LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN BERSAMA TIM KOORDINASI KETERKAITAN KOTA-DESA TAHUN 2016

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN BERSAMA TIM KOORDINASI KETERKAITAN KOTA-DESA TAHUN 2016

DIREKTORAT DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, DAN PERDESAAN BAPPENAS 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016. Kegiatan Laporan Pelaksanaan Pemantauan ini berfungsi untuk mendukung pemenuhan salah satu sasaran RPJMN 2015 - 2019 yakni percepatan peningkatan keterkaitan kota-desa. Berdasarkan hal tersebut disusunlah laporan pelaksanaan pemantauan bersama tim koordinasi keterkaitan kota-desa. Kegiatan ini menjadi katalisator untuk pengembangan keterkaitan kotadesa tahun 2016. Laporan ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Laporan dimulai dengan BAB 1 Pendahuluan, BAB 2 Pelaksanaan Kegiatan yang mempaparkan tentang hasil pemantauan program/kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan peningkatan keterkaitan kota-desa, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, maupun lembaga donor internasional; dan BAB 3 Kesimpulan dan Rekomendasi. Penyusunan laporan ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan.

Jakarta,

Desember 2016

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

i

DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1.

Latar Belakang ....................................................................................................... 1

1.2.

Tujuan .................................................................................................................. 2

1.3.

Keluaran ............................................................................................................... 2

1.4.

Ruang Lingkup Kegiatan ......................................................................................... 2

2. PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................. 3 2.1.

Pemantauan Kegiatan Keterkaitan Kota-Desa yang diinisiasi oleh Pemerintah ............. 3

2.1.1.

Rapat Pemantauan di Provinsi Jawa Barat ......................................................... 3

2.1.2.

Rapat Pemantauan di Provinsi Jawa Timur ........................................................ 7

2.1.3.

Rapat Pemantauan di Provinsi Sulawesi Utara.................................................... 9

2.1.4.

Rapat Pemantauan di Provinsi Aceh ................................................................ 11

2.2.

Pemantauan Kegiatan Keterkaitan Kota-Desa yang diinisiasi oleh Lembaga Donor Internasional ........................................................................................................ 16

2.2.1. Rapat Pemantauan di Provinsi Gorontalo ............................................................ 16 2.2.2. Rapat Pemantauan di Provinsi Kalimantan Barat ................................................. 20

3. PENUTUP .......................................................................................... 22 3.1.

Kesimpulan .......................................................................................................... 22

3.2.

Rekomendasi ....................................................................................................... 22


ii

DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan .................... 6 Tabel 2. Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Provinsi Aceh ................................. 14 Tabel 3. Hasil Penilaian dalam Seleksi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ......................... 19

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Konsep Pembangunan Wilayah untuk Pengurangan Kesenjangan Desa-Kota melalui Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota ..................................................................... 5 Gambar 2. Peta Indeks Keterkaitan Kota-Desa Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 ....... 8 Gambar 3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto ........... 9


iii

1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dokumen RPJMN 20152019, peningkatan keterkaitan kota-desa merupakan salah satu fokus pembangunan yang juga merupakan amanat dari sub-agenda Nawacita Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan keterkaitan kota-desa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tujuan dari peningkatan keterkaitan kota-desa adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, baik bagi kota sebagai pusat pertumbuhan dan desa sebagai kawasan produksinya. Harapan dengan adanya kebijakan ini adalah tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Bali yang dapat menarik daerah-daerah sekitarnya untuk tumbuh secara lebih optimal sehingga pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah menjadi lebih optimal. Selain itu, pusat pertumbuhan baru tersebut dapat digunakan sebagai tempat industri pengolahan skala kecil sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan arah kebijakan yang tercantum di dalam dokumen RPJMN 2015-2019, kebijakan peningkatan keterkaitan kota-desa dilakukan melalui penguatan terhadap 39 Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hal ini dilakukan dengan mendorong keterpaduan program prioritas lintas sektor, khususnya melalui 4 (empat) program pengembangan kawasan utama, yaitu program pengembangan kawasan berbasis pertanian (agropolitan), program pengembangan kawasan berbasis kelautan dan perikanan (minapolitan), program pengembangan kawasan ketransmigrasian termasuk Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan program pengembangan kawasan berbasis pariwisata. Selain itu, peningkatan keterkaitan kota-desa dikembangkan melalui kegiatan yang bersifat lintas pelaku, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, maupun lembaga donor internasional. Sebagai bagian dari upaya menjalankan tugas tersebut, Bappenas melalui Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan melakukan inisiasi untuk mengadakan kegiatan Pemantauan bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa1 untuk memantau pelaksanaan 1

Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa adalah tim kooordinasi yang beranggotakan lintas Kementerian/Lembaga dalam upaya mendorong percepatan peningkatan keterkaitan kota-desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.81/M.PPN/HK/05/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2015.


1

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penguatan pusat-pusat pertumbuhan pada lokasi-lokasi prioritas keterkaitan kota-desa tahun 2016.

