EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (Aspek Pendanaan dan Koordinasi di Daerah) TAHUN ANGGARAN 2010 LAPORAN AKHIR DISIAPKAN OLEH TIM PEMANTAUAN :

EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (Aspek Pendanaan dan Koordinasi di Daerah) TAHUN ANGGARAN 2010

LAPORAN AKHIR

DISIAPKAN OLEH TIM PEMANTAUAN : PRASETIJONO WIDJOJO (Penanggung Jawab) ENDAH MURNININGTYAS (Ketua) VIVI YULASWATI (Anggota) HEDI M. IDRIS (Anggota) WORO S. SULISTYANINGRUM (Anggota) SAMY LEROY UGUY (Anggota) KARIM (Anggota) FISCA MISWARI AULIA (Anggota)

DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH DESEMBER 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri (Aspek Pendanaan dan Koordinasi di Daerah) dapat diselesaikan.

Laporan ini diselesaikan dengan dukungan

berbagai pihak dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, dan Tim Konsultan Manajemen Pusat PNPM Mandiri serta semua pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dalam rangka menilai perkembangan pendanaan PNPM Mandiri dan mengidentifikasi permasalahan terkait pendanaan PNPM Mandiri yang selama ini dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah, dan mendapatkan masukan dari para pelaku terkait dalam hal perbaikan mekanisme pendanaan PNPM Mandiri selanjutnya. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan dan permasalahan mekanisme koordinasi di daerah serta mencari upaya perbaikan mekanisme koordinasi di daerah yang paling tepat. Laporan ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangannya khususnya Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Laporan ini disusun sebagai “dokumen hidup” yang perlu senantiasa disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhir kata,

semoga Laporan Evaluasi ini akan dapat dimanfaatkan dan banyak memberikan manfaat bagi semua fihak dalam rangka mengembangkan Kebijakan PNPM Mandiri ke depan. Jakarta, Desember 2010

Tim Penyusun

Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................. Daftar Isi ......................................................................................................................... Daftar Tabel ...................................................................................................................

i ii iii

I.

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Latar belakang ...................................................................................... Tujuan ..................................................................................................... Ruang Lingkup ..................................................................................... Keluaran ................................................................................................. Metodologi .............................................................................................

1 5 5 6 6

PENDANAAN PROGRAM-PROGRAM PNPM MANDIRI .................

9

2.1. Perkembangan lokasi dan alokasi PNPM Mandiri..................... 2.2. Kombinasi Sumber Pendanaan .......................................................

9 13

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN .........

21

3.1. Perkembangan Peraturan terkait Pendanaan PNPM Mandiri 3.2. Mekanisme Pendanaan Masing-masing Program .................... 3.3. Permasalahan Pendanaan PNPM Mandiri ...................................

21 29 33

PEMIKIRAN PENDANAAN PNPM MANDIRI KE DEPAN ...............

41

4.1. Optimalisasi Pendanaan Dalam Negeri......................................... 4.2. PNPM Mandiri melalui Dana Perimbangan ................................. 4.3. Sumber Pendanaan Lainnya.............................................................

42 45 48

PENUTUP ................................................................................................

53

5.1. Kesimpulan............................................................................................ 5.2. Saran ........................................................................................................

53 54

LAMPIRAN .........................................................................................................

55

II.

III.

IV.

V.


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Perkembangan Anggaran dan Lokasi Kecamatan PNPM Mandiri 2007-2010 ................................................................

10

Tabel 2.

Komposisi Pendanaan APBN untuk PNPM Mandiri (%) .........

14

Tabel 3.

Rekapitulasi Ancar-Ancar Lokasi dan Alokasi serta Respon Daerah PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2010 ..............................

17

Tabel 4.

Rekapitulasi DDUB PNPM Perkotaan 2010 .................................

18

Tabel 5.

Kontribusi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program ........

20

Tabel 6.

Mekanisme Pendanaan Masing-masing Program .....................

32

Tabel 7.

Perbandingan Biaya-biaya Pinjaman ............................................

48


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah

salah satu program penanggulangan kemiskinan andalan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Perubahan paradigma sejalan dengan desentralisasi menjadi basis dari pelaksanaan program ini bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya cenderung bersifat sektoral dan project oriented bergeser pada pendekatan komprehensif yang dilakukan secara lintas sektor, melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, LSM, akademisi, pengusaha, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat. Semakin luasnya cakupan program dan wilayah PNPM Mandiri membutuhkan pendanaan yang cukup besar pula. Sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, perlu dikaji berbagai tantangan dan peluang terkait pendanaan PNPM Mandiri dan koordinasinya di daerah. PNPM Mandiri adalah program yang difokuskan pada upaya membangun kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam skala komunitas untuk bersamasama memahami penyebab kemiskinan, mencari alternatif solusi dengan skala prioritas, dan melaksanakan kegiatan yang secara nyata berpengaruh besar terhadap peningkatan kesempatan kepada kelompok miskin untuk dapat meningkat kesejahteraannya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, semua pihak diharapkan dapat belajar, saling menyadari, saling mendukung dan bersama-sama dapat memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kepedulian semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.


1

Dalam perjalanannya, pencanangan PNPM Mandiri pada tahun 2007 hingga tahun 2009 saat PNPM Mandiri mencakup seluruh kecamatan merupakan masa sinkronisasi dan harmonisasi berbagai program yang berbasis pemberdayaan

masyarakat.

Selama

tiga

tahun

tersebut,

mekanisme

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi adalah inti dari proses pembelajaran melalui PNPM Mandiri. Melalui proses pembangunan partisipatif tersebut, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, ditumbuhkembangkan hingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek dari program-program pemerintah, melainkan sebagai subyek, atau terlibat langsung dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraannya.

Dengan tercakupnya seluruh kecamatan di

Indonesia sebanyak 6.408 kecamatan pada tahun 2009 maka peran PNPM Mandiri dalam pengurangan kemiskinan menjadi sangat penting. PNPM Mandiri juga merintis harmonisasi dan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di berbagai Kementrian/Lembaga. Hingga saat ini, dalam payung PNPM Mandiri telah bergabung programprogram sebagai berikut: PNPM Perdesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PNPM IP), dan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) yang merupakan PMPM mandiri Inti. Selain kelima program inti tersebut, terdapat PNPM penguatan, seperti PNPM Generasi (terkait pendidikan dan kesehatan) dan Green PNPM (PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan) yang dilaksanakan di lokasi PNPM Perdesaan; Sanimas, Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET), dan Neigborhood Development/ND yang dilaksanakan di lokasi PNPM Perkotaan, serta PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), PNPM-PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan),

dan

PNPM

Pariwisata

yang

dilaksanakan

oleh

Kementrian/Lembaga teknis terkait lainnya. Dengan semakin luasnya cakupan lokasi dari PNPM Mandiri, alokasi anggaran yang dibutuhkan semakin besar dan membutuhkan koordinasi yang Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri

2

semakin kuat dengan daerah. Komponen anggaran PNPM Mandiri pada umumnya terdiri dari komponen terbesar yaitu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), bantuan teknis (technical assistance/TA), dan anggaran operasional satuan kerja (satker) pelaksana PNPM Mandiri baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sedangkan sumber pendanaan PNPM Mandiri adalah berasal dari rupiah murni, pinjaman dan hibah, serta kontribusi daerah yang semuanya tercatat dalam APBN dan APBD. Dalam

perkembangan

pelaksanaannya,

dan

sejalan

dengan

perkembangan kebijakan lainnya, PNPM Mandiri yang merupakan proyek pusat menghadapi banyak tantangan khususnya dalam pendanaan dan koordinasi di daerah.

Sebagai contoh, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.

156/2009 tentang tidak diperbolehkannya APBD membiayai atau memberkan kontribusi untuk program-progam Dekonsenstrasi dan Tugas Pembantuan, mengingat beban yang ditanggung pemerintah daerah untuk keperluan tersebut semakin besar, telah berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakannya anggarannya untuk mendukung PNPM Mandiri. Dengan terbitnya PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan PMK 61/2010 tentang Kemampuan Fiskal dan Indeks Kemiskinan Daerah telah membantu menyelesaikan sebagian permasalahan ini.

Namun dalam

prakteknya, masih cukup banyak kabupaten/kota yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya karena ketentuan penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama dipandang masih cukup besar dibanding kemampuan fiskal daerah. Sejalan dengan maraknya pemekaran wilayah, termasuk kecamatan dan desa, yang terus berlangsung hingga kini juga menyebabkan kebutuhan anggaran PNPM Mandiri setiap tahunnya meningkat. Sejalan dengan tuntutan untuk memperbesar BLM terutama ke kecamatan miskin, maka pemekaran wilayah, yang sering menambah jumlah kecamatan miskin, menyebabkan anggaran yang diperlukan semakin besar. Mengingat sumber pendanaan PNPM


3

Mandiri selama ini dari pinjaman cukup besar, maka tuntutan akan kapasitas manajemen dan akuntabilitas juga semakin besar. Selain berbagai sumber pendanaan di atas, Pemerintah juga telah mengupayakan optimalisasi hibah dari berbagai negara donor dan lembaga internasional. Untuk mendukung PNPM Mandiri, Pemerintah bersama Bank Dunia yang bertindak sebagai administrator, sejak tahun 2008 telah membentuk Badan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri atau sering disebut sebagai PNPM Support Facility (PSF). Beberapa donor yang bergabung dalam PSF antara lain adalah Bank Dunia, Pemerintah Belanda, AUSAID, USAID, DFID, DANIDA, dan EU.

PSF saat ini

diketuai oleh Deputi Kemiskinan,

Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas bersama Country Director Bank Dunia. Dengan hibah ini, berbagai kegiatan pendukung PNPM Mandiri, seperti antara lain supervisi, monitoring dan evaluasi, berbagai kegiatan pilot, strategi, komunikasi, dan sebagainya. Di samping itu, dengan menganut prinsip dasar yang salah satunya adalah kolaborasi, PNPM Mandiri juga memberikan ruang bagi pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PNPM Mandiri. Yayasan Sampurna misalnya,

telah

mendukung beberapa Badan

Keswadayaan

Masyarakat (BKM) PNPM Perkotaan di Bogor untuk penyediaan fasilitas dan kurikulum pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan, masyarakat juga berpartisipasi melalui swadaya, baik dalam bentuk dana tunai, hibah tanah maupun aset berharga lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama di masyarakat. Terlepas dari telah banyaknya sumber pendanaan dan semakin lengkapnya berbagai peraturan terkait PNPM Mandiri, namun masih banyak permasalahan sehingga berbagai peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu, telah berkembang wacana untuk mengalihkan BLM PNPM Mandiri ke daerah melalui DAK atau Transfer Dana Penyesuaian. Keterlibatan pemerintah daerah melalui berbagai program kemiskinan sejenis juga perlu dipertimbangkan pola sinerginya agar semuanya meunju pada


4

efektivitas terhadap pengurangan kemiskinan. Sehubungan dengan berbagai perkembangan kebijakan di atas beserta permasalahannya saat ini, kajian ini bermaksud mengevaluasi aspek pendanaan PNPM Mandiri serta koordinasinya di daerah.

1.2

TUJUAN Tujuan dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri ini adalah

untuk

menilai

perkembangan

pendanaan

PNPM

Mandiri

sejauh

ini,

mengidentifikasi permasalahan terkait pendanaan PNPM Mandiri yang selama ini dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah, dan mendapatkan masukan dari para pelaku terkait dalam hal perbaikan mekanisme pendanaan PNPM Mandiri selanjutnya. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan dan permasalahan mekanisme koordinasi di daerah serta mencari upaya perbaikan mekanisme koordinasi di daerah yang paling tepat.

1.3.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri ini adalah:

a.

Menilai perkembangan pendanaan PNPN Mandiri dan mekanisme koordinasinya hingga sekarang;

b.

Identifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pendanaan PNPM Mandiri dan koordinasinya di daerah;

c.

Identifikasi masukan dari para pelaku terkait untuk perbaikan pendanaan PNPM Mandiri dan mekanisme koordinasinya di daerah.


5

1.4.

KELUARAN (OUTPUT) Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PNPM

Mandiri ini adalah sebagai berikut: a.

Teridentifikasinya perkembangan pendanaan PNPM Mandiri, baik sumber maupun pemanfaatannya secara umum;

b.

Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hokum pendanaan PNM Mandiri dan mekanisme koordinasi di daerah

c.

Teridentifikasinya alternatif-alternatif mekanisme pendanaan PNPM Mandiri dan mekanisme koordinasinya di daerah yang lebih efektif dan efisien;

d.

Rekomendasi terhadap perbaikan dasar hokum mekanisme pendanaan PNPM Mandiri dan koordinasinya di daerah.

1.5.

METODOLOGI Sebagai dasar analisis, evaluasi ini menggunakan deskriptif analisis

untuk membahas berbagai aspek pendanaan PNPM Mandiri.

Beberapa

instrumen metodologi yang digunakan adalah penelaahan berbagai data sekunder, kunjungan lapangan, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion). Hasil temuan evaluasi dikonfirmasikan dengan beberapa responden terkait dalam kegiatan konsinyering. Rincian kegiatan selama evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: a.

Penelaahan Data Sekunder Kajian data sekunder dilakukan dengan mereview berbagai peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme pendanaan dan mekanisme koordinasi PNPM Mandiri di daerah, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, nota kesepahaman dengan lembaga


6

donor maupun peraturan-peraturan lain di sektor yang terkait dengan mekanisme di atas. Review juga dilakukan pada pedoman umum, dan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, dan berbagai peraturan daerah/keputusan kepala daerah terkait susunan tim koordinasi PNPM mandiri di daerah. b.

Kunjungan Lapangan dan Observasi Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka mendapatkan data dan

informasi

langsung terkait

permasalahan

mekanisme

pendanaan

dan

koordianasi di daerah, upaya-upaya yang telah dilakukan, dan hal-hal lain yang memerlukan

intervensi

dari

pemerintah

pusat.

Kunjungan

lapangan

dilaksanakan di 9 (Sembilan) Kabupaten di (Lima) Provinsi, antara lain: Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dan lima Kab/Kota. Di Provinsi Jawa Barat diantaranya, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur. c.

Wawancara Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak pelaksana baik di tingkat

pusat dan daerah. Terkait dengan mekanisme koordinasi di daerah, wawancara dilakukan kepada ketua dan tim koordinasi PNPM Mandiri di daerah, baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota terkait. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam dari pihak-pihak pelaksana di daerah. d.

Focused Group Discussion (FGD) Penggalian data dan informasi dengan Focused Group Discussion (FGD)

mengikuti kunjungan lapangan dan observasi juga dilakukan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi sampel, melibatkan para pelaku kunci pelaksana program untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang secara langsung diantaranya: DPRD, TKPK Kab/Kota, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kababupaten, Dinas Pekerjaan Umum,


7

Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan dan Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan. e.

Konsinyering Konsinyering dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat untuk mendiskusikan

progres pelaksanaan evaluasi, pembahasan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan, dan penyusunan draft serta outline laporan kegiatan.


8

BAB II PENDANAAN PNPM MANDIRI

Untuk menggambarkan perkembangan pendanaan PNPM Mandiri, dalam bagian ini dibahas mengenai: (i) perkembangan lokasi dan alokasi pendanaan; dan (ii) sumber dan mekanisme masing-masing pendanaan program-program PNPM Mandiri.

2.1.

PERKEMBANGAN LOKASI DAN ALOKASI PENDANAAN PNPM MANDIRI PNPM Mandiri secara bertahap telah mencakup/menjangkau

seluruh kecamatan pada tahun 2009. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa pada tahun 2009 PNPM Mandiri sudah harus menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia.

Sehubungan dengan itu,

jangkauan layanan PNPM Mandiri secara bertahap sejak tahun 2007 terus meningkat, yaitu dari sejumlah 2.831 kecamatan pada tahun 2007, menjadi sebanyak 6.408 kecamatan pada tahun 2009. Peningkatan jumlah kecamatan yang dijangkau ini sebagai konsekuensi dari arahan tersebut, namun demikian faktor pemekaran daerah juga menjadi unsur penting peningkatan jangkauan kecamatan tersebut.

Jumlah kecamatan secara nasional pada tahun 2007

sebanyak sekitar 5.700 kecamatan, namun dalam perkembangannya pada tahun 2009 telah mencapai 6.408 kecamatan, termasuk kecamatan yang dimekarkan (Tabel 1).


9

Tabel 1 Perkembangan Anggaran dan Lokasi Kecamatan PNPM Mandiri Tahun 2007-2010 2007

2008

2009

2010

Program

Total (miliar)

Kec

Alokasi/ Kec

Total (miliar)

Kec

Alokasi/ Kec

Total (miliar)

Kec

Alokasi/ Kec

Total (miliar)

Kec

Alokasi/ Kec

PNPM Perdesaan

1.841

1.993

1,2

4.284,1

2.834

1,8

6.987,1

4.371

1,6

9.629

4.805

2,2

PNPM Perkotaan

1.994

838

2,5

1.414,8

955

1,5

1.737,0

1.145

1,5

1.509,5

885

1,7

PPIP

-

-

550.0

792

1,1

950

479

400

215

2,8

1,9 RIS

-

-

-

-

PISEW

-

-

52.5

persiapan

P2DTK

-

-

387.0

186

TOTAL

3.835

2.831

6.688,4

4.767


1,85

2,3 485.3

237

2,0

419.5

237

2,1

2,4

195,9

186

1,0

57.0

186

0,3

1,7

10.355,3

6.408

12.015

6.328

1,9

0

Dalam Tabel 1 nampak bahwa, sejalan dengan arahan untuk mencakup seluruh kecamatan pada tahun 2009, maka jumlah kecamatan pada tahun 2010 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 menjadi sebanyak 6.321 kecamatan. Penurunan jumlah kecamatan penerima BLM PNPM Mandiri sebanyak 87 kecamatan tersebut berasal dari akumulasi (total) dari kenaikan jumlah kecamatan dan penurunan jumlah kecamatan dari seluruh program, dengan penjelasan rinci: a.

