L A K I P TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

LAKIP TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI KELAS II GUNUNG SUGIH Jl. Negara, No. 100 Gunung Sugih Telp. 0725 – 529858, 0725 – 529859, fax. 0725 – 529859 Website : www.pn-gunungsugih.go.id, E-Mail : [email protected] Gunung Sugih – Kab. Lampung Tengah 1

2

3

4

5

6

7

Gambar Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yakni: 1.

Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara, mengevaluasi laporan

8

penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara- perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank. 2.

Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3.

Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,

mengemukakan pendapat

dalam

musyawarah,

Hakim

wajib

menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim- hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 4.

Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.

5.

Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan Iain-Iain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6.

Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

sidang

Pengadilan,

melaksanakan

administrasi perkara,

mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah

9

selesai untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 7.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan ke PengadilanTinggi.

9.

Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan suratsurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

10.

Urusan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, perumusan kebijakan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.

Urusan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.

Urusan Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

13.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

10

C. STRUKTUR ORGANISASI Bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Struktur Pengadilan. Struktur Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdiri dari: 1.

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

2.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

3.

Hakim,

4.

Panitera/Sekretaris,

5.

Wakil Panitera,

6.

Wakil Sekretaris,

7.

Panitera Pengganti,

8.

Panitera Muda Pidana,

9.

Panitera Muda Perdata,

10.

Panitera Muda Hukum,

11.

Kepala Urusan Keuangan,

12.

Kepala Urusan Kepegawaian,

13.

Kepala Urusan Umum

Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, dan Kepala Urusan Umum, yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera/Sekretaris.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

11

Pengantar Ikhtisar Eksekutif. BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang. b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berisikan antara lain :

a.

Rencana Strategis 2010 - 2014 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok),

b. Rencana Kinerja Tahun 2012,

c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012. BAB III

Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja),

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan

pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). c. Akuntabilitas Keuangan. BAB IV

Penutup yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran

LAMPIRAN Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matriks Renstra 2010 - 2014, 4. Rencana Kinerja Tahunan 2013, 5. Rencana Kinerja Tahunan 2014, 6. Penetapan Kinerja Tahunan 2013, 7. Penetapan Kinerja Tahunan 2014,

8. Pengukuran

Kinerja, 9. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

12

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 l. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA

BADAN

PERADILAN

YANG

AGUNG

DI

LINGKUNGAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih, adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan tertib administrasi perkara 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

13

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara 2. Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6. Penyediaan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut: No. 1.

TUJUAN

SASARAN

Peningkatan

Penyelesaian

Penyelesaian

Perkara

Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

a. Prosentase mediasi

Perbandingan perkara yang diselesaikan/yang mediasi yang diselesaikan menjadi akta dengan jumlah perkara yang perdamaian dimediasi b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

c. Prosentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

14

Peningkatan

Aksesibilitas

aksesibiltas

masyarakat atas

masyarakat

putusan Hakim

terhadap peradilan

Prosentase perkara yang tidak mengajukan 8 upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

Perbandingan antara putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan

Peningkatan

Peningkatan

a. Prosentase berkas

Perbandingan antara berkas

penyelesaian

efektifitas

yang diajukan Kasasi

yang diajukan Kasasi dan PK

perkara

pengelolaan

dan PK yang

yang lengkap (terdiri dari

penyelesain

disampaikan secara

bundel A dan B) dengan

perkara

lengkap

jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

b. Prosentase berkas

Perbandingan antara berkas

yang diregister dan

perkara yang didistribusikan

siap didistribusikan ke

ke Majelis dengan jumlah

Majelis

berkas perkara yang diterima

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan perkara masuk

Peningkatan

Aksesibilitas

Aksesibilitas

masyarakat atas

masyarakat

putusan perkara

terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya

Kepatuhan

kepatuhan

terhadap putusan

terhadap putusan

pengadilan

pengadilan

Peningkatan

Meningkatnya

kualitas

kualitas

pengawasan

pengawasan

Persentase amar Perbandingan jumlah amar putusan perkara yang putusan yang di website menarik perhatian dengan jumlah putusan masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

a. Prosentase Perbandingan jumlah pengaduan masyarakat pengaduan yang yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

15

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan eksternal yang dilaporkan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3. Penelitian berkas perkara Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

16

c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran NO 1.

