Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas Bab. I Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

BAB I. PENDAHULUAN Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas Bab. I Pendahuluan dari

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

yang Berisi :

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja . Penilaian dan

A. Tujuan Pelaporan. B. Aspek Strategis C. Kondisi Umum

Pemerintahan Kabupaten Kotabaru D. Sistematika Penyajian

pelaporan kinerja menjadi salah satu kunci dan

Laporan Kinerja

tolak

Instansi Pemerintah

ukur

terjaminnya

penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dalam rangka peningkatan mutu dan perbaikan pelayanan publik perlu dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam peningkatan dan pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

1


A. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN Laporan

Kinerja

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai alat pendorong untuk memotivasi terhadap peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja antara lain sebagai berikut : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Mengidentifikasi kegagalan dan keberhasilan sehingga didapat solusi dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru; 3. Menjadi sumber evaluasi dan proses perbaikan yang berkelanjutan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. ASPEK STRATEGIS Kabupaten Kotabaru adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang selain memiliki luas wilayah lebih kurang 9.422,46 km 2 Kabupaten Kotabaru secara Geografis terletak antara 30 10’– 40 20’ LS dan 1150 25’-1160 30’ BT, terletak tepat pada posisi di tengah atau poros Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perairan Kotabaru berada pada ALKI-2 (Alur Laut Kepulauan Indonesia, juga memiliki berbagai potensi maupun kekayaan alam yang bersifat strategis. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut antara lain dapat berupa : 1. Lokasi kabupaten yang menjadi potensi berkembangnya perdagangan maupun perekonomian daerah


2


2. Sumber daya alam yang riil maupun yang masih bersifat potensi 3. Keragaman budaya 4. Letak geografis sebagai kutub pengembangan 5. Sebagai pengembangan wilayah depan. ## Y Y

Ma n il a

B an g k o k Y #

P hn o m P e n h Y #

Y #

Ho C h i M in h C ity

Da va o Y #

G e o rg e To w n Y #

B an d a r S e ri B e g aw a n

Y #

Y #

B an da A c eh M eda #Yn

K ua l a L um p u r Y #

K uc h in#Y g

S in g a p or e

G or on ta lo

Y #

M ana do Y #

Y #

S am arin da P ad an g Y #

Y #

P on t ian ak

Y #

Y #

P ek a nb aru

B al ik pa pan

P al u Y #

Y #

B ia k Y #

P al ang k ara y a P al em b ang

Y #

Y #

A m b on

Y #

K en da ri

Y #

Ja y apu ra

Y #

B an jar m as in

B an da rlam pun g

Y #

U jun g P a dan g Y #

Y #

Ja k art a Y #

S ur aba ja

B an du ng Y #

Y # Y #

Y #

Y og ya k art a

M at ara m Y #

Y #

D enp as ar

K up an g Y #

Da r wi n Y #

B ir du m Y #

Gambar 1.1.

Kabupaten Kotabaru

terletak antara 30 10’– 40 20’ LS dan

1150 25’-1160 30’ BT, terletak tepat pada posisi di tengah atau poros Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping hal tersebut di atas, Kabupaten Kotabaru juga memiliki tujuantujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015. Penetapan tujuan-tujuan strategis tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengarahkan segala aktivitas dan sumberdaya yang dimiliki agar bergerak

secara

sinergis

menuju

kearah

terwujudnya

cita-cita

yang

diharapkan.


3


Tujuan-tujuan strategis tersebut adalah: 1. Mewujudkan Lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efektif dan efesien dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersih, berwibawa dan memiliki kompetensi dan profesionalisme. 2. Menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Sektor Swasta serta membina hubungan

dengan

Pemerintah

Pusat,

Propinsi,

Daerah

lain

dan

Internasional. 3. Mewujudkan peranserta komponen masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memcahkan masalah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat. 4. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menciptakan iklim investasi baik lokal, regional maupun internasional dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi guna optimalisasi pelayanan publik dan proses pembangunan dalam skala-skala. 5. Meningkatkan

pembangunan

terutama

sarana

umum

dengan

memperhatikan aspek lingkungan dan kontinuitas serta nilai kedaerahan yang bermartabat.

