KERANGKA ACUAN PELATIHAN DASAR P2KP BAGI KONSULTAN PELAKSANA DAERAH DAN FASILITATOR REPLIKASI PROGRAM P2KP
I. LATAR BELAKANG
Usaha mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan telah dilakukan melalui P2KP sejak tahun 1998. Sebagaimana tertuang di dalam pedoman umum P2KP, jelas disebutkan bahwa misi P2KP adalah membangun masyarakat mandiri (yang pada akhirnya mampu menjadi masyarakat madani), yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dalam tatanan good governance, serta mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan (neighbourhood development). Untuk mencapai misi tersebut tentu bukan persoalan yang mudah, perlu upaya dari semua pihak untuk terus menerus melakukan proses pemberdayaan yang juga harus diiringi dengan penyempurnaan konsep P2KP melalui lesson learned program yang telah berjalan selama hampir 1 (satu) dasawarsa ini. Terlebih lagi, P2KP telah dijadikan kebijakan nasional dalam kerangka PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga membutuhkan fasilitasi yang lebih optimal sebagai program yang makin efektif bagi upaya gerakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Disadari bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan perlu didukung oleh Pemerintah Kota/Kabupaten maupun kelompok peduli setempat, untuk terwujudnya kemitraan yang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan kelompok peduli dalam penanggulangan kemiskinan sesuai prinsip-prinsip good governance. Mengingat terbatasnya wilayah pelayanan P2KP, beberapa Pemerintah Propinsi/Kota/ Kabupaten yang mempunyai komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan menyatakan ingin memperluas cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan di daerahnya dengan menggunakan konsep P2KP. Pemerintah pusat mengapresiasi terhadap komitmen dan inisiatif dari pemerintah Kota/Kabupaten tersebut dengan nama Replikasi Program P2KP. Untuk mendukung pelaksanaan replikasi program P2KP tersebut diperlukan adanya para pelaku yang siap memfasilitasi pelaksanaannya dilapangan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan tugasnya maka para pelaku dituntut untuk peka terhadap masalah kemiskinan serta terampil dalam memfasilitasi sesuai fungsi dan tugas para pelaku. Oleh karena itu para pelaku tersebut perlu mendapatkan pelatihan dasar sebagai pembekalan awal sebelum melaksanakan tugasnya. Pelatihan Dasar ini terutama dititikberatkan sebagai proses penyadaran (awareness training) dengan penekanan pada re-orientasi sikap, pola pikir dan pandangan terhadap pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan di perkotaan melalui pembangunan manusia (pemulihan nilai-nilai luhur), Pengenalan dan pemahaman konsep P2KP dan mekanisme kerjanya; serta Pengenalan dan pemahaman dasar-dasar pembangunan yang melibatkan masyarakat sasaran sebagai pelaku utama (subjek) melalui proses pemberdayaan.
Halaman 1
II. TUJUAN 1. Tujuan Umum a. Memberikan pemahaman dan penyadaran kepada Konsultan daerah dan Tim Fasilitator mengenai paradigma, akar masalah serta dampak kemiskinan di masyarakat b. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep, metodologi, tujuan, visi dan misi P2KP serta strategi implementasi replikasi P2Kp c. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai strategi penaggulangan kemiskinan model P2KP d. Peserta mengetahui dan memahami kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, serta target IPM dan MDGs. e. Peserta dapat menyampaikan pesan-pesan P2KP menurut metodologi Pendidikan Orang Dewasa (POD); f. Peserta dapat melakukan pendekatan yang tepat selaras dengan prinsip dan nilai P2KP yang berpijak pada azas pada pemberdayaan masyarakat; g. Peserta memiliki pengetahuan tentang konsep masyarakat mandiri dan madani. h. Terwujudnya konsultan/fasilitator yang mempunyai motivasi dan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap penanggulangan kemiskinan.
2. Tujuan khusus a. Peserta memahami akan substansi P2KP dan implementasi Replikasi P2KP baik pendekatan ataupun metodologi dari program tersebut. b. Menghasilkan konsultan pendamping yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana proyek dilapangan maupun sebagai agen perubahan sosial ditengah-tengah masyarakat. c. KPD dan fasilitator mampu melaksanakan pelaksanaan program sesuai tujuan, visi, misi dan kerangka waktu pencapaian target. d. Tersusunnya strategy pendampingan KPD dan tim fasilitator dengan mengacu kepada permasalahan yang ada dengan kerangka waktu mengacu kepada master schedule. e. Tersusunnya rencana kerja tim fasilitator untuk melakukan pendampingan di masyarakat.
