BAB 9 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Kondisi keamanan nasional sampai dengan pertengahan 2011 relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan NKRI. Pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri; profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik. Berbagai keberhasilan dalam menangani aksi-aksi terorisme, aksi-aksi perampokan, aksi-aksi premanisme, dan aksi-aksi kriminal lainnya semakin memberikan rasa aman di masyarakat, terutama dunia investasi. Hal ini dibuktikan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah Standard Deterrence).
Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan (expectation) masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Pada tahun 2010 sebanyak 35.220 atau 9,02% personil Polri melakukan pelanggaran tata tertib, pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etika profesi. Dari jumlah tersebut, 292 personil di berhentikan tidak hormat. Di samping itu, Kondisi wilayah yang sangat luas baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.
9.1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dari tahun ke tahun menghadapi permasalahan yang relatif sama, terutama dalam jangka waktu 2010 – 2014. Namun demikian, seiring dengan upayaupaya yang dilakukan oleh pemerintah, secara gradual telah menunjukkan ke arah perbaikan. Permasalahan tersebut adalah masih terjadinya kesenjangan dan struktur pertahanan negara; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di selat malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; trend kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dan bersifat gunung es; keselamatan (safety) masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum 9-2
memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan Negara. Kesenjangan postur dan struktur pertahanan negara. Meningkatnya ancaman pertahanan negara baik dari kekuatan militer negara lain maupun ancaman dalam bentuk baru (non-traditional threat) memerlukan pengembangan postur dan struktur pertahanan. Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kondisi kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Namun dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah pada skala minimum essential force (MEF). Diharapkan pada skala MEF ini kekuatan pertahanan mampu menghadapi perkembangan lingkungan strategis pertahanan, ancaman nyata yang dihadapi, serta dapat mendukung doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala MEF tidaklah mudah. Dengan jumlah alutsista TNI yang masih kurang, tingkat kesiapan alutsista TNI yang rata-rata baru mencapai 65,13 %, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, pencapaian MEF tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, paling tidak membutuhkan 3 (tiga) tahapan Renstra. Selain dengan membangun Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional, memiliki daya saing, serta selalu mengikuti perkembangan teknologi dan keadaan lingkungan strategis pertahanan. Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). Sampai saat ini, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan garis batas negara dengan negara-negara tetangga. Perbatasan IndonesiaMalaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah yaitu: 1) Tanjung Datu; 2) Gunung Raya; 3) Gunung Jagoi/S. Buan; 4) Batu Aum; 5) Titik D 400; 6) P. Sebatik, tugu di sebelah barat P. Sebatik; 7) S. Sinapad; 8) S. Semantipal, 9) Titik C 500 - C 600; dan 10) Titik B 2700 - B 3100. Sedangkan permasalahan garis batas darat antara 9-3
Indonesia – PNG adalah daerah Wara Smoll yang merupakan wilayah NKRI tetapi telah dihuni, diolah, dan dimanfaatkan secara ekonomis, administratif, serta sosial oleh warga PNG yang sejak dahulu dilayani oleh pemerintah PNG. Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga belum sepenuhnya sepakat dengan garis batas darat untuk daerah Noel Besi, Manusasi, dan Dilumil/Memo yang saat ini sedang dibicarakan kembali dengan perlibatan masyarakat pemerintahan di Timor Barat. Di perbatasan laut, antara Indonesia dan Thailand belum mencapai kesepakatan tentang batas landasan continental diantara kedua negara. Sementara itu, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982 meskipun ZEE belum ditetapkan. Kerawanan di wilayah perbatasan juga sangat terkait dengan jumlah pos pertahanan di wilayah perbatasan darat dan di pulau terdepan (terluar) yang masih relatif kurang. Sampai dengan 2010, baru terbangun sebanyak 213 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar baru 12 pulau yang terbangun pos pengamanan pulau kecil terluar yang dilengkapi fasilitas yang memadai. Industri pertahanan. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu, kemampuan pertahanan Indonesia sempat melemah akibat embargo yang dilakukan oleh negara-negara supplier. Oleh karena itu, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam rangka kemandirian alutsista TNI dan peralatan Polri harus dilaksanakan untuk memperkecil resiko ketergantungan alutsista TNI dan peralatan Polri dari luar negeri. Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan tidak memiliki keunggulan komperatif, dan tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah 9-4
diberikan, yang antara lain dicerminkan dari kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu, penyusunan road map industri pertahanan nasional merupakan tantangan yang harus segera di atasi dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan wilayah laut perairan Indonesia. Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam usaha menjaga dan mengawasi wilayah laut Indonesia menuntut koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, pemanfaatan peralatan modern dengan kemampuan yang lebih tinggi oleh operator kapal laut illegal membuat pelanggaran hukum laut semakin sulit untuk diatasi. Apabila hal tersebut tidak mampu diimbangi, maka tindak pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan liar dan pembakalan liar diperkirakan akan semakin marak dan lebih sulit diatasi. Keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka konsekuensi yang ditanggung adalah masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada cooperating states untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan internasional sebagaimana diterapkan di perairan Somalia. Secara umum aktivitas pelayaran di wilayah Selat Malaka relatif aman dengan semakin menurunnya tindak kejahatan 9-5
perompakan di selat tersebut. Namun, dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Sebagai salah satu negara pantai, penilaian ini memunculkan kekhawatiran dan dapat memunculkan pandangan negatif bagi dunia pelayaran di Indonesia. Terorisme. Permasalahan terorisme masih menjadi ancaman yang bepotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi terorisme di Indonesia berkaitan dengan jaringan terorisme asing, sehingga sangat mungkin di masa depan aksi-aksi terorisme akan selalu berulang kembali. Akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat. Langkah tersebut, sekaligus diikuti dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak rentan terhadap bujuk rayu jaringan terorisme. Kejahatan lintas negara dan kejahatan serius (serious crime). Kejahatan dengan kategori serius seperti narkotika, perdagangan dan penyulundupan manusia, serta kejahatan terorganisir dan terorisme mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang sangat cepat dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi strategis Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi tindak kejahatan lintas negara. Disamping itu, faktor lemahnya kondisi sosial dan ekonomi juga dapat menarik anggota masyarakat untuk terlibat dalam tindak kejahatan ini, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Adanya keuntungan finansial yang dihasilkan dari kejahatan jenis tersebut, membuat jaringan kejahatan jenis tersebut selalu tumbuh dan berkembang bahkan sampai pada tingkat penggunaan alat-alat yang canggih. Didukung dengan perkembangan 9-6