C. KONDISI UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTABARU Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Era atau masa kemimpinan Bupati dan Wakil Bupati H. Irhami Ridjani, S.Sos,M.Si dan Rudi Suryana,S.Sos,M.Pd. telah habis masa jabatannya dan ditunjuk Dr. Ir. H. ISRA sebagai Pejabat Bupati. Dalam menjalankan


4


tugasnya, Bupati dibantu oleh perangkat pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan perangkat daerah lainnya. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru; 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Kotabaru; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru.

Secara rinci perangkat daerah Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel berikut :


5


Tabel 1.1 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU No

Nama Perangkat Daerah

(1)

(2)

A.

Sekretariat Daerah

1.

Asisten Pemerintahan yang membawahi 3 (Tiga) Bagian : 1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Hukum dan HAM 3) Bagian Organisasi

2.

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (Tiga) bagian : 1) Bagian Pererkonomian 2) Bagian Pertanahan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.

Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (Empat) bagian : 1) Bagian Keuangan 2) Bagian Umum 3) Bagian Humas dan Protokol 4) Bagian Tata Usaha

B.

Sekretariat DPRD

C.

Sekretariat Korpri

D.

Sekretariat KPU

E.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

F.

Satuan Polisi Pamong Praja

G.

Staf Ahli Bupati terdiri dari 5 (lima) : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 3. Staf ahli Bidang Hukum dan Politik 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan


6


H.

Dinas-Dinas Daerah terdiri dari 16 (enam belas) Dinas : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 4. Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian 9. Dinas Pemuda dan Olahraga 10. Dinas Pertambangan dan Energi 11. Dinas Pertanian 12. Dinas Perkebunan 13. Dinas Peternakan 14. Dinas Kehutanan 15. Dinas Kelautan dan Perikanan 16. Dinas Pendapatan Daerah 17. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 18. Dinas Perdagangan dan Pasar

I.

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 14 (empat belas) lembaga Teknis : 1. Inspektorat Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6. Badan Lingkungan Hidup Daerah 7. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 10. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 11. Rumah Sakit Umum Daerah


7


E.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1. UPT Dinas Pendidikan : UPT Sanggar Kegiatan Belajar 2. UPT Dinas Kesehatan : 1) Instalasi Farmasi Kesehatan 2) Puskesmas (27 unit) 3. UPT Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air : 1) UPT Unit Peralatan dan Laboratorium 2) UPJ2 (3 unit) 4. UPT Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan 1) UPT Pengelolaan Persampahan TPA (2 unit) 2) UPT Taman Pemakamam Umum 5. UPT Dinas Perhubungan 1) UPT Pengelola Terminal (2 unit) 2) UPT PKB 6. UPT Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) UPT BLK 2) UPT Unit Permukiman Transmigrasi Siayuh 7. UPT Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata: 1) UPT Pengelola Obyek Wisata 8. UPT Dinas Pertanian: 1) UPT Balai Benih Utama Hortikultura 2) UPT Balai Pengelolaan Hasil Pertanian 9. UPT Dinas Peternakan : 1) UPT Pembibitan Ternak; 10. UPT Dinas Perkebunan : 1) UPT Satuan Pengelola Perkebunan (2 unit) 11. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan : 1) UPT BBI 2) UPT PPI 3) UPT KKP 12. UPT Dinas Pendapatan Daerah 1) Unit Pendapatan (5 unit) 13. UPT Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah 1) UPT RGS dan STV 14. UPT Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan 1) UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (4 unit)


8


F.

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) 1. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) 2. Perusahaan Daerah Samudera Mandiri Saijaan (PD.SMS) 3. Perusahaan Daerah Saijaan Mitra Lestari (PD.SML) 4. PT Multi Usaha Pratama Saijaan (PT MUPS) 5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

J.