1.2. Tujuan Tujuan dari kegiatan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

2. 3.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dalam mengembangkan keterkaitan kota-desa dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga donor internasional. Meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya penguatan pusat-pusat pertumbuhan keterkaitan kota-desa di lokasi-lokasi prioritas terpilih. Mendorong komitmen lintas pelaku dalam pengembangan keterkaitan kota-desa sesuai dengan potensi unggulan daerah.

1.3. Keluaran Keluaran dari kegiatan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

Sosialisasi kebijakan RPJMN 2015-2019 dalam pengembangan keterkaitan kota-desa. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam pengembangan keterkaitan kota-desa. Identifikasi potensi unggulan daerah dalam pengembangan keterkaitan kota-desa.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Mojokerto), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh), Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo), dan Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak) dengan melibatkan stakeholder kunci terkait dan dilanjutkan dengan melihat langsung ke lokasi pusat pertumbuhan keterkaitan kota-desa.


2

2

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam upaya mendorong keterkaitan kota-desa, RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 39 kawasan sebagai pusat pertumbuhan. Pembangunan pusat pertumbuhan tersebut dilakukan melalui kegiatan lintas sektor, seperti pembangunan kawasan transmigrasi. Keterkaitan kotadesa juga dapat dikembangkan secara lintas pelaku, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan lembaga donor. Untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 terkait peningkatan keterkaitan kota-desa tersebut, Bappenas melalui Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan melakukan kegiatan pemantauan dan koordinasi penguatan pusat-pusat pertumbuhan. Pada tahun 2016 kegiatan pemantauan bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa dilakukan di 6 lokasi yaitu Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Mojokerto), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh), Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo), dan Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan peningkatan keterkaitan kota-desa, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, maupun lembaga donor internasional.

2.1. Pemantauan Kegiatan Keterkaitan Kota-Desa yang diinisiasi oleh Pemerintah 2.1.1. Rapat Pemantauan di Provinsi Jawa Barat Rapat Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada: Waktu : 27 – 29 Juli 2016 Tempat : Hotel Holiday Inn, Jl. Ir. H. Juanda 31-33, Bandung Agenda : 1. Arah Kebijakan Pembangunan Ketransmigrasian 2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Peserta : 1. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas 3. Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


3

5. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 6. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 7. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi seluruh Indonesia 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten seluruh Indonesia Dalam upaya mendorong tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya dalam meningkatkan keterkaitan kota-desa, pembangunan ketransmigrasian menjadi salah satu bagian penting dalam mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, pemantauan pembangunan ketransmigrasian diperlukan dalam rangka mempercepat keterkaitan kota-desa. A. Arah Kebijakan Pembangunan Ketransmigrasian Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta peningkatan keterkaitan kota-desa, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir. Hal ini dilakukan dengan upaya penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal, maupun transmigran dari daerah lain. Dalam upaya mempercepat pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, pembangunan transmigrasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, untuk dapat segera memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan. Dalam rangka meningkatkan keterkaitan desa dan kota, pembangunan ketransmigrasian juga dilakukan dengan menghubungkan kawasan transmigrasi sebagai pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan dengan kota kecil di sekitarnya sebagai pusat industri pengolahan tersier dan pemasaran. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagai embrio kota kecil.


4

Gambar 1. Konsep Pembangunan Wilayah untuk Pengurangan Kesenjangan Desa-Kota melalui Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Sumber: RPJMN 2015-2019

Pembangunan ketransmigrasian menghadapi dua tantangan besar. Pertama, perlunya percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) desa di Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) dan kawasan transmigrasi, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan. Kedua, perlunya penyiapan kawasan transmigrasi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa dengan dukungan Dana Desa. Dengan demikian, isu strategis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi adalah: (1) pemenuhan SPM, mencakup pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, fasilitasi penyediaan dan sertifikasi tanah pada lokasi-lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru; (2) pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru; (3) penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, penelitian dan pengembangan produktivitas kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigras,i di daerah tertinggal dan perbatasan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Dalam upaya penyelesaian beberapa isu strategis pembangunan ketransmigrasian tersebut, salah satu sasaran program prioritas pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Rincian sasaran dan traget pembangunan dan pengembangan transmigrasi per tahun dapat dilihat pada Tabel 1.


5

Tabel 1. Sasaran Program Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019 Sasaran Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang

2015 500 desa

2016 1.500 desa

2017 3.000 desa

2018 4.500 desa

2019 5.000 desa

Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri

200 desa

600 desa

1.200 desa

1.800 desa

2.000 desa

14 Kaw

28 Kaw

39 Kaw

144 Kawasan/ 72 Satuan Permukiman

Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang

14 Kaw

14 Kawasan/

43 Kawasan/

86 Kawasan/

130 Kawasan/

7 Satuan Permukiman

22 Satuan Permukiman



Sumber: RKP Tahun 2017

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Pada tahun 2016 beban tugas pembangunan permukiman adalah menyiapkan 80 lokasi permukiman di 73 satker kabupaten/kota pada 20 provinsi daerah tujuan (KEP.13/DPKP2Trans/I/2016 tanggal 25 Januari 2016) dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

RTJK sebanyak 5.550 Unit + 250 Unit APBD (Jatim -100 KK; DIY- 50 KK; Jateng - 100 KK); Jalan Poros/Penghubung sepanjang 104,04 Km; Jalan Desa sepanjang 187,05 Km; Fasilitas Umum sebanyak 122 Unit; Pembukaan lahan seluas 5.748,70 Ha; Alokasi penempatan transmigran sebanyak 6.079 KK.

Terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2016 mengenai penghematan anggaran pada kementerian/lembaga menyebabkan perubahan program Pembangunan Permukiman Transmigrasi, yaitu sebagai berikut: a. RTJK sebanyak 5.135 Unit + 250 Unit APBD (Jatim -100 KK; DIY- 50 KK; Jateng - 100 KK); b. Jalan Poros/Penghubung sepanjang 100,04 Km; c. Jalan Desa sepanjang 177,83 Km; d. Fasilitas Umum sebanyak 118 Unit; e. Pembukaan lahan seluas 5.375,35 Ha; f. Alokasi penempatan transmigran sebanyak 5.684 KK.


6

Hingga Juli 2016, potret dalam penyelesaian pembangunan permukiman adalah sebagai berikut: a. RTJK sebanyak 1423 unit (28,33%) dari target sebanyak 5.135 unit, b. Jalan poros/penghubung sepanjang 12,55 Km (12,54%) dari target 100,04 Km; c. Jalan desa sepanjang 36,20 Km (20,35%) dari target 177,83 Km; d. Fasilitas Umum sebanyak 18,84 unit (15,97%) dari target 118 unit; e. Pembukaan lahan seluas 1522,72 Ha (28,33%) dari target 5.375,35 Ha. Dengan demikian, beban tugas yang masih harus diselesaikan hingga akhir tahun 2016 adalah sebagai beirkut: a. RTJK sebanyak 3.712 unit; b. Jalan poros/penghubung sepanjang 87,49 Km; c. Jalan desa sepanjang 141,64 Km; d. Fasilitas umum sebanyak 99,16 unit; e. Pembukaan lahan seluas 3852,63 Ha. Sehubungan dengan hasil pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi hingga Juli 2016 tersebut, komitmen dari semua stakeholder untuk memenuhi target tahun 2016 sangat diperlukan. Kualitas dari kegiatan yang dihasilkan juga harus tetap dijaga agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Apabila terdapat perubahan spesifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, maka perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke unit teknis yang membidanginya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana fisik dari Supervisor/Pengawas Teknis.

2.1.2. Rapat Pemantauan di Provinsi Jawa Timur Rapat Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada: Waktu : 4 Agustus 2016 Tempat : Kantor Bappeda Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Agenda : 1. Keterkaitan Kota-Desa di Kabupaten Mojokerto secara Spasial 2. Keterkaitan Kota-Desa di Kabupaten Mojokerto secara Ekonomi Peserta : 1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, BAPPENAS 2. SKPD Kabupaten Mojokerto terkait A. Keterkaitan Kota-Desa di Kabupaten Mojokerto secara Spasial Kondisi keterkaitan kota-desa di Kabupaten Mojokerto berdasarkan indeks keterkaitan kota-desa dapat dilihat di sepanjang jalan arteri dan kolektor. Kecamatan Sooko menjadi pusat pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

7

desa. Terpilihnya Kecamatan Sooko sebagai pusat pengembangan wilayah karena lokasi Kecamatan Sooko yang berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto dan dilalui oleh jalan utama antarkabupaten dan rel kereta api. Pola perkembangan perkotaan yang terbentuk pada keterkaitan kota-desa di Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya adalah pola linear.

Gambar 2. Peta Indeks Keterkaitan Kota-Desa Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Sumber: Analisis Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas, 2016

B. Keterkaitan Kota-Desa di Kabupaten Mojokerto secara Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 adalah Rp. 53.357.245,70 juta atau sebesar Rp. 44.320.656,40 juta menurut harga konstan 2000. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2014, sektor industri pengolahan menyumbang 53,03 persen pada PDRB Kabupaten Mojokerto. Namun demikian, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2010-2014 mengalami tren pelambatan. Pelambatan ini diduga akibat pengaruh krisis pada tahun 2008, yang berakibat pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang industri. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Mojokerto terletak pada kecamatan Ngoro dan Kecamatan Jetis. Sedangkan, industri kecil atau usaha ekonomi masyarakat tercatat paling banyak ada di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Kemlagi dengan total kelompok 20 kelompok. Sedangkan, pada tahun 2014 Kecamatan Kemlagi merupakan kecamatan dengan total aset terbesar yaitu sebanyak Rp. 6.947.903.357,00 yang disusul oleh Kecamatan Dlanggu yaitu sebanyak Rp. 3.698.778.137,00.


