LAPORAN MINGGUAN (WEEKLY REPORT) PEKAN KE-3 JUNI KESIAPAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK 2015
BAGIAN ANALISIS TEKNIS PENGAWASAN DAN POTENSI PELANGGARAN
BIRO HUKUM HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 2015
Pendahuluan Untuk mengetahui kesiapan jajaran Bawaslu RI dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak pada Desember 2015, Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu RI melakukan pengumpulan data dari seluruh Propinsi. Pengumpulan data ini sudah dilaksanakan sejak awal Mei 2015. Adapun aspek data yang dikumpulkan terkait 3 hal yaitu aspek anggaran, aspek kelembagaan dan aspek ketersediaan personil. Aspek anggaran terkait dengan besaran anggaran tiap daerah mulai dari kebutuhan anggaran diajukan, besaran anggaran yang disepakati dan telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta besaran dari anggaran yang telah disalurkan kepada masing-masing Bawaslu Propinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Aspek Kelembagaan meliputi ketersediaan Panwas untuk setiap level, mulai dari Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) hingga Pengawas TPS. Aspek terakhir, yaitu aspek personil untuk mengetahui ketersediaan kelengkapan organisasi seperti Kepala Sekretariat, Staf Sekretariat dan Kantor Sekretariat. Proses Pengumpulan Data Laporan mingguan kali ini merupakan hasil pengumpulan data per tanggal 18 Juni 2015. Sejak awal dilakukan, ini merupakan pekan ke-6 pengumpulan laporan mingguan (weekly report). Kami mengirimkan form isian data laporan mingguan pada tanggal 17 Juni 2015 untuk diisi oleh masingmasing Bawaslu Propinsi di Seluruh Indonesia kecuali Aceh dan DKI Jakarta yang tidak ada pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari 32 Propinsi yang kami kirimkan form isian laporan mingguan, ada 21 Propinsi yang telah mengisi dan mengirimkan balasan laporan mingguan tersebut. Ke 21 Propinsi tersebut adalah sebagai berikut:
1
Bali
12
Lampung
2
Bangka Belitung
13
Maluku
3
D.I. Yogyakarta
14
Nusa Tenggara Barat
4
Jambi
15
Nusa Tenggara Timur
5
Jawa Barat
16
Papua
6
Jawa Timur
17
Papua Barat
Kalimantan Barat
18
Riau
8
Kalimantan Selatan
19
Sulawesi Tenggara
9
Kalimantan Tengah
20
Sumatera Barat
10
Kalimantan Timur
21
Sumatera Utara
11
Kepulauan Riau
7
Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 012/Bawaslu/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Laporan Perkembangan Kelembagaan, Personil dan Anggaran Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu RI meminta untuk masing-masing propinsi mengirimkan perkembangan data kesiapan jajarannya terkait ketiga aspek yang sudah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa daerah yang responnya minim menanggapi Surat Edaran terkait laporan mingguan tersebut. Propinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur adalah daerah-daerah yang baru satu kali merespon permintaan laporan mingguan ini. Sedangkan Propinsi Kalimantan Utara hingga pekan ke 6 ini belum sekalipun mengirimkan kembali form laporan mingguan sebagaimana yang telah ditentukan. Berikut ini rekapitulasi intensitas pengembalian form Laporan Mingguan masing-masing propinsi: No
Provinsi
Banyak Data yang Dikirimkan
1
Kalimantan Utara
0
2
Jawa Timur
1
3
Kalimantan Tengah
1
4
Sulawesi Tengah
1
5
Sulawesi Utara
1
6
Maluku Utara
1
7
Bengkulu
2
8
Kalimantan Timur
2
9
Sulawesi Selatan
2
10
Sumatera Selatan
3
11
Banten
3
12
Nusa Tenggara Barat
3
13
Nusa Tenggara Timur
3
14
Gorontalo
3
No
Provinsi
Banyak Data yang Dikirimkan
15
Sulawesi Barat
3
16
Maluku
3
17
Papua Barat
3
18
Sumatera Utara
4
19
Sumatera Barat
4
20
Kepulauan Riau
4
21
Bangka Belitung
4
22
Lampung
4
23
Jawa Barat
4
24
Jawa Tengah
4
25
Sulawesi Tenggara
4
26
Riau
5
27
Jambi
5
28
D.I. Yogyakarta
5
29
Kalimantan Barat
5
30
Papua
5
31
Bali
6
32
Kalimantan selatan
6
Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data ini antara lain Sekretariat propinsi yang belum siap karena baru dibentuk (Kaltara), Sekretariat yang sedang mengalami persoalan, koordinasi di internal sekretariat Bawaslu Propinsi yang kurang jelas, serta alamat email daerah yang tidak sinkron. Sedangkan dari kondisi internal bagian ATP3 sendiri permasalahannya adalah karena format laporan mingguan yang berubah-ubah sehingga harus disesuaikan kembali masing-masing format daerahnya. Hal ini berakibat pada keterlambatan pengiriman form kepada masing-masing daerah.
