BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam menyampaikan kinerja yang telah
dilaksanakan
selain
itu
sebagai
bahan
evaluasi
untuk
memperbaiki kinerja yang akan datang, sehingga apa yang masih kurang dan belum mampu berkinerja baik akan dapat diperbaiki pada tahun selanjutnya. Akuntabilitas Kinerja ini sangat penting di dalam era keterbukaan sekarang ini sebagai bentuk penyelenggaraan good governance (pemerintahan yang baik). Akuntabilitas sebagaimana yang diatur haruslah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran/penentuan
tingkat efektivitas
menggambarkan
tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan, ada 4 sasaran strategis, indikator kinerja dan target pada tahun 2015. Capaian dari penetapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A.
Fasilitasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Provinsi
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
14
Kalimantan
Utara
Tahun
2015.
Adapun
tujuan
dilakukannya
pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Strategis yang pertama yaitu Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : Tabel. 3.1 Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis I Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Fasilitasi Pemilihan Prosentase Pemilih Gubernur dan Wakil yang Berpartisipasi 60% 62,65% 104,42% Gubernur dalam Pilkada 2015 Penetapan target sebesar 60 % didasarkan pada hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Pemilihan Presiden tahun 2014. Rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres tersebut diatas hanya mencapai 57,58% dari total 425.720 Pemilih dan rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub 40% dari total 425.720 Pemilih. (Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltara). Interprestasi pengukuran kinerja dengan kategori sangat berhasil karena realisasi yang telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini bisa terjadi karena adanya upaya-upaya peningkatan dalam mewujudkan fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur yaitu telah dibentuknya Kesekretariatan KPU pada tanggal 26 Februari 2015 dalam persiapan menyambut Pemilukada yang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Sebagai fasilitator dalam
pemilihan Gubernur Dan
Wakil
Gubenur, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab dalam memberikan dorongan kepada masyarakat Kalimantan Utara untuk bisa berperan aktif dalam Pemilukada tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
15
menjalankan program pendidikan politik dalam negeri diantaranya dengan melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat pentingnya menggunakan
Hak
Pilih
dalam
Pemilukada
dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Serangkaian upaya yang telah dilaksanakan ini dapat dikatakan berhasil karena angka partisipasi masyarakat Kalimantan Utara pada Pemilukada sangat baik. Pada
gambar
Masyarakat yang
di
bawah
menggunakan
ini
menyajikan
Hak
data
partisipasi
Pilihnya pada
Pemiliham
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 9 Desember 2015. Gambar 3.2 Diagram Tingkat Partisipasi Pada Pemilukada Tahun 2015
62,65%
Data ini diambil dari penghitungan suara di 1,302 TPS dengan total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 432.196 dan yang menggun akan Hak Pilihnya sebanyak 270.776 Pemilh dari seluruh daerah Pemilihan di Provinsi Kalimantan Utara. (Sumber : Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kalimantan Utara). Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah yang telah dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mengantarkan pasangan Dr. H. IRIANTO LAMBRIE dan H. UDIN HIANGGIO sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2016-2021 sebagaimana yang tersaji pada gambar 3.3 di bawah ini : LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
16
Gambar 3.3 Diagram Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilukada Tahun 2015
Hasil P enghitungan Suara
Dr. Ir. H. Iri a nto La mbri e, MM da n H. Udi n Hianggio 53, 029 %
dr. H. Jus uf Serang Ka s im dan Dr. Drs. Ma rthi n Billa, MM 46,97 %
dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Dr. Drs. Marthin Billa, MM Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM dan H. Udin Hianggio
1. Dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Dr. Drs. Marthin Billa, MM Perolehan : 127.184 Suara (46,97%) 2. Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM dan H. Udin Hianggio Perolehan : 143.592 Suara (53,029%) Dengan demikian sasaran strategis Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dengan indikator kinerja prosentase pemilih yang Berpartisipasi dalam Pilkada 2015 dari target sebesar 60% dapat dicapai dengan realisasi sebesar 62,65%. Hal ini bisa dicapai karena tidak terlepas dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung fasilitasi Pilgub Kalimantan Utara Tahun 2015. B. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien 1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
17
Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka
meningkatkan
memperhatikan
kesejahteraan
prinsip
keistimewaan dan
demokrasi,
kekhususan
masyarakat pemerataan,
serta keragaman
dengan keadilan,
daerah
dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan
hak
dan
kewajiban
berdasarkan
asas-asas
kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Pada Tahun 2015 ini, perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai indikator kinerja terwujudnya Good Governance dengan Nilai EKPPD Tinggi dengan target nilai 3,00 (Tinggi). Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
yang
kedua
yaitu
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Tabel. 3.4 Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Terwujudnya Penyelenggaraan Terwujudnya Good Pemerintahan yang Efektif dan Governance dengan Nilai Masih 3,00 Efisien Tahap EKPPD Tinggi (Indeks (Tinggi) Penilaian Tatakelola Pemerintahan)
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
18
Indeks Tatakelola Pemerintahan saat ini masih dalam proses penilaian, sehingga pencapaian
sasaran
strategis akan
diukur
berdasarkan capaian komponen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2015. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara bahwa Penjabat Gubernur memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penyelenggaran pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance bisa tercapai di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mewujudkan good governance
tersebut, harus melalui
tahap evaluasi untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Memasuki era reformasi sangat disadari pentingnya membangun kembali manajemen pemerintahan melalui paradigma baru (new paradigm) menuju good governance dengan tiga prinsip dasar yaitu: (1) transparansi, (2) partisipasi, dan (3) akuntabilitas. Dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran strategis yang telah diperjanjikan pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan berbagai
upaya
dalam
mewujudkan
target
indikator
kinerja
berdasarkan prinsip-prinsip Good Govenance. Diantaranya adalah : LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
19
1. Transparansi Tranparansi merupakan salah menciptakan Good Governance. menciptakan
kepercayaan
satu syarat penting
untuk
Dengan adanya transparansi dapat
timbal-balik
antara
pemerintah
dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Prinsip Good Governance yaitu tranparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah : a. Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Sitem Computer Assisted Test (CAT) Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Sitem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan
Utara
pada
tahun
2014
membuka
keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat untuk bisa mengikuti tes menjadi CPNS baik di Provinsi Kalimantan Utara maupun berbagai daerah di Kalimantan Utara seperti Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab.Tana Tidung , dan Kab. Malinau. Dengan jumlah peserta yang mencapai 7000 orang, berarti keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan transparansi telah dilaksanakan dengan baik. b. Adanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK). Dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berperan dalam RADLKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
20
PPK dalam rangka menyelaraskan pelayanan publik menjadi ke arah yang lebih baik, dan mengurangi pungli-pungli di luar peraturan yang berlaku serta untuk menyelaraskan seluruh implementasi keuangan administratif pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Pemerintahan Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan konsekuensi amanat dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 bagi provinsi, kabupaten/kota yaitu pertama, menyusun PPK
sebagai
pelaksanaan
dari
strategi
RAD-
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012. Kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PPK tersebut dengan menggunakan sistem pelaporan melalui website UPK-4 pada setiap triwulan, mulai bulan ketiga (B03), bulan keenam (B06) sampai dengan bulan kesembilan (B09) dan bulan kedua belas (B12). c. Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Dengan dilakukannya Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang rencana pengadaan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama satu tahun anggaran berjalan. Sehinga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterbukaan informasi yag dibutuhkan bagi masyarakat, karena seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan penginputan Sirup yang terintegrasi dengan Biro Perekonomian dan Pembangunan melalui LPSE Provinsi Kalimantan Utara.
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
21
2. Partisipasi Dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui good governance melalui transparansi adalah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dengan adanya Musrenbang ini baik dari tingkat desa/kelurahan sampai
pada
Musrenbang
tingkat
keterlibatan masyarakat melalui
Provinsi
dapat
merangsang
perencanaan partisipatif
untuk
menyiapkan agenda penyusunan strategi pembangunan, tata ruang, penganggaran, pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.
Dari pelaksanaan Musrenbang hingga pada tingkat
Provinsi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda penyusunan strategi pembangunan berjalan dengan baik. 3. Inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan Inovasi dalam mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien melalui sistem e-planning dan e-monev.