8

Gambar 3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto Sumber: BPS, 2015

2.1.3. Rapat Pemantauan di Provinsi Sulawesi Utara Rapat Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada: Waktu : 4 Agustus 2016 Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Agenda : 1. Perkembangan KSN KAPET Manado-Bitung 2. Keterkaitan Kota-Desa di KSN KAPET Manado-Bitung Peserta : 1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, BAPPENAS 2. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, BAPPENAS 3. Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 4. SKPD terkait di Provinsi Sulawesi Utara A. Perkembangan KSN KAPET Manado-Bitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, KSN KAPET Manado-Bitung telah ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri Bitung sudah disusun oleh Kementerian Perindustrian, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk ditetapkan peraturan perundang-undangannya. Pemerintah Korea juga sudah menyusun masterplan pengembangan Kawasan Industri Bitung. Oleh karena itu, keterpaduan antara RDTR yang telah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

9

disusun oleh Kementerian Perindustrian dengan master plan yang telah disusun oleh Pemerintah Korea perlu dijaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional (RIPARNAS) tahun 2010-2025, Kota Manado, Bunaken, dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedang menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) sebagai turunan dari Rencana Induk Pariwisata Nasional (RIPARNAS), mencakup pariwisata budaya, alam dan buatan. Penyusunan RIPARDA mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota terkait. Akan tetapi, pemanfaatan ruang pada alur laut belum diatur di RTRW sehingga penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) perlu dipercepat sehingga dapat menjadi acuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Penetapan KEK Bitung tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah. KEK Bitung direncanakan akan memiliki kegiatan utama yaitu industri pengolahan perikanan, industri pengolahan kelapa, industri farmasi dan aneka industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), KSN Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar, dimana 11 pulau berada di Sulawesi Utara (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Philipina (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara). Dalam peraturan perundang-undangan, definisi terkait delineasi kawasan perbatasan negara terbatas kepada kawasan perbatasan negara yang berbatasan darat dengan negara lain, yaitu berupa kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain (Pasal 1 angka 6 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 361 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk batas kawasan perbatasan laut negara defisininya belum jelas acuannya, sehingga jika mengacu pada peraturan di atas maka wilayah Kota Manado, Kota Tarakan dan Kota Bitung masuk ke dalam delineasi kawasan perbatasan negara. Jika hal tersebut terjadi maka terdapat potensi tumpang tindihnya kewenangan antara pusat dengan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan termasuk dalam perizinan (RTRW Kota Tarakan, Kota Manado dan Kota Bitung yang juga sudah ditetapkan). Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan Bitung, Manado, Minahasa (Bimindo) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Delineasi kawasan PKN ini sama dengan delineasi KSN KAPET Manado-Bitung, hanya berbeda pendekatannya saja. Jika pendekatan PKN akan mempengaruhi penetapan struktur ruang yang dapat mendukung kegiatan nasional, maka pendekatan KAPET akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dengan mengelola komoditas lokal dengan mengembangkan komunitas setempat. Saat ini sedang dilakukan kajian terhadap PKN Bimindo untuk merevisi delineasi wilayahnya karena adanya pemekaran. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

10

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, telah ditetapkan KSN Konservasi dan Wisata DAS Tondano. Penetapan tipologi KSN sebagai KSN konservasi dapat berpotensi menghambat pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. B. Keterkaitan Kota-Desa di KSN KAPET Bitung-Manado Pembangunan KSN KAPET Manado-Bitung dapat mendukung pengembangan keterkaitan kota-desa, khususnya untuk kawasan Kwandang di Provinsi Gorontalo dan kawasan Buol di Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan KSN KAPET Manado-Bitung sebagai kawasan WPPI, DPN, KEK Bitung, KSN Kawasan Perbatasan Negara, KEK Bitung, KSN Konservasi dan Wisata DAS Tondano, dan Kawasan Perkotaan Bimindo, dapat mendorong pemasaran produkproduk yang dihasilkan dari kawasan Kwandang dan Buol. Kawasan Kwandang memiliki potensi produk unggulan yaitu udang, lobster, kerapu, padi, dan jagung. Kawasan ini mencakup desa-desa berkembang dan tertinggal di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Desa-desa tersebut terdiri dari Desa Raharja, Desa Tri Rukun, Desa Tanjug Harapan (Kabupaten Boalemo), Desa Sukamaju, Desa Satria, Desa Pilomonu, Desa Ombulo Tango, Desa Lakeya, Desa Molohu (Kabupaten Gorontalo), Desa Dudepo, Desa Langge, Desa Putiana, Desa Tutuwoto, Desa Ilangata, Desa Ibarat, Desa Ombulodata, Desa Bualemo, Desa Molinggapoto (Kabupaten Gorontalo Utara). Sedangkan, kawasan Buol memiliki potensi produk unggulan yaitu padi, pakawuja, cengkeh, dan kelapa dalam. Kawasan ini mencakup desa-desa berkembang dan tertinggal di Kabupaten Buol. Desa-desa tersebut terdiri dari Desa Potugu, Desa Soraya, Desa Pajeko, Desa Monggonit, Desa Air Terang, dan Desa Panilan Jaya.