Kenaikan jumlah kecamatan cakupan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010 adalah sebagai akibat dari pemekaran kecamatan dan juga perluasan cakupan wilayah program yang pada. T.A. 2009 masih menjadi wilayah PPIP. Jumlah lokasi PPIP yang selanjutnya dikelola oleh PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010 berjumlah 263 kecamatan;

b.

Penurunan jumlah kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu strategi dalam menjamin keberlanjutan program. Sebanyak 260 kecamatan pada T.A. 2010 tidak lagi menerima BLM reguler dari PNPM Mandiri Perkotaan karena telah menerima 3 (tiga) kali BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai gantinya, kelurahan-kelurahan ini diarahkan untuk mendapatkan ND, Sanimas, atau PAKET, atau program-program sektoral lainnya;

c.

Sedangkan jumlah lokasi dari ketiga program PNPM Mandiri di tahun 2010 yang lain tetap sama dengan tahun sebelumnya: RIS-PNPM dengan cakupan 215 kecamatan, PISEW dengan cakupan 237 kecamatan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus dengan cakupan 186 kecamatan. Nilai BLM/kecamatan.

Dari sisi pendanaan, peningkatan jumlah

kecamatan juga dikkuti oleh meningkatnya jumlah pendanaan PNPM dari sebesar Rp. 3,8 triliun pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp. 12 triliun pada tahun 2010. Peningkatan jumlah dana PNPM Mandiri ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah dana BLM hingga sebesar Rp. 3 miliar untuk setiap kecamatan miskin. Apabila seluruh kecamatan menggunakan besaran ini, maka


0

perkiraan kebutuhan dana PNPM Mandiri akan mendekati Rp. 20 triliun, suatu jumlah yang cukup besar. Meskipun demikian, alokasi BLM ini tidak ditentukan secara merata mengingat: (i)

Setiap kecamatan memiliki kepadatan jumlah penduduk dan penduduk miskin yang berbeda.

Untuk itu, kriteria alokasi BLM PNPM

menggunakan kriteria jumlah penduduk dan penduduk miskin untuk setiap kecamatan.

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk

tinggi dan kepadatan penduduk miskin yang tinggi akan mendapatkan nilai BLM lebih besar; (ii)

pemberian dana BLM secara merata berarti mengabaikan kemampuan pengelolaan masyarakat yang masih sangat beragam. Dengan kapasitas pengelolaan yang tidak sepadan, maka penyediaan BLM terlalu besar akan menimbulkan moral hazard atau hal-hal lain yang tidak diinginkan

(iii) dana BLM PNPM Mandiri bukan merupakan satu-satunya dana pembangunan yang sampai ke tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan, meskipun dana ini merupakan satu-satunya dana yang dapat dikontrol masyarakat; (iv) PNPM Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang berarti merupakan pembangunan modal sosial dan bukan hanya penyaluran BLM. BLM lebih berfungsi sebagai stimulant kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Unsur penyaluran BLM yang terlalu menonjol dapat meninggalkan esensi pemberdayaan yang tertutupi oleh “pembagian” BLM, sehingga tujuan pokok program pemberdayaan nasional menjadi terabaikan. Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan adanya pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan yang seringkali sulit diketahui informasinya pada

waktu

perencanaan

anggaran,

maka

secara

rata-rata

alokasi

BLM/kecamatan setiap tahunnya masih berkisar sekitar +/- Rp. 1,7 miliar/kecamatan (Tabel 1).


1

2.2.

KOMBINASI SUMBER PENDANAAN Dengan pendanaan dan cakupan geografis yang cukup besar, maka

pihak-pihak yang terlibat dalam PNPM Mandiri juga banyak. Dari sisi sumber pendanaan, PNPM Mandiri dibiayai melalui APBN, baik yang bersumber dari rupiah murni hasil penerimaan dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri. Selain itu, sebagian pendanaan PNPM Mandiri juga berasal dari APBD, yang disebut dengan Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUB) dan kontribusi masyarakat yang umumnya bersifat inkind.

2.2.1. Sumber Pendanaan Luar Negeri Cikal bakal PNPM Mandiri adalah Kecamatan Development Project (KDP) dan Urban Poverty Project (UPP) – keduanya merupakan program yang didukung oleh Bank Dunia – sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Dalam perkembangannya, dengan beberapa penyesuaian dan perbaikan, KDP dan UPP menjadi acuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang namanya kemudian berubah menjadi PNPM Mandiri. Pihak Bank Dunia sendiri secara konsisten terus mendukung pelaksanaan program ini hingga sekarang, baik dalam bentuk dana (berupa pinjaman dan hibah) serta tenaga ahli. Setelah dicanangkan menjadi program nasional, PNPM Mandiri diperluas pelaksanaannya, baik dari sisi cakupan lokasi maupun jumlah dana BLM. Untuk itu, maka kebutuhan pendanaan PNPM Mandiri mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dengan kemampuan pendanaan dalam negeri yang terbatas, maka pendanaan PNPM Mandiri sejauh ini masih dibantu bantuan pendanaan luar negeri, terutama yang berasal dari Bank Dunia, dalam porsi yang cukup besar. Selain karena kebutuhan yang sangat besar, bantuan pendanaan luar negeri untuk PNPM Mandiri juga disebabkan dua program utama dalam PNPM Mandiri yakni PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan pada awalnya didanai melalui pinjaman dari Bank Dunia.


2

Setelah Bank Dunia, dalam perkembangannya terdapat donor-donor lain yang turut berkontribusi dalam pendanaan PNPM Mandiri. Diantaranya adalah Asian Development Bank (ADB) melalui proyek RIS PNPM, Islamic Development Bank

(IDB)

yang

mendukung

pendanaan

PNPM

Mandiri

Perkotaan,

International Fund for Agriculture Development (IFAD) yang mendukung pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mendukung pendanaan PNPM Mandiri PISEW. Tabel 2 berikut

menggambarkan

perkembangan

komposisi

pendanaan

PNPM

Mandiri,bai kyang bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman luar negeri.

Tabel 2 Komposisi Pendanaan APBN untuk PNPM Mandiri (%) 2007 Program

2008

2009

2010

PHLN

Rp. Murni

PHLN

Rp. Murni

PHLN

Rp. Murni

PHLN

Rp. Murni

1.994,0

-

1.384,5

30,0

1.150,0

587,0

1. 069,24

551,40

1.841,0

-

2.150,1

2.134,0

3.000,0

3.987,1

1.558,20

8.065,80

PNPM P2DTK

-

-

348,0

39,0

-

-

52,00

66,70

PNPM RIS

-

-

-

550,0

500,0

-

-

-

PNPM PISEW

-

-

52,5

50,0

465,3

20,0

-

-

PNPM Perkotaan PNPM Perdesaan

Untuk memperlancar pelaksanaan PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang sering terhambat oleh proses persiapan pinjaman setiap tahunnya,

sejak tahun 2010

digunakan mekanisme refinancing modality.

Refinancing modality adalah sebuah mekanisme pendanaan program melalui rupiah murni sebagai dana talangan sebelum dana pinjaman dari Bank Dunia efektif. Dana talangan tersebut kemudian akan dimintakan penggantiannyake Bank Dunia segera setelah pinjaman efektif. Melalui mekanisme ini, pelaksanaan PNPM Mandiri dapat dilaksanakan lebih cepat tanpa harus menunggu pinjaman Bank Dunia efektif. Mekanisme ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan program, terutama untuk kegiatan di tingkat masyarakat. Untuk pendanaan PNPM Mandiri ke depan, apabila masih mengandalkan dana berbagai donor,


3

maka mekanisme refinancing modality seyogyanya dapat diterapkan kepada donor lainnya agar tidak ada perbedaan mekanisme dan prosedur di lapangan. Selain mengandalkan bantuan donor, sumber pendanaan yang bersumber dari rupiah murni juga diharapkan dapat diperbesar.

2.2.2. Sumber Pendanaan/Kontribusi Pemerintah Daerah Kontribusi Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program dilakukan melalui penyediaan DDUB. Jumlah dana pendamping pemda pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2,630 triliun. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yang besarnya Rp. 3,364 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh ketentuan share APBD dalam penyediaan DDUB berubah. Apabila pada tahun 2009 dana pendamping daerah untuk DDUB dibedakan oleh minimal 20 persen untuk kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal rendah, dan 50 persen untuk kabupaten/kota berkapasitas fiskal menengah keatas; maka pada tahun 2010 porsi dana daerah diturunkan. Untuk daerah dengan kategori kapasitas fiskal rendah diminta untuk menyediakan DDUB sebesar 20 persen, dan bagi kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal menengah ke atas diminta menyediakan DDUB sebesar 40 persen.

Penurunan pangsa kontribusi Pemerintah Daerah ini

disebabkan oleh: (i)

Dalam perkembangan pelaksanaannya, cukup banyak daerah yang meminta keringanan DDUB karena sudah tidak memiliki anggaran “sisa” yang dapat disisihkan sebagai DDUB;

(ii)

Karena keterlambatan pemberitahuan alokasi, banyak daerah yang belum sempat menyediakannya di dalam DIPA daerah. Rencana revisi DIPA yang dijanjikan dalam perkembangannya juga sering tidak direalisasikan. Dari tahun-ke tahun, penyediaan DDUB belum pernah optimal

disediakan oleh seluruh pemda pelaksana program PNPM. Dari hasil laporan


4

tahunan PNPM Perkotaan pada tahun 2009, dijelaskan bahwa capaian kinerja pelaksanaan program untuk target dukungan pemda melalui DDUB belum tercapai.

Dari indikator hasil yang ditargetkan dengan minimum 80 persen,

dalam realisasinya hanya 79,4 persen Pemda yang mengeluarkan DDUB, dan itupun tidak mengalokasikan secara penuh. Dari jumlah tersebut, terdapat 122 Kota/Kab (45,7 persen) yang alokasinya masih kurang, dan 55 kota/kab tidak teralokasi. Namun apabila dianalisis lebih dalam, maka nilai DDUB yang sudah cair baru mencapai sebesar 57,8 persen atau sekitar Rp. 377,06 miliar dari nilai alokasi seharusnya sebesar 653,05 Miliar 1. Pada dasarnya realisasi penyediaan DDUB yang tidak optimal akan mempengaruhi pencapaian kinerja pelaksanaan program. Hal ini berpengaruh kepada proses pengerjaan kegiatan fisik di masyarakat, karena tahapan pencairan BLM sesuai petunjuk teknis operasional PNPM Perkotaan, tahap II (kedua) dialokasikan dari komponen DDUB (APBD). Apabila pencairan tahap II dari DDUB belum terlaksana maka pelaksanaan program terhadap dokumendokumen perencanaan yang sudah disepakati masyarakat sebagai hasil musyawarah bersama akan terbengkalai dan akibatnya akan menimbulkan kontraproduktif terhadap efektivitas pelaksanaan program. Sedikit berbeda dengan PNPM Mandiri Perdesaan, progres pencairan dana BLM dari komponen DDUB (APBD) relatif jauh lebih baik, yakni sebesar 98,89 persen atau sudah cair Rp.1,27 triliun dari yang teralokasikan Rp. 1,28 triliun2 pada tahun 2009. Sebagai gambaran penyediaan DDUB oleh Pemda untuk PNPM Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran 2010 dapat ditunjukkan di dalam Tabel 3 dan 4 berikut ini.

1 2

Laporan Tahunan PNPM Perkotaan Tahun 2009 Laporan Tahunan PNPM Perdesaan Tahun 2009


5

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROVINSI ACEH SUM UT SUM BAR RIAU JAM BI SUM SEL BENGKULU LAM PUNG BABEL KEPRI JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR M ALUKU M ALUT PAPUA PABAR JUM LAH

TABEL 3. REKAPITULAS I ANCAR-ANCAR LOKAS I DAN ALOKAS I S ERTA RES PON DAERAH PNPM MANDIRI PERDES AAN TAHUN ANGGARAN 2010 ALOKASI BLM 2010 RESPON DAERAH RESPON DAERAH (Dalam Jutaan Rupiah) ∑ Kab. (Dalam Jutaan Rup iah) ∑ Kab. Sudah Resp on TOTAL APBN APBD TOTAL APBN APBD ∑ Kab. ∑ Kab. Belum 576.250 414.150 162.100 517.706 414.150 103.556 18 8 10 639.250 493.300 145.950 635.000 508.000 127.000 26 5 16 5 255.750 197.650 58.100 255.750 197.650 58.100 12 8 4 115.750 73.050 42.700 113.750 71.450 42.300 10 4 5 1 114.000 88.950 25.050 114.000 88.950 25.050 9 7 2 254.750 198.400 56.350 239.250 186.000 53.250 11 5 5 1 116.250 82.200 34.050 118.500 88.900 29.600 9 6 1 2 305.750 244.600 61.150 302.600 241.720 60.880 12 3 5 4 16.500 9.900 6.600 16.500 9.900 6.600 3 1 2 47.250 31.850 15.400 48.040 32.380 15.660 5 4 1 828.750 663.000 165.750 784.250 628.300 155.950 17 7 6 4 942.750 754.200 188.550 947.925 758.340 189.585 29 10 16 3 70.500 56.400 14.100 70.500 56.400 14.100 4 4 990.500 792.400 198.100 1.036.750 829.400 207.350 29 17 8 4 250.000 200.000 50.000 250.000 200.000 50.000 5 5 73.000 57.800 15.200 79.675 60.950 18.725 8 1 5 2 178.250 141.100 37.150 178.250 141.100 37.150 8 6 2 601.000 472.250 128.750 605.750 482.950 122.800 20 7 10 3 234.750 175.850 58.900 234.437,5 181.800 52.637,5 12 6 3 3 133.500 88.550 44.950 133.500 88.550 44.950 13 8 3 2 155.500 119.000 36.500 137.250 104.950 32.300 10 8 2 202.000 121.200 80.800 187.600 112.825 74.775 10 6 1 3 178.000 131.850 46.150 173.000 138.400 34.600 11 6 1 4 195.750 149.550 46.200 203.500 158.600 44.900 10 4 4 2 492.500 386.250 106.250 537.750 424.950 112.800 20 10 5 5 377.500 282.800 94.700 377.500 286.850 90.650 10 8 2 120.750 81.050 39.700 115.990 81.050 34.940 5 2 2 1 115.500 87.350 28.150 115.500 91.400 24.100 5 3 1 1 113.000 72.250 40.750 125.750 89.500 36.250 8 2 3 3 109.250 75.650 33.600 109.250 78.650 30.600 7 6 1 643.750 442.050 201.700 643.750 442.050 201.700 28 27 1 237.750 142.650 95.100 237.750 142.650 95.100 10 10 9.685.750 7.327.250 2.358.500 9.646.723,5 7.418.765 2.227.958,5 394 202 125 67

Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri TA 2010

6

Tabel 4. Rekapitulasi DDUB PNPM Perkotaan 2010 KOMITM EN & TERSEDIA DANA NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI

NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAM BI KEPULAUAN RIAU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAM PUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIM UR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIM UR KALIM ANTAN BARAT KALIM ANTAN TENGAH KALIM ANTAN SELATAN KALIM ATAN TIM UR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT M ALUKU M ALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA 33

KOTA/ KAB

12 14 11 5 2 4 7 5 3 4 6 7 26 30 4 25 5 6 9 4 2 9 10 7 2 3 4 11 2 3 2 2 1 247


ADA ADA ADA DAN TAPI SURAT CUKUP KURANG (NAWAR) 11 1 0 9 1 0 10 0 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 20 0 0 29 0 1 2 0 1 20 2 1 5 0 0 4 0 2 8 0 0 2 2 0 2 0 0 8 1 0 8 0 0 5 0 0 2 0 0 2 1 0 3 1 0 8 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 186 15 11

PAGU DDUPB BELUM (X Rp. 1.000) ADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35

13,660,000 20,020,000 12,310,000 4,790,000 4,000,000 4,230,000 11,520,000 4,220,000 3,470,000 5,510,000 6,420,000 9,140,000 42,080,000 38,520,000 5,030,000 27,560,000 2,810,000 4,930,000 3,820,000 1,950,000 1,740,000 3,450,000 7,220,000 5,120,000 1,010,000 1,010,000 2,890,000 8,390,000 660,000 2,500,000 2,540,000 1,810,000 3,040,000 267,370,000

KESEDIAAN

DDUB 14,318,000 17,100,000 13,196,900 4,210,000 6,545,000 11,520,000 2,360,000 1,110,000 10,872,500 9,976,000 60,323,800 50,930,300 3,402,000 34,613,000 2,810,000 3,900,000 3,598,000 1,858,000 1,740,000 7,115,700 5,144,000 3,440,000 7,110,000 2,285,000 4,441,000 6,658,500 430,000 2,634,000 1,750,000 700,000 3,000,000

