Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Sula Oleh: JUMARDIN LIAMBANA Drs. Welson Y. Rompas, M.Si Drs. Burhanuddin Kiyai, M.Si ABSTRACT : This study aims to determine how the administration of the Organization in terms of personnel, especially in the district of Sulu Islands Regional Employment Board. This study used qualitative methods. The informants were 10 officers / employees at BKD are: head of the agency / secretary (1), the head of the field (3), and the head of the sub-areas (4), and the staff / implementers (2). Data collection techniques used were interviews. The data analysis was done by using qualitative analysis interactive model of Miles and Hubermann. The results showed that: (1) The process of implementation of recruitment at BKD Sula Islands based on the determination of the formation of a minister according to regulations, and the implementation process of recruitment of employees at BKD today already using the system CAT, although the implementation of recruitment/employess has been running well, but not maximized. (2) The implementation process of selection for placement of employees in structural positions is implemented in accordance with the applicable legislation, but not maximum, because there are still weaknesses, and not all the structural officials meet in full all the main requirements for certain structural position as set out in PP.No .13 of 2002 on Hiring in structural positions. Based on the results of these studies conclude that: (1) the implementation process of recruitment in BKD Sula Islands based regulations, but implementation of the recruitment system using CAT, so that the implementation of recruitment in Sula Islands is not maximized. (2) Selection process staffing in the structural position in BKD Sula Islands in general are good, but not maximized because there are still some things that are required by the regulations have not been fully implemented. Based on the results of this study, it is necessary to put forward some suggestions: (1) To improve the effectiveness of the implementation process of recruitment/civil servant in the Government of Sula Islands need to further expand facilities such as electronic instruments, WFI, and the room (a) needed for the implementation of recruitment employee/civil servant using CAT systems (Computer Assisted Test) can run up. (2) It is expected that the selection process of the placement of employees in the structural position in lingungan Sula Islands Government should really sesui with the requirements stipulated in Government Regulation No. 13 of 2002 on Hiring in structural positions, and/selection process to minimize the placement of employees in structural positions in the Government of Sula Islands fore let conducted openly, namely through the auction system positions that have been implemented in some areas. Keywords: Recruitment, Placement Officer, structural positions.
administration,
PENDAHULUAN
dikutip
dalam
Moekijat,
Administrasi kepegawaian adalah seni
1991). Sehubungan dengan ini Thoha (1983)
memilih pegawai-pegawai baru danMem-
mengatakan bahwa tujuan utama dalam
pekerjakan pegawai-pegawai lama Sedemiki-
administrasi
kepegawaian
adalah
untuk
mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepegawaian,
yang
lingkup
an rupa sehingga kualitas dan kuantitas hasil
kegiatannya mulai dari penerimaan pegawai
dan pelayanan yang maksimum dari tenaga
sampai dengan pemberhentiannya.Masalah
kerja tersebut dapat diperoleh.(Felix A. Nigro
administrasi
dalam
masalah tentang penggunaan tenaga kerja
bukunya
public
personnel 1
kepegawaian
sebenarnya
manusia
untuk
keperluan
kerja
sama
dalam negara hukum yang demokratis. Selain
sekelompok orang dalam organisasi tersebut.
itu,dalam Undang-Undang No. 43 Tahun
Dengan demikian, maka administrasi
1999
yang
merupakan
perubahan
atas
kepegawaian berkaitan dengan penggunaan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang
sumber daya/pegawai(manusia) dalam suatu
pokok-pokok kepegawaian,dijelaskan bahwa
organisasi. Sumberdaya manusia merupakan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan
salah satu faktor yang sangat strategis dan
sebagai unsur aparatur Negara dan aparatur
fundamental dalam organisasi. Dibandingkan
pemerintah
dengan
sumberdaya
pemerintahan dan pembangunan dalam usaha
manusia merupakan aset yang paling penting
mewujudkan tujuan nasional. Untuk itu perlu
dalam menentukan organisasi. Pentingnya
adanya suatu proses yang sistematis dan
sumberdaya manusia, Karen sumberdaya
berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas,
manusia merupakan faktor yang sangat
kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai
menentukan keberhasilan atau kegagalan
yang
organisasi dalam mencapai visi dan misi
organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi
yang telah ditetapkan. Sumberdaya manusia
dan misi organisasi menjadi kerja nyata. Dan
merupakan human capital dan intellectual
untuk kelancaran pelaksanaan manajemen
capital yang akan menentukan efektivitas
Pegawai Negeri Sipil Daerah di bentuk
dari faktor-faktor lain dalam organisasi
Badan
seperti
teknologi
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
(Sedarmayanti,
pasal 34 A adalah perangkat Daerah yang di
faktor-faktor
modal,
organisasi,
dan
lain,
peralatan, struktur
2009).
