LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KE PERANCIS TANGGAL 14 S.D. 20 OKTOBER 2012

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KE PERANCIS TANGGAL 14 S.D. 20 OKTOBER 2012

I.

PENGANTAR Kegiatan Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang Pemerintahan Daerah mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib bahwa Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus atau Badan Anggaran dapat mengadakan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR. Sedangkan anggaran Pansus untuk kegiatan Kunjungan Kerja menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di DPR RI (Pasal 140 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Adapun susunan Anggota delegasi kunjungan kerja terdiri dari : 1) Drs. H. Ibnu Munzir (A-275/Fraksi Partai Golkar); 2) Drs. Eddy Sadeli, S.H (A-455/Fraksi Partai Demokrat); 3) H. Subyakto, S.H, M.H (A-493/Fraksi Partai Demokrat); 4) H. Darizal Basir (A-431/Fraksi Partai Demokrat); 5) Ir. Ali Wongso Halomoan Sinaga (A-180/Fraksi Partai Golkar); 6) Hermanto, SE, MM (A-49/Fraksi PKS); 7) Drs. H. Akhmad Muqowam (A-306/Fraksi PPP); 8) Bachruddin Nasori, S.SI, MM (A-156/Fraksi PKB). Berhubungan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, maka salah satu Anggota delegasi, yaitu Bapak Bachruddin Nasori, SSI, MM dari Fraksi PKB tidak dapat mengikuti kegiatan kunjungan kerja ini. Delegasi Pansus RUU Pemerintahan Daerah dibantu oleh 2 (dua) staf Sekretariat Pansus yaitu Ibu Minarni, S.H, dan Hakhimah, S.Sos serta 1 (satu) orang tenaga ahli Pansus yaitu Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.H. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem pemerintahan Perancis khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Kegiatan kunjungan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 20 Oktober 2012.

1

II.

LEMBAGA/INSTITUSI YANG DIKUNJUNGI Dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja ke Perancis, delegasi Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah mengadakan pertemuan dan diskusi dengan beberapa institusi/lembaga pemerintahan setempat, yaitu : 1.

Kedutaan Besar Republik Perancis di Jakarta Kunjungan ke Kedutaan Besar Perancis di Jakarta dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai sistem pemerintahan Perancis, terutama Pemerintahan Daerah. Kunjungan dimaksudkan juga untuk meminta perhatian dan dukungan Keduataan Besar Perancis di Jakarta untuk berkomunikasi ke Kemenlu Perancis di Paris untuk membicarakan rencana kunjungan kerja Pansus. Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Duta Besar Perancis itu menyatakan bahwa tidak semua pertanyaan-pertanyaan mendapatkan penjelasan yang memadai di Jakarta, oleh karena itu mereka sangat menyarankan untuk bertemu dengan beberapa institusi pemerintah Perancis di Paris dan juga mengunjungi salah satu Region (setingkat Provinsi) untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wakil Duta besar mengakui bahwa selama 30 tahun menerapkan desentralisasi ini terdapat banyak pelajaran berharga, yang diharapkan pemerintah Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Pengalaman Perancis dapat dijadikan pelajaran.

2.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Pertemuan dengan Duta Besar RI Paris Bapak Rezlan Ishar Jenie beserta seluruh koordinator fungsi, athan dan atnis pada hari Senin, 15 Oktober 2012 bertempat di ruang rapat utama KBRI Paris. Pertemuan ini diisi dengan diskusi mengenai perkembangan terakhir hubungan antara Perancis dan Indonesia beserta sistem pemerintahan Perancis. Beberapa informasi yang disampaikan oleh Dubes RI di Paris antara lain mengenai posisi pemerintahan baru Perancis yang dimenangkan oleh partai kiri (sosialis). Dubes menjelaskan adanya upaya yang intensif untuk meningkatkan hubungan perdagangan, sosial dan budaya antara Perancis dan Indonesia. Kunjungan DPR kali ini adalah kunjungan pertama setelah parlemen Perancis dimenangkan oleh partai kiri (sosialis). KBRI Paris mengharapkan agar kunjungan kali ini dimanfaatkan oleh para anggota untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kegiatan bidang ekonomi antar dua negara.

2

Gambar (1) Pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris beserta jajarannya

3.

Dewan Daerah Region (Provinsi) Champagne-Ardene Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendengar secara langsung dari salah satu Region yang setingkat provinsi dalam melaksanakan desentralisasi. Kegiatan dengan Dewan Daerah Region (Provinsi) Perancis dilakukan dua kali, yaitu dengan Direktur Biro Kepala Daerah Champagne-Ardene Mr. Gerard COLIN dan pertemuan dan makan siang dengan Kepala Dewan Daerah Region Champagne-Ardene, Mr. Jean– Paul BACHY.