ASPEK ANGGARAN 1. Ketersediaan Anggaran Pemilihan Gubernur Berkenaan dengan kesiapan anggaran Bawaslu Propinsi untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat kami laporkan bahwa tidak ada perubahan data dari laporan sebelumnya per tanggal 12 Juni 2015. Semua anggaran Bawaslu Propinsi telah disetujui dengan rincian 1 Propinsi anggaran yang disetujui sesuai dengan besaran kebutuhan yang diajukan, 7 Propinsi anggaran yang disetujui masih dibawah yang diajukan sedangkan propinsi Kalimantan Utara sudah dianggarkan untuk mendapat anggaran pengawasn Pilgub karena daerah ini merupakan Daerah Otonomi Baru. Berikut ini rincian ketersediaan anggaran Pemilihan Gubernur di 9 Propinsi:
No
Nama Propinsi
Anggaran Diajukan
Anggaran Disetujui
Persentase
(Dalam Rp)
(Dalam Rp)
yang disetujui
1.
Bengkulu
29.977.500.000
22.635.120.000
75,51 %
2.
Jambi
30.500.000.000
30.500.000.000
100 %
3.
Kalimantan Selatan
62.678.745.000
30.000.000.000
47,86 %
4.
Kalimantan Tengah
126.632.757.600
15.000.000.000
11,85 %
5.
Kalimantan Utara
-
13.000.000.000
-
6.
Kepulauan Riau
33.800.000.000
32.800.000.000
97,04 %
7.
Sulawesi Tengah
39.771.442.000
26.400.000.000
66,38 %
8.
Sulawesi Utara
62.000.000.000
15.000.000.000
24,19 %
9.
Sumatera Barat
16.425.928.500
5.000.000.000
30,44 %
Perkembangan Anggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur
777 7 6
5
5
44
4
08-Mei-15
5
14-Mei-15
44
3
22-Mei-15
3
29-Mei-15
3 2 1
111 0000
111
09-Jun-15
1111
0000
12-Jun-15 000
000
0 Sesuai
Lebih
Kurang
Belum Disetujui
Belum Ada Data
19-Jun-15
2. Ketersediaan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait dengan kesiapan anggaran pada tingka Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dapat kami laporkan bahwa sebagian anggaran Panwas Kab/Kota sudah disetujui. Disetujui di sini dalam arti sudah disepakati dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ada 187 daerah yang telah mendapat persetujuan dan menandatangani naskah NPHD. Ada 9 Kab/Kota yang anggarannya disetujui dan besarannya sesuai dengan permintaan. 12 Kab/Kota lainnya telah menandatangani NPHD dan besaran anggaran yang disetujui lebih besar dari permintaan sebelumnya. Sedangkan 166 Kab/Kota lain masih memiliki kendala terkait anggaran karena anggaran yang disetujui nilainya lebih rendah dari permintaan.
