Term of Reference
LOKAKARYA PENYUSUNAN DRAFT PEDOMAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Latar Belakang
Dari audit yang dilakukan secara rutin setiap tahun, yang hanya terbatas pada aktifitas transaksi cash dan legal saja pun rupanya pemerintah daerah masih banyak yang bermasalah. Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK pada Tahun 2009 menunjukan bahwa hanya 4% dari total LKPD yang mendapatkan opini WTP. Sementara opini Tidak Memberikan Pernyataan/TMP (disclaimer) hanya 13% dari total LKPD yang diperiksa. Keadaan tersebut diatas tentu saja memprihatinkan. Namun rupanya sedikit saja aktor sosial (kelompok masyarakat sipil) yang memperhatikan akuntabilitas pemerintah daerah. Terlebih lagi, jauh lebih sedikit lagi aktor sosial yang memperhatikan hasil audit yang dilakukan terhadap pemerintah daerah. Mengapa aktor sosial sedikit sekali yang memberikan perhatian pada akuntabilitas pemerintah daerah? Mengapa jauh lebih sedikit lagi aktor sosial yang memberikan perhatian pada hasil audit pemerintah daerah? Saat ini pemerintah dituntut untuk semakin akuntable terhadap publik. Dan Ackerman (2004) memperkenalkan konsep “co-governance” sebagai alternatif di luar “exit” dan “voice”, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan partisipasi. Gagasannya, “cogovernance” adalah mengundang dan melibatkan aktor sosial untuk terlibat pada aktifitas negara/pemerintah. Atas dasar gagasan tersebut, maka dipandang perlu untuk mempromosikan keterlibatan aktor sosial dalam upaya pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Tujuan Tujuan penyelenggaraan lokakarya ini adalah: 1) Adanya kesamaan pemahanan tentang proses pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah 2) Adanya kesamaan pemahanan tentang kebutuhan pelibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah 3) Mengidentifikasi aspek dan cakupan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu diawasi oleh masyarakat 4) Merumuskan strategi pengawasan masyarakat terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah 1
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari lokakarya ini adalah: Terumuskannya kerangka pedoman pengawasan masyarakat terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyelenggara Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Inisiatif bekerja sama dengan The Asia Foundation.
Peserta Peserta lokakarya ini adalah: 1) Beberapa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan DPRD yang dipilih berdasarkan kriteria: Provinsi/kabupaten/kota terbaik hasil penilaian Depdagri berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2009 Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK terhadap pemerintahan provinsi/kabupaten/kota 2) Organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian dan pernah bekerja untuk isu pertanggungjawaban kepala daerah 3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan tempat diselenggarakan lokakarya ini
Waktu dan Tempat Lokakarya ini akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu-Jumat/4-6 Mei 2011 Tempat : Hotel Garden Palace, Jl. Yos Sudarso No. 11, Surabaya 60271 Phone : +62 31 - 532 0951, 532 1001, 531 6118, Fax. : +62 31 - 531 6111
Jadwal Acara
Jadwal acara lokakarya sebagai berikut : Waktu
Acara
Fasilitator
Ket
Rabu, 4 Mei 2011 16.00- 24.00 Check-in peserta Kamis, 5 Mei 2011
Panitia
2
08.00-09.00 1. Registerasi peserta 09.00- 10.00 Pembukaan dan Perkenalan 10.00- 12.00 Pengantar Lokakarya dan diskusi: “Proses Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah” Oleh: Khairiansyah Salman (Tenaga Ahli BPK RI Bid. Penerimaan dan Pengeluaran Negara) 12.00- 13.30 Ishoma 13.30-16.00 Diskusi I: Aspek dan Cakupan Pengawasan Masyarakat atas Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah 16.00- 16.30 Perumusan Kesimpulan Diskusi I Jumat, 6 Mei 2011 08.00-11.00 Diskusi II: Strategi dan Langkah-Langkah Pengawasan Masyarakat terhadap Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah 11.00-11.30 Perumusan Kesimpulan Diskusi II 11.30-12.00 Penutupan
Panitia Wulandari Wulandari
Panitia Ari Nurman
Ari Nurman Saeful Muluk
Saeful Muluk Panitia
Daftar Undangan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Nusa Tenggara Barat Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua DPRD Kabupaten Jombang Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Jombang Ketua DPRD Kota Semarang Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Semarang Ketua DPRD Kota Solo Kepala Bappeda Pemerintah Kota Solo Ketua DPRD Kabupaten Buleleng 3
14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng Ketua DPRD Pemerintah Kota Surabaya Kepala Inspektorat Kota Surabaya Bpk. Khoiriansyah Salman (Staf Ahli BPK RI Bid. Penerimaan dan Pengeluaran Negara) Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Bpk. Erman Rahman (The Asia Foundation) Bpk. Alam Surya Putra (The Asia Foundation) Pattiro Semarang Lakpesdam NU Jawa Timur Fitra Jawa Timur PUBLIKA Sulawesi Utara Dewan Peduli Anggaran (DPA) NTB
Kedatangan
1. Undangan hanya berlaku untuk satu orang, dan peserta yang namanya tercantum dalam undangan tidak dapat di gantikan kecuali telah di konfirmasikan dan disetujui oleh Panitia 2. Untuk lembaga donor panitia tidak menyediakan akomodasi dan penggantian transportasi
Akomodasi
1. Akomodasi disediakan bagi seluruh peserta. Check-in pada hari Rabu, 4 Mei 2011 dan chek-out pada hari Jumat, 6 Mei 2011. 2. Panitia akan menanggung biaya kamar dan konsumsi selama acara berlangsung 3. Panitia tidak menanggung biaya di luar kamar dan konsumsi, seperti telepon, minibar, laundry, dll.
Perjalanan
1. Peserta diharuskan mengatur sendiri perjalanannya dan panitia akan menanggung biaya tiket pesawat kelas ekonomi serta perjalanan darat (bis/travel/kereta api) bagi peserta, dan tidak diperkenankan sewa kendaraan. 2. Kami mohon peserta memesan tiket pergi pulang sehingga hanya perlu konfirmasi ulang selama peserta berada di lokasi Pertemuan. Panitia tidak akan mengurus konfirmasi ulang penerbangan dan perubahan rencana perjalanan.
4
3. Para peserta diharuskan menyimpan seluruh kwitansi dan bukti pembayaran (tiket) asli seperti tiket, boarding pass, airport tax, tiket kereta, tiket bus dll., untuk mendapatkan penggantian dan diserahkan pada waktu registrasi/kedatangan 4. Panitia tidak akan melayani penggantian biaya transportasi selama acara berlangsung. 5. Reimbursement/penggantian transportasi akan dilayani setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. 6. Untuk transportasi dalam kota, panitia akan memberikan transport lokal secara lumpsum.
5