Gambar (2) Pertemuan dengan Kepala Dewan Daerah Region Champagne-Ardene, Mr. Jean–Paul BACHY.

3

4.

Majelis Nasional (Parlemen) Perancis Kegiatan di Majelis Nasional Perancis dilakukan dengan Anggota Majelis Nasional Mr. Paul Molac Wakil daerah Morbihan/Sekretaris Komisi Undang-Undang dan pertemuan dan jamuan makan siang oleh Mr. Jean-Jacques GUILLET, Ketua Grup Persahabatan RI-Perancis di Majelis Nasional Perancis dan Mr. Martial SADDIER Wakil Ketua Grup Persahabatan RI-Perancis di Majelis Nasional.

Gambar (3) Pertemuan dengan Majelis Nasional (Parlemen) Perancis

Gambar (4) Foto Delegasi Pansus RUU tentang Pemda DPR RI di halaman samping Gedung Parlemen Perancis

4

Gambar (5) Foto Delegasi Pansus RUU tentang Pemda DPR RI di halaman depan Gedung Parlemen Perancis

5.

Kementerian Dalam Negeri Perancis Diskusi dengan dua nara sumber di Kementerian Dalam Negeri Perancis, yaitu : 1) Mr. Jacques RENARD, Direktur Kerjasama Internasional bidang Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah-Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah (DGCL) Kementerian Dalam Negeri. 2) Mr. Bertrand CADIOT, Penasihat Bidang Kerjasama Eropa dan Internasional-Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

5

Gambar (6) Pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri Perancis

III.

POKOK-POKOK PIKIRAN SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS Delegasi RUU tentang Pemerintahan Daerah memberikan perhatian khusus kepada beberapa materi penting yang relevan dengan materi RUU tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : 1.

Hirarkhie Peraturan/Norma di Perancis Perancis memiliki tradisi civil law (hukum tertulis) yang diwarisi oleh ajaran Napoleon Bonaparte. Tradisi hukum tertulis ini berpengaruh juga ke negara-negara jajahannya seperti Jerman, Belanda, dan kemudian sampai ke Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Perancis, terdapat hirarkhies norma, yaitu : 1) Level Dunia : Perjanjian (Bab VI Pasal 55 Konstitusi Perancis) 2) Level Eropa : Droit Communinautaire ( Bab XV Pasal 88 ayat 1-4) 3) Negara Perancis : a. Undang-Undang (Laws) Pasal 34 Konstitusi Perancis. Kekuasaan membuat undang-undang ada pada pemerintah pusat. Undang-Undang dibuat secara detail sehingga celah untuk membuat peraturan daerah sangat kecil. Pembuatan UndangUndang di Perancis merupakan kewenangan dari Parlemen. Namun, RUU dapat berasal dari Pemerintah dan Parlemen sendiri. Namun Presiden tidak ikut membahas RUU bersama dengan Parlemen. Presiden hanya mengesahkan dan menandatangani suatu RUU untuk menjadi Undang-Undang. Presiden dapat menolak menandatangani RUU yang telah dihasilkan oleh Parlemen. Kalau terjadi demikian, Presiden meminta Parlemen membahas kembali RUUnya atau diuji oleh Dewan Konstitusi. 6

Dalam sejarah Perancis sudah pernah dua kali Presiden menolak RUU. Di samping itu, di Perancis, yaitu pada tahun 1997, Parlemen pernah dibubarkan, dan untuk mendapatkan mayoritas di Parlemen, tetapi hasilnya waku itu justru sebaliknya yang terjadi yaitu Partai Sosialis yang menang. b. Decrees (Peraturan) berdasarkan Pasal 37 Konstitusi Perancis. Dan peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah. c. Arretes dikeluarkan oleh Perdana Menteri atau Menteri. d. Circulaire (edaran) dan Directives (pedoman) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sebagai penjelasan teknis mengenai peraturan. 2.