dalam
tepat
penyelenggaraan
sesuai
dengan
Kepegawaian
kebutuhan
Daerah
(BKD),
bentuk oleh Kepala Daerah, yang fungsinya
Dalam rangka mencapai tujuan nasional
antara
lain
adalah
menyelenggarakan
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
pelayanan administrasi kepegawaian mulai
UUD 1945, Pegawai Negeri Sipil sebagai
dari rekruitmen sampai dengan pensiun
unsur
pegawai/PNS.
utama
sumberdaya
manusia
aparaturNegara/pemerintah yang mengemban
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
tugas pemerintahan. Adapun sosok PNS yang
Kabupaten
diharapkan
lembaga teknis daerah mempunyai tugas
dalam
upaya
perjuangan
Kepulauan
Sula
merupakan
mencapai tujuan nasional adalah PNS yang
pokok membantu kepala daerah
memiliki
kesetiaan
melaksanakan manajemen PNS Daerah, yang
terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan
meliputi:(1) penyiapan penyusunan peraturan
NKRI,
perundang-undangan
kompetensi,
profesional,
berdayaguna,
penuh
berbudi
berhasilguna,
sadar
luhur, akan
daerah
di
dalam
bidang
kepegawaian daerah, (2) perencanaan dan
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur
pengembangan
negara, abdi masyarakat dan abdi negara di
penyiapan kebijakan teknis pengembangan 2
kepegawaian
daerah, (3)
kepegawaian daerah, (4) penyiapan dan
yang
pelaksanaan
pelaksanaan penempatan pegawai/PNS di
pengangkatan,
kenaikan
dimiliki.
Dikarenakan
pangkat, pemindahan, dan pemberhentian
Badan
PNS Daerah, (5) pelayanan administrasi
Kepulauan Sula, masih terindikasih bahwa
kepegawaian
pengangkatan,
adanya penempatan pagawai/PNS dalam
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan
bidang atau job tidak berdasarkan latar
dari jabatan struktural atau fungsional, (6)
belakang pendidikan yang bersarat, misalnya
penyiapan dan penetapan pensiun, gaji,
pegawai yang latar belakang pendidikannya
tunjangan, dan kesejahteraan PNS Daerah,
S1 Keguruan di tempatkan dalam instansi
(7)
pemerintahan. Kemudian adapun penempatan
dalam
penyelenggaraan
administrasi
PNS
Kepegawaian
atau
kepegawaian daerah.
pegawai/PNS yang belum memenuhi syarat
Badan
Kepegawaian
Daerah
jabatan
Kabupaten
Daerah, dan (9) pengelolaan sistem informasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pengisian
Daerah
dalam
struktural
oleh
dari segi kepangkatan, misalnya jabatan
Kabupaten
struktural eselon IIIb yang seharusnya diisi
Kepulauan Sula berdasarkan Undang-Undang
oleh PNS serendah-rendahnya Golongan IIId
No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
tetapi ada yang diisi oleh PNS Golongan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang
IIIc.Demikian
pokok-pokok kepegawaian, yakni melakukan
struktural yang diisi pegawai yang belum
rekrutmen
memenuhi
sampai
dengan
pensiun
pula
syarat
masih
dari
ada
segi
jabatan
Diklat
pegawai/PNS. Namun dalam pelaksanaan
Kepemimpinan, misalnya ada jabatan kepala
tugas dan fungsinya tidak terlepas dari
bidang/bagian yang diisi oleh pegawai yang
adanya suatu permasalahan. Permasalahan-
belum mengikuti Diklat PIM III yang
permasalahan yang terindikasi diantaranya
dipersyaratkan untuk jabatan itu.Penempatan
yaitu : (1) melaksanakan proses rekrutmen
pegawai/PNS
pegawai masih belum berjalan secara efektif.
kadang-kadang juga masih mengabaikan atau
Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan
kurang
rekrutmen pegawai di Badan Kepegawaian
obyektif
Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Sula,
dalam kepangkatan, kualifikasi dan tingkat
masih
pendidikan yang ditentukan, kompetensi
cenderung
kepentingan
adanya
politik
kepentingan-
seperti
landasan
dalam
jabatan
memperhatikan lainnyaseperti
struktural
pertimbangan faktor
senioritas
jabatan, pengalaman jabatan, dan prestasi
pelaksanaannya yang dikenal dengan istilah
kerja atau kinerja.