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
22
E-Planning
: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Utara telah mempersiapkan software berupa e-planning yang dapat diakses melalui internet. eplanning
ini
bertujuan
untuk
mempermudah
dan
mendukung transparansi dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah. Banyak manfaat dari perencanaan elektronik tersebut, salah satunya bisa diakses dari mana saja, sehingga SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bisa melakukan input data secara bersamaan, e-planning juga membuat sistem perencanaan menjadi satu pintu sehingga baik dari eksekutif,
legislatif
dan
masyarakat
umum
dapat
berinteraksi dalam perencanaan pembangunan. Inovasi Perencanaan pembangunan secara digital itu juga dapat mencegah terjadinya human error, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan penjumlahan dan pengurutan melalui sistem komputerisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan
pembangunan
daerah
Utara. dapat
Sehingga berjalan
perencanaan sebgaimana
mestinya. E-Monev
: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Utara telah mempersiapkan software berupa e-monev yang dapat diakses melalui internet.
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
23
Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi capaian kinerja secara lengkap dan cepat. Pembangunan Aplikasi Monev Berbasiskan Website upaya
untuk
mengefektifkan
(e-Monev) ini merupakan dan
mengefisienkan
pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan Monev untuk mempermudah dan memercepat arus pelaporan pelaksanaan kegiatan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke pusat berupa realiasasi fisik dan keuangan secara online setiap perkembangan/kemajuan capaian fisik minimal satu bulan sekali sehingga bisa terus dipantau dan dikontrol pelaksanannya. 4. Akuntabilitas Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dalam hal
ini Provisi Kalimantan
Utara dan
para
aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam pelelangan yang dilakukan oleh Biro Unit Layanan Pengadaan terintegrasi pada LPSE Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah harus bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kegiatan yang sudah terinput di dalam sistem. Dalam hal ini pada Biro Unit Layanan Pengadaan yang memuat semua program dan kegiatan dari seluruh SKPD. Apakah dapat
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
24
terlaksana dengan baik atau ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga masyarakat bisa mengakses informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama satu tahun anggaran berjalan. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara untuk mensejahterakan rakyat. 5. Pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pelayanan kepada masyarakat
melalui
8
bidang
terlayaninya
masyarakat
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Sosial, Perhubungan, Perdagangan-IndustriKoperasi,
Perencanaan
dan
Pengawasan.
Yang
sudah
mulai
dilaksanakan pada penetapan kinerja tahun 2014 melalui Indikator Kinerja. Sehingga pada dasarnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance di Pemerintah Provinsi Kaltimantan Utara. 2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pada tahun 2015 terjadi perubahan indikator dan target sasaran yang berindikasi pada perbedaan pencapaian target antara tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya dengan baik dan tersusunnya dengan baik rencana kerja pemerintah daerah mengingat belum
tersusunnya
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Namun demikian, dari beberapa sisi dapat dibandingkan khususnya dalam hal pelayanan terhadap 8 bidang. Pada tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, membandingkan beberapa sisi khususnya dalam hal 8 bidang LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
25
pelayanan kepada masyarakat yang juga terdapat pada indikator perjanjian kinerja tahun 2014. Perbandingan tersebut sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif dan Efisien
ASPEK PELAYANAN
TAHUN 2014 TARGET REALISASI CAPAIAN
Terlayaninya Masyarakat dalam bidang : a. b. c. d. e. f.
Pendidikan Kesehatan Pertanian Sosial Perhubungan Perdagangan, Industri dan Koperasi g. Perencanaan h. Pengawasan
100 % 100 % 86 % 100 % 100 % 95%
85 % 92 % 76 % 100 % 61 % 78 %
92% 96% 81% 100% 80% 86%
100% 100%
90% 70%
80% 85%
RATA-RATA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif dan Efisien
ASPEK PELAYANAN
87 % TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN
Terlayaninya Masyarakat dalam bidang : a. b. c. d. e. f.