Pengaturan Lembaga Pemerintahan Perancis Dalam Konstitusi Perancis Perancis telah memiliki sejarah panjang ribuan tahun lalu. Sistem kekuasaan yang paling tua adalah pemerintahan yang terpusat (center power). Provinsi menjadi struktur pemerintahan dibawa pemerintah pusat. Perancis juga memiliki sejarah kejayaan militer yang luar biasa. Pemerintahan yang lebih efisien diperkenalkan oleh Napoleon pada tahun 1800-an yang kemudian berkembang sampai sekarang. Pemerintahannya dicanangkan oleh Napoleon bersifat sentralistik dan hirarkis. Namun sistem tersebut terus mengalami perubahan yang sangat signifikan/drastis dan cepat. Sejarah Perancis mengalami perubahan ketika muncul tokoh muda dari daerah Corsika, yang kemudian dikenal dengan Napoleon Bonaparte yang lahir pada tahun 1769. Napoleon memimpin dan menggerakan kekuatan masyarakat untuk merumuskan konstitusi Perancis. Napoleom menciptakan sistem pemerintahan modern di Perancis pada bulan Februari tahun 1800, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat militeristik yang dikenal dengan sebutan model “The Prefectoral Corps”. Konstitusi Republik ke-5 yang disahkan pada bulan Oktober tahun 1958. Perancis telah lama menjadi laboratorium constitusi. Sudah terdapat 15 konstitusi sejak revolusi pada tahun 1789. Pernyataan hakhak manusia pada tahun 1789 dan Pembukaan Konstitusi Republik kepada tahun 1946 tetap dipertahankan sebagai pembukaan sampai dengan konstitusi sekarang. Konstitusinya yang sekarang telah berusia 44 tahun dan telah terbukti sangat fleksibel, tidak hanya periode hidup bersama Presiden dan Perdana Menteri dari partai yang berbeda, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan konstruksi Uni Eropa, khususnya Perjanjian Maastricht pada tahun 1992 yang membentuk judul baru XIV tentang Masyarakat-Masyarakat Eropa dan Uni Eropa (Art 88-1 sampai 88-4). Reformasi konstitusi besar-besaran pada tahun 2003 terhadap pemerintahan yang desentralisasi Republik Perancis.

7

Sistem pemerintahan Perancis saat ini tertuang dalam Konstitusi Perancis dan Undang-Undang. Pasal 1 Konstitusi Perancis Tahun 1958 (Konstitusi Republik ke-V) menyatakan bahwa : Perancis adalah negara yang tidak terbagi-bagi, sekular, demokratis dan republik sosialis. Menjamin persamaan semua ras dan agama, semua keyakinan yang diorganisasikan berdasarkan sistem desentralisasi. Dengan demikian, pemerintahan daerah yang terdesentralisasi tertuang dalam Pasal 1 Konstitusi Perancis. Selanjutnya Pasal 20 Konstitusi Perancis merumuskan bahwa Pemerintah menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional. Pemerintah terdiri dari pegawai negeri dan militer. Pemerintah bertanggungjawab kepada Parlemen berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 dan 50 Konstitusi Perancis. Pasal 21 menyatakan bahwa dalam sistem Pemerintahan Perancis Perdana Menteri memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Perdana Menteri bertanggungjawab atas pertahanan negara. Perdana Menteri menjamin pelaksanaan Undang-Undang. Tunduk pada Pasal 13, memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan membuat perjanjian (appointments) kepada pegawai negeri dan militer. Perdana Menteri dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Menteri-menteri. Pasal 72 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai wilayah-wilayah Perancis yang terdiri dari Commune, Departemen, dan Region, wilayahwilayah dengan status khusus, dan wilayah (teritori) di seberang laut. Wilayah-wilayah lain akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Wilayah-wilayah dapat membuat keputusan pada semua bidang yang berada dalam kewenangannya yang dapat dilaksanakan dengan baik di wilayahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unit-unit wilayah ini melaksanakan pemerintahan sendiri melalui wakil-wakil yang dipilih dan memiliki kewenangan membuat peraturan. Selanjutnya, mengenai hubungan antara pemerintahan daerah dituangkan dalam Pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wilayah-wilayah daerah atau asosiasi daerah-daerah, tidak dibenarkan daerah-daerah melaksanakan kewenangannya terhadap daerah-daerah lain. Pada pemerintah daerah, wakil negara, mewakili pemerintah bertanggungjawab atas kepentingan nasional, pengawasan terhadap aspek-aspek administratif, dan pengawasan terhadap pelaksanan hukum dan peraturan perundang-undangan. Inti dari pasal 72 ayat (2) ini adalah pada dua konsep penting, yaitu : 1) Konsep self-government (pemerintahan otonomi) terdiri dari 4 jenis otonomi, yaitu Kelembagaan (institution), Hukum (legal), Keuangan (Financial) dan Sumber Daya Manusia (human resources). 8

2) Konsep desentralisasi yang dimaksudkan untuk menjaga kesatuan negara dan menjamin suatu keadaan ekonomi dan social yang seimbang serta kesatuan wilayah melalui prinsip dekonsentrasi dan peran pemerintahan pusat. 3.

