KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Betsi Kajual
ABSTRACT This research entitled: Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Selatan, it means to find out performance of corporation employee province in South Halmahera and with the purpose to know and explain which factors that influence the performance of corporation employee province in recruitment of candidate the civil employee in South Halmahera. The information that acquired in this research are arranged by program of descriptive typ with the grounded on survey and qualitative analysis whereas technic of data announcement that used by literature study and field of study with the direct observation and interview towards to 8 informants. The results of this research in the field are indicating that since 2014-2015 years performance of corporation employee province in South Halmahera resulted in advancement or there are increase of the performance, and there is some employer get the appreciation because they did their jobs and responsibilities with the perfection but there is so much obstacle happens when recruiting the employer candidate in South Halmahera. With these research, the corporation employee province in South Halmahera wishes their performance will advance and they can implementation their duty and responsibility with good. In this case there are factors that obstruct performance of corporation employee province in South Halmahera recruits the employer are suitor age and they needed just some peoples, electronic facilities decrease, like computer, Wi-Fi and telephone and some regions doesn’t have telecommunication access and using oceans strip and it takes so long. The corporation employee province in South Halmahera wish the government of South Halmahera can looking at the things so that the obstacles that happened by corporation employee province.
Keyword :Performance Of Corporation Employee
mengatur dan mengelola urusan daerah masing-
PENDAHULUAN
masing. Untuk menjamin hal tersebut, maka Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah,
dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah
harus benar-benar berkualitas, visioner, dan
penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
adalah unsur aparatur untuk menyelenggarakan
dengan baik.Berhubung dengan itu, maka
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka
pemerintah membentuk otonomi daerah dengan
usaha mencapai tujuan nasional. Berdasarkan
mengeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun
Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang
1999 yang telah direvisi dari Undang-Undang
pemerintah daerah yang direvisi atas Undang-
No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah
Sejalan dengan Undang-Undang tersebut pula,
daerah, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat
terhadap
pemerintah
daerah
pemerintah membentuk Badan Kepegawaian
dalam
Daerah 1
yang
bertugas
untuk
melakukan
manajemen kepegawaian khususnya didaerah
Undang-Undang
nomor
baik dalam rekrutmen, pemindahan bahkan
menetapkan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
manajemen Pegawai Negeri Sipil. Perubahan
beberapa
43
tahun
perubahan
1999 dalam
tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap Badan Kepegawaian Daerah merupakan
organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah
bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang
harus memilki sumber daya manusia, pegawai
memegang peranan dalam sistem pemerintahan
negeri
di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten
Reformasi tahun 1999 Undang-Undang Nomor 8
PP Nomor 1 tahun 2002 tentang Pengadaan
tahun 1974 di lakukan revisi, di sesuaikan
PNS. Pengadaan PNS dimulai dari kegiatan
pengangkatan
memenuhi
fungsi secara profesional.Selanjutnya di awal
Nomor 98 tahun 2000 yang telah diubah dengan
penyaringan,
yang
kualitas, sehinga dapat melaksankan tugas dan
sebagai fasiltator serta sebagai dinamisator.
pengumuman,
(SDM-PNS)
persyaratan baik secara kuantitas maupun
Halmahera Selatan pada khususnya, yaitu
perencanaan,
sipil
dengan kondisi perubahan sistem politik saat itu.
pelamaran, menjadi
calon
Kabupaten
Halmahera
Selatan
pegawai negeri sipil (CPNS) sampai dengan
merupakan salah satu kabupaten yang ada pada
pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil
provinsi
(PNS).