2.

3.

: :

Pengadilan Negeri Gunung Sugih 2013

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

90 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

17

90 % 90 % 90 %

80 % 80 % 90 % 90 %

90 % 90 % 90 %

90 % 90%

30 %

90 % 95%

PENETAPAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun Anggaran : 2013 NO 1.

2.

3.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

90 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

90 % 90 % 90 %

80 % 80 % 90 % 90 %

90 % 90 % 90 %

90 % 90 %

30 % 90 % 95 %

Jumlah Anggaran kegiatan Rp 6.730.953.000,Gunung Sugih, Februari 2013 Panitera/Sekretaris PN Gunung Sugih

Ketua PN Gunung Sugih

EKO ARYANTO, SH.,MH. NIP. 196805251992121002

Drs.H. ASMAR JOSEN, SH.,MH. NIP. 196512061993031007 18

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun Anggaran : 2013 NO 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang selesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

19

Target

Realisasi

%

90%

0%

0%

90% 90%

80,88% 88,89%

85,40% 89,45%

2.

3.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

90% 90%

90% 90%

100 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata

90% 90%

90% 90%

100% 100%

80% 80% 90%

80 % 80 %

90%

100 % 100 % 100%

90%

90%

100%

90%

90%

100%

90 % 90 %

90% 90%

100% 100%

90%

90%

100%

90%

90%

100%

90%

90%

100%

30%

30%

100%

90%

0%

0%

95%

0%

0%

Persentase perkara yang tidak Peningkatan aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: 1. Banding Hakim 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang Peningkatan diajukan Kasasi dan PK yang efektifitas disampaikan secara lengkap pengelolaan penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Pidana 2. Perdata d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

4.

5.

6.

a. Persentase amar putusan Peningkatan perkara yang menarik aksesibilitas perhatian masyarakat yang masyarakat terhadap dapat diakses secara on line peradilan dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi Meningkatnya atas putusan perkara perdata kepatuhan terhadap yang berkekuatan hukum tetap putusan pengadilan yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

20

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 6.154.280.000,00 (Enam milliar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 6.558.638.202,00 (Enam milliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah)

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA a. Indikator Kinerja persentase mediasi yang diselesaikan

Ukuran capaian indicator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang dimediasi yang ada di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Indikator kinerja ini ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang diterima, namun ternyata tidak satupun perkara yang diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Berikut perbandingan perkara yang diselesaikan secara mediasi dari tahun 2011 dengan 2012 dan 2013:

PERKARA YANG DISELESAIKAN SECARA MEDIASI JUMLAH PERKARA

JUMLAH PERKARA

JUMLAH PERKARA

PERDATA

PERDATA

PERMOHONAN

GUGATAN

2011

11

26

1

2012

149

18

1

2013

47

24

-

TAHUN

21

YANG DISELESAIKAN SECARA MEDIASI

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase Perkara yang Diselesaikan b.Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan perkara Perdata pada tahun 2013. 1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 80,80 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 488 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 604 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 80,80 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013.

KEADAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013 Data Perkara Pidana Tahun 2011 Sisa perkara tahun 2010

66 Perkara

Perkara masuk tahun 2011

377 Perkara

Jumlah perkara

443 Perkara

Perkara diminutasi

374 Perkara

Sisa akhir

84,42%

69 Perkara

Data Perkara Pidana Tahun 2012 Sisa perkara tahun 2011

69 Perkara


395 Perkara

Jumlah perkara

464 Perkara

Perkara diminutasi

393 Perkara

22

84,70%

Sisa akhir

71 Perkara


71 Perkara


523 Perkara

Jumlah perkara

604 Perkara

Perkara diminutasi

488 Perkara

Sisa akhir

106 Perkara

80,80%

GRAFIK PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

600 500 400 sisa lalu perkara masuk perkara putus perkara

300 200 100 0 2011

2012

2013

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 88,89 % yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 56 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 63 perkara. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 88,89 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara perdata yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013.

