LAPORAN AKHIR PENERAPAN IPTEKS
PELATIHAN MANAJEMEN USAHA SERTA PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) BAGI KOPERASI DI KABUPATEN BULELENG
Oleh : DESAK NYM. SRI WERASTUTI, SE.,M.Si.,Ak/0006127903 NI KADEK SINARWATI,SE.,M.Si.,Ak/0020107205 NI WAYAN YULIANITA DEWI, S.E.,Ak.,MSA/0026078001
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor : 234/UN48.15/LPM/2014 Tanggal 5 Maret 2015
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA 2015
i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Judul Proposal
:Pelatihan Manajemen Usaha Serta Perancangan Sistem Pengendalian Intern Yang Handal Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (mea) Bagi Koperasi Di Kabupaten Buleleng
2. Ketua Tim Pengusul a. Nama Ketua b. NIP/NIDN c. Bidang Keahlian d. Jabatan/Pangkat/Gol. e. Jurusan/Fakultas f. Alamat Rumah/Telp.
:Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si. :197912062008122001 :Akuntansi :Lektor/Penata Muda Tk. I/IIIb :Akuntansi (D3)/Ekonomi dan Bisnis :Jl. Jalak Putih V No. 18 Singaraja. Telp/HP. 081337430370
3. Jumlah Anggota Tim :2 Orang a. Identititas Anggota 1 - Nama Lengkap - NIP - Jabatan/Pangkat/Gol. b. Identititas Anggota 2 - Nama Lengkap - NIP - Jabatan/Pangkat/Gol. 4. Lokasi Kegiatan 5. Jumlah Biaya kegiatan
:Ni Kadek Sinarwati, S.E., M.Si., Ak. :197210202010122002 :Lektor/Penata Muda Tingkat I/IIIb :Ni Wayan Yulianita Dewi, S.E.,Ak,MSA :198007262005012002 :Lektor/Penata Muda Tingkat I/IIIb
:Desa Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng - Bali :Rp. 10,200,000,Singaraja, 3 September 2015 Ketua Pengusul,
Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si. NIP. 197912062008122001
i
PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat terlaksana dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pelaksananan kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Serta Perancangan Sistem Pengendalian Intern yang Handal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Bagi Koperasi di Kabupaten Buleleng mendapat dukungan baik dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Undiksha, Dinas Koperasi, para pengurus atau pegawai koperasi yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng, teman-teman dosen di jurusan Akuntansi program Diploma III, serta pihak lainnya yang berkontribusi terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang positif untuk menyempurnakan kegiatan ini kami nantikan dengan ucapan terima kasih.
Singaraja, September 2015
Penulis
i
DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I Pendahuluan …………………………………………………. ………..
1
1.1 Analisis Situasi ………………………. ……………………………….
1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah …………………………. ………
3
1.3. Tujuan Kegiatan…………………………………………………………
3
1.4. Manfaat Kegiatan………………………………………………………..
3
BAB II Tinjauan Pustaka ……………………………………………………..
4
2.1 Pengertian Koperasi ……………..……………………………………… 4 2.2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP .…….……………………. 5 2.2.1. Neraca …………………………...……………………………………
7
2.2.2. Laporan Laba Rugi/ Sisa Hasil Usaha ………………………………..
7
2.2.3. Laporan Arus Kas ………. ……………….. ….……………………… .8 BAB III Metode Kegiatan ………… ………………………………………….
15
3.1 Khalayak Sasaran Strategis .…………………………………………..
15
3.2 Keterkaitan …………………….. ……………………………………… 15 3.3 Metode Kegiatan………… ………………………….………………….
15
BAB IV Hasil Dan Pembahasan ………………………………………………. 17 4.1 Hasil ……………………….……………………………………………. 17 4.1.1. Peserta Pelatihan……………….. …………………….………………
17
4.1.2. Penyiapan Materi………………………………….………………….
17
4.1.3. Kegiatan Pelatihan……………………………………. ……………..
18
4.1.4.Indikator Keberhasilan………………………………………………..
22
4.2.Pembahasan……………………………………………………………..
24
BAB V Simpulan dan Saran……………….…………………………………..
26
5.1 Simpulan ………………………………………………………………. 26 5.2 Saran ……………………………………………………………………. 26 DAFTAR REFERENSI Lampiran
ii
Bab I PENDAHULUAN
1.1.
Pendahuluan Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang memiliki ruang gerak dan
kesempatan usaha yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dengan demikian kemajuan dan pembangunan koperasi semakin berperan dalam perekonomian nasional. Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi saja tetapi juga sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat kita yaitu gotong royong. Selain itu, model bisnis koperasi merupakan manifestasi dari konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Menjadi tugas kita bersama dan segenap elemen bangsa untuk terus memajukan sektor perkoperasiaan di Indonesia. Saat ini koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama. Pertama, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi. Kedua, unit koperasi juga perlu terus kita tingkatkan daya saing dan tidak hanya berperan di tingkat nasional tetapi juga berkelas dunia. Melalui penguatan kedua hal ini akan menambah jumlah unit koperasi yang mampu berkiprah di kawasan ASEAN serta di dalam negeri akan semakin menguatkan modal sosial (social capital). Di sejumlah negara Skandinavia jaringan keanggotaan koperasi terbukti mampu meredam munculnya resiko konflik sosial karena semangat kebersamaan, kekeluargaan serta keadilan yang mengikat individu maupun anggota badan usaha. Dari sisi kelembagaan, hadirnya UU No. 17 Tahun 2012 telah memberikan dasar penguatan manajemen dan kemajuan koperasi di Indonesia. Didalamnya di atur prinsip-prinsip dari pendirian, pengelolaan, pengawasan sampai peran Dewan Koperasi Indonesia dan Pemerintah untuk meingkatkan peran strategis koperasi. Sebagai unit usaha, koperasi memerlukan dukungan agar mampu lebih berdaya saing dan dikelola secara modern berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga koperasi akan mampu berperan penting sepertihalnya bentuk usaha lain seperti BUMN maupun Perseroan. Melalui penguatan kelembagaan dan pembaharuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Koperasi di Indonesia, diharapkan kedepannya Koperasi akan memainkan peran yang jauh lebih strategis dalam sistem perekonomian nasional. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, perancis, Inggris dan Spanyol dapat menjadi benchmark kita untuk memajukan sektor perkoperasian. Bahkan menurut International Co-Operative alliance ii
(ICA) terdapat sejumlah negara dimana kontribusi koperasi dalam PDB cukup besar bahkan dapat di atas 10 persen seperti Finlandia, Swiss, Selandia Baru, Norwegia dan Belanda. Sektor perkoperasian di Eropa juga berhasil menempatkan koperasi sebagai entitas usaha bersama yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Misalnya, dua bank terbesar di Eropa saat ini milik koperasi yakni “Credit Agricole” di Perancis dan Rabo-Bank di Belanda. Bahkan Rabobank Group telah menjadi penyedia layanan keuangan global saat ini dan tersebar di berbagai negara-negara lainnya bersanding dengan Bank-bank global seperti ANZ, Citibank, HSBC, dll. Koperasi-koperasi seperti Credit Agricole, Rabo-Bank, S-Group (Finlandia), MD Foods dan Danish Crown (Denmark), The Irish Dairy Board (Irlandia), Kerry Group (Irlandia), Friesland Dairy Foods (Belanda) dan NH Group (Korea Selatan) telah memainkan peran yang sangat strategsi khususnya di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sekitar 70-90 persen mata rantai terkait dengan kebutuhan pangan dan sektor jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak di sediakan oleh koperasi-koperasi ini. Sebagian bahkan diantaranya telah menjelma menjadi raksasa ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam struktur ekonomi politik tidak hanya di negara asalnya tetapi juga dunia. Penguatan koperasi dalam sistem perekonomian nasional juga dilakukan melalui pembangunan kesadaran masyarakat. Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi telah dicanangkan sejak tahun 2010 dan sampai saat ini telah berkontribusi pada peningkatan jumlah koperasi di tanah air. Menurut data dari Kementrian UKM dan Koperasi, terdapat kenaikan sebesar 17,4 persen jumlah unit koperasi dari tahun 2009 yang tercatat sebanyak 170.411 unit menjadi 200.808 unit pada Juli 2013. Sementara dari sisi jumlah keanggotaan, terdapat kenaikan sebesar 18,8 persen dari 2009 tercatat anggota sebesar 29,2 juta orang bertambah menjadi 34,7 juta orang. Dengan jumlah anggota sebesar itu, volume usaha koperasi di pertengahan-2013 telah mencapai Rp 115,2 triliun atau tumbuh double digit sebesar 12,09 persen dari tahun 2012. Meningkatnya jumlah baik dari sisi unit koperasi, jumlah keanggotaan dan volume usaha menunjukkan bahwa koperasi telah memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. Pemerintah terus mendorong revitalisasi peran dan kebangkitan koperasi nasional untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui sejumlah program (termasuk menyediakan akses permodalan melalaui KUR dan LPDB), Pemerintah memfasilitasi tumbuh kembang koperasi agar dapat menjadi entitas usaha yang ii
kuat dan berkontribusi besar bagi proses pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu juga, intensifikasi serta ekstensifikasi penyuluhan serta pelatihan manajemen dan sistem pengendalian koperasi juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini mengingat masih banyaknya koperasi di Indonesia dalam situasi non-aktif namun memiliki potensi usaha yang sangat baik. Oleh karena itu dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai upaya memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan mengenai manajemen usaha dan perancangan sistem pengendalian intern yang baik bagi koperasi di Kabupaten Buleleng untuk mendorong terciptanya pertumbuhan (keberhasilan) usaha yang bisa diukur dari peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan,SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri agar bisa lebih memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan pada tahun 2015 mendatang, UMKM di negara-negara ASEAN akan menghadapi era baru yang dicanangkan sebagai salah satu tujuan dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Dengan demikian, perlu adanya persiapan baik dalam hal softskill maupun infrastruktur melalui peningkatan kemampuan dalam hal manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang baik agar bisa memenangkan persaingan di pasar global. 1.2.
