DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN FASILITATOR

DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN FASILITATOR Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam melakukan Fasilitasi maka konsultan dan fasilitator dilarang: 1.1.

Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, dan melakukan kompromi yang menjadi hak masyarakat, serta melakukan tindakan apa pun yang merugikan masyarakat.

1.2.

Menerima apa pun dari pihak mana pun dengan tujuan: 2.1.1. Memengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasi dana PNPM; 2.1.2. Memengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi, dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan; 2.1.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apa pun dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator.

1.3.

Bertindak sebagai pemasok bahan dan alat, menunjuk salah satu pemasok, atau berfungsi sebagai perantara;

1.4.

Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat;

1.5.

Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;

1.6.

Meminjam dana PNPM dengan alasan apa pun, baik atas nama pribadi, keluarga, maupun kelompok;

1.7.

Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

1.8.

Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalam upaya mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;

1.9.

Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan program;

1.10.

Menjadi pengurus partai politik dan calon legistatif yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim sukses Pilkada dan Legistatif;

1.11.

Pelanggaran terhadap salah satu poin di atas dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja.

_______________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ 1 Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan

DAFTAR SINGKATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

AD ADD AP APBD APBN ART BA BBM BASPK Bappeda Bappenas BKAD BLM BM BOS BPD BPK BPKP BP-UPK BP CSR DAU DU-RKPDes DIPA DPA DPRD FK FT Faskab Fastkab Faskeu HOK Kades KM-Nas KMW KM-Prov KPMD/K KPPN KUA KUB KSP LKM LKPj LPPD LP2K LPD LSM MAD MDKP MKP Musdes Musrenbang PAH

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Anggaran Dasar Alokasi Dana Desa Administrasi Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Rumah Tangga Berita Acara Bahan Bakar Minyak Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Kerja sama Antar Desa Bantuan Langsung Masyarakat Buku Material Bantuan Operasional Sekolah Badan Permusyawaratan Desa Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengawas UPK Badan Pemeriksa Corporate Social Responsibility Daftar Alokasi Umum Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fasilitator Kecamatan Fasilitator Teknik Fasilatator Kabupaten Fasilitator Teknik Kabupaten Fasilitator Keuangan Hari Orang Kerja Kepala Desa Konsultan Manajemen (tingkat) Nasional Konsultan Manajemen (tingkat) Wilayah Koordinator Manajemen Provinsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kebijakan Umum APBD Kelompok Usaha Bersama Kelompok Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pengunaan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat Musyawarah Antar Desa Musyawarah Desa Khusus Perempuan Musyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan Musyawarah Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penampungan Air Hujan

_______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 2

54. 55.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

PAP PNPM MPd Perdesaan Perda PerDes PIK PjOK PjOKab PjOProv PKK PL PMD Pokmas PPAS PPM PUK PTO RAB RBM Renja Renstra RKA RKB RKP RKPD RKPDes RKTL RPD RPJM RPJMDes RTRWK/K RT RW SDM SE SEB SetDa Semiloka SKMP SKPD SPP SPP-SPPN

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

95. 96.

SP2 SP3K

: :

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

SPC SPM SPPB SPP-LS TA TKPKD TK-PNPM MPd TOT TBM TPK

: : : : : : : : : :

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

83.

: (dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Peraturan Daerah Peraturan Desa Paket Informasi Kecamatan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten Penanggung Jawab Operasional Provinsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pendamping Lokal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelompok Masyarakat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Penanganan Pengaduan dan Masalah Paket Usulan Kegiatan Petunjuk Teknis Operasional Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Masyarakat Rencana Kerja Rencana Strategis Rencana Kerja Anggaran Rencana Kegiatan dan Biaya Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pembangunan Desa Rencana Kerja Tindak Lanjut Rencana Penggunaan Dana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Rukun Tetangga Rukun Warga Sumber Daya Manusia Surat Edaran Surat Edaran Bersama Sekretariat Daerah Seminar dan Lokakarya Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Simpan Pinjam Perempuan Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Surat Perjanjian Pendanaan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Surat Penetapan Camat Surat Perintah Membayar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun Anggaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tim Koordinasi-PNPM MPd Training Of Trainer Tempat Belajar Masyarakat Tim Pengelola Kegiatan


107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

TPM TP3 TPU TV UEP UPK UPT

: : : : : : :

