Oleh
Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS
Direktur Pertahanan dan Keamanan
Bidakara, 7 Mei 2013
Outline Paparan 1. CAPAIAN PEMBANGUNAN P4GN 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN 2014-2019 3. SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN P4GN TAHUN 2015-2019 4. PENUTUP
2
CAPAIAN PEMBANGUNAN P4GN
3
Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi P4GN dalam RPJMN 2010 - 2014
Sasaran
• Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba yang tercermin pada menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi di bawah 1,5 %.
Tercapainya sasaran ini akan membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015, dalam arti seluruh masyarakat sadar dan mengetahui akan bahaya penyalahgunaan narkoba
• Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika • Penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban Arah penyalahgunaan Narkotika yang terjangkau seluruh lapisan kebijakan masyarakat, • Pemberantasan jaringan narkotika
Strategi
• Mendorong masyarakat menjadi Imun narkotika • Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali • Memberantas jaringan pengedar narkoba
4
Perkembangan Pelaksanaan P4GN Tahun 2004 - 2012
(1)
** Tahun 2012 s/d Juni 2012
Korban Narkoba Berdasarkan Usia 30000,0 25000,0
Orang
20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 -
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
<16 Thn
71,0
127,0
175,0
110,0
133,0
113
88
117
81
16-19 Thn
763,0
1668,0
2447,0
2617,0
2001,0
1731,0
1515,0
1771,0
1068,0
20-24 Thn
2879,0
5503,0
8383,0
8275,0
6441,0
5430,0
4987,0
5361,0
2748,0
25-29 Thn
2888,0
6442,0
8105,0
9278,0
10126,0
9756,0
8915,0
11691,0
5751,0
>29 Thn
4722,0
9040,0
12525,0
15889,0
25993,0
21373,0
17917,0
17649,0
9470,0
Pelaku Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan 30000,0 25000,0
Orang
20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 -
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SD
1300,0
2542,0
3247,0
4138,0
4404,0
4763,0
4009,0
5087,0
2661,0
SLTP
3057,0
5148,0
6632,0
7486,0
10819,0
8322,0
8254,0
9989,0
5179,0
SLTA
6149,0
14341,0
20977,0
23727,0
28470,0
24326,0
20217,0
20398,0
10624,0
PT
817,0
749,0
779,0
818,0
1001,0
992
942
1115,0
597
5
Perkembangan Pelaksanaan P4GN Tahun 2004 – 2012
(2)
** Tahun 2012 s/d Juni 2012
Kasus
Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Jenis Narkotika 20000,0 18000,0 16000,0 14000,0 12000,0 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 -
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Narkotika
3874,0
8171,0
9422,0
11380,0
10008,0
11135,0
17834,0
19045,0
10387,0
Psikotropika
3887,0
6733,0
5658,0
9289,0
9780,0
8779,0
1181,0
1601,0
891
Bahan Adiktif
648,0
1348,0
2275,0
1961,0
9573,0
10964,0
7599,0
9067,0
4155,0
Pelaku/Penyalahguna Narkoba berdasarkan Jenis Kelamin 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
35000,0
40000,0
45000,0
Wanita
2004 1060,0
2005 1734,0
2006 2212,0
2007 3035,0
2008 3354,0
2009 3119,0
2010 3832,0
2011 3674,0
2012 1765,0
Pria
10263,0
21046,0
29423,0
33134,0
41340,0
36284,0
30590,0
32915,0
17360,0
6
Kasus Menonjol Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Artis
Kasus
Vonis
Yoyo 'Padi'
tertangkap memiliki 0,5 gram sabu di sebuah apartemen pada tanggal 27 Februari 2011
didakwa pasal 112 subsider 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, divonis satu tahun penjara
Sammy 'Kerispatih'
tertangkap di sebuah kamar kost di Setiabudi pada tanggal 2 Februari 2010
dikenakan pasal 112 dan 127 UU Psikotropika No 35 tahun 2009 tentang narkotika, divonis satu tahun penjara
Revaldo