Pendidikan Kesehatan Pertanian Sosial Perhubungan Perdagangan, Industri dan Koperasi g. Perencanaan h. Pengawasan
RATA-RATA PENCAPAIAN
100% 100% 90% 100% 100% 95%
87% 94% 82% 100% 70% 83%
93% 97% 86% 100% 85% 89%
100% 100%
91% 80%
95% 90%
91%
Pada tabel 3.6 diatas, penghitungan pencapaian target dengan indikator kinerja pada 8 bidang terlayaninya masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
26
Sehingga didapatkan rata-rata pencapaian Sasaran Strategis terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif dan Efisien pada tahun 2014 sebesar 87 %. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2015 dengan Sasaran
Strategis yang
sama, untuk
indikator
kinerja
utama
terwujudnya Good Governance dengan Nilai EKPPD Tinggi hanya dapat dilakukan perbandingan dengan aspek yang sama yaitu 8 bidang terlayaninya
masyarakat.
Melalui
perbandingan
tersebut
dapat
disimpulkan terjadi peningkatan dalam proses pelayanan masyarakat dengan rata-rata hasil pencapaian 91%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya dalam mencapai target yang telah ditentukan melalui prinsip Good Governance meskipun pada tahun ini target pada indikator kinerja belum dapat tercapai karena masih pada tahap penilaian terkait dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). C.
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Yang Baik 1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan
roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara juga dituntut untuk melakukan
pengelolaan
keuangan daerah secara baik dalam mewujudkan good governance. Dalam mewujudkan penataaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus berpegang pada asas pengelolaan keuangan daerah yaitu : Tertib, Taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggungjawab. Pengelolaan sebagaimana tersebut diatas harus
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
27
memperhatikan
azas
Keadilan,
Kepatutan
dan
Manfaat
dalam
pelaksanannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)
adalah
melaksanakan
pemeriksaan
keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Pada Tahun 2015 ini, perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai indikator kinerja memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.6 sebagai berikut : Tabel. 3.6 Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis III Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Terwujudnya Penatausahaan Opini Penatausahaan WDP WTP Keuangan yang Baik Keuangan Daerah
Capaian Sangat Baik
Berdasarkan pada Tabel 3.6 di atas, bahwa target indikator kinerja yang direncanakan adalah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan realisasinya adalah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, target yang direncanakan dapat terealisasi dengan sangat baik karena bukan hanya tercapai namun juga melampaui target yaitu mendapat Opini WTP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penatausahaan keuangan yang baik dapat dikatakan berhasil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu meraih predikat WTP diakarenakan kinerja yang baik dari pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berpegang teguh pada
asas
pengelolaan
keuangan
daerah
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
dalam
mewujudkan
28
penatausahaan keuangan yang baik. 2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Sebagai Provinsi termuda di Negara Republik Indonesia, bukan berarti Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa mencetak prestasi. Prestasi itu adalah terwujudnya penatausahaan keuangan yang baik, ditandai dengan
berhasilnya
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini juga tergambar dengan adanya penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mampu meraih WTP dalam pengelolaan Keungan Daerah. Gambar 3.7 Provinsi Kaltara meraih W TP pada Tahun 2014
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)
perdana
atas Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP) APBD 2014 Kalimantan Utara sebesar Rp1,6 triliun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berkaca dari keberhasilan di tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
29
tahun 2015 ini menargetkan Opini Penatausahaan Keuangan yang Baik berada pada Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jajaran Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berupaya untuk bisa mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini sebagaimana yang diraih pada pengelolaan Keungan Daerah tahun 2014 yang lalu. Dari hasil penilaian yang dilakukan, Opini yang disampaikan pada tahun 2015 ini adalah tetap dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dimana prestasi ini dapat dipertahankan sebagaimana yang diperoleh pada tahun sebelumnya. D.
Terwujudnya Penataan Organisasi Dan Pengisian Perangkat Daerah Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang SOTK Pemerintah Daerah 1. Pengukuran Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang SOTK
Perangkat Daerah telah menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing, dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (Empat Puluh Persen) untuk variabel jumlah penduduk 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dan untuk variabel luas wilayah 25% (Dua Puluh Lima Persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil perhitungan besaran organisasi perangkat daerah
untuk
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
adalah
sebagaimana Tabel 3.8 di bawah ini:
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
30
Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara NO
KRITERIA
NILAI
1.
Jumlah Penduduk = 723.005 jiwa ≤1.500.000
2.
Luas Wilayah = 75.467,70 Km2 60.001 – 80.000
28
3.