teknologi informasi yang sangat pesat, maka tantangan terberat untuk mengatasi hal tersebut adalah bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin kejadian berbagai tindak kejahatan jenis tersebut. Intensitas dan variasi kejahatan konvensional. Munculnya variasi kejahatan konvensional lebih banyak didasari oleh kurang tersaringnya akses informasi dan telekomunikasi yang berdampak negatif bagi masyarakat. Arus informasi dan telekomunikasi kedepannya akan terus mengalami perkembangan sehingga jika tidak diiringi dengan kontrol yang baik maka media informasi dan telekomunikasi tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyrakat untuk melakukan tindak kejahatan konvensional. Tingkat kemiskinan, pengangguran, serta munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak mengakses kepentingan masyarakat kebanyakan juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yang terjadi sepanjang 2009 mengalami peningkatan sebanyak 11,44 persen dibanding 2008. Sepanjang 2009, kejahatan konvensional yang terjadi sebanyak 167.605 perkara. Hal ini berarti, kejahatan konvensional masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keselamatan publik. Upaya Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban memang belum dirasakan optimal pada tahun 2009, hal ini sangat dirasa mengingat masih banyaknya peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh dalam proses politik melalui demonstrasi, dan event olahraga. Aksi keributan dan anarkis yang dilakukan masyarakat pada akhirnya membawa kesengsaraan bagi masyarakat itu sendiri. Kerusuhan yang terjadi dikarenakan adanya kemajemukan dalam status sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan kondisi beramai-ramai, maka ada kecenderungan untuk melepaskan tekanan batin akibat kesenjangan status soisal dan ekonomi yang direalisasikan dengan cara-cara yang anarkis. Pada masa yang akan datang frekuensi 9-7
kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak akan semakin sering terjadi, sehingga peran dari aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu dilaksanakan secara optimal, sehingga pada akhirnya kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Penanganan dan penyelesaian perkara. Langkah penuntasan kejahatan belum secara penuh menyentuh rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat, hal ini terlihat bahwa tingkat penuntasan perkara kejahatan baik yang bersifat konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi rata-rata masih berada pada kisaran 52%. Dari setiap penanganan dan penyelesaian perkara kejahatan tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan konvensional memiliki tingkat penuntasan perkara terendah. Banyak kasus-kasus ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, terpaksa diproses untuk mementahkan anggapan bahwa ada diskriminasi proses hukum. Akibatnya, banyak kasus-kasus penting tidak dapat dituntaskan secara cepat dan tuntas. Di samping itu, banyaknya kasus salah tangkap menjadikan tingkat penuntasan perkara menjadi terganggu. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Kinerja baik dari kepolisian dalam menangani beberapa kasus tindak kejahatan, khususnya terkait dengan kejahatan narkotika dan terorisme, ternyata tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Polisi dan masyarakat merupakan mitra yang saling membutuhkan. Laporan dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan kinerja kepolisian. Namun sayangnya masih banyak masyarakat, baik sebagai pelapor maupun sebagai saksi tindak kejahatan merasa kurang nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian dengan alasan proses yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu masih ada sejumlah fakta penyimpangan tindakan oknum polisi yang secara tidak langsung berdampak pada menurunnya citra lembaga kepolisian. Akibatnya sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga kepolisian dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban. 9-8
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemberantasan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan penanganan yang lebih komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir. Keberhasilan di tingkat hulu telah dibuktikan dengan adanya pengungkapan beberapa labolatorium gelap dan sindikat narkoba oleh pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Uniknya, keberhasilan tersebut tidak dibarengi dengan menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba, bahkan terjadi peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan rehabilitasi yang dilaksanakan selama ini masih kurang dapat mengimbangi upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Diharapkan dengan terbentuknya organisasi vertikal BNN di daerah akan semakin mendorong seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga upaya menjadikan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” akan semakin realistis melalui pencapaian target tahunan di awali dengan tahapan tahun 2011 – 2015. Deteksi dini yang masih belum memadai. Untuk meningkatkan kondisi keamanan dalam skala nasional yang meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri, serta keamanan sosial maka deteksi dini merupakan kunci utamanya. Melalui pendekatan deteksi dini diharapkan pengumpulan data dan informasi, serta analisa kebijakan mengenai keamanan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan akurat. Perkembangan teknologi informasi, termasuk peralatan intelijen dan kontra intelijen yang sangat mungkin disalahgunakan, akan menjadi potensi ancaman bagi keamana nasional, sehingga modernisasi deteksi dini sangat diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan negara. Keamanan informasi negara yang masih lemah. Perkembangan teknologi yang dinamis dan didukung oleh era keterbukaan telah memberikan dorongan bagi setiap individu, badan, atau bahkan negara untuk memperoleh informasi jenis apapun. Secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan terhadap informasi-informasi kenegaraan yang bersifat rahasia. Pada 9-9
dasarnya pengamanan informasi negara adalah wajib untuk dilaksanakan karena hal ini akan terkait dengan keamanan dan keutuhan NKRI. Jika dilihat dari perkembangannya, cakupan pengamanan rahasia negara baru mencapai 36%. Di samping itu masih banyaknya daerah dan kota strategis yang belum terjangkau sistem persandian nasional dapat mengganggu komunikasi strategis diantara pimpinan pusat dan daerah. Kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan-keamanan negara. Keamanan nasional memerlukan pengelolaan yang lebih integratif, efektif, dan efisien, mengingat semakin variatifnya potensi ancaman keamanan. Dalam hal ini, kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan harus ditingkatkan. Permasalahan-permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstitusi harus segera terselesaikan dengan dibentuknya semacam dewan keamanan nasioanl. Adanya lembaga semacam dewan keamanan nasional tersebut, nantinya mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional dan pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional yang sudah ada.
9.2. 9.2.1.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASILHASIL YANG DICAPAI Langkah kebijakan
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 buku II Bidang Hankam, langkah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a)
Modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur tehnisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasionalkan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;
b)
Peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui
9 - 10
pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
c)
Menuntaskan payung komponen bela negara;
d)
Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamaanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri;
e)
Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
f)
Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
g)
Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
h)
Penerapan program “quick win” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
i)
Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j)
Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
k)
Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkotika;
l)
Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat; 9 - 11
hukum
percepatan
pembentukan
m)
Pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
n)
Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.