pendidikan,
Maluku
Utara,
pemahaman
dimana dan
tingkat
pengetahuan,
masih dikatakan rendah. Tinggi tingkat kinerja Dalam
pelaksanaan
penyelengaraan
semakin besar potensi untuk meningkatkan
pemerintahan penjelasan atas Undang-Undang
kualitas kerja yang menjadi tugas dan tangung
nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok
jawab. Indikator untuk menilai kualitas kinerja
kepegawaian, diuraikan pada bagian umum,
aparatur dinyatakan dalam persentasi jumlah
kelancaran penyelengaraan tugas pemerintahan
aparatur yang berpendidikan minimal sarjana,
dan pembangunan nasional sangat tergantung
dalam total jumlah aparatur pegawai negeri sipil
pada kemampuan aparatur negara khususnya
di Kabupaten Halmahera Selatan. Yang menjadi
pegawai negeri sipil. Maka dari itu sangat
persoalan yaitu proses rekrutmen yang tidak
dibutuhkan pegawai negeri sipil yang jujur dan
melihat
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan taat
latar
belakang
pendidikan
Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehinga Pegawai
pada Pancasila dan UUD 1945Berhubung
negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Selatan
dengan itu, maka dalam perekrutan Calon
banyak yang tidak berkompetensi di bidang
Pegawai yang akan diangkat menjadi Pegawai
keahlian mereka sehingga dalam melaksanakan
Negeri harus didasarkan pada analisis pekerjaan
tugas Pewagai tersebut, mendapakan kesulitan
yang didalamya terdiri dari Uraian pekerjaan (Job Spesification), dan penetapan formasi. 2
dan tidak mampu melaksanakan tugasnya
dalam
perekrutan
dengan baik.
pertimbangan
apa suku
wilayah,Contohnya Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di
sesuai
dengan
wewenang
selalu
ada
agama ada
dan
kesempatan
perekrutan calon pegawai negeri sipil yang di
capai oleh pegawai atau kelompok dalam suatu organisasi,
ketika
saja
butukan lima orang, maka harus 2 beragama
dan
protestan 2 beragama islam, 1 beragama katolik,
tanggung jawab masing-masing, dalam upaya
setelah itu dilihat lagi para calon pegawai
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara
mewakili dari wilayah, suku dan agama, karena
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
saat itu masih termasuk daerah konflik.
moral dan etika. Dalam mencapai yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugasnya di
Berdasarkan latar belakang diatas maka
bantu oleh pimpinan yang lain bersama dengan
penulis melakukan penelitian dengan judul
pegawai mereka. Terdapat dua aspek yang
“Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
sangat penting yang perlu diperhatikan dalam
Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil
mencapai kinerja kelompok yaitu pertama,
(CPNS) di Kabupaten Halmahera Selatan“.
hubungan antara keterpaduan dengan kinerja METODE PENELITIAN
kelompok, kedua, perbedaan antara pemecahan
Jenis Penelitian
masalah dengan pengambilan keputusan secara individu
dan
kelompok.Oleh
karena
Dalam penelitian ini menggunakan jenis
itu,
penelitian kualitatif yang digunakan untuk
keberhasilan atau kegagalan pegawai dalam
meneliti pada kondisi objek yang alamiah
memenuhi tujun organisasi di tentukan oleh sebagaimana
mereka
memimpin
dimana peneliti sebagai instrument kunci.Teknik
kelompok
pengumpulan data secara triangulasi (gabungan),
secara terpadu. Seiring dengan pendapat diatas,
analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian
Withmore mengemukakan kinerja merupakan
kualitatif lebih menekankan makna dari pada
ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi
generalisasi.Disebut sebagai metode kualitatif
tanggung jawabnya dengan menetapkan standar
karena data yang terkumpul dan analisanya
tertentu. Sebelumnya permasalahan yang ada di Kabupaten
Halmahera
Selatan
bersifat kualitatif.
sehubungan
dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu:
Faktor KKN,Sosilisasi yang kurang,
Akses
informasi
komunikasi
dan
dan
dukungan
perhubungan
FOKUS PENELITIAN Berdasarkan
sarana
fokus
kurang
penelitian
judul
penelitian,maka
pada“Kinerja
Badan
Kepegawaian Daerah dalam Rekrutmen Calon
mendukung, yang menjadi kelemahan disini
Pegawai Negeri Sipl (CPNS) di Kabupaten
adalah sentiment wilayah, suku,dan agama. Jadi
Halmahera Selatan”. Sedangkan lokuspenelitian 3
ini pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah
untuk memperoleh informasi yang jelas tentang
Kabupaten Halmahera Selatan.
masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data. Menurut Boyong Suyanto
INFORMAN DAN LOKASI PENELITIAN
dan
Sutinah
(2005)
mendefinisikan
data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
Dalam penelitian ini yang menjadi informan
lembaga atau institusi tertentu, seperti biro pusat
penelitian yaitu :
statistic, departemen, dan lain-lain. a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabuparen Halmahera Selatan;( 1orang )
TEKNIK ANALISIS DATA
b) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (1 orang ) c) Kepala
Langkah-langkah dalam analisa data: sub
bidang
pengembangan 1. Analisis pada waktu pengumpulan data
pegawai ( 1 orang )
sebagai mana di jelaskan didepan bahwa
d) staff Badan Kepegawaian Daerah ( 2
penelitian kualitatif kepustakaan dalam ilmu
orang)
interdisipliner analisis data tidak hanya Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi
dilakukan
penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah
melainkan juga pada waktu pengumpulan
Kabupaten Halmahera Selatan.
data, setiap aspek pengumpulan data,peneliti senantiasa
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
setelah
pengumpulan
sekaligus
melakukan
data,
suatu
analisis,dalam memenuhi tujuan penelitian
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dan
untuk
menjawab
pertanyaan
pada
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
masalah penelitian, pada waktu pengumpulan data peneliti melakukan aspek demi aspek,
a. Data primer, yaitu diperoleh dengan cara
sesuai dengan peta penelitian.
mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada
2. Analisis setelah pengumpulan data peneliti
fokus penelitian. Data primer yaitu data yang
menghadapi sejumlah besar data mentah
diperoleh dari objek yang akan diteliti (Boyong
yang masih harus ditentukan hubungan satu
Suyanto dan Sutinah :2005)
dengan lainya, data yang telah dikumpul belum mampu menjawab permasalahan dan
b. Data sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi ditetapkan
langsung terlebih
lokasi dahulu
yang
sudah
sebagai
objek
tujuan penelitian karena belum ditemukan konruksi teoritisnya. Oleh karena itu
penelitian (observasi langsung) dalam rangka 4
setelah proses pengumpulan data maka
b.
peneliti kemudian melakukan analisis data.
Bahwa dalam rangka
upaya
penataan
kelembagaan oganisasi kelembgaan Daerah sesuai dengan semangat reformasi birokrasi
PEMBAHASAN
sebagai implementasi peraturan pemerinta no
Kabupaten Halmahera Selatan terbentuk
41
tahun
2007
diharapkan
dapat
tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-
terbentuk organisasi perangkat Daerah yang
Undang No 1 Tahun 2003 pada awal berdirinya
ideal
Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari
kebutuhan, kemampuan keuangn, cakupan
Sembilan kecamatan. Yaitu kecamatan bacan,
tugas,
kecamatan bacan timur, kecamatan bacan barat,
karakteristik serta sarana dan prasarana serta
kecamatan pulau makian, kecamatan kayo,
dapat menyelenggarakan seluruh urusan
kecamatan
pemerintahan
obi,
kecamatan
obi
selatan,
dan
proposional
kepadatan
yang
sesuai
dengan
penduduk,potensi
dilaksanakan
oleh
kecamatan gane barat dan kecamatan gane
pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
timur. Pada Tahun 2007 dengan terbitnya
peraturan Daerah.
peraturan daerah(perda), No 8 Tahun 2007 kecamatan-kecamatan
kersebut
c. Bahwa berdasarkan peraturan pasal 2 ayat (1)
dimekarkan
peraturan pemerintah no 41 tahun 2007
menjadi 30 kecamatan, adapun jumlah desa di
membentuk organisasi perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 249
ditetapkan dengan peraturan Daerah.
desa definitif serta ada enam unit pemukiman transmigrasi ibu kota Kabupaten Halmahera
d.Bahwa
Selatan terletak di Labuha kecamatan bacan.
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud, huruf a, huruf,b dan huruf c perlu menetapkan peraturan. Daerah
Peraturan
Daerah
Kabupaten
tentang organisasi dan tata kerja perangkat
Halmahera Selatan nomor 3 tahun 2008 tentang
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera
Selatan.
Bupati
KESIMPULAN
Halmahera Selatan menimbang: Berdasarkan hasil penelitan di lapangan dan a.