2.1.4.

Rapat Pemantauan di Provinsi Aceh

Rapat Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di Provinsi Aceh dilaksanakan pada: Waktu : 23 Agustus 2016 Tempat : Ruang Serba Guna Bappeda Provinsi Aceh Agenda : 1. Arah Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan 2. Potensi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Aceh Timur Peserta : 1. Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas 4. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

11

5. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri A. Penjelasan tentang Arah Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan tentang konsep pengembangan kawasan perdesaan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 1, Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pada UU Desa Pasal 83, Pembangunan Kawasan Perdesaan dijelaskan sebagai pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Acuan dari kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini adalah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, pelaksana dari kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta. Beberapa ketentuan tentang pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan penjelasan UU Desa adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 2. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota. b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 4. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 5. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

12

6. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. 7. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Beberapa Kementerian/Lembaga sudah mengimplementasikan berbagai program/ kegiatan dalam upaya pengembangan kawasan perdesaan, antara lain Pembangunan Sentral Bisnis Kelautan Perikanan Terpadu; Jaringan Listrik dan Pembangkit Energi Baru Terbarukan; Bantuan Modal untuk Kelompok Usaha Bersama; Penataan Batas Desa (Peta Desa); Pelatihan Usaha Koperasi; Aksesibilitas Bandara di Daerah Perbatasan, Terisolir dan Rawan Bencana; Desa Inovasi; Desa Produktif; Desa Broadband Terpadu; Wisata Perdesaan; Program Nusantara Sehat; Perhutanan Sosial (Lahan Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat); Desa Mandiri Benih; Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Pembibitan, Peternakan, dsb; Satu Desa satu PAUD; Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa Afirmasi untuk Daerah 3T. Akan tetapi, koordinasi antar program/kegiatan tersebut dianggap masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga agar dampak yang dihasilkan dapat lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Koordinasi pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan fokus pada pengembangan kawasan perdesaan yang memiliki potensi pengungkit, terutama dalam meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, sedikitnya ada 39 kawasan pusat pertumbuhan yang dijadikan sebagai prioritas pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya meningkatkan keterkaitan kota-desa. Salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang menjadi target dalam RPJMN 2015-2019 adalah Kawasan Pereulak di Kabupaten Aceh Timur. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Pereulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, dan Kecamatan Rantau Pereulak. Rincian nama desa yang menjadi lokasi pusat pertumbuhan Kawasan Pereulak dapat dilihat pada Tabel 2.


13

Tabel 2. Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Provinsi Aceh Pusat Pertumbuhan Peureulak

Kabupaten/ Kota Aceh Timur

Klasifikasi Desa Berkembang

Program Pengembangan Minapolitan

Peureulak Peureulak

Berkembang Berkembang

Minapolitan Minapolitan

Peunaron

Kuta Lawah Seuneubok Tutong Arul Pinang

Berkembang

Agropolitan

Aceh Timur

Peunaron

Bukit Tiga

Tertinggal

Transmigrasi

Peureulak

Aceh Timur

Peunaron

Berkembang

Agropolitan

Peureulak

Aceh Timur

Peunaron

Tertinggal

Transmigrasi

Peureulak

Aceh Timur

Peunaron

Peunaron Baru Peunaron Lama Sri Mulya

Tertinggal

Agropolitan

Peureulak

Aceh Timur

Peureulak

Alue Nibong

Berkembang

Agropolitan

Peureulak Peureulak Peureulak

Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur


Tertinggal Berkembang Berkembang

Agropolitan Agropolitan Agropolitan


Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur

Blang Simpo Kuala Leuge Matang Pelawi Punti Tualang Beringen

Berkembang Berkembang Berkembang

Agropolitan Agropolitan Agropolitan

Berkembang

Agropolitan

Tertinggal

Agropolitan

Berkembang

Agropolitan

Berkembang

Agropolitan

Berkembang

Agropolitan

Tertinggal

Agropolitan

Berkembang

Agropolitan

Kecamatan

Desa

Idi Rayeuk

Dama Pulo

Aceh Timur Aceh Timur

Idi Rayeuk Idi Rayeuk

Peureulak

Aceh Timur

Peureulak

Peureulak Peureulak Peureulak Barat Peureulak Aceh Timur Peureulak Teumpeun Barat Peureulak Aceh Timur Peureulak Alue Tho Timur Peureulak Aceh Timur Peureulak Buket Meriam Timur Peureulak Aceh Timur Peureulak Seuneubok Timur Teupin Peureulak Aceh Timur Rantau Alue Dua Peureulak Peureulak Aceh Timur Rantau Punti Payong Peureulak Peureulak Aceh Timur Rantau Seuneubok Peureulak Baro Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas, 2015