Persentase Anggaran Pemilukada di Kabupaten & Kota 28.08%
3.46%
4.62% Sesuai Lebih
63.85%
Kurang Belum Disetujui
Keterangan: Kota
Kabupaten
Sesuai
1
8
Lebih
1
11
Kurang
26
140
Belum Disetujui
8
65
Chart perkembangan ketersediaan anggaran
180
166
160
141 140 131
140
147 130
08-Mei-15
129
115
120
14-Mei-15
104 9692 91
101
100
22-Mei-15 29-Mei-15
73
80
08-Jun-15
60
12-Jun-15
40
222122
20
899
0
19-Jun-15
8 1312 2335
0 Sesuai
Lebih
Kurang
Belum Disetujui
Berkaitan dengan dengan kesiapan anggaran pada tingkat Panwaslu
Kabupaten/Kota
yang
akan
melaksanakan
Pemilihan
Bupati/Walikota, dapat kami laporkan bahwa sebagian besar anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah disetujui, masih belum disalurkan. Anggaran yang disalurkan hanya terdapat di 58 kabupaten/kota dari total 260 kabupaten/kota yang mengadakan pemilihan bupati dan walikota atau hanya sekitar 22%. Berikut daftar kabupaten/kota yang anggarannya sudah disalurkan :
No
Provinsi
Kabupaten/Kota
Total Anggaran
Total Anggaran
Disetujui
Disalurkan
Persentase Anggaran Disalurkan
1
Bali
Kota Denpasar
Rp 4,282,823,100
Rp 4,282,823,100
100.00%
2
Bali
Kab. Karang Asem
Rp 5,466,094,000
Rp 5,466,094,000
100.00%
3
Bali
Kab. Badung
Rp 5,223,590,500
Rp 2,959,627,750
56.66%
4
Bali
Kab. Bangli
Rp 1,500,000,000
Rp 1,500,000,000
100.00%
5
Bali
Kab. Tabanan
Rp 4,702,785,000
Rp 4,702,785,000
100.00%
6
Bali
Kab. Jembrana
Rp 1,500,000,000
Rp 1,500,000,000
100.00%
7
Bangka Belitung
Kab. Bangka Tengah
Rp 2,534,775,000
Rp 2,534,775,000
100.00%
8
Bangka Belitung
Kab. Bangka Selatan
Rp 3,330,460,000
Rp 2,500,000,000
75.06%
9
Bangka Belitung
Kab. Bangka Barat
Rp 3,000,000,000
Rp 3,000,000,000
100.00%
10
Bangka Belitung
Kab. Belitung Timur
Rp 2,702,455,000
Rp 2,702,455,000
100.00%
11
DI Yogyakarta
Kab. Bantul
Rp 3,384,144,000
Rp 3,384,144,000
100.00%
12
DI Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
Rp 4,038,783,500
Rp 1,013,629,500
25.10%
13
DI Yogyakarta
Kab. Sleman
Rp 4,072,627,690
Rp 2,036,313,845
50.00%
14
Gorontalo
Kab. Gorontalo
Rp 2,902,195,000
Rp 1,500,000,000
51.69%
15
Gorontalo
Kab. Bone Bolango
Rp 2,000,000,000
Rp 2,000,000,000
100.00%
No
Provinsi
Kabupaten/Kota
Total Anggaran
Total Anggaran
Disetujui
Disalurkan
Persentase Anggaran Disalurkan
16
Gorontalo
Kab. Pohuwato
Rp 3,000,000,000
Rp 3,000,000,000
17
Jambi
Kota Sungai Penuh
Rp 1,898,128,759
Rp 415,000,000
21.86%
18
Jambi
Kab. Batanghari
Rp 1,585,111,000
Rp 101,022,475
6.37%
19
Jambi
Kab. Tanjung Jabung Timur
Rp 1,678,590,000
Rp 473,600,000
28.21%
20
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
Rp 3,932,827,000
Rp 3,932,827,000
100.00%
21
Jawa Barat
Kab. Karawang
Rp 10,695,587,000
Rp 3,500,000,000
32.72%
22
Jawa Barat
Kab. Tasikmalaya
Rp 2,000,000,000
Rp 2,000,000,000
100.00%
23
Jawa Barat
Kab. Cianjur
Rp 4,000,000,000
Rp 3,000,000,000
75.00%
24
Jawa Timur
Kab. Lamongan
Rp 4,200,000,000
Rp 420,000,000
10.00%
25
Kalimantan Barat