23

KEADAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013

Data Perkara Perdata Tahun 2011 Sisa perkara tahun 2010

8 Perkara


29 Perkara

Jumlah perkara

37 Perkara

Perkara diminutasi

32 Perkara

Sisa akhir

86,49%

5 Perkara


5 Perkara


162 Perkara

Jumlah perkara

167 Perkara

Perkara diminutasi

159 Perkara

Sisa akhir

95,21%

8 Perkara


8 Perkara


63 Perkara

Jumlah perkara

71 Perkara

Perkara diminutasi

64 Perkara

Sisa akhir

90,14%

7 Perkara

GRAFIK PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

sisa lalu perkara masuk perkara putus perkara

2011

2012

2013

24

KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013

Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2011 Sisa perkara tahun 2010

7 Perkara


19 Perkara

Jumlah perkara

26 Perkara

Perkara diminutasi

22 Perkara

Sisa akhir

84,62%

4 Perkara


4 Perkara


14 Perkara

Jumlah perkara

18 Perkara

Perkara diminutasi

15 Perkara

Sisa akhir

83,33%

3 Perkara


3 Perkara


21 Perkara

Jumlah perkara

24 Perkara

Perkara diminutasi

18 Perkara

Sisa akhir

75%

6 Perkara

KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013

Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2011 Sisa perkara tahun 2010

1 Perkara


10 Perkara

Jumlah perkara

11 Perkara

Perkara diminutasi

10 Perkara

Sisa akhir

1 Perkara


1 Perkara


148 Perkara

25

90,91%

Jumlah perkara

149 Perkara

Perkara diminutasi

144 Perkara

Sisa akhir

96,64%

5 Perkara


5 Perkara


42 Perkara

Jumlah perkara

47 Perkara

Perkara diminutasi

46 Perkara

Sisa akhir

97,87%

1 Perkara

GRAFIK PERKARA PERDATA GUGATAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH 25 20 15


10 5 0 2011

2012

2013

GRAFIK PERKARA PERDATA PERMOHONAN PN GUNUNG SUGIH

160 140 120 100


80 60 40 20 0 2011

2012

2013

26

GRAFIK PERBANDINGAN PEN YELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2011, TAHUN 2012, DAN TAHUN 2013

500 400 300

pidana gugatan permohonan

200 100 0 2011

2012

2013

c. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing-masing ditargetkan selesai 90 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai, sehingga rata-rata capaian dapat diraih 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012, yaitu Pidana sejumlah 71 perkara, Perdata sejumlah 7 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2013. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 mencapai target dengan capaian 100 %, hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Berikut ini disajikan table dan grafik penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013

27

PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013


66 Perkara


377 Perkara

Sisa perkara tahun 2010 yang diminutasi

66 Perkara

Perkara tahun 2011 yang diminutasi

100%

374 Perkara

Sisa akhir

69 Perkara


69 Perkara


395 Perkara


69 Perkara


100%

393 Perkara

Sisa akhir

71 Perkara


71 Perkara


523 Perkara


71 Perkara


488 Perkara

Sisa akhir

106 Perkara

100%

PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013 Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2011 Sisa perkara tahun 2010

7 Perkara


19 Perkara


7 Perkara


100%

15 Perkara

Sisa akhir

4 Perkara


4 Perkara


14 Perkara


4 Perkara


11 Perkara

Sisa akhir

3 Perkara

22

100%


3 Perkara


21 Perkara

Sisa perkara tahun 2012 yang

3 Perkara

100%

diminutasi Perkara tahun 2013 yang diminutasi

15 Perkara

Sisa akhir

6 Perkara

PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH PADA TAHUN 2011, TAHUN 2012, TAHUN 2013 Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2011 Sisa perkara tahun 2010

1 Perkara


10 Perkara


1 Perkara


9 Perkara

Sisa akhir

1 Perkara

100%


1 Perkara


148 Perkara


1 Perkara


100%

143 Perkara

Sisa akhir

5 Perkara


5 Perkara


42 Perkara


5 Perkara


100%

41 Perkara

Sisa akhir

1 Perkara

GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2010, 2011, DAN 2012 80 60 pidana 40

gugatan

20

permohonan

0 2010

2011

2012

29

d. Indikator Kinerja Presentase Perkara yang Diselesaikan Dalam jangka Waktu Maksimal 6 bulan Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Indikator kinerja ini ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dan semuanya tercapai karena rata-rata perkara yang ada diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, berarti capaian yang diraih adalah sebesar 100%. 2 . SASARAN AKSEPIBILITAS MASYARAKAT ATAS PUTUSAN PERKARA Pencapaian sasaran Aksepbelitas putusan hakim pada tahun 2013 sebagai berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan Persentase perkara yang tidak Aksepbelitas putusan mengajukan upaya hukum: hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Target

Realisasi

%

80%

80 %

100 %

80%

80 %

100 %

90%

90 %

100 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Berikut keadaan perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2013: KEADAAN PERKARA PIDANA YANG BANDING, KASASI DAN PK PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TAHUN 2013 Jumlah No

Perkara Pidana

Ket Biasa

Singkat

Pra Peradilan

Ringan

Lalu Lintas

1.