14

B. Potensi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan sumber daya alam. Hal ini mendorong berbagai pihak untuk mengembangkan ekonomi kawasan di Kabupaten Aceh Timur melalui berbagai pendekatan pengembangan kawasan, seperti: 1. Kawasan Minapolitan, 2. Kawasan Agropolitan, 3. Kawasan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) – Idi, 4. Kawasan Agroindustri dan Perdagangan, 5. Kawasan Terpadu Peternakan, 6. Kawasan Perkebunan, 7. Kawasan Industri Aceh Timur (KIAT), 8. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seumanah Jaya – Kecamatan Peunaron, dan Kawasan Transmigrasi – Punti Payong Kecamatan Ranto Peureulak, 9. Kawasan Penyangga Hutan Lindung, Kawasan Hutan Ekosistem Leuser, 10. Conservation Response Unit (CRU) Kawasan Gajah di Kecamatan Serbajadi, 11. Kota Baru Idi, 12. Kawasan Pusat Pendidikan Terpadu, dan 13. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan. Kabupaten Aceh Timur dalam jejaring kawasan pembangunan yang berdimensi ruang (spasial), memiliki daerah inti pembangunan yang berpotensi sebagai kawasan inti yaitu Idi (Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur). Idi, sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Timur, memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan (central place) yang dapat memberikan kontribusi utama pada pembangunan daerah penyangga disekitarnya. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di Idi, seperti peningkatan status pelabuhan Idi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Samudera dan jalan penghubung Peureulak – Lokop – Pinding (Gayo Lues), diharapkan dapat memacu pengembangan kawasan. Fungsi daerah inti sebagai sentra produksi dan pusat pertumbuhan sangat penting sebagai kesatuan fungsional dan sebagai daerah penyedia berbagai kebutuhan komoditas unggulan, industri pengolahan, kelembagaan, keuangan, telekomunikasi dan informatika, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Kabupaten Aceh Timur yang didukung dengan kota penyangganya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi pengembangan perikanan, peternakan, perindustrian, perkebunan, dan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari arah pengembangan kawasan di Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut: 1. BIDANG PERTANIAN DAN HORTIKULTURA, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani.” 2. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Konsepsi Minapolitan. 3. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

15

4. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN; “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis dan Kehutanan yang Lestari.” 5. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM; “Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis dan Pusat Pertumbuhan Industri serta Peningkatan Ekspor Daerah, Kita Tingkatkan Keberhasilan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM.” 6. BIDANG PEKERJAAN UMUM, “Melalui Peningkatan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Wilayah, Kita Tingkatkan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan.”

2.2. Pemantauan Kegiatan Keterkaitan Kota-Desa yang diinisiasi oleh Lembaga Donor Internasional 2.2.1. Rapat Pemantauan di Provinsi Gorontalo Rapat Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada: Waktu : 4 Agustus 2016 Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo Agenda : 1. Sosialisasi dan Penjelasan Proyek NSLIC/NSELRED 2. Pemilihan Kabupaten/Kota Proyek NSLIC/NSELRED di Provinsi Gorontalo Peserta : 1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, BAPPENAS 2. Global Affair Canada (GAC) 3. Tim NSLIC A. Sosialisasi dan Penjelasan Proyek NSLIC/NSELRED Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 untuk mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah dan meningkatkan keterkaitan kota dan desa, salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan adalah pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Fokus pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui (1) pembangunan sentra produksi dan pengolahan, serta destinasi pariwisata, (2) pembangunan sarana dan prasarana transportasi, (3) pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama antara pemerintah dan swasta, (4) pengembangan lembaga keuangan mikro di daerah, (5) pembangunan pusat bisnis di kawasan ekonomi perdesaan, (6) menerapkan teknologi informatika dan komputer untuk memfasilitasi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

16

perdagangan dan pertukaran informasi, (7) pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri, (8) penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, dan (9) pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas lokal. Fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah sesungguhnya telah dilakukan sejak tahun 2010. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang sudah dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah setempat. Koordinasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Tim koordinasi tersebut bekerjasama dengan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Non Pemerintah (FPNP) yang beranggotakan dunia usaha dalam rangka penguatan fasilitasi pengembangan ekonomi lolak dan daerah. Fasilitasi yang telah dirintis menghasilkan (1) master plan pengembangan produk unggulan daerah, (2) analisis rantai nilai produk unggulan daerah, (3) pembentukan forum stakeholder di daerah-daerah percontohan, (4) rintisan pengembangan kerjasama antardaerah, dan (5) pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengembangan ekonomi lokal dan pelatihan teknis dalam pengembangan produk unggulan daerah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan fasilitasi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS bekerjasama dengan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) untuk melaksanakan Proyek National Support for Local Investment Climate (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) selama enam tahun dengan nilai hibah sebesar 17,3 juta CND. Tujuan proyek adalah peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, melalui pengembangan iklim usaha dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Proyek ini diharapkan dapat mendukung upaya-upaya untuk (a) mengatasi hambatan peraturan/ perizinan terkait Koperasi dan UMKM; (b) promosi kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta; (c) memperkuat dukungan nasional dalam pengembangan ekonomi di daerah; dan (d) peningkatan akses pelayanan bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Proyek NSLIC/NSELRED diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan kota-desa. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek NSLIC/NSELRED sesuai dengan beberapa strategi RPJMN 2015-2019 dalam peningkatan keterkaitan kota-desa, yaitu (1) pengembangan kerjasama antardesa, antardaerah, Badan Usaha Milik Antar Desa, dan kerjasama pemerintah-swasta, (2) pengembangan lembaga keuangan mikro di daerah, (3) penerapakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi, dan (4) penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, termasuk peningkatan iklim investasi.