Analisis Situasi
Pada akhir tahun 2013, koperasi yang masuk kategori bangkrut di Buleleng belum juga dapat diselamatkan. Saat ini tercatat 42 koperasi bangkrut. Jumlah ini berpeluang bertambah karena tercatat ada 10 koperasi yang dikategorikan kurang sehat. Jika tak ditangani serius, koperasi dengan kategori kurang sehat ini akan menjadi koperasi dengan predikat bangkrut. Atas kondisi ini, Pemkab Buleleng sebenarnya sudah melakukan upaya penyelamatan. Hanya, upaya itu belum berjalan optimal dan koperasi yang bangkrut itu gagal diselamatkan. Dua koperasi bangkrut itu tahun 2014 dipastikan akan dibubarkan dengan pencabutan badan hukum (BH). Data yang dikumpulkan di Dinas Koperasi Perdagangan, dan Perindustrian (Diakopdagprin) Buleleng, menyebutkan, jumlah koperasi yang telah mengantongi BH tercatat 381 unit. Dari jumlah itu, 42 koperasi masuk kategori koperasi baku alias bangkrut. Koperasi yang bangkrut ini terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya. Pengurus dan anggotanya sudah bubar dan ii
kantornya pun sulit dilacak. Tak heran 42 koperasi tersebut hanya meninggalkan BH yang masih tercatat rapi di kantor Diskopdagprin Buleleng. Sementara koperasi yang masuk kategori masih mempunyai kendala dalam memanajemen usaha dan kualitas sumber daya manusia tercatat 51 unit. Koperasi yang dikategorikan cukup sehat tercatat 225 unit. Koperasi yang masuk dalam kategori ini sangat berpotensi untuk menambah koperasi yang dikategorikan bangkrut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi pengurus koperasi untuk mengakses permodalan dengan bank umum maupun bank swasta. Fasilitasi ini diharapkan bisa mengatasi kesulitan modal bagi koperasi yang dikategorikan kurang sehat sehingga bisa tumbuh seperti koperasi lainnya. Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng, Gede Sukayatna mengatakan, dari hasil penelusuran ke lapangan, beberapa faktor yang menjadi penyebab belum baiknya kondisi koperasi di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah 1. Kualitas SDM baik anggota, pengurus, pengelola, maupun pengawas masih diragukan ditandai dengan banyaknya SDM yang belum mempunya skill yang baik, dan manajemen koperasi yang lemah. Keberadaan koperasi yang banyak terdapat di pelosok desa memiliki anggota yang tidak ditunjang oleh pendidikan yang cukup sehingga pengurus maupun pengelola yang ada tidak mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan koperasi. Kurangnya pendidikan ini juga akhirnya menyebabkan banyak KUD (Koperasi Unit Desa) bangkrut karena kurang profesionalnya manajemen koperasi baik dalam sistem mengelola usaha, dari segi sumber daya manusianya maupun finansialnya. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik. 2. Kurangnya pengawasan terhadap koperasi. Ruang lingkup dan luas koperasi sebagai suatu kesatuan ekonomi sebagai suatu kesatuan ekonomi akan semakin komplek sehingga rentang kendali antara manajemen dan pelaksanaannya semakin jauh. Untuk dapat mengendalikan aktivitas operasi koperasi, manajemen memerlukan suatu alat yang dapat ii
mengendalikan aktivitas koperasi. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern berjalan dengan baik maka manajemen perlu melakukan pemeriksaan intern secara terus menerus terhadap struktur pengendalian intern. Pemeriksaan intern dalam organisasi koperasi dikenal dengan Badan Pengawas. Pembentukan Badan Pengawas sebagai pengawas intern ini diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40 Undang-undang Perkoperasian, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Namun dewasa ini pengawasan terhadap koperasi sangat kurang baik secara intern maupun ekstern. Hal ini ditandai dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif dan banyaknya koperasi yang berjalan hanya sebagai kedok untuk penipuan. 3.
Sistem pengendalian intern pada koperasi di Kabupaten Buleleng yang masih lemah sehingga menyebabkan timbulnya berbagai resiko kecurangan yang terjadi karena dinamika personil dalam menjalankan proses manajemen dan media akuntansi sewaktuwaktu dapat disalahgunakan oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian, harta kekayaan koperasi belum dapat dilindungi, serta data akuntasi, informasi keuangan serta laporan-laporan yang dihasilkan belum begitu cermat dan teliti. Banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Buleleng yang ada menunjukkan minat
masyarakat menjadi anggota koperasi cukup besar. Namun, pengelolaan koperasi dari sisi manajemen dan keuangan masih mengalami kendala. Salah satu faktor pencetus terjadinya masalah tersebut adalah pengelolaan koperasi belum dilakukan secara professional seperti perusahaan privat. Kepengurusan koperasi dipilih berdasarkan kepercayaan anggota koperasi terhadap pengurus yang dipilih, dan masih banyak pengurus koperasi belum mempunyai pengetahuan tentang manajemen bisnis yang memadai karena tidak punya latar belakang ilmu ekonomi. Ketika kondisi tersebut dihadapkan pada bisnis yang sesungguhnya, apa yang dilakukan untuk mengelola koperasi menjadi tidak maksimal, hal ini mempengaruhi kemampuan koperasi agar dapat bertahan di lingkungan bisnisnya. Pada dasarnya, potensi yang ada pada koperasi sebenarnya sangat besar, yang bisa dibuktikan dari kesuksesan koperasi dari berbagai negara di dunia. Di Eropa, terdapat Coop Nordic, koperasi konsumen hasil merger 3 koperasi konsumen di 3 negara Skandinavia. Padahal, ketiga koperasi tersebut sudah mencapai skala ekonomi raksasa di negaranya masingmasing, yaitu Nerges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia, Kooperativa Förbundet (KF) di Swedia dan Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) di Denmark. Secara keseluruhan, Coop Nordic menghimpun sekitar 7 juta anggota perorangan. Coop Nordic mempekerjakan 28.290 karyawan yang tersebar di tiga Negara dan mengoperasikan ii
3.000 outlet. Dari seluruh outlet yang dioperasikan, koperasi mencetak volume usaha sekitar SEK 90 miliar per tahun (SEK 1 sekitar Rp 1.521,4) Di belahan dunia lain, berdiri Fonterra pada tahun 2001, perusahaan gabungan dari koperasi-koperasi susu terbesar di Selandia Baru. Kemudian, Fonterra ini menjadi salah satu perusahaan susu terbesar did unia yang berbentuk koperasi. Dengan pabrik pengolahan susu sebanyak 60 buah yang tersebar di berbagai Negara, sebagian besar di Selandia Baru dan Australia. Koperasi yang dimiliki oleh lebih dari 11.000 orang peternak sapi perah Selandia Baru serta memperkerjakan karyawan sebanyak 18.000 orang yang tersebar di berbagai Negara itu, mampu menjual produknya senilai AS $ 8.792 juta. Keberhasilan lainnya yaitu di negara sosialis seperti China, koperasi menjadi mitra atau counterpart sector negara, karena itu koperasi disebut juga sebagai sektor sosial yang merupakan wadah dari usaha individu dan usaha rumah tangga. Di Amerika Serikat, 40 persen penduduknya adalah anggota koperasi dan 13 persen jasa layanan listrik di negara itu disediakan oleh koperasi. Fakta lain, di Kenya koperasi menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 45 persen dan di Selandia Baru menyumbang 22 persen dari PDB. Selain itu , di Prancis beberapa bank koperasi mampu memperluas usahanya seperti Credit Mutuel, Banque Populaire, Credit Agricole menjadi bank-bank besar tingkat dunia. Bahkan di Swiss, koperasi konsumen Migros dan Suisse menguasai 90 persen perdagangan ritel disana. Pentingnya posisi koperasi di banyak negara tidak perlu diragukan lagi. ICA (International Cooperative Alliance) sendiri telah melaporkan bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kurang lebih tiga miliar orang atau separuh dari penduduk dunia mendapatkan mata pencaharian dari perluasan usaha-usaha koperasi. Rilis Bank Dunia pada 2006 juga menyebutkan koperasi melalui bisnis secara mutual mampu menghasilkan perputaran bisnis lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Ada suatu fenomena yang menarik bahwa 10 negara yang disebut sebagai pemilik Competitiveness Ranking Index 2006-2007 terbaik oleh World Economic Forum (WEF) adalah negara-negara di mana koperasinya mampu menunjukkan dirinya sebagai pemberi manfaat-manfaat
besar
bagi
kehidupan
yang
lebih
baik
bagi
masyarakat.
Seperti layaknya yang terjadi di Swiss, Finlandia, Swedia, Denmark, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Ini fakta bahwa koperasi telah mampu membuktikan dirinya sebagai solusi untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, perjalanan panjang koperasi di berbagai belahan dunia juga telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai ii
sistem ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Cerita hebat dari berbagai negara tersebut mengindikasikan potensi koperasi yang bisa diupayakan. Hebatnya, perkembangan dari koperasi-koperasi tersebut berlangsung di negara dengan ekonomi kapitalis. Koperasi-koperasi tersebut tidak hanya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut. Seluruh kesuksesan ini berakar pada keseriusan dalam mengusahakan. Ini datang dari berbagai pihak baik pelaku maupun pihak otoritas. Menurut Ace Partadiredja, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi dengan merancang sistem pengendalian yang baik di dalam koperasi. Berdasarkan pemaparan di atas, tergambar bahwa masih minimnya pengetahuan pengurus koperasi dalam hal pengelolaan manajemen usaha dan penerapan sistem pengendalian intern yang buruk sehingga menyebabkan banyak koperasi di Kabupaten Buleleng terancam bangkrut maupun dalam kondisi yang tidak sehat. Padahal sebenarnya potensi yang dimiliki koperasi tersebut cukup besar jika mau dikembangkan. Menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) tahun 2015, koperasi di Kabupaten Buleleng diharapkan memanfaatkan peluang yang sudah terbentuk agar tidak tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara lain dan hal itu terus bergulir. Koperasi harus segera berbenah diri untuk menyiapkan manajemen usaha yang kompetitif dan berkulitas global serta ditunjang dengan penciptaan sistem pengendalian intern yang handal.