Kecamatan (21 Kecamatan) Kelurahan (4 Kelurahan)

K

Selanjutnya dari aspek personalia, jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2015 adalah sebanyak 5.361 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 JUMLAH PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011-2015 BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN NO

PANGKAT/ GOLONGAN

2011

2012

2013

2014

2015

1.

IV

931

993

982

839

805

2.

III

2.268

2.213

2.296

2.766

2.758

3.

II

1.934

1.809

1.742

1.636

1.635

4.

I

159

158

148

161

163

5.292

5.173

5.168

5.402

5.361

JUMLAH

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotabaru Tahun 2015

Dari tabel diatas jumlah pegawai terbesar pada golongan III dengan distribusi yang tidak merata pada semua kecamatan.


9


Tabel 1.3 JUMLAH PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011-2015 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO

TINGKAT PENDIDIKAN

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Doktor (S3)

1

1

1

1

1

1.

Pasca Sarjana (S2)

155

177

173

148

167

2.

Sarjana (S1)

1969

1939

1927

2029

2.064

3.

Diploma IV (DIV)

53

42

46

52

55

4.

Diploma III (DIII)

275

554

544

649

641

5.

Diploma II (DII)

983

913

905

725

698

6.

Diploma I (D I )

85

70

67

31

32

7.

SLTA

1604

1247

1264

1522

1462

8.

SLTP

105

164

165

147

149

9.

SR/SD

62

66

76

98

92

JUMLAH

5292

5173

5.168

5402

5.361


Tabel 1.4. JUMLAH PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012-2015 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN ESELONERING 2012

Tingkat

2013

2015

2014

Lk

Pr

Jumlah

lk

Pr

Jumlah

lk

pr

lk

pr

jumlah

eselon II

31

1

32

32

2

34

39

2

41

39

1

40

eselon III

150

22

172

139

24

163

158

24

182

171

24

195

eselon IV

361

139

500

371

145

516

365

151

516

395

182

577

eselon V

6

4

10

6

4

10

1

2

3

1

2

3

non eselon

2406

2053

4459

2391

2054

4445

2468

2192

4660

2411

2135

4546

2954

2219

5173

2939

2229

5168

3031

2371

5402

3046

2380

5361

Jumlah

jumlah

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotabaru Tahun 2015 Adapun secara grafik jumah pegawai Kabupaten Kotabaru dapat digambarkan sebagai berikut :


10


Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPK Korpri, dan Sekretariat KPU Keadaan 31 Desember 2015 3 54 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPK KORPRI

146

6

SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT KPU


Grafik Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah Keadaan 31 Desember 2015 32 24 58

66

71 69

65

55

40 35

57 41

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

28 19 33 24

DINAS KESEHATAN DINAS CIPTA KARYA, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN DINAS KEHUTANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

617 2624

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru


11


Grafik Jumlah Pegawai Di Lembaga Teknis Keadaan 31 Desember 2015 INSPEKTORAT BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

51

46

61

213

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

46

27 91

57

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

63

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

24 32

27

21

24

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


Grafik Jumlah Pegawai Kecamatan Keadaan 31 Desember 2015 KECAMATAN HAMPANG

18

19

18

16 16 20

KECAMATAN KELUMPANG BARAT / BUNGKUKAN

20

KECAMATAN KELUMPANG HILIR / SERONGGA

27

KECAMATAN KELUMPANG HULU / SUNGAI KUPANG / CANTUNG

22 50

KECAMATAN KELUMPANG SELATAN / PANTAI KECAMATAN KELUMPANG TENGAH / TANJUNG BATU KECAMATAN KELUMPANG UTARA / PUDI

25

18

KECAMATAN PAMUKAN BARAT / SENGAYAM KECAMATAN PAMUKAN SELATAN / TANJUNG SAMALANTAKAN

13 18

23

18 13

10

17

19 16

KECAMATAN PAMUKAN UTARA/ BAKAU KECAMATAN PULAU LAUT BARAT / LONTAR KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN / TANJUNG LALAK KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN / TANJUNG SELOKA KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH / SALINO / TANJUNG SERDANG KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR / BERANGAS KECAMATAN PULAU LAUT UTARA / KOTABARU



