LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Lamongan tahun 2012. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Lamongan, 31 Januari 2013 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan,

H. Syaifuddin Latief, S.H. NIP. 19570105 197903 1 001

LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif

i ii iii

Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan 2. Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian

1 1 2 2 2 5 6

Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2013 C. Penetapan Kinerja Tahun 2012

7 7 7 9 10 15 17

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

19 19 21 40

BAB IV

Penutup A. Simpulan B. Saran

42 42 43 vi vi vii ix xi xiii xv

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014 6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2012


Halaman ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

tahun

1945

yang

telah

diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Lamongan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : NO

SASARAN SETRATEGIS

1

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

100%

100%

76%

76%

100%

100%

97%

97%


Halaman iii

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

f.

100%

0%

0%

95%

91,8%

96,6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

96,7%

99,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

g.

h.

i.

2

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

a.

b.

c.

d.

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Persentase Pelayanan Meja Informasi Persentase Minutasi Berkas Perkara Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. Persentase perkara yang disidangkan Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.


Halaman iv

3

4

5

6

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang berhasil

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 80%

99,6% 80%

99,6% 100%

- Peninjauan Kembali

100%

100%

100%

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

80%

0%

0%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

0%

0%

Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

Dengan demikian hampir seluruh hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hanya ada ada 5 (lima) indikator tidak tercapai yaitu : 1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 2. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 3. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. 4. Presentase perkara yang disidangkan 5. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.


Halaman v

A

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009

yang dimaksudkan untuk

memperkuat

prinsip

dasar dalam

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan


Halaman 1

dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. B. TUGAS DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Lamongan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman

No.738

B

Lamongan

yang

mempunyai

yurisdiksi

477

Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk 1.463.801 jiwa. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan


Halaman 2

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

Instansi

Pemerintah

di

daerah

hukumnya,

apabila

diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f.

Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

memberikan

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Lamongan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja

yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Lamongan Nomor : W13-A17/2587/OT.01.3/SK/XII/2010., tanggal 1 Desember 2010

sebegai

implementasi

dari

Undang-Undang

No.25/2009

tentang

Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-


Halaman 3

sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan

Legalisasi

Produk

Pengadilan

Agama

pada

Direktorat

Administrasi Peradilan Agama.


Halaman 4

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum.


Halaman 5

7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama lamongan disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organsisasi dan Sistematika Penyajian. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis tahun 2010 s/d 2014, Rencana Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan tahun 2012, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


Halaman 6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014 Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Lamongan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lamongan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.

Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4.

Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.


Halaman 7

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung R.I. telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1.

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2.

Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3.

Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4.

Meja

Informasi

untuk

memberikan pelayanan

informasi

di

gedung

pengadilan. 5.

Pelayanan Publik yang prima.


Halaman 8

6.

Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.

7.

“Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

8.

Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di Pengadilan Agama Lamongan. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Lamongan menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Lamongan

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO. 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum f.

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi


TARGET 100% 76% 100%

100%

100%

100%

95% 100%

Halaman 9

i. 2.

3.

4

5.

6.

Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase Minutasi Berkas Perkara

b. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. c. Persentase perkara yang disidangkan d. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. e. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu f. Persentase akta cerai yang diterbitkan g. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti


100% 100% 97% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 80% 100% 80%

100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008


Halaman 10

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor : 1-144/KMA/SK/20011 tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelyanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik. Bahwa

untuk

menjalankan

fungsi

tersebut

sebaik-baiknya,

maka

Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah diatur Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan, Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan Administrasi Persidangan. Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Lamongan telah memiliki web site dengan alamat : palamongan.net yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan. Sesuai dengan standar yang diharapkan Mahkamah Agung RI. Maka menu yang ada di website Pengadilan Agama Lamongan (palamongan.net) telah


Halaman 11

disesuaikan dengan standar tersebut yaitu berisi menu-menu sebagai berikut : A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan A.1.1. Profil pengadilan a.

Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;

b.

Struktur organisasi pengadilan

c.

Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email)

d.

Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan

e.

Profil singkat pejabat Struktural

f.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK

A.1.2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan. A.1.3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya. A.1.4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk pengadilan tingkat pertama). A.2. lnformasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan: a.

