LAPORAN AKUNTABILITAS KINER INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

1 (satu) bundel

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jl. Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru Telp/ Fax No. 0761-21523 Email:[email protected]

LAKIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012

I-PENDAHULUAN AB I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru berawal dari Rekomendasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Cq Direktur Ketatalaksanaan, dimana pembentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memang sangat diperlukan, karena sebelumnya Peradilan Tingkat Banding hanya ada di Propinsi Sumatera Barat yang membawahi daerah hukum Propinsi Riau dan Propinsi Jambi. Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Riau dan rekomendasi dari Pengadilan Tinggi Padang, maka pada tahun 1982 Menteri Kehakiman RI mensetujui untuk mendirikan gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru di atas tanah seluas 5.000 m2 dengan luas bangunan 1500 m2 dan bangunan susulan seluas 206 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru. Pada tahun 1983 para personil baik untuk tenaga teknis maupun tenaga administrasi telah tersedia, sedangkan bangunan belum selesai sehingga pada saat itu seluruh Pegawai beserta Hakim Tinggi berkantor di Gedung Daerah Komplek Gubernur yang terletak di jalan Diponegoro Pekanbaru. Gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di propinsi Riau telah terwujud. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru meliputi 14 (empat belas) Pengadilan Negeri di propinsi Riau dan Kepulauan Riau yang terdiri dari : 1. Pengadilan Negeri Pekanbaru (Klas IA) 2. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Klas IA) 3. Pengadilan Negeri Batam (Klas IA) 4. Pengadilan Negeri Dumai (Klas IB) 5. Pengadilan Negeri Bangkinang (Klas II) 6. Pengadilan Negeri Bengkalis (Klas II)

1


7. Pengadilan Negeri Rengat (Klas II) 8. Pengadilan Negeri Tembilahan (Klas II) 9. Pengadilan Negeri Pelalawan (Klas II) 10. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (Klas II) 11. Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Klas II) 12. Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian (Klas II) 13. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (Klas II) 14. Pengadilan Negeri Ranai (Klas II) Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

(Gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru)

2


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yakni: 1.

Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah‐masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara‐ perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2.

Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3.

Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta

3


mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim‐ hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. 4.

Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5.

Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6.

Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

4


9.

Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat‐ surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

10. Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 11. Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 12. Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku. 13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

5


C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Timggi Pekanbaru selama tahun 2012 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif . BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : A. Rencana Strategi 2010 – 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2012

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

BAB III

Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta strategi pemecahan masalah .

BAB V

Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

6


BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010‐2014

1. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Visi Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan tertib administrasi perkara 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun

7


2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6. Penyediaan sarana dan prasarana INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : TUJUAN 1 Peningkatan penyelesaian perkara

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA a Persentase perkara yang diselesaikan

1 Penyelesaian perkara

PENJELASAN a

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

b Persentase sisa b Perbandingan perkara yang antara sisa perkara yang diminutasi diselesaikan dengan jumlah sisa perkara. Persentase jumlah Perbandingan jumlah perkara yang sudah proses perkara yang putus dan sudah diminutasi dan dapat dilihat di website dipublikasikan

2 Peningkatan 2 Aksesibilitas aksesibilitas masyarakat masyarakat atas putusan terhadap perkara peradilan (acces to justice)

Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi

3 Peningkatan 3 Sumber daya a kualitas sumber manusia yang daya manusia berkualitas

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b Persentase pegawai yang lulus diklat

a b

Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan

8

LAKIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012 jumlah yang mengikuti diklat.

TUJUAN 4 Peningkatan kualitas pengawasan

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Pengawasan a Persentase dan pembinaa pengaduan yang yang ditindaklanjuti berkualitas b Persentase temuan yg ditindaklanjuti

PENJELASAN a b

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan

5 Peningkatan tertib administrasi perkara

5 Tertib administrasi perkara

a

Persentase berkas yang diajukan yang banding disampaikan secara lengkap b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

a

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

b Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan Perbandingan jumlah 6 Peningkatan 6 Sarana dan Persentase pengadaan penyediaan prasarana sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana yang sarana dan diusulkan dengan prasarana pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasi kan