Sistem Pemerintahan Daerah di Perancis Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Perancis merupakan gabungan yang seimbang antara prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan negara kepada pemerintah daerah ( transfer of competencies from the State to the local Authorities ( Undang-Undang No. 1982 dan 1983). Pada tahun 2003 terjadi perubahan yang sangat penting dalam konstitusi Perancis, yaitu: 1) Penerapan sistem desentralisasi dalam Republic Perancis sebagai akhir dari kekuasaan yang sentralistis (Jabobinism) yang diterapkan selama 2 (dua) abad. 2) Dana-dana dari Masyarakat Eropa dikelola oleh pemerintahan Region. 3) Pengakuan pembentukan hukum dan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah lokal. Sedangkan untuk wilayah-wilayah Perancis yang berada di luar Metropolitan (daratan) melalui aturan status khusus. Pemerintahan Daerah di Perancis terdiri dari tiga teritorial, yaitu Region, Departemen, dan Commune. 1) Region Region merupakan satuan terbaru dibentuk sejak adanya UndangUndang Desentralis 1980. Tugas utama melakukan pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah, melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan vokasional. 2) Departemen Departemen memiliki tugas utama mempertahankan solidiraris antara daerah-daerah pedesaan dan solidaritas sosialis untuk orang tua, cacat, jompo, dan masyarakat miskin. 3) Commune Commune adalah satuan unit birokrasi dan pemerintahan yang terkecil di Perancis. Jumlah penduduknya sekitar 37 ribu, diciptakan setelah revolusi Perancis, sejak awal tidak berubah jumlahnya. Sekarang sudah bergabung dalam organisasi kerjasama komunue. Tugas Commune adalah menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Perancis memiliki luas 550.000 km2, ditambah dengan beberapa teritori yang berada di hampir semua benua, yang merupakan bekas jajahan Perancis yang dimulai dari dan berakhir dari Algeria (1830-1962). Eropa Afrika

: Perancis Metropolitan dan Pulau Corsica di Mediterian. : Mayotee (Pulau Comoro dan La Reunion dekat Madagascar.

9

Amerika Asia Ocenia Antartica

: Guadelope, Martinique, Guyana, dan Sanit Pierre et Miquere dekat Canada. : Polynesia. : New Caledonia : Wilayah-wilayah Austral.

Perancis Metropolitan dibagi ke dalam 96 Departemen dan 22 Region, terdapat 5 Departemen di seberang laut, dan 4 Region. Sedangkan wilayahwilayah lainnya memiliki status dan sistem administrasi khusus. Perancis sebagai suatu Kekuatan Penengah Dalam Pergaulan International. Perancis terdirid dari 65 juta penduduk. GDP pada urutan ke-4/ke-5 dunia. Merupakan salah satu anggota tetap UNO Security Council (Dewan Keamanan PBB), Anggota pendiri Masyarakat Eropa pada tahun 1951 dengan Perjanjian “Iron and Coal” (CECA) pada tahun 1957, merupakan satu dari negara pendiri pasar bersama eropa berdasarkan perjanjian Roma. Kantor pusat UNESCO berada di Paris. Kemudian, baik kantor Pusat Parlemen Eropa maupun Dewan Eropa terletak di Strasbourg. Hal-hal yang digambarkan di atas merupakan tanggungjawab internasional, walaupun tidak lagi menjadi bahasa diplomasi tetapi suara dari Perancis dapat didengar dalam berbagai isu-isu internasional, di antaranya adalah mengenai masa depan Afrika yang masih memiliki ikatan yang kuat dengan Perancis. Adapun beberapa prinsip penting pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

dalam

penyelenggaraan

1) Konstitusi menetapkan bahwa di antara ketiganya tidak bersifat hierarkhie atau saling mengawasi. 2) Ketiga satuan pemerintahan tersebut memiliki lembaga perwakilan dan satu lembaga eksekutif. Anggota Dewan dipilih untuk 6 tahun. Lembaga eksekutif, yang menjalankan pemerintahan di daerah tersebut. Dipilih dari anggota Dewan. Sebelum dipilih menjadi kepala eksekutif, seseorang haruslah menjadi anggota Dewan masing-masing tingkatan pemerintahan. 3) Anggota Dewan daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan cara yang berbeda. Commune menggunakan sistem uni komunal. Masing-masing Departemen terdiri dari kanton, masing-masing memilih anggotanya untuk duduk di dewan Departemen. Demikian juga Dewan Daerah Regional dipilih dari masing-masing kabupaten. 4) Status anggota Dewan Daerah, bukan pegawai negeri. UU mengatur mengenai tunjangan bagi anggota Dewan tersebut. Untuk Commune hanya diberikan kepada anggota di kota2 yang memiliki penduduk lebih 100 ribu penduduk. Tetapi wali kota dan wakil wali kota menetapkan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Anggota Dewan Departemen dan Region mendapatkan tunjangan termasuk ketuanya yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang ditentukan oleh Dewan daerah, serta tidak boleh melebihi plafon yang telah ditetapkan undang-undang. Anggota Dewan juga mendapatkan tunjangan untuk perjalanan dinas dan penunjang pelaksanaan tugas, termasuk disediakan sekretaris. 10