1.3.
Identifikasi dan Perumusan Masalah
Permasalahan yang dihadapi Koperasi di Kabupaten Buleleng terkait dengan kegiatan P2M ini adalah : 1. Kualitas SDM baik anggota, pengurus, pengelola, maupun pengawas masih diragukan ditandai dengan banyaknya SDM yang belum mempunya skill yang baik, dan manajemen koperasi yang lemah. ii
2. Sistem
pengendalian
intern
yang
belum
memadai
sehingga
belum
bisa
mengidentifikasi potensi terjadinya tindak penyimpangan sebagai akibat dari kelemahan dan sifat manusia yang : kurang teliti, lalai, curang, tidak jujur dan lain-lain. Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dan analisis situasi di atas dapat diketahui bahwa penerapan manajemen usaha dan sistem pengendalian intern yang baik sangatlah penting untuk diterapkan. Berhasil atau tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemen dan sistem pengendalian internnya. Sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas kekeluargaan, koperasi harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan dan terpertanggung jawab dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama.Menurut Putu Ngurah Evantri Pinatih, selaku sekretaris Dekopinda Kabupaten Buleleng, pengalaman menunjukkan, bahwa pengamanan atas kekayaan koperasi masih rentan, dan penggunaan kekayaan juga banyak yang tidak tepat, sehingga menjadikan koperasi kurang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Untuk dapat mengatasi hal itu, pengurus memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibangun melalui organisasi dan mekanisme operasi dalam koperasi, sehingga melekat pada setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap personel di dalam koperasi, mulai dari pengawas, manajer, asisten manajer atau kepala bagian dan karyawan. Membangun kepercayaan diri sendiri dan penanaman kompetensi, serta tanggung jawab atas pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik, merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi pengendalian intern. Dengan implementasi pengendalian intern yang memadai diharapkan keamanan atas kekayaan koperasi dan pengelolaan yang efisien serta efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih terjamin, sehingga kepercayaan para pihak terhadap koperasi dapat ditumbuh kembangkan.
1.4. TUJUAN KEGIATAN Tujuan kegiatan P2M ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengurus atau pegawai koperasi dalam menerapkan manajemen usaha serta merancang sistem pengendalian intern yang handal.
1.5. MANFAAT KEGIATAN Bagi para pengurus atau pegawai koperasi di Kabupaten Buleleng. Melalui pelatihan ini para pegawai koperasi di Kabupaten Buleleng diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan dalam memanajemen usaha koperasi dan mengimplementasikan pengendalian ii
intern yang memadai sehingga diharapkan keamanan atas kekayaan koperasi dan pengelolaan usahanya bisa efisien serta efektif.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Manajemen Koperasi Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi. Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya. Apabila orang-orang dalam manajemen ini memiliki kejujuran, kecakapan dan giat dalam bekerja maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau setidak-tidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan dapat ditanggulangi. Tetapi sebaliknya, apabila orang-orang ini tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasi pun akan mundur atau tidak semaju seperti yang diharapkan. Kita sering melihat, terjadinya kesulitan-kesulitan dalam soal keuangan, soal menarik perhatian anggota pada koperasi, pemasaran barang-barang, organisasi yang kacau dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan semacam itu pangkal persoalannya karena ketidakberesan pada manajemen. Manajemen memang bukanlah satu-satunya unsur yang menentukan gagal tidaknya suatu usaha, tetapi bagaimanapun orang-orang yang duduk dalam manajemen ini mempunyai peranan penting. Lebih-lebih dalam organisasi koperasi yang bukan kumpulan modal uang melainkan kumpulan orang-orang. Sehingga dari sekian banyak koperasi yang gagal banyak diantaranya yang disebabkan oleh kekacauan dalam bidang manajemen. Dengan mendasarkan pada gambaran tersebut diatas, maka manajemen koperasi dapat didefinisikan sebagai cara pemanfaatan segala sumber daya koperasi sebagai suatu ekonomi, secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan pada asas-asas koperasi. Memang manajemen koperasi mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang tidak ditemukan pada Perseroan Terbatas, yang semuanya ini bersumber pada sifat-sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi. Sifat-sifat khusus yang tidak ditemukan pada Perseroan Terbatas tersebut diantaranya adalah : 1.
Tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengutamakan pemberian pelayanan kepada anggota-anggotanya. ii
2.
Agar pengendalian koperasi tetap berada di tangan anggota sebagai perwujudan dari sifat emokrasi dari koperasi dan menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan berada di beberapa tangan.
Dalam
manajemen
koperasi
terdapat
aspek-aspek
manajemen
koperasi
yaitu
:
1. Manajemen Operasi 2. Manajemen Keuangan 3. Manajemen Pemasaran
2.2 Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern itu meliputi : struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi harta milik koperasi, pemeliharaan, ketelitian dan kecermatan data akuntansi, informasi keuangan serta laporan-laporan, menanamkan dan meningkatkan efisiensi di dalam operasional dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi. Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah untuk memastikan bahwa koperasi menerima seluruh pendapatannya tanpa ada yang hilang akibat pemborosan, penipuan, karyawan yang tidak jujur, atau hanya karena kesembronoan. Bahkan sebuah koperasi yang sehat dalam segala aspek dapat sangat rentan terhadap kegagalan dari dalam karena kurangnya pengendalian intern. Mengapa di koperasi perlu SPI ? Sistem Pengendalian Intern merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan manajemen dari penyalahgunaan wewenang dan prosedur sehingga tingkat resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir seefisien mungkin, hal ini bisa terjadi karena dinamika personil dalam menjalankan proses manajemen dan media akuntansi sewaktu-waktu dapat disalahgunakan oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan dimaksud, oleh karenanya penerapan kebijakan manajemen koperasi harus didukung dengan sistem akuntansi yang accountable dan responsible. Sistem pengendalian intern yang baik mempunyai manfaat untuk : 1.
Melindungi harta kekayaan perusahaan.
2.
Pemeliharaan kecermatan dan ketelitian data akuntasi, informasi keuangan serta laporanlaporan.
3.
Menanamkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasi. ii
4.
Mendorong dipatuhinya peraturan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk memenuhi tujuan di atas terdapat beberapa elemen yang merupakan ciri-ciri pokok dari suatu sistem pengendalian intern
Kegiatan usaha apapun jenisnya pasti mempunyai titik kerawanan. Titik kerawanan tersebut dapat bersumber dari unsur intern maupun ekstern. Unsur–unsur Intern 1.
Adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, mau menang sendiri, sekongkol (kolusi)
2.
Organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyai karakter berbeda; otoriter, demokratis, independen, laizes faire.
3.
Harta kekayaan/ KOPERASI relatif besar kecilnya nilai, tetap harus diamankan.
4.
Kegiatan Usaha yang semakin kompleks, perlu diatur prosedur, pelaksanaan dan otoritasnya.
Unsur-Unsur Ekstern 1.
Adanya oknum yang selalu mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan manajemen atau faktor-faktor lain.
2.
Adanya kecenderungan dari oknum yang ingin mendahulukan kepentingannya, antara lain : memperoleh haknya, menolak tanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya, prosedurnya mudah / cepat, harga murah, menolak dikenai sanksi, dan lain sebagainya.
Ruang Lingkup SPI
dapat dibagi menjadi dua bidang yakni SPI Manajemen dan SPI
Akuntansi : 1.
Bidang SPI Manajemen : Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksana mentaati semua prosedur yang ada dengan benar?, apakah prosedur yang ada telah menjamin efisiensi?. Sasarannya adalah “Tiga Tepat”, yakni : 1) Tepat Prosedur, dan juga dinilai dari kecepatan menyelesaikan pekerjaan dan biaya lebih murah. 2) Tepat Pelaksana, berpengetahuan dan trampil, dapat dinilai dari tingkat kerajinan, ketelitian/kesalahan, kejujuran, jumlah pekerjaan yang diselesaikan. 3) Tepat Otoritas, pemisahan wewenang, delegasi, tanggung jawab, dapat dinilai dari tingkat kepemimpinan, tanggung jawab terhadap pekerjaannya (dirinya) maupun pekerjaan bawahannya
ii
2.
Bidang SPI Akuntansi : Tujuannya untuk memastikan apakah semua transaksi telah dicatat dengan benar sesuai PAI?, apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai PAI? Sasarannya adalah “Lima Tepat” yakni : 1)
Tepat Prosedur,
2)
Tepat Jumlah/Nilai,
3)
Tepat Waktu,
4)
Tepat Pencatatannya, dan
5)
Tepat Otoritasnya.
