritim wilayah

sebagaimana yang disebut dalam PP No.

tersebut masih stabil, namun dengan

68 tahun 2014. Di sekitar perairan Pulau

kurangnya pengawasan dari pihat terkait

Nipa

dekat

akan memudahkan masuknya ancaman

perbatasan dengan negara Singapura

baik yang datang dari luar maupun dari

juga dijadikan sebagai tempat transit

dalam, seperti ancaman keamanan dan

anchorage bagi kapal-kapal yang antre

pelayaran bagi kapal-kapal baik yang

untuk masuk ke pelabuhan Singapura,

melintas maupun berlabuh sementara di

namun akan berpotensi memunculkan

wilayah

ancaman keamanan dan keselamatan, jika

memberikan saran sebagai berikut :

tidak disikapi dengan pengawasan yang

1.

di

telah

dalam

sesuai

terutama

ini

daerah

wilayah

luas.

tersebut.

Pemerintah

Sehingga

daerah

peneliti

agar

lebih

berperan aktif dalam melakukan Terdapat beberapa kendala yang

komunikasi

dengan

pemerintah

dihadapi dalam implementasi PP No 68

pusat, sehingga fungsi dan peran

Tahun 2016. Kendala seperti masih sangat

pengawasan

minimnya anggaran dalam mendukung

berjalan dengan lebih baik di wilayah

penerapan

pertahanan di Pulau Nipa.

kebijakan

pemerintah.

Kemudian masih kurangnya wawasan bagi

pemerintah

di

daerah

dalam

memahami kewajiban untuk turut serta

2.

Negara

serta

seharusnya

monitoring

memberikan

anggaran

khusus

melaksanakan

program

untuk Penataan


Wilayah Pertahanan Negara di Pulau Nipa. 3.

Membentuk

sistem

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_inf o/456

manajemen

keamanan maritim terpadu yang dipusatkan di Pulau Nipa. Daftar Pustaka Badan Informasi Geospasial (BIG) & Ikatan Geograf Indonesia (IGI), (2015). Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi. Jakarta Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Miles & Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UIPress Moleong, L.J. (2011). Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya

Metodologi Bandung :

Purwanto, (2013). Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau. Tesis. Universitas Pertahanan. Bogor Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik. Jakarta : Bumi Aksara Widiyanta, D., (2010). Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). Jurnal Informasi, 36 (2) : 59-68


Universitas Pertahanan

Recommend Documents