spoil system (sistem kekeluargaan) atau
Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi
kerabat diketahui karena adanya hubungan
yang tidak sesuai dapat mengakibatkan tidak
ras, suku, dan agama; (2) adanya penempatan
efektifnya
pegawai dalam jabatan struktural tidak sesuai
pemerintah,
dengan kompetensi atau dasar pendidikan
permasalahan kepegawaian di Kabupaten 3
penyelenggaraan maka
untuk
administrasi mengatasi
Kepulauan Sula, perlu dilakukan penataan
menemukan pengertian atau pemahaman
kepegawaian tersebut dapat dilakukan oleh
tentang fonemena dalam suatu latar yang
Badan
(BKD)
terkonteks khusus (Moleong, 2006). Dari
bertugas
beberapa pengertian atau definisi tersebut
menyelenggarakan manajemen PNS yang
dapat di pahami bahwa penelitian kualitatif
mencakup
pengembangan,
adalah penelitian yang bermaksud untuk
kualitas sumberdaya PNS dan administrasi
memahami fonemena tentang apa yang
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian,
dialami oleh subjek penelitian, secara holistik
penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi
dan dengan secara deskriptif dalam bentuk
kepegawaian,
kata-kata pada suatu konteks yang khusus.
Kepegawaian
dikarenakan
kebijakan
Daerah
badan
ini
perencanaan,
mendukung kesejahteraan
perumusan PNS,
serta
Bungin
(2010)
mengatakan
bahwa
memberikan bimbingan teknis kepada unit
penelitian yang menggunakan pendekatan
organisasi yang menangani kepegawaian
kualitatif
daerah.
membangun suatu perposisi atau menjelaskan
bertujuan
menggali
atau
makna di balik realita.Penelitian berpijak dari METODE PENELITIAN
realita atau peristiwa yang berlangsung di
A. Jenis Penelitian. Penelitian kualitatif,
ini
yaitu
lapangan. Penelitian seperti ini berupaya mengunakan
suatu
metode
penelitian
memandang apa yang sedang terjadi dalam
yang
dunia tersebut dan melekatkan temuan-
menjadikan manusia sebagai intrumen, dan
temuan yang di peroleh di dalamnya.
disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam
B. Fokus Penelitian.
kaitannya dengan pengumpulan data yang
Sebelum menjelaskan mengenai fokus
pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan
dan
taylor
(dalam
penelitian ini maka terlebih dahulu dijelaskan
moleong,
maksud
2000)metodologi kualitatif sebagai prosedur
maksud menetapkan fokus yaitu, pertama-
berupa informasi tertulis atau lisan dari dan
diamati.Williams
perilaku dalam
yang
fokus
penelitian.Moleong (2000) mengemukakan
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
seseorang
menetapkan
tama menetapkan fokus, dapat membantu
dapat
studi; kedua, penetapan fokus itu berfungsi
Moleong,(2006)
untuk
menulis bahwa penelitian kualitatif adalah
memenuhikriteria
memasukkan-mengeluarkan
pengumpulan pada suatu latar ilmiah, dengan
inklusi-inklusi/ (inclusion-
inclusion criteria) suatu informasi yang baru
menggunakan metode ilmiah, dan di lakukan
diperoleh dilapangan.
oleh orang atau peneliti yang tertarik secara
Dengan demikian maka fokus dalam
ilmiah. Penelitian kualitatif sering juga di
penelitian sangat penting karena dengan
artikan sebagai penelitian yang menggunakan
fokus ini akan sangat membantu peneliti
pendekatan naturalistic untuk mencari dan
mengungkapkan 4
data
yang
akan
dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, sesuai
2. Kepala Bidang:3orang
dengan
3. KepalaSeksi/Sub-Bagian:4 orang
judul
penelitian
ini
yaitu:
“Penyelenggaraan Administrasi Kepegawai-
4. Staf/Pelaksana
an di Badan Kepegawaian Daerah”. Maka
:2 orang
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan
yang menjadi fokus penelitian disini adalah
Data.
