KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/633/2016 TENTANG TIM KOORDINASI PENGUATAN DAN PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pemantapan kinerja surveilans kesehatan sebagai upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta faktor risikonya, perlu memperkuat sumber daya manusia epidemiolog
kesehatan
yang
berorientasi
pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan di lapangan; b.
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan
tata
kerja
Kementerian
Kesehatan
perlu
menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/0740/08 tentang Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
-22.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 6.
Keputusan
Menteri
1479/Menkes/SK/X/2003
Kesehatan tentang
Nomor Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; 7.
Peraturan
Menteri
949/Menkes/SK/VIII/2004
Kesehatan tentang
Nomor Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB); 8.
Peraturan
Menteri
1501/Menkes/Per/X/2010
Kesehatan tentang
Jenis
Nomor Penyakit
Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
-310. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN
MENTERI
KESEHATAN
TENTANG
TIM
KOORDINASI PENGUATAN DAN PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN. KESATU
: Susunan
keanggotaan
Tim
Koordinasi
Penguatan
dan
Penerapan Epidemiologi Lapangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA
: Tim
Koordinasi
Lapangan
Penguatan
sebagaimana
dan
Penerapan
dimaksud
pada
Epidemiologi
Diktum
Kesatu
bertugas: 1.
mengkaji Field Epidemiology Training Program (FETP) sebagai salah satu metode pendidikan profesi epidemiolog kesehatan;
2.
mengkaji kebutuhan tenaga epidemiolog kesehatan, baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun dalam praktik mandiri
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; 3.
menyiapkan bahan kajian dalam rangka penyusunan standar kesehatan
nasional sesuai
pendidikan dengan
perundang-undangan; dan
tenaga ketentuan
epidemiolog peraturan
-44.
melakukan kerja sama, komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penguatan dan penerapan epidemiologi lapangan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan dan
Penerapan
Epidemiologi
Lapangan
didukung
oleh
Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. KEEMPAT
: Tim
Koordinasi
Penguatan
dan
Penerapan
Epidemiologi
Lapangan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. KELIMA
: Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM
: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/0740/08 tentang Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
-5LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/633/2016 TENTANG TIM
KOORDINASI
PENGUATAN
DAN
PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGUATAN DAN PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN Penasihat
: Menteri Kesehatan
Tim Pengarah
: 1. 2.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
Penanggung Jawab : Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit Ketua I.
: Direktur Surveilans Karantina Kesehatan
Bidang Kajian FETP: Koordinator
: Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Anggota
: 1.
Kepala
Subdit
Penyakit
Infeksi
Emerging,
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 2.
Kepala
Subdit
Kekarantinaan
Kesehatan,
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
-63.
Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.
Kepala
Seksi
Kewaspadaan
Dini,
Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan 5.
Kepala Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah,
Direktorat
Surveilans
dan
Karantina
Kesehatan II.
Bidang Kajian Kebutuhan Tenaga Epidemiolog Kesehatan: Koordinator
: Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Anggota
: 1.
Kepala
Bagian
Kepegawaian
dan
Umum,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.
Kepala
Bagian
Pengadaan
Pegawai,
Biro
Kepegawaian 3.
Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
III.
Bidang
Kajian
Standar
Nasional
Pendidikan
Tenaga
Epidemiolog
Kesehatan: Koordinator
: Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Anggota
: 1.
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.
Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
-73.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
