LAPO
'"rUA PANSUS
UU TENTANG T ABUNGAN ERUMAHA RAKYAT
Dalam Rapa Paripurn DP RI Tanggal 18 Fe ruari 20 16
Sekretariat Pansus RUU tentang Tapera
P ag e
11
LAPORAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPR RI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG T ABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT PADA RAPAT PARIPU RNA DPR RI TANGGAL 18 FEBRUARI 2016
Assalam u'alai kum W r. W b. Salam 3eja htera bag i k ita sem ua , Oi"n SWc1stiastu Namo Bud~ya Yth.
Yth. Yth. Yth. Yth.
~~etu a
da n p ara Wakil Ketua serta Anggota Dewan yang terhorm at , Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara ~.~entei"·i Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang mewakili beserta jajarannya, dan Saudara Menteri Hukum dan Ham atau yang mewakili beserta jajarannya.
Hadirin yang kami hormati,
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita dalam keadaa'n sehat walafiat. Periama-tama perkenankan saya atas nama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan RUU Tapera.
P a ge
I2
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, diJn sidang Dewan yang :(ami
hormati RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah RUU lnisiatif OPR yang periama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) dan telah disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. RUU ini sudah pernah menjadi inisiatif DPR RI pada periode 2009-2014, namun tidak berhasil diselesaikan, meski sudah selesai dibahas sampai dengan rapat kerja Tingkat I. Sejumlah mantan anggota Pansus RUU Tapera yang terpilih kembali menjadi Anggota DPR 2014-2019 sepakat untuk melanjutkan mengusulkan RUU Tapera tersebut untuk menjadi inisiatif OPR 2014-2019. Alhamdulilah, RUU ini lebih lanjut diangkat dan diharmonisasi oleh Badan Legislasi akhirnya disepakati menjadi RUU Inisiatif OPR bahkan merupakan inisiatif yang pertama kali oleh DPR untuk segera dibahas. Sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi (pengganti Rapat Bamus) tanggal 28 Agustus 2015 menugaskan kepada Pansus untuk membahas bersama-sam3 dengan Pemerir.tah. Pemerintah berdasarkan Surat Presiden RI No. R-51/Pres/2015 tanggal 25 Agustus 2015 hal RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, telah menugaskan menteri terkaiC yakni Menteri PUPR RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Tenagakerja RII dan Menteri KUMHAM RI untuk bersamasama dengan OPR RI membahas RUU Tapera. Terhadap RUU tentang Tapera yang merupakan RUU inisiatif OPR ini, Pemerintah telah mengadakan 517 DIM. Setelah DIM Pemerintah diserahkan kepada OPR, Pansus melaksanakan tugasnya mulai tanggal 13 Oktober 2015 s.d. tanggal 1G Februari 2016, Pansus segera melakukan pembahasan yang terlebih dahulu dengan menyerap dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terhadap RUU Tapera. Pansus juga mengadakan ROPU-RDPU dengan steak holder antara lain, Pakar dan Akademisi, OPD REI, Apersi, Perum Perumnas, Baznas Badan Wakaf Indonesia\ SBSI, Himbara, Perbanas, BAPERTARUM PNS, dan beberapa bank seperti BTN\ dan Bank Syariah Mandiri, seria APKASI. Kemudian Pansus juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota yaitu : Semarang Manado dan Palernbang untuk mendengarkan pandangan dari perguruan tjnggi dan pemangku kepentingan di Bidang Perumahan. Setelah itu dilakukan pembahasan di tingkat Panja, TIMUS dan TIMSIN. l
l
l
1
Page
I3
Pembahasan berlangsung dengan lancar mendalam dan banyak pemikiran yang berkembang. Suasana kebersamaan mewarnai pembahasan karena seluruh anggota pansus memiliki keprihatinan yang sama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang susah sekali bisa mendapatkan rumah atau tempat tinggal. Kami berpendapat RUU ini memiliki sebuah gagasan atau eita-eita yang besar untuk menyelesaikan permasalahan perumahan, utamanya masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah yang selama ini susah atau hampir mustahil dapat memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri. -)alam era liberalisasi yag penuh persaingan ini, masyarakat MBR sulit sekali mendapatkan akses pembiayaan (kredit) di perbankan untuk