APBD = Rp. 1.699.550.558,46 Rp.1.500.000.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00
20
8
JUM LAH NILAI
56
Pada Tahun 2015 ini, Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai sasaran strategis yaitu terwujudnya Penataan
Organisasi
dan
Pengisian
Perangkat Daerah
dengan
indikator kinerja yaitu Prosentase Kelengkapan Struktur Organisasi dan Prosentase Pengisian Personel Perangkat Daerah sesuai ANJAB. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk
menilai keberhasilan
dan kegagalan
pencapaian
sasaran strategis dimaksud sebagaimana pada tabel 3.9 di bawah ini : Tabel. 3.9 Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis IV SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
Prosentase Kelengkapan
Terwujudnya Penataan Struktur Organisasi Organisasi dan sesuai dengan PP Nomor Pengisian Perangkat 41 Tahun 2007 tentang SOTK Pemerintah Daerah Daerah
70 %
0
0
Berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 70% tentang prosentase kelengkapan struktur organisasi, maka realisasi yang dicapai sebesar 0, artinya tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan adanya Surat dari Kementerian Dalam Negeri
Nomor
120/253/Sj,
tentang
Penyelenggaraan
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
Urusan
31
Pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Surat edaran tersebut, didalamnya mengatur tentang belum dibolehkannya melakukan
penambahan
struktur
organisasi
sebelum
adanya
pemetaan organisasi. Sehingga dengan demikian dapat disampaikan bahwa target yang dicanangkan tidak dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 – 10 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Gubernur yang lama, dimana peraturan yang baru ini masih berlaku hinga tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
untuk memenuhi kriteria Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 jumlah keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 30 pada rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana pada tabel 3.10 di bawah ini : Tabel 3.10 Penambahan Jumlah SKPD Uraian
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 – 10 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Hasil
Penambahan SKPD Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
Tahun 2014 Biro
Dinas
LTD
Setwan
8
10
11
1
Biro 0
30 SKPD Tahun 2015 Dinas LTD 0
0
Setwan 0
32
2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Penataan Organisasi dan Pengisian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja
Tahun 2014
Prosentase Tersusunya Struktur Target Realisasi Capaian dan Kelembagaan Organisasi 61,17% 80,58% Perangkat Daerah Serta Terisinya 100% Personel Perangkat Daerah 80,58% Prosentase Kelengkapan Tahun 2015 Struktur Organisasi sesuai Target Realisasi Capaian dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang SOTK Pemerintah Tidak 70% 0 Daerah Tercapai Rata-rata Capaian
0
Pada sasaran strategis perjanjian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu Terwujudnya Penataan Organisasi dan Pengisian Perangkat Daerah, bila dibandingkan indikator kinerjanya terdapat kesamaan yaitu membahas tentang Kelembagaan Organisasi. Sehingga indikator kinerjanya dapat dibandingkan sebagai konsekuensi dari penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis . Pada tabel 3.11 diatas, bahwa pada tahun 2014, penataan organisasi terealisasi sebesar 61,17% dengan rata-rata Pencapaian sebesar 80,58%. Namun pada tahun 2015, Penataan Organisasi dengan Target 70% realisasinya 0, sehingga dikatakan tidak berhasil karena adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Larangan adanya Penambahan Struktur Organisasi sehingga target tidak dapat tercapai
sebagaimana dijelaskan
sebelumnya pada
Laporan Kinerja ini. 3. Perbandingan Pengisian Jabatan Eselon Terkait dengan pengisian perangkat daerah sesuai jabatan eselon di Provinsi Kalimantan Utara, pada tabel 3.12 di bawah ini memberikan gambaran mengenai jumlah pejabat eselon tahun 2014.