Hak mendapat bantuan hukum;

b.

Hak atas biaya perkara cuma-cuma;

c.

Hak-hak pokok dalam proses persidangan.

A.2.2. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. A.2.3. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai A.2.4. Tata

cara

memperoleh

pelayanan

informasi,

tata

cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; A.2.5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi; A.2.6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi. A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan


Halaman 12

A.3.1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

Nama program dan kegiatan

b.

Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan /atau alamat yang dapat dihubungi

c.

Target dan/atau capaian program dan kegiatan

d.

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

e.

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

A.3.2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) A.3.3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

Rencana dan laporan realisasi anggaran

b.

Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

A.3.4. Ringkasan daftar aset dan inventaris A.3.5. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi A.4.1. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

Jumlah permohonan informasi yang diterima

b.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

c.

Jumlah

permohonan

informasi

yang

dikabulkan

baik

sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak d.

Alasan penolakan permohonan informasi

A.5. Informasi Lain A.5.1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket. Diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website) "Data Pengunjung ada di kiri bawah Menu" B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 13

C.1. Umum : Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2 C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan C.2.1. Seluruh

putusan

dan

penetapan

pengadilan,

baik

yang

berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) C.2.2. lnformasi dalam Buku Register Perkara - selengkapnya liat di menu-menu perkara C.2.3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara C.2.4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara C.2.5. Laporan penggunaan biaya perkara C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan C.3.1. Jumlah,

jenis,

dan

gambaran

umum

pelanggaran

yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya C.3.2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik) C.3.3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan C.3.4. Inisial nama dan unit / satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan C.3.5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian C.4.1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. C.4.2. Naskah seluruh peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA Yang telah disahkan atau yang ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi publik, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari

terbitnya

peraturan,

keputusan

atau

kebijakan

tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan. b. LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 14

Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah disiapkan didiskusikan lebih awal; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. Tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C.4.3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan C.4.5. Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan C.4.6. lnformasi

dan kebijakan

yang

disampaikan oleh

pejabat

pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan C.5.1. Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan keuangan pengadilan. C.5.2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. C.5.3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi: a. nama; b. riwayat pekerjaan; c. posisi; d. riwayat pendidikan; e. Penghargaan yang diterima (apabila ada). C.5.4. Data Statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai C.5.5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya C.5.6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, C.5.7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. C.5.8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja. C.6. lnformasi lain a.

Penggunaan Bahasa lnggris

b.

Penggunaan bahasa asing non Inggris


Halaman 15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Lamongan, sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

c.

100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan


76%

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

100%

e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

100%

f.

100%

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi i. Persentase Minutasi Berkas Perkara Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

TARGET

95% 100% 100%

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

100%

b. Persentase perkara yang disidangkan

97%

c.

100%

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

f.

100%

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang diselesaikan




100%

100%

100% 80% 100% 80%

100%

Halaman 16

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Lamongan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan, sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%


100%


100%

f.

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

i.

100%



76%

95% 100%


100%


97%

c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

f.

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.


100%

100% 100%

Halaman 17


Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


100%

100% 80% 100% 80%

100%

Halaman 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012 NO 1

SASARAN SETRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

76%

76%

100%

c.

100%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

95%

91,8%

96,6%

100%

100%

100%

d.

e.

f.

g.

h.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Persentase Pelayanan Meja Informasi


Halaman 19

i.

2

3

4

5

6




100%

100%

100%

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. b. Persentase perkara yang disidangkan

100%

100%

100%

97%

96,7%

99,7%

c.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100% 80%

99,6% 80%

99,6% 100%


100%

100%

100%

80%

0%

0%

100%

0%

0%

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang diselesaikan


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti * Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)


Halaman 20

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Lamongan telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 5 (lima) indikator tidak tercapai yaitu : 1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 2. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 3. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. 4. Persentase perkara yang disidangkan. 5. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Sedangkan 2 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu : 1. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya

Indikator Kinerja Persentase

penyelesaian

sisa perkara

perkara yang

yang

sederhana,

diselesaikan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100 %

100%

100

100 %

100%

100

tepat waktu, transparan dan akuntabel

Sisa perkara tahun 2011 = 590 perkara Sisa perkara tahun 2011 yang telah diputus pada tahun 2012 = 590 perkara Realisasi = 590/590 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 21