9.2.2.
Hasil yang Dicapai
9.2.2.1. Pembangunan Pertahanan Sampai dengan Juli 2011, kekuatan seluruh personel TNI mencapai 479.406 orang, terdiri dari 413.537 personil TNI dan 65.869 orang PNS. Dari jumlah personel TNI tersebut, 2.038 prajurit berdinas di luar struktur, 9.679 prajurit berdinas di Mabes TNI, 306.561 prajurit berdinas di TNI AD, 64.190 prajurit berdinas di TNI AL, dan 31.069 prajurit berdinas di TNI AU. Kekuatan Alutsista Matra Darat kesiapannya rata-rata mencapai 81,13%, terdiri dari kendaraan tempur berbagai jenis 1.299 unit (siap 82,90%), senjata infanteri berbagai jenis 495.660 pucuk (siap 78,68%), senjata artileri berbagai jenis 978 pucuk (siap 71,26%), kendaraan bermotor berbagai jenis 62.229 unit (siap 84,11%), dan pesawat terbang berbagai jenis 62 unit (siap 88,70%). Kekuatan Alutsista Matra Laut kesiapannya rata-rata mencapai 43,25%, terdiri dari kapal perang (KRI) 147 unit (siap 41%), Kapal Angkatan Laut (KAL) 344 unit (siap 57,55%), kendaraan tempur marinir berbagai jenis 442 unit (siap 42,3%), dan pesawat terbang 62 unit (siap 33,87%). Sedangkan untuk kekuatan Alutsista Matra Udara kesiapannya rata-rata mencapai 71%, terdiri dari pesawat terbang berbagai jenis sebanyak 209 unit (siap 42%), dan peralatan radar tergelar 18 unit. Pencapaian pembangunan pertahanan pada skala MEF sampai dengan tahun 2010 sekitar 13% dan diperkirakan pada akhir tahun 2011 akan meningkat menjadi 21%. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada postur pertahanan menuju MEF, baik melalui peningkatan profesionalisme prajurit, modernisasi alutsista, percepatan pembentukan komponen 9 - 12
bela negara, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, serta pemberdayaan industri pertahanan nasional. Upaya modernisasi Alutsista yang bertumpu pada Ranpur, Tank, Senjata, Munisi, Meriam dan Rudal untuk Matra Darat; Kapal Selam, Kapal Cepat Rudal, Kapal Korvet Sigma Class dan Kapal Pendukung untuk Matra Laut; serta Pesawat Tempur, Pesawat Angkut, Helikopter dan Pesawat jenis lainnya, peralatan Radar dan Rudal untuk Matra Udara telah dilaksanakan dengan : (1) empat pilihan strategis (rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan) dengan mempertimbangkan realitas alokasi anggaran pertahanan; (2) Penyusunan dokumen kekuatan MEF, yang saat ini sedang dilaksanakan Exercise (Uji Materi) untuk mewujudkan keterpaduan ketiga Angkatan (Trimatra Terpadu) dalam mencapai kebutuhan Alut/Alutsista yang mampu memberikan efek tangkal; dan (3) Pembangunan kekuatan Alutsista didukung dengan fasilitas KE/PLN dan PDN serta RM. Pengadaan barang/jasa militer dari luar negeri tetap mensyaratkan semaksimal mungkin bekerjasama dengan industri nasional dalam pelaksanaannya baik dalam bentuk kemitraan kerjasama maupun alih teknologi dengan skema Government to Government (G to G). Berbagai hasil program penambahan Alutsista yang telah selesai diantaranya : (a) TNI AD yaitu 6 Helikopter Mi17-V5 (2009), 3 Unit Helikopter M-35P (diterima Tahun 2010) dan Meriam Armed 105 mm; (b) TNI AL yaitu Overhaul Kapal Selam KRI Cakra, pengadaan 4 Unit Korvet Kelas Sigma, Exocet MM-40 dan Mistral, Rudal C-802 serta 4 Unit Landing Platform Dock (LPD) dan 17 Tank BMP-3F (Marinir); dan (c) TNI AU yaitu 6 Unit Pesawat Sukhoi Su-27/30 dan Su-30MK2, Retrofit 4 Unit C-130, 2 unit pesawat Boing B-737 ex. Garuda, Simulator Helikopter Super Puma NAS-332, Radar GCI untuk Merauke. Peningkatan profesionalisme prajurit dilaksanakan dengan : (1) Penyelenggaraan Diklat dalam mempersiapkan dan membekali kemampuan personel/pegawai Kemhan/TNI agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi bidang 9 - 13
pertahanan; (2) Mensejahterakan prajurit TNI dan PNS dengan memberikan Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan dan tunjangan kinerja bagi seluruh prajurit TNI dan PNS TMT Juli 2010; dan (3) Memberikan beasiswa bagi personel Kemhan dan TNI untuk melaksanakan tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), S2 dan S3 bidang kesehatan dan memberikan beasiswa bagi 3 orang taruna Akademi Militer untuk mengikuti pendidikan akademi militer di National Defense Academy (NDA) Jepang. Percepatan pembentukan komponen bela negara dilaksanakan dengan : (1) Penyusunan RUU Komponen Cadangan telah selesai dan dalam pembahasan di DPR. Masih belum terdapat kata sepakat mengenai kedudukan komponen cadangan dalam prioritas pembangunan sistem pertahanan negara. Saat ini terus dilakukan komunikasi intensif dengan DPR sebagai upaya agar RUU Komponen Cadangan segera di bahas; (2) Penyusunan RUU Komponen Pendukung sudah memasuki tahap harmonisasi antar kementerian di Kementerian Pertahanan; (3) Pembinaan kesadaran bela negara dan pemberdayaan bela negara dilingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman serta veteran dengan sasaran kegiatan di daerah perbatasan dan daerah berpotensi konflik; dan (4) Pembangunan dan renovasi fasilitas bela negara didaerah. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar (terdepan) dengan melaksanakan : (1) Perundingan batas wilayah darat dan laut dengan negara tetangga; (2) Pembangunan pos pengamanan dan pos terpadu di daerah perbatasan Negara yang pada tahun 2011 hanya membangun fasilitas dan sarana prasarana di Pulau Rondo; (3) Pembangunan sarana dan prasarana Radar Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) “1206” FY06, FY07, FY08 dan FY09 di Selat Malaka dan Sulawesi. Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dengan fokus prioritas pemberdayaan industri pertahanan nasional, dilaksanakan melalui : (1) Penelitian dan pengembangan Kemhan telah melakukan 9 - 14
