Jurnal Administrasi Publik
Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Rekrutimen Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Maluku Utara.
Suryadi S. Abdullah Dosen Pembimbing : 1. Dr. Dra. F.M.G. Tulusan M.Si. 2. Drs. Salmin Dengo M.Si. ABSTRACT : In Law No. 43 Year 1999 on the Principles of Civil Service in the fourth paragraph states that, the government and the organizers of the smooth implementation of national development mainly depends on the perfection and perfection State apparatus State apparatus is substantially dependent on the Civil Service as a Civil Servant So the State apparatus a decisive factor in determining the success or failure of the government to governance and national development. Recruitment of civil service candidates here are the most urgent are in the process of realizing the state apparatus qualification. BKD in this case has the responsibility to make this happen as stipulated in Presidential Decree No. 159 of 2000 Departing from this, the authors are interested in doing research with title Performance Regional Employment Agency (BKD) in overseas recruitment candidates for Civil Servants in the province of North Maluku. The purpose of this study is to describe, analyze and know how staffing Agency Regional Performance in Recruitment Candidates for Civil Servants (CPNS) in the province of North Maluku. And what constraints in the implementation of Candidates Recruitment of Civil Servants (CPNS) by the Regional Employment Board of North Maluku province, In this study using qualitative analysis methods presented descriptively by using indicators of Holloway, namely accountability, efficiency, effectiveness, and equity (fairness). From the research that has been conducted on the whole the authors concluded that the implementation of the Recruitment of candidates for Civil Servants conducted by the Regional Employment agency of North Maluku Province normative and procedural already been effective, but there is still infrastructure is still lacking fraction indicated. Keywords : Recruitment Candidates Recruitment of Civil Servants tersebut bisa dilihat dalam berbagai aspek,
PENDAHULUAN Dalam dimensi global dewasa ini secara
empirik
presepsi-presepsi
banyak
di
temukan
masyarakat
tentang
terutama kelembagaan,
inkonsistensi
mengarah
menyangkut
dekadensi
kesan
kepercayaan
negatif
dengan
ketatalaksanaan
dan
sumberdaya aparatur yang dinilai lamban,
ketatalaksanaan pemerintah yang tentunya pada
menyangkut
dan
masyarakat
dan Tertutup. Hal ketimpangan
lain dalam
pemerintahan, misalnya sejumlah intrik
terhadap pemerintah. presesi masyarakat
yang 96
terjadi
pada
tataran
pelaksana
Jurnal Administrasi Publik
pemerintahan itu sendiri, intrik tersebut
menyelenggarakan pelayanan secara adil
kemudian terejewantahkan dalam sebuah
dan merata kepada masyarakan dengan
praktek yang kita kenal seperti korupsi,
dengan dilandasi jiwa independensi etik
kolusi, dan nepotisme (KKN). Presepsi
serta integritas yang menjalankan peran
Masyarakat
berdasarkan
dan
gambaran
mengenai
Peraturan
Perundang-
praktek tersebut secara eksplisit keluar dari
undangan yang berlandas pada Pancasila
apa yang di cita-citakan oleh UUD 1945.
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh
karenanya
ketimpangan
Sehubungan dengan hal tersebut,
tersebut mengundang sebuah reaksi dari
dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun
pemerintah untuk mencari stimulan yang
1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
solutif untuk keluar dari ketimpangan itu,
pada alinea keempat menyebutkan bahwa,
maka lahir sebuah kebijakan pemerintah
kelancaran penyelenggara pemerintah dan
yakni
pelaksanaan
melakukan
sebuah
reformasi
pembangunan
nasional
birokrasi yang pada hakikatnya merupakan
terutama tergantung dari kesempurnaan
upaya untuk melakukan pembaharuan dan
aparatur
perubahan
aparatur Negara pada pokoknya tergantung
dasar
penyelanggaraan
terhadap pemerintah
sistem terutama
pada
Negara
Pegawai
dan
kesempurnaan
Negeri.
pada
menyangkut dengan telah disebutkan di
undang-undang
atas yakni kelembagaan, ketatalaksaan,
kandungan makna yang sangat penting,
dan sumberdaya aparatur.
