KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA. Mulyanto Sangadji

KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA Oleh

Mulyanto Sangadji 100813216

ABSTRAK Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan didalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong sebagaimana diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. Pengadaan PNS dimulai dari kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah revisi UndangUndang No.22 tahun 1990 tentang pemerintah daerah, maka mau tidak mau atau siap tidak siap daerah harus melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Implikasi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan aparatur yang benar-benar berkualitas, visioner, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Penelitian ini berjudul Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS Di Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja badan kepegawaian daerah (BKD) dalam melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung di kabupaten kepulauan sula, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-

faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan rekrutmen CPNS di Kabupaten. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian dengan metode Kualitatif.

Kata Kunci : Kinerja, Kepegawaian, Rekrutmen dan Faktor yang mempengaruhi Kinerja BKD dalam melakukan rekrutmen CPNS.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan penjelasan atas UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, diuraikan pada bagian umum, kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil. Maka dari itu sangat dibutuhkan pegawai negeri sipil yang jujur dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan taat pada Pancasila dan UUD 1945. UU nomor 43 tahun 1999 menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki sumber daya manusia, pegawai negeri sipil (SDM-PNS) yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat melaksankan tugas dan fungsi secara profesional. Kuantitas aparatur merupakan jumlah keseluruhan (total) pegawai negeri sipil di Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan kualitas aparatur dilihat berdasarkan tingkat pendidikan aparatur yang berpendidikan sarjana (S1 dan S2). Tingkat pendidikan aparatur dapat merefleksikan tingkat pemahaman dan pengetahuan, dimana semakin tinggi tingkat aparatur semakin semakin besar potensi untuk meningkatkan kualitas kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab.

Indikator untuk menilai kualitas aparatur dinyatakan dalam persentase jumlah aparatur yang berpendidikan minimal sarjana, dalam total jumlah aparatur pegawai negeri sipil di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang menjadi persoalan yaitu proses rekrutmen yang tidak melihat latar belakang pendidikan CPNS sehingga Pegawai/negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula banyak yang tidak berkompetensi di bidang KKN lah yang merusak sistem rekrutmen di Kabupaten Kepulauan Sula sehingga sebagian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki Kuantitas dan Kualitas. Berdasarkan latar belakang diatas maka dengan adanya kaitan dengan Skripsi ini maka penulis tertarik membahas tentang : “Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Melakukan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kepulauan Sula“.

B. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja badan kepegawaian daerah (BKD) dalam melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung di kabupaten kepulauan sula, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktorfaktor apa yang mempengaruhi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan rekrutmen CPNS di Kabupaten Kepulauan Sula.

TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kinerja Kinerja adalah terjemahan-terjemahan dari istilah “performance” yang umumnya di artikan sebagai tingkat prestasi atau tingkat produktivitas atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi selama satu periode waktu tertentu. Pada tingkat organisasi maka kinerja menunjukan tingkat pencapaian pelaksanaan atau kegiatan/prorgam kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. (LAN 1999). 1. Kinerja adalah hasil yang dicapai melalui serangkaian kegiatan dan tata cara tertentu dengan menggunakan sumber daya perusahan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Mangkunegara, 2005:15). 2. Rivai dan Basri (2005:42) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakat bersama.

B. Konsep Kepegawaian Dalam suatu Organisasi Pegawai merupakan unsur penting sebagai motor penggerak yang akan menjalankan roda organisasi mencapai tujuan, sejalan dengan itu maka lembaga yang mengelola/menangani kepegawaian harus mendapat perhatian agar dapat diwujudkan dan dibentuk pegawai yang berkualitas, berdedikasi yang tinggi serta memiliki moralitas. Menurut Handoko (1999:17) menjelaskan bahwa “Bagian Kepegawaian adalah departemen pelayanan yang membantu para karyaw an dari pimpinan organisasi”. Sedangkan menurut Manullang Bagian Personalia adalah “Bagian urusan pegawai merupakan “service department” yang membantu mengerjakan segala masalah kepegawaian yang dihadapi oleh setiap pimpinan”. Dengan demikian Bagian Kepegawaian adalah bagian yang menangani masalah individu atau personal yang apabila hal ini diaplikasikan dalam organisasi adalah mengenai para pegawai atau karyawan. Berkaitan dengan hal ini maka Bagian Kepegawaian mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas pegawainya. Hal ini dapat dimaklumi karena keberhasilan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh aparatur pelaksananya.