2.3. Tujuan Kegiatan Terkait dengan permasalahan yang dihadapi koperasi yakni belum bisa memanajemen usaha dan merancang sistem pengendalian intern yang handal, maka yang menjadi tujuan dari program pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini adalah untuk 1. Meningkatkat Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengelola Koperasi sesuai dengan praktek Bisnis yang sehat. 2. Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan usaha kopersi dengan baik. 3. Meningkatkan Kemampuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengerjakan Administrasi dengan tertib. 4. Meningkatkan Ketrampilan Pengurus/ Pengelola Koperasi di Bidang Akuntansi Kopearsi sehingga dapat mengerjakan adm keuangan sesuai dengan sistim akuntansi koperasi. 5. Meningkatkan Kemampuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengerjakan pembukuan Koperasi secara benar
ii
6. Pengurus dapat membuat laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya sehingga RAT dapat dilaksanakan tepat waktu 7. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pengurus/Pengelola koperasi dalam merancang dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang baik, sehingga mendatangkan manfaat yaitu : menjaga kekayaan organisasi, menciptakan ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
2.4 Manfaat Kegiatan Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat antara lain : a) Pengurus koperasi akan memperkuat fungsi-fungsi organisasi sehingga para pengurus koperasi akan memiliki perspektif dan gagasan mengenai cara menjalankan lembaga mereka dengan tepat berdasarkan prinsip-prinsip kerja yang ada. Prinsip dasar kelembagaan koperasi yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Selain itu pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa dari masing-masing anggota. Dan yang sangat penting juga adalah adanya transparansi b) Pengurus koperasi mengetahui standarisasi SOP dan SOM, memahami, mengerti landasan asas dan prinsip kelembagaan koperasi. Sasaran lain dari pelatihan ini diharapkan pserta memahami aspek-aspek permodalan, lapangan usaha dan aturan aturan serta SHU koperasi (administrasi). c) Meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan
pengelola
koperasi
dalam
mengembangkan usahanya agar mampu mandiri dan tangguh serta berkiprah sebagai wirausahawan
dalam
perekonomian
masyarakat;
yang
diharapkan
mampu
mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dan berjiwa kewirausahaan dan manejerial yang baik dalam mengenal lingkungan, memanfaatkan peluang usaha dan bekerja secara efisien dan efektif. d) Pengurus koperasi bisa mengetahui dan memahami arti pentingnya Sistem Pengendalian Intern dan bisa merancang serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang handal dengan baik.
ii
2.5. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH Sebelum merujuk pada kerangka pemecahan masalah, berikut dipaparkan alur pemikiran dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui alur ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan berpijak pada masalah yang dihadapi oleh koperasi dalam memanajemen usaha dan menciptakan Sistem Pengendalian Intern yang handal. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan melibatkan pihak Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan dalam memanajemen usaha koperasi. Dilibatkannya Dekopinda dalam pelaksanaan P2M ini karena fungsi dan peranan yaitu:
memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi
meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, antara lain dengan melakukan kegiatan penerangan , penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi koperasi.
Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.
Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan Tim P2M akan memberikan pelatihan untuk merancang dan menerapkan
Sistem Pengendalian Intern yang handal pada koperasi. Untuk aspek ini, akan diberikan informasi dan pelatihan merancang dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang handal berdasarkan permasalahan pada koperasi sehingga mereka dapat mulai bertanggungjawab untuk ikut serta dalam menjaga kekayaan koperasi, pemeliharaan kecermatan dan ketelitian data akuntasi, informasi keuangan serta laporan-laporan, menanamkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasi, serta mematuhi peraturan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
ii
Alur pemikiran kerangka pemecahan masalah tampak pada Gambar 1 berikut ini : Gambar 1. Alur Pemikiran P2M
Tata kelola dan penerapan SPI yang belum memadai
Koperasi di Kabupaten Buleleng
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) + Banyak Koperasi yang Bangkrut
Pemahaman mengenai manfaat perancangan dan penerapan SPI yang handal bagi koperasi
Pemahaman mengenai manfaat dan cara memanajemen usaha yang baik pada koperasi
Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng
Pelaksana P2M
1. Manajemen usaha yang baik pada koperasi 2. Merancang SPI yang handal 3. Menerapkan SPI yang telah dirancang
Pelatihan Manajemen Usaha Serta Perancangan Sistem Pengendalian Intern yang Handal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Bagi Koperasi DI KABUPATEN BULELENG
ii
BAB III METODE KEGIATAN
3.1. KHALAYAK SASARAN Sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng. Sasaran ini ditentukan dengan dasar: 1) Banyaknya jumlah koperasi yang memiliki Badan Hukum di Kabupaten Buleleng. 2) Minimnya pembinaan terhadap koperasi dalam manajemen usaha dan SPI menyebabkan banyak koperasi yang masih belum sehat dan bahkan ada yang bangkrut. 3) Pengurus koperasi bisa meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam memanajemen usaha dan merancang serta menerapkan SPI yang handal sehingga koperasi bisa bangkit dan berkembang dengan pesat. Dengan demikian koperasi mampu lebih berdaya saing dan dikelola secara modern berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sehingga koperasi akan mampu berperan penting seperti halnya bentuk usaha lain seperti BUMN maupun Perseroan dan bisa bersaing secara global dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti. 4) Diambil 93 koperasi berdasarkan informasi Bapak Putu Ngurah Evantri Pinatih, SE selaku Sekretaris Dekopinda Kabupaten Buleleng tanggal 25 Agustus 2014, bahwa koperasi yang bangkrut berjumlah 42 koperasi dan yang tidak sehat berjumlah 51 koperasi.
3.2. KETERKAITAN Pihak-pihak terkait yang ikut serta terlibat dalam pelaksanaan pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal bagi koperasi di Kabupaten Buleleng adalah : a. Universitas Pendidikan Ganesha/Fakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi Bentuk keterkaitan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Undiksha adalah sebagai nara sumber yang akan memberikan pelatihan dalam merancang SPI yang handal dalam koperasi. b. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Dekopinda sesuai tugas pokok dan fungsi
turut membantu Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi (Disperindag) Kabupaten Buleleng dalam hal pendidikan pengurus koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatan P2M ini, Dekopinda memberikan ii
pendidikan dan pelatihan kepada pengurus maupun anggota dalam memahami cara mengelola koperasi yang baik. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya menusia (SDM), sehingga koperasi yang mereka kelola itu bisa berkembang dengan pesat dan terhindar dari permasalahaan yang bisa saja memicu koperasi bermasalah. c. Pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng Pengurus koperasi merupakan pihak yang mendapat pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal agar koperasi di Kabupaten Buleleng bisa bersaing pada pasar global setelah MEA diberlakukan pada tahun 2015.
3.3. METODE KEGIATAN Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan koperasi dalam memanajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern. Dalam hal ini ketua program dan anggotanya berperan sebagai mediasi. 1) Metode Pelaksanaan P2M Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan
tahapan
yakni: a. Melakukan inventarisasi keberadaan koperasi yang masih bermasalah di Kabupaten Buleleng pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Buleleng b. Menelusuri penyebab timbulnya koperasi yang bermasalah di Kabupaten Buleleng melalui Dekopinda Kabupaten Buleleng. c. Menginformasikan kegiatan kepada pengurus koperasi dan Dekopinda. d. Melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku pengurus koperasi dan Dekopinda. e. Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi pengurus koperasi dalam kegiatan P2M. f. Mendata ulang peserta g. Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan. 2) Melaksanakan kegiatan. Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan dua kali dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) memberikan penyuluhan dan ii
pelatihan mengenai manfaat dan cara memanajemen usaha yang baik bagi koperasi b) memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai manfaat dan cara merancang SPI yang handal bagi koperasi. 3) Evaluasi Keberhasilan Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan P2M guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal bagi koperasi di Kabupaten Buleleng.
3.4. RANCANGAN EVALUASI Agar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya evaluasi di setiap kegiatan. Ini memiliki tujuan agar pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang telah disiapkan pada tahap awal kegiatan. Disamping itu akan diketahui juga orang yang memiliki tanggungjawab pada setiap kegiatan yang dirancang. Tabel 4. Rancangan Evaluasi P2M No Jenis kegiatan 1 Mencari data di lapangan
Pihak yang terlibat Ketua, anggota P2M, Disperindagkop Kabupaten Buleleng, Dekopinda Kabupaten Buleleng
2
Ketua P2M, dan LPM Ketua dan anggota P2M
3
Indikator Capaian 1) Mengkaji permasalahan yang dialami koperasi di Kabupaten Buleleng 2) Mengkaji penyebab timbulnya permasalahan yang dialami koperasi di Kabupaten Buleleng 3) Menemukan masalah yang harus diselesaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Menyusun proposal Proposal yang siap untuk diajukan di LPM Undiksha Menyusun rencana 1) Mendata peserta pelatihan kerja P2M 2) Penyiapan materi 3) Pembuatan surat dan pengiriman surat kepada peserta 4) Menentukan tempat kegiatan
ii
4
Melaksanakan kegiatan P2M
1) Menerima peserta pada hari pelaksanaan 2) Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai manfaat dan cara memanajemen usaha yang baik bagi koperasi 3) Melakukan diskusi 4) Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai manfaat dan cara merancang serta menerapkan SPI yang handal bagi koperasi 5) Terjadinya pemahaman memanajemen usaha, merancang serta menerapkan SPI yang handal bagi koperasi
5
Menyusun laporan 1) Laporan P2M kegiatan P2M 2) Sertfikat P2M
Ketua pelaksana P2M, Anggota pelaksana P2M, Dekopinda Kabupaten Buleleng, Pengurus Koperasi
Ketua pelaksana P2M, Anggota pelaksana P2M, LPM
ii
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Hasil Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, kegiatan ini diawali dengan penyiapan berbagai adiministrasi diperlukan antara lain permohonan ijin melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Gedung Dekopinda, undangan peserta pelatihan, undangan kepada Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng, undangan kepada Ketua LPM Undiksha, koordinasi dengan
Dekopinda untuk waktu dan tempat pelatihan, penetapan dan undangan
kepada narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi pelatihan tentang manajemen usaha dan perancangan Sistem Pengendalian Intern serta
penyiapan jadwal
pelatihan. Berikut ini akan diuraikan hasil yang dicapai terkait dengan pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal bagi koperasi di Kabupaten Buleleng.