“bagaimana penyelenggaraan administrasi
Dalam penelitian ini yang menjadi
kepegawaian yang meliputi kegiatan: 1)
instrumen atau alat penelitian adalah peneliti
proses
2)
sendiri.Oleh karena itu sebagai instrumen
penempatan pegawai dalam jabatan struktural
diharapkan dapat meninjau (Observasi) atau
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
terjun langsung ke lapangan atau lokasi
Kepulauan Sula.
penelitian untuk mendapatkan data yang
C. Sumber Data (Informan Penelitian).
diteliti. Sehubungan dengan ini Nasution
rekrutmen
pegawai;
dan
Salah satu sifat dari penelitian kualitatif
(1988) mengatakan bahwa dalam penelitian
ialah tidak terlalu mementingkan jumlah
kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada
informan/sumber
menjadikan
data,
tetapi
lebih
manusia
sebagai
instrumen
mementingkan content, relevansi, sumber
penelitian utama. Alasannya ialah bahwa
yang
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk
benar-benar
dapat
memberikan
informasi, baik mengenai orang, peristiwa,
yang
atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan
prosedur
sumber data/informan yang digunakan dalam
digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu
penelitian ini ialah teknik purposive sampling
semuanya tidak ditentukan secara pasti dan
atau pengambilan sumber data/informan atas
jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu
pertimbangan
dikembangkan sepanjang penelitian itu, tidak
atau
tujuan
tertentu
(Sugiyono,2009).
pasti.Masalah
fokus
penelitian,
penelitian,
hipotesis
yang
ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri
Dengan menggunakan teknik purposive
sebagai
tersebut, maka sumber data (informan) dalam
alat
satu-satunya
yang
dapat
pencapainya.
penelitian ini diambil dari pegawai Badan
Sedangkan teknik pengumpulan data
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten
menurut
Kepulauan Sula.Sesuai data jumlah PNS di
Moleong, 2006) bahwa sumber data utama
BKD
ada
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,
sebanyak 45 orang. Dari jumlah pegawai
dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan
tersebut akan diambil sebagai informan
seperti dokumen dan lain-lain.Lanjut menurut
sebanyak 10 orang yang diambil dari unsur
Moleong
pejabat struktural dan unsur staf/pelaksana,
menggunakan
yaitu sebagai berikut :
pengamatan, wawancara, atau penelaahan
Kabupaten
Kepulauan
Sula
1. Kepala/Sekretaris BKD: 1 orang
Lofland
(2006),
dan
Lofland
penelitian
metode
(dalam
kualitatif
kualitatif
yaitu
dokumen. Penggunaan metode kualitatif ini 5
karena beberapa pertimbangan :pertama,
analisis
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah
Huberman(dalam
apabila berhadapan dengan kenyataan jamak;
2002). Menurut Miles dan Hubermann bahwa
kedua,
secara
model analisis interaktif memungkinkan
langsung hakikat hubungan antara peneliti
peneliti melakukan kegiatan analisis secara
dan responden; dan ketiga, metode ini lebih
longgar tanpa harus melalui proses yang kaku
peka dan lebih dapat menyesuaikan diri
dari pengumpulan
dengan banyak penajaman pengaruh bersama
reduksi data, penyajian data, dan berakhir
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
pada verifikasi atau penarikan kesimpulan.
metode
ini
menyajikan
Berdasarkan pendapat tersebut maka
interaktif
Langkah-langkah
dari Rohidi
Miles
dan
dan
Mulyarto,
data, dilanjutkan
analisis
data
ke
model
teknik pengumpulan data yang digunakan
interaktif dari Miles dan Hubermann dapat
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :
digambarkan seperti berikut ini.
1. Wawancara
(Interview).
wawancara
ini
memperoleh
Teknik
digunakan
data
HASIL DAN PEMBAHASAN
untuk
primer
Pada bagian ini akan dideskripsikan
dari
hasil-hasil wawancara, kemudian dibahas
responden/informan. Wawancara dilaku-
secara bersamaan dengan deskripsi data
kan dengan dua cara yaitu wawancara terpimpin
(interview
quide)
tersebut. Untuk maksud tersebut, penulis
dengan
mendeskripsikan
menggunakan pedoman, dan wawancara
berturut-turut
sebagai berikut :
bebas.
Badan
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan
untuk
memperoleh
tersedia
di
BKD
Daerah
(BKD)
teknis daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
Kabupaten
Tentang organisasi lembaga teknis daerah
Kepulauan Sula. 3. Observasi.
Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Sula adalah lembaga
data
sekunder yaitu data yang telah terolah atau
secara
Teknik
observasi
Kabupaten
ini
digunakan
untuk
mengamati
secara
langsung
peristiwa/fenomena
yang
Kepulauan
Sula.
Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Sula dibentuk untuk mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan
diteliti, guna melengkapi data primer
kepegawaian dan mempunyai tugas pokok
hasil wawancara.
membantu
E. Teknik Analisis Data
Kepala
penyelenggaraan
Sesuai dengan jenis penelitian ini yang
Daerah
kewenangan
di
dalam bidang
perencanaan dan administrasi kepegawaian,
merupakan penelitian kualitatif, maka teknik
pembinaan
analisis data yang digunakan ialah analisis
pegawai,
pendidikan
dan
pelatihan, serta kepangkatan dan mutasi.
kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik
Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 43
analisis data yang digunakan ialah model 6
Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.
Undang No. 43 Tahun 1999 tentang
8
perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian. Dalam UU ini mengatur
tentang
segala
menyebutkan
hal
yang
berhubungan
dengan
Pokok-Pokok
Kepegawaian,
sebe-lum
melakukan
kepegawaian yang lingkup kegiatannya mulai
rekrutmen
dari rekrutmen sampai dengan pension
penyusunan formasi dilakukan untuk
pegawai.
mengetahui kebutuhan pegawai dalam
Dalampenelitianinibetujuanuntukmenget
suatu
pegawai,
ada
organisasi/instansi,
pengusulan
ahuibagaimanapenyelenggaraanadministrasik
formasi
epegawaian yang hanya fokus pada proses
Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri
pelaksanaan
Pendayagunaan
rekrutmen
pegawai
dan
pegawai
tahap
kepada
Badan
aparatur
Negara
penempatan pegawai dalam jabatan struktural
(Menpan) untuk menyetujui usulan yang
di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
diajukan, Setelah melalui formasi PNS,
Kabupaten Kepulauan Sula.
maka tahapan selanjutnya adalah hasil
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa
dari formasi
tersebut dijadikan dasar
proses rekrutmen pegawai, dan penempatan
untuk
pegawai
struktural
rekrutmen PNS. Pengadaan Pegawai
berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 1974
Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk
tentang perubahan atas UU RI No.43 Tahun
mengisi formasi yang lowong. Lowongan
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
formasi dalam suatu satuan organisasi
Sebagaimana disebutkan dalam uraian bab
negara pada umumnya disebabkan oleh 2
pendahuluan
tujuan
(dua) yaitu, adanya Pegawai Negeri Sipil
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
yang berhenti atau adanya perluasan
penyelenggaraan administrasi kepegawaian
organisasi, Karena pengadaan Pegawai
di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Negeri Sipil ini adalah untuk keperluan
Kabupaten Kepulauan Sula yang meliputi
baik dalam arti jumlah, maupun dalam
kegiatan
arti mutu.
dalam
di
proses
jabatan
muka
bahwa
melakukan
rekruitmen
melakukan
pengadaan
atau
pegawai dan penempatan pegawai dalam
Instansi yang menetapkan jumlah
jabatan struktural di Badan Kepegawain
pegawai yang direkrut, yaitu Badan
Daerah.
Kepegawaian
A. Proses melakukan rekrutmen pegawai.
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Pelaksanaan
rekrutmen
Negara
dan
Menteri
pegawai
(Menpan) karena terkait dengan anggaran
merupakan salah satu tugas dari BKD
yang masih menanggung semua gaji
pada umumnya berdasarkan peraturan
PNS.
perundang-undangan
berlaku.
berwenang melakukan rekrutmen pada
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
pemerintah pusat adalah biro/bagian
yang
7
Sedangkan
instansi
yang
kepegawaian instansi,
dari
sedang
bertanggung
di
jawab
masing-masing
sanakan
daerah
organisasi
adalah
yang Badan
dengan
dan
kualitas
Kepegawaian Derah (BKD). Peraturan
sesuai
kebutuhan
lebih
mengutamakan
daripada
kuantitas.
Pengadaan/rekruitmen pegawai di BKD
Pemerintah
yang
menggunakan pendekatan zero growth
merupakan tindak lanjut dari Undang-
dimana pengadaan/rekruitmen pegawai
Undang Kepegawaian adalah PP No. 48
didasarkan untuk menggantikan pegawai
Tahun 2005 yang diubah menjadi PP No.
yang pensiun.