C. Konsep Rekrutmen Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang kualifaid untuk jabatan/pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan (Nawawi, 2000:167). Berdasarkan pengertian tersebut berarti rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam proses pengupahan. Rekrutmen yang efektif merupakan tersedianya informasi yang akurat dan berkesinambungan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dan organisasi. Perekrutan tenaga kerja yang baru bagi suatu perusahaan atau organisasi merupakan tantangan bagi Manajemen Sumber Daya Manusia, karena perekrutan tenaga kerja merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya perencanaan. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2003:40) menjelaskan bahwa : “Penarikan atau perekrutan adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan”.

Henry Simamora (1997:212), Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

METODE PENELITIAN Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini terfokus pada kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Melakukan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang Informasi dan Data, Kepala Bidang Kepangkatan dan Mutasi, Kepala Bidang Pengembangan, Staf Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengembangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Ini dimaksudkan agar supaya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Disini peneliti tidak akan menggunakan rumus-rumus statistik sebagaimana yang lazim digunakan analisis kuantitatif. Oleh karena itu, semua data yang nantinya akan dilihat berdasarkan kategori kualitatif.

PEMBAHASAN A. Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawaian pemerintah daerah baik di pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah daerah provinsi. Hampir sebagian besar BKD hanya di

tingkat kabupaten/kota sedangkan di tingkat provinsi banyak yang masih menggunakan biro yakni Biro Kepegawaian. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan kewenangan mengatur kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun berada di kabupaten/kota. Pembentukan BKD pada umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah semua urusan kepegawaian berada di pemerintah pusat adapun yang ada di daerah hanya sebagai pelaksana administrasi kepegawaian dari kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bahwa BKD mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan Rekrutmen CPNS disetiap wilayah indonesia khususnya di kabupaten kepulauan sula. Karena dalam suatu Organisasi Pegawai merupakan unsur penting sebagai motor penggerak yang akan menjalankan roda organisasi mencapai tujuan, sejalan dengan itu maka lembaga yang mengelola/menangani kepegawaian harus mendapat perhatian agar dapat diwujudkan dan dibentuk pegawai yang berkualitas, berdedikasi yang tinggi serta memiliki moralitas. Untuk mewujudkan Kepegawaian yang handal, Pemerintah telah beberapa kali mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap aturan Kepegawaian mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian serta perubahan terhadap beberapa peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang Kepegawaian tersebut. Oleh karena lembaga memegang peranan yang penting maka seiring dengan perkembangan jaman, serta tuntutan masyarakat yang membawa konsekuensi pada meningkatnya beban tugas, maka Pemerintah juga mengadakan peraturan tentang peraturan Kelembagaan yang menangani bidang Kepegawaian. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rekrutmen CPNS. Salah satu peraturan perundang-undangan yang tergolong relative baru adalah Peraturan pemerintah PP No 48 Tahun 2005 yang diubah menjadi PP No 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. PP ini merupakan tindak lanjut dari PP No 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Kemudian PP No 11 Tahun 2002 tentang pengadaan/Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil,

dan PP No 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Reformasi Birokrasi di bidang organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan ditetapkannya PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan guna mendorong tercapainya Visi dan Misi dibidang aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Analisis

tantangan

pelaksanaan

Rekrutmen

CPNS

yang

di

hadapi

oleh

pihak

penyelenggara/panitia pelaksana dan pengawas dari BKD difokuskan pada 4 (empat) aspek berikut : a. Motivasi b. Peran Kelembagaan c. Tekanan/intervensi d. Pengawasan Keempat aspek tersebut dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan narasumber dari pertanyaan yang diajukan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Staf Bidang Pengembangan yaitu Sardi Teapon. S.AP dan Wahid Umabaihi SE, bagian Sub Bidang Formasi Kepegawaian yang lebih mengetahaui mengenai kinerja BKD Kabupaten Kepulauan Sula dalam pelaksanaan Rekrutmen PNS sebagai berikut: 1. Sebagi pengusul formasi yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara atau Menpan. 2. Mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 3. Sebagai panitia seleksi berkas CPNS dan memberikan pengumuman hasil seleksi berkas. 4. Sebagai panitia persiapan penomoran seleksi CPNS serta memberikan pengumuman pengambilan nomor CPNS. 5. Sebagai panitia penerima pendaftaran dalam penerimaan pegawai.