9


3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

10


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penyelesaian perkara a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % Tertib administrasi a. Persentase berkas yang diajukan 100% perkara banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan 100% siap didistribusikan ke Majelis Sumber Daya Manusia a. Persentase pegawai yang diusulkan 100% yang berkualitas mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat 100% Pengawasan yang a. Persentase pengaduan yang 100% berkualitas ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti 100% Aksesibilitas Persentase proses penyelesaian 100% masyarakat terhadap perkara yang dipublikasikan peradilan Penyediaan Sarana dan Persentase pengadaan sarana dan 100% Prasarana prasarana

11


C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2012

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: HJ. MERI ULFA, SH, MH

Jabatan

: Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: MANIS SOEJONO, SH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

12


PENETAPAN KINERJA : Pengadilan Tinggi Pekanbaru : 2012

Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategis Penyelesaian a. perkara

b.

Tertib administrasi perkara

a.

b.

Sumber Daya a. Manusia yang berkualitas b. Pengawasan yang a. berkualitas

b.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja

Target

Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100 % 100 % 100 %

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

100 % 100 % 100 % 100%

Persentase pegawai yang lulus diklat Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100%

Persentasepengadaan sarana dan prasarana

100%

100% 100%

100%

100% 100%

Jumlah Anggaran : Rp. 15.353.266.000,00 (Lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

13


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

14


PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Tahun Anggaran No

1

2

3

4 5

6

Sasaran Strategis Penyelesaian perkara


: Pengadilan Tinggi Pekanbaru : 2012 Indikator Kinerja

Target

a Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % b Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 100 % 3. Tipikor a Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 100 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor

b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % 100 % Sumber Daya a Persentase pegawai yang Manusia yang diusulkan mengikuti berkualitas diklat 100 % b Persentase pegawai yang lulus diklat 100 % Pengawasan a Persentase pengaduan yang yang ditindaklanjuti berkualitas 100 % b Persentase temuan yg ditindaklanjuti 100 % Aksesibilitas Persentase proses masyarakat penyelesaian perkara terhadap yang dipublikasikan peradilan 100 % Penyediaan Persentase pengadaan Sarana dan sarana dan prasarana Prasarana

Realisasi

%

88,36 % 62,32 % 72,73 %

88,36 % 62,32 % 72,73 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

74,36 %

74,36 %

91,80 %

91,80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 10.642.256.000,00 (Sepuluh milliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 9.807.222.413,00 (Sembilan milliar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah)

15


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Penyelesaian perkara a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 100 % 3. Tipikor

Realisasi

%

88,36 % 62,32 % 72,73 %

88,36 % 62,32 % 72,73 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase Perkara yang Diselesaikan b. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan. a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana, perkara Perdata, dan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2012. 1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 88,36 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 258 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 292 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 88,36 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012.

16


KEADAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

SISA TAHUN 2011 21

MASUK 19 20 20 32 10 20 21 18 24 23 38 26 271

21

PUTUS 13 22 11 16 35 20 19 27 13 26 24 32 258

SISA AKHIR 27 25 34 50 25 25 27 18 29 26 40 34

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 62,32 % yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 129 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 207 perkara. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 62,32 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara perdata yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2012.

KEADAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


SISA TAHUN 2011 37

37

MASUK 7 14 13 14 7 12 5 18 17 24 24 15 170

PUTUS 4 16 2 8 16 13 18 15 4 16 7 10 129

SISA AKHIR 40 38 49 55 46 45 32 35 48 56 73 78

17


3. Persentase Perkara Tipikor yang diselesaikan Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 72,73 % yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 24 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 33 perkara.

Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya hanya tercapai 72,73 %. Walaupun tidak mencapai target penyelesaian 100 %, namun penyelesaian perkara tipikor ini mengalami kemajuan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 hanya sebesar 16,67 %. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan untuk penyelesaian perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tahun 2012. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Tipikor tahun 2012 dan grafik Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tahun 2012.

