TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SENIN, 21 NOVEMBER 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja Dengan : Menteri Dalam Negeri dan Selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Hari/Tanggal : Senin, 21 November 2011 Pukul : 09.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Dr. H. Chairuman Harahap,SH.,MH/ Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2011, Progress Report Pelaksanaan ABPN Tahun Anggaran 2011 dan Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran :` 36 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 13 orang izin HADIR : Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. Ramadhan Pohan, MIS Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Drs. H. Abdul Gafar Patappe Gede Pasek Suardika, SH.,MH Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Paula Sinjal, SH Rusminiati, SH Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si IZIN : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. H. Djufri Ignatius Mulyono Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Drs. Soewarno H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
Arif Wibowo Dra. Eddy Mihati, M.Si Zainun Ahmadi Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA Alexander Litaay H.M. Gamari Sutrisno Hermanto, SE.,MM H. Yan Herizal, SE Aus Hidayat Nur Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e H. Chairul Naim. M.Anik, SH.,MH Dr. AW. Thalib, M.Si Drs. H. Akhmad Muqowam Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Mestariany Habie, SH Drs. Akbar Faizal, M.Si Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill H. Rahman Amin Agus Purnomo, S.IP Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dra. Hj. Ida Fauziyah Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG dan dinyatakan terbuka. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri terdapat 22 laporan pada 12 komponen, yakni : Jumlah temuan administrasi sebanyak 129 temuan, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 48 temuan, terdapat sisa sebanyak 81 temuan. Jumlah temuan keuangan sebanyak 41 temuan dengan nilai sebesar 18,28 Miliar, telah ditindaklanjuti sebanyak 21 temuan dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar 10,22 Miliar, terdapat sisa 20 temuan sebesar 8,07 Miliar. 2. Terkait dengan realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 sampai dengan 18 November 2011, dari total anggaran sebesar Rp15.656.722.333,000,- telah terealisasi sebesar Rp8.889.681.339.478,- atau 56,78%. Adapun yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran tersebut, yakni : Pembangunan saran dan prasarana berupa Pembangunan 4 Kampus IPDN (Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan) baru dapat dilaksanakan pada akhir September 2011. Adanya kebijakan yang mewajibkan clearance pembangunan gedung kantor Kementerian/Lembaga pada pertengahan tahun 2011, sehingga mempengaruhi dimulainya pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan Penerapan SAK Terpadu (e-KTP), pelaksanaan kegiatan dimulai Juni 2011, konsorsium pemenang lelang baru melakukan penarikan tahap pertama bulan Oktober 2011. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PHLN) untuk kegiatan sustainable Capacity Building Development, kendala eksternal yaitu kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dapat dicatatkan realisasinya. 3. Masalah aktual lainnya diantaranya : Dinamika Sosial, Politik, dan Keamanan di Papua Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua belum berjalan secara optimal terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana yang cukup besar. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pada lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan antara lain, melakukan evaluasi terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyusun kegiatan pengembangan kapasitas jajaran pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR Papua, DPR Papua Barat serta MRP) dalam pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi penyusunan legislasi, penguatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan bersama instansi terkait mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi. Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor : X.270.05/140/SJ tanggal 27 Oktober 2011 telah menyampaikan kepada Presiden terkait dengan Pembentukan Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu. Dalam ketentuannya Tim Seleksi harus menyelesaikan paling lambat 3 bulan. Dalam hal ini akan ada kendala, yakni penyediaan anggaran di Tahun 2012 mengingat alokasi anggaran hanya tersedia di Tahun 2011. E-KTP Perkembangan penerapan e-KTP saat ini (Target 2011) adalah sebagai berikut: a. Telah selesai dilaksanakan pengadaan peralatan dan telah didistribusikan kepada seluruh kecamatan yang melaksanakan pelayanan e-KTP, kecuali DKI Jakarta yang didistribusikan sampai tingkat kelurahan. b. Pelayanan e-KTP pada Tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota sampai saat ini telah dilakukan perekaman e-KTP sebanyak 12,07 Juta Penduduk wajib KTP. Program Legislasi RUU Pemda, RUU Pilkada dan RUU Desa a. RUU Pemda dan RUU Pilkada, Terhadap RUU tersebut Menteri Dalam Negeri telah melaporkan ke Presiden melalui Surat Nomor : 188.2/4350/SJ tanggal 4 November 2011 perihal penyampaian RUU Pemda dan RUU Pilkada. Diharapkan pada Bulan Desember 2011 dapat dibahas bersama DPR RI. b. RUU Desa, sudah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, namun Presiden memberikan arahan agar substansi RUU tersebut dipresentasikan sekali lagi pada sidang kabinet. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 1. Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011 untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan belum ada karena BNPP baru terbentuk pada Tahun 2010. 2. Terkait dengan realisasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 sampai dengan 18 November 2011, dari total anggaran sebesar Rp454.000.000.000,- yang dikelola oleh BNPP sebesar Rp291.191.166.000,telah terealisasi sebesar 65,92% dan dikelola oleh daerah dalam bentuk
Dekonsentrasi 45,32%.
sebesar
Rp162.808.834.000,-
telah
terealisasi
sebesar
III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Menteri Dalam Negeri dan Selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan paparan dan penjelasannya serta memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2011. Namun demikian Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti masalah-masalah yang menjadi Temuan BPK RI tersebut. 2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera merealisasikan dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran Tahun 2011 bisa lebih dioptimalkan. 3. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (pasal 13) yang mengatur pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah perbatasan. 4. Terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp. 212.100.000.000,- oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk Tugas Pembantuan Tahun 2012, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara khusus dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pembahasan APBN-P Tahun 2012 yang akan datang. 5. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa melakukan pengawasan, dialog, koordinasi, pendampingan dan pembinaan yang melibatkan berbagai stakeholder termasuk tokoh-tokoh masyarakat di Papua guna mendorong peningkatan keamanan dan kesejahteraan, penegakkan hukum dan Hak Azasi Manusia dan monitoring serta evaluasi alokasi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua. 6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terus melakukan peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap pelaksanaan penerapan e-KTP yang sedang berlangsung diberbagai Kecamatan dan Kelurahan saat ini serta melakukan monitoring pendistribusian paket peralatan pendataan e-KTP, sehingga pelaksanaan program e-KTP dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (akhir Desember 2012), untuk dibahas bersama Komisi II DPR RI.
7. Komisi II DPR RI menyetujui anggaran untuk kegiatan Tim Seleksi KPU dan
BAWASLU Tahun 2011 untuk diluncurkan ke Tahun 2012. Rapat ditutup Pukul 14.15 WIB. JAKARTA, 21 NOVEMBER 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA,
Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH A-178