Sisa tahun 2012

72

-

-

-

-

2.

Masuk tahun2013

523

-

-

-

5768

30

3.

Putus tahun 2013

488

-

-

-

5768

4.

Sisa Tahun 2013

106

-

-

-

-

5.

Banding

18

-

-

-

-

6.

Kasasi

7

-

-

-

-

7.

Peninjauan Kembali

-

-

-

-

-

KEADAAN PERKARA PERDATA YANG BANDING, KASASI DAN PK PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TAHUN 2013 Jumlah No.

Perkara Perdata

Ket. Gugatan

Permohonan

1.

Sisa tahun 2012

3

5

2.

Masuk tahun 2013

21

42

3.

Putus tahun 2013

18

46

4.

Sisa tahun 2013

6

1

5.

Banding

1

-

6.

Kasasi

8

-

7.

Peninjauan Kembali

-

-

8.

Eksekusi

2

-

31

3. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 25 a. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diajukan Kasasi dan PK yang Disampaikan Secara Lengkap Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Indikator persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung secara lengkap tahun 2013 yang ditargetkan 90 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan yang mana hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat Mahkamah Agung. Adapun rincian berkas perkara Pidana dan Perdata yang diajukan Kasasi dan PK pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Jumlah perkara Pidana yang diajukan Kasasi adalah 7 perkara sedangkan PK pada

tahun 2013 tidak ada, dan semua berkas yang diajukan Kasasi sudah disampaikan secara lengkap, 2. Jumlah perkara Perdata yang diajukan Kasasi adalah 8 perkara sedangkan PK pada

tahun 2013 tidak ada, dan semua berkas yang diajukan Kasasi sudah disampaikan secara lengkap Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana dan Perdata telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target 100%. b. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan berkas perkara yang didistribusikan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2013 yang ditargetkan 90 % ternyata dapat tercapai sehingga capaian yang diraih rata-rata 100 %. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga 32

semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2013 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. c. Indikator Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara Merupakan perbandingan antara Jumlah Majelis Hakim dengan Jumlah Perkara yang masuk. Jumlah Hakim pada Tahun 2013 sebanyak 14 orang dengan 12 orang hakim anak. Jumlah Majelis sebanyak 5 Majelis. Dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2013 untuk Pidana sebanyak 523 perkara, Perdata sebanyak 63 perkara dari perbandingan antara Majelis Hakim dengan Perkara yang masuk, persentase rasio Majeli Hakim terhadap perkara dengan target 90% dapat tercapai. d. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2013 yang ditargetkan 70 % ternyata dapat tercapai sehingga rata-rata capaian diraih sebesar 100 %. Ini menggambarkan bahwa relaas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah disampaikan dengan tepat waktu, sesuai tempat kepada para pihak yang berperkara. e. Indikator Kinerja Persentase Penyitaan Tepat Waktu dan Tempat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Indikator kinerja persentase penyitaan tepat waktu dan tempat tahun 2013 yang ditargetkan 90 % ternyata dapat tercapai sehingga capaian diraih sebesar 100 %. Penyitaan tahun 2013 ini sebanyak 552 surat dan telah dilaksanakan seluruhnya. Ini menggambarkan bahwa penyitaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dilakukan dengan tepat waktu dan tempat. 4. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada tahun 2013 sebagai berikut: 33