III. KELUARAN YANG DIHARAPKAN Peserta mempunyai kesadaran kritis terhadap kemiskinan, memahami substansi P2KP secara holistik serta mampu memfasilitasi dan memotivasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
IV. MATERI DAN POKOK BAHASAN Materi dan pokok bahasan dalam pelatihan dasar P2KP ini terdiri dari 87 JPL, Tema dan topiknya adalah yaitu :
Belajar Bersama Mitr Belajar Orientasi Belajar Kontrak Belajar Halaman 2
Tantangan Paradigma Pembangunan Anatomi Kemiskinan Perempuan dan kemiskinan Kebijakan Nagkis Nasional Kebijakan nagkis nasional IPM dan NDG’s Kebijakan nagkis daerah dan Replikasi P2KP Konsep P2KP P2KP dan Kemiskinan Strategi Intervensi P2KP Gambaran umum siklus P2KP P2KP sebagai proses pembelajaran kritis Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Sejati Pemberdayaan Perempuan dan laki-laki Kepemimpinan Masyarakat Manusia Pengorganisasian Masyarakat Pembangunan Partisipatif Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokrasi Partisipasi Perempuan Daur program dan siklus P2KP Metodologi Pembangunan Partisipatif Mengenal Fasilitator Pembangunan Citra diri fasilitator Tugas dan fungsi fasilitator Etika Fsilitator Siklus P2KP Tatacara pelaksanaan siklus di masyarakat Teknik Fasilitasi Pendidikan orang dewasa Dasar-dasar komunikasi Komunikasi Pembangunan Fasilitasi dalam pembelajaran Fasilitasi Musyawarah (RKM) Fasilitasi FGD Strategi Pendampingan Penjelasan master schedule Strategi Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja
V. METODOLOGI DAN RANCANGAN PELATIHAN Kegiatan pelatihan mendasarkan pendekatan pendidikan kritis yang mengedepankan dialog antara pemandu dengan peserta ataupun antara peserta dengan peserta yang lain sehingga diharapkan terjadi proses pemahaman yang mendalam dan saling memperkaya wawasan. Halaman 3
Untuk menciptakan iklim yang dialogis menggunakan cara Pendidikan Orang Dewasa dimana peserta tidak dianggap sebagai murid sekolah yang tidak berpengatahuan melainkan diperlakukan sebagai peserta yang telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman. Melalui proses belajar dan mengajar yang partisipatif tersebut diharapkan dapat medorong peserta menjadi lebih aktif sehingga pemahaman terhadap materi pelatihan lebih cepat terjadi. VI. PESERTA , PEMANDU, NARASUMBER DAN PENYELENGGARA 1. PESERTA Peserta pelatihan dasar ini adalah KPD (Tenaga Ahli) dan Faskel yang dibutuhkan ditambah 10% untuk cadangan. KPD telah ditetapkan menjadi konsultan pendamping oleh pemerintah daerah dan fasilitaotr telah mengikuti proses rekrutment dan proses seleksi untuk mengikuti pelatihan dasar ini sebagai calon fasilitator. 2. PEMANDU Pemandu pelatihan ini adalah pemandu nasional yang telah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (TOT) yang dilaksanakan oleh KMP dan direkomendasi oleh KMP. 3. NARASUMBER Untuk lebih memperkaya wawasan peserta, selain dari pemandu juga mendapat tambahan pengetahuan dari Narasumber yang berkompeten di bidangnya, berjumlah ........ orang khususnya materi/tema kebijakan nangkis nasional, (dirinci nama, keahlian serta asal instansi ) 4. PENYELENGGARA Penyelenggara Pelatihan ini adalah Pemerintah Derah/Tim elaksana Kegiatan (TPK) VII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan ...................... hari bertempat di .................................., adapun mengenai tanggal pelaksanaan direncanakan pada tanggal ................................... VIII. SUMBER PENDANAAN Dalam pelaksanaan pelatihan dasar ini untuk sumber pendanaan dibebankan sepenuhnya kepada Pemeintah Daerah, sedangkan untuk akomodasi pemandu sepenuhnya dibebankan kepada KMP/KMW. IX.
PELAPORAN Setelah pelaksanaan, Pemerintah Daerah membuat laporan dan disampaikan kepda Bupati / Walikota serta Dirjen Cipta Karya-PU dan KMW. Diharapka paling lambat laporan selesai 1 bulan setelah pelaksanaan.
Halaman 4
Laporan Pelatihan dasar KPD dan Failitator terdiri : BAB I
PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Tujuan c. Keluaran yang diharapkan
BAB II
METODOLOGI a. Metode b. Materi c. Peserta d. Pemandu e. Narasumber f. Penyelenggara
BAB III
PELAKSANAAN a. Pelaksanaan hari I • Materi ...... • Materi ...... b. Pelaksanaan hari II c. Dst Dalam sub Bab ini diuraikan pelaksanaan kegiatan pelatihan pada setiap harinya, didalamnya termasuk menguraikan pelaksanaan kegiatan belajar setiap materi, capaian berdasarkan evaluasi topik oleh peserta dibuatkan grafiknya tiap materi serta hasil analisa dari grafik tersebut, dokumentasi kegiatan, termasuk kondisi dinamika kelas. Tingkat keaktifan peserta. Permasalahan yang terjadi.