Tenaga Pelatih Masyarakat Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Tim Penulis Usulan Tim Verifikasi Usaha Ekonomi Produktif Unit Pengelola Kegiatan Unit Pelaksana Teknis


BAB I KEBIJAKAN POKOK 1.1. Latar Belakang Indonesia menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat melalui tiga pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antarwilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untuk penanggulangan dan penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, pendayagunaan, dan penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Mulai tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK antara lain berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisasi diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar serta ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan adalah menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat diharapkan dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan, yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 1.2. Tujuan Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan khususnya meliputi: 1.2.1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan serta masyarakat adat dalam pengambilan _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 5

keputusan perencanaan, pembangunan;

pelaksanaan,

pemantauan,

dan

pelestarian

1.2.2. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model PNPM MPd dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan reguler; 1.2.3. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya; 1.2.4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintahan khususnya pemerintahan desa, dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan; 1.2.5. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; 1.2.6. Melembagakan pengelolaan dana bergulir; 1.2.7. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa; 1.2.8. Mengembangkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup. 1.3. Keluaran Program 1.3.1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan serta kelompok masyarakat adat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pengawasan, sampai dengan pelestarian. 1.3.2. Adanya keterpaduan sistem pembangunan partisipatif model PNPM MPd dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan reguler. 1.3.3. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antardesa. 1.3.4. Terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan desa, dalam fasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan. 1.3.5. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat. 1.3.6. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM. 1.3.7. Terbentuk dan berkembangnya kerja sama antardesa dalam pengelolaan pembangunan. 1.3.8. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan. 1.4. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi: 1.4.1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 6

1.4.2. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. 1.4.3. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan penyelarasan pembangunan sektoral dan antardesa yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 1.4.4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 1.4.5.

Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

1.4.6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. Kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 1.4.7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah untuk mufakat. 1.4.8. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 1.4.9. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan serta upaya perbaikan lingkungan. 1.4.10. Keterpaduan, keselarasan, dan kesatupaduan kebijakan. Pengertian prinsip ini menekankan bahwa arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekankan sistem penyelarasan perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif yang diintegrasikan kedalam sistem reguler. 1.4.11. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. 1.5. SASARAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 1.5.1. Lokasi Sasaran Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. 1.5.2. Kelompok Sasaran a. Masyarakat miskin dan masyarakat adat di perdesaan, b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan, c. Kelembagaan pemerintahan lokal. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 7

1.6. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah. Artinya, program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 1.6.1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Sumber dana berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Swadaya masyarakat d. Partisipasi dunia usaha/swasta/Corporate Social Responsibility (CSR) dan, e. Sumber lain yang tidak mengikat. 1.6.2. Kriteria Alokasi Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah yang diatur dengan ketentuan tersendiri. 1.6.3. Mekanisme Pencairan Dana Pencairan dana diatur sebagai berikut. a. Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah. b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. c. Pencairan BLM yang bersumber diluar APBN dan APBD dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan BKAD dengan melibatkan UPK dan TPK. d. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi, atau biaya lainnya. 1.6.4. Mekanisme Penyaluran Dana Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut. a. Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK dengan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah. b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya). c. Penyaluran berikutnya perlu dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. d. Jika dana telah dipergunakan semuanya maka TPK wajib memberikan laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir.


Alur Penyaluran Dana PNPM dari Rekening Kolektif ke Desa Proses penyelesaian tahap terkahir

UPK

SPPB+ RPD+LPD + KW 2 + SKMP tahap akhir

1,2,dst.

Tahap pencairan

Uang masuk ke Kas TPK Penyiapan

habis

masih Catatan kegiatan yang harus dibayar

Pembayaran

Saldo Kas

Bukti-bukti

Pembukuan

1.6.5. Dana Operasional UPK dan Operasional TKP Dana operasional UPK maksimal sebesar dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/desa maksimal sebesar tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan. 1.7. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, sampai dengan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar tersebut meliputi : 1.7.1. Desa Berpartisipasi Seluruh desa/kelurahan atau nama lain di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 9

kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi. 1.7.2. Kriteria dan Jenis Kegiatan a. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM dan dana bergulir diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin; 2) Memenuhi kebutuhan antardesa dan/atau antarkecamatan; 3) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin; 4) Berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi perdesaan; 5) Dapat dikerjakan oleh masyarakat; 6) Didukung oleh sumber daya yang ada; 7) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan; 8) Mendukung kualitas lingkungan hidup dengan tidak merusak lingkungan hidup. b. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut. 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin, rumah tangga miskin di dalam desa, antardesa/kelurahan, atau sebutan lainnya. 2)

Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal).