kerjasama dengan Kemenristek, perguruan tinggi, Litbang Angkatan serta pembentukan konsorsium Iptek bidang Radar, roket, rudal, UAV dan Alkom; (2) Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai komitmen pemerintah dalam merevitalisasi industri pertahanan memiliki peran mendorong dan mensikronkan kebutuhan sarana pertahanan dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan oleh industri pertahanan nasional dan telah dituangkan dalam MoU bersama pihak-pihak terkait untuk selanjutnya diimplementasikan sesuai tanggung jawab masing-masing; (3) Dalam upaya mengejar ketertinggalan teknologi pesawat tempur telah dilakukan kerjasama dengan Korea Selatan pembuatan pesawat tempur KFX/IFX; dan (4) Dilakukannya evaluasi dan penyesuaian atas regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan perumusan pelaksanaan, perizinan, pengembangan dan standarisasi teknis bidang pengadaan barang dan jasa pada pembangunan kekuatan pertahanan, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Alutsista pertahanan. Sementara itu, upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut telah dilaksanakan antara lain dengan : (1) Ratifikasi Batas Laut Teritorial Segmen Barat antara Pemerintah RI dengan Singapura; (2) Kerjasama pertahanan internasional dilakukan secara bilateral dan multilateral, terutama di bidang pendidikan dan latihan penegakan hukum dilaut dan diudara; (3) Ratifikasi MoU Pertahanan dengan Pemerintah Brunei Darussalam bidang Pertahanan; (4) Dilakukannya ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM); dan (5) meneruskan penyusunan RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) untuk meningkatkan peran dan fungsi Bakorkamla. Dalam pelaksanaan operasi Gurita 17 dan 18 yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan melibatkan kapal TNI AL, kapal Polisi, kapal KKP, kapal Hubla, kapal Bea Cukai, kapal Bakorkamla, dan pesawat udara berhasil mendeteksi 336 kapal. Dari hasil pendeteksian tersebut, 284 di hentikan dan diperiksan(henrik), 8 ditahan, dan 11 disegel.
9 - 15
9.2.2.2. Pembangunan Keamanan Terorisme. Penanganan terorisme yang dilakukan sejak adanya bom Bali I sampai dengan pertengahan tahun 2011, telah berhasil menangkap 694 orang tersangka. Dari penangkapan tersebut, 65 orang tewas akibat ditembak atau dieksekusi pengadilan, 18 orang dalam proses sidang, 47 orang dalam proses penyidikan, 374 orang telah mendapat vonis hakim,147 orang menjalani hukuman, dan 210 orang sudah bebas menjalani hukuman dan/atau dinyatakan tidak terbukti. Dari hasil penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan terorisme, menunjukkan bahwa pelaku teror di Indonesia memiliki karakeristik khusus yaitu : (1) para pelaku sebagian besar WNI yang pernah mendapatkan pelatihan militer di Afganistan dan Philipina Selatan; (2) tidak merasa bersalah melakukan aksi teror karena menganggap aksinya sebagai perjuangan dan perintah agama; (3) memiliki idiologi keagamaan dengan kekerasan; dan (4) serangkaian aksi terorisme terutama teror bom sebagian besar dilakukan oleh kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Al-Islamiyah (JI). Hasil pengungkapan aksi terorisme pada tahun 2010 diantaranya adalah : (a) pengungkapan kasus pelatihan militer oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Janto Kabupaten Aceh besar; (b) pengungkapan aksi perampokan di Bank CIMB cabang Medan yang diduga terkait dengan terorisme, (c) pengungkapan aksi teror penyerangan Polsek Hamparan Perak Medan dan Pos Polisi Prembun dan Kutoarjo Jawa Tengah, dan (d) Pengungkapan perakitan bom oleh kelompok Bandung. Sedangkan pada tahun 2011, hasil pengungkapan aksi terorisme diantaranya adalah : (a) pengungkapan tindak pidana teror bom di Klaten, (b) pengungkapan teror bom buku di wilayah Jakarta, dan (c) pengungkapan teror bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon. Megingat bahayanya aksi terorisme dan kemampuannya membaur ke dalam masyarakat, menyebabkan kegiatan terorisme seringkali tidak terduga. Oleh karena itu, aparat keamanan telah melakukan langkah-langkah himbauan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kepekaan terhadap adanya pendatang baru atau orang yang patut dicurigai di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan menginformasikan segera ke aparat kepolisian terdekat. 9 - 16
Capaian pembangunan keamanan secara spesifik dilihat dari dua aspek yaitu aspek pembinaan (personil, material dan logistik, dan pengawasan) dan aspek operasional (keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kriminalitas, dan trend gangguan kamtibmas). Berdasarkan Undang- Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Berangkat dari tugas pokok tersebut, upaya-upaya pembinaan dan operasional Polri telah terintegrasi dengan kebijakankebijakan Polri. Mengacu kepada buku biru reformasi, maka Polri telah melakukan pembenahan yang menggariskan pada tiga aspek perubahan yaitu aspek kultural, struktural dan instrumental, yang dalam perjalanannya lahir Grand Strategi Polri 2005 - 2025 yang dipilah menjadi tiga pentahapan yaitu: (a) Tahap Trust Building (2005 - 2009); (b) Tahap Partnership Building (2010 - 2014); dan (c) Tahap Strive for Excellent (2015 - 2025). Pada saat ini grand strategi Polri masuk pada tahap Partnership Building (2010-2014). Oleh karena itu, program revitalisasi Polri untuk mencapai tahapan tersebut yang dirangkum dalam 3 komponen yaitu : (a) Penguatan Institusi, dengan melakukan peningkatan kinerja melalui revitalisasi program prioritas yang sedang berjalan; (b) Terobosan Kreatif, melalui program-program kreatif untuk lebih meningkatkan kinerja Polri secara signifikan agar dapat segera terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan stake holder lainnya; dan (c) Peningkatan Integritas, yang dimaksudkan untuk peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh personil Polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan peran dengan sebaik-baiknya disertai dengan peningkatan pengawasan. Sasaran Revitalisasi Polri, yaitu untuk mewujudkan Pelayanan Prima dengan beberapa indikator sebagai : Polri yang melayani, Polri yang pro aktif, Polri yang transparan, dan Polri yang akuntabel. Sampai dengan awal tahun 2011, jumlah personil Pori mencapai 415.558 orang yang terdiri dari : 390.452 orang angota Polri (204 orang Pati; 10.730 orang Pamen; 29.203 orang Pama, 9 - 17