17

B. Pemilihan Kabupaten/Kota Proyek NSLIC di Provinsi Gorontalo Proyek NSLIC/NSELERD dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan rapat koordinasi di tingkat pusat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 oleh Bappenas, GAC, dan Tim NSLIC, daerah percontohan terpilih untuk melaksanakan proyek ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo. Sebagai tindak lanjut dari pemilihan provinsi pelaksana proyek tersebut, maka dilakukan kegiatan seleksi pemilihan Kabupaten/Kota pelaksana proyek NSLIC/NSELRED, khususnya di Provinsi Gorontalo. Peserta kegiatan seleksi pemilihan Kabupaten/Kota pelaksana proyek NSLIC/NSELRED di Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 kabupaten/kota yang telah mengirimkan proposal minat untuk bergabung Proyek NSLIC dengan mengacu surat pemberitahuan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada seluruh kab/kota di Gorontalo. Kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato. Masing-masing kabupaten/kota memaparkan arah dan minat pengembangan ekonomi lokal melalui Proyek NSLIC/NSELRED kepada Tim Seleksi. Tim Seleksi terdiri dari perwakilan Bappenas, perwakilan Bappeda Provinsi Gorontalo, dan perwakilan Tim NSLIC/NSELRED. Pemaparan masing-masing kabupaten/kota tersebut direviu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, mencakup kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria kuantitatif mencakup (1) kesesuaian lokasi kabupaten/kota dengan lokasi pusat pertumbuhan RPJMN 2015-2019, (2) integrasi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi, (3) pengalaman kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, (4) lokasi prioritas RPJMN 2015-2019, (5) tingkat kemiskinan, (6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (7) minimal umur pembentukan kabupaten/kota adalah 5 tahun. Sedangkan, kriteria kualitatif meliputi (1) tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, (2) pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), (3) pembentukan forum stakeholder, (4) potensi berkolaborasi dengan proyek/program lain, (5) tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung pelestarian lingkungan, (6) tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung kesetaraan gender, dan (7) tingkat komitmen Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil seleksi, telah disepakati 5 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang akan melaksanakan Proyek NSLIC/NSELRED. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwatu. Rincian hasil seleksi pemilihan kabupaten/kota pelaksana Proyek NSLIC/NSELRED di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.


18

Tabel 3. Hasil Penilaian dalam Seleksi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

2

Kuantitaif

Kualitatif

Kabupaten/Kota Kab. Pohuwatu

Kriteria

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

0

0

4

0

0

0

4 1 3 4

4 2 2 4

4 2 2 4

4 2 2 4

3 2 2 4

3 2 2 4

Tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembentukan forum stakeholder Potensi berkolaborasi dengan proyek/program lain Tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung pelestarian lingkungan Tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung kesetaraan gender Tingkat komitmen Pemerintah Daerah

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

0

4

3 3

2

2 2

3 3

0 0

4 3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

4

4

4

4

4

4

42

31

41

Total Nilai 42 38 45 Sumber: Hasil Analisis Bappenas, Bappeda Provinsi Gorontlao, dan Tim NSLIC, 2016

Kab. Bone Bolango

4

Kab. Boalemo

Kesesuaian lokasi kabupaten/kota dengan lokasi pusat pertumbuhan RPJMN 20152019 Integrasi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi Pengalaman kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah Lokasi prioritas RPJMN 2015-2019 Tingkat kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minimal umur pembentukan kabupaten/kota adalah 5 tahun

Kab. Gorontalo Utara

Kab. Gorontalo

1

Tipe Kriteria

Kota Gorontalo

No

Keterangan: Kriteria Tinggi/Tingkat Ketersediaan Tinggi Sedang/Tingkat Ketersediaan Sedang Rendah/Tingkat Ketersediaan Rendah Tidak Ada/Tidak Tersedia