3)

Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).

4)

Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

5)

Kegiatan Usulan Pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP. Dana tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha, dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.

6)

Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ketentuan yang terkait dengan kegiatan ini dijelaskan lebih lanjut dalam PTO Penjelasan XIII.

c. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana bergulir adalah: 1)

Pendanaan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dapat didanai dari alokasi SPP dan UEP yang telah diputuskan melalui MAD.

2)

Pendanaan kegiatan permodalan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hanya dapat didanai dari alokasi UEP yang sudah ada.


1.7.3. Mekanisme usulan kegiatan Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan yang dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang saling berkaitan langsung. Tiga usulan yang dimaksud adalah: a. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa Khusus Perempuan. b. Usulan kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa Khusus Perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal sebesar 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, tetapi harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok atau usulan penggati SPP bagi kecamatan yang terkena sangsi pendanaan. c. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan), dan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa Perencanaan. Kegiatan sarana dan prasarana yang diutamakan adalah kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Usulan yang dimaksud dalam butir a,b, dan c di atas merupakan kegiatan yang wajib ditetapkan berdasarkan hasil Musrenbangdes sesuai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit dengan jumlah alokasi BLM maksimal, memiliki kemungkinan setiap desanya bisa mengajukan lebih dari 3 usulan. Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti sehingga usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap berjumlah tiga usulan. Nilai maksimal satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Mandiri Perdesaan diatur sebagai berikut: a. Jawa & Bali Rp350 juta, dan usulan antardesa maksimal Rp500 juta. b. Luar Jawa & Bali Rp500 juta. Khusus untuk kegiatan antardesa di luar Jawa dan Bali tidak dilakukan pembatasan maksimal. Akan tetapi, usulan antardesa harus mengacu kepada kesepakatan kerja sama desa untuk mewujudkan pembangunan desa dan antardesa. Usulan yang diajukan tersebut harus sudah masuk dalam RKPDes dan RPJMDes yang melakukan kerja sama dengan kriteria jenis kegiatan yang tetap mengacu kepada ketentuan kelayakan usulan. Jika nilai usulan antardesa melebihi 1,5 miliar rupiah maka sebelum diputuskan, usulan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Satker Kabupaten dan Tim Faskab. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten, dan memberitahukan secara tertulis kepada instansi terkait sebagai informasi agar tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) perencanaan dan pendanaan. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 11

1.7.4. Swadaya Masyarakat Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar swadaya adalah kerelaan masyarakat sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. 1.7.5. Kesetaraan dan Keadilan Gender Pengertian pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan tersebut memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses dan memiliki kendali atas aset produktif. Salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan adalah PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dengan mendorong masyarakat menciptakan ruang di mana perempuan bisa terlibat secara aktif. 1.7.6. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List) Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut. a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik; b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah; c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang, dan lain-lain); d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya; e. Pembiayaan gaji pegawai negeri; f. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja; g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau; h. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang; i. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain; j. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai; k. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha); l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha; m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik; n. Kegiatan konstruksi dan pemanfaatan lahan di wilayah kawasan konservasi dan hutan lindung tanpa izin tertulis dari instansi pemangku kawasan/pihak yang berwenang, kecuali untuk desa-desa yang sudah masuk dalam kawasan konservasi (enclave); o. Kegiatan yang mengarah kepada perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.