BAB IV
PEMBAHASAN a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Diuraikan mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan riil dibandingkan dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetepkan sebelumnya berdasarkan kerangka acuan. Evaluasinya didasarkan berdasarkan tahapan Pra pelatihan, pelaksanaan pelatihan, Pasca pelatihan. b. Analisa kegiatan kelas Diuraikan evaluasi topik materi, apakah materi yang disampaikan pada proses pelatihan telah dianggap baik dari segi kebutuhan, penyampaian dan pemahaman. c. Analisa capaian pelatihan (Pre test dan Post Test) Diuraikan capaian hasil dari pre test dan post test. d. Catatan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Lampiran – Lampiran : a) metode evaluasi b) Notulasi Rekaman c) Daftar hadir d) Lembar pre test dan post test, dll
Halaman 5
X. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN Untuk melaksanakan pelatihan ini Pemerintah daerah / Tim Pelaksana Kegiatan perlu membentuk Panitia Pelaksana termasuk pengendali kualitas yang mampu menjalankan perannya secara aktif dan akan menjaga kelancaran pelatihan dengan perannya masing-masing. 1. Panitia (sebutkan nama dan peran masing-masing) 2. Pengendalian kwalitas Untuk menjaga kelancaran proses pelatihan akan dimonitor oleh seorang Koordinator Pelatihan yaitu : ................,(sebutkan nama dan jabatan). Sedangkan untuk menjaga keutuhan substansi dan proses serta kelangkapan peralatan pelatihan di dalam kelas akan dijaga oleh 1 orang Penanggungjawab Kelas yaitu: (sebutkan nama) XI. EVALUASI DAN KOORDINASI 1. Evaluasi Untuk mengetahui efektivitas dan capaian pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi baik yang berhubungan dengan peserta, proses pelatihan maupun penyelenggaraanya dilakukan beberpa eveluasi antara lain : Test, untuk melihat kemampuan peserta sebelum • Pre dan Post mendapatkan pelatihan. Dengan hasil test tersebut diharapkan terlihat tingkat kemampuan peserta, sehingga dapat ditindak lanjuti dalam proses pelatihan. • Evaluasi harian : evaluasi ini dilakukan oleh peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai materi serta terhadap pemandu. Evaluasi ini sebaiknya diadakan pada setiap topik, untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh peserta. (contoh form evaluasi terlampir. Pemda/TPK bisa melakukan modifikasi) • Pengamatan pemandu terhadap peserta : evaluasi ini dilakukan oleh penanggungjawab kelas yang bertugas untuk mengamati perkembangan setiap peserta selama pelatihan yang dicatat dalam form. (contoh form evaluasi terlampir. Pemda/TPK bisa melakukan modifikasi) 2. Koordinasi Refleksi Pemandu dan panitia pelatihan untuk membahas perkembangan dan hambatan yang terjadi setiap hari selama pelatihan berlangsung, untuk kemudian direncanakan pernbaikan-perbaikan pada pelatihan di hari berikutnya.
Halaman 6
GBPP Pelatihan Dasar P2KP bagi KPD dan Tim Fasilitator Replikasi Program P2KP Tema Belajar Bersama
Topik Mitra Belajar Orientasi Belajar Kontrak Belajar
JPL 1 2 1
Tantangan
Paradigma Pembangunan Anatomi Kemiskinan Perempuan dan Kemiskinan
3 3 2
Kebijhakan Nangkis Nasional
Kebijakan Nangkis Nasional-IPM dan MDG’a Kebijakan nangkis Daerah dan Replikasi P2KP
2 2
Konsep P2KP
P2KP dan Kemiskinan Strategi Intervensi P2KP Gambaran Umum Siklus P2KP P2KP sebagai proses pembelajaran kritis
2 3 2 4
Pemberdayaan
Pemberdayaan Sejati Pemberdayaan Perempuan dan Laki-laki Kepemimpinan Masyarakat Manusia Pengorganisasian Masyarakat
4 2 3 3
Pembangunan Partisipatif
Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokrasi Partisipasi Perempuan Daur program pembangunan partisipatif dan siklus P2KP Metodologi Pembangunan Partisipatif
2 2 2
Mengenal Fasilitator Pembangunan
Citra diri fasilitator Tugas dan fungsi fasilitator Etika fasilitator
2 4 2
Siklus P2KP
Tatacara pelaksanaan siklus tingkat masyarakat
6
Tehnik Fasilitasi
Pendidikan orang dewasa Dasar-dasar komunikasi Komunikasi pembangunan Fasilitasi dalam pembelajaran Fasilitasi Musyawarah (RKM) Fasilitasi FGD RK Penjelasan master schedule Replikasi P2KP Strategi Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja
2 2 2 3 3 3 3 3 3
-
2 87
Strategi Pendampingan
Ev. Akhir & Post Test JUMLAH
Tema Sosialisasi dan Pendampingan awal dilakukan dengan Coaching setelah pelatihan selesai dilakukan, dengan topic : 1. Komunikasi dan strategi sosialisasi 2. Pengembangan pesan dan praktek sosial 3. Sosial mapping 4. Sosialisasi awal
2