yang tidak lain aparatur Negara
Dalam
berbagai
tujuan
dan
faktor
tersebut
Uraian
penentu
dalam
mempunyai
adalah
menentukan
tuntutan reformasi hal yang paling urgen
kegagalan atau keberhasilan ketatalaksana
disini ialah penyelenggaraan itu sendiri
pemerintah
dimana untuk meraih capaian tersebut
nasional. Kemudian faktor sumber daya
tentunya
pada
aparatur juga menjadi faktor penentu
kesempurnaan aparatur negara itu sendiri.
dalam keberhasilan dari tujuan dari amanat
Dengan demikian dalam rangka mencapai
undang-undang
pembangunan nasional yakni mewujudkan
dikatakan Sedarmayanti (2009) sumber
masyarakat madani yang taat hukum,
daya manusia dapat dilihat dari dua aspek
demokratis, adil, makmur, dan bermoral
yaitu aspek kuantitas menyangkut sumber
tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil
daya
yang
menyangkut
sangat
merupakan
bergantung
unsur
aparatur
dan
manusia,
juga
pembangunan
tersebut.
dan
seperti
yang
aspek
kualtitas
kemampuan,
baik
negara/pemerintah yang bertugas sebagai
kemampuan fisik maupun kemampuan
abdi
nonfisik yang menyangkut kemampuan
masyarakat
yang
harus 97
Jurnal Administrasi Publik
bekerja, berpikir, dan keterampilan lain.
Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Maka
Sipil Negara .
untuk
objektivitas
menjamin serta
kualitas
untuk
dan
mewujudkan
Sebagaimana yang diatur dalam
Pegawai Negeri Sipil yang profesional
undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
maka dipandang perlu mengatur kembali
(pasal 15 ayat 1 dan 2) , dan Peraturan
mengenai syarat dan tata cara pengadaan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Pegawai Negeri Sipil.
formasi Pegawai Negeri Sipil, menunjukan
Berdasarkan
di
bahwa Formasi Pegawai Negeri Sipil
amantkan dalam Undang-Undang Nomor
merupakan penetuan jumlah dan susunan
43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
pangkat yang diperlukan untuk mampu
Kepegawaian tersebut, keluarlah Peraturan
melaksanakan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
tetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pengadaan
Sipil,
Formasi di tetapkan untuk jangka waktu
sebagaimana yang telah dirubah dengan
tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2012.
kerja yang harus dilaksanakan.
Peraturan
yang
Pegawai
telah
Negeri
Pemerintah
ini
pada
Untuk
tugas
pokok
yang
melaksanakan
di
amanat
substansinnya adalah tentang Pengadaan
Peraturan
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan
pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan
suatu proses kegiatan untuk mengisi
formasi Pegawai Negeri Sipil tersebut di
formasi yang lowong. Lowongan formasi
daerah dibentuklah Badan Kepegawaian
dalam suatu organisasi Negara pada
daerah
umumnya adanya Pegawai Negeri Sipil
membantu pejabat Pembina kepegawaian
yang berhenti, meninggal dunia, mutasi
daerah dalam melaksanakan manajemen
jabatan
pemerintahan daerah antara lain adalah
dan
adanya
pengembangan
organisasi. Kebijakan
Perundang-undangan
yang tugas
tentang
pokoknya
adalah
penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pengadaan
Pegawai
kenaikan
pangkat,
pemindahan,
Pegawai
Negeri Sipil tersebut di lain hal juga
pemberhentian
membawa pandangan bahwa setiap Warga
Daerah sesuai dengan norma, standard dan
Indonesia yang mempunyai syarat yang
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini
perundang-undangan (Kepres
mempunyai kesempatan yang sama untuk
Tahun 2000)
melamar dan diangkat menjadi Pegawai
Harus
diakui
Sipil
No 159
bahwa
dalam
Negeri
Sipil
Negeri Sipil seperti yang di jelaskan dalan
perekrutan
Undang-Undang
sebagaimana yang diamanatkan dalam
Republik
Indonesia 98
Pegawai
Negeri
dan
Jurnal Administrasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
hubungan-hubungan
2002 tentang perubahan atas Peraturan
afiliasi. hal ini tentunya menyebabkan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
proses rekruitmen tidak menghasilkan
pengadaan pegawai, dan dalam undang-
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan
syarat kualifikasi yang diharapkan. serta
atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
mempunyai
tentang pokok-pokok kepegawaian (pasal
jaminan kualitas dan obyektifitas Pegawai
15 ayat 1 dan 2), dan Peraturan Pemerintah
Negeri
Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi
Ketimpangan seperti ini mengsindikasikan
Pegawai Negeri Sipil, secara formal telah
bahwa perekrutan pegawai negeri sipil
diimplementasikan baik pada tingkatan
yang diatur lewat kebijakan pengadaan
pusat maupun tingkat daerah. Namun
pegawai tersebut belum terwujud secara
secara realitas dalam praktiknya masih
optimal pada jajaran birokrasi Pemerintah
dapat
tindakan-
Provinsi Maluku Utara pada umumnya.