350.176 orang Bintara, dan 139 orang Tamtama); dan 25.106 orang PNS/CPNS Polri (12.003 orang PNS dan 13.103 orang CPNS). Pembinaan personil. Pada tahun 2010 telah dilakukan perubahan kebijakan di bidang pembinaan SDM Polri dari era pembangunan kekuatan Polri yang bersifat kuantitas dirubah menjadi era kualitas pembinaan SDM Polri. Hal ini sejalan dengan tuntutan kompetensi tugas dan perkembangan regulasi. Pelaksanaanya telah dijabarkan / dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kemampuan SDM Polri, diantaranya melalui : (a) Pendidikan AKPOL (Akademi Kepolisian) dan PPSS (Perwira Polisi Sumber Sarjana) yang bersumber SI/S2 s/setingkat sebanyak 350 Perwira Polri; (b) Pendidikan BRIGADIR POLRI yang semula dilaksanakan selama 5 bulan ditingkatkan menjadi 7 bulan; (c) Pendidikan SESPATI POLRI yang semula pesertanya 40 orang ditambah menjadi 75 orang, dengan pertimbangan percepatan penyiapan kader Pimpinan Polri sampai dengan tingkat Top Manager; (d) Pendidikan Alih Golongan Brigadir (Bintara) Polisi ke Perwira Polri sebanyak 3.200 orang dengan perubahan lama pendidikan dari 12 hari menjadi 30 hari; (f) Pelatihan peningkatan kualitas kinerja Perwira Menengah Polri (Kombes) direncanakan sebanyak 480 orang yang sudah dilaksanakan 70 orang, sebagai pemegang estafet kepemimpinan Polri masa depan yang difokuskan pada capacity building; dan (g) Kegiatan rekrutmen Sumber Daya Manusia Polri khususnya dalam bidang Pembangunan Kekuatan personel Polri seperti rekrutmen calon Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL) dan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS) yang didasarkan Sistem Manajemen Mutu dalam proses seleksinya, telah memperoleh pengakuan Internasional dengan bukti sertifikat ISO seri 9001 : 2000 pada tahun 2008 yang kemudian ditingkatkan menjadi ISO seri 9001: 2008 pada tahun 2010. Material dan logistik. Sampai dengan awal tahun 2011, Polri telah melaksanakan pengadaan material dan logistik, diantaranya adalah : (a) Pengadaan Barang / Jasa melalui e-procurement (layanan pengadaan secara elektronik/LPSE).sebagaimana amanah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 9 - 18
(b) Mempersiapkan kelengkapan transportasi dan komunikasi dengan jaringan GPS menunjang program Quick Response; (c) Layanan banking system sampai dengan Polres (SIM); (d) Sistem pelayanan Transparansi Penyidikan; (e) Pembangunan Sistem Digital Media Monitoring di Divisi Humas Polri; dan (f) Pembangunan sistem filling and recording dalam rangka program Quick Wins Divpropam Polri pada 5 (lima) wilayah Polda (Metro Jaya, Banten, Jabar, Jateng dan Jatim). Pengawasan. Pengawasan internal secara struktural dilakukan oleh Itwasum Polri, Divpropam Polri dan Divbinkum Polri terkait administratif, disiplin, etika profesi dan tindak pidana oleh oknum Polri. Pengawasan fungsional untuk kontrol penyidikan dilakukan oleh Pengawas Penyidik. Pengawasan eksternal oleh lembaga lembaga negara yang independen seperti DPR RI, Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, dan LSM seperti kontras, YLBHI, IPW, ICW. Walaupun pembinaan oleh pimpinan di semua level organisasi Kepolisian terus dilakukan, namun terhadap anggota yang melanggar disiplin, kode etik, maupun pidana secara tegas tetap diberikan sanksi. Sepanjang tahun tahun 2010 telah dilakukan penegakkan hukum terhadap anggota Polri bermasalah, yaitu terkait dengan : (a) Bidang Tata Tertib. Untuk tahun 2010 pelanggaran tata tertib sebanyak 19.083 perkara, sementara untuk tahun 2009 sebanyak 23.971 perkara sehingga terjadi penurunan sebesar 4.888 perkara (20,3 %). Seluruh perkara tata tertib yang terjadi ditahun 2010 telah diselesaikan seluruhnya (100 %); (b) Bidang Disiplin. Untuk tahun 2010 pelanggaran disiplin sebanyak 5.437 perkara, sementara untuk tahun 2009 sebanyak 5.881 perkara. Sehingga terjadi penurunan sebanyak 444 perkara (-7,54 %). Selama tahun 2010 pelanggaran disiplin sebanyak 5.437 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 1.889 perkara dan masih dalam proses sebanyak 3.548 perkara (34,7 %); (c) Bidang Pidana. Untuk tahun 2010 pelanggaran pidana sebanyak pidana 682 perkara, sementara untuk tahun 2009 sebanyak 1.247 kasus. Sehingga terjadi penurunan sebanyak 565 perkara (45,3 %). Perkara pelanggaran pidana dari 682 perkara ditahun 2010 berhasil diselesaikan sebanyak 119 perkara dan masih dalam proses sebanyak 563 perkara (17,4 %); (d) Bidang Etik Profesi. Untuk tahun 9 - 19
2010 pelanggaran bidang etik profesi sebanyak pidana 215 perkara, sementara untuk tahun 2009 sebanyak 615 perkara. Sehingga terjadi penurunan sebanyak 400 perkara (- 65 %). Perkara pelanggaran kode etik profesi dari 215 perkara berhasil diselesaikan seluruhnya (100 %); (e) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Dari pelanggaran yang terjadi selama tahun 2010, diantaranya sebanyak 294 orang dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri, yang terdiri dari ; Pamen 6 orang, Pama 12 orang, Bintara 272 orang dan Tamtama 4 orang; dan (f) Dalam pelaksanaan tugas penegakan disiplin internal Divisi Profesi dan Pengamanan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Prestasi yang diraih ini adalah sebagai bukti dari keseriusan Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju suatu bentuk pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel. Keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Secara keseluruhan tingkat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2010 naik 1,04 % (Tahun 2009 : 59.164 dan Tahun 2010 : 61.606), dengan jumlah korban : meninggal dunia (MD) turun 51,26 % (Tahun 2009 : 20.188 dan Tahun 2010 : 10.349); korban luka berat (LB) turun 55,02 % (Tahun 2009 : 23.440 dan Tahun 2010 : 13.600); korban luka ringan (LR) naik 55,21 % (Tahun 2009: 55.772 dan Tahun 2010 : 30.794); dan pelanggaran lalu lintas turun 42 % (Tahun 2009 : 5.311.228 dan Tahun 2010 : 3.114.970). Dalam rangka peningkatan jasa pelayanan Kepolisian sebagai wujud komitmen Polri untuk terus - menerus berupaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, telah dilakukan terobosan melalui : Peningkatan pelayanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB (SSB) dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan banking system; Peningkatan pelayanan perpanjangan SIM keliling dan SIM corner; Pengesahan STNK Drive Thru; dan Layanan pengantaran perpanjangan STNK dengan melibatkan Bintara Polmas (untuk sementara hanya di Jakarta, Jabar dan Jatim). Polri juga telah mengembangkan Traffic Management Centre (TMC), Regional Traffic Management Centre (RTMC) dan Nasional Traffic Management Centre (NTMC). Sejalan dengan komitmen dalam mewujudkan Pelayanan Prima yang berbasiskan sistim 9 - 20