6. Sebagai panitia pengawas dalam plaksanaan ujian. 7. Sebagai panitia penyerahan hasil seleksi CPNS ke Menpan. 8. Sebagai panitia yang mengumumkan kelulusan bagi peserta yang di nyatakan lulus oleh Menpan melalui webside. 9. Sebagai panitia pengumuman pemberkasan. 10. Sebagai panitia seleksi berkas untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). 11. Sebagai panitia pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN Regional Manado. 12. Sebagai panitia pengambilan hasil Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 13. Sebagai panitia Penetapan Surat Keterangan (SK) CPNS oleh BKN. 14. Sebagai panitia pengumuman pengambilan Surat Keterangan (SK) 80.

Setelah melalui formasi PNS, maka tahapan selanjutnya adalah hasil dari formasi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pengadaan atau rekrutmen PNS. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan oleh 2 (dua) yaitu, adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk keperluan, baik dalam arti jumlah, maupun dalam arti mutu. Kebijakan pengadaan PNS ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil. Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri (CPN) sampai dengan pengangkatan CPN menjadi Pegawai Negeri (PN). Secara prinsip, pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Pendekatan pegawai menggunakan pendekatan zero growth dimana pengadaan pegawai didasarkan untuk mengantikan pegawai yang pensiun. Jadi, pengadaan pegawai/rekrutmen tidak mesti dilakukan tiap tahun. Proses pengadaan pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan: a. Pengidentifikasian kebutuhan untuk melakukan pengadaan;

b. Mengindentifikasi persyaratan kerja; c. Menetapkan sumber-sumber kandidat; d. Menyeleksi kandidat; e. Memberitahukan hasilnya kepada para kandidat; dan f. Menunjuk kandidat yang lolos seleksi. Instansi yang menetapkan jumlah pegawai yang direkrut, yaitu Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena terkait dengan anggaran yang masih menanggung semua gaji PNS. Sedangkan instansi yang berwenang melakukan rekrutmen pada pemerintah pusat adalah biro/bagian kepegawaian dari masing-masing instansi, sedang di daerah yang bertanggung jawab adalah Badan Kepegawaian Derah (BKD). Adapun tahap-tahap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan hambatanhambatan dalam kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sempat Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pegawai dan staf yang bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu “Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS di Kabupaten Kepulauan Sula” yaitu: 1. Tahap-Tahap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula. a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Perencanaan kebutuhan pegawai adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002, pengertian formasi pegawai negeri sipil adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Formasi masing-masing satuan organisasi daerah disusun berdasarkan analisia kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pengumuman Setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-luasnya melalui media masa yang tersedia dan/atau bentuk lain yang mungkin digunakan agar diketahui oleh umum. Dengan pengumuman tersebut, di samping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia, juga lebih memungkinkan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil yang cakap dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengumuman penerimaan pegawai harus sudah dilakukan selambatlambatnya 15 hari sebelum penerimaan lamaran. Dalam pengumuman dicantumkan antara lain: 1) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong, 2) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, 3) Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar, 4) Alamat dan tempat lamaran ditujukan, 5) Batas waktu pengajuan surat lamaran, 6) Waktu dan tempat seleksi, 7) Materi-materi pelajaran yang akan diujikan, 8) Dan ain-lain yang dianggap perlu.

c. Persyaratan  Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut: 1) Warga Negara Republik Indonesia 2) Berusia serendah-redahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. 3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 4) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atas permintaannya sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tiak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5) Tidak berkedudukan sebagai calon atau PNS.

6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. 7) Berkelakuan baik. 8) Sehat jasmani dan rohani. 9) Bersedia dditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 10) Syarat khusus lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang dditentukan instansi yang bersangkutan.  Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun.pengangkatan sebagai calon PNS dapat dilakukan bagi mereka yang telah berusia melebihi 35 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Telah mengabdi kepada instansi pemerintahan baik dipusat maupun didaerah sekurang-kurangnya 5(lima) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang telah ditetapkan tanggal 17 April 2002.