Bobot 4 3 2 1


19

2.2.2. Rapat Pemantauan di Provinsi Kalimantan Barat Rapat Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada: Waktu : 16 Agustus 2016 Tempat : Aula Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Agenda : 1. Penjelasan tentang Proyek SREGIP 2. Pengembangan Keterkaitan Kota-Desa melalui Fasilitasi Pemasaran Lada di Kalimantan Barat Peserta : 1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, BAPPENAS 2. Kementerian Pertanian 3. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 4. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat 5. Dinas Perkebunan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 6. Tim SREGIP GIZ 7. Komunitas Lada Internasional 8. Kelompok Tani dari Kabupaten Bengkayang 9. Kelompok Tani dari Kabupaten Sambas 10. P.T. Aman Jaya 11. P.T. Supa A. Penjelasan tentang Proyek SREGIP Proyek Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme (SREGIP) merupakan proyek kelanjutan dari Proyek Regional Economic Development (RED) dengan durasi proyek 2,5 tahun dimulai sejak tahun 2015 dan akan berakhir pada bulan Juni 2017. Tujuan utama dari Proyek SREGIP adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, khususnya daerah pilot, melalui peningkatan nilai tambha, pemerataan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat dua outcomes utama yang diharapkan yaitu (1) meningkatnya iklim dunia usaha, dan (2) meningkatnya jumlah usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Proyek ini dilaksanakan melalui dua program yaitu (1) sustainable agribusiness, dan (2) sustainable tourism. Program sustainable agribusiness dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dengan fokus pada pengembangan komoditas lada dan karet. Sedangkan, program sustainable tourism dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan fokus pada pengembangan pariwisata, khusunya untuk pengembangan local supply chains, lingkungan bersih, dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa komponen proyek SREGIP yaitu (1) fasilitasi dan bantuan teknis dalam penyusunan kerangka kebijakan untuk peningkatan investasi daerah, (2) fasilitasi untuk UMKM dan koperasi di daerah percontohan, (3) kerjasama antardaerah dan kerjasama Laporan Pelaksanaan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016

20

antarstakeholder, (4) penerapan inovasi dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, (5) fasilitasi dalam penyusunan regulasi yang mendukung penguatan iklim dunia usaha, baik di pusat, maupun daerah, dan (6) dukungan untuk pengembangan lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Komponen-komponen proyek tersebut sesuai dengan beberapa strategi RPJMN 2015-2019 dalam upaya pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong pengembangan pusat pertumbuhan dan keterkaitan kota-desa, yaitu (1) pengembangan kerjasama antardesa, antardaerah, Badan Usaha Milik Antar Desa, dan kerjasama pemerintah-swasta, (2) pengembangan lembaga keuangan mikro di daerah, (3) penerapakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi, dan (4) penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, termasuk peningkatan iklim investasi. Di tingkat nasional, proyek SREGIP bekerjasama dengan Bappenas. Selain itu, pada implementasinya, proyek ini juga melibatkan kementerian/lembaga lain, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan lain-lain. Sedangkan, di tingkat daerah, beberapa pihak yang aktif terlibat antara lain Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, SKPD terkait, Balai Latihan Kerja (BLK), Universitas, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha, dan lain-lain. B. Pengembangan Keterkaitan Kota-Desa melalui Fasilitasi Pemasaran Lada di Kalimantan Barat Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 untuk meningkatkan keterkaitan kota dan desa, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan Tim dari Proyek SREGIP GIZ melakukan workshop untuk menjembatani sektor publik dan swasta dalam rantai nilai lada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan kelompok tani lada dengan potensi mitra sektor swasta. Selain itu, tujuan lain dari workshop fasilitasi pemasaran lada ini adalah penyemapian beberapa informasi pasar dan situasi terkini pasar lada di pasar internasional. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Perkebunan Kalimantan Barat, Agatho Adan, S.Sos., Msi, yang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas fasilitasi dan mengingatkan para petani tentang fluktuasi harga lada dan kebutuhan untuk mempersiapkan konsekuensi apapun yang mungkin terjadi kedepannya. Adapun pembicara dalam workshop ini adalah perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Komunitas Lada Internasional, dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat. Acara ini membahas beberapa isu penting dan mendesak dalam rangka menjaga keberlanjutan rantai nilai lada di provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu tersebut diantaranya adalah (1) perlunya dukungan keberpihakan pemerintah dalam rangka menjaga rantai nilai komoditas lada, dan (2) perlunya dukungan pemerintah untuk meningkatkan promosi lada di pasar-pasar internasional.


21

3 PENUTUP 3.1. Kesimpulan Kesimpulan dari kegiatan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan dalam pengembangan keterkaitan kota-desa, khususnya di lokasi-lokasi prioritas. 2. Sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga donor internasional juga dibutuhkan untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa di pusat-pusat pertumbuhan. 3. Percepatan pengembangan keterkaitan kota-desa dapat dilakukan melalui identifikasi kebutuhan intervensi berdasarkan potensi unggulan daerah.

3.2. Rekomendasi Rekomendasi dari kegiatan Pemantauan Bersama Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah daerah pada lokasi prioritas pengembangan keterkaitan kota-desa. 2. Perlunya penyusunan daftar kebutuhan intervensi untuk setiap lokasi prioritas pengembangan keterkaitan kota-desa sebagai acuan bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan masing-masing stakeholder.


22

LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN BERSAMA TIM KOORDINASI KETERKAITAN KOTA-DESA TAHUN 2016

Recommend Documents