12


Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2015

D-I D-II

149 32

D-III 698

1462

D-IV 641

S-1 55

S-2 S-3

92

SD

2064

1

SLTA

167

SLTP


Grafik Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan Keadaan 31 Desember 2015

1709

laki-laki

426

209 606

911

perempuan

1500

eselon Fungsional Umum Fungsional Tertentu Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru


13


Grafik Jumlah PNS Menurut Jenjang Diklat Struktural Keadaan 31 Desember 2015 396

184

171

laki-laki perempuan

39

24

1

DIKLAT PIM II

DIKLAT PIM III

DIKLAT PIM IV


Grafik Jumlah PNS Bersertifikat keahlian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru 37 Keadaan 2005-2015

15 7

4

5

0

0

1

2005

2006

2007

6

5 1

0 2008

11

10

9

7

2009

2010

2011

laki-laki 5 0

2012

perempuan

2013



14


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Bentuk

laporan

kinerja

ini

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dengan

sistematika

penyajian sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II.

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD 2011 – 2015) ; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM dan MDGs);


15


5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realiasasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV.

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu


16


BAB II . PERENCANAAN KINERJA Pada

Bab. penyusunan

Tahun

2015

Peraturan

Laporan

ini,

mengacu

Menteri

Aparatur

Kinerja pada

Pendayagunaan

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

Laporan

Pemerintah

Kinerja

dengan

ringkasan/Ikhtisar

Instansi

menguraikan

Perjanjian

Kinerja

Perencanaan

Kinerja

Berisi : A. Perencanaan Kinerja. 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran 4. Strategi

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

II

dan

Arah

Kebijakan

Umum 5. Prioritas Pembangunan Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Tahun 2015.

A. PERENCANAAN KINERJA Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik

Indonesia.

Oleh

karena

demikian,

pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 09. Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)


Kabupaten

Kotabaru

Tahun

2014,

17


Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 43 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Adapun Visi dan Misi yang di dirumuskan dalam RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut : VISI : Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2011-2015 adalah : “Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai” Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga

mempertimbangkan

berbagai

aspirasi

politik

yang

berkembang

dikalangan stakeholder yang ada di Kabupaten Kotabaru. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat di jelaskan sebagai berikut:  Masyarakat yang madani mengandung makna masyarakat yang sopan


18


santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized), dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah.  Masyarakat yang mandiri dan sejahtera mengandung makna: (1) Mandiri: mampu untuk mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain yang telah maju dengan bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri, oleh karena itu untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemandirian suatu daerah dapat tercermin melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bahkan dapat daerah

mengekspor lain

produk-produknya

maupun

pemerintah

dan

pusat

ketergantungan yang

semakin

terhadap berkurang

khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan; (2) Sejahtera: menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan berkualitas

kompetitif; dan

tercapainya

berkesinambungan;

pertumbuhan tingginya

ekonomi

tingkat

yang

pendapatan

perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas,

pemuda

dan

olah

raga;

tingginya

kualitas

kehidupan

beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan. Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.