KEADAAN PERKARA TIPIKOR DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


SISA TAHUN 2011 5

5

MASUK 0 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 5 28

PUTUS 3 2 0 1 2 2 2 4 3 2 3 0 24

SISA AKHIR 2 2 3 4 4 5 5 3 3 4 4 9

18


b. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu Pidana sejumlah 21 perkara, Perdata sejumlah 37 perkara, dan Tipikor sejumlah 5 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor pada tahun 2012.

2. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA Pencapaian sasaran Tertib Administrasi Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Tertib administrasi a Persentase berkas yang perkara diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 100 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor

Realisasi

%

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

b

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 19


Untuk mencapai sasaran Tertib Administrasi Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Indikator presentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2012 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut yang mana hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Adapun rincian berkas perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah 271 perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap, 2. Jumlah perkara Perdata yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah 170 perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap 3. Jumlah perkara Tipikor yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah 30 perkara., dan 2 berkas dicabut, dan 28 berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap.

Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target 100%. Berikut ini grafik berkas perkara pidana, perdata, dan tipikor yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2012.

20


b. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis tahun 2012 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2012 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. Berikut ini grafik berkas perkara pidana, perdata, dan tipikor yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2012. 3. SASARAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sumber Daya Manusia a Persentase pegawai yang yang berkualitas diusulkan mengikuti diklat

Target

Realisasi

100 %

100 %

100 %

74,36 %

% 100 %

b

Persentase pegawai yang lulus diklat

74,36 %

Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat

21


a.

Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2012 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %, dengan data sebagai berikut : ¾ Pada tahun 2012 Pengadilan Tinggi Pekanbaru melaksanakan diklat Bimbingan Teknis Fungsional, dengan peserta dari 14 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Jumlah peserta yang diusulkan adalah 83 orang, yang terdiri dari : • Pansek/Wapan : 23 Orang • Panmud/ Panitera Pengganti : 35 Orang • Jurusita / Jurusita Pengganti : 25 Orang Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %.

b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Persentase pegawai yang lulus diklat pada tahun 2012 belum mencapai target 100%, karena rata‐rata persentase pegawai yang lulus pada beberapa diklat yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebesar 74,36 %, dengan data sebagai berikut: ¾ Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadakan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2012 dengan peserta sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejumlah 26 orang. Dalam diklat tersebut jumlah peserta yang lulus berjumlah 6 orang. Sehingga persentase pegawai yang lulus diklat hanya mencapai 23,07%. ¾ Pada tahun 2012 Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengirimkan 2 (dua) orang Hakim untuk mengikuti Diklat Hakim Tindak Pidana Korupsi, dan kedua orang orang Hakim tersebut lulus dan memperoleh sertifikat Hakim Tipikor, sehingga persentase pegawai yang lulus diklat tercapai 100 %. ¾ Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengusulkan 1 (satu) orang CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2012 pegawai yang diusulkan tersebut sudah mengikuti diklat prajabatan, dan lulus serta memperoleh sertifikat prajabatan. Dengan demikian persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat mencapai target 100 %.

22


4. SASARAN PENGAWASAN YANG BERKUALITAS Pencapaian Sasaran Pengawasan yang Berkualitas pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis Pengawasan berkualitas

Indikator Kinerja

yang a Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b Persentase temuan yg ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100 %

91,8 %

91,8 %

100 %

100 %

100 %

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2012 yang ditargetkan 100 % realisasinya hanya mampu terwujud 91,80 %. Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di wilayah Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengawasan Pengadilan Tinggi. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut : NO BULAN PENGADUAN PENGADUAN PENGADUAN MASUK TELAH DITELAAH/ BELUM DITELAAH/ DIPROSES BELUM DIPROSES 1 Januari 5 5 0 2 Februari 11 11 0 3 Maret 2 2 0 4 April 13 12 1 5 Mei 16 16 0 6 Juni 5 5 0 7 Juli 21 21 0 8 Agustus 12 11 1 9 September 4 4 0 10 Oktober 6 4 2 11 November 10 9 1 12 Desember 17 12 5 Jumlah 122 112 10 Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti belum mencapai target 100 %, karena dari 122 pengaduan yang masuk, hanya 112 pengaduan yang telah diproses atau ditelaah, sehingga realisasi hanya mencapai 91,80 %.