BOP 797,000 1,282,840 62,500 55,500 150,000 1,310,000 417,500 280,683 607,550 180,000 120,000 112,205 100,000 1,215,475 167,800 305,000 300,475 188,650 475,000 75,000 50,000 200,000

KEKURANG KESEDIAAN KEKURANG AN 2008 + (BLM + BOP) AN 2010 (X 2009 (X Rp. (X Rp. 1.000) Rp. 1,000) 1,000) 15,115,000 18,382,840 13,259,400 4,210,000 6,545,000 11,520,000 2,360,000 1,110,000 11,022,500 9,976,000 61,633,800 51,347,800 3,682,683 35,220,550 2,871,610 4,080,000 3,718,000 1,970,205 1,840,000 8,331,175 5,144,000 3,607,800 7,415,000 2,285,000 4,441,000 6,958,975 618,650 3,109,000 1,825,000 750,000 3,200,000 307,550,988

23,798,400 31,070,000 14,524,925 2,750,000 3,972,500 10,835,000 38,524,000 11,765,000 5,633,000 12,347,500 53,200,000 17,635,000 125,790,000 61,815,300 18,815,000 73,905,800 12,515,000 20,000 5,500,000 1,050,000 15,965,000 6,277,327 26,915,000 7,475,000 5,613,000 5,350,000 27,268,429 7,530,000 14,035,000 2,320,000 2,975,000 647,190,181

23,140,400 33,990,000 13,638,025 3,330,000 7,972,500 8,520,000 38,524,000 13,625,000 7,993,000 6,985,000 59,620,000 16,799,000 107,546,200 49,405,000 20,443,000 66,852,800 13,545,000 242,000 5,592,000 1,050,000 12,299,300 8,353,327 28,595,000 1,375,000 4,338,000 3,799,000 28,999,929 230,000 7,396,000 14,825,000 3,430,000 3,015,000 615,468,481

7

2.2.3. Kontribusi Masyarakat Berdasarkan data Simpadu PNPM Mandiri, secara akumulatif kontribusi masyarakat

terhadap

pelaksanaan

ditunjukkan pada tabel 5.

program

sangat

signifikan

seperti

Meskipun secara besaran jumlah kontribusi

masyarakat kecil, namun indikasi tersebut menunjukkan bahwa komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program begitu nyata. Hal lain misalkan yang terjadi pada PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 yang mampu menggerakkan 19 juta orang untuk berpartisipasi dan terlibat dalam keseluruhan proses yang dijalankan. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta orang lebih adalah merupakan kategori masyarakat miskin atau sekitar 53%, dan hampir sekitar 9,3 juta orang atau sekitar 49%, merupakan kelompok perempuan. Disamping itu, sebanyak 100.400 orang di perdesaan berhasil dipersiapkan

dan

difungsikan

sebagai

fasilitator

desa/KPMD

(Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk mendukung tugas-tugas Fasilitator Kecamatan di wilayah masing-masing. Potensi-potensi tersebut diatas adalah merupakan bagian Modal Sosial yang dimiliki dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat di tingkat perdesaan maupun kecamatan dalam rangka mengorganisasikan

kegiatan-kegiatan

di

wilayah

masing-masing

untuk

peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.


8

Tabel 5 Kontribusi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program

Provinsi

Realisasi Dana Pemerintah

Realisasi Dana Masyarakat

(Rp)

(Rp)

NAD

950,173,935,200

26,833,682,029

SUMATERA UTARA

953,697,691,159

48,313,222,061

SUMATERA BARAT

232,896,176,160

32,403,663,047

RIAU

214,848,904,230

5,570,904,700

JAMBI

272,564,219,390

6,811,301,277

SUMATERA SELATAN

514,108,896,435

14,294,034,927

BENGKULU

214,585,524,812

9,940,807,353

441,590,576,488.98

12,551,170,524

LAMPUNG BANGKA-BELITUNG

79,507,666,750

2,144,499,950

100,789,860,123

2,443,573,580

9,692,015,100

2,853,520,990

JAWA BARAT

1,298,019,436,629

284,667,455,871

JAWA TENGAH

1,003,467,666,600

310,014,720,815

KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA

YOGYAKARTA

236,516,013,850

47,121,021,077

2,309,934,076,775

161,443,976,242.50

BANTEN

586,110,876,615

25,401,769,238

BALI

209,823,469,560

27,556,893,677

NTB

322,710,988,410

27,190,324,604

NTT

409,867,139,239

34,124,794,022

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

417,556,637,170

20,631,150,254

253,593,983,648.22

10,209,722,142

337,495,900,099

20,666,798,845

KALIMANTAN TIMUR

191,189,757,044

18,130,149,444

SULAWESI UTARA

121,900,840,071

16,518,340,285

SULAWESI TENGAH

382,034,434,683

15,230,043,971

SULAWESI SELATAN

868,507,633,186

52,406,427,853.25

SULAWESI TENGGARA

447,865,642,807

27,179,268,060

KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

GORONTALO

133,305,542,075

9,004,510,038

SULAWESI BARAT

215,463,899,050

10,470,255,635

MALUKU

183,622,398,550

17,088,606,468

MALUKU UTARA

119,627,585,147

10,044,135,552.50

3,517,500,000

1,531,440,030

80,535,432,258 14,117,122,319,314. 20

2,024,417,570

PAPUA BARAT PAPUA TOTAL

1,312,816,602,132.25

Sumber : http: //simpadu- pnpm. bappenas.go.id


9

BAB III PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN

3.1.

PERKEMBANGAN

PERATURAN

TERKAIT

PENDANAAN

PNPM

MANDIRI Sebagai

tindak

lanjut

dari

upaya

percepatan

penanggulangan

kemiskinan, khususnya untuk kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa peraturan perundangan penting yang mendasari pelaksanaan program PNPM Mandiri khususnya terkait mekanisme koordinasi dan pendanaannya.

a.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Penjelasan dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terkait mekanisme koordinasi adalah mengenai perlunya komitmen masing-masing pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Mekanisme koordinasi terhadap program

penanggulangan kemiskinan untuk kelompok pemberdayaan masyarakat yang berjalan selama ini diharapkan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) : “Tim

Nasional

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan

merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan”. Sebagai

wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku

kepentingan, di dalam tim atau forum tersebut keanggotaannya tidak hanya berasal dari unsur pemerintah saja, melainkan juga berasal dari dunia usaha serta masyarakat luas guna mendukung kegiatan tersebut (pasal 1 ayat 2):


10

“Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi” Susunan

keanggotaan

multistakeholder

didalam

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan diharapkan juga tercermin sampai di tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. (1):Pasal

Seperti yang tertera di dalam pasal 15, 18 ayat (1) dan 19 ayat

15

“Dalam

upaya

meningkatkan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK”. Pasal 18 ayat (1) “KeanggotaanTKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan”. Pasal 19 ayat (1) “Keanggotaan

TKPK

Kabupaten

Kota

terdiri

dari

unsur

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan”. Arahan Perpres 15 tahun 2010 perihal pendanaan bagi kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan berlaku juga untuk kelompok program penanggulangan kemiskinan lainnya baik

berupa

bantuan

sosial

berbasis

keluarga

maupun

program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang tidak


11

rnengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang tercantum pada pasal 22 : “Pendanaan

bagi

pelaksanaan

program

penanggulangan

kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Tim

Nasional

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi,

dan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kab/Kota

dibebankan masing-masing kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab/Kota .

b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Sebagai amanat dari undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan, menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Pasal 1 ayat (10) “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.”


12

Ayat (11) “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya

kepada

yang

menugaskan”. Ayat (14) “Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah”. Ayat (15) “Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan”. Sebagai pelaksana tugas Dekonsentrasi, pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja PNPM Mandiri, berperan melaksanakan rekruitmen bersama-sama konsultan provinsi dan kabupaten/kota dan menandatangani kontrak kerja terhadap Fasilitator Kabupaten/Kota dan Fasilitator Kecamatan berdasarkan Standard Operating and Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Satker PNPM Mandiri Pusat. Selain itu pemerintah Provinsi juga wajib menganggarkan dana pembinaan minimal 1% dari pagu dana PNPM Mandiri dari Provinsi yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja masing-masing PNPM Mandiri bertindak sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan yang


13

bertanggungjawab untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK); berdasarkan aturan-aturan dan pedoman kerja serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh Satker masing-masing PNPM. Selain berpartisipasi menyediakan dana BLM, sesuai dengan kemampuan Kapasitas Fiskal masingmasing daerah yang disebut Dana Daerah untuk Urusan Bersama, Pemerintah Kabupaten juga wajib menyediakan Dana Pembinaan; minimal 5% dari jumlah BLM yang dialokasikan di masing-masing Kabupaten/Kota. Pasal 20: (1)

Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya

pelimpahan

wewenang

dari

Pemerintah

melalui

kementerian/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. (3)

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik.

Pasal 48 (1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana

tugas

pembantuan

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Pemerintah ini. Pasal 49 (2) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.


14

c.

PMK 168 Tahun 2009 Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2009, sebenarnya dibangun

atas dasar

semangat untuk menyelesaikan berbagai polemik yang muncul

selama ini, terkait pendanaan urusan bersama pusat dan daerah dalam hal program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebijakan sebelumnya yang mengatur pendanaan PNPM Mandiri melarang program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan di dampingi oleh APBD seperti yang tertera pada pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) PMK Nomor 156/PMK.07/2008 (1) Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan harus tertuang dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian/lembaga. (2)

Dalam

rangka

pendanaan

program

dan

kegiatan

yang

akan

didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/ lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD. (3)

Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang

disinergikan

dengan

program

dan

kegiatan

yang

akan

didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. Sehingga dengan berjalannya waktu pelaksanaan program PNPM Mandiri sejak diluncurkan oleh Presiden pada tahun 2007, mengalami beberapa hambatan dan kendala terkait sharing pendanaan oleh pemerintah daerah. Secara konseptual baik di pedoman umum PNPM Mandiri maupun di petunjuk teknis operasional masing-masing program dibawah PNPM, sumber pendanaan pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari :


15

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari pinjaman/hibah;

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiscal rendah;

c.

APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan menyesuaikan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

d.

Kontribusi

swasta

sebagai

perwujudan

tanggung

jawab

sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility); e.

Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya

masyarakat,

organisasi

kemasyarakatan,

dan

individu/kelompok peduli lainnya). Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya masyarakat tersebut merupakan kontribusi yang harus bersinergi dengan dana dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme program. Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di atas digunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu: a) Pengembangan Masyarakat; b) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); c) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal; dan d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Dengan demikian, keberadaan PMK 168/2009 selain untuk menjawab kebutuhan pendanaan untuk urusan bersama antara pusat dan daerah, PMK juga mengakomodir pelaksanaan kegiatan PNPM dimasa yang akan datang dimana Pemda dan masyarakat bertanggungjawab secara penuh terhadap pengelolaan dan keberhasilan PNPM Mandiri. Pasal 1 ayat (5) dan (6): “Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah,

yang

diselenggarakan


bersama

oleh

Pemerintah,

16

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota”. “Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan”. Hal ini juga sesuai dengan strategi operasional PNPM Mandiri, dimana tahapan pelaksanaan program setelah melewati tahapan pembelajaran dan kemandirian, diharapkan pemda dan masyarakat yang akan melaksanakan dan mengawal tahap keberlanjutan program. d.

PMK 61 TAHUN 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2009, merupakan

penjabaran teknis tentang indikator/parameter yang digunakan dalam melihat kemampuan fiskal suatu daerah.

Sebagai perangkat untuk melaksanakan

ketentuan dari peraturan sebelumnya yaitu PMK 168/2009, peraturan tersebut mengatur hal-hal yang bersifat teknis tentang, penghitungan kapasitas fiscal dan indeks fiscal dan kemiskinan daerah yang digunakan untuk menghitung penentuan DDUB dari BLM yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Karena berdasarkan arahan PMK 168/2009 tentang Rencana penyelenggara Urusan Bersama Pusat Dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan alokasi anggaran DUB disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis. Pasal 2: “Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011.”


17

3.2.

MEKANISME PENDANAAN MASING-MASING PROGRAM Berikut adalah mekanisme pendanaan masing-masing program PNPM Mandiri:

a.

PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan sejak awal dijalankan hingga saat ini mendapat

bantuan dari Bank Dunia dalam pelaksanaannya. Sejak tahun 2009, selain dari Bank Dunia, pelaksanaan PNPM Perkotaan juga didukung oleh Islamic Development Bank. Diversifikasi donor dimaksudkan, selain sebagai respon terhadap naiknya kebutuhan pendanaan PNPM, juga dimaksudkan untuk menghindari ketergantungan pendanaan dari hanya satu donor. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman dana dan penyediaan technical assistance melalui pinjaman pemerintah pusat. Selain itu, pendanaan PNPM Mandiri Perkotaan juga berasal dari pemerintah daerah melalui skema DDUB. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan juga sangat terbantu oleh kontribusi masyarakat, yang diberikan melalui uang, tenaga kerja dan barang (tanah, konsumsi untuk tenaga kerja, dan sebagainya).

b.

PNPM Mandiri Perdesaan Seperti halnya PNPM Perkotaan, sejak awal, PNPM Perdesaan atau yang

dulu bernama Kecamatan Development Program didanai melalui pinjaman Bank Dunia. Dalam proporsi yang tidak terlalu besar, pada tahun 2009 PNPM Perdesaan juga mendapat pinjaman dan hibah dana dari IFAD. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan juga dibantu oleh pemerintah daerah melalui skema DDUB dan swadaya masyarakat.


18

c.

PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Di wilayah perdesaan, sejalan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan, juga terdapat PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan atau dikenal juga sebagai Green PNPM yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah

Kanada

melalui

CIDA

dan

DANIDA.

Kemudian

dalam

perkembangannya, karena dianggap berhasil dan sejalan dengan isu mengenai lingkungan dan climate change, PNPM LMP memperoleh dukungan pendanaan dari beberapa donor melalui PNPM Support Facility (PSF). Selain itu, terdapat PNPM Generasi yang pendanaannya bersumber dari hibah AusAID yang disalurkan melalui PNPM Support Facility.

d.

PNPM P2DTK Sedangkan untuk PNPM P2DTK, pendanaannya berasal dari pinjaman

Bank Dunia melalui pemerintah pusat. Tidak seperti PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, PNPM P2DTK tidak mensyaratkan DDUB dalam pelaksanaannya. Hal ini didasari pertimbangan bahwa lokasi PNPM P2DTK adalah daerah tertinggal yang kapasitas fiskal pemerintah daerahnya masih sangat lemah.

e.

PNPM PISEW Untuk PNPM PISEW, pendanaannya dibantu melalui pinjaman luar

negeri dari JBIC. Sedangkan untuk kontribusi pemerintah daerah, berbeda dengan PNPM Perdesaan dan Perkotaan yang menggunakan mekanisme DDUB, PNPM PISEW mensyaratkan adanya activity sharing, yakni pemerintah daerah harus memiliki kegiatan yang mendukung pelaksanaan PNPM PISEW. Kegiatan pendukung tersebut dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan kegiatan PNPM PISEW.


19

f.

PNPM PPIP/RIS PNPM PNPM PPIP dan RIS memiki prosedur implementasi yang sama.

Perbedaan keduanya adalah sumber pendanaan, yakni PNPM PPIP berasal dari rupiah murni sedangkan RIS PNPM berasal dari pinjaman luar negeri, dalam hal ini dari Asian Development Bank (ADB). Sedangkan untuk pemerintah daerah, PPIP dan RIS PNPM hanya mensyarakatkan pendanaan untuk administrasi proyek.

g.

PNPM PUAP Pendanaan PNPM PUAP berasal dari dana rupiah murni yang

dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertanian setiap tahunnya.

h.

PNPM Kelautan dan Perikanan Seperti halnya PNPM PUAP, pendanaan PNPM Kelautan dan Perikanan

juga bersumber dari rupiah murni yang dialokasikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

i.

PNPM Pariwisata Sedangkan PNPM Pariwisata memperoleh pendanaan sama seperti

PNPM PUAP dan PNPM Kelautan dan Perikanan, yakni dari rupiah murni melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

j.

PNPM Generasi PNPM Generasi mendapatkan bantuan hibah dari Bank Dunia dan

AusAID dalam pelaksanaannya. Dalam perkembangannya, karena dinilai penting dan membawa dampak signifikan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, porsi rupiah murni dalam pembiayaannya semakin besar.


20

k.

PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Untuk PNPM LMP, pada awalnya mendapatkan bantuan dari CIDA,

Kanada. Sejalan dengan isu perubahan iklim yang makin mendapat sorotan, pelaksanaannya kemudian diperluas, baik dari sisi cakupan wilayah maupun dana. Beberapa donor kemudian memberikan bantuan pendanaan program ini seperti misalkan DANIDA, pemerintah Belanda, dan lain-lain melalui PNPM Support Facility (PSF).