19


MISI : Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2011 – 2015, sebagai berikut : 1. Menata

pemerintahan

dan

profesionalisme

personal

dalam

sistem

Pelayanan Publik guna Efektifitas Kerja Pemerintah. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efektif dan efesien dan aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru

yang

bersih,

berwibawa

dan

memiliki

kompetensi

dan

profesionalisme. 2. Mendorong iklim demokrasi yang berwawasan dan integritas kebangsaan dalam lingkup iklim reformasi pembangunan dan globalisasi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan sektor swasta serta membina hubungan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional. 3. Memberdayakan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan rakyat. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten

Kotabaru

dalam

proses

pembuatan

keputusan

dan

memecahkan masalah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat. 4. Memfasilitasi

setiap

masyarakat

dan

tuntutan

perubahan

dalam

pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas. Misi ini bertujuan untuk :

(1) Meningkatkan kemampuan keuangan

daerah dengan menciptakan iklim investasi baik lokal, regional maupun internasional

dan

mendorong

laju

pertumbuhan

ekonomi

guna

optimalisasi pelayanan publik dan proses pembangunan dalam skalaskala, dan (2) Meningkatkan pembangunan terutama sarana umum dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kontinyuitas serta nilai kedaerahan yang bermartabat.


20


Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan visi misi pembangunan Kabupaten Kotabaru secara berkelanjutan, mencakup beberapa prinsip sebagai berikut: (1) Efektivitas dan efisiensi, dimana proses produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. (2) Fasilitasi kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dimana setiap warga masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. (3) Transparansi, dimana ada kebebasan (yang bertanggungjawab) dalam menerima dan mengirim informasi secara langsung, terutama informasi yang menjadi kepentingan publik. (4) Akuntabilitas,

dimana

para

pembuat

keputusan,

baik

di

lemabaga

pemerintahan maupun di masyarakat, bertanggungjawab kepada publik dan lembaganya secara legitimate. (5) Supremasi hukum, dimana hukum diterapkan secara adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dasar dan hak asasi manusia. (6) Sikap yang responsif, dimana semua warga masyarakat bertanggungjawab terhadap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga ke evaluasi. (7) Visi strategis, dimana para pemimpin dan warga masyarakat mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan dalam pengembangan dan pemanfaatan

sumberdaya

yang

ada

sesuai

dengan

kebutuhan

pembangunan daerah. (8) Pemberdayaan masyarakat, pembangunan fokus pada kegiatan untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat. (9) Penyediaan cadangan dalam bentuk tabungan masyarakat, dimana semua warga

masyarakat

memanfaatkan

mempunyai

cadangan

yang

kesempatan

yang

tersimpan

untuk

sama

dalam

meningkatkan

kesejahteraannya.


21


Melalui penerapan nilai-nilai diatas, pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan visi dan misi diatas akan menjadi langkah yang strategis. Hal ini yang hanya mungkin dicapai bila nilainilai diatas terserap sebagai pola budaya lokal ( local culture ), sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kekuatan moral bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat secara arif dan berkelanjutan. 1.1. TUJUAN DAN SASARAN a. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efektif dan efesien dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersih, berwibawa dan memiliki kompetensi dan profesionalisme. 2. Menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Sektor Swasta serta membina hubungan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional. 3. Mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memecahkan masalah dalam kerangkapenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.


22


4. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menciptakan iklim

investasi

baik

lokal,

regional

maupun

internasional

dan

mendorong laju pertumbuhan ekonomi guna optimalisasi pelayanan publik dan proses pembangunan dalam skala - skala. 5. Meningkatkan memperhatikan

pembangunan aspek

terutama

lingkungan

dan

sarana

umum

kontinyuitas

dengan

serta

nilai

kedaerahan yang bermartabat. b. SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kotabaru yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang Efesien, Efektif, Kompetitif, Responsif, Adaptif dengan memperhatikan aspek Kewibawaan, Akuntabel dan Responsibel. 2. Terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang demokratis dengan kebijakan yang berpijak pada kepentingan dan hajat rakyat serta hubungan baik dari setiap elemen pembangunan. 3. Terwujudnya peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta dengan meningkatnya

kapasitas

dan

meningkatnya

pendapatan

serta

kesejahteraan sektor swasta dan masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan PADS, PAD serta potensi keuangan daerah lainnya guna pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sistem pelayanan publik dengan memperhatikan tingkat kepuasan dan menurunnya tingkat keluhan dan complain terhadap pemerintah.