23


Pada tahun 2012 ini masih ada sisa pengaduan yang belum diprroses atau ditelaah, dikarenakan pada bulan Desember 2012 tahun 2012 banyak pengaduan yang masuk sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada akhir tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa pengaduan yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. b. Indikator Kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2012, telah ditindaklanjuti. 5. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Indikator Kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan indikator kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi. Persentase poses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2012 adalah sebesar 100 %, dengan data sebagai berikut :

¾ Total perkara pidana, perdata, dan tipikor yang putus dan diminutasi pada tahun 2011 sejumlah 411 perkara. Proses putusan perkara tersebut seluruhnya sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui aplikasi Sistem Aplikasi Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Simkara). Maka persentase proses putusan perkara yang dapat dipublikasikan telah mencapai target sebesar 100 %.

24


6. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pencapaian sasaran Penyedian Sarana dan Prasarana pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi pekanbaru pada tahun 2012 adalah sebesar 100 %. Rincian data pengadaan sarana dan prasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : No Pengadaan Sarana dan Prasarana Target Realisasi Tidak % Terealisasi 1 Gedung dan Bangunan 1 Paket 1 Paket ‐ 100 % ‐ Pembangunan ruang arsip ‐ Pembuatan koridor ‐ Semenisasi Rumah Dinas ‐ Pembuatan Pagar Rumah Dinas

2

3

Teknologi Informasi 1 sistem 1 sistem ‐ Sistem Informasi Kepegawaian Perangkat Pengolah Data dan 1 Paket 1 Paket Komunikasi ‐ Jaringan PABX ‐ CCTV ‐ Finger Print ‐ Camera Digital

‐

100 %

‐

100 %

‐

100 %

4

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ‐ Meubelair ‐ AC ‐ Gorden

1 Paket

1 Paket

5

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 1 Paket 1 Paket ‐ 100 % Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ‐ Meubelair ‐ AC Persentase pengadaan sarana dan prasarana : 100 %

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2012 yang ditargetkan 100 %, ternyata telah terealisasi dan mencapai target 100 %.

25


REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2012, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.353.266.000,00 (Lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja modal dan belanja barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2012 menjadi Rp. 10,642,256,000.00 (Sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun anggaran 2012, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

NO.

KEGIATAN

1

Belanja Pegawai

6,929,121,000

7,108,547,000

6,887,553,163

96.89

2

Belanja Barang

3,708,544,000

2,576,556,000

1,904,206,790

73.91

3

Belanja Modal

4,300,000,000

541,552,000

507,731,230

93.75

14,937,665,000

10,226,655,000

9,299,491,183

90.93

JUMLAH

%

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

26


a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 6,929,121,000.00 (Enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 7,108,547,000.00 (Tujuh miliar seratus delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 6,887,553,163.00 (Enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 96.89 % dengan rincian belanja sebagai berikut: KODE NO.

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

KEGIATAN

%

AKUN 1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

2,696,195,000

Rp

2,696,194,020

100.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10

511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

47,000 235,645,000 56,183,000 89,825,000 1,258,640,000 247,491,000 139,034,000 397,367,000 61,195,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

43,414 235,644,440 56,182,600 73,575,000 1,258,630,000 247,490,789 139,033,900 364,394,000 61,195,000

92.37 100.00 100.00 81.91 100.00 100.00 100.00 91.70 100.00

11

511332

Rp

1,920,000,000

Rp

1,748,250,000

91.05

12

512211

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur

Rp

6,925,000

Rp

6,920,000

99.93

Rp

7,108,547,000

Rp

6,887,553,163

96.89

Total Belanja Pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 220,993,837.00 (Dua ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3.11 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena adanya selisih pembayaran tunjangan Hakim karir Tipikor dengan tunjangan fungsional Hakim yang melekat pada gaji induk.

27


2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 3,708,544,000.00 (Tiga miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), kemudian akibat kebijakan Kementrian Keuangan terkait dengan efisiensi anggaran, direvisi oleh Mahkamah Agung RI menjadi Rp. 2,576,556,000.00

(Dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesa Rp. 1,904,206,790.00 (Satu miliar sembilan ratus empat juta dua ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 73.91 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO.