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
33
Tabel 3.12 Jumlah Pejabat Esselon Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 NO
UNIT KERJA
1
2
JUMLAH ESELON YANG TERISI I II III IV 3 4 5 6
JML 7
1
BIRO PEMERINTAHAN UMUM
-
1
4
6
11
2
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
-
1
2
7
10
-
1
3
5
9
-
1
4
8
13
-
1
3
3
7
-
1
4
9
14
3 4 5 6
BIRO ADMINISTRASI KESRA DAN KEMASYARAKATAN BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO LAYANAN PENGADAAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
7
BIRO KEUANGAN DAN ASET
-
1
4
6
11
8
BIRO UMUM DAN HUMAS
-
1
6
13
20
9
SEKRETARIAT DPRD
-
1
3
3
7
10
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
-
1
6
10
16
11
DINAS KESEHATAN
-
1
5
8
14
12
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
-
1
4
1
6
13
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
1
5
5
11
14
DINAS PEKERJAAN UMUM
-
1
3
4
8
-
1
5
10
16
-
1
5
3
9
15 16
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
17
DINAS PENDAPATAN DAERAH
-
1
4
3
8
18
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
-
1
4
5
10
19
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
-
1
4
3
8
20
INSPEKTORAT
-
1
4
3
8
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
34
1 21 22 23 24 25 26 27 28
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PP, KB, DAN PEMDES BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENGELOLA PERBATASAN JUM LAH
3
4
5
6
7
-
1
5
8
14
-
1
4
3
8
-
1
6
2
9
-
1
5
4
10
-
1
5
1
7
-
1
5
1
7
-
1
4
1
6
-
1
5
5
11
31
122
141
294
Sumber: Biro Kepegawaian dan Diklat Setda Prov. Kaltara
Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibentuk maka ada beberapa penambahan pejabat eselon baik dari eselon II hingga eselon IV. Pada tabel diatas jumlah pejabat eselon II sebanyak 31 orang dengan komposisi 28 Kepala SKPD ditambah dengan 3 Asisten di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
35
Tabel 3.13 Jumlah Penambahan Pejabat Eselon dan Penambahan Pegawai Tahun 2015
PEGAW AI NO
1
1 2
3
4
5
JABATAN ESELON YANG TERISI
STATUS PNS
INSTANSI
2
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
PNS
CPNS
JUMLAH
DIPERKERJAKAN/ DITITIPKAN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
157
93
250
0
250
0
11
4
21
6
27
0
21
0
1
25
14
39
0
25
0
18
16
34
0
18
19
19
38
0
19
JUMLAH
I
II
III
IV
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
JUMLAH
JUMLAH ESELON YANG BELUM TERISI
JUMLAH
I
II
III
IV
12
13
14
15
16
17
5
10
0
0
0
3
3
3
7
11
0
0
0
2
2
0
6
15
21
0
1
0
2
3
0
1
5
10
16
0
0
0
5
5
0
1
4
2
7
0
0
0
10
10
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
39
0
19
0
1
5
11
17
0
0
0
4
4
31
14
45
8
23
0
1
4
10
15
0
0
1
5
6
22
19
41
0
22
0
0
5
14
19
0
1
0
3
4
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
18
3
21
0
18
0
1
5
6
12
0
0
0
9
9
10
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
76
7
83
0
76
0
1
4
6
11
0
0
0
6
6
11
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara
17
20
37
0
17
0
1
4
5
10
0
0
0
7
7
6
7
8
9
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
12
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
15
2
17
0
15
0
1
5
5
11
0
0
0
10
10
13
Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
17
13
30
1
17
0
1
4
3
8
0
0
0
0
0
14
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
21
8
29
0
21
0
1
6
10
17
0
0
0
4
4
15
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
15
7
22
0
15
0
1
4
6
11
0
0
0
3
3
16
BPMPPKBPD
21
3
24
1
21
0
1
6
10
17
0
0
0
3
3
17
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
19
5
24
0
19
0
1
5
8
14
0
0
0
3
3
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
38
1
2
18
19
20
21
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
20
0
18
0
1
5
6
12
0
0
0
6
6
14
4
18
0
14
0
1
5
5
11
0
0
0
6
6
12
2
14
0
12
0
1
4
2
7
0
0
0
7
7
16
11
27
0
16
0
1
5
6
12
0
0
0
5
5
22
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
6
0
6
0
6
0
0
2
0
2
0
1
1
6
8
23
Kantor Perwakilan Kaltara
5
0
5
0
5
0
0
1
2
3
0
0
0
2
2
JUM LAH
602
288
890
13
589
1
29
13 2
223
385
0
3
2
126
131
Sumber
: Biro Kepegawaian dan Diklat Tahun 2015
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
39
Pada tabel 3.13 diatas, jumlah seluruh pegawai di lingkungan pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
berjumlah
890
orang.