dapat meneicil rumah. Kecuali bunganya sangat tinggi, mereka juga tidak bisa memenuhi persyaratan. Akibatnya jumlah MBR yang tidak memiliki rumah dari tahun ke tahun terus meningkat meneapai angka backlog hampir 15 juta KK. J umlah ini akan terus bertambah bila tidak ada suatu terobosan (revolusi di bidang perumahan). Kemampuan keuangan Negara (APBN) dari tahun ke tahun sangat terbatas. Untuk menyediakan rumah bagi masyarakat yang miskin dan di bawah garis kemiskinan (di bawah upah minimum) saja, pemerintah sudah kewalahan karen8 hanya mampu menyediakan rata-rata 300-500 ribu unit setiap tahun, sementara kebutuhan (demand) yang ada mencapai 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah untuk masyarakat di atas garis kemiskinan atau di atas upah minimum belum tertangani dengan baik. Masyarakat yang berada dalam segmen ini atau yang sering disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya mencapai puluhan juta (40 persen) juga memerlukan perhatian. Program Fasilitas Likuididtas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diluneurkan pemerintah 5 tahun silam yang rata-rata mencapai Rp 5-7 trilyun setiap tahun juga tidak mampu mengatasi penyediaan rumah bagi kelompok ini. Oleh karena itu, kalau tidak ada terobosan atau solusi yang bersifat revolusioner, persoalan ini akan menjadi bam waktu bagi bangsa Indonesia. DPR berpandangan RUU Tapera ini bersama seperangkat peraturan perundanngan lain di bidang perumahan yaitu UU NO 1 tahun 2011 -tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, akan mampu mengatasi persoalan mendasar mengenai peru mahan terutama dari sisi system pembiayaan. Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar hak asasi manusia yang juga telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 28 C
P a ge
14
ayat (1) dan pasal 28 H ayat (1), (2), dan (4). llSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bahin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kebutuhan akan rumah merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang no. 39 Tahun 1999. Selain itu Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic) Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), pemenuhan atas hak rumah diakui sebagai bagian hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Negara. RUU ini sekaligus merupakan implementasi atau cerminan dari idologi 8angsa Indonesia yakni Pancasila yang menekankan asas kegotongroyongan atau kebersamaan dalam mencapai eita-eita Negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Inti pokok dari RUU ini adalah menyediakan sebuah payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga Negara baik Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah NKRI untuk menabung sebagian dari penghasilannya di Bank Kustodian yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera untuk dipupuk dan dim2nfaatkan untuk penyediaan rumah murah dan layak. Apabila semua pekerja baik formal maupun mandiri, yang memiliki penghasilan di atas upah minimum menabung, maka tereapai dana tabungan yang sangat besar. HasH pemupukan jumlah dana yang besar ini akan diergunakan untuk mensubsidi MBR untuk memperoleh kredit perumahan dengan bunga murah dan jangka panjang. Pemanfaatan dana Tapera dan hasil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan membeli, membangun atau merenovasi rumah pertama, serta akan dikembalikan pada saat peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun. Inilah subtansi kegotongroyongan seluruh warga bangsa bahwa penabung yang mampu dan sudah memiliki rumah merelakan sebagian penghasilannya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan membantu warga yang penghasiJannya rendah. Tabungan dan hasil pemupukannya akan dikembalikan lagi kepada semua penabung pada saat memasuki usia pensiun at3u 58 tahun. Semangat kebersamaan juga dicerminkan dengan kewajiban pemberi kerja baik Negara kepada PNS maupun Pemberi kerja (pengusaha) kepada karyawannya, namun prosentase sharing atau kontribusi tersebut diatur dalam peraturan pemerintah agar mudah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat itu.