Kab. Sekadau
Rp 2,499,739,500
Rp 900,000,000
36.00%
26
Kalimantan Tengah
Kab. Kotawaringin Timur
Rp 1,933,740,000
Rp 590,050,000
30.51%
27
Kepulauan Riau
Kota Batam
Rp 7,926,667,900
Rp 340,536,000
4.30%
28
Kepulauan Riau
Kab. Kepulauan Anambas
Rp 750,000,000
Rp 233,427,000
31.12%
29
Kepulauan Riau
Kab. Bintan
Rp 1,668,700,000
Rp 1,168,090,000
70.00%
30
Kepulauan Riau
Kab. Natuna
Rp 5,206,321,000
Rp 1,000,000,000
19.21%
31
Lampung
Kota Kota Metro
Rp 3,113,132,000
Rp 550,000,000
17.67%
32
Lampung
Kota Kota Bandar Lampung
Rp 7,054,398,000
Rp 1,500,000,000
21.26%
33
Lampung
Kab. Lampung Selatan
Rp 8,500,000,000
Rp 3,000,000,000
35.29%
34
Lampung
Kab. Way Kanan
Rp 5,370,000,000
Rp 750,000,000
13.97%
35
Lampung
Kab. Lampung Timur
Rp 7,500,000,000
Rp 2,000,000,000
26.67%
36
Lampung
Kab. Pesawaran
Rp 4,863,830,000
Rp 1,500,000,000
30.84%
37
Lampung
Kab. Lampung Tengah
Rp 6,999,518,000
Rp 2,000,000,000
28.57%
38
Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram
Rp 500,000,000
Rp 250,000,000
50.00%
39
Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Utara
Rp 1,000,000,000
Rp 1,000,000,000
40
Nusa Tenggara Barat
Kab. Bima
Rp 1,200,000,000
Rp 500,000,000
41.67%
41
Nusa Tenggara Barat
Kab. Dompu
Rp 750,000,000
Rp 25,000,000
3.33%
42
Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Tengah
Rp 2,000,000,000
Rp 312,000,000
15.60%
43
Nusa Tenggara Barat
Kab. Sumbawa
Rp 3,200,000,000
Rp 1,700,000,000
53.13%
44
Nusa Tenggara Timur
Kab. Sumba Timur
Rp 2,500,000,000
Rp 400,535,000
16.02%
45
Papua Barat
Kab. Manokwari Selatan
Rp 2,793,170,200
Rp 8,441,000,000
302.20%
46
Papua Barat
Kab. Sorong Selatan
Rp 5,760,420,000
Rp 1,250,000,000
21.70%
47
Papua Barat
Kab. Raja Ampat
Rp 6,985,510,000
Rp 2,000,000,000
28.63%
48
Papua Barat
Kab. Kaimana
Rp 4,500,000,000
Rp 500,000,000
11.11%
49
Papua Barat
Kab. Teluk Bintuni
Rp 3,500,000,000
Rp 1,500,000,000
42.86%
50
Papua Barat
Kab. Fakfak
Rp 3,000,000,000
Rp 500,000,000
16.67%
51
Papua Barat
Kab. Teluk Wondama
Rp 3,500,000,000
Rp 1,000,000,000
28.57%
52
Sulawesi Tenggara
Kab. Kolaka Timur
Rp 2,250,000,000
Rp 750,000,000
33.33%
53
Sulawesi Tenggara
Kab. Buton Utara
Rp 2,000,000,000
Rp 1,000,000,000
50.00%
54
Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Selatan
Rp 1,750,000,000
Rp 300,000,000
17.14%
55
Sulawesi Tenggara
Kab. Muna
Rp 1,000,000,000
Rp 1,000,000,000
56
Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Kepulauan
Rp 600,000,000
Rp 295,000,000
57
Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Utara
Rp 1,200,000,000
Rp 1,200,000,000
58
Sulawesi Tenggara
Kab. Wakatobi
Rp 2,500,000,000
Rp 750,000,000
100.00%
100.00%
100.00% 49.17% 100.00% 30.00%
Dari total 260 Kab/kota yang akan melaksanakan pemilihan, masih ada 8 Kota dan 65 Kabupaten yang belum mendapat persetujuan dan menandatangani naskah NPHD. Daerah-daerah yang belum dapat persetujuan dan menandatangani NPHD antara lain:
NO.