Berdasarkan data dari Biro Kepegawaian dan Diklat Setda Provinsi Kalimantan
Utara
untuk
jumlah
keseluruhan
pegawai
di
lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 905 orang dengan jumlah keseluruhan pegawai yang mengisi pada jabatan eselon II sampai dengan eselon IV
sebanyak
385
orang.
Data
pada
tabel
diatas
tidak
mencantumkan Sekretariat KPU dan Bawaslu karena berada di bawah koordinasi pemerintah pusat. Akan tetapi, ada pegawai di lingkungan
pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
yang
diperbantukan sebanyak 15 orang dengan komposisi pegawai di Sekretariat KPU berjumlah
8 orang
dan Sekretariat Bawaslu
berjumlah 7 orang. Pada tabel diatas, untuk jabatan eselon yang masih belum terisi sampai pada tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 131 orang. Hal ini juga yang akan diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengisi keseluruhan jabatan eselon yang masih
kosong
pada
tahun
2016.
Perbandingan
penambahan
jabatan eselon adalah sebagai berikut : Tabel 3.14 Tabel Pengisian Jabatan Eselon URAIAN
BERDASARKAN Eselon yang Terisi Tahun 2014
Pengisian Jabatan Eselon
ESSELON I
II
III
IV
1
31
122
141
Jumlah Eselon yang Terisi Tahun 2015 Jumlah
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
294 I 1
ESSELON II III 29
132
IV 223
385
40
Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, jumlah pegawai yang mengisi jabatan eselon II sampai dengan eselon IV mengalami perubahan. Pelantikan jabatan eselon II sampai dengan eselon IV bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik sehingga lebih efisien
dan
efektif
sejalan
dengan
prinsip-prinsip
tatakelola
pemerintahan yang baik (good governance). Selain berdasarkan Eselon yang terisi, gambar 3.15 dibawah ini menggambarkan banyaknya jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini berdasarkan urutan kepangkatan yang jumlahnya seperti tertera pada grafik untuk tiap-tiap urutan kepangkatan. Gambar 3.15 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat 300
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT 269
JUMLAH PEGAWAI
250
200
150
108
100 77
71
84
87
57
45
50
0
4
1
I/A
I/B
I/C
37
30 14
7
12 1
0 I/D
II/A II/B II/C II/D III/A III/B III/C III/D IV/A IV/B IV/C IV/D IV/E
PANGKAT
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
41
Pengisian Personel Perangkat Daerah sesuai ANJAB 1. Pengukuran Kinerja Penyusunan Analisis Jabatan adalah bagian dari proses manajemen medapatkan
sumberdaya informasi
manusia
yang
jabatan,
dilakukan
untuk
jabatan
sangat
Informasi
dibutuhkan dalam rangka penataan Kelembagaan, Ketalaksanaan dan
Reformasi
dibutuhkan
Birokrasi.
sebagai
Data
acuan
hasil
dalam
penyusunan
proses
Mutasi,
ANJAB Analisis
Kebutuhan Diklat serta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tahun 2014 yang menjadi dasar pengusulan CPNS, dan dari
pengusulan
tahun
2014
berdasarkan
anjab
tersebut
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan kuota dari kementerian PAN dan RB sejumlah 300 formasi. Perbandingan antara target dan realiasi Prosentase Pengisian Personel Perangkat Daerah sesuai ANJAB sebagaimana tabel 3.16 di bawah ini : Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis IV Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Terwujudnya Penataan Prosentase Pengisian Organisasi dan Personel Perangkat 50% 39.09% 78.18% Pengisian Perangkat Daerah sesuai ANJAB Daerah Berdasarkan
tabel
diatas,
dengan
jumlah
pegawai
di
lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 berjumlah 905 orang pegawai, terkait prosentase pengisian personel perangkat daerah berdasarkan data ANJAB tahun 2015 realisasinya baru mencapai 39.09%, sehingga pencapaian belum 100%.