5) Tidak ada larangan oleh Undang-Undang di Perancis untuk merangkap anggota Dewan Regional atau pun kabuapten. Tetapi tunjangannya tidak boleh melebihi 1,5 untuk tunjangan anggota Parlemen. 6) Jika seseorang menjadi wali kota atau menjadi Presiden Dewan Daerah, maka haruslah melepas tugas atau pekerjaan utamanya. Pemerintah Daerah membayar perawatan kesehaatan. Anggota Dewan yang bukan Ketua Dewan, boleh bekerja paruh waktu artinya tetap bekerja sesuai dengan profesinya. 7) Empat kategori sumber dana daerah : a. Fiskal/perpajakan (46 persen) pajak langsung dan tidak langsung. b. Dari pemerintah pusat. c. Dari pinjaman atau utang. d. Pelayanan oleh pemerintahan daerah seperti air, transportasi umum, atau investasi lainnya seperti di bidang kehutanan. Dalam konteks desentralisasi, menjaga secara bersama-sama dan menjamin suatu keseimbangan ekonomi, sosial dan kesatuan wilayah, sehingga sangat diperlukan adanya tingkat dekonsentrasi pemerintahan pusat mengontrol penyelenggaraan pemeritahan dan tindakan anggaran serta keputusan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat menjaga kewenangannya untuk menjamin solidaritas antara derah dan memikirkan dan menerapkan instrumen kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara wilayah daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerinahan pusat negara ke pemerintahan lokal. Lebih mengedepankan adanya wakil pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan prinsip subsidiaritas, banyak upaya yang dilakukan untuk menyerahkan pelaksanaan dan pengelolaan tugas pemerintah pusat ke pemerintahan Region, Departemen dan arrodisessement. Dalam hal ini, pemerintah pusat hanya tetap sebagai perumus konsep-konsep, mendisain, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan dan program kegiatan. Pada saat sekarang terjadi suatu perubahan dalam sistem pemerintahan Perancis, yaitu dari model yang tradisional yang ditandai dengan ciri-ciri sederhana, terpusat, hierarkies, rahasia/tertutup, dan legalistik model yang modern yang berorientasi pada lebih bersifat global dan terintegrasi, lebih berorientasi internasional dan Eropa, lebih desentralisasi dan dekonsentrasi, lebih partisipatif dan berdasarkan jaringan, lebih transparan, tanggungjawab, akuntabel, lebih bersifat manajerial dan enterpreneurship, lebih efisien dalam biaya, dan lebih ramah lingkungan. Perancis menerapkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dan urusan pemerintahan pusat ke daerah. Pemerintahan pusat menarik pajak dan mengembalikan semuanya kepada daerah. Dulu ada aturan yang mengambil sedikit dari pajak daerah itu. Sekarang semua pajak dikembalikan ke daerah. Region, Departemen dan Commune tidak bersifat hirarkies dan tidak saling mengawasi. Masing11

masing pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri sehingga tidak saling bertentangan. Kalau ada persoalan, biasanya konflik politik, bukan konflik juridis atau hukum. Pemerintah pusat sama sekali tidak ikut campur tangan kalau ada permasalahan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan daerah lainnya. Sebagai mediator mungkin saja bisa dilakukan tetapi tidak sebagai pihak membuat keputusan. Desentralisasi secara jelas mulai diatur dalam Konstitusi tahun 1958. UU Desentralisasi pada tahun 1980 membebaskan pemerintahan daerah dari pengawasan pemerintahan pusat. Ada dua dimensi dalam UndangUndang Desentralisi 1980 yaitu : Dimensi politik, mengakui otonomi daerah berhadapan dengan pemerintah pusat. Menghapus pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Yang ada adalah pengawasan administrasi seperti adanya kemungkinan prevet untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan keputusan ada kewenangan prevet. Dimensi keuangan, UU Desentralisasi menghapus kewenangan pengawasan terhadap keuangan. Sekarang pemerintah daerah bebas menggunakan uang yang diberikan untuk keppentingan daerah. Dulu kekuasaan eksekutif di daerah dipegang oleh Prevet. Namun setelah tahun 1982 berdasarkan Undang-Undang desentralisasi kekuasaan eksekutif dipegang oleh Ketua Dewan Daerah Region, Departemen dan Commune. Dalam pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah juga menyediakan fasilitas, baik dari sisi SDM maupun dana. Tidak pernah ada tuntutan atas otonomi khusus, sebab sudah ada prinsip. Hanya ada di Corsika ada gerakan separatis. Sekarang semakin menghilang gerakan separatis, karena pendukung gerakan separatis sudah duduk dalam politik dan ikut dalam dewan Corsika. Perancis memiliki asosiasi perhimpunan RegionRegion di Perancis. Asosiasi ini merupakan group yang kuat membawa suatu tuntutan untuk mendapatkan kewenangan membuat peraturan daerah kepada Dewan Daerah Region. Mereka ingin mendapatkan kewenangan untuk membuat peraturan yang selama ini berada di tangan Perdana Menteri. Aspek pendanaan, pemerintahan daerah mempunyai 4 (empat) kategori yang sama, hanya mungkin jumlahnya yang berbeda. Dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemerintah daerah mencakup 20 persen dari pengeluaran pemerintah pusat. Plafon penetapan dana ditetapkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang terdiri dari kriteria fisik, kriteria finansial (pemerintah pusat akan memberikan banyak kepada daerah yang miskin atau kurang) atau sebaliknya. Koordinasi antara teritori tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi pemda-pemda sendiri melalui perhimpunan-perhimpunan wali kota, ketua dewan daerah. Jika ada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diawasi oleh Prevet dan apabila ada pelanggaran maka prevet 12