43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer
menjadi
Hal penting yang diperhatikan dalam
CPNS.
proses
pelaksanaan
rekruitmen
Peraturan Pemerintah ini merupakan
pegawai/CPNS
tindak lanjut dari PP No. 97 Tahun 2000
pelaksanaan rekruitmen pegawai/CPNS
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,
yang sudah menggunakan sistem CAT
Kemudian Peraturan Pemerintah No 11
(Computer Assisted Test), dimana semua
Tahun
tentang
urusan
Tenaga
pegawai/CPNS dilakukan secara online
2002
pengadaan/Pengangkatan
sekarang
pelaksanaan
ini
adalah
rekruitmen
Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil,
berdasarkan
keputusan
Mentri
dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun
Pemberdayagunan
2003 tentang wewenang pengangkatan,
(Menpan), dan ini merupakan kewajiban
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
dari seluruh instansi khususnya Badan
Negeri Sipil.
Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut
Aparatur
Negara
Menurut hasil wawancara dengan
hasil wawancara dengan para informan
para informan yang dikemukakan di atas
yang dikemukakan di atas bahwa proses
bahwa proses pelaksanaan rekrutmen
pelaksanaan rekruitmen pegawai/CPNS
pegawai di BKD Kabupaten Kepulauan
di BKD sekarang ini sudah menggunakan
Sula
sestem CAT (Computer Assisted Test),
secara
umum
sesuai
dengan
penetapan formasi dari Menpan ke
walaupun
Daerah
berdasarkan
yang
pegawai/CPNS sudah berjalan dengan
berlaku.
Adapun
rekrutmen
baik, namun belum masimal, karena
pegawai
peraturan
tahapan
dilakukan
mulai
dari
masih
ada
pelaksanaan
beberapa
rekruitmen
kendala
atau
perencanaan, pengumuman, persyaratan,
hambatan dalam melakukan rekruitmen
pelamaran, penyaringan, pengangkatan
pegawai/CPNS di lingkungan Badan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten
sampai dengan pengangkatan menjadi
Kepulauan Sula.
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara prinsip,
pengadaan/rekruitmen
Oleh karena itu agar lebih maksimal,
dilak-
maka 8
kedepan
proses
pelaksaaan
rekrutmen pegawai/CPNS di Kabupaten
negara. Sedangkan tingkatan dari jabatan
Kepulauan Sula khususnya lembaga yang
struktural itu disebut eselon, yaitu eselon
bertanggungjawab melakukan rekruitmen
tertinggi adalah eselon Ia sampai eselon
pegawai/CPNS
Badan
terendah yaitu eselon V. Sebagaimana
hendaklah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
fasilitas
Nomor 13 Tahun 2002, dan dalam
berupa alat elektronik, wfi, dan tempat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
(ruangan) Tes, dan lain-lainnya, agar
Negara Republik Indonesia Nomor 13
proses pelaksanaan rekruitmen kedepan
Tahun 2002.
adalah
Kepegawaian
Daerah
menyediakan
lebih
banyak
dapat berjalan lebih baik dari yang
Berdasarkan ketentuan PP No.100
sekarang ini.
Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
B. Penempatan
pegawai
dalam
jabatan
dengan PP No. 13 Tahun 2002, bahwa
struktural.
pengangkatan dalam jabatan struktural di
Penempatan pegawai dalam jabatan struktural
di
BKD
pada
daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh
umumnya
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kabupaten
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
Sedangkan Penilaian dan perimbangan
Undang No. 43 Tahun 1999 tertang
pengangkatan dalam jabatan struktural di
perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh
tentang
Badan
Pokok-Pokok
Kepegawaian,
Kota
(Bupati/Walikota).
Pertimbangan
Jabatan
menyebutkan pengertian jabatan adalah
Kepangkatan
kedudukan yang menunjukkan tugas,
Kabupaten/Kota. Selanjutnya, pelayanan
tanggung jawab, wewenang, dan hak
administrasi kepegawaian pengangkatan
Pegawai
dalam jabatan struktural
Negeri
Sipil
dalam
suatu
organisasi negara.
(Baperjakat)
dan
Instansi
dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Peraturan Pemerintah sebagi tindak
Kabupaten/Kota.
lanjut dari Undang-Undang Kepegawaian
Di
adalah Peraturan Pemerintah No. 13
(BKD)
Tahun
terdapat sebanyak 17 (tujuhbelas) Jabatan
2002
Pegawai
tentang
dalam
Pengangkatan
Kepegawaian
Kabupaten
Daerah
Kepulauan
Sula
Struktural.