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
42
Faktor penyebab kurangnya pencapaian ini adalah beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai, dimana beban kerja setiap pegawai yang dinilai sangat besar. Hal ini dapat terlihat dari struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dimana masih banyak Jabatan Struktural Eselon IV yang belum terisi pada setiap SKPD sehingga banyak pegawai yang melakukan rangkap pekerjaan dan lintas bidang, belum lagi ditambah dengan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu yang dibutuhkan untuk membantu tugas pokok dan fungsi SKPD. 2. Perbandingan Penambahan Jumlah Pegawai Perbandingan Jumlah Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara antara kebutuhan berdasarkan data ANJAB dengan jumlah pegawai yang ada masih belum sesuai artinya dari data yang
ada Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
masih
kekurangan pegawai, hal ini dapat terlihat pada gambar 3.16 di bawah ini : Gambar 3.17 Grafik Peningkatan Jumlah Pegawai
1000
Grafik Peningkatan Jumlah Pegawai 905
800 600 408
400 200
0
TAHUN 2014
Tahun 2014
TAHUN 2015
Tahun 2015
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
43
Berdasarkan gambar diatas, jumlah pegawai di lingkungan pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
memang
mengalami
peningkatan. Dimana dari jumlah 408 pegawai pada tahun 2014 meningkat menjadi 905 pegawai pada tahun 2015. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan/menambah jumlah pegawai, salah satunya melalui penerimaan
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
formasi
tahun
2014
sebanyak 288 orang. Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
juga
menerima
pegawai melalui jalur Mutasi dari Kabupaten/Kota yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Utara. Namun jika berdasarkan data ANJAB tahun 2015 maka jumlah ideal pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sejumlah 2.315 Pegawai. Dilihat dari data jumlah pegawai per 31 Desember 2015 hanya berjumlah 905 pegawai, dengan demikian maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih kekurangan pegawai sebanyak 1.410 pegawai. Solusi
dari
kekurangan
pegawai
ini
adalah
Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara bisa mendapatkan pengecualian dari Kementerian PAN dan RB terkait moratorium pengadaan CPNS, sebab dengan kondisi seperti sekarang ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan tambahan pegawai guna mengisi
kekosongan
yang
ada
sehingga
dapat
membantu
penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dan efektif. Adapun info grafis mengenai jumlah pegawai yang ditempatkan
pada Dinas, Lembaga Teknis dan
Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
LKJIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
44
Pada Gambar 3.18 dibawah ini menunjukkan bahwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jumlah pegawai sebanyak 394 orang yang terdiri dari 200 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar di 10 Dinas daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Gambar 3.18 Jumlah Pegawai Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Dinas
GRAFIK BERDASARKAN DINAS JUMLAH PEGAWAI
100 80
60 40 20
0
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahana Pangan
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Dinas Perindustrian, Perhubungan, Perdaganagan, Komunikasi Koperasi dan dan UMKM Informatika
PNS
LKJIP PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 LKJIP UTARA TAHUN 2015
45
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
CPNS
45
Pada Gambar 3.19 dibawah ini menunjukkan bahwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jumlah pe gawai sebanyak 261 orang yang terdiri dari 200 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 61 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar di 14 Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Gambar 3.19 Jumlah Pegawai Provinsi Kalimantan Utara Pada Lembaga Teknis Daerah
GRAFIK PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH JUMLAH PEGAWAI
30
25 20 15
10 5
0
PNS
LKJIP PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 LKJIP UTARA TAHUN 2015
46
CPNS
46
Pada Gambar 3.20 diatas menunjukkan bahwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jumlah pe gawai sebanyak 250 orang yang terdiri dari 157 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 93 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berada di lingkup Sekretariat Daerah. Gambar 3.20 Jumlah Pegawai Provinsi Kalimantan Utara Pada Jajaran Sekretariat Daerah
GRAFIK PADA JAJARAN SEKRETARI AT DAERAH JUMLAH PEGAWAI
80 70 60
50 40 30
20 10 0
Sekretaris Daerah
Asisten
Biro Pemerintahan Umum
Biro Hukum dan Organisasi
Biro Administrasi Kesra
PNS
LKJIP PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 LKJIP UTARA TAHUN 2015
47
Biro Layanan Pengadaan
Biro Perekonomian dan Pembangunan
Biro Kepegawaian dan Diklat
Biro Keuangan dan Aset
Biro Umum dan Humas
CPNS
47
LKJIP PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 LKJIP UTARA TAHUN 2015
46
46