Tabel 6 Mekanisme Pendanaan masing-masing Program Program

Sumber Pendanaan Pemda (DDUB) dan kontribusi masyarakat Pemda (DDUB) dan kontribusi masyarakat -

Mekanisme

BLM milik

Pinjaman Pusat dan setiap tahun

Masyarakat

Pinjaman Pusat dan setiap tahun

Masyarakat

Masyarakat

PNPM Perkotaan

RM, PLN (Bank Dunia, IDB)

PNPM Perdesaan

RM, PLN (Bank Dunia, IFAD)

PNPM P2DTK

RM, PLN (Bank Dunia)

PNPM RIS/PPIP PNPM PISEW

RM, PLN (ADB)

-

RM, PLN (JBIC)

Pinjaman Pusat, jangka waktu pinjaman 200…….. Pinjaman Pusat,. Setiap tahun Pinjaman Pusat dari tahun …. Dekon –TP

PUAP

RM

Pemda – sharing kegiatan -

Kelautan dan Perikanan Generasi

RM

-

Dekon

RM dan Hibah

-

Dekon-TP

RM

-

K/L Pusat

RM dan hibah

-

Dekon-TP

Pariwisata LMP


21

3.3.

PERMASALAHAN PENDANAAN PNPM MANDIRI Berdasarkan latar belakang, peraturan perundangan yang berlaku, dan

ketentuan yang diterapkan selama ini dalam pendanaan PNPM Mandiri sebagaimana

dijelaskan

dalam

bagian

terdahulu,

terdapat

sejumlah

permasalahan yang dikemukakan oleh para responden, baik di pusat maupun di daerah. Permasalahan utama terkait pendanaan dan koordinasinya di daerah antara lain adalah sebagai berikut: a.

Terkait Pendanaan Luar negeri

1)

Ketergantungan pada Pinjaman Dengan skala program yang sangat besar, PNPM Mandiri membutuhkan

dana yang sangat besar untuk pelaksanaannya. Hingga saat ini, PNPM Mandiri masih sangat mengandalkan pendanaan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Dengan masih dibutuhkannya PNPM Mandiri oleh masyarakat luas – meski perlu lebih diperjelas lagi bentuk dan mekanismenya di masa depan – maka pemerintah perlu segera memikirkan tentang pendanaan PNPM Mandiri di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dalam pendanaan PNPM Mandiri. Dalam perkembanganya, semakin banyak concern yang disampaikan oleh berbagai pihak seperti akademisi dan LSM tentang penggunaan pinjaman untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

2)

Time

lag

antara

Pemrosesan

Pinjaman

dan

Kebutuhan

Implementasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di masyarakat sering terhambat oleh karena berbagai masalah administrasi terkait pinjaman. Mengingat jumlahnya yang cukup besar, maka proses pinjaman PNPM Mandiri, khususnya untuk PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan diproses sejalan dengan perencanaan tahun anggaran berjalan.

Permasalahan terjadi apabila terdapat hambatan


22

pemrosesan pinjaman akibat kinerja program yang dianggap unsatisfactory sehingga penyelesaiannnya memakan waktu cukup lama. Proses perencanaan juga sering membutuhkan waktu cukup untuk memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria) dari pihak kementerian/lembaga pelaksana. Setelah suatu pinjaman selesai dinegosiasi, masih terdapat rangkaian persyaratan administrative, seperti antara lain pembukaan rekening khusus, penyusunan peraturan dirjen perbendaharaan untuk pencairan, pencantuman efektivitas pinjaman oleh Kementerian Hukum dan Ham, revisi DIPA bila diperlukan, dan sebagainya, yang biasanya memerlukan waktu setidaknya dua bulan.

Akibatnya, dana BLM baru bisa dicairkan jauh setelah proses

perencanaan di masyarakat selesai.

Kondisi ini tentu sangat mengganggu

kelancaran rekrutmen, pelatihan, dan mobilisasi pendamping serta sejumlah kegiatan perencanaan lainnya seperti pengadaan konsultan. Di tingkat masyarakat juga menimbulkan kegalauan karena dalam sosialisasi di awal perencanaan masyarakat telah diberi tahu akan hak dan kewajibannya dalam pemanfaatan BLM. Mengingat berbagai keterlambatan ini, dan juga kapasitas penyerapan di masyarakat yagn berbeda, maka sejak tahun 2008 anggaran PNPM Mandiri setiap tahunnyadapat diluncurkan hingga akhir bulan April tahun anggaran berikutnya. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, sejak tahun 2010, khusus untuk dana BLM yang berasal dari pinjaman Bank Dunia, pemerintah mengembangkan mekanisme refinancing modality, yaitu mekanisme dimana pemerintah menyediakan dana talangan untuk BLM yang dapat digunakan oleh masyarakat sejak awal tahun anggaran. Dengan mekanisme ini, dana BLM dapat dicairkan dan digunakan oleh masyarakat tanpa perlu menunggu pinjaman Bank Dunia efektif. Mekanisme ini sangat membantu percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sebagaimana ditunjukkan pada penyerapan anggaran di tahun 2010. Penggunaan mekanisme ini menuntut ketertiban dan kehati-hatian pihak implementing agency untuk mengadministrasikan semua dana talangan agar


23

dapat diklaim (eligible) kepada pihak Bank Dunia). Hal ini untuk mencegah beban keuangan negara mengingat skala pendanaan PNPM yang sangat besar. b.

Permasalahan Implementasi DDUB Kontribusi Pemda sangat penting untuk mendukung implementasi

program dan keberlanjutan PNPM Mandiri ke depan. Selain itu, kontribusi Pemda baik melalui DDUB maupun sharing kegiatan menunjukkan bahwa Pemda memberikan perhatian terhadap peningkatan peran masyarakat dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah.

Meskipun demikian, ada

beberapa faktor yang mengakibatkan kontribusi Pemda bervariasi antar daerah, yaitu: (i) Persepsi daerah sesuai PMK 168/2009 bahwa kegiatan Dekon dan TP tidak boleh meminta dana sharing APBD; (ii) Ketidaksepakatan dengan nilai indeks kapasitas fiskal daerah; 1)

Persepsi sesuai PMK 158/2008 Dasar mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri baik Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) maupun Dana Operasional Kegiatan (DOK) menggunakan PMK No. 158/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Seiring berjalannya waktu sesuai

dengan strategi PNPM yang mengharapkan kepemilikan Pemda kedepan lebih banyak dalam pelaksanaan PNPM daripada Pemerintah, mengalami hambatan (bertentangan) dengan mekanisme pendanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemda. Pemerintah dalam menyalurkan dana baik BLM maupun DOK mensyaratkan adanya dukungan pendanaan dari daerah. Sharing dana dari APBD dari pemerintah daerah selaku pelaksana program yang di persyaratkan oleh PNPM bertentangan dengan salah satu pasal di PMK No. 158/2008, khususnya pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam rangka pendanaan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD.


24

Dampak dari permasalahan pertentangan mekanisme pendanaan tersebut mengakibatkan implementasi program di tingkat masyarakat menjadi terhambat, karena banyak pemda yang tidak menyediakan sharing dana untuk BLM dan DOK yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dipilih oleh masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Selain itu alasan pemda tidak menyediakan dana sharing untuk kegiatan BLM dan DOK adalah melanggar

Untuk menjawab

permasalahan tersebut diterbitkannya PMK 168 tahun 2009 yang merupakan langkah penyelesaian dari permasalahan polemik penyediaan pendamping oleh pemerintah daerah. Semangat yang mendasari PMK 168 tahun 2009 adalah adanya urusan bersama di dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya PNPM Mandiri yang menjadi tugas bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, oleh sebab itu kedepan apapun bentuknya (cost sharing, activity sharing, program sharing) komitmen daerah perlu terus diupayakan untuk melembagakan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

2)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing

daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai. Sedangkan peta kapasitas fiskal daerah adalah pengelompokan daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Peta kapasitas fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan atau diatur secara khusus dalam peraturan perundangan. Peta kapasitas terdiri dari peta kapasitas fiskal provinsi, kabupaten/kota dan peta kapasitas daerah pemekaran.

Meskipun secara teknis formula tentang

penghitungan sudah baku dilakukan oleh Kementerian Keuangan, namun


25

didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan hasil penghitungan dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah. Dari hasil analisis korespondensi dengan pemerintah daerah setiap kali daftar indikatif lokasi dan alokasi PNPM Mandiri diserahkan ke daerah, tanggapan yang sering muncul dari pemda terhadap daftar indikatif tersebut adalah tingkat kapasitas fiskal yang tidak sesuai dengan data daerah dan kondisi riil di daerah. Dengan formulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, penghitungan kapasitas fiskal yang dilakukan oleh daerah berbeda dengan hasil penghitungan oleh kementerian keuangan. Dengan perbedaan besaran indeks kapasitas fiskal tersebut Pemda mempunyai alasan untuk mengubah daftar indikatif ancar-ancar lokasi dan alokasi PNPM Mandiri. Dalam penyusunan alokasi terutama penentuan DDUB, alasan keberatan Pemda ini seringkali diabaikan karena apabila disepakati akan menurunkan nilai total BLM yang dibagikan kepada masyarakat. Padahal pada kenyataannya apabila dipaksakan, Pemda juga tetap tidak menepati, karena beberapa alasan misalnya, DPRD tidak menyetujui.

3)

Ketidaksesuai Data Kemiskinan Dasar alokasi BLM untuk setiap kecamatan ditentukan oleh: (i)

kepadatan penduduk dalam satu kecamatan (atau kelurahan); (ii) tingkat kepadatan penduduk miskin; (iii) pembedaan kondisi Jawa dan luar Jawa (Tabel L.1.1 dalam Lampiran 1) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah daerah masih belum secara konsisten mengakui dan menggunakan data kemiskinan BPS. Hal ini disebabkan karena: Pertama, kekurangpahaman mengenai dasar penentuan kemiskinan. Pemda seringkali menganggap bahwa penentuan data kemiskinan oleh BPS tidak memiliki dasar yang jelas, karena memang secara ”kasat mata” kriteria


26

kemiskinan sulit untuk dibedakan dalam keadaan nyata di lapangan. Dengan demikian, ketegasan penggunaan sumber data yang tunggal dan konsisten menjadi sangat penting, karena seringkali setelah dilakukan penjelasan secara rinci dengan menunjukkan indikator yang jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, Pemda memahami perntingnya konsistensi data tersebut, meskipun diperlukan cara lain untuk menampung kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam kategori/tidak memenuhi mriteria. Selain itu, perlu disadari bersama bahwa dengan adanya berbagai keragaman kondisi sosial dan budaya setempat, maka terdapat kriteria kemiskinan yang tidak dapat

diperbandingkan

secara

nasional

dan

diukur

secara

kuantitatif/menggunakan ukuran obyektif. Sehubungan dengan itu, yang perlu dilakukan

Pemda

adalah

tetap

menggunakan

kriteria

nasional,

dan

menambahkan kriteria lokal untuk menampung kelompok masyarakat yang berada pada ”batas marjin”, yang kemudian diatasi/ditangani dengan program APBD. Kedua, data kemiskinan di daerah seringkali dikaitkan dengan tujuan penggunaan data sehingga tidak digunakan secara konsisten. Penggunaan data masyarakat/rumah tangga miskin untuk mengukur kinerja pada setiap akhir tahun atau periode pemerintahan akan berbeda dengan penggunaan data untuk penyusunan anggaran terutama apabila anggaran tersebut adalah programprogram untuk mengentaskan kemiskinan. Pada waktu pengukuran kinerja akan menggunakan data yang rendah, sedangkan apabila melakukan penyusunan anggaran kemiskinan akan menggunakan data dengan jumlah yang tinggi. Peggunaan data secara konsisten ini memerlukan kesadaran yang tidak saja dibangun dari proses sosialisasi dan pemahaman tentang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan, namun juga penggunaan indikator yang jelas dan transparan, sehingga stakeholders, terutama masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah

membakukan data dan sumbernya serta menerapkannya dalam sistem informasi yang terpadu, sehingga semua pihak dapat menggunakan data yang sama.


27

Ketiga, distribusi dan akses terhadap data kemiskinan masih rendah, sehingga penggunaan tidak luas.

Pada saat ini, tidak semua BPS Daerah

membuka data-data daerah, dan atau sebaliknya bahwa karena kurangnya kesadaran akan data, maka data hanya digunakan sesaat pada waktu dibutuhkan untuk membuat laporan. Sehubungan dengan itu, kesepakatan tentang sumber data tunggal dan memasukkannya dalam sistem data terpadu yang digunakan oleh semua SKPD di daerah akan dapat mengatasi masalah ini. Hal terakhir yang masih seringkali timbul adalah, masalah alokasi sering dikaitkan dengan lobby, sehingga penggunaan data dasar yang obyektif dan penggunaan rumsu yang transparan sering tidak diindahkan.

Meskipun

demikian, dengan adanya langkah-langkah di atas, apalagi apabila sudah ada komitmen untuk pendataan terpadu secara kontinyu, maka masalah data dan alokasi dengan rumus yang jelas dan transparan akan dapat dikurangi secara bertahap.

4)

Keterbatasan APBD Daerah Terlepas dari pengalokasian DAU yang semakin meningkat, besarnya

APBD khususnya untuk belanja pembangunan senantiasa terbatas.

Hal ini

disebabkan antara lain oleh besarnya alokasi anggaran rutin dikarenakan oleh berbagai hal. Mengingat kondisi ini, maka salah satu upaya untuk ”memaksa” daerah mengalokasikan anggarannya untuk program-program penanggulangan kemiskinan antara adalah dengan menyediakan DDUB. Selain

keterbatasan

di

atas,

terdapat

hal-hal

lain

yang

juga

mempengaruhi keterbatasan tersebut, seperti antara lain: a.

Pemberitahuan alokasi dan lokasi PNPM Mandiri yang sering terlambat disampaikan pusat. Hal ini menyebabkan tidak atau kurangnya alokasi anggaran yang disediakan Pemda untuk keperluan DDUB.


28

b.

Apalagi apabila ada dispute karena masalah dasar alokasi dan datanya juga memperlama proses penganggaran maupun revisinya. Karena dana adalah langsung ke masyarakat, kontrol Pemda rendah

sehingga tidak ada keinginan/komitmen untuk menyediakan DDUB. Peran dan tanggung jawab pemda dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sangat minim. Pemda selama ini menganggap bahwa peran mereka dalam PNPM Mandiri hanyalah menyediakan DDUB dan personal (PJOK), akibatnya rasa kepemilikan (ownership) mereka terhadap program juga rendah.


29

BAB IV PEMIKIRAN KE DEPAN

Dalam RPJMN 2010-2014, PNPM Mandiri telah ditetapkan sebagai salah satu program andalan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Sebagai program andalan berskala nasional, kebutuhan pendanaan PNPM Mandiri saat itu dirancang berdasar pada skema keberlanjutan yang akan melibatkan peran lebih besar berbagai sektor pembangunan lainnya dan pemerintah daerah. Untuk itu, terdapat skenario phase out pendanaan PNPM Mandiri di kecamatan dan desa/kelurahan yang tidak miskin lagi. Di kecamatan dan desa/kelurahan yang tidak miskin ini kemudian diarahkan untuk diintervensi oleh berbagai program pembangunan sektor lainnya dan program daerah yang dilaksanakan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Berbagai program pembangunan ini dalam perkembangannya disebut sebagai PNPM Penguatan.

Dengan

fokusnya penanganan PNPM Mandiri di kecamatan dan desa/kelurahan miskin, maka secara logika alokasi anggaran PNPM Mandiri dapat dikurangi. Sementara sumber pendanaan lainnya adalah bersumber dari anggaran sektor dan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, terdapat arahan Presiden dan Wapres yang menginginkan PNPM Mandiri untuk tetap mencakup seluruh wilayah dengan besaran BLM tetap. Hal ini akan berimplikasi terhadap penambahan kebutuhan pendanaan yang jauh lebih besar, dari yang telah direncanakan dalam RPJMN 2010-2014. Dalam

era

desentralisasi,

kedudukan

PNPM

Mandiri

sering

dipertanyakan. Apabila mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 31 urusan yang menjadi tanggung jawab bersama (congruent), yaitu antara lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Lokus PNPM Mandiri utamanya di kecamatan juga mengandung semangat


30

tidak mengintervensi otonomi yang dimiliki oleh kabupaten/kota dan desa, namun menjembatani kesejangan rentang kendali dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota

dalam

menjangkau

masyarakat.

Dalam

konteks

penanggulangan kemiskinan, yang melalui Perpres No. 15 Tahun 2010 diatur sebagai tugas bersama pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa, maka kedudukan PNPM Mandiri sebagai instrumen yang dimiliki tidak saja oleh pusat namun juga daerah menjadi semakin strategis. Hal ini tentunya juga berlaku dalam konteks pendanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menjadi penting untuk mengembangkan pemikiran mengenai sumber-sumber pendanaan PNPM Mandiri ke depan sebagai perwujudan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa lainnya.

Beberapa

pemikiran yang berkembang dari berbagai forum selama studi ini, dan masukan terkait dari studi lainnya, adalah sebagai berikut: Dalam konteks pengadministrasian negara, PNPM Mandiri merupakan program yang diadministrasikan di pusat dan dibiayai oleh APBN. Meskipun sebagian besar dana disalurkan langsung ke masyarakat melalui BLM, namun akuntabilitasnya berada pada Kementerian/ Lembaga pelaksana program. Dengan demikian, apabila terjadi permasalahan kinerja program di masyarakat, maka instansi pusat yang bertanggungjawab. Beberapa mekanisme pendanaan yang ada terkait hal ini antara lain adalah sebagai berikut:

4.1.