Bahwa
organisasi
perangkat
Daerah
merupakan salah satu aspek yang
sangat
setelah menganalisanya, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
strategis dalam kerangka otonomi Daerah 1. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Dalam
sebagai wadah penyelenggaraan tugas-tugas dan
kewenangan
kerangka
pemerintahan
desentralisasi
dan
Melakukan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil.
dalm
Sebagaimana diketahui bahwa Badan Kepegawaian
tugas
Daerah mempunyai peran yang sangat penting
pembantuan. 5
dalam melakukan Rekrutmen Calon Pegawai
SARAN
Negeri Sipil disetiap wilayah indonesia khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Karena dalam suatu
Organisasi
penting sebagai
Pegawai motor
meruspakan
pengerak
yang
unsur
Dari hasil penelitan dan pembahasan, diperoleh beberapa saran sebagai berikut :
akan 1. Mengingat masih kurangnya Sumber Daya
menjalankan roda organisasi mencapai tujuan,
Manusia
sejalan
Selatan maka diperlukan lebih banyak lagi
dengan
itu
maka
yangmengelola/menangani
lembaga
kepegawaian
harus
didaerah kabupaten Halmahera
Pegawai
Negeri
Sipil
dengan
lebih
tingi
tingkat
mendapat perhatian agar dapat diwujudkan dan
pendidikan
dibentuk pegawai yang berkualitas, berdedikasi
Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Strata Dua
yang tingi serta memilki moralitas.Adapun proses
(S2) dan Sarjana Starata Tiga (S3) sehinga
Rerkrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang
kinerja Badan Kepegawaian Daerah bisa
berlangsung
lebih meningkat dan profesional.
di
Badan
Kepegawaian
Daerah
yang
misalnya
Kabupaten Halmahera Selatan kemarin terhitung dari penerimanan Calon Pegawai Negeri Sipil 20132014 yang sempat ditelit oleh penelit yaitu berlangsung dengan dua kategori yaitu peneriman CalonPegawai Negeri Sipil
Umum dan K2
(ketegori dua). Sebagaimana terhitung ditahun 2013 dengan jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Umum sebanyak 94 peserta, dan yang lolos dalam seleksi sebanyak 84 peserta, 82 siap mengunakan
2. .Perlunya ditingkatkan dibidang sarana dan prasarana misalnya dibidang transportasi seperti diperbanyaknya unit kendran laut (kapal), fasiltas-fasiltas perkantoran seperti komputer, wfi, fax dan telepon kantor, agar proses
kegiatan
tugas-tugas
Badan
Kepegawaian Daerah dapat berjalan lebih cepat dan lacar.
NIP dan 2 blum mendapatkan NIP. Sedangkan 3. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah akhir tahun 2013 dengan jumlah pelamar Calon
Kabupaten, instansi yang terkait, para
Pegawai Negeri Sipil Kategori dua sebanyak 953
praktisi
peserta dan yang lolos terhitung di tahun 2014
menetapkan
sebanyak 458 peserta.
program jangka panjang maupun jangka
2 Efektivitas prosedur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup efektif, hal tersebut dapat terlihat dari tahap – tahap yang
dilalui
Kepegawaian
dalam
rekrutmen
di
Badan
Daerah
Kabupaten
Halmahera
Selatan.
pendek
dan
akademisi kebijakan
dalam
strategis,
mengembangkan
baik
sistem
perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil yansg lebih baik dan kompeten sesuai dengan kebutuhan dikabupaten Halmahera Selatan. DAFTAR PUSTAKA
6
bersama-sama
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi
kerja perangkat daerah kabupaten Halmahera
Publik.Bandung: Alfabet.
selatan.
Thoha, Miftha. 2014. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Kencana Prenamedia Group. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pustaka Mahardika Withmore,
John.
performance:
1997.
Seni
Coaching
mengarahkan
for untuk
mendongkrak kinerja, terjemahan Y, Dwi Hely purnomo. Jakarta: Gramedia pustaka utama. Sinambela Poltak Lijan, dkk. 2010. Reformasi pelayanan publik. Bumi Aksara. Gomes Cardoso, F. Manajemen Sumber Daya Manusia, penerbit Andi Yogyakarta, 2003. Haynes,
Marion,
performance,
A
E.
1986.
Comprehensive
Managing Guide
to
effective supervition.California: lifetime learning publication. Kaelan,H. 2012. Metode Penelitian Kulitatif Interdisipliner.
Yogyakarta:
Paradigma
Yogyakarta. Klingner, Donald E, dan john Nalbandian. 1985. Publik personel management: Contects and strategies, prentice-hal, lnc, Englewood cliffs, New jersey. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan NO 3 tahun 2008.Tentang organisasi dan tata 7