PROVINSI
KAB/KOTA
NO.
PROVINSI
KAB/KOTA
1
Banten
Kota Tangerang Selatan
38
Papua
Kab. Warofen
2
Jawa Barat
Kota Depok
39
Papua
Kab. Merauke
3
Jawa Tengah
Kota Semarang
40
Papua
Kab. Pegunungan Bintang
4
Jawa Tengah
Kota Surakarta
41
Papua
Kab. Boven Digoel
5
Jawa Tengah
Kota Magelang
42
Papua
Kab. Yahukimo
6
Jawa Timur
Kota Blitar
43
Papua
Kab. Supiori
7
Sulawesi Tengah
Kota Palu
44
Papua
Kab. Yalimo
8
Sumatera Utara
Kota Medan
45
Papua Barat
Kab. Pegunungan Arfak
9
Bengkulu
Kab. Mukomuko
46
Papua Barat
Kab. Fakfak
10
Bengkulu
Kab. Kepahiang
47
Sulawesi Selatan
Kab. Gowa
11
Bengkulu
Kab. Lebong
48
Sulawesi Selatan
Kab. Maros
12
Bengkulu
Kab. Rejang Lebong
49
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu Timur
13
Jawa Tengah
Kab. Rembang
50
Sulawesi Selatan
Kab. Kepulauan Selayar
14
Jawa Tengah
Kab. Purbalingga
51
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu Utara
15
Jawa Tengah
Kab. Purworejo
52
Sulawesi Selatan
Kab. Bulukumba
16
Jawa Tengah
Kab. Wonogiri
53
Sulawesi Selatan
Kab. Toraja Utara
17
Jawa Tengah
Kab. Grobogan
54
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai Laut
18
Jawa Timur
Kab. Jember
55
Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
19
Jawa Timur
Kab. Situbondo
56
Sulawesi Tengah
Kab. Poso
20
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
57
Sulawesi Tengah
Kab. Toli-Toli
21
Jawa Timur
Kab. Mojokerto
58
Sulawesi Tengah
Kab. Morowali Utara
22
Jawa Timur
Kab. Banyuwangi
59
Sulawesi Tengah
Kab. Sigi
23
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
60
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
24
Jawa Timur
Kab. Tuban
61
Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow Timur
25
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
62
Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Utara
26
Kalimantan Barat
Kab. Melawi
63
Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Selatan
27
Kalimantan Barat
Kab. Sintang
64
Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
28
Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
65
Sumatera Barat
Kab. Solok
29
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
66
Sumatera Barat
Kab. Dharmasraya
30
Kalimantan Timur
Kab. Kutai Kertanegara
67
Sumatera Barat
Kab. Solok Selatan
31
Kalimantan Timur
Kab. Kutai Barat
68
Sumatera Barat
Kab. Sijunjung
32
Kalimantan Utara
Kab. Malinau
69
Sumatera Selatan
Kab. Musi Rawas Utara
33
Kepulauan Riau
Kab. Lingga
70
Sumatera Selatan
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
34
Lampung
Kab. Pesisir Barat
71
Sumatera Selatan
Kab. Musi Rawas
35
Nusa Tenggara Timur
Kab. Timor Tengah Utara
72
Sumatera Utara
Kab. Toba Samosir
36
Papua
Kab. Asmat
73
Sumatera Utara
Kab. Humbang Hasundutan
37
Papua
Kab. Keerom
ASPEK KESIAPAN PERSONIL Aspek personil ini menyangkut beberapa hal yang menjadi kelengkapan organisasi