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2012 telah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya. Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Sisa perkara yang ditangani tahun 2010 = 550 Sisa perkara tahun 2010 yang telah diputus pada tahun 2011 = 550 perkara Realisasi = 550/550 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011. b. Persentase Perkara yang diselesaikan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

Perkara yang

perkara yang

diselesaikan

sederhana,

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

76 %

77%

101

76 %

76%

100


Perkara masuk tahun 2012 = 2.919 perkara Perkara tahun 2012 yang diputus pada tahun 2012 = 2.218 perkara Realisasi = 2.218/2.919 x 100 = 76% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 76/76 x 100 = 100% Perkara masuk pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.919 perkara, dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan telah memutus perkara tahun 2012 sebanyak 2.218 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2012 adalah 76%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sesuai dengan target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk persentase penyelesaian perkara LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 22

ini. Namun target 76% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara tahun 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 2.919 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 76% maka perkara yang harus diputus adalah 76% x 2.919 = 2.218 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 2.218 : 12 = 184 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Lamongan sebanyak 14 orang ( 10 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 15 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 76 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara masuk tahun 2011 = 2.669 perkara Perkara tahun 2011 yang diputus pada tahun 2011 = 2.079 perkara Realisasi = 2.079/2.669 x 100 = 77% Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2011 = 77/76 x 100% = 101% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 1%, namun walaupun demikian untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sudah mencapai target 100%.

c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3

Meningkatnya


penyelesaian

Perkara

perkara

yang

Kinerja Utama

yang

sederhana,

diselesaikan

tepat

waktu,

dalam

transparan dan

jangka

akuntabel

waktu

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

96%

96

100%

97%

97

maksimal 6 bulan

Perkara putus lebih dari 6 bulan = 67 Perkara masuk = 2.218 perkara Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.218 – 67 = 2.151 LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 23

Realisasi = 2.151/2.218 x 100 = 97% Realisasi Indikator Kinerja Utama =97/100 x 100 = 97% Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target,dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan. Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara putus lebih dari 6 bulan = 74 Perkara masuk = 2.079 Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.079 – 74 = 2.005 Realisasi = 2.005/2.079 x 100 = 96% Realisasi Indikator Kinerja Utama =96/100 x 100 = 96% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 1%. d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

Perkara Bagi

perkara yang

Masyarakat

sederhana,

Miskin

tepat waktu,

Terpinggirkan

transparan

yang

dan akuntabel

diselesaikan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

dan

tepat waktu

Perkara Prodeo yang masuk = 24 perkara Jumlah perkara prodeo yang diputus = 24 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 24/24 x 100 = 100% Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara Prodeo diterima = 28 perkara Jumlah perkara prodeo yang diputus = 28 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 24/24 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011. LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 24

e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-5 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

Perkara Bagi

perkara yang

Masyarakat

sederhana,

Miskin

tepat waktu,

Terpinggirkan

transparan

yang

dan akuntabel

mendapatkan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

-

-

-

100%

100%

100

dan

layanan Posbakum

Jumlah Pemohon POSBAKUM = 2514 pemohon Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 2514 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2514/2514 x 100 = 100% Dengan demikian untuk indikator kinerja sudah mencapai target. Adapun kegiatan POSBAKUM pada tahun 2011 tidak ada.

f.

Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-6 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

kegiatan bagi

perkara yang

masyarakat

sederhana,

miskin

tepat waktu,

terpinggirkan

transparan

yang

dan akuntabel

mendapatkan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

0%

0

100%

0%

0

dan

layanan sidang keliling

Perkara sidang keliling = 0 Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0%


Halaman 25

Adapun jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara sidang keliling = 0 Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu 0% karena tidak ada kegiatan. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

putusan yang

perkara yang

diunggah

sederhana,

(upload) ke

tepat waktu,

website.