OPTIMALISASI DANA DALAM NEGERI Dalam rangka optimalisasi dana dalam negeri, terdapat 2 opsi sumber

pendanaan PNPM sebagai berikut:


31

a.

APBN/APBD (rupiah murni) Mengingat PNPM pada dasarnya adalah program pemerintah, maka

sumber pendanaan yang paling memungkinkan adalah dari APBN dan APBD. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah: i)

Sinergi Berbagai Program Sektor Memasukkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat

yang tersebar di berbagai sektor ke dalam skema PNPM Mandiri. Hal ini telah dilakukan melalui pengembangan beberapa program sektor menjadi program penguatan PNPM. Hingga saat ini, yang telah berjalan cukup lancar adalah PNPM PUAP, PNPM Kelautan dan Perikanan, serta PNPM Pariwisata. Beberapa sektor lainnya yang tengah dipersiapkan antara lain adalah PNPM kehutanan, PNPM kesehatan, dan PNPM Perumahan Rakyat. Agar sinergi antar program di atas dengan PNPM Mandiri dapat berjalan, terdapat beberapa langkah yang diperlukan sebagai berikut:  Mengarahkan berbagai program sektor ke lokasi kecamatan maupun desa/kelurahan yang telah dianggap “phase out”, atau sudah tidak miskin lagi.

Dengan keberagaman intervensi pembangunan yang bergerak

berdasarkan prioritas masyarakat diharapkan akan mempercepat penuntasan berbagai masalah kemiskinan.  Mengajak berbagai program sektor untuk mengacu kepada data kemiskinan yang sama agar intervensi berbagai program sektor tersebut benar-benar mensasar wilayah/kantong kemiskinan dan kelompok masyarakat miskin yang tinggal di daerah yang sudah tidak termasuk miskin lagi.  Mensinergikan proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif, sehingga tidak ada mekanisme baru yang diperlukan, yang seringkali menimbulkan kebungungan di masyarakat.  Mengajak berbagai program sektor untuk menggunakan lembaga kemasyarakatan yangtelah terbentuk melalui PNPM Mandiri. Bentukan


32

kelembagaan yang baru seringkali membingungkan masyarakat dan menimbulkan friksi kepentignan di tingkat akar rumput.

 Memonitor perkembangan alokasi anggaran dan kemajuan di setiap lokasi dan mensinergikannya dalam kerangka evaluasi serta data dan informasi basis yang sama dengan PNPM. Harmonisasi dan sinergi di atas hanya dapat terjadi melalui koordinasi yang kuat dari pusat. Apabila harmonisasi dan sinergi di tingkat pusat telah berjalan baik, maka melalui TKPK daerah pengharmonisasian antar sektor dapat lebih mudah dilakukan.

ii)

Kontribusi Daerah Selain dalam bentuk penyediaan DDUB sebagaimana telah dibahas dalam

bab terdahulu, daerah dapat berkontribusi dalam bentuk sharing kegiatan dan lokasi untuk pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah.

Mekanisme sharing

kegiatan (Activity Sharing) sebenarnya sudah dilaksanakan oleh salah satu program dibawah PNPM Mandiri yaitu PNPM PISEW. Melalui mekanisme ini, porsi pendanaan DDUB tidak dialokasikan mendampingi BLM, melainkan mensinergikan kegiatan-kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang telah disepakati melalui Memorandum Program Koordinatif (MPK) dan telah disepakati oleh pihak Legislatif yang disaksikan oleh perwakilan masyarakat melalui Forum Konsultasi ke 3 untuk mendukung kegiatan yang didanai melalui PNPM. Selain itu lokasi-lokasi kegiatan tersebut diintegrasikan dengan lokasi PNPM-PISEW. Nilai activity sharing ini ditentukan sebesar minimal 13% dari total dana BLM yang diterima kabupaten dan diutamakan berada dalam wilayah KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dan sebagiannya berada dalam wilayah PIK (Program Investasi Kecamatan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan strategi keberlanjutan PNPM Mandiri, diharapkan daerah mempunyai andil lebih besar di dalam pengelolaan program.


33

b.

SUN (Dalam Negeri dan Luar Negeri) Salah satu alternatif pendanaan dalam negeri yang dapat dimanfaatkan

adalah Surat Utang Negara (SUN), baik yang diperjualbelikan di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, mengingat kinerja SUN yang masih terbilang fluktuatif,

diperlukan

penelaahan

dan

koordinasi

lebih

lanjut

untuk

memanfaatkan SUN ini. 4.2.

PNPM MANDIRI MELALUI DANA PERIMBANGAN Berdasarkan ketentuan perimbangan keuangan yang saat ini berlaku,

terdapat 3 mekanisme pendanaan pembangunan daerah, yaitu melalui: 1) Dana Alokasi Umum (DAU); 2) Dana ALokasi Khusus (DAK); dan 3) Dana Penyesuaian.

Terkait PNPM Mandiri, yang dapat dijajagi kemungkinannya

adalah DAK dan Dana Penyesuaian. Berikut telaahan terkait masing-masing opsi tersebut:

a.

Penyaluran PNPM Mandiri melalui DAK Sebagaimana pernah diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun

2010, mengingat sebagian besar anggaran Kemendagri dialokasikan untuk PNPM Mandiri Perdesaan dan terdapat sejumlah permasalahan di lapangan yang pada kahirnya terkait dengan kinerja Kemendagri secara keseluruhan, maka Mendagri saat itu mengusulkan agar PNPM Mandiri disalurkan sebagai DAK. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antardaerah dan pelayanan antarbidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena–sesuai dengan

prinsip

desentralisasi–tanggung jawab


dan

akuntabilitas

bagi

34

penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di atas, alokasi DAK ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Dalam proses penentuan besaran alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan, selain data demografi dan kemiskinan, juga dapat menggunakan indeks kapasitas fiskal sebagai perhitungan sharing daerah. Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004). Apabila DAK merupakan pilihan penyaluran PNPM Mandiri, maka perlu pemilahan untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku bagi DAK tersebut. Beberapa alternatif komponen yang dapat di-DAK-kan antara lain adalah mengalihkan sebagian PNPM sebagai DAK Infrastruktur Perdesaan, dan DAK Fasilitator/pendampingan. Apabila diarahkan untuk menjadi DAK Kemiskinan, maka aturan yang berlaku perlu disesuaikan agar pemanfaatan dananya dapat lebih mendukung aturan open menu sebagaimana yang berlaku sekarang pada PNPM Mandiri.


35

b.

Penyaluran Melalui Transfer Dana Penyesuaian Salah satu opsi penyaluran dana PNPM Mandiri yang dimungkinkan

adalah dengan menggunakan Transfer Dana Penyesuaian, yang selama ini telah digunakan untuk menyalurkan dana BOS dan dana Otonomi Khusus ke Aceh dan Papua.

Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu

diselesaikan antara lain adalah: 

Ketentuan Transfer Dana Penyesuaian hanya ada dalam UU APBN, tidak ada dalam UU No. 33/2004.

Untuk itu, perlu dirumuskan

mengenai ketentuan (konsep, definisi, kriteria, dsb) dan landasan bagi Transfer Dana Penyesuaian untuk melengkapi koridor ini dalam UU No. 33/2004. 

Terkait dengan pelaksanaan audit Transfer Dana Penyesuaian, saat ini

banyak

temuan

dari

dipermasalahkan oleh BPK.

penggunaan

mekanisme

yang

Untuk itu perlu dipersiapkan

mekanisme safe guardingnya. 

Mengingat saat ini penyaluran dana PNPM Mandiri berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/2009, perlu diidentifikasi komponen yang sekiranya akan tetap menjadi Dana Urusan Bersama (DUB) dan komponen yang akan menjadi bagian Transfer Dana Penyesuaian untuk disalurkan ke daerah. Dana ini diusulkan masuk ke dalam rekening daerah sebagai ‘dana transito’, untuk selanjutnya disalurkan langsung ke rekening masyarakat.

Apabila pengalihan penyaluran dana PNPM Mandiri melalui Transfer Dana Penyesuaian akan ditempuh, maka hal tersebut perlu dipersiapkan secara matang oleh lintas kementerian/lembaga agar pengalihan penyaluran dana PNPM Mandiri dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.


36

4.3.

SUMBER PENDANAAN LAINNYA

a.

Pinjaman Apabila pendanaan dalam negeri tidak memadai, maka beberapa

alternatif sumber pendanaan yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga

internasional

maupun

negara

donor.

Tentunya

dengan

mempertimbangkan kondisi dan ketentuan yang paling menguntungkan bagi keuangan negara. Sebagai gambaran, perbandingan biaya yang dibutuhkan apabila menggunakan berbagai sumber pendanaan di atas disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 7 Perbandingan Biaya-Biaya Pinjaman

Perbandingan Biaya-biaya Pinjaman Rincian biaya

Tingkat bunga p.a.

LIBOR p.a.

Biaya komitmen p.a.

Biaya manajemen (flat) Pembayaran kembali (tahun) Tenggat waktu (th) Mata Uang

IBRD

IDA

JBIC

ADB

IDB

AFD

SFD

SUN DN

SUN LN

7,5%

0,0%

2,7%

7,5%

2,5%

2-6%

2-2,5%

10-11%

6,1%

6%

0%

0%

6%

0%

0,75%

0,5%

0%

0,75%

0%

1%(*

0,75%

0%

0%

0%

0,5%

20

20-25

20

20

17

10-25

10

5

3

3-10

YEN

USD

ID

USD

USD

RP

USD

5 USD

USD

(* Biaya manajemen hanya di muka sebesar 1% pinjaman

Berikut adalah uraian singkat tentang donor pemberi bantuan luar negeri yang sudah atau tertarik memberikan bantuannya untuk pelaksanaan PNPM Mandiri:


37

a.

Lembaa International Termasuk dalam kelompok ini adalah Bank Dunia, Asian Development

Bank, IFAD, United Nations, dan Uni Eropa. Selama ini, banyak programprogram pemberdayaan yangi dibantu pendanaan dan pelaksanaannya oleh lembaga-lembaga tersebut. Pemanfaatan sumber pendanaan yang berasal dari lembaga-lembaga tersebut memiliki beberapa keuntungan seperti misalkan kemudahan administrasi dan prosedur (pengawasan keuangan), monitoring dan evaluasi, dan bantuan teknis. Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa komponen IDA (International Development Assistances) untuk Indonesia telah mengecil sejalan dengan perbaikan peringkat, yang berarti dalam jangka panjang jumlah bantuan dari lembaga internasional akan makin mengecil.

b.

Lembaga Pendanaan Negara-Negara Timur Tengah Berdasarkan informasi Departemen Luar Negeri, terdapat beberapa

lembaga pendanaan Timur Tengah yang memprioritaskan pinjaman dan hibah (concessional

loans)

untuk

pengentasan kemiskinan.

negara-negara

dengan

program-program

Neberapa lembaga yang dapat dipertimbangkan

antara lain adalah: Islamic Development Bank (IDB), Saudi Fund for Development (SFD), dan Abu Dhabi Fund for Development (AFD). Keuntungan dari lembaga-lembaga ini antara lain adalah bunga dan biayanya relatif rendah, serta adanya komponen hibah (16-85% dari total pinjaman).

c.

Negara-negara lain Beberapa negara telah berkomitmen untuk membantu penanggulangan

kemiskinan di Indonesia. Antara lain Denmark, Belanda, Jepang dan Australia telah secara resmi mendukung dan membantu pendanaan PNPM yang akan dikelola oleh Bank Dunia melalui PNPM Support Facility. Negara donor lainnya adalah Brunei Darussalam yang secara informal telah menyampaikan niatnya


38

untuk mendukung program ini kepada Menko Kesra. Diperlukan persiapan yang matang untuk mengoptimalkan bantuan-bantuan ini.

d.

Hibah Selain pinjaman di atas, sumber pendanaan luar negeri yang dapat

dioptimalkan adalah hibah berbagai donor.

Dalam pelaksanaannya PNPM

Mandiri, pemerintah mendapat bantuan berupa hibah dari banyak negaranegara sahabat dan lembaga-lembaga multilateral, baik berupa bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Hibah sangat dibutuhkan oleh pemerintah mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia dengan segala permasalahannya yang kompleks; sedangkan di sisi lain, kapasitas pemerintah, baik dari sisi keuangan dan teknis, masih sangat terbatas. Selain itu, melalui hibah yang diberikan pihak luar negeri, diharapkan terjadi transfer pengalaman dan pengetahuan yang akan memperkuat program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi hibah donor bagi program PNPM, pemerintah dan donor sepakat untuk membentuk mekanisme baru dalam pengelolaan bantuan tersebut, yang dinamakan Multidonor Support Facility for PNPM or PNPM Support Facility (PSF). Melalui PSF, hibah akan dikelola dengan cara yang lebih sistemik dan terintegrasi, sehingga diharapkan bantuan-bantuan tersebut akan lebih terarah, terharmonisasi dan terkoordinasi secara lebih baik. Sesuai dengan Operations Manual PSF, maka kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah kegiatan yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 1.

meningkatkan kapasitas pada semua level dalam aspek perencanaan dan pengelolaan, dan perbaikan program pengentasan kemiskinan.


39

2.

mengurangi kemiskinan melalui kemitraan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

3.

mendukung pekerjaan pemantauan dan evaluasi program yang berkualitas.

4.

mendukung upaya perbaikan koordinasi dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

5.

melakukan review, berbagi pengalaman antar program penanggulangan kemiskinan dan menerapkannya secara lintas program.

6.

menyediakan arena tukar-pikiran dalam mencari solusi penanggulangan kemiskinan Dalam perkembangannya, saat ini pemerintah sedang merumuskan

National Trust Fund, yakni trust fund yang dikelola langsung oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pengelolaan trust fund sekaligus meningkatkan tingkat kepemilikan pemerintah terhadap trust fund. Sebagai langkah awal, rencananya pada pertengahan tahun 2011 pemerintah akan menerbitkan aturan yang mengatur trust fund, atau lebih spesifik tentang national trustee dalam sebuah trust fund. Beberapa landasan kebijakan tentang national trust fund adalah sebagai berikut: 1.

PP 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah dan revisinya berupa RPP Hibah yang akan segera disahkan menjadi PP Hibah.

2.

Permen 005/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Pernilaian Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

3.

PMK 52/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Daerah.

4.

PMK 143/2007 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

5.

PMK 57/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Negara.

6.

PMK 06/2009 tentang Perubahan APBN.

7.

PMK 40/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.


40

Selain hibah luar negeri, pemerintah saat ini sedang mengkaji tentang mekanisme pemanfaatan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan efektif dalam mendukung program pemerintah, yang pada akhirnya akan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mekanisme tentang hal ini sedang dikaji oleh Kedeputian Pendanaan Pembangunan Bappenas, dan diharapakan dapat direalisasikan dalam waktu dekat.


41

BAB V PENUTUP

5.1

KESIMPULAN Agar proses pemberdayaan masyarakat dalam kerangka percepatan

pengurangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, pendanaan PNPM Mandiri perlu dipersiapkan secara komprehensif. Besarnya harapan daerah bahwa PNPM Mandiri terus ada, setidaknya hingga tahun 2015, dapat direalisasikan salah satunya dengan mengkoordinasikan upaya sinergi pendanaan.

Selain harmonisasi yang dilakukan untuk penyempurnaan

targeting, komponen progam, fasilitator, supervisi, dan berbagai mekanisme dan prosedur lainnya, isu pendanaan dan koordinasinya, termasuk dengan daerah tidak kalah pentingnya.

Sejalan dengan menguatnya kemandirian

masyarakat untuk dapat mengakses berbagai sumberdaya lainnya juga mengindikasikan bahwa Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme sinergi berbagai sumber pendanaan lainnya tersebut. Dari studi ini dapat diketahui bahwa persoalan terkait mekanisme pendanaan PNPM Mandiri yang ada sekarang masih dijumpai banyak permasalahan. Isu utama antara lain masih cukup besarnya ketergantungan kita terhadap pinjaman luar negeri yang diperlukan untuk mendukung pendanaan PNPM Mandiri. Ketergantungan ini seyogyanya secara bertahap dapat dikurangi agar bargaining position dengan pihak donor menjadi lebih baik.

Tentunya hal ini perlu dibarengi dengan upaya perbaikan kinerja

program.

Dengan skala program nasional yang cukup besar, tentunya

koordinasi seluruh pelaku menjadi kunci keberhasilan bagi perbaikan program ke depan.


42

5.2.

SARAN Peran daerah akan meningkat jika posisi “kepemilikan” daerah terhadap

program juga dapat diatur lebih proporsional. Namun demikian,perlu juga diingat bahwa kemampuan daerah untuk berkontribusi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, seperti ditunjukkan selama ini, juga kurang memadai. Terlepas dari dugaan bahwa daerah tidak mampu mengalokasikan dananya secara bijak, dengan begitu banyaknya daerah yang kesulitan mendukung pendanaan PNPM Mandiri, maka hal ini perlu dikaji secara lebih cermat. Hibah, termasuk dari CSR merupakan sumber pendanaan yang potensial. Namun mengingat mekanisme yang ada masih belum memadai, potensi tersebut belum termanfaatkan. Untuk itu, rencana Indonesia Trust Fund, yang telah diwacanakan perlu secara serius dipersiapkan dan direalisasikan. Hal ini tidak saja akan mendorong kemandirian masyarakat, namun juga negara Republik Indonesia.