menggunggat ke Tata Usaha Negara. Seorang kepala Daerah yang melakukan pelanggran dapat terjadi pemberhentian sementara terhadap kepala daerah, kalau melakukan pelanggaran, namun Undang-Undang tidak mengatur kriteria pelanggaran yang dapat diajukan ke Pengadilan. Kepala Daerah dapat juga mengajukan gugatan keputusan pemberhentian sementara itu ke Tata Usaha Negara. Pada tahun 2000, Prefectoral dan Sous-Prefects yang masih aktif dan memiliki pengaruh tersebut merayakan 2 (dua) abad institusi pemerintahan Perancis tersebut. Hampir 150 para pejabat prefects dan 400 sous prefects ditambah dengan yang sudah pensiun berkumpul untuk melakukan perayaan secara besar-besaran dan berpesta di Paris. Dekonsentrasi dalam pemerintahan perancis merupakan warisan dari sistem yang dicanangkan oleh Napoleon Bonaparte pada 17 Februari Tahun 1800 yang dilaksanakan oleh pada Prevet. Kemudian dalam Konstitusi Perancis pada tahun 1958 ditetapkan bahwa seorang Prevet hanya dapat dijabat oleh pegawai negeri senior sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Perancis. 4.

Reformasi Yang Sedang Berjalan Di Perancis Reformasi bidang pemerintahan di Perancis didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu terdapat hal-hal yang kurang berhasil selama 30 tahun terakhir. Namun reformasi tidak akan menerapkan sistem yang dinilai suatu kemunduran, namun bertujuan untuk menyelesaikan tumpang tindih antara pemerintah daerah. Oleh karena itu, wewenang dan urusan yang ada perlu dijabarkan lagi supaya jelas. Tujuan utama dari reformasi adalah melakukan pembenahan terhadap kewenangan untuk masing-masing pemerintahan. Misalnya untuk setiap Region akan melakukan pembagian sendiri di antara mereka. Kedua adalah kompensasi dana sebagai konsekuensi transfer kewenangan. Adanya krisis utang umum yang sedang terjadi di Perancis atau Eropa secara keseluruhan. Dengan reformasi ini diharapkan penyelenggaran pemerintahan yang lebih terintegrasi dan menjamin kepastian hukum atas pemerintahan negara dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, menfokuskan pada optimalisasi sumber daya yang ada, menciptakan sinergitas, untuk penyederhanaan dan terarah. Pelaksanaan reformasi pada tingkat Region meliputi : a. Kebijakan publik diarahkan pada tingkat Region (Provinsi). b. Para Prevet di tingkat Region/Provinsi memiliki otoritas atas para Prevet pada tingkat Departemen/Kabupaten untuk pengarahan kebijakan. c. Pembentukan dinas/jawatan kesehatan pada tingkat Region. d. Pembentukan 4 (empat) dinas kelautan dan pantai antar provinsi.