Struktural, yang terdiri dari : 1 (satu)
Dalam peraturan tersebut disebutkan
jabatan struktural eselon IIIa (yakni
bahwa jabatan struktural adalah suatu
Kepala
kedudukan yang menunjukkan tugas,
jabatan struktural eselon IIIa (Sekretaris
tanggung jawab, wewenang, dan hak
Badan), 4 (empat) jabatan struktural
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
eselon IIIb (para Kepala Bidang), dan 11
memimpin
(sebelas) jabatan struktural eselon IVa
suatu
Jabatan
Badan
satuan
organisasi 9
Badan), kemudian
1 (satu)
(para Kepala SubBagian dan Kepala Sub-
seleksi
penempatan
Bidang). Semua jabatan struktural/eselon
jabatan
struktural
tersebut
mempertimbangkan
sudah
terisi
oleh
pejabat
definitif.
Contoh,
pegawai
dalam
yang
masih
faktor
meskipun
lainnya.
semua
pejabat
Menurut hasil wawancara dengan
struktural yang ada di BKD ini secara
para informan yang dikemukakan di atas
umum memenuhi persyaratan yang telah
bahwa proses pelaksanaan seleksi untuk
ditetapkan
penempatan
jabatan
masih ada beberapa PNS yang lebih
Tim
pantas atau lebih memenuhi syarat tetapi
struktural
pegawai
dalam
dilaksanakan
oleh
Baperjakat berdasarkan peraturan yang
dalam
peraturan,
namun
tidak diangkat.
berlaku. Penempatan pegawai dalam
Oleh karena itu agar lebih maksimal,
jabatan struktural di BKD berdasarkan
maka ke depan seleksi penempatan
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002
pegawai dalam jabatan struktural di
tentang Pengangkatan Pegawai dalam
Kabupaten Kepulauan Sula hendaklah
Jabatan Struktural.
dapat menerapkan sistem terbuka melalui
Hal penting yang dipertimbangkan
lelang jabatan sebagaimana yang telah
dan menjadi kriteria penilaian untuk
berhasil dilaksanakan di daerah lain di
penempatan
Indonesia.
Hal
struktural yang termasuk dalam proses
sehingga
pejabat
seleksi
ditempatkan/diangkat
pegawai
yaitu,
dalam
harus
persyaratan-persyaratan
jabatan
memenuhi
perlu
dilakukan
struktural
yang
benarbenar
sudah
memenuhi
persyaratan
ditetapkan dalam Peraturan perundang-
ditetapkan
terutama
undangan
seperti,
kompetensi pengetahuan, keterampilan,
persyaratan pangkat/golongan, kualifi-
sikap, dan syarat lain sebagaimana yang
kasi pendidikan, prestasi kerja, kom-
ditetapkan dalam PP. 13 Tahun 2002
petensi jabatan, diklat-Pim, senioritas,
tentang
pengalaman,
dan
faktor
usia
Jabatan Struktural.
persyaratan
lain
yang
ditetapkan.
yang
yang
itu
berlaku
dan
dalam
persyaratan
PNS
dalam
A. Kesimpulan.
informan bahwa secara umum seleksi pegawai
sudah
KESIMPULAN DAN SARAN
Menurut hasil wawancara dengan para
penempatan
Pengangkatan
yang
Berasarkan
jabatan
hasil
penelitian
tentang
penyelenggaraan administrasi kepegawaian
struktural yang ada sekarang ini di BKD
di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Kepulauan Sula sudah sesuai
Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana
dengan peraturan yang berlaku, namun
telah dideskripsikan di atas bahwa hasil
belum maksimal, karena masih ada beberapa kelemahan terutama dalam hal 10
wawancara
dengan
para
informan
rekruitmen
di
Badan
Kepegawaian
menunjukkan :
Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan
1. Proses pelaksanaan rekrutmen pegawai.
Sula berdasarkan penetapan formasi dari
Proses
pelaksanaan
rekruitmen
Menpan
ke
pegawai di BKD Kabupaten Kepulauan
peraturan
Sula
pelaksanaan
secara
umum
sesuai
dengan
Daerah yang
sesuai
dengan
berlaku,
namun
rekruitmen
pegawai
penetapan formasi dari Menpan ke
menggunakan sistem CAT (Computer
Daerah berdasarakan peraturan yang
Assisted Test), sehingga pelaksanaan
berlaku.
rekruitmen
Adapun
pegawai
tahapan
dilakukan
rekrutmen
mulai
dari
pegawai
di
Kabupaten
Kepulauan Sula belum maksimal.
perencanaan, pengumuman, persyaratan,
2. Penempatan
pelamaran, penyaringan, pengangkatan
pegawai
dalam
jabatan
struktural.