tindakan dari pelaksana aparatur Negara
Kondisi demikian itu dapat berpengaruh
misalnya,
pada
dilihat
dan
dalam
ditemui
perekrutan
Pegawai
Negeri Sipil masih kuat akan egoisme
persaudaraan
Sipil
negatif
yang
kelancaran
tugas
terhadap
berkualitas.
pemerintah,
Beberapa
permasalahan
dalam
afiliasi,
rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil
sehingga hal ini menyebabkan proses
tersebut menarik untuk telaah secara
rekruitmen tidak menghasilkan Pegawai
ilmiah, sehingga ditetapkan judul proposal
Negeri
penelitian
Sipil
yang
dan
dampak
dan
kesempurnaan aparatur Negara.
daerah dan masih menonjolnya hubunganhubungan
persaudaraan
memenuhi
syarat
kualifikasi yang diharapkan. Berdasarkan
pengamatan
di
Provinsi Maluktu Utara”.
METODOLOGI PENELITIAN
dan fungsi BKD khususnya hal rekruitmen
A. Jenis Penelitian
CPNS. Salah satu yang ditemui adalah
Penelitian ini bersifat di desain
seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa
Maluku
Utara
profesionalitas CPNS
yang
Negeri
masih pelaksana tercermin
Badan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
beberapa kelemahan pelaksanaan tugas
Pegawai
“Kinerja
Kepegawaian Daerah dalam Rekruitmen
Provinsi Maluku Utara masih di temui
perekrutan
yaitu
Sipil
kurang
sebagai suatu penelitian kualitatif. Bogman
di
dan
akan
(dalam
Moleong,
2006)
mengatakan bahwa metode penelitian
rekruitmen dari
Taylor
kualitatif adalah metode penelitian yang
kuatnya
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
egoisme daerah dan masih menonjolnya 99
Jurnal Administrasi Publik
kata tertulis atau lisan dari orang-orang
B. Fokus Penelitian Dan Definisi Konsep Sesuai dengan rumusan masalah
dan perilaku yang di amati. Denzin dan Lincoln
(dalam
Moleong,
2006)
dan tujuan penulisan ini, yang menjadi
menyatakan bahwa penelitian kualitatif
fokus dalam penulisan penelitian ini ialah :
adalah penelitian yang menggunakan latar
kinerja
alamiah, dengan maksud menafsirkan
kinerja
yang ada. Moleong (2006) berkesimpulan
penelitian
yang
kualitatif
adalah
dimaksud
untuk
Daerah
negeri sipil. Yaitu mengukur efektifitas
dengan jalan melibatkan berbagai metode
penelitian
Kepegawaian
(BKD) dalam rekruitmen calon pegawai
fenomena yang terjadi dan dilakukan
bahwa
Badan
perekrutan
pegawai
secara
normatif. Kinerja tersebut diukur pada pelaksanaannya dan dalam beberapa aspek yaitu proses pengadaan pegawai, analisis
memahami fenomena yang di alami oleh
jabatan, penyusunan pegawai, dan proses
subyek penelitian (misalnya, perilaku,
perumusan formasi pegawai.
presepsi, tindakan, dan lain-lain) secara C. Jenis Dan Sumber Data
holistic, dan dengan cara deskriptif dalam
Jenis
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
memberikan data kepada pengumpul data,
Hubermas(dalam,
dan data sekunder ialah merupakan sumber
Silalahi 2012) menjelaskan data kualitatif
data yang tidak langsung memberikan data
merupakan sumber dari deskripsi yang luas
dan
berlandaskan
kukuh,
kepada pengumpul data, misalnya lewat
serta
orang lain atau dokumen (dalam Sugiono,
memuat penjelasan tentang proses-proses
2013)
yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan
data
kualitatif
kita
Sumber data (Informan) dalam
dapat
penelitian ini di ambil dari unsur-unsur :
mengikuti dan memperoleh penjelasan
(1) Penyelenggara pengadaan pegawai
yang banyak dan bermanfaat.