13

Sedangkan reformasi pada tingkat Departemen : a. Lebih mendekatkan diri pada kebutuhan masyarakat. b. Direktorat yang ada digabung menjadi 2 atau 3 Direktorat yang bersifat antar Departemen dari jumlah sekitar 30 sebelumnya. Jumlah direktorat disesuaikan dengan beban kerja. Beberapa Direktorat Departemen menjadi bagian dari departemen pada level Region yang bertanggungjawab ke Region. c. Pada saat sekarang masing-masing Departemen memiliki tiga direktorat, yaitu : 1) Direktorat untuk urusan Daratan dan Laut yang meliputi Pertanian, perencanaan kota, perumahan, pencegahan terhadap bencana alam, transportasi, dan keamanan pelabuhan. 2) Direktorat Kehidupan Masyarakat yang diimplementasikan secara lokal yang mencakup pemuda, olah raga, dan kerukunan. 3) Direktorat untuk Keamanan Masyarakat yang melaksanakan hal-hal perlindungan konsumen, monitoring barang dan jasa, kesehatan produk makanan dan kesejahteraan binatang. Pengaruh dari Reformasi ini adalah : 1) Semua tindakan terkoordinasi pada semua tingkatan. 2) Ada audit antar Kementerian. 3) Pemanfaatan yang lebih baik terhadap anggaran/dana dan sumber daya manusia. Khusus terhadap masyarakat terdapat beberapa pengaruh, yaitu : 1) Lebih efisien. 2) Lebih transparan. 3) Lebih akuntabel. IV. MATRIKS SUBSTANSI ANTARA UNDANG-UNDANG DESENTRALISASI PERANCIS DAN RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DPR RI NO

SUBSTANSI

UU DESENTRALISASI PERANCIS

RUU TENTANG PEMDA DPR RI

1

Ruang Lingkup UU Desentralisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Regional (Provinsi) Departement (Kabupaten), dan Communne (Desa)

Provinsi, Kabupaten dan Desa dalam RUU tersendiri.

2

Asas

Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Pasal 2 ayat (3) :

Desa (Communne), Kabupaten (Departement) dan Provinsi (Region)

Pasal 3 :

3

Pembagian Wilayah

14

Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Kabupaten dibagi atas Kecamatan dan

NO

SUBSTANSI

UU DESENTRALISASI PERANCIS

RUU TENTANG PEMDA DPR RI Kecamatan dibagi atas Desa.

4

5

Struktur Pemerintahan

Pembagian Urusan Pemerintahan

Tidak bersifat hirarkhies.

Pasal 3 :

Sebab di Perancis tegas-tegas dinyatakan bahwa wilayah Perancis dibagi ke dalam Desa, Kabupaten dan Provinsi.

Bersifat Hierarkhies.

Pembagian urusan secara sektoral

Pasal 20 :

Urusan bidang tertentu berdasarkan tingkat pemerintahan (Pusat, Region, dan Commune) berbeda. Urusan Provinsi misalnya melaksanakan pengembangan ekonomi daerah, pembangunan dan pemeliharaan sekolah, pengelolaan transportasi, pelatihan profesional, pengelolaan kebudayaan dan kesenian. 6

Pemerintahan Daerah Provinsi/ Region

1) Dewan Region (Conseil Regional) sebagai lembaga eksekutif dan juga legislatif. 2) Anggota Dewan Regional dipilih untuk enam tahun, ketua Dewan Regional merupakan sekaligus kepala eksekutif Region. 3) Pada wilayah Region terdapat wakil pemerintah pusat yang disebut Prefet. 4) Pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk, tetapi bukan sebagai eksekutif Region, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 5) Kewenangan atau urusan Region adalah pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan pendidikan. 6) Prefet mengawasi 15

Rumusan Pasal 3 menjelaskan adanya hierarkhie. Provinsi dibagi ke dalam kabupaten, kabupaten ke dalam kecamatan dan desa.

Mengenal urusan absolut, konkuren, dan bersifat umum. Konkuren artinya semua urusan terdapat di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 37-74 : 1) Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. 2) Gubernur akan dipilih oleh DPRD (RUU tentang Pilkada)

NO

SUBSTANSI

UU DESENTRALISASI PERANCIS

RUU TENTANG PEMDA DPR RI

kebijakan dan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan pusat dan berwenang mengajukan pengujian kepada peradilan Tata Usaha Negara. 7

Pemerintahan Kabupaten/ Departemen

1) Memiliki Dewan Umum (Conseil General) yang berkedudukan sama dengan Counseil Regional, yaitu berperan sebagai eksekutif dan legislatif di Departemen/Kabupaten. 2) Anggota Dewan Umum (Conseil General) dipilih oleh rakyat secara langsung untuk 6 tahun. 3) Memiliki wakil Pemerintah Pusat yaitu Prefet. 4) Berwenang untuk urusan sosial seperti bantuan kepada manula, orang tua yang hidup sendiri, penyandang cacat, dan masyarakat miskin.

8

Pemerintahan Communne/Desa/ Kelurahan

1) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Kota (Conseil Municipal).

Pasal 37 : 1) Kabupaten dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan. 2) Bupati dipilih langsung oleh rakyat (RUU tentang Pilkada). 3) DPRD dipilih langsung oleh rakyat untuk 5 tahun dengan tugas membentuk Peraturan Daerah bersama Pemerintah, menetapkan APBD dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Diatur dalam RUU tentang Desa.