43

LAMPIRAN


44

LAMPIRAN 1. PNPM Mandiri Perdesaan Mekanisme Pendanaan Masing-masing Program secara Teknis A.

PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan 1.

Sumber dana berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Swadaya masyarakat. d. Partisipasi dunia usaha.

2.

Kriteria Alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin. Tabel L1.1 Kriteria Alokasi PNPM Perdesaan


45

3.

Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut: a. b. c. d. e.

f.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu, Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Depdagri Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya

Mekanisme Penyaluran Dana Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:


46

a. b. c.

Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain,RAB, dan lampirannya) Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2 persen) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3 persen) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.


47

Lampiran 2. PNPM Mandiri Perkotaan B.

PNPM Mandiri Perkotaan

Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPMMDGs. Komponen Program PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama; masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan daerah sebagai berikut. Untuk Masyarakat Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan stimulan dana BLM. a.

Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masingmasing. b.

Bantuan Dana

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis. Makna dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah masyarakat rencanakan melalui Renta dan PJM Pronangkis dengan lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatankegiatan kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin. Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada Tabel sebagai berikut di bawah ini. Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan sebagai wakaf tunai kepada seluruh warga kelurahan dengan peruntukannya diprioritaskan kepada warga miskin. Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan harus


48

diinformasikan secara luas dan transparan kepada semua warga kelurahan, termasuk kontribusi dana BLM dari Pemda setempat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan Katagori Lokasi

Untuk Wilayah Jawa-Bali : Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan KK Miskin >10% dan Lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin masih > 25% Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase KK miskin <10% Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM Koordinasi)

Katagori Lokasi

Untuk Wilayah Luar Jawa-Bali : Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan KK Miskin >10% dan Lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin masih > 25% Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase KK miskin <10% Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM Koordinasi)

Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <3000 3000-10000 >10000

125 jt

200 jt

300 jt

Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin ≥ 50 kk, BLM = 100 jt 50 Juta/Kelurahan

Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <1500 1500-7500 >7500

125 jt

200 jt

300 jt

Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin ≥ 50 kk, BLM = 100 jt 50 Juta/Kelurahan

Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM Dana BLM disalurkan Langsung Kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap:


49

a)

Lokasi Kelurahan/Desa Baru (yang belum pernah PNPM-MP).


50

b) Lokasi Kelurahan/Desa Lama (yang pernah P2KP)


51

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

3).

Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll); Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya); Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya; Pembebasan lahan; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM; Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tatasusila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.18 Dana Pinjaman Bergulir

LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


52

1.

Untuk Kelurahan/Desa lama

(yang telah menjalankan P2KP) Maksimum 20 persen BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko <10 persen, ratio pendapatan biaya> 125 persen, hasil investasi >10 persen) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. (Lihat Tabel 3.4. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir) 2.

Untuk Kelurahan/Desa baru

Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif , maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30 persen dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. Ketentuan dan/atau perubahan ketentuan mengenai hal ini akan ditetapkan oleh PMU P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Pusat. 19 Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir

Prinsip dasar capaian kinerja dana pinjaman bergulir adalah sebagai hasil upaya dan kinerja pengelola maupun kemanfaatan penerima dana bergulir, khususnya masyarakat.


53

Capaian kinerja dana pinjaman bergulir yang disebabkan faktor-faktor penyimpangan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah tidak dibenarkan sama sekali.


54

Lampiran 3. PNPM PISEW C.

PNPM PISEW

Pendanaan Program PNPM-PISEW dirinci atas beberapa kelompok pembahasan, yaitu : (1) Sumber Dana, (2) Pemanfaatan Dana, dan (3) Pencairan Dana. Sumber Dana Sumber dana PNPM-PISEW berasal dari pemerintah (Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni APBN, dan Rupiah Murni APBD), dan masyarakat (swasta dan swadaya masyarakat). Dana pelaksanaan konstruksi fisik PISEW bersumber dari APBN yang merupakan pinjaman luar negeri – JICA dengan Loan No. IP543. Sedangkan dana pendukung program PISEW bersumber dari APBN rupiah murni dan APBD Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Selain bersumber dari pemerintah, juga dimungkinkan adanya dana yang bersumber dari pihak swasta maupun swadaya masyarakat, dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebagai berikut: 1. Anggaran Program PISEW untuk masing-masing daerah disalurkan melalui dokumen DIPA Departemen PU dengan mekanisme Tugas Pembantuan. DIPA masing-masing kabupaten memuat jumlah bantuan dan nama-nama kecamatan serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) penerima bantuan. 2. Dokumen DIPA diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan berdasarkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 3. Setelah diterbitkan DIPA, Satker Kabupaten menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang berisi: a) Rincian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sesuai DIPA. b) Petunjuk khusus (merupakan lampiran dari POK) yang harus ditaati oleh PPK PNPM-PISEW yang mengacu pada Pedoman Umum, Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis. 4. Anggaran Program PNPM-PISEW harus tercatat didalam APBD Kabupaten. Sebagai komitmen untuk pelaksanaan Program PISEW, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diwajibkan mengalokasikan dana APBD sebagai dukungan operasional penyediaan dana Bantuan Operasional Proyek (BOP) atau dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kegiatan-


55

kegiatan pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten termasuk kecamatan dalam Jadual/ Rencana Kegiatan PNPM – PISEW Tahun 2010. Mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, serta PP 104 tentang Dana Perimbangan, tidak dimungkinkan mengalokasikan APBN dalam DIPA Daerah untuk alokasi PAP, sehingga dana PAPhanya akan bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Secara umum pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan dana PAP dalam PNPM–PISEW dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten maupun aparatur Kecamatan dalam pembinaan pengelolaan dan administrasi Program PISEW di daerah. Kegiatan koordinasi ini dititikberatkan pada koordinasi antar instansi di lingkungan Tim Koordinasi, penyusunan dan review RENSTRA Kecamatan, serta pembinaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Program PISEW di lapangan. Pemanfaatan Dana Dana Pinjaman Luar Negeri dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, bantuan teknis pendampingan, dan bantuan permodalan pengembangan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) dalam skala percontohan di tingkat kabupaten. A.

Bantuan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar Dana BLM untuk pembangunan infrastruktur diberikan di lokasi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) maupun di tiap-tiap kecamatan dengan perincian sebagai berikut: 1. Kawasan Strategis Kabupaten mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2,0 miliar per tahun per KSK selama 3 (tiga) tahun berturutturut. 2. Kecamatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1,5 miliar per tahun per kecamatan selama 3 (tiga) tahun anggaran berturutturut.

B.

Bantuan Teknis Pendampingan

Bantuan teknis pendampingan konsultan akan ditempatkan di pusat dan di daerah sebagai bagian dari bantuan teknis Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, dan akan ditempatkan di berbagai tingkatan Pemerintahan yaitu di kecamatan, kabupaten, dan provinsi. C.

Bantuan Pilot Proyek Dana Bergulir Masyarakat (DBM)

Diberikan dalam bentuk kegiatan kajian dan persiapan, bantuan pendampingan fasilitator dana bergulir masyarakat, dan bantuan permodalan Rp. 300 juta per tahun selama 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) kecamatan percontohan terpilih di setiap kabupaten. Realisasi bantuan langsung kredit mikro kepada masyarakat


56

melalui LPDBM/ LPKM direncanakan akan mulai disalurkan pada tahun 2011 dan 2012. Dana Rupiah Murni (APBN dan APBD) A.

APBN

Dana rupiah murni dari APBN digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembinaaan dan administrasi PISEW Pemerintah Pusat melalui dokumen anggaran pada masing-masing departemen. B.

APBD

Dana rupiah murni dari APBD digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembinaaan dan administrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dana rupiah murni APBD di alokasikan dalam bentuk : i.

Dana PAP (Pembinaan dan Administrasi Proyek) Provinsi Dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Provinsi dalam pembinaan, pengelolaan dan administrasi program PNPMPISEW di tingkat provinsi dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : o Kegiatan Monitoring o Kegiatan monitoring bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. o Kegiatan Koordinasi o Kegiatan koordinasi melalui rapat – rapat atau pertemuan, merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring untuk pembahasan hasil monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta rencana kerja tindaklanjut untuk penyelesaian permasalahan o Kegiatan Review Rencana Tahunan Program PSE Provinsi dan Penetapan Kegiatan PSE Tahun 2010/ 2011. o Kegiatan Promosi PSE (KSK) di provinsi

ii.

Dana PAP (Pembinaan dimaksudkan untuk:

dan

Administrasi

Proyek)

Kabupaten

Mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Kabupaten maupun aparatur kecamatan dalam pembinaan pengelolaan dan administrasi program PNPMPISEW di daerah. Kegiatan koordinasi ini dititikberatkan pada koordinasi antar instansi di lingkungan Tim Koordinasi, penyusunandan review Renstra kecamatan serta pembinaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program PNPM-PISEW di lapangan. Selain itu juga untuk membiayai honor Fasilitator Desa (FD). Dana PAP untuk kegiatan ini dialokasikan pada SKPD di Bappeda. Dana Operasional PPK PISEW Satker Kabupaten ditentukan sebesar 5 persen


57

dari total dana BLM yang diterima kabupaten yang bersangkutan. Dana PAP untuk kegiatan ini dialokasikan pada SKPD Dinas PU Bidang Cipta Karya sebagai Atasan Langsung Satuan Kerja Kabupaten. iii.

Activity Sharing

Activity Sharing adalah kegiatan pembangunan infrastruktur yang di danai dari APBD atau sumber lain yang lokasinya diintegrasikan dengan lokasi PNPMPISEW. Nilai activity sharing ini ditentukan sebesar minimal 13% dari total dana BLM yang diterima kabupaten diutamakan berada dalam wilayah KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dan sebagiannya berada dalam wilayah PIK (Program Investasi Kecamatan). Nilai Activity Sharing adalah merupakan kegiatan-kegiatan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang telah disepakati melalui Memorandum Program Koordinatif (MPK) yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak Eksekutif dan Legislatif yang disaksikan oleh perwakilan masyarakat melalui Forum Konsultasi ke 3. C.

Swadaya Masyarakat

Program PNPM-PISEW mendorong tumbuhnya inisiatif dan kontribusi masyarakat serta peran swasta dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Pencairan Dana Dana dari pinjaman Luar Negeri - JICA 100 persen digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik dan bantuan teknis (Konsultan Pusat dan Daerah) yang alokasinya dituangkan dalam DIPA. Pencairan dana pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan cara transfer langsung dari bank pelaksana ke rekening Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Tata cara pencairan dana Program PISEW dengan cara Pelaksanaan Langsung, pengaturannya dilakukan sebagai berikut: 1) PPK PISEW PISEW menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) dengan Ketua LKD, dengan nilai pekerjaan maksimal sebesar Rp 50,0 juta tanpa PPN. 2) Ketua bersama dengan Bendahara LKD membuka rekening bank di bank pemerintah. 3) Setelah penandatanganan Dokumen SP3, Ketua LKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satker melalui PPK PISEW dengan tata-cara sebagai berikut : A. SPP-LS Tahap I sebesar 30 persen dari nilai SP3, tanpa harus ada jaminan/bank garansi, yang tembusannya disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan dilampiri: 1. SP-3


58

2. 3. 4. 5.

Surat Rekomendasi Camat Rencana Jadwal Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Kuitansi Pembayaran tanpa materai.

B. SPP-LS Tahap II dan III, masing-masing sebesar 30 persen dari nilai SP3 dapat diajukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 40 persen dan 80 persen, dan dilampiri dengan: (1). Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana; (2) Berita Acara Prestasi Pekerjaan; (3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan; dan (4) Kuitansi Pembayaran tanpa materai. C. SPP-LS Tahap IV sebesar 10 persen dari nilai SP3 dapat diajukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 persen dengan dilampiri: 1. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana 2. Berita Acara Prestasi Pekerjaan 3. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 5. Kuitansi Pembayaran tanpa materai. 4)

5) 6) 7)

Setelah meneliti berkas SPP-LS yang diajukan PPK PISEW, KPA menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN. PPK PISEW bertanggungjawab untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan ke KPPN adalah satu SPM-LS untuk satu paket kontrak LKD sehingga kemudian KPPN akan menerbitkan satu SP2D-LS untuk satu paket kontrak LKD KPPN melakukan pembayaran atas dasar SPM-LS yang disiapkan KPA, KPPN menerbitkan SP2D-LS Ketua LKD harus membayarkan kepada anggota masyarakat desa yang berhak. PPK PISEW membuat Laporan Keuangan pelaksanaan proyek yang disampaikan kepada Satker PISEW Kabupaten.

Petunjuk teknis mekanisme pencairan dana Program PISEW akan diatur melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Depertemen Keuangan Nomor : PER30/PB/2008. Untuk pencairan dana BLM Pilot Proyek Dana Bergulir Masyarakat/ Kredit Mikro Perdesaan, dijelaskan lebih lanjut dalam Panduan Teknis Dana Bergulir Masyarakat/Kredit Mikro Perdesaan.


59

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Ketua LKD mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK PISEW, dengan melampirkan dokumen (back up data) yang telah disetujui Konsultan Teknis (FK dan Ttl) dan memberikan Nomor Rekening Bank LKD Atas dasar pengajuan dokumen permintaan dana dari LKD maka PJOK akan memberikan verifikasi setelah memeriksa kelengkapan dokumen dan kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada PPK PISEW PPK PISEW mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) ke KPA, dengan melampirkan Dokumen SP3, BAP, Surat Rekomendasi, Rencana Jadwal Kerja, dan Kwitansi Pembayaran KPA menerbitkan SPM-LS setelah dilakukan pengujian atas SPP yang diajukan KPPN menerbitkan SP2D-RK dan mengirimkannya ke Bank Operasional Mitra Kerja KPPN Bank Operasional Mitra Kerja KPPN mentransfer dana ke rekening Ketua LKD LKD dapat segera memanfaatkan dana yang tersedia di rekening LKD.


60

Lampiran 4. PNPM RIS- PPIP D.

PNPM RISP

1).

Sumber Dana RISP

Sumber dana Program Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (RIS PNPM MANDIRI) 2009 berasal dari:  Dana pinjaman ADB (Asian Development Bank) No.2449–INO (SF) untuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Konsultan Manajemen Pusat serta Konsultan Manajemen Propinsi.  Dana Pemerintah (Rupiah) untuk fasilitator dan BOP untuk mendukung safeguard di tingkat pusat dan propinsi.  Dana APBD Kab untuk mendukung Biaya Operasional Satker Kabupaten  Dana swadaya untuk perluasan jangkauan penerima manfaat dan pengembangan program. 2).

Penerima Dana

Penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat desa yang nama desanya tercantum dalam Daftar Desa Sasaran yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pagu dana untuk tiap desa ditetapkan sebesar Rp. 250 juta. Dana ini sudah termasuk dana persiapan, perecanaan dan operasional OMS sebesar Rp. 5 juta. Dana operasional tidak dialokasikan sebagai gaji OMS, tetapi diperuntukkan bagi biaya perjalanan OMS, pembelian alat tulis, materai dan perlengkapan OMS lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya. 3).

Mekanisme dan Proses Pencairan Dana

Mekanisme Pencairan Dana Penyaluran dan pencairan dana kegiatan RIS–PNPM Mandiri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Dana kegiatan RIS–PNPM Mandiri untuk masing-masing Propinsi/Kabupaten disalurkan melalui dokumen anggaran/DIPA Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Propinsi dan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten; 2. Penerima dana BLM kegiatan RIS–PNPM Mandiri adalah masyarakat desa melalui OMS/Pokmas/LKD dengan penanggung jawab Ketua OMS/Pokmas/LKD yang bersangkutan yang disalurkan ke rekening masing-masing OMS/Pokmas/LKD; 3. Secara khusus ketua OMS/Pokmas/LKD dan bendahara diwajibkan membuka rekening bantuan dana sosial di Bank Umum atas nama Rekening OMS/Pokmas/LKD Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten [Nama Desa] dan memberitahukan nomor


61

4.

5.

6.

7.

8.

rekeningnya kepada PPK Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten; Masing-masing pejabat satker yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Pembebanan dan Penandatangan SPM, Bendahara, menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan serta menyampaikan cap dinas instansi penerbit SPM kepada KPPN setempat; Kontrak kerja ditandatangani oleh PPK Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dengan OMS/Pokmas/LKD; Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dalam 3 tahap, tahap I sebesar 40 persen (100 juta rupiah) setelah RKM disetujui, tahap II sebesar 40 persen (100 juta rupiah) dari dana masyarakat pada saat pencapaian pekerjaan fisik mencapai minimal 36%, dan tahap III sebesar 50 juta rupiah pada saat pencapaian pekerjaan fisik mencapai minimal 72%; Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dapat melakukan penangguhan pencairan dana (untuk Pencairan Tahap II dan III) jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun dana di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP); Khusus untuk penyaluran dana kepada masyarakat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat Kabupaten mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pejabat Penandatangan SPM yang dilengkapi dengan:  Dokumen Kontrak/SPK asli yang mencantumkan nomor rekening masyarakat;  Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;  Rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Kecamatan;  Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang telah ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan;  Berita Acara Pembayaran;  Kuitansi yang disetujui oleh PA/Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk;  Ringkasan kontrak;  Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Tingkat Desa, Fotocopy Buku Rekening Bank, dan Bukti pengeluaran (nota-nota pengeluaran) untuk pencairan tahap II dan III. Informasi yang terdapat dalam SPP-LS sekurang-kurangnya memuat: (a) Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan, (b) Nomor dan Tanggal Kontrak, (c) Jenis/lingkup pekerjaan, (d) Jadwal penyelesaian pekerjaan, (e) Nilai pembayaran yang diminta, (f) Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank), serta (g) tanggal dan jatuh tempo pembayaran; PA/Kuasa PA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS dalam buku


62

9.