2)

Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut.

3)

Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksankan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun.

d. Pelamaran Pelamaran adalah dimana seseorang bersedia mengisi formasi yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan Rekrutmen dan penempatan pegawai negeri sipil diingkungan pemerintah kabupaten Kepulauan Sula dengan mengikuti syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksanaan Rekrutmen dan penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan dokumen yang penulis peroleh dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula bahwa pendaftaran atau penyampian lamaran ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kepulaua Sula, dimana pelamar harus mengantar langsung lamarannya ke kantor pos yang ada diKabupaten Kepulauan Sula. Dokumen yang disertakan pada surat lamaran:

1. Biodata pelamar yang telah diisi 1 rangkap 2. Pas foto hitam-putih terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar (tidak boleh foto yang diambil menggunakan telepon genggam ). 3. Surat lamaran 1 ( satu ) rangkap ditulis dengan tangan menggunakan tinta hitam sesuai dengan contoh/ format yang tersedia dikantor pos. 4. a). foto copy ijasah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan bagi pelamar yang memiliki ijasah dari perguruan tinggi luar negeri, ijasah harus mendapat akreditasi dari department pendidikan nasional, surat keterangan lulus tidak berlaku untuk melamar. b). bagi pelamar formasi guru (sarjana pendidikan maupun non kependidikan) wajib melampirkan Akta mengajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta memiliki kesesuaian mengajar dibidang studi dengan ijazah yang dimiliki. c). bagi pelamar formasi analis tata praja wajib melampirkan akta kepamongan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Fotocopy surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah yang dilegalisir 1 (satu) lembar. 6. Fotocopy surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisir 1 (satu) lembar. 7. Foto copy kartu tanda pencari kerja dari dinas tenaga kerja yang dilegalisir 1 (satu) lembar. 8. Fotocopy kartu tanda penduduk 1 (satu) lembar yang masih berlaku (bukan KTP sementara). 9. Bagi pelamar, selain mengirim amplop lamaran dan berkas lamaran wajib melampirkan amplop kosong ( tanpa pranko balasan ) dengan menuliskan nama & alamat jelas pelamar serta serta kode pos dan dimasukan kedalam amplop lamaran sebagai balasan bagi yang tidak lulus seleksi administrasi.

Persyaratan lamaran sebagaimana tersebut diatas agar tata urutannya disusun dari butir 1 (satu) sampai kemudian distaples untuk memudahkan seleksi administrasi.

e. Penyaringan  Pemeriksaan Administratif dengan kegiatan: 1) Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman, misalnya kualifikasi pendidikan, usia dan lain-lain. 2) Pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. 3) Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. 4) Surat lamaran yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib, untuk memudahkan pemanggilan.  Panitia Ujian 1) Untuk melaksanakan ujian penyaringan, pejabat Pembina kepegawaian dengan surat keputusan membentuk Panitia Ujian. 2) Panitia ujian sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: a)

Seorang ketua

b)

Seorang sekretaris

c)

Seorang anggota

3) Apabila panitia ujian tersebut lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil. 4) Tugas Panitia Ujian adalah: a) Merencanakan, menyiapkan, dan mengumpulkan bahan ujian. b) Menentukan materi-materi yang akan diujikan. c) Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian. d) Menentukan jadwal dan tempat ujian. e) Menyelanggarakan ujian. f) Memeriksa dan menilai hasil ujian. g) Menyampaikan semua hasil ujian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan terendah. h) Membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia.

 Materi Ujian 1) Materi ujian hendaknya disusun sedemikian rupa seehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan yang diperlukan. 2) Test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, antara lain meliputi: a) Pengetahuan umum b) Bahasa Indonesia c) Kebijakan pemerintahan d) Pengetahuan teknis, dimana pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan dan atau syarat jabatan. Contohnya : pengetahuan dibidang limgkungan hidup, kesehatan masyarakat, konstruksi jembatan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. e) Pengetahuan lainnya, adalah pengetahuan yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan. f) Dalam menyusun materi ujian harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan. 3) Psikotes dilakukan untuk mengetahui kepribadian, minat, dan bakat bagi pelamar.  Pemanggilan pelamar 1) Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. 2) Untuk menghindari keterlambat keterlambatan atau diterimanya surat panggilan tersebut, maka disamping pemanggilan pelamar yang dilakukan secara tertulis, pemanggilan dapat dilakukan juga melalui pengumuman media massa atau media lain yang tersedia, serta mudah diakses oleh masyarakat umum. 3) Dalam surat panggilan atau pengumumanagar dicantumkan antara lain, nomor ujian, waktu, dan tempat ujian, serta hal-hal lain yang ddiperlukan.  Ujian 1) Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis. 2) Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara.