Panwas
Kab/Kota
dalam
melaksanakan
tugas-tugas
pengawasanya. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dari aspek personil ini yaitu: kepala secretariat, staf secretariat dan kantor secretariat. Ketiga hal tersebut merupakan faktor pendukung kinerja panwas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berkaitan dengan aspek kesiapan personil, dapat kami laporkan bahwa pada tingkat Kabupaten/Kota ketersediaan personil sudah terpenuhi di lebih dari 200 Kab/Kota. Sedangkan masih ada sekitar 60 Kab/Kota yang dilaporkan hingga saat ini belum memiliki kelengkapan personil. 39 daerah lainnya hingga laporan ini dibuat belum melaporkan perkembangannya.
Kepala Sekretariat 39 60
Sudah Ada 207
Belum Ada Belum Ada Data
Staf Sekretariat 39 59
Sudah Ada 208
Belum Ada Belum Ada Data
Kantor Sekretariat Panwas 34 63
Sudah Ada 209
Belum Ada Belum Ada Data
Tanggal 22 Juni 2015 Sudah Ada
Belum Ada
Belum Ada Data
Jumlah
Kepala Sekretariat
207
60
39
306
Staf Sekretariat
208
59
39
306
Kantor Sekretariat Panwas
209
63
34
306
Chart perkembangan ketersediaan Kepala Sekretariat
Kepala Sekretariat 250 200 170
150 100 50 0
80
108
123
Jumlah Ketersedian Kasek tgl 22 Mei 2015
Jumlah Ketersedian Kasek tgl 29 Mei 2015
191
207
26 Jumlah Ketersedian Kasek tgl 8 Mei 2015
Jumlah Ketersedian Kasek tgl 15 Mei 2015
Jumlah Ketersedian Kasek tgl 9 Juni 2015
Kepala Sekretariat
Jumlah Ketersedian Kasek tgl 12 Juni 2015
Jumlah Ketersedian Kasek tgl 22 Juni 2015
Chart perkembangan ketersediaan Staff Sekretariat
STAF SEKRETARIAT Staf Sekretariat 250 200 150 100 50 0
114
100
73
208
191
168 26
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Ketersedian Ketersedian Ketersedian Ketersedian Ketersedian Ketersedian Ketersedian Staf tgl 8 Mei Staff tgl 15 Mei Staff tgl 22 Mei Staff tgl 29 Mei Staff tgl 9 Juni Staff tgl 12 Juni Staff tgl 22 Juni 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Chart perkembangan ketersediaan Kantor Sekretariat
Kantor Sekretariat 250 200 150 100 50 0
169 88
109
209
203
126
29 Jumlah Jumlah Ketersedian Ketersedian kantor tgl 8 Mei Kantor tgl 15 2015 Mei 2015
Jumlah Ketersedian Kantor tgl 22 Mei 2015
Jumlah Jumlah Jumlah Ketersedian Ketersedian Ketersedian Kantor tgl 29 Kantor tgl 9 Juni Kantor tgl 15 Mei 2015 2015 Juni 2015
Jumlah Ketersedian Kantor tgl 22 Juni 2015
Kantor Sekretariat
Masih terkait dengan ketersediaan personil/Kesekretariatan, kami mengukur kesiapan masing-masing propinsi yang dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: a. Sudah siap (100 %). Jika 3 unsur kelengkapan personil (Kasek, Staf dan Kantor) sudah tersedia di masing-masing sekretariat Panwas Kab/Kota di Propinsi tersebut. b. Kurang Siap. Jika hanya 2 dari 3 unsur kelengkapan personil (Kasek, Staf dan Kantor) sudah tersedia di masing-masing sekretariat Panwas Kab/Kota di Propinsi tersebut.