manajemen mutu. Korps Lalu Lintas Polri telah mendapat beberapa perhargaan dari masyarakat maupun dunia internasional. Kriminalitas. Trend kriminalitas mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan suhu politik yang terjadi. Jumlah Tindak Pidana tahun 2009 sebanyak 344.942 kasus dan tahun 2010 sebanyak 274.999 kasus, sehingga terjadi penurunan sebesar 69.943 kasus (20,28 %). Penyelesaian Tindak Pidana tahun 2009 sebanyak 223.282 kasus dan tahun 2010 sebanyak 150.184 kasus, sehingga terjadi penurunan sebesar 73.098 kasus (-32,74 %). Prosentase Penyelesaian Tindak Pidana tahun 2009 sebanyak 65 % dan tahun 2010 sebanyak 55 %, sehingga terjadi penurunan sebesar 10 %. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana tahun 2009 sebanyak 148 kasus dan tahun 2010 sebanyak 118 kasus, sehingga terjadi penurunan sebesar 30 kasus (-20,27 %). Sedangkan Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana, tahun 2009 mencapai 1 menit 31 detik dan tahun 2010 mencapai 1menit 54 detik, sehingga terjadi penurunan selang waktu selama 23 detik (-20,28 %). Penurunan-penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan semakin membaik, meskipun dalam hal Penyelesian Tindak Pidana yang merupakan salah satu indikator kepastian hukum justru mengalami penurunan. Trend gangguan kamtibmas. Trend gangguan kamtibmas juga mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan kondisi perekonomian dan suhu politik yang terjadi. Kasus Kejahatan Konvensional tahun 2009 sebanyak 319.402 kasus dan tahun 2010 sebanyak 252.566 kasus, sehingga terjadi penurunan sebesar 66.836 kasus (-20,93 %). Kasus Kejahatan Trans Nasional tahun 2009 sebanyak 17.511 kasus dan tahun 2010 sebanyak 19.342 kasus, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1.831 kasus (10,46 %). Kasus Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara tahun 2009 sebanyak 7.941 kasus dan tahun 2010 sebanyak 2.992 kasus, sehingga terjadi penurunan sebesar 4.949 kasus (-62,32%). Kasus Kejahatan Berimplikasi Kontijensi : Untuk tahun 2009 sebanyak 88 kasus dan tahun 2010 sebanyak 99 kasus, sehingga terjadi peningkatan sebesar 11 kasus (-12,50%). Sementara itu Gangguan tahun 2009 sebanyak 9 - 21
11.638 kasus dan tahun 2010 sebanyak 7.712 kasus, sehingga terjadi penurunan sebesar 3.926 kasus (-33,73 %).
9.2.2.3. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Lainnya Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008, prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,99 % dari penduduk Indonesia yang berumur 10-59 tahun atau sekitar 3,6 juta orang. Pada tahun 2010 prevalensi tersebut diproyeksikan naik menjadi 2,21% dan pada tahun 2015 apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang komprehensif, akan meningkat menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1 juta orang. Jumlah penyalahguna nakoba ”coba pakai” terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pada dasarnya mereka belum tahu, belum paham, dan belum sadar akan ancaman bahaya narkoba. Oleh karenanya, mereka akan mencoba pakai narkoba dan menjadi pelanggan baru, meningkat menjadi teratur pakai atau pecandu, dan akhirnya menjadi pelanggan tetap. Pada saat ini, jaringan peredaran gelap narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia semakin meningkat, diantaranya jaringan sindikat warga negara Iran, Nigeria, India, China dan Malaysia. Begitu pula dengan warga negara Indonesia yang terlibat jaringan peredaran gelap meningkat bahkan beberapa diantaranya sedang menjalani proses hukum di luar negeri karena berperan sebagai kurir pembawa narkoba. Dari 3,8 juta penyalahguna narkoba pada tahun 2010, baru sebagian yang telah menjalani perawatan. Masih banyak penyalahguna Narkoba yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga sangat rawan menjadi pasar terbuka jaringan sindikat peredaran gelap narkoba.Dengan semakin meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, makin mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba di Indonesia. Berdasarkan jenis pekerjaan para 9 - 22
penyalahguna narkoba yang menjalani proses penegakan hukum, pada umumnya adalah pekerja swasta, wiraswasta, dan buruh berusia di atas 30 tahun, dengan tingkat pendidikan terbanyak SLTA. Ini harus menjadi perhatian semua pihak bahwa ancaman terbesar ada pada kalangan siswa/pelajar SLTA sebagai generasi muda yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa dimasa mendatang. Intelijen. Pelaksanaan pembangunan lembaga intelijen yang dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan SDM Intelijen, pengadaan peralatan intelijen, pengembangan sistem informasi intelijen dan jaringan komunikasi intelijen. Pembangunan pos intelijen kewilayahan diprioritaskan untuk meningkatkan deteksi dini pada wilayah-wilayah strategis guna mengantisipasi timbulnya ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. Terlaksananya operasi kontra intelijen dan operasi intelijen telah mampu meningkatkan daya tangkal intelijen; terdeteksi dan tereliminasinya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri; tereliminasinya ancaman terorisme di dalam negeri; tertanggulanginya ancaman separatisme, dan tertanggulanginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian masyarakat intelijen, Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar intelligence community dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara Association of South East Asia Nations (ASEAN), maupun dengan masyarakat internasional berupa intelligence exchange dan mutual legal assistance. Kerja sama intelijen tersebut dimasa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan-kejahatan jenis baru. Persandian. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di bidang kriptografi serta perubahan hakekat ancaman terhadap informasi yang berklasifikasi rahasia, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, perangkat keras persandian, dan perangkat lunak persandian. Pembinaan sumber daya manusia 9 - 23
persandian dilakukan melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun luar negeri. Pembinaan perangkat keras dilaksanakan melalui aplikasi peralatan sandi yang “fully national algorithm” yang memenuhi tuntutan user yaitu instansi pemerintah, VIP dan VVIP bagi pejabat pemerintah dalam hal kecepatan kirim terima informasi rahasia. Sementara itu, untuk pembinaan perangkat lunak diantaranya dengan melakukan bimbingan teknis pembentukan UPT persandian, optimalisasi pemanfaatan fungsi persandian di instansi pemerintah, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian RUU Rahasia Negara. Cakupan pengamanan rahasia negara sampai dengan Mei 2011 mencapai 40 % dan diharapkan pada akhir tahun 2011 menjadi 42 %. Jumlah perwakilan RI yang telah difasilitasi persandian sampai dengan Mei 2011 sebanyak 96 perwakilan RI dan diharapkan pada akhir tahun 2011 menjadi 106 perwakilan RI. Pelaksanaan operasi kontra pengindraan yang laksanakan di jajaran pimpinan instansi pusat, di dalam negeri, dan di luar negeri sampai dengan Mei 2011 masing-masing bertambah 3 titik, 11 titik, dan 6 titik. Diharapkan pada akhir tahun 2011 pelaksanaan operasi kontra pengindraan tersebut masing-masing bertambah total