3) Bagi pelamar yang akan mengisi lowongan jabatan tertentu, diadakan ujian keterampilan sesuai dengan kompetensinya. 4) Selain ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian keterampilan bagi pelamar yang akan mengisi jabatan tertentu dapat diadakan ujian kepribadian (psikotes). 5) Lembar jawaban ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa ujian. 6) Apabila diadakan ujian lisan, maka untuk menjamin obyektivitas ujian lisan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penguji dan hasil ujian harus dicatat secara teliti oleh penguji. f. Pengumuman Pelamar Yang Diterima 1) Pejabat Pembina kepegawaian setelah menerima daftar nama dan nomor serta nilai peserta dari panitian ujian, menetapkan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia. 2) Pejabat Pembina kepegawaian/pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor peserta ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan atau dalam bentuk lainnya. 3) Disamping pengumuman melalui media massa atau bentuk lain tersebut kepada pelamar yang ditetapkan diterima, kepadanya disampaikan pemeberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat atau melalui email. 4) Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut, diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat siapa, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Apabila pelamar yang dipanggil smapai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. 5) Batas waktu melaporkan diri sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberithauan tersebut. g. Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pelamar yang ditetapkan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu: 1) Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2) Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku. 3) Pasfoto ukuran 3x4 cm sesuai kebutuhan. 4) Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri. 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter. 6) Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. 7) Surat pernyataan tentang: a) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. c) Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri. d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. e) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. Catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan I atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan. 8) Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja. Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil menurut tata cara yang ditentukan. Dalam menyampaikan daftar permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan lampiran: 1) Formulir penetapan Nomor Identitas Pegawai yang telah diisi 3 (tiga) rangkap dan setiap lembar formulir ditempel pas foto berukuran 3x4 cm. 2) Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan 1 (satu) lembar. 3) Daftar Riwayat Hidup ditempel pas foto 1 (satu) lembar. 4) Surat pernyataan tentang: a) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. c) Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri. d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. e) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. 5) Salinan sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja. Kelengkapan lainnya disimpan dalam tata naskah instansi yang bersangkutan. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabatan Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Berdasarkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran penetapan formasi, pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberian NIP. Dalam hal pemberian NIP pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke alamatnya Selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat keputusan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah melapor pada satuan unit organisasi.

h. Tahap Penempatan Penempatan adalah merupakan salah satu aspek kunci untuk menunjang keberhasilan kinerja organisasi pemerintah, karena dalam aspek ini ketepatan pemerintah untuk menempatkan SDM menjadi salah satu hal yang cukup fatal untuk keberlanjutan suatu organisasi. Penempatan dimana merupakan akhir dari proses seleksi dan akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Setelah hasil pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil maka langkah berikutnya adalah menempatkan tenaga kerja baru berdasarkan formasi kebutuhan disetiap unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk pelamar yang dinyatakan lulus berhak mendaftar ulang dengan tanggal yang telah ditentukan oleh panitia, untuk memasukan kelengkapan berkas administrasi untuk proses Penempatan pegawai negeri sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Sebelum diangkat sebagai pegawai tetap pegawai baru berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diharuskan mengikuti Diklat Prajabatan. Secara nasional pembinaan

