LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia
MUKADIMAH L A K I P R I 1. Tujuan didirikan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, antara lain Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna bahwa Negara berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan dasar Warga Negara (Masyarakatnya), inilah dasar pemikiran yang mendorong berdirinya LAKIP RI untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mewujudkan cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai tugas pokok dan tugas fungsi yang diemban oleh Pemerintah yang mendapat amanat dan kepercayaan dari masyarakat.
2. Konsep Good Governance (Negara Modern). Arus Globalisasi dan Era keterbukaan informasi serta desakan Demokrasi yang tidak bisa dihindari mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik. Konsep tersebut dapat menjawab tantangan perkembangan Negara Modern, yang merupakan tuntutan aspirasi Masyarakat Indonesia. Unsur atau Ciri – cirinya adalah demokrasi, Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien (Pelayanan Prima) dan Fairness di bidang Hukum, hal tersebut dijadikan sebagai konsep dasar pemikiran pembuatan program LAKIP RI.
3. Kemiripan konsep Good Governance dengan Piagam Madina, Pancasila dan UUD 1945. Piagam Madina yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW (diakui sebagai Konstitusi pertama yang tertulis di dunia), terdiri dari 9 Bab dan 47 pasal yang mengatur tentang kepastian Hukum, Hak dan kewajiban antara Negara dan Masyarakat Madina. Dalam konsep Piagam Madina disebutkan Negara menjamin keamanan, ketertiban dan wajib memenuhi kebutuhan hidup Masyarakatnya. Terlihat dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Madina yang mempunyai latar belakang berbagai etnis, perbedaan Agama, Suku/Ras dan Adat Istiadat bahkan diantara mereka masih ada yang belum memiliki Agama, namun hidup secara Damai dan Tentram sehari-hari Masyarakatnya bebas melakukan Aktifitas dalam menjalankan Ibadahnya, bekerja (Berdagang, Bercocok tanam dll) untuk memenuhi kebutuhan Hidupnya dilakukan secara Aman, Tentram tidak saling menggangu/toleransi, sebagaimana Hadits Qudsi Allah berkata “Aku Suka atau Meridhoi Negeri yang tatanan kehidupan Masyarakatnya berlaku Adil”, terdapat juga dalam Pancasila, sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, kemudian diulang/dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 “Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, demikian halnya esensi isi Piagam PBB. Dalam semangat Bhineka Tunggal Ika seluruh anggota LAKIP RI bertekad bulat memperjuangkan keadilan dan wajib hukumnya mempertahankan Keutuhan NKRI. 1
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia 4. LAKIP RI dalam konsep Good Governance sebagai salah satu pilar (Stakeholder) LAKIP RI adalah LSM dari kekuatan (force) kelompok Masyarakat (Civil Society) sebagai Sosial control melakukan Pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah dan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas dan Pelayanan Publik.
5. Visi Misi LAKIP RI. 5.1. Visi LAKIP RI Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia (MAMI) yang sesungguhnya. LAKIP RI Mantap, Good Governance Harus!.
5.2 Misi LAKIP RI a. Melaksanakan fungsi Pengawasan (Social Control) dalam mewujudkan pelaksanaan penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik di Indonesia dan memperjuangkan tegaknya supremasi hukum dengan menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, Keadilan dan Kebenaran hukum. b. Melaksanakan Program Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara yang diselenggarakan secara Independen, Objektif, Sistematis, Konstruktif, dan Profesional melalui metode penelitian, pengujian data (melakukan tindak kaji) secara cermat dan komprehensif. c. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara proporsional untuk menopang ekonomi Nasional. d. Memperjuangkan eksistensi dan pengakuan untuk mendapatkan hak-hak Kerajaan – Kesultanan Nusantara dan Pemangku Adat, serta menjaga kelestarian nilai-nilai Budaya Nusantara, juga menjaga kelestarian kekayaan sumber daya alam (sumber hayati, nabati, emas, perak dan lain lain yang merupakan energi yang tidak tergantikan).