KODE AKUN

I

52

1

521111

2

521114

3

521115

4

521119

5

521213

6

522111

7

522112

8 9

522113 523111

KEGIATAN

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

Rp

1,292,508,000

Rp

877,407,249

67.88

Rp

329,800,000

Rp

206,071,284

62.48

Rp

79,189,000

Rp

33,145,690

41.86

Rp

63,830,000

Rp

63,830,000

100.00

Rp

64,570,000

Rp

61,605,450

95.41

Rp

1,750,000

Rp

1,750,000

100.00

Rp

124,282,000

Rp

115,124,154

92.63

Rp

33,156,000

Rp

13,541,403

40.84

Rp Rp

120,000 364,256,000

Rp Rp

219,622,829

60.29

28

LAKIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

10

523121

II

52

11

521119

12

521211

13

521219

14

522141

Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa

15

522151

Belanja Jasa Profesi

16

524111

17

524119

Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Lainnya (DN)

Total Belanja Barang

Rp

231,555,000

Rp

162,716,439

70.27

Rp

1,284,048,000

Rp

1,026,799,541

79.97

Rp

162,000,000

Rp

44,771,000

27.64

Rp

44,091,000

Rp

37,773,600

85.67

Rp

243,210,000

Rp

215,581,550

88.64

Rp

50,000,000

Rp

23,210,000

46.42

Rp

46,875,000

Rp

25,500,000

54.40

Rp

533,307,000

Rp

516,863,069

96.92

Rp

204,565,000

Rp

163,100,322

79.73

Rp

2,576,556,000

Rp

1,904,206,790

73.91

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 672,349,210.00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 26.09 % dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 4,300,000,000.00 (Empat miliar tiga ratus ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 541,552,000.00 (Lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Revisi belanja modal yang cukup besar tersebut disebabkan karena, pada awalnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 4,300,000.00 (Empat miliar tiga ratus juta rupiah), termasuk untuk pengadaan tanah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebesar Rp. 4,000,000,000.00 (Empat miliar). Namun pengadaan tanah untuk Pengadilan Tipikor tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan karena awalnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru kesulitan mencari lokasi tanah yang dekat dengan kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ketika menemukan tanah yang tidak terlalu

29


jauh dari kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, terbentur dengan dana yang tersedia terlalu kecil dengan harga yang ditetapkan penjual, sehingga pembelian batal. Selanjutnya ketika telah menemukan tanah dengan harga yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyurati Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI untuk menentukan apakah tanah yang tersedia layak atau tidak untuk dijadikan kantor Pengadilan Tipikor. Setelah disurvei oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI, mereka berpendapat bahwa tanah tersebut tidak presentatif untuk didirikan kantor Pengadilan Tipikor karena lebar tanah tersebut terlalu kecil. Sampai pertengahan tahun, karena belum juga terealisasi maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru melaporkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI agar alokasi dana sebesar 4 miliar yang diperuntukan untuk pengadaan tanah Pengadilan Tipikor dapat diberikan ke satuan kerja lain sehingga dana yang tersedia tersebut tidak sia‐sia dan dapat dimanfaat untuk yang lain dan penyerapan anggaran dapat lebih meningkat. Pada akhir tahun anggaran Pengadilan Tinggi Pekanbaru diberi anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 241,000,000.00 (Dua ratus empat puluh satu juta rupiah), untuk penggadaan AC dan Meubelair.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah 507,731,230.00. Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 93.75 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO. 1

KODE AKUN 023 534131

2 3 4

KEGIATAN

996 532111 997 532111 998 533111

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

Teknologi Informasi Belanja Modal Jaringan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Total Belanja Modal

Rp

20,000,000

Rp

19,822,000

99.11

Rp

61,063,000

Rp

61,051,650

99.98

Rp

317,052,000

Rp

302,277,580

95.34

Rp

143,437,000

Rp

124,580,000

86.85

Rp

541,552,000

Rp

507,731,230

93.75

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 33.820.770,00. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 6.25 % dari total pagu yang tersedia.

30


2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : NO.