23


5. Terwujudnya ketersediaan air bersih, sarana komunikasi, pelayanan kesehatan yg dpt terjangkau masyarakat, pendidikan, penerangan jalan (aliran listrik kepelosok desa) akses jalan kepedesaan 6. Mewujudkan pembinaan kepemudaan dan olahraga, pengembangan kebudayaan dan pariwisata, terpenuhinya sarana dan prasarana tempat ibadah,

ketersediaan

tempat

pemakaman

umum

dan

keperluan

penyelenggaraan pemakaman. 7. Mewujudkan Kotabaru sebagai pusat ekonomi, Perdagangan, Wisata dan Agro industri dengan melihat letak geografisnya di tengah Nusantara.

1.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak

dicapai,

untuk

itu

kebijakan

yang

dibuat

dalam

rangka

melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan

pembangunan

disusun

berdasarkan

analisis

kebutuhan

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada

tahun-tahun

selanjutnya menjadi

sebelumnya.

Arah

kebijakan

pembangunan

ini

pedoman perencanaan bagi seluruh stakeholder

pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

yang

memuat

pernyataan-pernyataan

Kebijakan Pembangunan selama lima tahun. Berikut ini di uraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah : 1. Strategi pokok menginventarisir semua potensi Pembangunan baik itu Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya, Alamiah dan Skill Pemerintahan dan Masyarakat, sebagai modal pembangunan diimplementasikan melalui kebijakan: a. Evaluasi kinerja lembaga pemerintah kabupaten Kotabaru yang telah ada.


24


b. Analisis

lembaga

pemerintah

kabupaten

Kotabaru

untuk

mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Kotabaru. c. Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggungjawab organisasi secara jelas dan tegas. d. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab organisasi secara jelas, tegas dan fleksibel. e. Rekruitmen, penempatan, promosi dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisa jabatan. f. Penataan aparatur sesuai dengan prinsip “The Right Man on The Right Job”. g. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. h. Penetapan kualifikasi aparatur. i. Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur pemerintah. j. Sistem kontrol dan evaluasi kinerja. 2. Strategi pokok memberikan ruang lingkup yang luas guna terciptanya iklim pembangunan yang kondusif dengan menyediakan perangkat hukum dan keberpihakan aparatur pemerintah dalam kemajuan yang dikehendaki diimplementasikan melalui kebijakan: a. Membuka dan dibuka saluran komunikasi dengan pihak sektor swasta dan komponen masyarakat. b. Sistem perencanaan bottom up planning. c. Sistem dan mekanisme keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat. d. Mendorong

partisipasi

tiga

sektor

dalam

proses

pembuatan

kebijakan. e. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan strategis, teknis dan operasional. f. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkonsultasi dengan aparatur pemerintah.


25


g. Membuka dan dibuka forum konsultasi dan dialogis antara pemerintah, dprd dan komponen masyarakat. h. Intensitas komunikasi dengan DPRD, swasta dan masyarakat. 3. Strategi pokok membuat sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya

serta

memenuhi

hajat

hidup

masyarakat,

diimplementasikan melalui kebijakan: a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah. b. Mendayagunakan

potensi

alam

dengan

tetap

memperhatikan

keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam. c. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD. d. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD. e. Menekan biaya pemungutan PAD. f. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Kotabaru baik level lokal, regional maupun internasional. g. Mendorong dan memberi kemudahan fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya ke Kabupaten Kotabaru. 4. Strategi

pokok

melaksanakan

pembangunan

yang

benar-benar

menyangkut kepentingan umum seperti ketersediaan air bersih, jalan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, pendidikan, penerangan, sarana

ibadah,

kepemudaan,

kebudayaan

dan

pariwisata

diimplementasikan melalui kebijakan: a. Meningkatkan kualitas jalan raya. b. Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih. c. Penyediaan fasilitas umum (taman kota, lapangan olah raga, jalur hijau). d. Rekayasa lingkungan kabupaten Kotabaru sesuai aturan yang berlaku.