dalam perekrutan CPNS (Pejabat/Pegawai
Bungin (2010) mengatakan bahwa
BKD Provinsi maluku Utara), (2) PNS
penelitian kualitatif bertujuan menggali atau
membangun
suatu
prosesi
yang telah lulus dan diterima, dan (3)
atau
Masyarakat
menjelaskan makna dibalik realita. Dalam
peristiwa
yang
pelamar
Calon
Pegawai
Negeri Sipil yang tidak lulus/tidak di
penelitian kualitatif berpijak dari realita atau
dikumpulkan
primer adalah sumber data yang langsung
memanfaatkan berbagai metode alamiah. dan
yang
adalah data primer dan data sekunder. Data
konteks khusus yang alamiah dan dengan
Miles
data
terima. Informan dari unsur tersebut
berlangsung
masing-masing
dilapangan. 100
sebanyak
4
orang,
Jurnal Administrasi Publik
sehingga dengan demikian jumlah seluruh
kaku dari pengumpulan data, dilanjukan ke
informan adalah sebanyak 12 orang.
reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan.
D. Teknik Pengumpulan data
Komponen-komponen
Data primer dan data yang di perlukan
dalam
dikumpulkan
penelitian
dengan
cara
analisis
data
yang
dimaksud yaitu :
1. Wawancara (interview), wawancara
1. Reduksi data, ialah proses pemilihan,
dilakukan terhadap para informan data
:
Hubermas (dalam, Silalahi 2012),
sebagai
Langkah-langkah
mendapatkan
data
model interaktif Menurut Miles dan
ini
berikut:
untuk
analisis
pemusatan,
dan
perhatian
pada
informasi yang jelas dan akurat
penyerderhanaan, pengabstrasian, dan
tentang
yang
transformasi data kasar yang muncul
fokus
dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
berbagai
berhubungan
hal
dengan
2. Penyajian
penelitian. Dalam wawancara ini digunakan
pedoman
memberi
dapat
penarikan
terfokus
dan
Dokumentasi,
sebagai
kemungkinan kesimpulan
adanya dan
pengambilan tindakan.
konsistensinya hasil pendataan. 2. Studi
yaitu
sekumpulan informasi tersusun yang
wawancara
sebagai panduan wawancara agar lebih
data,
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.
studi
dokumentasi ini digunakan untuk
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
mengunpulkan data sekunder yang
Pelaksanaan rekruitmen pegawai
telah tersedia di lokasi peneitian
pada tataran birokrasi merupakan suatu
yaitu Badan Kepegawaian Daerah
upaya
Provinsi Maluku Utara.
mengembangkan sumber daya manusia
untuk
menghasilkan
serta
yang relevan dan sesuai dengan hasil
E. Metode Analisis Data dalam
penataan struktur kelembagaan perangkat
penelitian ini diolah dan dianalisis dengan
daerah dengan memperhatikan tuntutan
menggunakan model analisis interaktif.
masyarakat. Selajutnya secara normatif
Menurut Miles dan Hubermas (dalam,
rekruitmen itu juga telah diatur dalam
Silalahi
bentuk
Data
yang
2012),
tekumpul
Undang-Undang
Pokok-Pokok
analisis
interaktif
seorang
peneliti
Pegawai yang substansinya adalah sebagai
secara
rujukan dalam pelaksanaan serta tahapan
longgar tanpa harus melalui proses yang
rekruitmen itu sendiri. Pegawai dipandang
memungkinkan melakukan
kegiatan
analisis
101
Jurnal Administrasi Publik
sebagai
suatu
investasi
memberikan
imbalan
produktivitas
yang
yang
dalam
lebih
akan
Dalam penelitian ini kinerja dalam
berntuk
pelaksanaan rekruitmen dilihat dari aspek
besar
bagi
efektifitas, efisiensi, equity (keadilan), dan
organisasi jangka panjang, maka asumsi
Akuntabilitas yang sudah dilaksanakan.