6. Dasar Hukum/Peraturan Perundang-undangan Program LAKIP RI. Dalam menjalankan Programnya sesuai dengan Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sepenuhnya dijamin oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku antara lain: sebagaimana yang dimaksud dan yang di inginkan UU no. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih bebas dari KKN, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lampirannya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, masuk dalam Lembaran Negara Tahun 2008 (LN.no.61. TLN 4846) serta mengikuti dan menyesuaikan perubahan dan Peraturan Perundang-undangan termasuk PP No. 68 Thn 1999 tentang cara peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. permenDagri no. 7A Thn 2007 tentang Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Pemerintah Daerah serta PermenPAN No. 12 2
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia Thn 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota, PermenPAN No. 13 Thn 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, PermenPan No. 7 Thn 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, PermenPAN No. 29 Thn 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Surat Edaran MenPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, Surat Edaran MenPAN No. 148/M.PAN/5/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat, Surat Edaran MenPAN No. SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik.
7. LAKIP RI sebagai Center Excellent. LAKIP RI melakukan Investigasi membuat data base yang akurat, komprehensif dan konstruktif yang diperoleh melalui Riset/Survey kepada Masyarakat, tentang kondisi : Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur, kekayaan sumber daya alam dan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan sumber daya manusia, menginventarisir dan mengindentifikasi hambatan dan permasalahan pembangunan di Desa.
8. LAKIP RI dapat menjadi Katalisator sebagai Penyeimbang (Counter Balances). LAKIP RI menyediakan Informasi yang objektif dan benar melalui database tentang persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DB-PMKP3) serta menyajikan media Informasi dan “TABLOID JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH” yang memuat kegiatan tentang Keberhasilan Pembangunan yang dicapai di Daerah, melalui pengujian data dan penelitian (Tindak Kaji).
9. Hasil Pengawasan LAKIP RI. Semua data yang diperoleh dalam melaksanakan Pengawasan, akan diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga disampaikan dalam bentuk Laporan kepada PRESIDEN sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang diharapkan menjadi suatu masukan atau referensi dalam menyusun kebijakan dan Peraturan di Daerah dan Pusat.
10. Harapan LAKIP RI. Terlaksananya Pengawasan secara benar di seluruh Wilayah/Daerah Republik Indonesia dapat memberikan suatu kepastian hokum, hak dan kewajiban antara Pemerintah dan Masyarakat, sehinga terwujudnya Pemerintahan dan Aparatur Negara yang handal, profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang dilakukan secara Benar, Berakhlak Mulia, Jujur, Bersih, Ramah, Terbuka, Tidak Berbelit-belit, Biaya Murah, Terjangkau oleh Masyarakat, Cepat dan Tepat Waktu sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP).
3
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia RENUNGAN INDONESIA Merah darahku....... Putih Tulangku....... Getar Nadiku....detak jantungku disetiap Hembusan Nafasku Aku rindu keramahan senyum budaya bangsaku Aku rindu gotong royong masyarakat kampungku Dimana gemercik air pancuran yang bening Dimana kicauan burung yang menyapa sejuknya pagi Kembalikan sawahku...hutanku...dan lautku yang biru Kembalikan hijaunya nusantara Kembalikan kejayaan bangsaku Kembalikan senyum bunda...ibu pertiwi.......Indonesiaku Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmatNya kepada kita semua sehingga terjalin hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintahan dan LAKIP RI yang akan dirasakan manfaatnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, Amin……. Selamat Menjalankan Tugas Semoga Sukses. PENDIRI DAN PENGGAGAS LAKIP RI Jakarta, 11 Desember 2009
Aldin MA
4
LAKIP RI LEMBAGA PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Aktualisasi Penerapan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia Tim Ahli :
Bidang :
1. Prof. DR. Djasio Sanropie, Msc. Ph.D
Pemerintahan Daerah
2. Prof. Miftah W, MA. Ph.D
Penelitian Kebijakan Pemerintah
3. Prof. DR. Sahid
Dosen dan Pensiunan BPK RI
4. Munir Mastail, S.Sos
Legal Executive LAKIP RI
5. Nelly Cornelia Sahetapy. SH.
Pengawasan Kejaksaan Agung
6. H. Sanusi Aboebakar, SH
Akademisi
5