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan

Persentase amar putusan

Aksesibilitas

perkara yang menarik

Masyarakat terhadap

perhatian masyarakat yang

peradilan

dapat diakses secara online

Target 90%

Realisasi

%

90 %

100%

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Untuk mencapai sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, digunakan indikator kinerja Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara yang dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan jumlah putusan. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada tahun 2013 adalah sebesar 100%, dengan data sebagai berikut:  Total perkara pidana dan perdata yang putus dan diminutasi pada tahun 2013 sejumlah 544 perkara. Proses putusan perkara tersebut seluruhnya sudah dipublikasikan di website Pengadilan Negeri Gunung Sugih melalui aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih (SIPP/CTS). Maka persentase proses putusan perkara yang dapat dipublikasikan telah mencapai target dengan rata-rata capaian 100 %. 5. SASARAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2013 sebagai berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase permohonan

kepatuhan terhadap

eksekusi atas putusan perkara

putusan pengadilan

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

34

Target 30%

Realisasi

%

30 %

100%

Untuk mencapai sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun 2013 yang ditargetkan 30 % ternyata dapat tercapai sehngga capaian yang diraih rata-rata 100 %. Ini menggambarkan bahwa meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih. 6. SASARAN PENGAWASAN YANG BERKUALITAS Pencapaian Sasaran Pengawasan yang Berkualitas pada tahun 2013 sebagai berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas a Persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yg ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

90%

0%

0%

95%

0%

0%

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Ukuran

capaian

indikator

kinerja

Prosentase

Pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang diterima. Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku aparatur peradilan baik teknis maupun non teknis. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2013 yang ditargetkan 90 % realisasinya tidak terwujud karena tidak adanya pengaduan. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

35

No

BULAN

PENGADUAN MASUK

PENGADUAN TELAH DITELAAH/ DIPROSES

PENGADUAN BELUM DITELAAH/ BELUM DIPROSES

1

Januari

0

0

0

2

Februari

0

0

0

3

Maret

0

0

0

4

April

0

0

0

5

Mei

0

0

0

6

Juni

0

0

0

7

Juli

0

0

0

8

Agustus

0

0

0

9

September

0

0

0

10

Oktober

0

0

0

11

November

0

0

0

12

Desember

0

0

0

Jumlah

0

0

0

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti belum mencapai target 100 %, karena tidak ada satupun pengaduan yang masuk, sehingga realisasi hanya mencapai 0 %. b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan eksternal yang diterima. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 dengan target sebesar 95% tidak tercapai karena seluruh tidak ada temuan yang diperoleh saat pengawasan eksternal pada tahun 2013. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari: 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan

Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4,688,480,000.00 (Empat miliar 36

enam ratus

delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp. 6.730.953,000.00 (Enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun anggaran 2013, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO.

KEGIATAN

1

Belanja Pegawai

2 3

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp)

(Rp)

(Rp)

2,412,065,000

4,454,538,000

Belanja Barang

493,415,000

493,415,000

Belanja Modal

1,725,000,000

JUMLAH

4,630,480,000

1,725,000,000

6,672,953,000

%

4,332,090,202

97.25

449,340,000

91.07

1,722,538,000

99.86

6,503,968,202

97.47

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebesar Rp. 2,412,065,000.00 (Dua miliar empat ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 4,454,538,000.00 (Empat miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai. b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 4,332,090,202.00 (Empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah) Total 37

belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 97.25 % dengan rincian belanja sebagai berikut: NO

KODE

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

1,646,434,000

Rp

1,608,941,200

97.72

2 3

511119 511121

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/istri PNS

Rp Rp

49,000 113,876,000

Rp Rp

46,483 112,921,750

94.86 99.16

4

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

Rp

35,230,000

Rp

34,972,076

99.27

5

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

Rp

20,410,000

Rp

20,410,000

100.00

6 7 8

511124 511125 511126

Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS

Rp Rp Rp

1,900,000,000 234,730,000 112,000,000

Rp Rp Rp

1,898,875,000 230,472,433 109,199,260

99.94 98.19 97.50

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

Rp

310,200,000

Rp

283,275,000

91.32

10 11

511151 512211

Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Lembur

Rp Rp

72,007000 9,612,000

Rp Rp

23,660,000 9,317,000

32.86 96.93

RP

4,454,548,000

Rp

4,332,090,202

97.25

Total Belanja Pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 122,457,798.00 (Seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2.75 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena adanya kenaikan tunjangan fungsional Hakim yang melekat pada gaji induk.