4.1.1. Peserta Pelatihan Peserta yang hadir dalam pelatihan ini adalah sejumlah 30 orang peserta pegawai dan pengurus koperasi yang meliputi 30 unit usaha kopeasi yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng. Adapun ke tiga puluh koperasi yang berkesempatan hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut antara lain : Koperasi Angkasa/RRI, Koperasi Primkopad Kodim, KPN “Sada” Sukasada, KPN Harta Nadi, KSU Anyar Sari, Koperasi Prumkopabri, KPN Setia Budhi, KUD Seririt, KUD Kubutambahan, Kopwan Srikandhi, Koperasi SPN Singaraja, Koperasi Polres Buleleng, KUD Sari Pertiwi, KSU Dana Asti, KSU Tunas Arta Mandiri, KPN Bhakti Husada, Koptan Swakarsa, Koperasi Dana Marga, KSU Dana Marga, KSU Satya Karya, KPN Ikhlas, KPN Dana Mukti, KPN Susila Bhakti, Koperasi CDS, KSU Arjana, KPN Werdhi Yasa, KSP Pada Payu, KPN Rupekel, KPN Wiyata, KUD Karma Bumi Amertha, KSP Cipta Mulia. Kegiatan ini
diawali dengan sambutan Ketua LPM Undiksha, dilanjutkan dengan
sambutan dari Kepala Dekopinda Kabupaten Buleleng sekaligus membuka acara, selalnjutnya penyampaian materi tentang manajemen usaha dan perancangan Sistem Pengendalian Intern yang dilanjutkan dengan diskusi.
ii
4.1.2. Penyiapan Materi Materi yang disiapkan pada pelatihan ini meliputi materi manajemen usaha dan perancangan sistem pengendalian intern yang handal pada koperasi. Materi tersebut disiapkan dalam bentuk Powerpoint dan dalam bentuk Microsoft Office. Materi yang disiapkan juga disertai dengan kasus-kasus yang pernah dialami oleh beberapa koperasi dalam memanajemen usaha dan merancang SPI serta dampak yang ditimbulkannya sehingga hal itu bisa dijadikan pelajaran dan menambah wawasan bagi para pengurus koperasi yang bisa hadir pada hari itu.
4.1.3. Kegiatan Pelatihan Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan tgl 26 dan 27 Maret 2015 bertempat di Kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah, di Jalan Udayana, Singaraja Bali. Kegiatan pelatihan ini terdiri dari dua tahapan yang meliputi pemberian materi dan diskusi.
4.1.3.1.
Pemberian Materi
Pemberian materi pelatihan manajemen usaha dan perancangan sistem pengendalian intern yang handal pada koperasi berlangsung selama 2 hari dengan alokasi waktu 3 jam perhari. Materi yang disampaikan antara lain
Hari pertama, 26 Maret 2015
MANAJEMEN KOPERASI (MANAJEMEN USAHA SIMPAN PINJAM)
PENGERTIAN MANAJEMEN
Ilmu manajemen ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan / melalui orang lain. Menurut G. Terry mendifinisikan bahwa Manajemen adalah “Suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”.
Pengertian Koperasi UU No. 25 Tahun 1992 ii
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Mohamad Hatta mendifinisikan bahwa: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Dengan demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan Koperasi perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsifungsi Manajemen menurut G. Terry : 1. Planning ( Perencanaan) 2. Organizing ( Pengorganisasian) 3. Actuating ( Penggerakan untuk bekerja) 4. Controling ( Pengawasan / Pengendalian )
1. Perencanaan ( Planning ) Perencanaan adalah menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa dalam perencanaan hendaknya orang harus berpikir dahulu tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta tanggungjawab terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu Perencanaan sangat penting bagi organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian ( Organizing ) Organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerjasama dimana kerjasama tersebut dicanangkan dalam bentuk stuktur organisasi atau gambar skematis tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan. 3. Penggerakan untuk bekerja ( Actuating ) Koperasi hendaknya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kelemahan dan kemiskinan. Misi ini sangat erat kaitanya dengan pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu ( komunitas anggota koperasi ) sendiri membangun kesejahteraan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan koperasi tersebut maka koperasi harus menunjukan jati dirinya yang mandiri. 4. Pengawasan ( Controling ) ii
Pengawasan adalah merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagaglan, kemudian dilakukan perbaikan dan pencegahan terulangnya kmebali kesalahan tersebut.
PENGELOLAAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI ( PENANGANAN KREDIT BERMASALAH )
Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 undang-undag dasar 1945. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendaatan dan kesejahteraan koperasi kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar koperasi simpan injam atau simpan pinjam pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta koperasi lain dan atau anggotanya. Usaha simpan pinjam koperasi ( KSP / USP koperasi ) adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, sehingga usahanya mempunyai karakter khas yang merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Usaha simpan pinjam koperasi ( KSP / USP koperasi ) harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/2004 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi ( KSP / USP koperasi ).
Standar operasional Manajemen Koperasi secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari : 1. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP / USP koperasi 2. Standar Operasional Manajemen Usaha KSP / USP koperasi ii
3. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP / USP koperasi
Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP / USP koperasi 1.
Visi dan Misi Dalam rangka mendorong usaha Simpan Pinjam Koperasi ( KSP dan USP Koperasi) tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan secara profesionan mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi maka usaha Simpan Pinjam Koperasi harus memiliki Visi, Misi dan tujuan jelas dan tertulis.
2.
Tujuan Pendirian Tujuan Pendirian Usaha Simpan Pinjam ( KSP / USP Koperasi)
adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi, yang akhir periode kerja mencapai tujuan tersebut dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yag sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan kedalam ukuran kualitatif dan dapat diukur dengan satuan keuangan. 3.
Standar Keanggotaan Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
4.
Standar Status Kenggotaan - Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib memiliki prosedur standar pendataan anggota. - Calon anggota koperasi yang memiliki KSP/USP Koperasi paling lambat dalam kurun waktu 3 bulan harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaanya.
5.
Standar Kelengkapan Organisasi Organisasi Koperasi ( KSP / USP Koperasi) mempunyai kelengkapan perangkat perangkat
organisasi
minimal
sbb:
Memiliki
stuktur
organisasi
yang
jelas
menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi 6.
Struktur organisasi KSP dan USP ii
- KSP dan USP harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unsure pada struktur organisasi. - Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi koperasi yang pengelolaanya bersifat terpisah dan professional. 7.
Standar Pengambilan Keputusan Manajer KSP /USP Koperasi tidak dapat mengambil keputusan diluar wewenangnya, jika terjadi permasalahan dan harus memutuskan sesuatu diluar kewenangannya maka permasalahan tersebut disampaikan kepada pengurus untuk dibicarakan dan diutuskan oleh Rapat anggota.
MENANGGULANGI KREDIT BERMASALAH Penanganan kredit bermasalah pada KSP/ USP koperasi haris berbeda dengan kredit bermasalah pada perbankan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah pada KSP / USP koperasi adalah :
Keterbukaan
Tanggungjawab bersama dan solidaritas anggota
Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota
Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
Manajemen Kredit Bermasalah :
1. Langkah-langkah mengelola kredit bermasalah - Menggolongkan pinjaman bermasalah sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya yaitu pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet - Menentukan langkah-langkah penyelamatan pinjaman bermasalah - Tindakan penyelamatan Kredit bermasalah - Memonitor proses penyehatan kredit bermasalah 2. Hal-hal yang mendukung berhasilnya pengelolaan kredit bermasalah - Melakukan identifikasi masalah yang benar dan tepat - Cara penyehatan yang tepat - Dilaksanakan pada waktu yang tepat ii
- Adanya kerjasama dan keterbukaan dari pengelola 3. Langkah-langkah identifiksi pinjaman kredit bermasalah - Mendapatkan data debitur - Aspek keuangan debitur - dan sebagainya
Dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam yang perlu diperhatikan adalah berpijak pada prinsip kehati hatian dalam pengeluaran kredit karena kredit merupakan aktiva paling beresiko, KSP / USP Koperasi perl mengidentifikasi setiap resiko, termasuk factor kemampuan dan kemauan dari peminjam setiap tahap dalam siklus manajemen kredit perlu pengelolaan yang bail untuk dapat meminimalkan resiko sehingga secara dini dapat menanggulangi kredit bermasalah.
Siklus Manajemen Kredit. 1. Permohonan Kredit 2. Analisa Kredit 3. Keputusan Kredit 4. Administrasi Kredit 5. Pemantauan Kredit 6. Penanganan Kredit Bermasalah
Permohonan Kredit 1. Merupakan salah satu media untuk mendapatkan informsi awal tentang calon peminjam 2. Merupakan salah sary media seleksi awal terhadap calon peminjam
Diskusikan 1. Kepada siapa anda akan memberikan kredit 2. Seperti apakah nasabah anda 3. Bagaimana cara menemukan mereka
Catatan ii
1. Susunlah skema kredit sedemikian rupa, sehingga merupakan salah satu strategi dalam manajemen kredit anda 2. Jadikanlah permohonan kredit sebagai salah satu strategi dalam penjaringan peminjam
Analisa Kredit Analisa kredit berdasarkan pedoman standar operasional manajemen koperasi, Analisa Pinjaman harus dilakukan agar pengelola KSP / USP koperasi memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan peminjam. Terdapat 2 (dua) aspek obyek yang dianalisa yaitu : -
Analisa terhadap kemauan membayar ( Analisa Kualitatif) mencangkup karakter / watak dan komitmen terhadap kewajiban sebagai peminjam pada KSP / USP koperasi
-
Analisa terhadap kemauan membayar ( Analisa Kualitatif) mencangkup sumber dana yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban pada KSP / USP koperasi, sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.