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

95%

62%

65,2

95%

91,8%

96,6

transparan dan akuntabel

Perkara putus tahun 2012 = 2.808 perkara Putusan yang diupload di website = 2.578 putusan (2.578 /2.808 x 100 = 91,8%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 91,8/95 x 100 = 96,6% Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus sebanyak 2.808 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2011 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 2.578 perkara atau sebanyak 91,8%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara putus tahun 2011 = 2.629 perkara Putusan yang diupload di website = 1.622 putusan (1622/2629 x 100 = 62%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 62/95 x 100 = 65,2% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 31,4%.


Halaman 26

Sebagai wujud dari pelayanan publik, Pengadilan Agama Lamongan telah mengupload putusannya ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Upload putusan ini telah mendapatkan anugerah sebagai Peringkat Terbaik Keempat 2012 dalam Upload Putusan Terbanyak di Direktori Putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-3100 ditahun 2011. Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 170/DjA.1/HM.00/SRTF/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

Pelayanan

perkara yang

Meja

sederhana,

Informasi

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

-

-

-

100%

100%

100


Jumlah permohonan informasi = 551 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 551 permohonan Realisasi Indikator Kinerja Utama = 551/551 x 100 = 100% Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan telah melayani sebanyak 551 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Lamongan. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Lamongan. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. Dalam pelaksanaan pelayanan publik dan meja informasi, Pengadilan Agama Lamongan telah mendapatkan anugerah sebagai Juara Keempat Pelayanan Publik dan Meja Informasi 2012 dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1A dengan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 096/DjA.1/HM.00/SRTF/IX/2012 tanggal 14 September 2012. Adapun Pelayanan Meja Informasi pada tahun 2011 belum ada.


Halaman 27

i.

Persentase Minutasi Berkas Perkara Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-9 Kinerja Utama Meningkatnya


penyelesaian

Minutasi

perkara yang

Berkas

sederhana,

Perkara

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100


Jumlah perkara putus = 2.808 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.808 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak

2.808 perkara, Pengadilan Agama

Lamongan pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 2.808 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %. Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara putus = 2.629 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.629 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.


Halaman 28

SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Peningkatan


Administrasi

penyelesaian

perkara yang

administrasi

efektif,

penerimaan

efisien,

dan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

perkara

akuntabel

Jumlah perkara masuk = 2.919 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.919 perkara Realisasi = 2.919/2.919 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak 2.919 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Adapun tingkat penyelesaian administrasi penerimaan perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara masuk = 2.669 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.669 perkara Realisasi = 2.669/2.669 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.


Halaman 29

b. Persentase perkara yang disidangkan Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-2 Kinerja Utama Peningkatan


Administrasi

perkara yang

perkara yang

disidangkan

efektif, efisien,

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

97 %

95%

97,9

97 %

96,7 %

99,7

dan

akuntabel

Jumlah perkara masuk = 2.919 perkara Jumlah perkara diperiksa = 2.825 perkara Realisasi = 2.825/2.919 x 100 = 96,7% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 96,7/97 x 100 = 99,7% Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak 2.919 perkara. Sebanyak 2.825 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 94 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara masuk di akhir tahun 2012. Persentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 96,7 % yang berarti untuk indikator ini telah mendekati target, yaitu 97%. Adapun tingkat perkara yang disidangkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara masuk = 2.669 perkara Jumlah perkara diperiksa = 2.542 perkara Realisasi = 2.542/2.669 x 100% = 95% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 95/97 x 100 = 97,9% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 1,8%.


Halaman 30

c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-3 Kinerja Utama Peningkatan


Administrasi

penyelesaian

perkara yang

administrasi

efektif,

putusan

efisien,

dan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

perkara

akuntabel

Jumlah perkara diputus = 2.808 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.808 perkara Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Lamongan dapat memutus perkara sebanyak 2.808 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan

dalam

buku

register

perkara,

yang

berarti

Persentase

penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. Adapun tingkat perkara penyelesaian administrasi putusan perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara diputus = 2.629 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.629 perkara Realisasi = 2.629/2.629 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.


Halaman 31

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4 Kinerja Utama Peningkatan


Administrasi

penyampaian

perkara yang

salinan

efektif,

putusan

efisien,

dan

akuntabel

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

kepada para pihak

tepat

waktu

Jumlah perkara yang diputus = 2.808 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.808 perkara Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus perkara sebanyak 2.808 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Adapun tingkat penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang diputus = 2.629 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.629 perkara Realisasi = 2.629/2.629 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.