Artis sinetron ini dua kali tersandung narkoba, pertama pada tanggal 10 April 2006 dan kedua pada tanggal 20 Juli 2010
divonis dua tahun penjara
Gary Iskak
ditangkap pada tanggal 21 September 2007 karena memiliki sabu seberat 0,3 gram
divonis 8 bulan penjara serta denda Rp 1 juta
Roy Marten
tertangkap saat berpesta sabu di Novotel Hotel di Surabaya pada tanggal 13 November 2007
divonis 3 tahun penjara dan didenda Rp 10 juta
Fariz RM
ditangkap memiliki 5 gram ganja pada 28 Oktober 2007
divonis 8 bulan penjara, dan menjalani rehabilitasi di Cibubur
Gogon
ditangkap di Kota Tangerang karena memiliki sabu pada 22 Agustus 2007
divonis 4 tahun penjara
http://news.detik.com/read/2013/01/28/133313/2154026/10/10-artis-yang-pernah-terjerat-narkoba-catatan-kpai
Masih ada sejumlah kasus yang menonjol lainnya seperti pengungkapan sejumlah clandestine lab, penangkapan bandar besar, pengungkapan sindikat besar, Xenia Maut, kasus Raffi Ahmand, etc
7
Capaian Sasaran P4GN Sasaran RPJM 2010-2014 : Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi di bawah 1,5 persen. “Sepertinya sulit tercapai” Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere mengatakan : ”Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,2 persen atau sekitar 3,8-4,2 juta orang pada periode 2011, namun dengan fenomena gunung es angka itu bisa lebih besar”
2009 : angka prevalensi 1,99 %
2011 : angka Pervalensi 2,2%
2004 : angka prevalensi 1,75 %
http://makassar.antaranews.com/berita/39891/kepala-bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-22-persen Sumber : Puslitkes UI dan BNN, Januari dalam http://www.slideshare.net/agus-popi/data-narkoba-5-tahun-terakhir
Proyeksi angka prevalensi Internasional sebesar 2,32 persen http://news.detik.com/read/2013/03/05/135902/2186137/10/b nn-angka-kenaikan-pengguna-narkoba-di-indonesia-di-atas-ratarata-dunia
8
Alokasi APBN BNN dan Program P4GN Tahun 2005-2014 1200000,000
1000000,000
JutaRupiah
800000,000
600000,000
400000,000
200000,000
-
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
APBN 187821,560 246739,100 278203,840 295864,760 324780,900 246871,600 963610,000 970821,900 1072552,90 791077,900 P4GN 150000,00 193342,5120 221803,00 246690,0610 276748,3000 197734,4000 620610,00
781521,600
850762,00
627510,200
Pagu Indikatif 9 2014
Perbandingan APBN BNN dan Baseline RPJMN 2010 - 2014 4500,000 4000,000 3500,000 3000,000
Axis Title
2500,000 2000,000 1500,000 1000,000 500,000 (500,000) (1000,000)
2010
2011
2012
2013
2014
Total
APBN
246,87160
963,61000
970,82190
1072,55290
791,07790
4044,93430
Baseline RPJM
346,9000
723,600
912,700
1040,200
1081,300
4104,7000
(100,02840)
240,01000
58,12190
32,35290
(290,22210)
(59,76570)
Selisih
10
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN 2014-2019
11
Penyusunan dokumen RPJMN 2015 – 2019 • Sesuai dengan amanat UU No. 25/2004 ttg SPPN, Bappenas akan menyusun naskah awal RPJMN 2015 – 2019. • Naskah awal RPJMN 2015 – 2019 akan disodorkan kepada para calon Presiden Periode 2015 – 2019 sebagai salah satu bahan kampanye dan bahan penyusunan visi dan misi calon Presiden. • Arti penting penyampaian naskah awal RPJMN 2015 – 2019 kepada para calon presiden adalah dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2007 ttg RPJPN 2005 – 2025. • Penyusunan naskah awal akan didahului dengan kajian background study RPJM (tahun 2013). • Disamping menyusun naskah awal, apabila dirasa perlu Bappenas bersamasama dengan Kemenkeu dan K/L akan melakukan penataan kembali (restrukturisasi) Perencanaan dan Penganggaran untuk diaplikasikan pada Periode 2015 – 2019.
12
Hal yang diperhatikan dalam Penyusunan RPJM 2015-2019 1.
Memperhatikan UU No. 17/2007 Ttg RPJPN • • • • •
2. 3.
4. 5.