26


e. Pengendalian lingkungan. f. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. g. Meningkatkan

kualitas

jalan

yang

menghubungkan

daerah

sekitarnya. h. Menyediakan sarana transportasi dari siring laut ke obyek wisata pantai. i.

Memfasilitas penyediaan pasar, pertokoan dan mall.

j.

Memfasilitas kegiatan ekonomi dan perdagangan.

k. Mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. l. Memfasilitasi,

memberi

kemudahan

bagi

sektor

swasta

dan

masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. m. Memberi bantuan modal usaha, teknologi dan manajemen usaha. n. Memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar. o. Menata kembali tata ruang kabupaten Kotabaru sesuai dengan kondisi geografis. p. Penegakan

hukum

di

bidang

properti

dan

ijin

mendirikan

bangunan. q. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dengan bertumpu pada pembangunan. r. Menjalin usaha kemitraan dengan daerah lain. s. Membudidayakan potensi wisata. t. Promosi wisata. u. Membudidayakan seni budaya dan produk unggulan lokal. 5. Strategi pokok membuka pintu investasi yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak guna percepatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, selain pembukaan lapangan kerja yang berimplikasi pada penurunannya angka pengangguran dan angka kriminalitas serta terbukanya akses-akses pertumbuhan masyarakat diimplementasikan melalui kebijakan :


27


a. Mempromosikan kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke kabupaten Kotabaru baik level lokal, regional maupun nasional. b. Mendorong dan memberi kemudahan fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru. Seluruh kebijakan tersebut, selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Setiap SKPD akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Selain itu SKPD juga melaksanakan kegiatan lintas SKPD dan kewilayahan. Pengembangan program dan kegiatan di kelima sektor unggulan diatas, memiliki lingkup yang luas. Secara umum program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru, termasuk pemerintah beserta seluruh unit SKPD yang ada. Program dan kegiatan pada peningkatan infrastruktur dalam arti luas, hendaknya dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani bidang infrastruktur, didukung oleh SKPD-SKPD lainnya yang terkait dalam kerangka pengembangan sistem transportasi yang terpadu. 1.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa prioritas

pembangunan

untuk

dilaksanakan

pada

Tahun

2015

yang

menyangkut aspek ekonomi, investasi, aspek pemerintahan dan aspek penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup serta dalam upaya menjawab issue-issue srategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Kotabaru. Prioritas pembangunan daerah tersebut sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


28


1. Penerapan

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan

yang

baik

(

Good

Governance ) 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana umum penunjang pembangunan secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung

terhadap

pembangunan

daerah

yang

diupayakan

melalui

peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah. 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan

kemampuan

keuangan

daerah

melalui

peningkatan

kuantitas dan kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi. 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal.

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk

melaksanakan

program/kegiatan

yang

disertai

dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

29


3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian

Kinerja dan

Lampiran

Perjanjian Kinerja

yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut kami sampaikan penetapan kinerja makro yang akan dicapai pada Tahun 2015 adalah sebagaimana table berikut. Tabel 2.1 Target Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Indikator Kinerja Melek Huruf Lama Sekolah Daya Beli (Konsumsi Riil/Kapita) Usia Harapan Hidup IPM PDRB (Rp. Jt) berdasarkan ADHB dgn pertambangan Jumlah Penduduk Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Penduduk Income/Kapita (Rp) Tingkat Pengangguran Angka Kemiskinan Inflasi Investasi (Rp. Juta)


Satuan % Tahun Tahun Rp. Jiwa % % Rp % % % Rp

Target 97,50 8 680.200 66,9 73,6 12.587.940 321.587 6,5 4,19 45.050.150 4,00 3,72 6,00 22.311.650

30


Lampiran

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Kotabaru

yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KABUPATEN KOTABARU SATUAN

TARGET 2015

(3) Persentase Penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Sertifikasi tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru

(4) %

(5) 100

%

50

%

25

Persentase Naskah kerjasama antar Daerah/ Lembaga yang ditindaklanjuti Kualitas Aparatur yang bersih dan berwibawa Persentase temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti Cakupan pelayanan bencana kebakaran Rasio Belanja Langsung terhadap APBD Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Rasio penerbitan perijinan dan non perijinan yang dilayani satu pintu Persentase Desa Pelaksana Gerakan Pembangunan untuk rakyat ( Gapura) Saijaan Tingkat ketersediaan pangan utama Persentase Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

%

100

%

100

%

80

%

80

%

60

%

74

%

40

%

75

%

100

%

90

%

6,00

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1) 1

(2) Terwujudnya lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efesien, efektif, kompetitif, responsif, adaptif dengan memperhatikan aspek kewibawaan, akuntabel dan responsible

1 2 3

4

5 6 7 8 2

Terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang demokratis, dengan kebijakan yang berpijak pada kepentingan dan hajat rakyat serta hubungan baik dari setiap elemen pembangunan.

9 10 11

12 13

14


31


15 16 3

Terwujudnya peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta dengan meningkatnya kapasitas dan meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan sektor swasta dan masyarakat.

17 18 19 20 21 22

4

5

Terwujudnya pening katan PAD serta potensial Keuangan Daerah lainnya guna pembiayaan pembagunan dan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sistem Terwujudnya ketersediaan air bersih, sarana komunikasi, pelayanan kesehatan yg dapat terjangkau masyarakat, pendidikan, penerangan jalan (aliran listrik kepelosok desa) akses jalan kepedesaan

Persentase cakupan layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Persentase tingkat konflik sosial Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persentase jumlah koperasi aktif Persentase peningkatan mutu pertanian Persentase peningkatan populasi ternak Persentase peningkatan produksi perikanan Persentase Peningkatan Penerima Bantuan Hibah Bibit Karet, Kakao dan Kelapa Sawit

%

100

%

100

%

10

%

70

%

40

%

40

%

100

%

30

23

Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah

%

100

24

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

%

10

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Persentase usaha / Kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

70

%

100

%

50

%

100

Per 100.000 KH Per 1000 KH

150

25

26

27

28 29 30 31

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Cakupan sasaran Pasangan


26

32


%

65

%

70

%

70

%

99,50 88,35 85,61

%

98,40 80,61 82,75

%

2,50

%

65

%

100

38

Usia Subur menjadi KB aktif Cakupan layanan rumah layak huni Persentase pengangkutan sampah Angka Partisipasi Kasar (APK) - APK (SD/MI/Paket A) - APK (SLTP/MTs/Paket B) - APK (SMU/Paket C) Angka Partisipasi Murni (APM) - APM (SD/MI/Paket A) - APM (SLTP/MTs/Paket B) - APM (SMU/Paket C) Persentase Peningkatan Minat Baca Masyarakat Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik Rasio pemuda yang berprestasi

39

Rasio prestasi olahraga

%

100

Persentase Tempat Pemakaman Umum (TPU) mendapat bantuan

%

100

Persentase tingkat kunjungan wisata

%

Rasio rehabilitasi hutan dan lahan

%

Cakupan pelayanan advice tata ruang sesuai RTRW

%

32 33

34

35

36 37 6

7

Mewujudkan pembina an kepemudaan dan olahraga, pengembang an kebudayaan dan pariwisata, terpenuhi nya sarana dan pra sarana tempat ibadah, ketersediaan tempat pemakaman umum dan keperluan penyelenggaraan pemakaman Mewujudkan Kotabaru sebagai pusat ekonomi, Perdagangan, Wisata dan Agro industri dengan melihat letak geografisnya di tengah Nusantara.

40

41

42 43


50

80 100

33

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas Bab. I Pendahuluan

Recommend Documents