1.7.7. Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup (Safeguards) Kebijakan ”safeguards” atau “pengamanan” sosial dan lingkungan hidup merupakan upaya dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam melakukan pencegahan, pengelolaan, dan penanganan risiko terjadinya potensi dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai. Kebijakan pengamanan tidak hanya untuk menghindari dampak sosial dan lingkungan hidup yang merugikan sebagai akibat adanya suatu kegiatan yang didanai oleh program, tetapi juga meminimalkan risiko dampak negatif tersebut. Jika dampak-dampak negatif tidak dapat dihindarkan, program harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan perbaikan serta kompensasi jika diperlukan. Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup sepenuhnya dijelaskan dalam PTO Penjelasan XIV. 1.7.8. Sanksi Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi karena adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi dapat berupa: a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan, b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan jika kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, melakukan penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara, atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dianggap sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat dilakukan penundaan pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. 1.7.9. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga, dan Pemerintahan Lokal Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga, dan pemerintahan lokal menuju kemandirian maka: a. Di setiap desa, dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K dengan kualifikasi teknik, pemberdayaan, dan ekonomi), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim 11 yang membantu pemerintah desa dalam penyusunan/pengkajian ulang rancangan RPJMDes dan RKPDes, Tim Pemandu dan Tim Delegasi/Utusan Musrenbang, Tim Pemantau, baik untuk memantau program yang sedang dilaksanakan maupun memantau pelestarian dan dana bergulir, serta Tim Pemelihara. Diperlukan kepastian keterlibatan perempuan dalam tim-tim yang ada. b. Di kecamatan, dibentuk dan dikembangkan: Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas UPK (BP UPK), Tim Verifikasi, UPK, Tim Penyehatan Pinjaman, Pendamping Lokal (PL), Tim Pemandu dan Tim Delegasi/Utusan Musrenbang, serta Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM). Keterlibatan perempuan dalam tim-tim ini perlu didorong dan dipastikan. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 13

c. Di kabupaten, dibentuk dan dikembangkan kemandirian Ruang Belajar Masyarakat (RBM). RBM perlu dikembangkan sebagai tempat belajar warga masyarakat yang murah dan dikembangkan dalam wadah Tempat Belajar Masyarakat (TBM). Karena itu, RBM menjadi suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis melalui kegiatan belajar bersama. Selain itu, RBM juga bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan kapasitas pelaku dan masyarakat (pelaku PNPM Mandiri Perdesaan), Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, aparat pemerintahan di kabupaten/kota yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Pada awalnya, organisasi kerja yang dibangun adalah lembaga-lembaga di desa dan antardesa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk melakukan kemandirian dan keberlangsungan kelembagaan, perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan dukungan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada. Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan payung hukum. Statuta menuntaskan status hak milik, keterwakilan dalam delegasi, serta lingkup kewenangan untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat. Pokok-pokok kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat desa dan antardesa dalam kaitan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut. a. Kebijakan diarahkan kepada kebutuhan pengintegrasian perencanaan dan pembangunan partisipatif, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil program yang mendapatkan kepastian kebijakan dari pemerintahan lokal; b. Melakukan pembentukan kerja sama desa, yaitu suatu rangkaian kegiatan bersama antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama; c. Legalisasi pembentukan BKAD, penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); d. Keberadaan Badan Pengawas dapat diperluas perannya dan berfungsi melakukan evaluasi BKAD beserta Unit/ Tim Kerja di bawah BKAD; e. Penetapan kedudukan UPK dan Unit/Tim Kerja dalam wadah BKAD; f.

Pola hubungan UPK dan Unit/Tim Kerja dalam bentuk kesepakatan kerja sama antardesa melalui BKAD;

g. Pola hubungan BKAD dengan lembaga-lembaga lain di desa, antardesa, dan pihak ketiga; h. Penguatan Badan Pengawas UPK, UPK, dan Unit/Tim Kerja BKAD dalam menjalankan peran, fungsi, dan keberlanjutannya; i.

Dalam menjalankan fungsinya Badan Pengawas UPK, UPK, dan Unit/Tim kerja BKAD wajib mempunyai Standard Operating Procedure (SOP). Standar prosedur dibuat dan dikembangkan dengan mengacu kepada AD/ART BKAD yang telah ditetapkan oleh MAD;

j.

UPK memiliki fungsi pokok dan fungsi pengembangan. Fungsi pokok UPK adalah dalam hal pengelolaan perguliran dan pengelolaan teknis program.


Fungsi pengembangan UPK adalah berkewajiban dalam pembinaan kelompok dan penanganan pinjaman bermasalah; k. Unit/Tim Kerja BKAD, baik bersifat tetap maupun bersifat sementara, memiliki tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan BKAD dalam menjalankan tugasnya; l.