Strategi Pembangunan RPJPN 2005-2025 Visi dan Misi Pembangunan RPJPN 2005-2025 Tantangan Pembangunan RPJPN 2005-2025 Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025 Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-20025
Memperhatikan pencapaian dari RPJMN 2010-2014; Mendengarkan “aspirasi” masyarakat & para pakar di bidangnya, sebagaimana tercantum dalam “back-ground study” (proses partisipasi & proses teknokrasi); Memperhatikan arahan pimpinan negara dan masukan Kementerian/Lembaga (proses top down &bottom up); Nantinya harus dipadukan dengan visi, misi & arah pembangunan dari & sesuai kampanye pres & wapres terpilih (proses politik). 13
Review
Pola Pikir Pembangunan Nasional TUJUAN NASIONAL UUD 1945
Tupoksi Instansi terkait dengan bidang Hankam
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan; Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
RPJPN 2005 - 2025
RPJMN 2004-2009
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2015-20219
RPJMN 2020-2025
Necessary & Sufficient Condition
Review
Strategi Pembangunan RPJP 2005-2025
15
Visi dan Misi Pembangunan RPJPN 2005-2025
Review
VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
MISI 1
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarakan falsafah Pancasila
2
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3
Mewujudkan masayarakat demokratis berlandaskan hukum
4
BNN secara eksplisit tidak masuk dalam Misi RPJP 2005-2025 5
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional
8
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
16
Review
Ancaman dan Tantangan Pembangunan RPJPN 2005-2025 (Bidang Hankam) (1) Ancaman
Tantangan
• Perubahan geopolitik internasional yang ditandai dengan memudarnya prinsip multilateralisme dan menguatnya pendekatan unilateralisme yang berdampak pada berkembangnya doktrin pertahanan pre-emptive strike akan mengubah sama sekali tataran politik internasional dan dapat menembus batas-batas yurisdiksi sebuah negara di luar kewajaran hukum internasional yang berlaku saat ini.
Membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional.
• Menguatnya kemampuan militer negara tetangga yang secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia telah melemahkan posisi tawar dalam ajang diplomasi internasional
Ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa mendatang. Ancaman tersebut adalah terorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya variasi tindak kriminal konvensional.
•
Meningkatkan profesionalisme Polri seiring dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindak kriminalitas.
•
Meningkatkan profesionalisme TNI seiring dengan peningkatan kesejahteraan prajurit serta penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen dalam rangka menciptakan keamanan nasional
Review
Ancaman dan Tantangan Pembangunan RPJPN 2005-2025 (Bidang Hankam) (2) Ancaman
Tantangan
• Ancaman dan gangguan bagi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter dan kebangsaan, terutama pemahaman mengenai masalah multikulturalisme yang dapat berdampak pada munculnya gerakan separatisme dan konflik horizontal.
• Meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal; • Mengembangkan alat utama Polri, lembaga intelijen, dan kontra intelijen sesuai dengan kemajuan teknologi; • Meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan termasuk membangun kemampuan industri pertahanan nasional.
• Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. • Relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan.
• Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan industri pertahanan dan keamanan nasional yang tangguh
Catatan : Ancaman dan tantangan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara eksplisit tidak muncul dalam dokumen RPJPN 2005-2025 karena pada saat penyusunan dokumen RPJPN, Lingkungan Strategis Kawasan, Regional, dan Global merupakan ancaman dan tantangan yang sangat nyata dihadapi institusi TNI dan Polri yang pada saat itu relatif baru dipisahkan sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000.
Review
Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025 (Bidang Hankam)
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU
BNN dapat merefer arah pembangunan ini
19
Review
Tahap Pembangunan RPJPN 2005-2025 (1) (Bidang Hankam)
RPJM ke-1 (2005-2009)
RPJM ke-2 (2010-2014)
20
Review
Tahap Pembangunan RPJPN 2005-2025 (2) (Bidang Hankam)
RPJM ke-3 (2015-2019)
RPJM ke-4 (2020-2024)
21
Background Study RPJMN 2015-2019 Bappenas
Menyusun background Study RPJMN 2015-2019
Deputi Polhuhankam
Menyusun background Study RPJMN 2015-2019 • Bidang Politik • Bidang Hukum • Bidang Hankam
Direktorat Hankam
Menyusun background Study RPJMN 2015-2019 • Bidang Hankam
Rancangan awal RPJMN 2015-2019
Rancangan awal RPJMN 2015-2019 • Bidang Politik • Bidang Hukum • Bidang Hankam
Rancangan awal RPJMN 2015-2019 Bidang Hankam
Melibatkan Mitra K/L Dithankam Kemhan/TNI, Polri, BNN, BIN, LSN, Lemhannas, Wantanas, dan Bakorkalma
