Disampaikan oleh M. Fachruddien Direktur Hukum Strategi Pertahanan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan www.djpp.depkumham.go.id
Dasar 1.
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
2.
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
3.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
4.
Peraturan Menhan Nomor: PER/06/M/IV/2008 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-udangan di lingkungan Dephan.
5.
Peraturan Menhan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Menhan.
www.djpp.depkumham.go.id
2
MENTERI PERTAHANAN WAKIL MENTERI
ESELON PIMPINAN ESELON PEMBANTU PIMPINAN
- SET ITJEN - IT UM - IT ADA - IT KU - IT LOG ESELON PELAKSANA TUGAS POKOK
DITJEN STRAHAN
- SET DITJEN - JAKSTRA - PENGERAHAN (+) - ANSTRA - KERSIN - WILHAN - HUKUM STRAHAN (+)
ITJEN
SETJEN
- TEKIND
- POLITIK - EKONOMI SA - SOSIAL - KAM
DITJEN RENHAN - SET DITJEN - RENBANGHAN - REN PROGGAR - MIN LAKGAR - DALPROGAR
- BIRO KEPEGAWAIAN - BIRO PERENCANAAN - BIRO HUKUM - BIRO ADMINISTRASI - BIRO UMUM
DITJEN KUATHAN
DITJEN POTHAN - SET DITJEN - BELA NEGARA - KOMCAD - KOMDUK - TEKIND - VET
- SET DITJEN - SDM - MAT - FASJAS - KES
ESELON PENDUKUNG
BADAN LITBANG - SET BADAN - STRAHAN - SUMDAHAN - IPTEKHAN - ALPALHAN
PUS KEUANGAN - MIN - DALKU - LAKBIA - KU KEM ESELON PELAKSANA DAERAH
BADAN DIKLAT
BADAN RANAHAN - SET BADAN - PENGADAAN + UPT (MALUR) - KONSTRUKSI - KELAIKAN - KODIFIKASI - BMN (+)
- SET BADAN - JEMEN - BAHASA - TEKFUNGHAN
PUS DATIN - MIN - BAGSIS INFOHAN - DUKOPS - PAMINFOSAN
PUS KOMUNIKASI PUBLIK - MIN - PEMBERITAAN - OPINI - KERJASAMA INFORMASI
PUS REHABILITASI +UPT RS. Dr. SUYOTO - MIN - REHAB MEDIK - VOKASIONAL - REHABSOS
PTP KEMHAN
www.djpp.depkumham.go.id
Struktur Organisasi Ditkum Strahan Ditjen Strahan Kemhan DIRKUM STRAHAN SUBBAG TU SUBDIT PRATURAN SEKSI RENUNDANG
SUBDIT PENELAAHAN HUKUM PERTAHANAN
SEKSI POLHUKAM
SUBDIT KUMINT
SEKSI HUKUM HUMANITER
SEKSI PERATURAN PELAKSANAAN
SEKSI KESRA
SEKSI HKM LAUT DAN HKM DIRGANTARA
SEKSI PROLEGHAN
SEKSI EKONOMI
SEKSI PERJANJIAN INTERNASIONAL
SUBDIT INFOKUM
SEKSI JARINGAN INFOKUM
SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
POK JAB FUNG www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
Proses Penyusunan Peraturan Perundangundangan Proleghan Pemrakarsa Tim Teknis Panitia Interdep Panitia Anterdep
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 2 (1) Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan dalam Proleghan. (2) Penyusunan Proleghan dilaksanakan oleh Panjatap Proleghan.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 3 Susunan Keanggotaan Panjatap Proleghan terdiri atas: Ketua : Sekjen Dephan Wakil Ketua : Kababinkum TNI Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setjen Dephan Anggota : 1. Asrenum Panglima TNI 2. Ses Satker Dephan 3. Karo PHKH Lemsaneg 4. Karoren Setjen Dephan 5. Karo TU Setjen Dephan 6. Kapus Dephan 7. Dirkumad, Kadiskumal, Kadiskumau
www.djpp.depkumham.go.id
PANJATAP PROLEGHAN KETUA (SEKJEN KEMHAN)
Mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, & mengarahkan anggota Panjatap Proleghan
WAKIL KETUA (KABABINKUM TNI)
Membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin Rapat, memfasilitasi, & mengarahkan Anggota Panjatap Proleghan
SEKRETARIS (KEPALA BIRO HUKUM SETJEN KEMHAN) ANGGOTA ASRENUM PANGLIMA TNI, SES SATKER KEMHAN, KARO PHKH LEMSANEG, KAROREN, KARO TU , KAPUS, DIRKUMAD, KADISKUMAL, KADISKUMAU