Halaman 32

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-5 Kinerja Utama Peningkatan


Administrasi

akta cerai

perkara yang

yang

efektif,

diterbitkan

efisien,

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

dan

akuntabel

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 883 perkara = 1.766 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.535 perkara = 3.070 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.418 perkara perceraian = 4.836 akta cerai untuk suami/isteri. Realisasi = (1.766 + 3.070)/4.836 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2012 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 1.535 dan cerai talak sebanyak 883. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 1.535 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 3.070 akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 883 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.766 akta cerai untuk suami/isteri. Adapun tingkat akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 817 perkara = 1.634 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.443 perkara = 2.886 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.260 perkara perceraian = 4.520 akta cerai untuk suami/isteri. Realisasi = (1.634 + 2.886)/4.520 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%


Halaman 33

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.

f.

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-6 Kinerja Utama Peningkatan


Administrasi

proses

perkara yang

penyerahan

efektif,

akta

efisien,

dan

akuntabel

cerai

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

kepada para pihak

Jumlah yang meminta akta cerai = 4.836 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.836 akta cerai Realisasi = 4.836/4.836 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan telah menerbitkan akta cerai sebanyak 2.418 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 4.836 akta cerai. Selama tahun 2012 ini ada 4.836 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 100 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Lamongan telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Lamongan. Adapun tingkat proses penyerahan akta cerai kepada para pihak pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah yang meminta akta cerai = 4.520 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.520 akta cerai Realisasi = 4.520/4.520 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.


Halaman 34

SASARAN 3: Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi Persentase mediasi yang diselesaikan Sasaran 3 Indikator Kinerja ke-1

Meningkatnya


penyelesaian

mediasi yang

perkara Melalui

diselesaikan

Kinerja Utama

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

Mediasi

Jumlah perkara yang dimediasi = 700 perkara Jumlah mediasi yang diselesaikan = 700 perkara Realisasi 700/700 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak 700 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2012 adalah sebanyak 700 perkara. Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang dimediasi = 501 perkara Jumlah mediasi yang diselesaikan = 501 perkara (501/501 x 100 = 100%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 501/501 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011. SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan - Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Banding Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.


Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

99,7%

99,7

100%

99,6%

99,6

putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding


Halaman 35

Perkara yang diputus tahun 2012 = 2.808 perkara Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 10 Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.808-10 = 2.798 Realisasi = 2.798/2.808 x 100 = 99,6% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,6/100 x 100 = 99,6% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum banding sebanyak 10 perkara. Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja upaya hukum yang tidak mengajukan banding adalah 99,6%. Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara yang diputus tahun 2011 = 2.629 perkara Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 8 Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.629-8 = 2.621 Realisasi = 2.621/2.628 x 100 = 99,7% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,7/100 x 100 = 99,7% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 0,1%. - Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-2

Meningkatnya


kepercayaan

putusan

masyarakat kepada

yang tidak

hukum

diajukan

Kinerja Utama

melalui

tindakan penegakan

upaya

hukum

hukum

peradilan

dibidang

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

80%

57%

71

80%

80%

100

kasasi

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 10 perkara Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 2 perkara Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 10-2 = 8 Realisasi = 8/10 x 100 = 80% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 80/80 x 100 = 100% LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 36

Realisasi indikator kinerja untuk perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi telah mencapai target 100%. Adapun tingkat perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 7 perkara Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 3 perkara Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 7-3 = 4 Realisasi = 4/7 x 100 = 57% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 57/80 x 100 = 71% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 29%.

-

Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-3

Meningkatnya


kepercayaan

putusan

masyarakat

yang tidak

kepada

hukum

diajukan

melalui

tindakan

Kinerja Utama

upaya

penegakan

hukum

hukum

peninjauan

dibidang

peradilan

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

100%

100

100%

100%

100

kembali

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 = 3 perkara Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0 Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3 Realisasi = 3/3 x 100 = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target 100%. Adapun tingkat putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2011 = 3 perkara Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0 Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3 Realisasi = 3/3 x 100 = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012

Halaman 37

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011. SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal Yang Efektif Dan Efisien Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1

Meningkatnya


pelaksanaan

pengaduan

Pengawasan

yang

internal

ditindaklanjuti

Kinerja Utama

Yang

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

80%

0%

0

80%

0%

0

Efektif

Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima. Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.