Kelompok usaha ekonomi dan SPP terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam. Pembagian perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas lembaga kelompok usaha ekonomi dan SPP, Penguatan kapasitas kelembagaan LPM Desa, serta dapat mengakomodinir Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), KPMD, TKD, dan Kader-Kader Program masuk dalam salah satu Unit/Tim Kerja LPM Desa;

m. Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan adanya kelembagaan ekonomi lokal sebagai salah satu alternatif dalam pelembagaan pelestarian program; n. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas) dilaksanakan dengan strategi pendampingan yang bersifat partisipatif, kolektif, dan representatif. 1.7.10. Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal Masyarakat, kelompok masyarakat, dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal. Pendampingan yang dilaksanakan adalah pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta kawasan perdesaan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut. a. Di setiap kecamatan disediakan Tim Fasilitator Kecamatan; b. Di setiap kabupaten disediakan Tim Fasilitator Kabupaten. 1.7.11. Kerja Sama Antarprogram Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaaan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antarprogram pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Kerja sama ini bertujuan: a. Mendorong Pemda dalam merumuskan kebijakan dalam kerja sama antarprogram, b. Memperkuat kapasitas kelembagaan program PNPM MPd dengan program lainnya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dalam pengendalian sistem perencanaan dan pembangunan partisipatif, c. Mengembangkan jejaring antarpelaku program dalam fasilitasi pengelolaan program pemberdayaan agar fungsi dan peran kelembagaan di desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi optimal, d. Secara teknis, kerja sama antarprogram menjadi bagian dari strategi berbagi urusan, berbagi wilayah dampingan, mengembangkan jejaring, team work para pendamping, fasilitasi kebijakan lokal terkait dengan kerja sama antarprogram.


BAB II PERAN PELAKU-PELAKU

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator atau pendamping profesional, pembimbing, dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai serta dilaksanakan secara benar dan konsisten. 2.1. Pelaku di Desa Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah desa. Pelaku di desa meliputi: 2.1.1. Kepala Desa (Kades) Kepala Desa berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Kepala Desa bersama BPD menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola perencanaan dan pembangunan partisipatif, pengembangan, serta pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan untuk mewakili desanya dalam pembentukan Kerja sama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama dalam Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) atau istilah sejenis. 2.1.2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya) BPD, atau sebutan lainnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam pembentukan Kerja sama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama dalam Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) atau istilah sejenis. 2.1.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa beserta Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD/K berperan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. 2.1.4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi. TPK mempunyai fungsi dan peran untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Keanggotaan TPK akan dilengkapi pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil MAD dan dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 16

Untuk pengelolaan kegiatan yang diusulkan oleh beberapa desa perlu dibentuk TPK antardesa yang berkedudukan di salah satu desa dan dipilih oleh wakilwakil desa. Tugas, peran, dan fungsi TPK antardesa, serupa/sama dengan TPK di tingkat desa. 2.1.5. Tim Penulis Usulan (TPU) TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Tim Penulis Usulan berperan menyiapkan dan menyusun semua gagasan/usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan. TPU bersama Tim 11 juga menyiapkansemua dokumen perencanaan yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada. Setelah MAD II, TPU bersama kader teknis menyiapkan desain teknis secara detail, termasuk perhitungan rencana anggaran belanja (RAB). 2.1.6. Tim 11 Tim 11 adalah tim yang dibentuk untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan rancangan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari: a) Kepala Desa; b) Sekretaris Desa, c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD, dan apabila belum terbentuk LPMD maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan; d) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan; e) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kepala dusun; dan f) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang satu di antaranya adalah perempuan dan Kader Teknik Desa. 2.1.7. Tim Pemantau Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Tim Pemantau berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota Tim Pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah dan wajib melibatkan perempuan di dalamnya. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa, antardesa, atau musyawarah sejenis. Tim Pemantau dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan diharapkan dapat bekerja sama dengan BPD. Tim Pemantau bekerja/menjalankan fungsi pemantauan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Tim Pemantau juga dibentuk dalam rangka untuk melakukan pemantuan proses pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di tingkat desa. Pemantauan difokuskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan, baik yang berupa sarana dan prasarana, peningkatan kualitas hidup, maupun pengelolaan dana bergulir. Khusus untuk pemantau pengelolaan dana bergulir, Tim Pemantau dipilih berdasarkan keterwakilan dari kelompok-kelompok Simpan Pinjam dan Usaha Ekonomi produktif. 2.1.8. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa (TP3D) Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan, kegiatan, dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pengelola dan pemelihara prasarana perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 17