10.

11.

pengawasan penerimaan SPP-LS dan menyerahkan tanda terima SPP-LS serta melakukan pemeriksanaan terhadap:  kelengkapan berkas SPP-LS;  keabsahan dokumen pendukung SPP-LS;  ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;  pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;  kebenaran atas hak tagih, yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar (prestasi kerja yang harus dibayar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak), jadwal waktu pembayaran (yang tercantum dalam DIPA dan spesifikasi teknis dalam kontrak); PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor satuan kerja yang bersangkutan; KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang ditujukan kepada kantor cabang Bank Indonesia/bank pemerintah yang telah ditunjuk. Penerbitan SP2D paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap. Apabila berkas SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM; Bank Indonesia/Bank Pemerintah yang telah ditunjuk akan mendebet dana pinjaman luar negeri dari Rekening Khusus dan memasukkannya ke rekening penerima pembayaran.

Proses Pencairan Dana 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Pembayaran untuk pinjaman Loan ADB No. 2449-INO (SF) dibebankan pada Rekening Khusus di Bank Indonesia Jakarta; Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan, SP2D-UP/TUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus tetapi dibebankan pada Rekening Umum Kas Negara; Pertanggungjawaban atas Uang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku; Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase pinjaman Loan ADB No. 2449-INO (SF) seperti tercantum pada Lampiran I Perdirjen ini; Dana Loan ADB No. 2449-INO (SF) dicairkan melalui KPPN setempat; Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor pinjaman Loan ADB No


63

8.

9.

10.

2449-INO (SF), nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang petunjuk pelaksanaan dan pencairan dana Loan ADB No. 2449-INO (SF) Rural Infrastructure Support PNPM (RIS-PNPM) Mandiri, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta Approval sepanjang dipersyaratkan; Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas beban Rekening Khusus jo SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Pebruari 1995 dan SE DJA No. SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989). Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI; Pencairan dana untuk pembayaran Kegiatan Rural Infrastructure Support (RIS-PNPM) Mandiri dilakukan dengan tata cara Rekening Khusus, dimana KPPN menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran Rural Infrastructure Support (RIS-PNPM) Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kategori 1 (Civil Works) 1. Tahap pertama (sebesar 40 persen dari nilai kontrak) dengan melampirkan : a) Kontrak Kerja dan fotokopi buku rekening bank milik OMS; b) Rencana penggunaan dana; c) Kuitansi tagihan tahap I. 2. Tahap kedua (sebesar 40 persen dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 36 persen, dengan melampirkan: a) Laporan kemajuan fisik; b) Rencana penggunaan dana tahap II; c) Kuitansi tagihan tahap II. 3. Tahap ketiga (sebesar 20 persen dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 72 persen, dengan melampirkan: a) Laporan kemajuan fisik; b) Rencana penggunaan dana tahap III; c) Kuitansi tagihan tahap III. b. Kategori 2 (Consulting Services) dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan pada SPP LS yang diajukan oleh rekanan yang disesuaikan dengan Kontrak. c. Kategori 3 (Study Audit and Survey) dibayarkan dengan menyesuaikan kebutuhan yang telah diajukan oleh Executing Agency kepada pihak lender. Pencairannya dapat dilakukan dengan mengacu pada ADB Loan Disbursement Handbook (2007).


64

Pengisian Kembali Dana Rekening Khusus 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Satuan Kerja Tingkat Kabupaten/DPIU menyampaikan seluruh SP2D yang telah diterbitkan kepada Satker Kerja Tingkat Provinsi/PPIU. Satuan Kerja Tingkat Provinsi/PPIU menyampaikan seluruh SP2D yang telah dikonsolidasikan kepada Satker Kerja Tingkat Pusat/PCMU. Keterlambatan dalam penyampaian/pengiriman SP2D oleh Satker di Kabupaten akan menghambat pengisian kembali rekening khusus, yang akan mengakibatkan memperlambat proses pencairan selanjutnya. Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU menyiapkan dokumen aplikasi replenisment/reimbursement atau Withdrawal Application untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat PPHLN yang didasarkan pada: a. Fotokopi Rekening Koran Rekening Khusus Loan ADB No. 2449-INO (SF) yang diterima dari Direktorat Jendral Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN); b. Fotokopi SP2D dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Direktorat PPHLN memeriksa dan meneliti WA yang diterima dari Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU. Apabila WA sudah diterima dari Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU sudah lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat PPHLN membuat cover letter WA dan menyampaikan secara lengkap WA tersebut kepada ADB; Apabila Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU/Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment/reimbursement secara berkala, dan mengakibatkan pada ketidaktersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat PPHLN dapat mempertimbangkan untuk meminta KPPN melakukan penghentian sementara (suspension) penerbitan SP2D; Pembayaran kembali atas Penghentian Pembayaran Sementara yang dimaksudkan di atas, dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; Jika pengeluaran per SPM/SP2D lebih kecil dari USD 100.000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan form Statement of Expenditure (SOE) tanpa lampiran dokumen pendukung ke ADB; Jika pengeluaran per SPM/SP2D lebih besar dari USD 100.000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan form Summary Sheet (SS) dengan lampiran dokumen pendukung ke ADB antara lain: invoice/kuitansi, SPM dan SP2D, BAP.

Pelaporan dan Pengiriman Dokumen 1.

Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU menyusun dan menyiapkan Financial Statement of Special Account (FISSA) yaitu laporan keuangan tentang


65

penggunaan dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran, sebagai bahan audit oleh Auditor/BPKP. 2. Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotokopi SP2D dan fotokopi SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu : a. Berita Acara Pembayaran; b. Approval dari ADB sepanjang dipersyaratkan; c. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN. 3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada alamat sebagai berikut: Subdit Pinjaman dan Hibah Luar NegeriDirektorat Pengelolaan Kas Negara Dirjen Perbendaharaan Negara Gedung Perpendaharaan I Lantai IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710.


66

Diagram Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat


67

Lampiran 5. PNPM DTK E.

PNPM DTK

Ketentuan Pendanaan P2DTK Setiap kabupaten dan kecamatan lokasi program P2DTK direncanakan mendapatkan dana bantuan selama 3 tahun program. Penetapan alokasi dana setiap kabupaten dan kecamatan dilakukan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Ketentuan penggunaan dana program sebagai berikut: (1) Ketentuan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan (BLM kecamatan) a. Diprioritaskan untuk membiayai usulan kegiatan kerjasama antar desa yang lebih bersifat produktif, serta bermanfaat bagi perempuan dan pemuda. b. Nilai dana BLM P2DTK Kecamatan untuk setiap usulan adalah maksimal 300 juta rupiah c. Dialokasikan dana sebesar maksimum 5 persen dari BLM Kecamatan untuk membiayai kegiatan yang mendorong kerjasama antar pemuda dalam memelihara perdamaian. Kegiatan ini dibahas dan ditetapkan dalam forum khusus Pemuda tingkat Kecamatan d. Alokasi Dana BLM Kecamatan adalah sebagai berikut : Jumlah Penduduk > 25.000 15.000 - 25.000 < 15.000

Alokasi Dana (Rupiah) 1 Miliar 750 Juta 500 Juta

(2) Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (BLM kabupaten) a. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang mendorong rekonstruksi, rehabilitasi, dan pembangunan multi sektor. b. Minimal 30 persen dana BLM Kabupaten untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. c. Nilai dana BLM P2DTK Kabupaten untuk setiap usulan adalah maksimal 750 juta rupiah. d. Alokasi BLM Kabupaten adalah sebagai berikut : Jumlah Penduduk > 250.000 < 250.000


Alokasi Dana (Rupiah) 3-5 Miliar 1-2 Miliar

68

Pendanaan Pengalokasian dana program P2DTK untuk kabupaten dan kecamatan terdiri dari: (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), (2) Dana Operasional Kegiatan (DOK). Proses penyaluran dan pencairan Dana BLM dan DOK P2DTK mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (perdirjen) Departemen Keuangan tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No.4788-IND/CREDIT No.4076-IND. Selain dana program dialokasikan juga dana Pembinaan dan Administrasi Program (PAP). Alokasi PAP disediakan oleh pemerintah pusat (APBN) serta oleh pemerintah provinsi dan kabupaten (APBD). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program P2DTK bersumber dari Pemerintah Pusat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang diputuskan oleh forum musyawarah kabupaten dan forum musyawarah kecamatan. Dana BLM juga membiayai Administrasi dan operasional (A/O) P2DTK Kabupaten dan Kecamatan dengan ketentuan sbb.

Dana BLM

BLM Kab

BLM Ke

Penggunaan dana BLM Pembiayaan Dana A/O kegiatan (max 5 % BLM) (min 95 % BLM) Min 95 % BLM A/O TPK Kab : Max 2% BLM Misalnya = (A) = (2/95) x (A)

Min 95 % BLM Misalnya = (B)

A/O UPKD : Max 3% BLM = (3/95) x (A) A/O UPK : Max 2% BLM = (2/95) x (B) A/O TPK : Max 3% BLM (desa/antar desa/pemuda) = (3/95) x (A)

Dana BLM Kabupaten bersifat dana hibah ke masyarakat yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan dinas (UPKD) sesuai bidang kegiatan program berdasarkan hasil keputusan Forum Musyawarah Kabupaten. Sedangkan dana BLM Kecamatan merupakan dana hibah ke masyarakat, dikelola oleh Unit Pengelola Kecamatan (UPK) berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Kecamatan.


69

Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Operasional Kegiatan (DOK) merupakan dana subsidi untuk mendukung proses perencanaan Program. DOK disediakan di level kabupaten dan di level kecamatan. DOK P2DTK Kecamatan digunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan P2DTK Kecamatan Yang diadministrasikan oleh UPK. DOK P2DTK Kabupaten digunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan P2DTK Kabupaten yang diadministrasikan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kabupaten. Penggunaan DOK diatur dalam Panduan Penggunaan DOK yang diterbitkan secara terpisah. Dana Pembinaan Dan Administrasi Program (PAP) Untuk menjamin pelaksanaan P2DTK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana Pembinaan dan Administrasi Program (PAP). Dana PAP digunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan supervisi, sosialisasi program, kegiatan peningkatan kapasitas, subsidi DOK, dan operasional kegiatan Tim Koordinasi, sekretariat, dan satker P2DTK. (1) Dana PAP Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (2) Dana PAP Provinsi bersumber dari APBD Provinsi minimal sebesar 0,5 % (setengah persen) dari jumlah alokasi dana P2DTK di provinsi tersebut. (3) Dana PAP Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten sebesar minimal 3 % (tiga persen) dari total alokasi dana P2DTK Kabupaten dan dana P2DTK Kecamatan.


70

Lampiran 6. PAKET

PNPM PENGUATAN 1.

PAKET

Pemanfaatan Dana PAKET Sesuai sifat dana PAKET sebagai stimulan untuk memperkuat dan melembagakan mekanisme kemitraan antara masyarakat, dinas pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan, maka proposal kegiatan/subproyek harus mencerminkan upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan TRIDAYA, antara lain yang terkait dengan: 1. Lingkungan & kesehatan seperti: pembangunan rumah kumuh, prasarana permukiman, pembangunan jaringan air bersih/limbah, rehabilitasi jalan setapak, fasilitas kesehatan, vaksinasi, abatisasi, dsb 2. Ekonomi seperti: pembangunan pasar rakyat, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pengembangan produk unggulan, pembibitan, irigasi, dsb 3. Sosial seperti: perbaikan sarana pendidikan, khitanan masal, penyuluhan, pelatihan keterampilan, dsb. Tridaya merupakan konsep yang dilaksanakan oleh Departemen PU (khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya) dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai penyedia prasarana dan sarana dasar (PSD) permukiman. Tridaya dilaksanakan sebagai kesatuan upaya, yang dapat diterjemahkan menjadi: a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan, masyarakat disiapkan untuk beralih peran sebagai pelaku pembangunan, yang diwujudkan dengan pemantapan kelembagaan di tingkat akar rumput. b. Pemberdayaan usaha ekonomi lokal bertumpu pada usaha keluarga/ kelompok, yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas ekonomi yang mendukung Pendayagunaan prasarana dan sarana dasar yang mendukung, melalui: • Penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas ekonomi • Rehabilitasi rumah tidak layak • Rehabilitasi/peningkatan PSD, dll Dana PAKET dapat digunakan dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis yang disusun asyarakat dan Pronangkis Kota/Kabupaten yang disusun oleh KPKD/TKPKD (melalui proses KBP), sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat langsung dalam mendukung gerakan masyarakat mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana PAKET ini, adalah:  Kegiatan perkreditan atau dana bergulir  Pengadaan senjata api dan sejenisnya  Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan politik (kampanye dll)


71

          

Pembelian atau usaha narkoba Deposito atau yang berkaitan dengan upaya memupuk bunga bank Pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali secara paksa Pembangunan rumah ibadah Pembangunan gedung kantor pemerintah/Forum BKM atau gaji pegawai pemerintah/ Pokja PAKET/Forum BKM Produk-produk yang merugikan lingkungan Usaha perjudian dan usaha yang bertentangan dengan susila serta moral dan nilai nilai agama Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal Kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran P2KP Kegiatan bukan merupakan kegiatan pokok dari dinas/instansi pengusul; dan Jangka waktu pelaksanaan kegiatanyang diperkirakan lebih dari satu tahun.

Mekanisme Pemanfaatan Dana PAKET Alokasi dana PAKET P2KP kepada pemerintah kota/kabupaten terpilih akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. Untuk kepentingan ini, pemerintah kota/kabupaten akan menunjuk PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) di tingkat kota/kabupaten yang bertanggungjawab dalam mengadministrasikan alokasi dana PAKET tersebut. Untuk kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi PAKET, maka akan menerima stimulan dana PAKET sebesar antara Rp 4,5 sampai dengan Rp 7,5 milyar per kota/kabupaten (sesuai dengan kriteria jumlah BKM), yang akan dialokasikan dalam tiga tahap, sebagai berikut:

Catatan:


72

Ketentuan dan Alokasi Dana PAKET di atas adalah bersifat sementara dan dapat disesuaikan berdasarkan keputusan SKS P2KP. Pemerintah Kota/Kabupaten pemenang PAKET akan mendapatkan dana PAKET dalam tiga tahapan, sehingga diharapkan akan terjadi pelembagaan proses pembangunan partisipatif di tingkat kota/kabupaten secara bertahap. Untuk menerima dan melaksanakan PAKET, baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus menyediakan dana pendamping, yang meliputi: Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) BOP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten penerima (menjadi lokasi) program PAKET dari sumber APBD, yang digunakan untuk kegiatan operasional pendukung PAKET yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten melalui Sekretariat PAKET di Bappeda. Penyediaan BOP oleh pemerintah Kota/Kabupaten merupakan salah satu persyaratan mendapatkan dana PAKET. BOP besarnya minimal 5 persen dari alokasi dana PAKET untuk periode tahapan yang bersangkutan, selama masa pelaksanaan PAKET di wilayahnya, yang digunakan untuk: 1. Biaya sosialisasi dan pemasyarakatan PAKET, pelatihan-pelatihan, monitoring dan kegiatan pendukung lainnya 2. Kegiatan maupun operasional Pokja PAKET: rapat koordinasi, peninjauan lapangan dan kesekretariatan, biaya cetak dan penyiaran, dsb. 3. Biaya operasional PJOK PAKET. Sebagai contoh: Kota ‘A’ merupakan kota sedang yang akan memperoleh dana PAKET total senilai Rp. 6 milyar, maka pada pelaksanaan tahap pertama menyediakan dana senilai Rp 100 juta (6,67 persen x Rp. 1,5 milyard) untuk BOP PAKET. Selajutnya Rp. 150 juta (7,5 persen) untuk pelaksanaan tahap ke dua, dan Rp. 200 juta (8 persen) untuk pelaksanaan tahap ke tiga. BOP ini tidak untuk membayar gaji atau honor anggota Pokja, karena anggota Pokja PAKET adalah relawan. Alokasi dana BOP untuk PJOK dipergunakan untuk membiayai kegiatan maupun operasional, antara lain untuk keperluan rapat (termasuk rapat koordinasi), peninjauan lapangan dan kesekretariatan. Dana Pendamping Panitia Kemitraan Dana pendamping adalah dana swadaya dari pihak pengusul atau panitia kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana PAKET (matching fund) dari keseluruhan dana yang diusulkan oleh pihak panitia kemitraan. Dana pendamping ini bersumber dari dana Dinas untuk kegiatan terkait bersama-sama dengan dana masyarakat


73

(BKM) dan kelompok peduli, baik dalam bentuk tunai/cash maupun dapat dalam bentuk lainnya/In kind (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb). Sebagai contoh: Dinas PU atau Kimpraswil memiliki program perbaikan rumah kumuh sebesar Rp 50 juta untuk 10 KK Miskin di Kelurahan X. Sedangkan masyarakat kelurahan X, sesuai hasil PJM PRONANGKIS, memiliki kebutuhan untuk pembangunan 30 rumah kumuh bagi 30 KK Miskin dengan perkiraan biaya sebesar Rp 150 juta. Untuk itu, BKM dan Dinas Kimpraswil dapat bermitra untuk mengusulkan kegiatan PAKET pembangunan rumah kumuh bagi 30 KK miskin, dengan sumber dana yang diajukan, misalnya, Rp 50 juta bersumber dari dinas Kimpraswil, Rp 25 juta bersumber dari masyarakat/BKM (In Kind) serta usulan dana PAKET sebesar Rp 75 juta. Proporsi minimal dari keseluruhan usulan dana yang diajukan oleh Panitia Kemitraan adalah 50 persen sampai 70 persen dana swadaya dan 30 persen sampai 50 persen dana PAKET. Akan lebih baik dan lebih diprioritaskan dalam seleksi usulan kegiatan PAKET, apabila dalam usulan kegiatan/subproyek panitia kemitraan yang diajukan: 1. Persentase dana swadaya (Dinas, masyarakat) lebih besar dari dana PAKET 2. Dalam komponen dana swadaya mencakup sumber dana dari pihak lain, selain dana Dinas dan dana dari masyarakat sasaran proyek


74

Lampiran 7. P2SPP 2.