1

KEGIATAN

Belanja Barang

JUMLAH

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

Rp

415,601,000

Rp

365,294,600

87.90

Rp

415,601,000

Rp

365,294,600

87.90

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah Rp. 415,601,000.00. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesa Rp. 365,294,600.00. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 87.90 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO. 1

KODE AKUN 521211

2

521219

3

522151

4

KEGIATAN

524119

Belanja Bahan Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Perjalanan (DN)

Non

Lainnya

Total Belanja Barang

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

Rp

67,190,000

Rp

47,454,600

70.63

Rp

158,751,000

Rp

155,742,000

98.10

Rp

55,500,000

Rp

55,500,000

100.00

Rp

134,160,000

Rp

106,598,000

79.46

Rp

415,601,000

Rp

365,294,600

87.90

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 50,306,400.00. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 12.10 % dari total pagu yang tersedia.

31


BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahun 2012 merupakan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahun 2012 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tahun 2012 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tahun 2012 adalah : • Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. •

Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2011 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2012 dan telah memenuhi target.

•

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun 2012 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

•

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang dusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.

•

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

32


•

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

•

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2012 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Pekanbaru diantaranya • Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari Pengadilan Negeri yang cukup lama.

B. SARAN‐SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : •

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

•

Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.

•

Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi relatif jauh sehingga memakan waktu pengiriman yang lama.

33

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU KETUA WAKIL KETUA HAKIM

HAKIM PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD PERDATA

PANMUD PIDANA

PANMUD HUKUM

SUB BAG KEPEGAWAIAN

KELOMPOK PANITERA PENGGANTI

SUB BAG UMUM

SUB BAG KEUANGAN

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No 1

2

Kinerja Utama Peningkatan perkara

Peningkatan tertib administrasi a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Peningkatan Kualitas SDM

Penjelasan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

Penanggung Jawab

Sumber Data

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



a. Perbandingan antara berkas yang diajukan Panitera/Sekretaris banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Pengadilan Tingkat Banding Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.


b. Perbandingan antara berkas perkara yang Panitera/Sekretaris diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Banding berkas perkara yang didistribusikan



Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,


Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

penyelesaian a. Persentase perkara a. Perbandingan antara perkara yang yang diselesaikan diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Persentase sisa b. Perbandingan antara sisa perkara yang perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. diselesaikan

3

Indikator Kinerja Utama

a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. b. Persentase pegawai b. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No 4

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

kualitas a. Persentase a. Perbandingan jumlah pengaduan yang Tim Pengawas Pengadilan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur Tingkat Banding peradilan dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dilaporkan.

Peningkatan pengawasan

b. Persentase temuan yg b. Perbandingan jumlah temuan yang Tim Pengawas Pengadilan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. ditindaklanjuti ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal Tingkat Banding dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan 5

6.

Peningkatan aksesibilitas Persentase proses Perbandingan jumlah proses perkara yang Panitera/Sekretaris masyarakat terhadap peradilan penyelesaian perkara sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding (acces to justice) yang dapat Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi dipublikasikan

Peningkatan prasarana

sarana

dan Persentase pengadaan Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan Panitera/Sekretaris sarana dan prasarana prasarana yang diusulkan dengan pengadaan Pengadilan Tingkat Banding sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan


Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

: Pengadilan Tinggi Pekanbaru : 2013 Indikator Kinerja

Target

a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % Tertib administrasi perkara a. Persentase berkas yang diajukan 100% banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan 100% siap didistribusikan ke Majelis Sumber Daya Manusia yang a. Persentase pegawai yang diusulkan 100% berkualitas mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat 100% Pengawasan yang berkualitas a. Persentase pengaduan yang 100% ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti 100% Aksesibilitas masyarakat Persentase proses penyelesaian 100% terhadap peradilan perkara yang dipublikasikan Penyediaan Sarana dan Persentase pengadaan sarana dan 100% Prasarana prasarana

LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010‐2014

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010‐2014 Target Kinerja No.