disampaikan saat musyawarah desa dan antardesa. Tim Pemeliharaan dalam menjalankan fungsinya didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat. 2.1.9. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan partisipatif dan secara khusus PNPM Mandiri Perdesaan di desa serta kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Peran dan tugas KPMD/K adalah membantu pengelolaan pembangunan di desa dan diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan. KPMD/K diharapkan dari unsur yang mempunyai kemampuan pemberdayaan, teknik, dan kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi. I KPMD/K terdiri dari 5 (lima) orang, sekurang-kurangnya 2 orang dari unsur perempuan. Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik atau Kader Teknik Desa (KTD) bertugas untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran, dan akses dalam kegiatan pembangunan bagi perempuan, terutama dalam meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan kader pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam perencanaan partisipatif, tahapan kegiatan, dan pendampingan kelompok masyarakat. Kader dengan kualifikasi pengembangan ekonomi berguna untuk memfasilitasi dan membantu masyarakat atau kelompok dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan BUMDes. 2.1.10. Panitia Pengadaan Panitia pengadaan adalah tim yang merencanakan, melaksanakan, bertanggung jawab, dan akuntabel terhadap kegiatan pengadaan. Panitia ini dibentuk melalui Musyawarah Desa 2 yang terdiri dari minimal 3 orang, yaitu 2 orang wakil masyarakat dan 1 orang wakil TPK, dan harus terdapat minimal 1 orang wakil perempuan. 2.1.11. Kelompok Masyarakat Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi, maupun kelompok perempuan. Kategori atau unsur kelompok masyarakat, misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya. 2.1.12. Kelompok Kerja (Pokja) Khusus bagi desa yang mendapatkan alokasi dana tahun jamak (multiyears) dibentuk Kelompok Kerja (Pokja). Kepengurusan Pokja terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sesuai kebutuhan, dan dipilih dari anggota masyarakat yang memiliki kompetensi serta pengalaman sesuai jenis kegiatan tahun jamak yang didanai. Misalnya, untuk Pokja kegiatan pendidikan dapat diambil dari Komite Sekolah dan sebagainya.


2.2. Pelaku di Kecamatan 2.2.1. Camat Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu, camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulanusulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antardesa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. 2.2.2. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan serta keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. 2.2.3. Tim Verifikasi (TV) Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antardesa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD. 2.2.4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antardesa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta ditambahkan minimal 1 orang yang mengelola kegiatan dana bergulir pada Kecamatan PNPM MPd yang memiliki total kas, bank, dan pinjaman kegiatan dana bergulir minimal 2 miliar rupiah. Berkaitan dengan kelancaran pelaksanan program, kepengurusan UPK harus bebas dari keterikatan dengan partai politik, atau pengurusnya tidak menjadi pengurus partai politik, tim sukses pemilihan kepala daerah, atau pemilihan legistatif. 2.2.5. Badan Pengawas UPK Badan Pengawas UPK hanya dipergunakan untuk kepentingan program PNPM dan mempunyai tugas utama mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. Badan Pengawas UPK dibentuk melalui musyawarah antardesa, sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri dari ketua dan anggota. Badan Pengawas UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari Keputusan Bersama Kerja sama Antar Desa diputuskan dalam MAD/BKAD. Namun demikian, keberadaan dapat diperluas perannya dalam mengawasi BKAD termasuk Unit/Tim Kerja di bawah BKAD. 2.2.6. Pendamping Lokal (PL) Pemberdayaan Pendamping Lokal Pemberdayaan adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif, tahapan, dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 19