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebesar Rp. 493,415,000.00 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih. 38

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 449,934,000.00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 91.07 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut: No

Kode

Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

I

52

Belanja Barang Operasional

Rp

384,042,000

Rp

380,678,000

99.12

1

A.523111

Belanja Biaya Pemeliharaan

Rp

41,200,000

Rp

40,802,500

99.04

Rp

4,800,000

Rp

4,549,500

94.78

Gedung dan Bangunan

2

B.523119

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya

3

C.523121

Belanja Perawatan Sarana Gedung

Rp

3,500,000

Rp

3,470,000

99.14

4

D.523121

Belanja Perawatan Inventaris

Rp

14,200,000

Rp

14,152,800

99.67

Rp

45,000,000

Rp

44,953,768

99.90

Rp

20,100,000

Rp

19,078,706

94.92

Kantor

5

E.523121

Belanja Perawatan Kendaraan Roda 4

6

F.523121

Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2

7

G.522111

Belanja Langganan Listrik

Rp

66,300,000

Rp

66,299,500

100.00

8

G.522112

Belanja Langganan Telepon

Rp

3,300,000

Rp

1,824,168

55.28

9

H.521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Rp

3,552,000

Rp

3,549,716

99.94

Pusat

10

I.521111

Belanja Keperluan Perkantoran

Rp

129,890,000

Rp

129,797,342

99.93

11

I.521115

Honor Operasional Satuan Kerja

Rp

52,200,000

Rp

52,200,000

100.00

39

II

52

Belanja Barang Non

Rp

109,373,000

Rp

68,662,000

62.78

Rp

1,410,000

Rp

1,400,000

99.29

Rp

3,360,000

Rp

3,285,000

97.77

Rp

4,000,000

Rp

2,000,000

50.00

Operasional

12

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

13

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

14

521119


15

522191

Belanja Jasa Lainnya

Rp

800,000

Rp

400,000

50.00

16

521119

Belanja Barang Operasional

Rp

42,300,000

Rp

41,750,000

98.70

Rp

3,380,000

Rp

2,980,000

88.17

Lainnya

17

521119


18

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

Rp

44,000,000

Rp

14,450,000

32.84

19

521219

Belanja Barang Non

Rp

2,280,000

Rp

0

0.00

0.00

Operasional Lainnya

20

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

Rp

5,446,000

Rp

0

21

521211

Belanja Bahan

Rp

2,397,000

Rp

2,397,00

III

Total Belanja Barang

Rp

493,415,000

Rp

449,340,000

100.00 91.07

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 449,340,000.00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 8.93 % dari total pagu yang tersedia.

40

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebesar Rp. 1,725,000,000.00 (Satu miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal satuan kerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2013, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah 1,722,538,000.00. Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99.86 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO.

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

Laptop dan Printer

(Rp.) Rp 20,000,000

(Rp) Rp 18,230,000

91.15

2 997

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp 45,000,000

Rp 44,900,000

99.78

532111 3 998 533111 4 998 533111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Rumah Dinas Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 996 532111

Total Belanja Modal

Rp 1,560,000,000 Rp 1,559,838,000

99.99

Rp 100,000,000

Rp 99,570,000

99.57

Rp 1,725,000,000

Rp 1,722,538,000

99.86

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 2,462,000.00. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0.14 % dari total pagu yang tersedia. 41

2 . PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: NO.

KEGIATAN

REALISASI

%

Rp 58,000,000

Rp 54,670,000

94.26

Rp 58,000,000

Rp 54,670,000

94.26

PAGU

Belanja Barang JUMLAH

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah Rp. 58,000,000.00. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 54,670,000.00. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 94.26 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut: NO KODE 1

AKUN 521211

2

521219

3

524119

KEGIATAN Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan (DN) Lainnya

PAGU (RP) Rp

21,000,000 Rp

REALISASI (RP) 20,933,000

Rp

22,000,000 Rp

21,852,000

99.33

Rp

15,000,000 Rp

11,885,000

79.23

58,000,000 Rp

54,670,000

94.26

Total Belanja Barang

Rp

% 99.68

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 3,330,000.00. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,74 % dari total pagu yang tersedia. 42

BAB IV PENUTUP. A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2013 merupakan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut: 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tahun 2013 adalah : • Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah

berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. •

Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah memenuhi target.

•

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

•

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

43

•

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2013 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gunung Sugih diantaranya • Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan

menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : •

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

•

Memberikan arahan kepada Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

L A K I P TAHUN 2013

Recommend Documents