Analisa berdasarkan 6 C (Analisa Perbankan) : 1. Character (Watak) 2. Capasity (Kemampuan) 3. Collateral ( Agunan ) 4. Cash Flow ( Arus Kas ) 5. Capital ( Modal ) 6. Conditions ( Kondisi )
Aspek Watak (Character) 1. Apakah pemohon seorang jujur 2. apakah ia seorang bisa pegang janji dan dapat diercaya 3. Apakah ia merasa terikat dengan kehidupan yang utuh 4. Apakah ia seorang pelaku usaha yang berkerja keras 5. Apakah ia seorang religius 6. Apakah ia terlibat dengan kegiatan luar seperti perjudian, usaha illegal, dll
Aspek Pribadi ( Capasity ) 1. Apakah pemohon sukses mengelola usahanya dalam waktu krisis 2. Tingkat keterampilan professional / teknis ii
3. Pengalaman berusaha (berapa tahun) 4. Kecendrungan perkembangan usaha ( aktiva, jumlah karyawan ) 5. Semangat dan komitmen berusaha.
Aspek Agunan ( Collateral ) 1. Sertifikat Tanah 2. Cek yang ditandatangani 3. Aktiva bergerak 4. Jaminan Pribadi
Aspek Arus Kas (Cashflow) Mengapa Arus Kas penting dalam analisa membayar kembali kredit mereka dari kas bukan dari modal atau laba. Mengapa Arus Kas dibutuhkan : 1. Menetapkan kemampuan membayar kembali 2. Merencanakan jumlah angsuran maksimum 3. Merancang jadwal kredit yang sesuai dengan usaha peminjam.
Hal penting dalam Analisa Arus Kas : 1. Masukan pendapatan dari rumah tangga dan usaha 2. Untuk usaha mikro, susunlah arus kas sebelum terjadinya dampak dari kredit yang diberikan (konservatif) 3. Jangan berikan kredit maksimum kepada peminjam, selalu usahakan jaminan keamanan (Security Cushion)
Prinsip dasar pemberian kredit : 1. Watak debitur harus menjdi pertimbangan utama 2. Kwalitas lebih penting dari pada kuantitas 3. Jangan memberikan kredit kepada bidang yang anda tidak pahami ( analisa akan menjdi bias ) 4. Agunan bukanlah pengganti watak atau pembayaran 5. Resiko meningkat seiring dengan penyimpangan / pelanggaran prinsip-prinsip pemberan kredit. ii
Persetujuan dan Administrasi Kredit
Fungsi Komite Kredit Untuk menjamin persetujuan atas kredit berkualitas tinggi dan juga untuk : 1.
Pelatihan dan pengembangan staf kredit
2.
Sebagai alat pengendali internal
3.
Batas maksimum pemberian kredit
Komite kredit yang baik adalah : 1.
Berbati-hati
2.
Efisien
3.
Mengendalikan resiko kredit
4.
Memungkunkan proses yang cepat
Batas maksimum pemberian kredit Mengapa pemenuhan terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) penting bagi koperasi : 1.
Membatasi keterbukaan terhadap resiko
2.
Mencegah pemberian kredit dalam jumlah besar dan kepada kelompok peminjam
tertentu 3.
Penyebaran terhadap resiko
Administrasi kredit 1. Bagian integral dari manajemen resiko kredit 2. Mengatur dan menyimpan semua tahapan dalam proses suaut kredit 3. Merupakan sumber keterangan atas kinerja atau rekaman debitur 4. Menyediakan perlindungan hukum dalam bentuk perjanjian, persetujuan dan laporan tertulis
Permasalahan Administrasi kredit : 1. Pembuatan berkas 2. Penyimpanan arsip 3. Keamanan fisik ii
4. Kemudahan akses
Catatan : 1. Komite kredit mempunyai peran yang sangat strategis didalam manajemen kredit 2. Koperasi (KSP / USP Koperasi ) perlu mengupayakan administrasi kredit yang baik bagian dari pengamanan aspek hukum teruadap aktiva prodktif
Pemantauan Kredit Mengapa koperasi (KSP / USP koperasi ) perlu melakukan pemantauan kredit : 1. Mencegah terjadinya kredit bermsalah 2. Memeriksa penggunaan dana kredit yang diberikan 3. Membantu nasabah dalam menangani masalah 4. Memahami perubahan-perubahan yang terjadi dipasar 5. Melakukan penjualan silang produk lain ( cross selling ) 6. Memahami profil resiko dan pemusatan resiko
Kredit yang diklasifikasikan ( Penggolongan Kredit) 1. Lancar 2. Kurang Lancar 3. Diragukan 4. Macet
LANCAR
KURANG
DIRAGUKAN
MACET
LANCAR Angsuran
< = 2 Angsuran
2 – 4 Angsuran
4 – 8 Angsuran
> 8 Angsuran
< = 1 Angsuran
1 – 3 Angsuran
3 – 6 Angsuran
> 6 Angsuran
Bulanan Angsuran Bulanan
atau
Tiga Bulanan
Catatan : ii
1. Pemantauan bukan hanya berusaha untuk mengukur dan mengawasi, tetapi pemantauan harusnya mengarah kepada anailsa dan langkah tindak lanjut yang tepat. 2 Pemantauan tidak saja untuk mencegah secara dini terjadinya resiko, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan KSP / USP koperasi kepda nasabah
Penanganan Kredit bermasalah Penyebab Kredit bermasalah : 1. Keadaan Eksternal 2. Debitur 3. Internal KSP / USP Koperasi
Tanda-tanda Nasabah bermasalah ; 1. Susah untuk dicari 2. Selalu mengingkari janji 3. Berusaha untuk menipu KSP / USP koperasi 4. Memberikan data dan atau keterangan palsu 5. Selalu menantang dan membuat masalah dengan koperasi 6. Penyalahgunaan Kredit
Berapa alasan peminjam tdiak mau membayar : 1. Alasan Poltis (bantuan, hibah, proyek dan lainnya) 2. Pandangan tentang Equalty (Peminjam yang besar lolos, yang kecil tagih saja ) 3. Solidairtas dengan teman-teman yang tidak membayar 4. Kreditur tidak akan menagih 5. Kreditur tidak akan mengambil tindakan hukum 6. Kreditur tudak mempunyai jaminan yang dikuasai secara hukum 7. Tidak mampu membayar
Tindak lanjut kredit bermasalah : 1. Dilakukan penanganan segera 2. Penanganan awal dapat dilakkan oleh petugas kredit akan tetapi keterlibatan atasan mungkin diperulkan dikemudian hari ii
3. Sebanyak ada petunjuk tertulis mengenai kapan melakukan apa ( kunjungan, mengrim surat dan sebagainya) 4. Surat perlakuan berbeda sebaiknya dilakukan oleh KSP / USP koperasi terhadap debitur kooperatif dan debitur non kooperatif.
Tahapan Penyelesaian Kredit bermasalah : 1. Penilaian Kualitas 2. Penetapan Prioritas 3. Analisa terhadap KEY SUCCESS FAKTOR 4. Penetapan model penyelesaIan kredit Bermasalah
Penetapan Prioritas 1. Pilih dan tetapkanlah kredit bermasalah yang lebih mudah diselamatkan dan diselesaikan lalu dikelompokkan 2. Kredit yang masih bisa diselamatkan segera dilakukan langkah penyelamatan (pembinaan, Reschedulling, recoonditioning, dan restructuring) 3. Kredit yang tidak dapat diselamatkan tetapi dapat diselesaikan segera diselesakan secara damai atau melalui jalur hukum. 4. Kredit yang tidak dapat diselamatkan dan diselesaikan lakukan hapus buku sesuai dengan kebijakan yang ada.
Tiga (3) Faktor Kunci Sukses Tiga (3) Faktor Kunci Sukses dalam tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit yaitu : 1. Kemauan / Itikad Baik 2. Kemampuan Nasabah 3. Kesempatan Nasabah
Penanganan Kredit Bermasalah 1. Pembinaan Kredit Pembinaan kredit adalah upaya yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah maupun lancar sehingga diperoleh hasil optimal sesuai tujuan pemberian kredit. Pembinaa harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan niat yang tulus terhadap nasabah. ii
Yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah : nasabah yang mempunyai kemauan dan kesempatan namun kurang kemampuannya. 2. Penyelamatan Kredit Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan didalam penanganan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek, dengan tujuan meminimalkan timbulnya kerugian KSP / USP Koperasi. Penyelamat kredit berarti menyelamatkan usaha nasabah agar dapat kembali menunaikan kewajibanya kepada KSP / USP koperasi sekaligus memerbaiki Kualitas kreditnya.
Penyelamatan kredit dapat dilakuka dengan cara : a. Reschedulling Penyelamatan kredit dengan cara cara perubahan syarat syarat perjanjian kredit berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, perubahan yang dilakukan misalnya : -
Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok
-
Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
-
Perpanjangan jangka waktu kredit serta perubahan jumlah angsuran
-
Pergeseran atau peranjangan Gracee period
-
Kombinasi dari bentuk bentuk diatas
b. Reconditioning Penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas dengan penjadwalan ulang, tetapi dapat diperluas pada persyarata lain tanpa mempberkan tambahan kredit. perubahan yang dilakukan misalnya : -
Perubahan tingkat suku bunga
-
Perubahan cara perhitungan bunga
-
Pemberian keringanan tungggakan bunga
-
Pemberian keringanan / penghapusan denda
-
Penambahan jaminan
-
Perubahan syarat-syarat lain
-
Kombinasi dari bentuk bentuk diatas
c. Restructuring ii
Penyelamatan Kredit dengan cara melakukan struktur pembiayaan, perubahan yang dilakukan misalnya : -
Penambahan Kredit
-
Perubahan komposisi kredit investasi dan kredit modal kerja
-
Perubahan lainya.