2.2.7. Pendamping Lokal (PL) UPK Pendamping Lokal (PL) Kegiatan Dana Bergulir adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator untuk memfasilitasi kelompok dan masyarakat dalam pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan kegiatan dana bergulir. 2.2.8. Tim Pengamat Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antardesa. Tim Pengamat juga memberikan masukan dan saran agar MAD dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 2.2.9. Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah sekelompok warga masyarakat setempat yang memiliki kemampuan/kompetensi khusus di bidang tertentu terkait pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. TPM berperan memfasilitasi kegiatan pelatihan masyarakat. TPM adalah seorang pelatih dari unsur masyarakat yang secara sukarela memfasilitasi masyarakat. TPM merupakan pelatih dari unsur masyarakat, agar di antara masyarakat saling belajar, mempunyai kemampuan dalam merumuskan strategi penyelesaian masalah, dan peningkatkan kualitas dari mereka sendiri. Fungsi TPM, yaitu: a) fasilitasi penguatan kapasitas dan pelatihan masyarakat; dan b) peningkatan kapasitas perlindungan dan pelestarian untuk penataan kelembagaan. Keanggotaan TPM berdasarkan kemampuan dan/atau keahlian di bidang teknis tertentu atau keahlian khusus yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan pelatihan partisipatif. Keanggotaan TPM menjadi bagian dari unsur Tim Ruang Belajar Masyarakat dan memperkuat serta mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku di kecamatan dan desa. 2.2.10. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kelembagaan BKAD merupakan hasil keputusan bersama dari kerja sama desa. Kerja sama desa merupakan rangkaian kegiatan bersama antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sementara itu, kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama. Pembentukan BKAD PNPM MPd pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program dalam bentuk kelembagaan, seperti UPK dan Unit/Tim Kerja lainnya. Melestarikan hasil-hasil kegiatan dalam bentuk sarana dan prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, peningkatan kualitas hidup, dan perguliran dana. BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola perencanaan pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antardesa/kawasan perdesaan. Keberadaan BKAD dalam keberlanjutan, perlu dukungan kemandirian legalitas maka diperlukan adanya kepastian kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Kebijakan tersebut, antara lain Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan Perda Kabupaten. Kepastian kebijakan BKAD inilah yang menjadi agenda strategis dalam perlindungan pelestarian dan kemandirian kelembagaan. Kepastian kebijakan ini juga untuk mengatur hubungan dengan Unit/Tim Kerja (BP, UPK, TV, TPK, dan Unit/Tim Kerja lainnya). Perlu ada upaya yang strategis terkait dengan keberadaan BKAD, tentang status legalitas _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 20

kelembagaan, kepemilikan aset, operasional dana bergulir, keterwakilan, dan kewenangan. Dengan begitu, legalitas BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung hukum. Berkaitan dengan keberadaan UPK maka fungsi BKAD menjalankan mandat hasil keputusan bersama antardesa untuk merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis pengembangan UPK. Pengembangan UPK bergerak dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD bersama BP UPK juga berperan dalam pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK. BKAD, dalam melaksanakan program melalui Unit/Tim Kerja, melakukan fasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengoordinasian kegiatan pemeliharaan antardesa/kawasan perdesaan. BKAD juga berperan melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, perkembangan penanganan masalah, serta pengawasan antardesa. 2.2.11. Aparat Pemerintah/Setrawan Kecamatan Aparat Pemerintah/Setrawan Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk menggerakkan perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mendampingi masyarakat khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Aparat Pemerintah/Setrawan, dalam hal tertentu, dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan kecamatan. Aparat Pemerintah/Setrawan dalam kaitan dengan PNPM MPd dapat dibuat kebijakan untuk melibatkan diri dalam proses kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.

2.3. Pelaku di Kabupaten 2.3.1. Bupati Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK), dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten. Bupati bersama dengan DPRD, bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang dan perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan pendukung perencanaan dan pembangunan partisipatif, penyerahan kewenangan, swakelola oleh masyarakat, serta kebijakan tata kelola desa yang sesuai dengan komitmen awal. 2.3.2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPKD) dibentuk untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten. Tim ini dibentuk dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Bupati. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengatur peran TKPKD sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Penyelenggaraan koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan. Penguatan dan peningkatan peran TKPKD Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan pemantauan program pemberdayaan masyarakat. TKPKD diharapkan mengonsolidasikan dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 21

2.3.3. Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Kabupaten (TK PNPM Kab) Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan. TK-PNPM Mandiri Kab juga berfungsi untuk memberikan dukungan koordinasi teknis program antarinstansi, pelayanan, dan proses administrasi di tingkat kabupaten. TK PNPM Mandiri Kab dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. 2.3.4. Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab) PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri kabupaten. PjOKab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. 2.3.5. Aparat Pemerintah/Setrawan Kabupaten Setrawan Kabupaten adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan, mengoordinasi, dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. 2.3.6. Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Pokja RBM adalah kelompok kerja yang menjalankan peran dan fungsi Ruang Belajar Masyarakat di tingkat kabupaten. Pokja RBM akan diperkuat dengan Tempat Belajar Masyarakat (TBM) dan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM). Pokja RBM dibentuk berdasarkan kebutuhan PNPM Mandiri Perdesaan, kebutuhan perencanaan pembangunan partisipatif, dan mengonsoilidasi para pemangku kepentingan yang mempunyai kepedulian pembangunan swakelola oleh masyarakat. Kabupaten diharapkan menyesuikan kebutuhan program, perencanaan, dan pembangunan daerah yang dilakukan secara partisipatif. 2.4. Pelaku di Provinsi dan Nasional 2.4.1. Pelaku di Provinsi dan Nasional Selain pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa, kecamatan, dan kabupaten, terdapat juga pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya di tingkat provinsi dan nasional. Pelaku tersebut, antara lain: a. Gubernur sebagai pembina dan penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Provinsi, b. TK PNPM Mandiri Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Provinsi, c. Penanggung jawab Operasional Provinsi (PjOProv) adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri Provinsi. PjOProv ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, d. Tim Pengendali PNPM Mandiri yang berperan dalam melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di Provinsi dan Kabupaten yang _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 22