22
Proses Penyusunan RPJM** Sosialisasi
Proses Teknokratik
background study RPJMN 2015 - 2019
Proses Politik
Proses Bottom up dan Top Down
Proses Partisipatif
Rancangan awal RPJMN 2015 - 2019 Sinkronisasi Draft Dokumen RPJMN dengan Visi dan Misi Presiden Terpilih 2015-2019
Musrenbang
Draft Dokumen RPJMN 2015-2019
Tersusun Prioritas Nasional
Dokumen RPJMN 20152019
Tersusun Prioritas Nasional + Prioritas Hasil Nasional Summit
Renstra K/L 2015-2019
Aplikasi Program dan Penganggaran RPJMN 2015-2019
Renja K/L Tahunan
** Merujuk pada proses penyusunan RPJMN 2010-2014
RKA K/L Tahunan
23
Logical Framework Penyusunan RPJM** Pembangunan Nasional/ Bidang Lain
Kondisi Saat Ini
Problem Root Analysis
Pembangunan HANKAM 2015-2019
Prioritas Nasional
Identifikasi Prioritas Nasional
Prakiraan Masalah 2015-2019
Visi & Misi Presiden
Sasaran Pembangunan 2015-2019
Audit Kelemba -gaan
Forecasting
Konstelasi Strategis
PJP 2005 – 2025 TAHAPAN
** Merujuk pada proses penyusunan RPJMN 2010-2014
K/L •Tupoksi •Kapasitas •Doktrin •Budaya
Fokus Prioritas
Program (Kegiatan)
Skenario
Resources Rp. & US
Kegiatan Prioritas
Kerangka Pikir Pembangunan Bidang HANKAM: RPJMN 2010 - 2014 FOKUS PRIORITAS 1. Meningkatkan Porfesionalisme Personel 2. Modernisasi Alutsista : Memantapkan Kekuatan Matra Darat, serta Mengembangkan Kekuatan Matra Laut dan Udara 3. Percepatan pembentukan komponen bela negara
Didukung oleh : 1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Pembangunan ekonomi, 3. Pembangunan IPTEK 4. dll
1. Pemberdayaan Industri Pertahanan nasional 1. Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan selat malaka) 1. Meningkatkan Profesionalisme Polri 2. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 3. Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensiona 4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisil 1. Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri 2. Memperluas Pengamanan Rahasia Negara baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri
1. Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional
PRIORITAS BIDANG
INDIKATOR IMPACT
Peningkatan Kemampuan Pertahanan Mencapai Minimum Essential Force
Peningkatan Daya Penggentar Sistem Pertahanan Indonesia
Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional
Peningkatan kemandirian alutsista TNI dan alat Polri
Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing dan Illegal Logging)
Peningkatan kekayaan negara
Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat
Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional
Masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman Peningkatan keamanan dalam negeri Peningkatan efektivitas pengelolaan keamanan nasional
Sebagian masih relevan dilanjutkan pada 2015-2019
SASARAN
Peningkatan kemampuan pertahanan negara; Aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman; serta kondusi keamanan dalam negeri yang kondusif
25
Substansi/Isi RPJM 2015-2019 Diperkirakan tidak jauh berbeda dengan RPJMN 2010-2014 BUKU I
BUKU II
BUKU III
o Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
o Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Bidang
o Merupakan sinkronisasi antara program/kegiatan prioritas nasional dan jabaran dari visi dan misi Presiden terpilih 2015-2019
o Merupakan jabaran Tupoksi K/L berdasarkan kelompok bidang pembangunan.
o Memuat sebagian Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional di suatu wilayah pembangunan
o Isi : • Kondisi saat ini (capaian dan tantangan) • Permasalahan yang dihadapi • Sasaran Pembangunan • Arah kebijakan • Matrik program dan kegiatan prioritas nasional
• Kondisi saat ini (capaian dan tantangan)
o Merupakan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional dan sebagai jabaran Tupoksi K/L yang dilaksanakan di suatu wilayah pembangunan.
• Permasalahan yang dihadapi
o Isi :
o Isi :
• Sasaran Pembangunan • Arah kebijakan • Matrik program dan kegiatan prioritas bidang
• Kondisi saat ini (capaian dan tantangan) • Permasalahan yang dihadapi • Sasaran Pembangunan • Arah kebijakan • Matrik program dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan wilayah pembangunan
26
SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN P4GN TAHUN 2015-2019
27
Posisi P4GN Dalam RPJM 2010-2014 Bidang Pertahanan dan Keamanan tidak masuk dalam Visi dan Misi Presiden Periode 2010 – 2014. Melalui National Summit pertama yang dilaksanakan pada tgl 29-31 Oktober 2009, memutuskan 3 Prioritas Pembangunan Nasional lainnya selain 11 Prioritas Pembangunan Nasional yang sudah ada yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Khusus di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; (c) ... ; (d) ....; (e) .....; (f) ....; (g) ......; (h) ....; (i) .....; dan (j) pemberdayaan industri strategis pertahanan. Program dan kegiatan P4GN tidak masuk prioritas nasional, tetapi masuk dalam kegiatan prioritas bidang Hankam Perlukah didorong ke Prioritas Nasional RPJMN 2015 – 2019 ?