Halaman 38

SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti Sasaran 6 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya

Persentase

kepatuhan

permohonan

terhadap

eksekusi

atas

putusan

putusan

perkara

pengadilan

perdata

yang

Indikator Kinerja

Target 2011

Realisasi 2011

Capaian% 2011

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

100%

0%

0

100%

0%

0

berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2012 = 1 Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0 Realisasi 1/0 x 100 = 0% Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0% Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tidak berhasil karena kekurangan biaya eksekusi yang belum dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi. Adapun tingkat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah permohonan eksekusi tahun 2011 = 1 Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0 Realisasi 1/0 x 100 = 0% Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011.


Halaman 39

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Agama Lamongan; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Agama Lamongan; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Lamongan; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bojonegoro untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi

keuangan DIPA Pengadilan Agama

Lamongan dengan realisasi sebagai berikut : (a)

Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp. 2.283.973.000,-

Realisasi DIPA

Rp. 2.479.496.657,-

Sisa dana DIPA

Rp. (195.523.657),-

Persentase Realisasi DIPA (b)

144,86 %

Belanja Barang Belanja Barang Es 01 Pagu DIPA

Rp.

572.337.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

570.930.010,-

Sisa dana DIPA

Rp.

1.406.990,-

Persentase Realisasi DIPA

99,75%

Belanja Barang Es 04 Pagu DIPA

Rp.

66.600.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

64.800.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

1.800.000,-

Persentase Realisasi DIPA (c)

97,30%

Belanja Modal


Halaman 40

Pagu DIPA

Rp.

0,-

Realisasi DIPA

Rp.

0,-

Sisa dana DIPA

Rp.

0,-

Persentase Realisasi DIPA


0%

Halaman 41

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada 5 (lima) indikator tidak tercapai yaitu : a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. b. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. c. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. d. Persentase perkara yang disidangkan. e. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

3.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan

Agama

Lamongan

maka

dalam melaksanakan

tugasnya

berpedoman pada Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13A17/2587/OT.01.3/SK/XII/2011

tanggal

1

Desember

2011

sebagai

implementasi dari Undang-Undang Nomor : 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-A17/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 4.

Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Lamongan telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 590 perkara, seluruhnya telah diselesaikan (100%). Sedangkan untuk perkara masuk tahun 2012 sebanyak 2.919 perkara telah diselesaikan


Halaman 42

sebanyak 2.218 (76%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 701 perkara (20 %);

5.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit

kendala, yaitu mengenai anggaran untuk

Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk Listrik yang pagu dalam DIPA sangat kecil, tidak sesuai dengan realisasinya, dimana yang semestinya anggaran untuk pembayaran tagihan Listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik perlu ditambah ; B. SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Lamongan kelas I.A; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum; 5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.


Halaman 43

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan Ketua Hakim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Keterangan : ------------------ : Garis Koordinasi ___________ : Garis Tanggung Jawab

Dra. Hj.Nawal Bochori,SH.

Drs. Abd Malik Drs. H. M. Nurkhan, S.H. Drs. H. A Mukhsin, S.H., M.H. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. Dra. Hj. Dzirwah Drs. H. Wachid Ridwan Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H. Gembong Edy Sujarno, M H. Drs. Imam Rosidin, M.H. Drs. H. Nuril Ihsan H. Roihan, S.H. Dra.Hj. Sufijati

Wakil Ketua Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera / Sekretaris H. Syaifuddin Latief, S.H. Wakil Panitera H. Imam Wahyudi, S.H.

Wakil Sekretaris Junus Susanto, S.H.

Panmud. Permohonan

Panmud. Gugatan

Panmud. Hukum

Kasubbag.Kepegawaian

Nur Cholidah, S.H.

Hj. Kuna’iyah Ningsih, S.H.

Hj.Siti Zaenab M.,S.Ag.

Hj. Muarofah, SH.