P2SPP

Pendanaan P2SPP. Sumber Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Pengintegrasian berasal dari : a. Swadaya masyarakat; b. BLM kabupaten dari APBN dan APBD kabupaten; c. DOK kabupaten dari APBD; d. DOK kabupaten dari APBN; e. BLM kecamatan dari berbagai program yang tergabung dalam lokasi PNPM-Mandiri, yang bersumber dari APBN dan APBD; f. Dana Alokasi Dana Desa (ADD); g. Kontribusi dunia usaha/swasta (CSR) dan h. Sumber lain yang tidak mengikat. Pencairan dan Penyaluran Dana a. Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari pemerintah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. b. Pencairan dan penyaluran dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme APBD. c. PNPM Kelautan Perikanan


75

Lampiran 8. PNPM PUAP 3.

PUAP

Prosedur Penyaluran BLM PUAP a. b. c.

d.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Pembiayaan Pertanian melakukan proses penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan; Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening Gapoktan; Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan lampiran : i. Ringkasan Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang penetapan desa dan Gapoktan. ii. Rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Propinsi. iii. Kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Penyaluran dana BLM PUAP dari KPPN Jakarta V ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.


76

Lampiran 9. PNPM Pariwisata 4.

PNPM Pariwisata

Bantuan Program PNPM Pariwisata Bantuan untuk Masyarakat. Masyarakat mendapatkan bantuan program PNPM Pariwisata berupa bantuan pendampingan dan bantuan dana. Bantuan Pendampingan. Bantuan pendampingan PNPM Pariwisata diberikan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan masing-masing Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup:  Pertemuan-pertemuan, musyawarah, dan diskusi ditingkat masyarakat desa/kelurahan dan kecamatan baik bersifat pengambilan keputusan maupun untuk penyebarluasan informasi (sosialiasi)  Pelatihan dan bimbingan termasuk penyediaan bahan dan media belajar.  Survey swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laopran  Kerja kelompok penyusunan review program pembangunan untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana tahunan dengan rencana tahun pertama penanggulangan kemiskinan.  Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan untuk penanggulangan kemiskinan. Bantuan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (dana bantuan langsung masyarakat). BLM ini bersifat stimulant dan disediakan untuk member kesempatan kepada masyarakat agar bisa melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan pada tahun pertama. Substansi dana BLM adalah stimulan bagi masyarakat supaya lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Dengan demikian, penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Ketentuan pokok dana BLM adalah:  Dana BLM adalah dana publik yang disalurkan kepada seluruh warga desa/kelurahan dan peruntukannya diprioritaskan kepada warga miskin.


77

 



Nilai alokasi dana BLM tiap desa/kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada seluruh warga desa/kelurahan. Dana BLM disalurkan langsung kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap. Tahap pertama 30 persen, tahap kedua 50 persen dan tahap ketiga 20 persen. Dana BLM tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan social dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku.

Bantuan untuk Pemerintah Daerah Bantuan teknis pendampingan peningkatan dan pengembangan kapasitas pemerintah provinsi, kota, kabupaten dan para pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata kepemerintahan yang baik (local good governance). Terutama dalam menanggulangi kemiskinandan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bantuan teknis dalam bentuk :  Bantuan teknis review program penanggulangan kemiskinan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil capaian program penanggulangan kemiskinan di tiap kota/kabupaten yang telah berjalan.  Pelatihan atau coaching Perencanaan Partisipatif. Pelatihan atau coaching ini akan dilakukan untuk pemkot/kab yang difasilitasi oleh konsultan tingkat wilayah, apabila sebelumnya tidak pernah dilakukan peningkatan kapasitas pemkot/kab dan pelaku lainnya tentang perencanaan partisipatif yang berbasis community based development tourism.  Peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM). Pemkot/kab harus membangun media pengaduan masyarakat untuk menampung berbagai keluhan masyarakat. Tujuannya agar terbangun kontrol sosial warga dalam memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan PNPM Pariwisata sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dikurangi serta diantisipasi sejak dini oleh pemkot/kab dan masyarakat.


78

Lampiran 10. PNPM Generasi 5.

PNPM Generasi

Pengelolaan Dana BLM PNPM Generasi Dalam pelaksanaan kegiatan di desa, ada dua jenis pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yaitu: (1). Pengelolaan dana langsung oleh Pelaksana Kegiatan dan (2). Pengelolaan dana melalui kelompok kerja (pokja). Pengelolaan langsung oleh Pelaksana Kegiatan berlaku untuk kegiatan yang langsung digunakan sekaligus, seperti: pengadaan sarana pendidikan-kesehatan atau kegiatan yang dikerjakan dalam jangka waktu yang relatif pendek, seperti: pembangunan prasarana. Pengelolaan dana untuk kegiatan ini, dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan langsung ke kas Pelaksana Kegiatan. Sedangkan pengelolaan dana melalui pokja adalah untuk kegiatan yang tidak langsung dilaksanakan sekaligus, tetapi dilaksanakan secara berkali-kali secara rutin (atau yang bersifat multiyears), seperti: kegiatan beasiswa, transportasi bidan, transportasi untuk sasaran program (ibu hamil, ibu dengan bayi/ balita) ke tempat pelayanan kesehatan, honor guru tidak tetap (guru honorer), pemberian makanan tambahan (PMT) dan lain-lain. Untuk kegiatan seperti ini, penyaluran dana tidak langsung diberikan sekaligus kepada pemanfaat, tetapi diberikan secara rutin (biasanya sebulan sekali) sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Proses pencairan dananya, dari rekening kolektif UPK langsung ke rekening pokja. Rekening pokja ada di tingkat kecamatan dan dapat dibuka untuk beberapa kegiatan dengan spesimen tanda tangan dari UPK, perwakilan pokja, FK (selama masih ada program), dan atau wakil masyarakat yang dipilih dalam musyawarah antar desa. Pengelolaan dana langsung oleh Pelaksana Kegiatan atau yang melalui pokja harus dilakukan secara transparan dan ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rapat bulanan pelaku desa, serta ditempel di papan informasi. Pendampingan dan Bantuan Teknis Untuk pendampingan pelaksanaan di tingkat masyarakat akan dilakukan oleh FD/KPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di tingkat desa, juga dibentuk Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) atau sebelumnya disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai penggerak pencapaian ukuran keberhasilan. Progam juga menyediakan tenaga bantuan teknis, yaitu: 2 Fasilitator untuk setiap kecamatan yang bersama-sama instansi terkait (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) akan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar hasil kegiatan bermutu baik. Dalam PNPM Generasi dimungkinkan adanya jenis kegiatan yang bersifat infrastruktur atau prasarana sarana perdesaan, maka salah satu fasilitator diutamakan dari pendidikan


79

teknik sipil. Fasilitator Kecamatan diadakan melalui proses seleksi untuk mendapatkan tenaga yang bermutu baik di bidang pemberdayaan masyarakat. Pendanaan PNPM Generasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana BLM merupakan stimulan bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan program. Setiap kecamatan lokasi program akan mendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program ini. Besar dana untuk setiap kecamatan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Dana BLM ini, selanjutnya dialokasikan ke desa-desa berdasarkan jumlah sasaran program Untuk lokasi versi A a. Alokasi dana BLM ke Desa tahun-1 Untuk setiap desa di kecamatan lokasi program akan mendapat alokasi dana BLM, yang ditetapkan oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD). 100% alokasi dana BLM untuk masingmasing desa pada tahun pertama ditetapkan berdasarkan jumlah sasaran program dan tingkat kesulitan memperoleh layanan yang ada didesa tersebut. Cara perhitungan alokasi BLM untuk masing-masing desa sebagaimana rumus dibawah. b. Alokasi dana BLM ke desa tahun berikutnya Untuk setiap desa di kecamatan lokasi program tahun berikutnya, alokasi dana BLM dibagi dalam 2 bagian, yaitu:  80% Alokasi dana BLM kecamatan diberikan kepada desa-desa sesuai jumlah sasaran program yang ada didesa dan tingkat kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan Ibu-Anak. Cara perhitungan alokasi BLM untuk masing-masing desa sebagaimana rumus dibawah  20% Alokasi dana BLM kecamatan sebagai dana penghargaan yang akan ditambahkan kepada desa, jika desa tersebut memenuhi ukuran keberhasilan pada tahun sebelumnya. Besar tambahan BLM yang diterima desa, ditentukan berdasarkan prestasi pencapaian ukuran keberhasilan. Besarnya dana penghargaan bagi desa yang berhasil memenuhi ukuran keberhasilan, bervariasi tergantung dari tingkat keberhasilan yang dicapai oleh masing-masing desa untuk masing-masing desa tersebut. Untuk lokasi Versi B Untuk setiap desa di kecamatan lokasi program akan mendapat alokasi dana BLM, yang ditetapkan oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Alokasi dana BLM untuk masing-masing desa ditetapkan berdasarkan jumlah sasaran program dan tingkat kesulitan memperoleh layanan yang ada didesa tersebut. Cara perhitungan alokasi BLM untuk masing-masing desa sebagaimana rumus dibawah. Berdasarkan tingkat kesulitan akses, ada dua kategori desa (dengan kode angka) , yaitu: (1) Desa normal, jika didalam desa ada bidan desa/ puskesmas/ puskesmas pembantu (pustu) dan ada SMP/MTs. Meskipun tidak ada tempat layanan di desa, tetapi jika jarak terdekat menuju bidan/puskesmas/ puskesmas pembantu dan SMP/MTs yang ada di desa lain kurang dari 5 KM, maka desa tersebut masih masuk dalam kategori desa normal. (2) Desa sulit, jika di desa tidak ada bidan desa/ puskesmas/pustu atau tidak ada SMP/MTs dan jarak menuju tempat layanan lebih dari 5 KM. Untuk lokasi sulit, maka perhitungan jumlah sasaran program untuk kepentingan pembagian dana dikalikan 1,5


80

Tingkat keberhasilan dihitung berdasarkan nilai yang diraih oleh desa. Penjelasan lebih lanjut lihat Lampiran 6 PTO tentang Penilaian Kegiatan. Berdasarkan tingkat kesulitan akses, ada dua kategori desa (dengan kode angka) , yaitu: (1) Desa normal, jika didalam desa ada bidan desa/ puskesmas/ puskesmas pembantu (pustu) dan ada SMP/MTs. Meskipun tidak ada tempat layanan di desa, tetapi jika jarak terdekat menuju bidan/puskesmas/ puskesmas pembantu dan SMP/MTs yang ada di desa lain kurang dari 5 KM, maka desa tersebut masih masuk dalam kategori desa normal. (2) Desa sulit, jika di desa tidak ada bidan desa/ puskesmas/pustu atau tudak ada SMP/MTs dan jarak menuju tempat layanan lebih dari 5 KM. Untuk lokasi sulit, maka perhitungan jumlah sasaran program untuk kepentingan pembagian dana dikalikan 1,5. Rumus alokasi dana desa sebagai berikut (untuk 100% BLM tahun 1 dan 80 % BLM tahun berikutnya) Jumlah (A0+A1+A2+A3+PIH desa) x tingkat akses desa -------------------------------------------------------------------------------------------- X Dana BLM Kec Total jumlah ((A0+A1+A2+A3+PIH desa) x tingkat akses desa) di kec Keterangan : Tingkat akses desa sulit = 1,5 Tingkat aksees desa normal = 1 A0 = jumlah bayi/anak usia < 12 bln A1 = jumlah anak usia 12 bulan s/d 59 bln A2 = jumlah anak usia sekolah SD (6 th s/d 12 th) A3 = jumlah anak usia sekolah SMP/MTs (13 th s/d 15 th) PIH = perkiraan jumlah ibu hamil diasumsikan sama dengan A0

Rumus alokasi dana desa sebagai berikut : Jumlah (A0+A1+A2+A3+PIH desa) x tingkat akses desa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X Dana BLM Kec Total jumlah {(A0+A1+A2+A3+PIH desa) x tingkat akses desa} di kecamatan

Keterangan: Tingkat akses desa sulit=1,5 Tingkat akses desa normal = 1 A0 = jumlah bayi/ anak usia < 12 bln A1 = jumlah anak usia 12 bulan s/d 59 bln A2 = jumlah anak usia sekolah SD (6 th s/d 12 th ) A3 = jumlah anak usia sekolah SMP/MTS (13 th s/d 15 th) PIH = perkiraan jumlah ibu hamil diasumsikan sama dengan A0


81

Dana Administrasi-Operasional Kegiatan

Untuk kelancaran pengelolaan kegiatan, program menyediakan dana stimulan untuk administrasi dan operasional kegiatan. Pada tahap perencanaan, disediakan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan tahapan perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa serta subsidi operasional dan transportasi bagi FD/KPMD, tim kerja TPMD. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kegiatan, disediakan dana untuk administrasi dan operasional kegiatan bagi setiap desa yang besarnya 4 persen dari total dana BLM yang diterima desa. Penggunaan dana ini untuk administrasi dan operasional kegiatan (seperti: penyelenggaraan rapat rutin pelaku desa, rapat rutin kelompok ibu-ibu sasaran, foto copy formulir-formulir yang diperlukan, transportasi pencairan dana ke kecamatan, dll) di tingkat desa yang diadministrasikan oleh Pelaksana Kegiatan (PK). Untuk administrasi dan operasional di tingkat kecamatan disediakan 1 persen dari total dana BLM di kecamatan. Dana 1 persen untuk administrasi dan operasional kegiatan di tingkat kecamatan (seperti: foto copy proposal dari desa-desa, dokumen pencairan dan penyaluran dana BLM, kegiatan kunjungan antar desa, foto copy daftar hadir siswa terutama tingkat SMP untuk keperluan monitoring, honor pengurus, dll) dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).


82

Lampiran 11. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (LMP) 6.

Pendanaan PNPM LMP

Kegiatan PNPM LMP didanai dengan dana yang bersumber dari bantuan hibah luar negeri. Alokasi Dana Kegiatan PNPM LMP Alokasi dana untuk kegiatan pilot PNPM LMP ditetapkan sebagai berikut: a. BLM pada kecamatan untuk membiayai kegiatan lingkup desa yang berorientasi lingkungan dan sumber daya alam, b. BLM pada kabupaten untuk membiayai kegiatan berorientasi lingkungan hidup dan pelestarian alam lintas kecamatan. c. BLM untuk jenis kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) khusus pada lokasi yang ditetapkan, d. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan. Mekanisme Penyaluran Dana BLM Penyaluran dana BLM PNPM LMP melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM mengikuti ketentuan yang berlaku pada PNPM Mandiri Perdesaan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaraan, Departemen Keuangan RI. Mekanisme Pencairan Dana Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) didesa. Mekanisme pencairan dana mengikuti ketentuan dasar sebagai berikut: a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK, b. TPK menyiapkan rencana penggunaan dana (RPD) sesuai kebutuhannya dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan fisik (gambar desain, RAB, dan lampirannya) atau proposal kegiatan yang berupa non fisik/peningkatan kapasitas (pelatihan/penyuluhan/kampanye penyadaran lingkungan, dsb) c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan laporan penggunaan dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. Dana Operasional UPK dan TPK Untuk kegiatan lingkup desa, kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk


83

menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulant dana dari PNPM LMP. Dana operasional UPK sebesar maksimal 2 (dua) persen) dari BLM PNPM LMP yang dialokasikan di kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/Desa maksimal 3 (tiga) persen dari dana PNPM LMP yang dialokasikan melalui Surat Penetapan Camat untuk desa yang bersangkutan. Sedangkan untuk desa yang bersangkutan. Sedangkan untuk kegiatan lintas kecamatan dana operasional untuk TPK lintas kecamatan dialokasikan sebesar maksimum 3 (tiga) persen dari dana BLM lintas kecamatan yang ada di Kabupaten dan ditetapkan melalui Surat Penetapan Bupati untuk kecamatan yang bersangkutan.


84

EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (Aspek Pendanaan dan Koordinasi di Daerah) TAHUN ANGGARAN 2010 LAPORAN AKHIR DISIAPKAN OLEH TIM PEMANTAUAN :

Recommend Documents