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Proses pelaksanaan seleksi untuk
sampai dengan pengangkatan menjadi
penempatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara
struktural
prinsip,
pengadaan/rekruitmen
Baperjakat berdasarkan peraturan yang
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
berlaku. Penempatan pegawai dalam
organisasi
mengutamakan
jabatan struktural di BKD berdasarkan
kualitas daripada kuantitas. Rekrutmen
Peraturan Peme-rintah No. 13 Tahun
pegawai
2002 tentang Pengangkatan Pegawai
dan
di
pendekatan
lebih
BKD zero
menggunakan growth
pegawai
dalam
dilaksanakan
oleh
jabatan Tim
dimana
dalam Jabatan Struktural. Seleksi penem-
rekruitmen pegawai didasarkan untuk
patan pegawai dalam jabatan struktural di
menggantikan pegawai yang pensiun.
BKD Kabupaten Kepulauan Sula secara
Proses
rekruitmen
umum sudah sesuai dengan peraturan
pegawai/CPNS di BKD sekarang ini
yang berlaku, namun belum maksimal,
sudah
CAT,
karena masih ada beberapa kelemahan
rekruitmen
terutama dalam hal seleksi penempatan
pegawai/CPNS sudah berajalan dengan
pegawai dalam jabatan struktural yang
baik, namun belum masimal, karena
masih mempertimbangkan faktor lainnya.
masih
Contoh,
pelaksanaan
menggunakan
walaupun
ada
pelaksanaan
beberapa
sistem
kendala
atau
meskipun
semua
pejabat
hambatan dalam melakukan rekruitmen
struktural yang ada di BKD ini secara
pegawai/CPNS di Badan Kepegawaian
umum memenuhi persyaratan yang telah
Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan
ditetapkan
Sula.
masih ada beberapa PNS yang lebih
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
dalam
peraturan,
namun
pantas atau lebih memenuhi syarat tetapi
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
tidak diangkat. 11
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
melalui sistem lelang jabatan yang sudah
ditarik kesimpulan bahwa proses seleksi penempatan
pegawai
dalam
dilaksanakan di beberapa daerah.
jabatan DAFTAR PUSTAKA
struktural di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten
Kepulauan
Afifuddin, 2012. Pengantar Administrasi
Sula
Pembangunan,
umumnya sudah baik, namun belum
dipersyaratkan
oleh
dan
: Alfabeta.
peraturan
Moekijat, 1991. Administrasi Kepegawaian
belum sepenuhnya dilaksanakan.
Negara, Bandung : Mandar Maju.
B. Saran.
Moleong,
Bertolak dari hasil penelitian ini, maka
2000.
Kualitatif.
perlu dikemukakan beberapa saran sebagai
Metodologi
Bandung
:
Penelitian
PT.
Remaja
Rosdakarya.
berikut :
Thoha,
1. Untuk meningkatkan efektivitas proses
lingkungan
Pemerintahan
Kepulauan
Sula
memperbanyak
fasilitas
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
alat
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
elekrtonik, wfi, dan ruangan (tempat) dibutuhkan
rekrutmen
agar
menggunakan sistem
Pokok Kepegawaian.
pelaksanaan
pegawai/CPNS
dengan
CAT (Computer
Assisted Test) dapat berjalan maksimal. 2. Diharapkan proses seleksi penempatan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Kepulauan Sula harus benarbenar sesui dengan persya-ratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun
2002
Pegawai
tentang
dalam
Pengangkatan
Jabatan
Struktural,
dan/untuk meminimalisir proses seleksi penempatan struktural
pegawai di
dalam
lingkungan
Administrasi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
lebih
seperti
1983.
Ghalia Indonesia.
Kabupaten
perlu
Mifta,
Kepegawaian Daerah, Jaharta Timur :
pelaksanaan rekrutmen pegawai/CPNS di
yang
Teori,
Implikasinya di Era Reformasi. Bandung
maksimal karena masih ada beberapa hal yang
Konsep,
jabatan
Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sula kedepan hendaklah dilakukan secara terbuka yaitu 12