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Suwarno Agus Wibowo , Amd A. Makhtum Santoso

Fatkur R.,S.Ag. Siti Zaimah A. Noer Anshori., S.Psi Zainish S.,S.Pd.

Sudarmadi Drs. Kayanto

Jawahiruddaulah Asfaq, S.HI.

Novan Yahya Utama, S.Kom. Khoirul Anwar., S.Ag.

Suki Wawan A., S.Pd.I. Luthfi Anshori

Panitera Pengganti

 Supiyah, S.H.  Mazir, S.Ag., M.Si.  Sueb, S.H.


    

Kasubbag.Keuangan

Kasubbag.Umum

Dartik,S.Pd.I

Jurusita / Jurusita Pengganti Mochamad Waras Syafi’i Rahman, S.Ag. Suprayitno, S.Ag. Farhan Hidayat, S.HI. Novan Yahya Utama, S.Kom.

Halaman vi

2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 NO

KINERJA UTAMA

1.


INDIKATOR KINERJA Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

PENJELASAN Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus

PENANGGUNG JAWAB Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara) Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus

Hakim Majelis dan Panitera

Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



Panitera

Persentase Pelayanan Meja Informasi

Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani


Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.



Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Halaman vii

2.


Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Panitera


Persentase perkara yang disidangkan

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa

Panitera

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara

Panitera

Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Persentase akta cerai yang diterbitkan

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak 3..

4.

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

Persentase mediasi yang berhasil Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

- Peninjauan Kembali 5.

Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien



Panitera


Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera

Ketua dan Panitera


Halaman viii

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan

Ketua dan Panitera


3. Rencana Kinerja Tahun 2013 NO 1.



INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

76%

c.


100%


100%


100%

f.

100%

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

i.

100%


Halaman ix

2.

3. 4.

5. 6.


Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



100%


97%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

f.

100%

100%

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Persentase mediasi yang diselesaikan

100%


100% 80% 100% 80%


100%

Halaman x

4. Rencana Kinerja Tahun 2014 NO 1.

2.




INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

76%

c.


100%


100%


100%

f.

100%


g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

i.

100%


95%


100%


97%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

100%

Halaman xi

f.

3.. 4.

5. 6.

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan



Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Persentase mediasi yang diselesaikan

100%


100% 80% 100% 80%


100%

100%

Halaman xii

5. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010 - 2014 Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Tujuan Strategis

Sasaran



Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan Indikator Kinerja

Th. I

Th. II

Th. III

Th. IV

Th. V

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Persentase perkara yang diselesaikan

76%

76%

76%

76%

76%

c.


99%

99%

99%

99%

99%

d.

Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

e.

Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

0

0

100%

100%

100%

f.


0

0

100%

100%

100%

Halaman xiii


g.

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95%

95%

95%

95%

95%

h.

Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

100%

100%

100%

100%

i.


100%

100%

100%

100%

100%

a.

Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Persentase perkara yang disidangkan

97%

97%

97%

97%

97%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

d.

Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e. f.

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan


100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%


100%

100%

100%

100%

100%


80%

80%

80%

80%

80%


100%

100%

100%

100%

100%



Halaman xiv

6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2012

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A17/33A/KU.01/SK/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2012 Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2013, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Lamongan Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2013, tanggal 5 Desember 2012 MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut : No

Nama dan NIP

1.

Dra. Hj. Nawal Buchori. S.H. NIP. 19480514 197701 2 001


Jabatan Pengarah

Halaman xv

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Drs. H. Sarmin, M.H. NIP. 19600614 198903 1 003 H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001 H. Imam Wahyudi, S.H. NIP. 19570627 198203 1 004 Junus Susanto, S.H. NIP. 19591027 198003 1 001 Hj. Nur Cholidah, S.H. NIP. 19570201 198003 2 001 Hj. Kuna'iyah Ningsih, S.H. NIP. 19570529 197403 2 003 Hj Siti Zaenab M., S.Ag. NIP. 19540707 197803 2 001 Hj. Muarofah. S.H. NIP. 19660216 199303 2 002 Dartik. S Pd I. NIP. 19780824 200604 2 016

Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2012.

Ketiga

: Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 4 Januari 2012 Kuasa Pengguna Anggaran,

H. SYAIFUDDIN LATIEF. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001


Halaman xvi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Recommend Documents