Siap Adm, menampung masukan, menyiapkan bahan & rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti Rapat panjatap Proleghan Ikut giat yang ditentukan & memberikan masukan dlm merumuskan penyusunan Proleghan, menyampaikan hasil evaluasi & saran penyempurnaan peraturan perundangundangan yang telah ada. www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 4 Panjatap Proleghan mempunyai tugas: a. Menyusun Proleghan berdasarkan Prioritas b. Melakukan Koordinasi dan Memberikan arahan kepada Pemrakarsa di lingkungan Kemhan c. Mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, revisi atau penyempurnaan Pasal 5 Panjatap Proleghan Bertanggung jawab kepada Menteri Sekretariat Panjatap Proleghan berkedudukan di Biro Hukum Setjen Kemhan www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panjatap Proleghan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 7 (1) Proleghan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri (2) Proleghan ditetapkan berdasarkan Skala Prioritas dengan Jangka
Waktu: a. Jangka Panjang 5 (lima) tahun sekali b. Jangka Pendek 1 (satu) tahun sekali
www.djpp.depkumham.go.id
12
www.djpp.depkumham.go.id
TUJUAN
KETENTUAN UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEWUJUDKAN KESERAGAMAN, KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI MUATAN SUATU PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN ADALAH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG DIBUAT OLEH MENHAN PELAKSANAAN PERATURAN MENHAN DIATUR DENGAN PERATURAN: -
PANGLIMA TNI SEKJEN IRJEN DIRJEN KA BADAN PEJABAT ESELON II YANG DIBERI KEWENANGAN TERTENTU DLM MELAKSANAKAN TUGASNYA 13
www.djpp.depkumham.go.id
PENYUSUNAN PERATURAN MENHAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL SBB: - KEJELASAN TUJUAN - KELEMBAGAAN ATAU ORGAN PENYUSUN YANG TEPAT - KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATER MUATAN - DAPAT DILAKSANAKAN - KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN - KEJELASAN RUMUSAN - KETERBUKAAN MATERI MUATAN BERISI HAL-HAL SBB: - MENGATUR PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN TUGAS DEPHAN; - MENGATUR LEBIH LANJUT KETENTUAN DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG LEBIH TINGGI; - MELAKSANAKAN KETENTUAN YG DIPERINTAHKAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN UTK DIATUR DGN PERATURAN MENHAN DLM HAL PENDELEGASIAN TSB MATERI MUATANNYA HRS DIATUR DLM PERMENHAN; ATAU - MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSTANSI LAIN; - TDK BLH HANYA BERISI PENDELEGASIAN UTK MENGATUR LBH LANJUT - MATERI MUATAN TSB DLM PERATURAN MENHAN
14
www.djpp.depkumham.go.id
PENGUNDANGAN PERATURAN MENHAN YG TELAH DITETAPKAN, WAJIB DISAMPAIKAN KPD MENKUMHAM UTK DIUNDANGKAN DLM BERITA NEGARA RI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SETELAH DITETAPKAN YG DILAKUKAN OLEH BIRO HUKUM DGN MEMENUHI BEBERAPA PERSYARATAN
PENYEBARLUASAN PENYEBARLUASAN SETELAH DILAKUKAN PENGUNDANGAN DILAKSANAKAN MELALUI: A. PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI OLEH BIRO TU SETJEN DEPHAN B. MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK OLEH BIRO HUMAS SETJEN DEPHAN C. SOSIALISASI OLEH SATKER ATAU SUBSATKER SELAKU PEMRAKARSA
15
www.djpp.depkumham.go.id
KEPALA, TERDIRI ATAS: - GAMBAR LAMBANG NEGARA - KOP NAMA INSTANSI CONTOH:
DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JUDUL MEMUAT KETERANGAN MENGENAI JENIS, NOMOR, TAHUN PENETAPAN, DAN NAMA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN YG DIBUAT SECARA SINGKAT DAN MENCERMINKAN ISI PERATURAN TSB DAN DITULIS SELURUHNYA DGN HURUF KAPITAL YG DILETAKKAN DI TENGAH MARJIN TANPA DIAKHIRI TANDA BACA CONTOH:
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN 16
www.djpp.depkumham.go.id