dasar dalam pembangunan SDM Aparatur Pemerintah
yaitu
harus
1) Efektifitas
mampu
Efektifitas
penyelenggaraan
menghasilkan pegawai negeri sipil yang
pemerintahan menjadi salah satu dasar
syarat
rekruitmen
acuan dalam perspektif hubungan antar
pegawai. Badan Kepegawaian Daerah
level pemerintahan dalam mengelola
dalam hal ini sebagai unsur pelaksana
kewenangan
rekruitmen Sebagaimana dalam Keputusan
adanya pemberian kewenangan yang
Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang
lebih luas dan nyata kepada pemerintah
Pedoman
diharapkan
kualifikasi
lewat
pembentukan
Kepegawaian
Daerah,
Badan
pemerintah.
semakin
Melalui
menigkatkan
menyebutkan
efisiensi pemerintahan di daerah dalam
bahwa tugas dari Badan Kepegawaian
menjalankan sejumlah tugas pokok dan
Daerah yaitu melaksanakan manajemen
fungsinya.
pegawai negeri sipil yang didalamnya
pemerintahan dalam pemerintahan juga
termuat tentang pengadaan pegawai negeri
yaitu sebagai hubungan antara output
sipil di daerah. Sebagai tuntutan dari
dan tujuan, dimana efektifitas di ukur
Keputusan Presiden tersebut maka Badan
berdasarkan
Kepegawaian
output, kebijakan,
Daerah
Maluku
Utara
Efektifitas
seberapa
jauh
dalam
tingkat
dan prosedur dari
sebagai unsur pelaksana serta lokasi
organisasi untuk mencapai tujuan yang
penelitian diharapkan mampu menunjukan
telah ditetapkan.
kinerja yang sempurna lewat mekanisme,
Efektifitas
system dan prosedur yang telah diatur.
dimaksud untuk menjelaskan tentang
Karena kesempurnaan dari pelaksanaan
usaha untuk mengasilkan output yang
rekruitmen itu sangat tergantung dari
sesuai rencana dan target oleh BKD
kinerja itu sendiri, selain itu kinerja
selaku
dipandang sebagai suatu efektifitas secara
rekruitmen CPNS.
menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan
Dengan menganalisa hasil wawancara
yang ditetapkan melalui usaha-usaha yang
sesuai indikator bahwa untuk efektifitas
sistemik
dalam
rangka
mencapai
dalam
kebutuhan secara efektif
dalam
unsur
proses
penelitian
penyelenggara
ini
dalam
penyelenggaraannya
sudah bagus dimana unsur pelaksana 102
Jurnal Administrasi Publik
dalam hal ini BKD selalu melakukan
unsur peyelenggaraan itu sendiri telah
koordinasi dan arahan dari panitia
melaksanaakan sesuai dengan tugas dan
nasional pengadaan CPNS, kemudian
dan tanggung jawab yang telah disusun
pada tahapan yang lain juga BKD selalu
berdasarkan
memanfaatkan media informasi sebagai
dalam
bentuk publikasi kepada masyarakat
dengan fasilitas yang ada sebagaimana
pelamar. Sehingga para pelamar juga
tes yang telah menerapkan CAT. Untuk
mendapatkan kemudahan dan kejelasan
pola manajerial teknis selalu dilakukan
secara prosedural pada setiap tahapan.
koordinasi antara unsur penyelanggara
Efktifitas kemampuan kemampuan penggunaan unruk
pelaksanaan
nasional
2) Efisiensi dapat
diartikan
untuk
mencapai
yang
tujuan
juga
dan
didukung
juga
Pembina
3) Akuntabilitas
meminimalkan
sumberdaya
gubernur.
kepegawaian daerah.
sebagai
menentukan
untuk
Keputusan
Akuntabilitas
ada
untuk
organisasi.
merupakan
mengelola
melaporkan,
kewajiban sumberdaya,
dan
mengungkapakan
Efisiensi sendiri dibagi dua, yaitu a)
segala aktivitas dan kegiatan. Menurut
efisiensi alokasi, merupakan alokasi
mahmudi
yang terkait dengan kemampuan untuk
akuntabilitas dibagi menjadi dua yaitu :
mendayagunakan
a. Akuntabilitas
sumberdaya
input
(dalam
Ali,2012)
Vertikal
pada tingkat kapasitas optimal; b)
merupakan
efisiensi teknis (manajerial), merupakan
kepada otoritas yang lebih tinggi.