Level Prioritas Kegiatan P4GN dalam RPJMN 2010 - 2014 Prioritas Bidang, belum ada reasoning yang tepat untuk menjadi prioritas nasional, karena pada saat UU 35/2009 disahkan, Draft RPJM 2010 – 2014 sudah Final
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 ttg Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
Kegiatan P4GN dalam RPJM N 2010-2014
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika 2010
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Kepala BNN No. : PER/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
2014
Inpres 12 Th 2011 ttg Pelaksanaan Jakstra P4GN 2011-2015
Kegiatan P4GN dalam Rencana Kerja Tahunan (RKP) • Masih Prioritas Bidang, padahal Indonesia masuk dalam lingkup menuju ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 • Arahan Pimpinan Negara, tahun 2014 fokus pada pencapaian target RPJM. Upaya restrukturisasi Program dan Kegiatan dapat29 dilaksanakan pada periode 2015-2019
Kegiatan P4GN Dalam RPJMN 2010 – 2014 (Tinjauan Demand &suplly Reduction) DEMAND REDUCTION
SUPPLY REDUCTION
Deseminasi informasi P4GN Advokasi Pemberdayaan PeranSerta Masyarakat Pemberdayaan Alternatif
Intelijen berbasis Teknologi Penyidikan Jaringan Edar Gelap Narkotika Alami Penyidikan Jaringan Edar Gelap Narkotika Sintetis
KEGIATAN DUKUNGAN
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan bantuan Hukum Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di Daerah Penguatan Lembaga Rehab. Instansi Pemerintah Penguatan Lembaga Rehab. Komponen Masyarakat Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pencandu Narkoba Pascarehab Penyalahguna dan/atau Pencandu Narkoba
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
Penyidikan Jaringan Edar Gelap Narkotika Psiko Tropika dan Prekursor Interdiksi wlayah udara, laut, darat, dan lintas darat Penindakan dan Pengejaran Penindakan dan Pengejaran
Analisa Beban Demand & Supply Reduction Anggaran DEMAND REDUCTION lebih besar dari SUPPLY REDUCTION
APBN Kegiatan P4GN Tahun 2013 10% 28%
Dukungan
62%
Fungsi Pecegahan lebih besar dari fungsi pemberantasan
Demand Reduction Supply Reduction
Total Kegiatan pada Program P4GN Kegiatan Dukungan Kegiatan Demand Reduction Kegiatan Supply Reduction
850.762,0 527.124,0 239.469,8 84.168,2
EKSPOSE Fungsi Pencegahan
Kurang Menonjol
?
2015-2019
EKSPOSE Fungsi Pemberantasan Menonjol
Fungsi ini juga dilaksanakan Polri 31
Strategi P4GN di tahun 2015-2019
Kegiatan Prioritas Bidang P4GN Demand Reduction Demand Reduction Demand Reduction
Kegiatan Prioritas Nasional P4GN
< > =
Supply Reduction Supply Reduction Supply Reduction
?
Akan menjadi kajian dalam Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Hankam 32
Kriteria Kegiatan Prioritas Nasional 1. Kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional. 2. Apabila Kegiatan P4GN akan ditingkatkan levelnya ke kegiatan prioritas nasional, harus memenuhi kriteria-kriteria atau pertimbangan antara lain : a.
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
b.
Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
c.
Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
d.
Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat; dan
e.
Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan. 33
PENUTUP
34
Harapan dari mitra K/L dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 Dalam penyusunan Naskah Awal RPJMN 2015-2019, kami akan mengundang BNN untuk memaparkan : • Kondisi Umum berisi capaian 2010-2014, perkiraan ancaman dan tantangan yang akan dihadap dalam tahun 2015-2019 • Permasalahan yang dihadapi P4GN dalam tahun 20152019 • Sasaran P4GN tahun 2015-2019 • Strategi dan Kebijakan P4GN tahun 2015-2019 • Usulan skala prioritas kegiatan P4GN tahun 2015-2019 • Usulan pengganggaran kegiatan P4GN tahun 2015-2019 35
TERIMA KASIH
36
