PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENCAPAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN RESUME
OLEH :
YARYAR HIARUHU NPM.110140059
PROGRAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2012
PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENCAPAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
I.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penelitian Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami proses penataan sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks
ini,
penerapan
prinsip-prinsip
good
governance
dalam
pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena belum
diterapkannya
sistem
pengukuran
kinerja,
yang
dapat
menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif diperlukan pemikiran yang
dirancang sesuai Rencana Stratejik (Renstra), visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti tersebut di atas didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai untuk kesejahteraan rakyat. Undang-Undang
tersebut
menyiratkan
bahwa
penyusunan
anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah harus berdasarkan kinerja yang jelas yang dalam prakteknya dikenal dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan tujuan utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dapat diukur kinerjanya yang pada akhirnya dapat
meningkatkan
capaian
kinerja
instansi
pemerintah
secara
menyeluruh. Implementasi Undang-Undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan lebih teknis lagi dijabarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang diubah kembali dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dimana prinsip-prinsip ABK diakomodir dalam Permendagri untuk efektivitas dan efisiensi anggaran. Prinsip-prinsip ABK yang diatur dalam Permendagri yaitu indicator meliputi input, output dan outcome berserta tolok ukur kinerjanya serta target kinerja yang dituangkan dengan data kuantitatif. Indikator kinerja yang diatur dalam Permendagri sebagai implementasi ABK yaitu indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metodekerja, keluaran (output) yang dihasilkan, dan hasil (outcome) yaitu berfungsinya output sesuai target yang ditetapkan. Untuk dapat menyusun anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan sumber daya manusia yang memahami Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksaanaan Anggaran (DPA) untuk masa satu tahun anggaran.
2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) Pemahaman pegawai BKD Kuningan menguasai Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang diubah lagi menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan negara untuk menyusun anggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Pemahaman pegawai BKD Kuningan untuk menguasai ABK sehingga anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas. 3) EfektifitasKebijakan
Anggaran
Berbasis
Kinerja
di
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan dalam capaian kinerja tahunan BKD.
II. LANDASAN TEORI Anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja artinya bahwa tian rupiah yang dikeluarkan adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga pelaporan kinerja merupakan salah syarat terwujudnya good governance pada organisasi pemerintah daerah. Untuk itu menurut Mardiasmo (2002:3) Anggaran Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu, sedangkan Anggaran Kinerja menurut Vera Jasini Putri (2003:6) yang dikutip Raharjo Adisasmita (2011:27) adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran(output) dan hasil (outcome)yang diinginkan. Penyusunan
anggaran
berbasis
kinerja
dilakukan
dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, penetapan kinerja dan evaluasi kerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan perkiraan maju pada program yang bersangkutan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Anggaran juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk memotivasi pegawai dan sebagai alat koordinasi terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan berbagai unit kerja perangkat daerah. Aspek utama dari budgeting reform adalah perubahan dari tradisional budget ke performance budget . Pergeseran kemudian mengarah kepada penerapan sistem anggaran performance budgeting yakni sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Hal ini merupakan bagian dari amanat pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang
diubah kembali dalam Keputusan Menteri Nomor 59 tahun 2007 yang dirubah lagi dalam permendagri No. 21 tahuan 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur mengenai sistem penganggaran yang berbasis kinerja yakni penganggaran program dan kegiatan pemerintah yang berorientasi kepada output yang sejauh mungkin dapat terukur. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan di era otonomi ini antara lain transparansi, akuntabilitas dan value for money. Pengertian transparansi anggaran berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya. Tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik di era otonomi mendorong pemerintah daerah berusaha mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, lebih transparan dan akuntabel dari masa sebelumnya, Dalam kaitan tersebut kemudian berkembang berbagai usulan sebagai hasil analisis pada setiap tahapan siklus anggaran yang kesemuanya bertujuan
agar
pengelolaan
keuangan
negara
dapat
lebih