efisiensi
yang
kemampuan
terkait
dengan
bentuk
yang
b. Akuntabilitas
mendayagunakan
merupakan
akuntabilitas
Horizontal akuntabilitas
yang kepada
sumberdaya input pada tingkatan output
publik atau masyarakat secara luas
tertentu.
atau
Efisiensi
dalam
penelitian
ini
terhadap
lainnya
dimanksud untuk menjelaskan tentang
sesame
lembaga
tdak
memiliki
yang
hubungan atasan dan bawahan
pemanfaatan sumber daya serta pola
Akuntabilitas
manajerial
dimaksud untuk menjelaskan tentang
perekrutan
oleh
Badan
dalam
penelitian
ini
Kepegawaian Daerah.
bentuk akuntabilitas atau transparansi
Dengan menganalisa hasil wawancara
BKD selaku unsur pelaksana dalam
sesuai indikator bahwa untuk efisiensi
melakukan
dalam proses pelaksanaan rekruitmen, 103
proses
Jurnal Administrasi Publik
pertanggunggjawaban pada pelaksanaan
hubungan
perekrutan..
sebagainya. Kemudian dalam hasil
Dengan indikator diatas dengan hasil
seleksi tertulis juga dikeluarkan sesuai
penelitian menunjukan bahwa BKD
dengan kemampuan yang dicapai oleh
sudah
para pelamar.
menyusun
laporan
pertanggungjawaban
saudara
akan
Gubernur
untuk
bahwa
pusat.
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
ke
Utara dalam penyelengaraan rekruitmen
masyarakat luas lewat media informasi
pegawai sudah menunjukan tingkat yang
tentang
baik
ke
selanjutnya
dilaporkan
Kemudian
mempublikasikan
hasil-hasil
ke
penyelenggaraan
CPNS yang telah dilakukan.
perlakuan
secara
umum
dengan
kata
menunjukan kinerja
lain
Badan
pelaksanaan
perekrutan CPNS dilihat secara normatif telah memenuhi seperti yang diamanatkan
4. Equity (keadilan) menunjukan
penelitian
yang
yang
disampaikan
Hasil
atau
sikap
dan
dalam
terhadap
para
yang
sebuah kesamaan
peraturan ada.
Perundang-undangan
Keseluruhan
wawancara
dalam peneltian ini menunjukan suatu
Kepegawaian
sikap yang diberikan BKD kepada
menggunakan 4 indikator yaitu efektifitas,
masyarakat
efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam
mengikuti
kinerja
hasil
masyarakat yang melamar dan keadilan
yang
tentang
dari
Daerah
dengan
penerimaan CPNS tanpa ada sikap
penyelengaraan
diskriminatif
tersebut memberikan kesimpulan kinerja
dalam
pengurusan
rekruitmen
Badan
administrasi maupun hasil tes yang
Badan
dicapai.
Maluku
Dari hasil wawancara dengan informan
rekruitmen pegawai sudah cukup baik.
masing-masing dari unsur pelaksana
KESIMPULAN DAN SARAN
pengadaan
A. Kesimpulan
pegawai
dan
juga
Kepegawaian Utara
Daerah
pegawai
dalam
Provinsi
penyelengaraan
masyarakat pelamar menyatakan bahwa
Berdasarkan hasil penelitian ini
dalam sikap dan konsistensi terhadap
sebagaimana telah dideskripsikan dan
aturan yang ada telah dijalankan, yang
dibahas
dimana
kesimpulan secara umum bahwa kinerja
dalam
tahapan
pengadaan
diatas,
maka
dapat
ditarik
pegawai tersebut sudah tidak lagi
Badan
memberlakukan
atau
Maluku Utara belum dikatakan efektif
dengan istilah dipriotaskan atas dasar
karena ada aspek-aspek yang terindikasi
para
pelamar
104
Kepegawaian
Daerah
provinsi
Jurnal Administrasi Publik
belum optimal yaitu ketersediaan fasilitas
Bentuk
dalam pelaksanaan tes terulis yaitu laptop
pertanggungjawaban
dan ruangan yang terbatas
dijalankan sebagaimana semestinya
Sesuai
dengan
permasalahan
akuntabilitas
ada.