2) Dewan Kota dipilih oleh rakyat. 3) Memiliki kewenangan bidang penetapan tarif listrik, gas, penataan kota, pengeluaran izin bangunan. 9

Pembinaan dan Pengawasan

Region tidak memiliki kewenangan mengawasi terhadap Departement (Kabupaten), karena tidak bersifat hirarkhies.

16

Pasal 78 : Gubernur menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d.

NO

10

11

SUBSTANSI

Wakil Pemerintah Pusat

Kerjasama Daerah dan Internasional

UU DESENTRALISASI PERANCIS Prefet di Region dan Departement

Pasal 79 :

1) Region dapat melakukan kerjasama langsung dengan institusi luar negeri.

Bab V Pasal 242 :

2) Saat ini tercatat 92 % desa atau kelurahan telah bergabung dalam struktur kerjasama antar daerah, bernama intercommune dari beberapa kelurahan yang berpenduduk 100 hingga 10.000 orang. 12

Pembentukan Peraturan Daerah

1) Dewan Regional, Departement dan Commune berwenang membuat peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 2) Prefet (Wakil Pemerintah Pusat) dapat mengajukan pengujian terhadap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ke peradilan Tata Usaha Negara.

13

Sumber Pendapatan Daerah

RUU TENTANG PEMDA DPR RI

Sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1) pajak langsung maupun tidak langsung. 2) pendanaan dari Negara/ Pemerintah Pusat. 3) pinjaman. 4) hasil eksploitasi atau investasi seperti masukan dari jasa pengairan, tarif transportasi, perpustakaan kota.

Gubernur dengan kewenangan yang berbeda dengan Prefet.

Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, atau Lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri.

Pasal 122-139 : 1) Provinsi, Kabupaten dapat membuat peraturan masingmasing daerah. 2) Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 167 : Sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. pendapatan asli daerah meliputi: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b. dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

17

NO

14

SUBSTANSI

Penyelesaian Perselisihan

UU DESENTRALISASI PERANCIS Pemerintah Pusat sebagai mediator. Apabila ada masalah di daerah, diselesaikan oleh Pemerintah Daerah yang bersengketa itu sendiri.

RUU TENTANG PEMDA DPR RI Pasal 249 : 1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud. 2) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud. 3) Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri. 4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

15

16

Kawasan Khusus

Rangkap Jabatan

Terdapat kawasan khusus di seberang lautan (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Reunion, dan Mayote.

Pasal 241 :

1) Tidak dilarang rangkap jabatan antara keanggotaan sebagai Anggota Dewan pada tingkat Commune, Departemen, dan Region.

1) Dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

2) Tunjangan dari Anggota yang merangkap jabatan tidak boleh melebihi 1,5 dari jumlah seorang anggota Parlemen/Dewan.

18

Kawasan khusus dalam Kabupaten/Kota

2) Diatur dalam RUU tentang Desa.

NO

SUBSTANSI

UU DESENTRALISASI PERANCIS

RUU TENTANG PEMDA DPR RI

3) Tunjangan untuk anggota Dewan Kota hanya diberikan kepada Kota yang penduduknya lebih dari 100.000 jiwa.

V.

KESIMPULAN Dari hasil kunjungan kerja Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah ke Perancis, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut : 1) Perancis dan Indonesia sama-sama merupakan negara yang menjaga eksistensinya sebagai negara kesatuan. Prinsip negara kesatuan memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pemerintahan yang diterapkan. 2) Dalam posisi sebagai negara kesatuan, maka prinsip pembangunan yang dijaga adalah keseimbangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat Perancis. 3) Berdasarkan pemikiran tersebut, sistem pemerintahan Perancis menerapkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi secara seimbang. 4) Perancis memiliki pembagian wilayah pemerintahan yaitu Region, Departemen dan Commune. Indonesia sesungguhnya juga memiliki pemerintahan daerah, yaitu Provinsi dan Kabupaten. Perbedaan yang sangat signifikan adalah bahwa antara Region, Departemen, dan Commune tidak berada dalam posisi yang hirarkhis dan saling mengawasi dan saling kontrol, tetapi merupakan lembaga yang memiliki otoritas secara langsung melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. 5) Perancis saat ini sedang melakukan reformasi pemerintahan daerah. Pengalaman Perancis dalam melihat argumentasi serta tujuan dari reformasi dapat dijadikan referensi bagi Pansus dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pokok-pokok pikiran Laporan Delegasi Kunjungan Kerja Pansus RUU Pemerintahan Daerah ke Perancis. Atas perhatian, kerja sama dan dukungan terhadap kegiatan kunjungan kerja ini, terutama pada Anggota Delegasi, saya ucapkan terima kasih.

Ketua Delegasi,

Drs. H. Ibnu Munzir A-275

19