3. Penyelesaian Kredit Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek lagi, tindakan penyelesaian dilakukan apabila pembinaan dan penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi. Upaya proses penyelesaian kredit secara hukum dapat dilakukan melalui proses perdata atau pidana (jika ada unsur tindak pidana)
Hari kedua, 27 Maret 2015
PENGENDALIAN INTERNAL KOPERASI 1. Latar Belakang Pengurus (manajemen puncak) koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan para personel (karyawan) berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas bawahannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan dapat dicapai. Karena itu pula, fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, tidak dapat dispisahkan dari fungsi manajemen yang lain (perencanaan,pengorganisasian, dan pengerahan). Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus (manajemen puncak) tidak dapat menguasai atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendisain dan membangun suatu sistem pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern. Pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keadalan informasi akuntansi yang disajikan dan laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan tang berlaku, serta mendorong peningkatan efesiensi dan efektivitas. ii
Peningkatan kehandalan informasi akuntansi yang terjadi dalam laporan keuangan sangat penting artinya bagi pengurus, karena semua aktivitas operasi koperasi akan berdampak pada keuangan, dan karena itu akan bercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai dua funsi pokok. Pertama sebagai media pertanggung jawaban pengurus kepada anggota dan kreditur, yang menanamkan atau menginvestasikan modalnya di koperasi. Kedua, laporan keuangan merupkan informasi penting bagi pengurus dalan perencanaan dan penganmbilan keputusan manajerial. Bilamana informasi akuntansi dalam laporan keuangan tidak handal, dapat dipastikan bahwa penilaian kinerja pengurus oleh anggota dan kreditur juga tidak akan handal, dan keputusan manajerial yang didasarkan atas laporan keuangan juga menjadi tidak handal. Oleh karena itu, adalaj sangat penting bagi pengurus untuk mendesain dan membangun pengendalian intern yang memadai, serta mengimplementasikannya dengan baik dan sungguh-sungguh.
2. Pengertian pengendalian internal Memasuki abad 21, sebutan sistem dan struktur dihilangkan, hanya tinggal sebutan pengendalian intern, yang didifinisikan sebagai sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris (pengawas pada koperasi), manajemen (pengurus dan manajer/direksi), personel organisasi (koperasi/perusahaan), didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan organisasi: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dari pengertian pengendalian intern tersebut di atas, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut: 1) Pengndalain merupakan suatu proses untuk memcapai tujuan tertentu. Sebagai suatu proses, pengendalian intern bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang perpasiv, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur organisasi, bukan sekedar pelengkap organisasi. 2) Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya sekedar kebijakan, dan formulir-formulir, tetapi dijalankan, mulai dri pengawas, manajemen puncak sampai pada personel pelaksana pada setiap jenjang organisasi. 3) Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Pengendalian intern mengandung keterbatasan yang dapat menimbulkan risiko bawaan, yang melekat pada setiap unsurnya serta selalu mempertimbangkan azas biaya ii
dan manfaat (cost and benefit) dalam pencapaian tujuan pengendalian intern sehingga tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 4) Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga golongan tujuan yang saling terkait, yakni keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhdap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efesiensi operasi.
3. Tujuan Pengendalian Intern Dalam pengertian pengendalian intern telah telah dinyatakan tujuan pengendalian intern, yakni: 1) Keandalan informasi dalam laporan keuangan; 2) Kepatuhan terhdap hukum dan peraturan yang berlaku; 3) Peningkatan efektivitas dan efesiensi operasi. Keadalan informasi akuntansi, adalah keakuratan data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengendalian intern dapat meningkatkan keandalan data akuntansi, karena setiap transaksi diproses melalui sistem dan prosedur yang melibatkan paling tidak tiga personel, antara lain adalah pemegang otorisasi, pelaksana transaksi, dan yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan (akuntansi). Dengan demikian, semua transaksi akan dipertanggung jawabkan, karena ada personel yang untuk mengotorisasi, dan semua transaksi akan tercatat kareana ada personel yang berwenang untuk mencatat, dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Koperasi atau organisasi berada dalam lingkungan suatu negara, yang operasinya diatur oleh hukum (undang-undang) dan peraturan-peraturan lain. Peraturan dan hukum tersebut mencakup aspek operasi dan administrasi. Semua peraturan, dan hukum harus menjadi acuan oleh pengawas, pengurus, manajer, dan personel, agar koperasi tidak menanggung risiko. Pengendalian intern akan menegaskan kebijakan manajemen yang mesti dipatuhi, kebijakan mana selalu memperhatikan aspek peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian intern mengatur aktivitas operasi sedemikian rupa, yang dimulai dengan perencanaan kegiatan dan penyusunan budget, penetapan dan prosedur oprasi. Setiap kegiatan operasi diarahkan untuk mematuhi rencana, budget, sistem dan prosedur yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern, berarti mematuhi rencana, budget, sistem dan prosedur, sehingga mendorong tercapai efektivitaas dan efesiensi.
4. Sasaran Pengendalian Intern ii
1) Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efesien 2) Laporan keuangan yang handal 3) Perlindungan asset 4) Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi 5) Kesediaan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 6) Membantu menentukan kebijakan manajerial 5. Komponen Pengandalian Intern 1) Lingkungan Pengendalian [Control Environment) Lingkungan pengendalian koperasi mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhdap pentingnya pengendalian yang ad di organisasi tersebut. Ada beberapa komponen dalam pengendalian lingkungan antara lain: (1) Fiiosofi manajemen dan gaya operasi (2) Integritas dan nilai-nilai etis (3) Komitmen terhadap kopetensi (4) Dewan direksi dan panitia audit (5) Struktur organisasi (6) Tugas tanggung jawab dan otorisasi (7) Kebijakan SDM dan Praktek (8) Pengaruh eksternal 2) Penilaian Resiko (Risk Assesment) Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya resiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis {profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu resiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkiraan intensitas dan tindakan yang dapat meminimakannya. Sebuah pengendalian internal yang baik memungkinkan penaksiran resiko yang dihadapi oleh organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Langkah-langkah dalam penaksiran resiko adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko (2) Menaksirkan resiko yang berpengaruh cukup signifikan (3) Menentukan tindakan yang dilakukan untuk me-manage resiko. 3) Aktivitas Pengendalian(Conrro/ Activities) Menurut Wilkinson, Ceullo, Raval, and Wong-On Win. Disebutkan bahwa aktifitas pengendalian dapat digolongkan dalam dua katagori, yaitu: ii
(1) Aktifitas pengendalian yang berhubungan dengan Laporan Keuangan digolongkan menurut penggunaannya dalam sebuah sistem, antara lain: a. Preventive Control, meerupakan pengendalian pencegahan terhadap peristiwa yang kurang baik sepeerti kerugian atau kesalahan yang terjadi. b.
Detective
Control,
merupakan
aktivitas
yang
dirancang
untuk
menemukan
yang dirancang untuk
memperbaiki
kejadian/peristiwa yang kurang baik seperti pemborosan operasional. c.
Correktive
Control,
merupakan aktivitas
masalah=masalah yang ditemukan melalui Detective Control. d. Security measures, merupakan ukuran keamanan yang dimaksud untuk menyediakan perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aset dan data arsip. (2) Aktivitas Pengendalian yang berkenaan dengan pengolahan informasi yang digolongkan menurut aplikasi /penerapannya dalam sebuah sistem, antara lain: a. General Control, merupakan aktivitas pengendalian terhadapsemua aktivitas yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi dan Aset b. Application Control, merupakan aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan transaksi atau tugas akuntansi secara spesifik. Dari kedua kategori tersebut semua terlihat atau cendrung bersifat pengendalian secara umum. Pemeriksaan prestasi/Capaian kerja: a) Membandingkan nialai anggaran ke nilai-nilai nyata b) Menetapkan perbedaan hubungan pada data operasi atau keuangan satu dengan yang lain, menganalisa dan menginvestigasi dan melakukan tindakan korektif c) Meninjau ulang capain fungsional seperti manajer kredit memberikan persetujuan pinjaman ke anak cabang/daerah. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnnya efesian dan efektive untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi: (a) Pemisahan fungsi.tugas.wewenang yang cukup (b) Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai (c) Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup (d) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan (e) Evaluasi secara independen atas kinerja ii
(f) Pengendalian terhadap pemrosesan informasi (g) Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan. 4) Informasi dan Komunikasi(/n/ormar/on and Communication) Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang pentinfg dari pengendalian intern koperasi. Informasi tentang lingkungan, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa kondisi yang berpengaruh pada pengembilan keputusan dan pelaporan eksternal. 5)Pemantauan (Monitoring) Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati prilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari auditor atas laporan keuangan. Pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan review lainnya diselesaikan dengan tepat. Hal ini meliputi: 1) Mengevaluasi temuan-temuan, review, rekomendasi audit secara tepat 2) Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan review. 3) Menyelesaian dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen. 6. Penanggung Jawab Pengendalian Intern Seluruh Stakeholder koperasi sangat berkepentingan dengan pencapaian tujuan koperasi, oleh karana itu pada dasarnya semua stakehpder bertanggung jawab atas implementasi pengendalian intern yang memadai di koperasi.Namun yang paling bertanggung jawab pihak internal koperasi, yakni pengawas, manajemen (pengurus dan manajer), dan personel (karyawan), dan internal auditor, jika ada. ii
1) Pengawas, Pengawas bertanggung jawab untuk menganalisis dan memastikan apakah pengurus termasuk manajer memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan mengemplementasikan pengendalian intern yang memadai pada koperasi. Bila pengurus tidak memenuhi tanggungjawabnya, maka pengawas berkewajiban memberikan rekomendasi, agar tanggungjawab tersebut dipenuhi sebagai mana mestinya. 2) Pengurus, Manajer. Pengurus dan Manajer yang merupkan manajemen puncak koperasi bertanggungjawab
mengembangkan
dan
mengemplementasikan
pengendalian
intern
koperasinya secara aktif. Ketua bertanggungjawab menciptakan atmosfir pengendalian di tingkat manajemen puncak, agar kesadaran pentingnya pengendalian tumbuh diseluruh jajaran organisasi. Bendahara bertanggung jawab agar semua komponen pengendalian terimplementasi dalam pengelolan keuangan koperasi, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa keuangan koperasi dikelola secara aman, teratur dan terencana dengan baik sehingga koperasi terhindar dari resiko keuangan yang tidak diinginkan. Di samping itu Bendaha juga bertanggungjawab dalam pemantauan pelaksanaan sisten akuntansi, sehingga menjamin ke akuratan data akuntansi, mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Sekretaris bertanggungjawab dalam mengimplementasikan pengendalian intern yang berkaitan dengan fungsi
kesekretariatan,
kerumahtangga
administras,
koperasi.