P age
I5
Gagasan besar lainnya yang dicita-citakan oleh RUU ini ialah menghimpun dana tabungan sebesar-besarnya tidak saja dari peserta dari pekerja formal dan mandiri yang bersifat wajib, tetapi juga pekerja di bawah upah minimum diberi kesempatan ikut menabung dan menjadi peserta Tapera, peserta yang sudah pensiun masih diberi peluang untuk tetap menjadi peserta, serta dari sumber dana lainnya seperti dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf atau dari dana APBN yang selama ini telah dilaksanakan melalui program FLPP ataupun dari sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundangundangan. Semakin besar jumlah dana yang dihimpun maka akan semakin mudah pula Badan Pengelola Tapera menyediakan rumah murah dan terjangkau.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, Dapat kami laporkan bahwa selama pembahasan terjadi banyak perubahan-perubahan, penyempurnaan maupun penambahan yang telah dilakukan oleh Pansus bersama-sama Pemerintah yang dapat kami laporkan hasil akhirnya sebagai berikut : 1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat yar.g semula terdiri 12 BAB dan 78 Pasal dengan DIM berjumlah 517 DIM, berubah menjadi 12 BAB dan 82 Pasal. 2. Dalam RUU ini mendelegasikan 7 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 1 Keputusan Presiden dan 10 Peraturan Badan Pengelola Tapera. 3. Bab I, berisi mengenai Ketentuan Umum. 4. Bab II, berisi Asas dan Tujuan. Asas dalam RUU ini terdiri dari asas kegotongroyongan, kemanfaatan. nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas. keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat. 5. Bab III, Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun pengelolaannya meliputi pengerahan Dana Tapera; pemupukan Dana Tapera; dan pemanfaatan Dana Tapera.
P a ge )6
6. Bab IV, Badan Pengelolan Tapera yang mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai pengatur dan pengawas Pengelolaan Tapera dalam rangka melindungi kepentingan peserta. BP Tapera dipimpin oleh seorang Komisioner dan dibantu paling banyak 4 (em pat) Deputi Komisioner yang diseleksi berdasarkan keahlian tertentu. Badan ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting karena akan mengelolah dana yang sangat besar sehingga harus benar-benar profesional, akuntabel, dan tidak boleh mengalami kerugian. Sebagai regulator BP Tapera harus bisa dengan baik dan bijaksana memastikan dan menjamin peserta yang belum mempunyai rumah dapat memperoleh rumah. /. 8ab V, Pembinaan Pengelolaan Tapera. Dalam rangka pembinaan Pengelolaan Tapera dibentuk Komite Tapera yang beranggotakan menteri-menteri terkait serta Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman. Komite Tapera bertugas membuat kebijakan dan membina BP Tapera. 8. Bab VI, Pengelolaan Aset Tapera. Aset rapera terdiri dari Dana Tapera dan aset BP Tapera. Dana Tapera diperuntukan untuk pembiayaan perumahan dan pemupukan, sedangkan Aset BP Tapera digunakan untuk aktivitas operasional BP Tapera dan aktivitas investasl BP Tapera. 9. Bab VII, Hak dan Kewajiban bagi pemberi kerja dan peserta. Pemberi Kerja berhak untuk mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera dengan kew2jiban mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dan melakukan pemungutan simpanan. Sedangkan Peserta berhak memperoleh manfaat Dana Tapera, dengan kewajiban membayar Simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan BP Tapera. 10. Bab VIII, Pelaporan dan Akuntabilitas. Substansi ini mengatur kewajiban BP Tapera menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera. Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
Page
17
11. Bab IX, Pengawasan dan Pemeriksaan, dimana Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pengawasan terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan, dilakukan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera sesuai dengan kewenangannya. 12. Bab X, Sanksi Administratif terkait pelanggaran administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja, pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian, pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha. 13. Bab XI, Ketentuan Peralihan, yaitu bahwa Bapertarum-PNS tetap diakui keberadaannya sampai dengan 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan, dan melaksanakan pengalihan aset dan hak Peserta pegawal negeri sipil secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundailgkan. Hak PNS Baperatum baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun atau meninggal tetap dijamin, pasca beralihnya Bapertarum kedalam BP Tapera. BP Tapera dibentuk oleh Komiie Tapera berdasarkan Keputusan Presiden dalam waktu 6 bulan. 14. Bab XII, Ketentuan PenutuPI yang mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Sidang Paripurna dan Hadirin yang berbahagia, Kami laporkan pula b8hwa seluruh fraksi dan Pemerintah pada saat Rapat Kerja Pansus dalam rangka Pembicaraan Tingkat I menyetujui secara bulat untuk dilanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat III Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna pada hari ini. Pansus menyadari, tentu masih ada kekurangan dalam penyelesaian tugas pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, namun Pansus sudah berupaya secara maksimal untuk membahas, menyempurnakan dan menghasilkan Rancangan Undang-Undang yang terbaik bagi kepentingan nasional bangsa dan negara.