1

2

Tujuan

Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara



Indikator Kinerja

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 %




b. Persentase sisa perkara 1. Pidana yang diselesaikan 100 % 1. Pidana 2. Perdata 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 3. Tipikor 100 % a. Persentase berkas yang 100% diajukan banding yang disampaikan secara lengkap




1. Pidana 95 % 2. Perdata 85 % 3. Tipikor 95 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010‐2014 Target Kinerja No.

3

4

5

6

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan Sumber Daya a. Persentase pegawai yang kualitas Sumber Manusia yang diusulkan mengikuti diklat Daya Manusia berkualitas b. Persentase pegawai yang lulus diklat Peningkatan Pengawasan a. Persentase pengaduan kualitas yang yang ditindaklanjuti pengawasan berkualitas b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti Peningkatan Aksesibilitas Persentase proses aksesibilitas masyarakat penyelesaian perkara yang masyarakat terhadap dipublikasikan terhadap peradilan peradilan (acces to justice) Peningkatan Penyediaan Persentase pengadaan penyediaan Sarana dan sarana dan prasarana yang Sarana dan Prasarana tersedia Prasarana

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

85 %

100 %

100 %

100 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

LAMPIRAN 5 : SK TIM PENYUSUN LAPORAN

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Nomor : W4.U/06/KU.05.10/I/2013

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2012

KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

MENIMBANG

: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah; b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012;

MENGINGAT

: 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA

: : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Pekanbaru 28 Januari 2013

KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU,

Dr.NOMMY H.T. SIAHAAN,SH.MH NIP : 19520128 198102 1 001 Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta; 3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta; 4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta; 5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta; 6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkmah Agung RI di Jakarta; 8. .Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 9. Arsip..

Lampiran Nomor Tanggal

NO

NAMA / NIP PANGKAT / GOL

1.

Dr.NOMMY H.T.SIAHAAN,SH.MH Nip.19520128 198102 1 001 Pembina Utama Tk.I (IV/d)

2.

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru : W4.U/ 06/KU.05.10/I/2013 : 28 Januari 2013

JABATAN

DITUNJUK / DIANGKAT SEBAGAI

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Pelindung/Penasehat

HJ.MERI ULFA, SH.MH Nip. 19570301 198503 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Ketua

3.

SYAMSIAH, SH Nip. 19531219 1981032003 Pembina Tk.I ( IV/b )

Koordinator Adm Teknis Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

4.

MAIYEFI,SE.M.Si Nip. 19610505 198301 2 001 Pembina Tk.I ( IV/b )

5.

JUNI DWIANTI,S.Si Nip.19800616 200604 2 004 Penata Muda Tk.I ( III/b )

Staf Bagian Kepegawaian

Sekretaris

6

RIA Nip. 19600717 198103 2 001 Penata Tk..I (III/d)

Kepala Sub Bagian Keuangan

Anggota

7

Indah Muharani, ST Nip.19831008 200904 2 004 Penata Muda ( III/a )

Staf Umum

Anggota

KET

Wakil Sekretaris Koordinator Adm Umum Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Bagian

Pekanbaru, 28 Januari 2013 KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU,

Dr.NOMMY H.T. SIAHAAN, SH, MH NIP : 19520128 198102 1 001

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010‐2014 PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jl. Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru Telp/ Fax No. 0761-21523 Email:[email protected]

Renstra Pengadilan Tinggi Pekanbaru 2010-2014

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Pekanbaru berawal dari Rekomendasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Cq Direktur Ketatalaksanaan, dimana pembentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memang sangat diperlukan karena sebelumnya Peradilan Tingkat Banding hanya ada di Provinsi Sumatera Barat yang membawahi daerah hukum Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Riau dan rekomendasi dari Pengadilan Tinggi Padang, maka pada tahun 1982 Menteri Kehakiman RI mensetujui untuk mendirikan gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru di atas tanah seluas seluas 5.000 m2 dengan luas bangunan 1500 m2 dan bangunan susulan seluas 206 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru.

Pada tahun 1983 para personil baik untuk tenaga teknis maupun tenaga administrasi telah tersedia, sedangkan bangunan belum selesai sehingga pada saat itu seluruh Pegawai beserta Hakim Tinggi berkantor di Gedung Daerah Komplek Gubernur yang terletak di jalan Diponegoro Pekanbaru.

Gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di propinsi Riau telah terwujud. Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertugas menyelengarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, pada awal terbentuknya personil di Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya berjumlah + 25 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris, dan pegawai.

Pada tahun 2011, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebanyak 66 (enam puluh enam) orang dengan rincian sebagi berikut : Ketua/Wakil Ketua

: 2 orang

Hakim/Hakim Adhoc

: 20 orang

Pansek/Wapan/Wasek

: 3 orang

Panmud/Kasub

: 6 orang

Panitera Pengganti

: 10 orang

Staf

: 25 orang

2


Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada awal terbentuknya hanya membawahi 8 (delapan) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu : 1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Klas IA 2. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Klas IB 3. Pengadilan Negeri Batam Klas IB 4. Pengadilan Negeri Dumai Klas II 5. Pengadilan Negeri Bangkinang Klas II 6. Pengadilan Negeri Bengkalis Klas II 7. Pengadilan Negeri Rengat Klas II 8. Pengadilan Negeri Tembilahan Klas II

Setelah adanya otonomi daerah dan pemekaran kabupaten di wilayah propinsi Riau dan Kepulauan Riau, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertambah menjadi 14 (empat belas) Pengadilan Tingkat Pertama di propinsi Riau dan Kepulauan Riau yaitu : 1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Klas IA 2. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Klas IA 3. Pengadilan Negeri Batam Klas IA 4. Pengadilan Negeri Dumai Klas IB 5. Pengadilan Negeri Bangkinang Klas II 6. Pengadilan Negeri Bengkalis Klas II 7. Pengadilan Negeri Rengat Klas II 8. Pengadilan Negeri Tembilahan Klas II 9. Pengadilan Negeri Pelalawan Klas II 10. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Klas II 11. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Klas II 12. Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Klas II 13. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Klas II 14. Pengadilan Negeri Ranai Klas II

3


1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mencakup hal‐hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Riau dan kepulauan Riau 2. Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Riau dan Kepulauan Riau 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tiinggi Pekanbaru 4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Pengadilan Tingkat Banding

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan‐kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan •

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat

•

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

•

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

•

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Pekanbaru dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan 4


•

Adanya website Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara


Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

•

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru


Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Tinggi Pekanbaru berupa internet, website Pengadilan Tinggi Pekanbaru

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan •

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan


Personil di Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan


Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru membutuhkan waktu lebih lama


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

5


BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Visi Pengdilan Tinggi Pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU YANG AGUNG”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan tertib administrasi perkara 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sebagai berikut : 6


1. Penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6. Penyediaan sarana dan prasarana 7. Tersedianya sarana dan prasarana INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : TUJUAN 1 Peningkatan penyelesaian perkara

SASARAN 1 Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA a Persentase perkara yang diselesaikan

b Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

2 Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara

Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan

3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3 Sumber daya a Persentase manusia yang pegawai yang berkualitas diusulkan mengikuti diklat

b Persentase pegawai yang lulus diklat

PENJELASAN a

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

Perbandingan antara sisa perkara yang b diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi a Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

b Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. 7


TUJUAN 4 Peningkatan kualitas pengawasan

5 Peningkatan tertib administrasi perkara

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Pengawasan a Persentase dan pembinaa pengaduan yang yang ditindaklanjuti berkualitas b Persentase temuan yg ditindaklanjuti

5 Tertib administrasi perkara

a

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

PENJELASAN a b

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

a

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan

b Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan

6 Peningkatan 6 Sarana dan Persentase pengadaan penyediaan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana

Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 8


1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

9


BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

•

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

•

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : •

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

•

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

10


BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun 2010‐2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik‐titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010‐2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat terwujud dengan baik.

11


12

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Target Kinerja No.

1

2

Tujuan

Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara



Indikator Kinerja

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor





b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 % 100%




1. Pidana 95 % 2. Perdata 85 % 3. Tipikor 95 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 3. Tipikor 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%


MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Target Kinerja No.

3

4

5

6

Tujuan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pengawasan yang berkualitas

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

85 %

100 %

100 %

100 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

2


3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINER INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Recommend Documents