Diklat Prajabatan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh daerah masing-masing seperti diDaerah Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Hambatan dalam melakukan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula. Hambatan yang terjadi dalam Rekrutmen CPNS dapat berasal dalam lingkungan BKD maupun dari pelamar antara lain: a. Batas usia pelamar yang sudah melebihi yang ditentukan tetapi jika tempat pelamar pekerja yang berbadan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan, misalnya guru swasta. Perlengkapan dilengkapi dengan surat tugas dan dicantumkan pengalaman kerja dan SK 1. b. Banyak pelamar yang memiliki pendidikan sama, sedangkan dalam penerimaan dibutuhkan beberapa orang saja. c. Kurangnya fasilitas berupa elektronik (komputer, wfi, dan telpon kantor). d. Pelayanan dalam BKD standar dan untuk pelayanan diluar BKD blum maxsimal. e. Informasi oleh pegawai/panitia kepada peserta CPNS blum stabil dikarnakan sebagian tempat/wilayah belum mempunyai jaringan telkomunikasi. f. Untuk

sebagian

tempat/wilayah

masih

terlambat

dalam

melakukan

perhubungan/transportasi ke lokasi BKD yangg berada di Kabupaten Kepulauan Sula (Sanana) dikarnakan menggunakan jalur laut. g. Syarat Tambahan yaitu selama dalam proses tahap perencanaan kebutuhan pegawai tidak selamanya berjalan lancar, tentu ada kendala-kendala yang dialami dalam proses tahap perencanaan kebutuhan pegawai, seperti yang terjadi dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai 2013 dalam pembentukan formasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Adanya tambahan syarat dari pemerintah pusat seperti Anilisis jabatan, analisis beban kerja. h. Keterbatasan Waktu karena dalam pelaksanaan Rekrutmen dan penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam pelaksanaan Rekrutmen dan penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, pihak panitia terkendala masalah waktu karena dalam pelaksanaanya panitia memacu pada Perda dan Peraturan sesuai prosedur badan pelaksanannya. Waktu

yang ada dalam badan pelaksanan terbilang 14 hari waktu pengumuman, waktu pelamaran, dimana panitia harus bekerja ekstra dalam waktu 14 hari dikarenakan terlalu banyaknya pelamar yang datang.

Adapun proses Rerkrutmen CPNS yang berlangsung di BKD Kabupaten Kepulauan Sula kemarin, terhitung dari penerimanaan CPNS 2013-2014 yang sempat diteliti oleh peneliti yaitu berlangsung dengan dua kategori yaitu penerimaan CPNS Umum dan K2 (ketegori dua). Sebagaimana terhitung ditahun 2013 dengan jumlah pelamar CPNS Umum sebanyak 94 peserta, dan yang lolos dalam seleksi sebanyak 84 peserta, 82 siap menggunakan NIP dan 2 blum mendapatkan NIP. Sedangkan akhir tahun 2013 dengan jumlah pelamar CPNS K2 sebanyak 953 peserta dan yang lolos terhitung di tahun 2014 sebanyak 458 peserta.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan setelah menganalisanya, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS Sebagaimana diketahui bahwa BKD mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan Rekrutmen CPNS disetiap wilayah indonesia khususnya diKabupaten Kepulauan Sula. Karena dalam suatu Organisasi Pegawai merupakan unsur penting sebagai motor penggerak yang akan menjalankan roda organisasi mencapai tujuan, sejalan dengan itu maka lembaga yang mengelola/menangani kepegawaian harus mendapat perhatian agar dapat diwujudkan dan dibentuk pegawai yang berkualitas, berdedikasi yang tinggi serta memiliki moralitas.

Adapun proses Rerkrutmen CPNS yang berlangsung di BKD Kabupaten Kepulauan Sula kemarin, terhitung dari penerimanaan CPNS 2013-2014 yang sempat diteliti oleh peneliti yaitu berlangsung dengan dua kategori yaitu penerimaan CPNS Umum dan K2 (ketegori dua). Sebagaimana terhitung ditahun 2013 dengan jumlah pelamar CPNS Umum sebanyak 94 peserta, dan yang lolos dalam seleksi sebanyak 84 peserta, 82 siap menggunakan NIP dan 2 blum mendapatkan NIP. Sedangkan akhir tahun 2013 dengan jumlah pelamar CPNS K2 sebanyak 953 peserta dan yang lolos terhitung di tahun 2014 sebanyak 458 peserta.

B. Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa saran sebagai berikut : 1.

Mengingat masih kurangnya SDM didaerah kabupaten kepulauan sula maka diperlukan lebih banyak lagi PNS-PNS dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi misalnya Sarjana Strata Satu (S1), Sarjana Strata Dua (S2) dan Sarjana Starata Tiga (S3) sehingga kinerja BKD bisa lebih meningkat dan profesional.