Manajer
kepegawaian,
pengelolaan
bertanggungjawab
dalm
aktiva
tetap
dan
mengeplementasikan
pengendalian intern dalam setiap pengambilan keputusan operasi, pemberian otorisasi transaksi, dan membantu pengurus menciptakan atmospiryang mendoorong setiap personel mematuhi pengendalian intern. 3) Auditor Internal. Bilamana koperasi memilih fungsi auditor intern, maka personel auditor intern bertanggungjawab mengevaluasi efektivitas atau memadai tidaknya pengendalian intern yang ada, dan memberikan rekomendasi kepada pengurus dan manajer bilamana tidak lagi memadai. Namun tanggungjawab untuk melakukan perubahan terletak ditangan pengurus, bukan pada auditor intern. Personel Koperasi. Setiap personel koperasi bertanggungjawab dalam mengeplementasikan pengendalian intern dengan semestinya, dengan menjalankan praktik yang sehat, serta saling mengimpormasikan atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan pengendalian secara baik. Misalnya, bilamana terdapat ketidak patuhan atas kebijakan tertentu, maka setiap personel yang mengetahui berkewajiban untuk mengkomunikasikan pada manajemen yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan. ii
4) Anggota(Rapat Anggota) merupakan bagian dari stakeholder yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern. Anggota bertanggungjawab dalam mematuhi ketentuan, sistem, prosedur bilamana berhubungan dengan koperasi. Kepatuhan ini telah mengemplementasikan pengendalian intern dengan baik.Pandangan untuk mengabaikan kebijakan, peraturan,sistem dan prosedur karena alasan anggota sebagai pemilik koperasi harus dihindari, jika tidak akan mendorong tidak berfungsinya pengendalian intern, yang pada akhirnya tujuan pengendalian intern tidak tercapai. Tanggung jawab lain anggota, adalah memberikan rekomendasi kepada pengurus bilamana menemukan praktik-pratik tidak sehat dalam pengelolaan aktivitas koperasi.
7. Keterbatasan Pengendalian Intern Dimuka telah diungkapkan bahwa pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak kepada manajemen tentang pencapaian tujuan pengendalian intern itu sendiri, karena pengendalian mengandung keterbatsan bawaan. Keterbatsan yang dimiliki oleh pengendalian intern dijelaskan berikut ini: 1) Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel koperasi dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambilnya, karena keterbatasan informasi, waktu dan tekanan lain. 2) Gangguan. Gangguan dalam pengendalian intern yang telah ditetapkan mungkin terjadi karena personel salah dalam memahami dan menafsirkan kebijakan, perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, kurangnya perhatian atau karena kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan dalam implementasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan. 3) Kolusi. Kolusi merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa personel untuk tidak mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan atau membobol kekayaan (kecurangan) koperasi untuk kepentingan pribadi. Kolusi mengakibatkan kecurangan yang dilakukan sulit terlihat dan diungkapkan, jika tidak dilakukan pemeriksaan yang saksama. 4) Pengabean oleh pengurus(manajemen). Manajemen atau pengurus dengan wewenag pengambilan keputusan yang ada meraka dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk mengambil keuntungan pribadi, penyajian laporan keuangan yang berlebihan, dan kepatuhan semu. Misalnya, dalam penjualan aktiva tetap koperasi, pengurus tidak mematuhi pelelangan terbuka, tetapi ii
melakukan lelang tertutup dengan tujuan agar aktiva tetap yang dileleang tersebut jatuh kepada mereka. Ini berarti koperasi kehilangan kesempatan untuk mendapat penawaran harga yang lebih tinggi. Contoh lain adalah, pengurus mengabaikan penyisihan piutang tak tertagih dan pengakuan penurunan nilai persediaan yang rusak agar SHU tetap tinggi, dengan tujuan agar bagian SHU untuk pengurus tinggi. 5) Biaya dan manfaat. Adalah hal yang wajar dalam membangun dan mengimplementasikan pengendalian intern pengurus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Namun manfaat yang diperoleh dari pengendalian Intern sulit diukur, karena umumnya bersifat kualitatif. Bilamana pengurus sangat mempertimbangkan biaya, tanpa memahami manfaat yang mungkin baru dapat diukur secara kualitatif, dapat mendorong pengurus untuk tidak mengembangkan pengendalian intern dengan baik.
4.1.3.2.
Diskusi Setelah penyampain materi diakhiri kemudian dilanjutkan dengan diskusi,
diskusi ini berlangsung dengan tertib dan terarah. Pada saat diskusi peserta berperan aktif bertanya terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi di usaha mereka masingmasing. Adapun pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 DAFTAR PERTANYAAN PESERTA PELATIHAN
No
Nama
Nama
Pertanyaan
Koperasi 1.
Nyoman Aryawan
KUD Sari
Bagaimana cara mengatasi kredit macet?
Pertiwi
Apakah
bisa
dengan
terlebih
dahulu
melunasi pokoknya saja? Jika ya, saat pembuatan laporan diharuskan ada sisa pokok, sedangkan diadministrasi pokoknya sudah lunas. Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya?
ii
2.
3.
I Ketut Suka
Nyoman Mendra
KPN Susila
Bagaimana cara menentukan nilai dari
Bhakti
agunan yang diberikan oleh nasabah?
KUD Seririt
Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengelola koperasi agar terhindar dari koperasi yang kurang sehat?
4
5.
6.
I Ketut Suartika
Kadek Semadyasa
I G N Indrayana
KSP Dana
Apa yang menyebabkan koperasi sulit
Mukti
berkembang dengan pesat ?
KPN Werdhi
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam
Yasa
penyaluran kredit di koperasi ?
KPN Wiyata
Apa
yang
harus
diperhatikan
dalam
merancang SPI yang handal agar bisa memajukan koperasi secara cepat? 7
Putu Ariani
KPN Sada
Apakah usaha koperasi jika mencari profit
Sukasada
untuk operasional itu termasuk dikatakan capital ?
8
Sukarno Al Farizi
KPN Ikhlas
Bagaimana caranya agar politik anggaran koperasi itu tidak tergantung pada reputasi koperasi?
9
Gede Santiasa
KSP Pada
Resiko
apa
Payu
pengembangan
saja
yang
usaha
melekat
pada
koperasi
dan
bagaimana cara mengatasi resiko tersebut? 10
Aryawan
KUD Sari
Bagaimana
cara
Pertiwi
mengevaluasi
SPI
mendeteksi yang
masih
dan lemah
penerapannya di koperasi? 11
Ngakan Ketut Alit
KPN Setia
Apa saja tips dan trik jitu yang bisa
Budhi
meningkatkan daya saing koperasi sehingga siap menghadapi MEA di tahun 2015?
ii
Pelatihan ini
merupakan
kegiatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan
mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan keinginan perusahaan. Keefektifan
pelatihan manajemen koperasi dan sistem pengendalian intern
dilihat dari outcome-nya yang ditunjukkan dengan kinerja dan pengetahuannya setelah mereka mengikuti pelatihan dan sudah memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal, berjalan dengan baik. Para peserta memperoleh gambaran, pemahaman, serta pengetahuan yang luas mengenai kiat-kiat dalam mengelola dan menjalankan koperasi, serta dalam merancang sistem pengendalian intern sehingga diharapkan koperasi bisa berkembang dengan pesat, dan bisa lebih siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Kegiatan ini dapat dikatakan cukup berhasil, ini dapat dilihat dari 30 undangan yang disebar ke berbagai koperasi, tingkat kehadiran mereka mencapai 100%. Antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan pelatihan cukup tinggi yang bisa dilihat dari banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan ke narasumber. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan setelah acara seminar 90% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini cukup bermanfaat dalam upaya memberikan pengetahuan mengenai manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal. Keterbatasan waktu seminar membuat masih ada beberapa hal atau topik yang tertunda pembahasannya. Namun pemateri memberikan waktu diluar acara seminar untuk berdiskusi lebih lanjut.
ii
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: a. Kegiatan pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. b. Terjadinya peningkatan pemahaman antara sebelum diberikan pelatihan dengan sesudah pelatihan. c. Manajemen usaha dan sistem pengendalian intern yang handal merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan bagi pengurus koperasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 d. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengurus koperasi. 2. Saran a. Disarankan agar para pengurus koperasi mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA dengan mengikuti berbagai pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. b. Pendanaan yang terbatas mengakibatkan kegiatan ini tidak bisa mencakup lebih luas dan mendalam, sehingga disarankan agar pendanaan kegiatan P2M untuk ditingkatkan
ii
DAFTAR PUSTAKA http://lensa.diskopjatim.go.id/warta-koperasi/manajemen-koperasi/213-manajemenkeuangan-dan-permodalan-koperasi-2.html http://ekosupriyantosemm.wordpress.com/2012/03/21/makalah-koperasi-3/ http://anggailina.blogspot.com/2011/01/struktur-organisasi-koperasi.html http://airdanruanggelap.blogspot.com/2010/11/organisasi-dan-pengelolaan-koperasi.html
ii
LAMPIRAN 1 Dokumentasi Kegiatan
ii
ii
ii