dipertanggungjawabkan. Anggaran Daerah yang berorientasi pada kinerja pelaporannya merupakan salah satu syarat terwujudnya good governance pada organisasi pemerintah daerah. Untuk itu, Wholey (1999) yang dikutip Rahardjo Adisasmita (2011:78) mengatakan 3 tahapan kunci dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu: 1) Penetapan tujuan dan strategi
2) Implementasi sistem pengukuran kinerja 3) Pengguna informasi kinerja sebagai dasar pembuatan keputusan. Penetapan tujuan dan strategi, kinerja (performance) merupakan suatu istilah yang memiliki banyak pengertian . Oleh karena itu
tujuan
organisasi dan strategi untuk tercapainya merupakan tehap pertama yang harus dilakukan oleh manajemen anggaran kinerja untuk diterapkan secara efektif. Penetapan tujuan dan strategi pada dasarnya merupakan proses yang memerlukan kesepakatan antara pimpinnan dengan para steakholders. Tujuan yang disepakati akan jadi tolak ukur kinerja organisasi yang harus dicapai dalam periode tertentu hanya diukur berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, tetapi dapat juga diukur berdasar. Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada : 1) Terwujudnya sasaran yang ditetapkan 2) Dicapainya hasil yang
optimal dari setiap insvestasi yang
dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 3) Tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional 4) Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Penyusunan anggaran yang dikelola berdasarkan prinsip efisiensi harus dikelola menggunakan 3(tiga) azas dasar, yaitu : 1) Transparansi 2) Akuntabilitas, dan 3) Partisipatif Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sebuah formula yang komprehensif dan terpadu dari berbagai sistem yang bertujuan agar
memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Penyusunan memperhatikan
anggaran
berbasis
kinerja
dilakukan
dengan
antara pendanaan dengan dan hasil yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya setiap keluaran am menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan perkiraan maju pada program yang bersangkutan. Tujuan Penganggaran menurut Dadang Solihin blog. Spot (2007) : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2) Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan,perencanaan dan pelaksanaan 3) Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan program prioritas dan kegiatan pendukung. 4) Mengembangakan pengelolaan dan pengukuran kinerja. III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN Objek penelitian dilaksanakan di Badan kepegawaian Daerah kabupaten Kuningan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola seluruh aspek kepegawaaian di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data dengan jumlah pegawai 63 orang, 5 bidang esselon 3 harus mengatur seluruh pegawai Kabupaten Kuningan yang berjumlah 15 296 orang. Diperlukan pemikiran yang menyeluruh untuk 35 SKPD, 32 kecamatan dan 16 kelurahan dan 360 Desa. Penelitian awal dimulai sejak Oktober 2011, dimulai dengan adanya Buku Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Bappeda, banyak para pejabat struktural kurang memahami dengan jenis kegiatan untuk tahun anggaran 2012. Dengan jumlah pejabat struktural yang terdiri dari 5 esselon 3 dan 11 esselon 4 mengatur pegawai yang tersebar di 30 SKPD,
32 Kecamatan 6 kelurahan, 362 Desa, dari mulai rekruetment, penempatan, promosi, pengembangan karier hingga purna bhakti pegawai. Metode penelitan yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui studi
Kepustakaan,
wawancara
berpedoman,
pengamatan
dan
dokumentasi. Untuk menghindari adanya bias pada hasil penelitian, maka dilakukan cross chekdengan metode triangulasi, yaitu data dikumpulkan melalui sumber majemuk dari wawancara, pengamatan dan analisa dokumen.
IV. HASIL PENELITIAN Hasil penelitian setelah lahirnya kebijakan ABK 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum sepenuhnya diterapkan karena perencanaan anggaran hanya difahami oleh kasubag program, kasubag keuangan dan kasubag tertentu karena setiap koreksi apalagi kalau sudah dikaitkan dengan permendagri No. 13 tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan permen 59 tahun 2007 yang diubah demi penyempurnaan lagi menjadi permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Kondisi ini semakin sulit karena kurangnya sosialisasi di level esselon 2 dan 3, maka level bawahnya akhirnya kurang berusaha untuk mencari tahu, karena menganggap sudah ada bagian yang mengurusnya atau manguasainya.
V. SARAN 1.
Sosialisasi dan pelatihan kebijakan perencanaan dan keuangan senantiasa dimasukkan dalam kurikulum kegiatan diklat sebagai muatan local yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas PNS dalam pemahaman anggaran berbasis kinerja.
2.
Dalam memperkecil faktor kekurang fahaman dengan sosialisasi mengenai pemahaman anggaran berbasis kinerja dalam setiap proses perencanaan seperti musrenbang, asistensi rencana anggaran kerja (RKA)
untuk lebih efekif dalam setiap pemberiaan pemahaman kepada aparatur PNS dari berbagai tingkatan. 3.
Untuk meningkatkan capaian kinerja BKD Kabupaten Kuningan kiranya perlu dilaksanakan sebagai berikut : a)
Setiap proses perencanaan dibicarakan bersama agar disamping menyamakan persepsi juga untuk saling mendukung dalam tiap program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan dan target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peetapan kinerja.
b) Pejabat-pejabat lebih cepat menyesuaikan diri dengan memahami tugas pokok dan fungsinya agar bias terus mengadakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya capaian program yang lebih efektif terhadap kebutuhan perbaikan aparatur PNS sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman.