c. Belum Siap. Jika hanya 1 dari 3 unsur kelengkapan personil (Kasek, Staf dan Kantor) sudah tersedia di masing-masing sekretariat Panwas Kab/Kota di Propinsi tersebut. d. Tidak Siap. Jika semua unsur kelengkapan personil (Kasek, Staf dan Kantor) sama sekali belum tersedia di masing-masing sekretariat Panwas Kab/Kota di Propinsi tersebut. Dengan kategorisasi di atas, maka kesiapan masing-masing propinsi dalam menghadapi pemilihan serentak adalah sebagai berikut: No
Sudah Siap
Kurang Siap
Belum Siap
Tidak Siap
Belum Ada Data
1.
Riau
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Jawa Timur
2.
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Maluku Utara
Sulawesi Tengah
Kalimantan Utara
3.
Jambi
Lampung
Papua
4.
Bengkulu
Jawa Barat
Kalimantan Tengah
5.
Banten
Kalimantan Barat
6.
Jawa Tengah
Kalimantan
7.
D.I. Yogyakarta
Nusa Tenggara Timur
8.
Bali
Maluku
9.
Gorontalo
Kalimantan Timur
10.
Sulawesi Selatan
11.
Sulawesi Barat
12.
Sulawesi Tenggara
13.
Bangka Belitung
14.
Papua Barat
15.
Nusa Tenggara Barat
Selatan
ASPEK KELEMBAGAAN Aspek kelembagaan ini berhubungan dengan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan di beberapa tingkatan yaitu Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS.
Berkaitan
dengan
kesiapan
kelembagaan
Panwas
di
306
Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan rincian:
a. 260 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan walikota; b. 46 Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari 9 propinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur. Dapat dilaporkan bahwa dari 306 Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut
di
atas,
telah
terbentuk
Panwas
Kabupaten/Kota
di
247
Kabupaten/Kota, 19 Kabupaten/Kota belum terbentuk dan 40 daerah lainnya belum ada data yang masuk. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 16 Panwas Kabupaten/Kota apabila dibandingkan dengan data tanggal 12 Juni 2015
Ketersediaan Panwas Kab/Kota 40
19
Sudah Ada Belum Ada Belum Ada Data
247
Perkembangan Ketersediaan Panwaslu di Kota & Kabupaten
Panwas Kab/Kota 46
250
231
200 150 100
193
247
198
162
140 129 107 Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal 8 Mei 15 Mei 22 Mei 29 Mei 4 Juni 9 Juni 12 Juni 19 Juni 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Berkaitan
dengan
kesiapan
kelembagaan
Panwas
Panwas Kab/Kota
di
Tingkat
Kecamatan, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan data per tanggal 22 Juni 2015 telah terbentuk Panwas Kecamatan di 142 Kabupaten/Kota. Sedangkan 124 Kabupaten/Kota lainnya dilaporkan belum memiliki Panwascam. Dan 40 Kabupaten/Kota lainnya belum menyerahkan data terbaru.
Ketersediaan Panwascam 40 142
Lengkap Belum Lengkap
124
Belum Ada Belum Ada Data
0
Perkembangan Ketersediaan Panwascam
Panwascam 142
Jumlah Panwascam
140 120 101
100 80
Panwacam
60 40 20
29 Tanggal 9 Juni 2015 Tanggal 12 Juni 2015 Tanggal 19 Juni 2015
