Pengadilan Auditor & Inspektorat Keuangan Umum Apakah Anggaran Berbasis Kinerja telah mengubah misi lembaga lembaga-lembaga lembaga pemantau?
Anggaran Berbasis Kinerja Tujuannya adalah supaya negara beralih dari logika proses ke logika g hasil. Diskusi-diskusi tentang anggaran tidak hanya berfokus pada proses melainkan juga pada efektivitas pengeluaran, sehubungan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk setiap program. Dengan menerapkan logika pengarahan melalui performa, administrasi publik setuju untuk mereformasi budaya, modus operasi dan metode kerjanya.
1
Anggaran Berbasis Kinerja
Struktur dan penanggung jawab Anggaran Berbasis Kinerja
2
Strategi Tujuan Indikator Anggaran Berbasis Kinerja
Penanggung jawab Anggaran Berbasis Kinerja
3
Anggaran Berbasis Kinerja dan audit
Tugas Pengadilan Auditor Pengadilan Auditor mendampingi Parlemen dalam pengendalian tindakan Pemerintah. Pengadilan Auditor mendampingi Parlemen dan Pemerintah dalam pemantauan pelaksanaan aturan-aturan keuangan dan penerapan aturan keuangan dalam kesejahteraan sosial serta evaluasi kebijakan publik. Melalui laporan-laporan publiknya, Pengadilan Auditor berkontribusi terhadap informasi warga”. isi Pengadilan Auditor ditetapkan oleh Pasal 47-2 Konstitusi
4
Pengadilan Auditor memeriksa, menilai, mendampingi dan mengesahkan Pengadilan auditor memeriksa secara langsung di tempat dan secara bagian per bagian keteraturan penerimaan dan pengeluaran yang diuraikan dalam akuntansi publik dan memastikan penggunaan yang benar atas kredit, dana dan nilai-nilai yang dikelola oleh layanan Pemerintah Pengadilan auditor menilai rekening akuntan publik Pengadilan auditor mendampingi Parlemen mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik
dan
Pemerintah
Pengadilan auditor mengesahkan rekening-rekening rekening-rekening sistem umum jaminan sosial.
Negara
dalam
dan
Tugas Inspektorat Keuangan Umum Inspektorat Keuangan Umum melaksanakan tugas-tugas umum dalam pemantauan, audit, studi, pertimbangan dan evaluasi dalam hal administrasi, ekonomi dan keuangan. Inspektorat Keuangan Umum dapat menerima tugas dari Perdana Menteri dan diijinkan untuk melakukan misi atas permintaan dari otoritas nasional lain, lembaga-lembaga publik, pemerintah daerah baik tunggal maupun berkelompok, yayasan atau asosiasi, negara lain, organisasi internasional atau European Union Misi-misi Inspektorat berfokus terutama pada layanan-layanan Kementerian Keuangan yang terdesentralisasi dan penting bagi Negara, yang dengan demikian dapat mengendalikan kegiatan layanan-layanannya, ketegasan prosedur-prosedurnya dan menilai efektivitas tindakan-tindakannya
5
Inspektorat Keuangan Umum audit internal Secara berkala mengumpulkan para auditor dari misi audit nasional (MNA) dan para administrator dari Direktorat Jenderal Keuangan Publik (DGFiP) untuk menjamin: Mutu prosedur dan pelaksanaannya, Keteraturan operasi serta pemberantasan penipuan Pengendalian etika pegawai publik. Inspektorat juga ikut serta dalam tugas-tugas audit internal yang dilakukan dalam rangka perencanaan komite audit internal dari kementerian keuangan, keuangan Lebih lanjut, Pemeriksa Keuangan Umum melanjutkan implikasinya dalam pekerjaan Komite Audit Program Antar Kementerian (CIAP). Secara total kegiatan pemeriksaan dan audit internal mencakup 6% dari keseluruhan misi selama tahun 2011
Inspektorat Keuangan Umum evaluasi 40% dari misi Inspektorat Keuangan Umum pada tahun 2011, bertujuan untuk: -
-
-
-
Melakukan penilaian atas organisasi atau sistem publik dan menyarankan perbaikan, Mendapatkan data-data secara rinci melalui sharing dan penyidikan secara mendalam, mendalam Mengukur performa, Penyesuaian organisasi atau perangkat terhadap tujuan dan kebutuhan (efektivitas, efisiensi, relevansi).
6
Inspektorat Keuangan Umum pertimbangan 26% dari jumlah misi di tahun 2011, memungkinkan untuk mempersiapkan secara langsung pengambilan keputusan publik. ●
●
Apresiasi secara strategis atas situasi, hambatan dan tujuan-tujuan klien; Kesediaan untuk membuat usulan-usulan yang bisa langsung dijalankan.
Inspektorat Keuangan Umum pendampingan 23% dari kegiatan-kegiatan Inspektorat Keuangan Umum di tahun 2011. -
-
Partisipasi dalam beberapa komisi Bantuan kepada perorangan, termasuk anggota parlemen yang melaksanakan misi.
7
Inspektorat Keuangan Umum metode kerja Kualitas kerja Inspektorat Keuangan Umum bertumpu pada beberapa prinsip metodologi yang ketat: · penyidikan di tempat atas seluruh jajaran hirarkis · prosedur kontradiktif dengan lembaga-lembaga yang diaudit, menjamin kelengkapan temuan · tanggung jawab pribadi para inspektur dalam laporannya · pendekatan multidisipliner pemrosesan aspek-aspek keuangan, ekonomi, hukum, SDM…) · usulan seringkali dirumuskan dalam bentuk skenario · kesigapan untuk merespon dengan sesegera mungkin permintaan-permintaan klien ((tidak ada program p g tahunan,, p penugasan g p purna waktu p pada misi-misi y yang g berlangsung rata-rata 3 bulan) Selain itu, metode kerja ini telah mengalami penyempurnaan terbaru: Inspektorat Jenderal Keuangan telah mengembangkan standar kualitas yang menekankan jalannya suatu misi (konsep pengarahan, progress meeting, persetujuan bersama atas laporan) menerapkan teknik kapitalisasi pengetahuan Untuk penilaian telah dilaksanakan prosedur inovatif: evaluasi 180 °pada akhir misi dan evaluasi kepuasan klien (tingkat kepuasan lebih dari 90%).
8