normatif dan menggunakan pendekatan
memberikan
dengan
pertanggungjawaban.
efisiensi,
indikator
yaitu
akuntabilitas
efektifitas,
dan
sudah
dan sesuai dengan prosedur yang
penelitian yaitu dilihat dari dari segi
4
atau
equity
Serta
transparan
dalam bentuk
d. Equity (Keadilan)
(Keadilan) dalam pelaksanaan perekrutan
Sikap dan perlakuan yang adil
Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Badan
sudah
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
masyarakat
Utara. Oleh sebab itu dapat di tarik
pelamaran penerimaan
kesimpulan sebagai berikut :
dengan baik. Dari tahapan dalam
1.
Kinerja badan Kepegawain daerah
proses perekrutan tersebut juga
Provinsi
tidak
Maluku
Utara
dalam
ditunjukan
kepada
yang
ada
mengikuti CPNS
penyimpangan
dan
rekrutimen calon pegawai negeri sipil
diskriminatif yang ditunjukan oleh
dilihat dari aspek :
unsure penyelenggara.
a. Efektifitas Tingkat
2.
efektifitas
proses
secara
perekrutan pegawai negeri sipil
bahwa
menunjukan sudah sesuai dengan
Calon Pegawai Negeri Sipil yang
yang direncanakan, karena pada
dilaksanakan oleh badan Kepegawaian
setiap tahapan penyelenggaraanya
Daerah Provinsi Maluku Utara secara
selalu
normatif maupun prosedural sudah
melakukan
dari
Dengan ke empat aspek tersebut
koordinasi
dengan panitia penyelenggaraan
keseluruhkan pelaksanaan
disimpulkan Rekruitmen
sudah efektif.
penerimaan CPNS Nasional untuk
B.
Saran
mekanisme dan proseduralnya.
1.
Berdasarkan
b. Efisiensi
kesimpulan
hasil
penelitian tersebut dapat disarankan
Efisiensi tahapan proses perekrutan
secara
pegawai
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
negeri
sipil
sudah
umum
kepada
menunjukan bahwa ketepatan dan
tentang Utara yaitu :
konsistensi dalam penyelenggaraan
a.
perekrutan pegawai sudah baik.
Pemerintah Utara
c. kuntabilitas
Provinsi khususnya
Kepegawaian 105
Daerah
Badan
Maluku Badan Provinsi
Jurnal Administrasi Publik
b.
Diharapkan lebih meningkatkan
praktek nepotisme sehingga dapat
kinerjanya untuk
menghasilkan
Perlu menjaga dan meningkatkan
syarat kualfikasi. 2. Mempertahankan kepatuhan terhadap
hal ini sumber daya pada lingkup
aturan dan tingkat kordinasi dengan
BKD
serta
KEMENPAN dan BKN agar supaya
tanggung
setiap kinerja dari BKD tetap sesuai
terutama
sikap
terhadap
jawab yang di emban agar dalam
dengan yang diharapkan.
setiap realisasi program kerja bisa
DAFTAR PUSTAKA
terselesaikan seperti apa yang
Moleong,
Lexy J. 2006.
diharapkan.
Penelitian
Bentuk prtanggungjawaban lebih
agung, Jakarta.
ditingkatkan
agar
bisa
Silalahi U, 2012. Metode Penelitian Sosial,(Edisi
masyarakan
Aditama. Bandung
serta
menjaga
pemerintah
Metodologi
Kualitatif, Gunung
memberikan tingat kepercayaan
kewibawaan
d.
yang
keutuhan serta integritas dalam
konsistensi
c.
pegawai
pada
Burhan
Ketiga).
Refika
Bungin, 2005. Analisis Data
tataran masyarakat.
Penelitian Kualitatif, PT. Raja
Mempertahankan profesionalitas
Grafindo Persada, Jakarta.
yang ada agar supaya dalam
Sugiyono,
2013.
Metode
Penelitian
perekrutan calon pegawai negeri
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
sipil tidak terindikasi adannya
Alvabeta, Bandung.
106