2.

Perlunya ditingkatkan dibidang sarana dan prasarana misalnya dibidang transportasi seperti diperbanyaknya unit kendraan laut (kapal), fasilitas-fasilitas perkantoran seperti komputer, wfi, fax dan telepon kantor, agar proses kegiatan tugas-tugas BKD dapat berjalan lebih cepat dan lacar.

3. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten, instansi yang terkait, para praktisi dan akademisi bersama-sama menetapkan kebijakan strategis, baik program jangka panjang maupun jangka pendek dalam mengembangkan sistem perekrutan CPNS yang lebih baik dan kompeten sesuai dengan kebutuhan dikabupaten kepulauan sula.

DAFTAR PUSTAKA

Amins, H. Achmad. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah, LaksBang PRESSindo,Yogyakarta, 2012. Ambar T. Sulistiyani. 2002:134. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Graha Ilmu. Arnold dan Feldman, 1986:45. dalam bukunya “Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah”. editor Alisjahbana, MA, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000:3) Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1973. Drs. Fautisno Cardoso Gomes (1995:105) dalam bukunya Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung : PT. Dwi, S. B.Awig dan Marwan Asri. 1986:67. Pengelolaan Karyawan. Yogyakarta: BPFZ. Handoko, T. Hani. 1999:17. Manajemen Personalia dan SDM. Yogyakarta: BPFE. Hariandja (2002;195). dalam Bukunya. Manajemen Publik. Bandung : PT Henry Simamora (1997:212), Rekrutmen (Recruitment) Pegawai Negri Sipil. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008 Ilyas, Y., 2001, Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jiwanto, Gumawan. 1985. Manajemen Personalia dan SDM. Yogyakarta: BPFE. Kusnadi (2003;64) Sistem Manajemen Kinerja : Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima, Jakarta: Gramedia Luthas, 2005: 45. dalam bukunya Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. editor Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Mangkunegara 2005:15. dalam Skripsinya Aldy Devid Pascoal.

Alisjahbana,

Malayu S. P. Hasibuan. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. dalam Skripsinya Arum Siniwi Febriyanti. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1973. Mathis dan Jackson, 2002:8, Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku 1, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria. Nawawi 2000:167. “Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif”. Yogyakarta, Ghalia Gajah Mada University Press. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No.1, hal. 165-173. Patton (dalam Moleong, 2003:103) Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1973. Payaman Simanjuntak (2005:1). “Manajemen dan Evaluasi Kinerja”. Dalam Skripsinya Steni Devid Komaling. Rivai dan Basri. 2005:42. dalam bukunya “Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah”. editor Alisjahbana, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Robbins (2000;46). dalam bukunya “Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah”. Editor Alisjahbana, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Steers dan Porter (1987:45) Dalam bukunya “Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah”. Editor Alisjahbana, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Sondang P. Siagian. 1996:102. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Sulistiyani dan Rosidah (2003:45) Dalam bukunya “Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah”. editor Alisjahbana, MA, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Tika, H. Moh. Pabundu. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, PT. BumiAksara, Jakarta, 2006. Wittaker, 1997:42. Dalam bukunya “Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah”. editor Alisjahbana, MA, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012.

Sumber-Sumber Lain Buku Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL (PNS). Tim Redaksi Nuansa Aulia. Copyright 2008 pada NUANSA AULIA Buku “HUKUM PEMDA” (Otonomi daerah dan Implikasinya). Penulis Dr. H. M. Busrizalti, S.H., M.H Editor Sobirin Malian, S.H., M.H. Penerbit Total Media.Yokyakarta 2013. Buku “MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH”. Penulis Dr. H. Achmad Amins. editor Alisjahbana, MA, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2012. Buku “PERENCANAAN KEPEGAWAIAN”. edisi kedua oleh Drs. Harsono, M.Si. editor Nur Hidayanti, S.Pd. M.M.Pd. diterbitkan oleh FOKUSMEDIA. Bandung oktober 2011. Buku “UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN APLIKASINYA”. Penulis Rukiyah L dan Syahrizal. editor A.Latief. penerbit DUNIA CERDAS. Jakarta Timur. 2013. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula, Di Provinsi Maluku Utara Pasal 17 UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan/Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 98 tahun 2000 tentang pengadaan CPNS sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.