menjadi 39 titik, 25 titik, dan 25 titik. Pembinaan dan Fasilitasi Sistem Persandian Negara diwujudkan melalui penyediaan SDM persandian yang handal, penyediaan peralatan pendukung, dan penjaminan informasi rahasia. Penyediaan SDM Persandian yang handal diwujudkan melalui : penyelenggaraan Pendidikan STSN (D-IV) sebanyak 4 angkatan/tahun, Diklat Teknis Sandi sebanyak 4 kelas, Diklat Fungsional Sandi sebanyak 2 kelas, serta penguasaan teknologi persandian terkini melalui program tugas belajar sebanyak 14 orang, Seminar Nasional dan Internasional sebanyak 13 kegiatan, serta mengikuti kursus/pelatihan teknis sebanyak 9 paket pelatihan seperti Counter Surveilance Advanced Satelite Communication, Mobile Comunication Technology, Certified Ethical Hacker (CEH), Field Program Gate Array, IT Thread Counter Measure, Signal Digital dan Teknik Selular, serta seminar/konferensi 29th Eurocrypt, Asia Crypt, Crypto 2010, Information Security Day, ICCIT dan nasional e-Indonesia Initiative. Penyediaan peralatan pendukung operasional 9 - 24
persandian meliputi : penambahan peralatan penunjang operasional persandian, peralatan laboratorium dan pengolah data serta penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengendalian Persandian, dengan jumlah kegiatan sebanyak 32 paket kegiatan. Sedangkan upaya penjaminan pengolahan informasi rahasia dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yaitu : pengawasan jaringan SISDINA, pengawasan dan pemeriksaan distribusi materiil sandi, serta rapat kerja teknis persandian dan bimbingan teknis kamar sandi; dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan.
9.3. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan antara pertengahan tahun 2010 sampai dengan pertengahan Juli 2011 dapat terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan relatif tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya anggaran mitra K/L bidang Hankam dapat terserap lebih dari 95 persen. Namun untuk tahun 2011, pelaksanaan pembangunan masih terkendala oleh penyerapan yang masih di bawah 50 persen. Selain keberhasilan, pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2011 masih memerlukan kesinambungan dan keberlanjutan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bertahun ganda, kurang berhasil, dan terkendala oleh faktor-faktor lainnya. Di samping itu, adanya potensi ancaman dan tantangan baru yang mungkin merupakan eskalasi maupun jenis baru memerlukan antisipasi dan tindak lanjut agar ancaman dan tantangan tersebut tidak menjadi kenyataan. Adapun tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk mewujudkan postur dan struktur pertahanan menuju “minimum essential force” yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah memberikan prioritas pembangunan pada Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Force dengan fokus prioritas : (a) meningkatkan profesionalisme personel; (b) modernisasi alutsista dan non alutsista : 9 - 25
mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut dan udara; (c) percepatan pembentukan komponen bela negara; dan (d) peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). Fokus prioritas meningkatkan profesionalisme personel dilaksanakan dengan kegiatan pokok meliputi : latihan kesiapsiagaan Ops; latihan pembinaan Balakpus TNI; latihan pratugas operasi; pembangunan sarana prasarana profesionalisme personel integratif; latihan matra darat; pembangunan sarana-prasarana profesionalisme personel matra darat; penyelenggaraan latihan operasi matra laut; pembangunan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut; latihan matra udara; pembangunan sarana-prasarana kesejahteraan personel matra udara. Fokus prioritas modernisasi alutsista dan non alutsista : mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut dan udara dilaksanakan dengan kegiatan pokok : pengadaan nonalutsista/senjata; pengadaan MKK; pengadaan munisi khusus; pengadaan MKB; pengadaan alutsista strategis integratif; pengadaan/penggantian kendaraan tempur; pengadaan/penggantian pesawat terbang (sabang); pengadaan/penggantian senjata dan munisi; pengadaan / penggantian material alutsista; pengembangan failitas sarana dan prasarana matra darat; pengadaan alutsista strategis matra darat; peningkatan/pengadaan alpung, KRI, KAL, ranpur dan rantis; peningkatan/pengadaan pesud dan sarana prasarana penerbangan TNI AL; pengadaan peralatan passusla dan materiil non alutsista TNI AL; peningkatan/pengadaan peralatan surta hidros; pengadaan alutsista strategis matra laut; peningkatan/pengadaan pesawat udara; pengadaan peralatan non alutsista; peningkatan/pengadaan radar dan alat komlek lainnya; serta pengadaan alutsista strategis matra udara. Fokus prioritas percepatan pembentukan komponen bela negara dilaksanakan dengan kegiatan pokok: pembinaan kesadaran bela negara; pembentukan dan pembinaan komponen cadangan; dan penataan dan pembinaan komponen pendukung. Sedangkan fokus prioritas peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau 9 - 26
terdepan (terluar) dilaksanakan dengan kegiatan pokok: penyelenggaraan surta hidros; penyelenggaraan operasi matra laut dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional; penyelenggaraan surta; pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan; dan pengadaaaan materiil dan sarana prasarana perbatasan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan serta mendukung pencapaian postur dan struktur pertahanan menuju minimum essential force, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional dijadikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan, dengan kegiatan pokok meliputi : refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D; penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan; produksi alutsista industri dalam negeri; serta pengembangan alut kepolisian produksi dalam negeri; dan pembuatan prototype. Upaya untuk menurunnya angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, illegal fishing, dan illegal logging) sebagai prioritas pembangunannya. Upaya ini dilaksanakan dengan fokus prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka) melalui kegiatan pokok: peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut; penyelenggaraan OMSP matra udara; pembinaaan kepolisian perairan; serta peningkatan operasi bersama keamanan laut. Prioritas pembangunan peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat merupakan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan : (a) terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (b) menurunnya angka kejadian criminal (criminal index) dan meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan clearance rate yang meliputi kejahatan konvensional; trans-nasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender; (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; serta (d) menurunnya 9 - 27
angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba. Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dengan fokus : (1) meningkatkan profesionalisme polri, (2) mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, (3) menuntaskan penanganan tindak kejahatan terutama kejahatan konvensional; (4) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; (5) deradikalisasi penangkalan terorisme; dan (6) pencegahan dan penanggulangan terorisme. Fokus prioritas meningkatkan profesionalisme polri dilaksanakan dengan kegiatan pokok : (a) pengembangan alut dan alsus harkamtibmas; (b) pengembangan alut dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (c) pengembangan alut dan alsus strategi keamanan; (d) pengembangan alut dan alsus penanggulangan keamanan berkadar tinggi; (e) pengembangan alut dan alsus kepolisian strategis; (f) pendidikan pusdiklat-polwan-selabribintelkam-reskrim-gasum-lantas-brimob; (g) pengembangan kekuatan personel polri, dan (h) latihan dan penyiapan personil penanggulangan keamanan dalam negeri. fokus prioritas mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan dengan kegiatan pokok : (a) pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di bidang P4GN; (b) pelaksanaan alternative development; (c) pelaksanaan kegiatan penindakan dan pengejaran; (d) pelaksanaan kegiatan interdiksi; (e) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi instansi pemerintah; (f) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat; (g) peningkatan kapasitas pelayanan BNN di daerah. Fokus prioritas menuntaskan penanganan tindak kejahatan terutama kejahatan konvensional dilaksanakan dengan kegiatan pokok penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan. Fokus prioritas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dilaksanakan dengan kegiatan pokok: pembinaan profesi dan penyelenggaraan komisi kepolisian nasional. Fokus prioritas deradikalisasi penangkalan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok: ops gaktib dan ops yustisi; operasi pemberdayaan wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis; penyelenggaraan intelijen dan 9 - 28
pengamanan matra darat; kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Sementara itu untuk fokus prioritas pencegahan dan penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok: koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme; operasi militer selain perang (OMSP); pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan tindak pidana terorisme. Upaya untuk meningkatkan perlindungan informasi negara serta terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional ditindaklanjuti dengan modernisasi deteksi dini keamanan nasional sebagai prioritas pembangunannya. Prioritas tersebut difokuskan dengan memperluas cakupan deteksi dini baik di luar negeri maupun dalam negeri serta memperluas pengamanan rahasia negara baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Fokus prioritas memperluas cakupan deteksi dini baik di luar negeri maupun dalam negeri dilaksanakan dengan kegiatan pokok : analisa strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra laut; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra udara; kegiatan operasi intelijen ekonomi; kegiatan operasi intelijen luar negeri; kegiatan operasi kontra intelijen; dan penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban I. Selanjutnya fokus prioritas memperluas pengamanan rahasia negara baik di luar negeri maupun di dalam negeri dilaksanakan dengan kegiatan pokok : pengamanan sinyal; analisa sinyal; operasionalisasi materiil sandi; pembinaan persandian. Prioritas terakhir, untuk meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang Hankamneg yang tepat waktu diperlukan tindak lanjut dengan prioritas pembangunan berupa peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Prioritas tersebut dilaksanakan dengan fokus peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga keamanan nasional dengan kegiatan pokok : perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan. 9 - 29
Secara spesifik di luar kerangka perencanaan di bidang pertahanan diperlukan tindak lanjut berupa kerjasama pertahanan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional; memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah NKRI; koordinasi dan percepatan penyusunan RPP tentang Penjaga laut dan Pantai (Sea and Coast Guard); percepatan RUU Intelijen; percepatan PP Penataan Ruang Wilayah Pertahanan; dan melanjutkan penyusunan RUU Bela Negara. Sedangkan untuk bidang keamanan, tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) melanjutkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi pelaku tindak anarkhis; (2) menyiapkan sumber daya, sarana prasarana hukum, dan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat; (3) meningkatkan koordinasi antar instansi melalui forum koordinasi pimpinan daerah/muspida dan kominda serta melakukan pencegahan dini terhadap permasalahan yang dapat berdampak pada gangguan kamtibmas secara luas; (4) membangun komunikasi sosial yang efektif dan berkesinambungan antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, intelektual, dan komponen masyarakat lainnya dalam upaya menyelesaikan segenap permasalahan yang ada secara komprehensif; dan (5) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika tidak lanjut yang diperlukan diantaranya adalah : (a) Peningkatan kampanye nasional yang massive sampai ke pelosok desa terhadap ancaman bahaya narkoba; (b) Penyiapan jejaring institusi wajib lapor bagi pecandu Narkoba hingga di Puskesmas seluruh Indonesia; (c) Penguatan pengamanan pintu-pintu masuk jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba dari luar negeri; (d) Terus meningkatkan operasional penegakan hukum guna menghancurkan jaringan sindikat narkoba yang berasal dari dalam negeri dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum berbagai negara untuk menghancurkan sumber jaringan sindikat di luar negeri; dan (e) Melakukan konsolidasi nasional sebagai pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN tahun 2011-2015. 9 - 30