P a ge
18
Kami anggata Pansus baik DPR maupun Pemerintah meyakini bahwa UU yang akan kita sahkan ini merupakan UU yang memiliki ide atau gagasan besar untuk menyelesaikan masalah perumahan, utamanya bagaimana membantu warga bangsa yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal karena kemampuan atau penghasilannya yang rendah. UU ini akan memberikan kepastian kepada saudarasaudara kita ini bahwa memiliki rumah bukan lagi sekedar impian, melainkan memperoleh kepastian untuk mendapatkan rumah. UU bersiat fenomenal karena memberikan solusi yang efektif dan revolutif, serta berkelanjutan karena akan menjadi pijakan hukum (payung hukum) bangsa dalam menyediakan rumah murah, layak dan terjangkau. Dalam jangkapanjang ini, lembaga yang akan menge/o/a dana tapera ini akan semakin berdaya guna, karena jumlah dana yang dikelala semakin bertambah besar. Oleh karena itu lembaga ini harus benar-benar profesianal dan tidak boleh mengalami kerugian atau dipailitkan. Mengakhiri sambutan kata pengantar ini, saya selaku Ketua Pansus ingin menyampiakan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yakni para anggota Pansus, Pemerintah baik unsur unsur Kemen PU Pera, Ksmentrian keuangan, Kementerin Hukum dan dan HAM, dan Kementerian tenaga Kerja serta ahli Bahasa, yang telah bekerja keras, siang dan malam, melaksanakan pembahasan secara mendalam dan mendasar, sehingga menghasilan rumusan UU sedemikian ini. Ucapan terima kasih juga kepada para anggota OPR pengusul inisiatif yang merupakan kelanjutan dari Anggota DPR pengusul inisiatif periode sebelumnya antara lain, segenap anggota dan pimpinan Baleg yang menerima dan mengharmonisasi RUU usul inisiatif dan seluruh anggota Dewan Sidang Paripurna DPR RI. Juga kepada Pemerintah vag dengan cepat merespon RUU ini, serta mendukung dan memiliki sikap yang sama terhadap persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat kecil, sehingga rapat dapat berlangsllng lancar dan penuh kekeluargaan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghagaan kepada Sekretariat Pansus baik dari Bamus maupun Legal Drafter dan Sekretariat dari Kementerian2. Last but not least, terima kasih dan penghargaan juga kepada Media massa yag dengan tekun dan setia ikut menyebarluaskan pemberitaan tentang RUU Tapera ini. Dan yang paling utama Kita semua menghaturkan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab UU ini bisa diselesaikan dan disahkan hanya karena bimbingan dan berkat dari Nya. Kita hanya hamba Nya yang bertugas melaksanakan apa yang dperintahkan-Nya. Amien.
Demikianlah Bapak dan Ibu anggota Dewan dan Pemerintah yang ka mi hormati. Besar harapan kami dengan hormat dan rendah hat! kami mahan perkenan Sidang Dewan yang mulia ini dapat mengesahkan R UU Tapera menjadi Undang-Undang . Sekian dan Terima Kasih Wassalamualaikum Waruhmahtullah Wabarakatuh. Jakarta, 18 Februari 2016 Ketua Pansus . "-
)~ ;
--~~----r7~
------.'--.
Drs. Yoseoh Umar HadL M.Si.,M.A No. Anggota 162