meliputi pembinaan teknis serta administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan didukung oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan. 2.4.2. Tenaga Profesional Tenaga profesional adalah fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat. Fasilitator tersebut adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa serta daerah dan bertugas memfasilitasi proses kemandirian serta kedaulatan masyarakat dalam pembangunan. Proses fasilitasi tersebut melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, penguatan kapasitas, dan kelembagaan masyarakat. Kedaulatan masyarakat berarti bahwa pengelolaan program pembangunan dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui proses partisipasi dan demokrasi. Peran fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat adalah membantu proses pemastian masyarakat dalam mencapai tujuan, terkait dengan one village, one plan, one budgeting. Fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat bertugas memfasilitasi terjadinya koordinasi dan konsolidasi antarprogram di wilayah kerjanya. Fasilitator pendamping secara teknis memastikan kelancaran pelaksanaan program dan memberikan pendampingan kepada masyarakat serta aparat dan pemerintah lokal. Adapun tenaga professional sebagai berikut. a. Tenaga Profesional Tingkat Kecamatan Di setiap kecamatan lokasi program ditempatkan tenaga profesional untuk mendampingi masyarakat dan aparat pemerintahan lokal dalam melaksanakan program agar terlaksana sesuai azas, kebijakan dasar, tujuan, prinsip, dan mekanisme. Tenaga profesional yang ditempatkan meliputi: 1)

Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Peran Fasilitator Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

2)

Fasilitator Teknik Kecamatan FKT merupakan pendamping masyarakat yang mempunyai keahlian teknik dan berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan, khususnya dalam bidang teknis.

b. Tenaga Profesional Tingkat Kabupaten Tenaga profesional tingkat kabupaten adalah Tim Fasilitator Kabupaten yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berada di setiap kabupaten lokasi program. Tim Fasilitator bertugas mendampingi masyarakat dan aparat pemerintahan lokal dalam melaksanakan program agar terlaksana sesuai azas, kebijakan dasar, tujuan, prinsip, dan mekanisme. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 23

Fasilitator Kabupaten terdiri dari Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan, Fasilitator Kabupaten Teknik, Fasilitator Kabupaten Keuangan, Fasilitator Kabupaten Perguliran, dan Fasilitator Kabupaten Pengembangan Usaha. Adapun uraian tugas dan tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Tim Fasilitator kabupaten, yaitu: 1)

Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan (Faskab Pemberdayaan) Fasilitator Kabupaten (Faskab Pemberdayaan) mempunyai fungsi untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian berjalan dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Faskab juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Faskab Pemberdayaan dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

2)

Fasilitator Kabupaten Teknik (Faskab Teknik) Fasilitator Kabupaten Teknik berfungsi sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional, dan pemeliharaan. Faskab Teknik juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan perencanaan yang berbasis antardesa/kawasan perdesaan yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan kebijakan yang ada. Faskab Teknik dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

3)

Fasilitator Kabupaten Keuangan (Faskab Keuangan) Fasilitator Kabupaten Keuangan (Faskab Keuangan) mempunyai cakupan tugas secara khusus untuk bidang keuangan yang berkaitan secara langsung dengan implementasi pengelolaan dana program (termasuk melakukan audit internal) serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Faskab Keuangan dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

4)

Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (Faskab PPU) Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (PPU) mempunyai tugas untuk memperkuat pendampingan dan meningkatkan kinerja pengelolaan dana bergulir di setiap kabupaten dengan minimal 4 kecamatan sebagai lokasi PNPM MPd. Faskab Perguliran dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

5)

Asisten Fasilitator Kabupaten Asisten Fasilitator Kabupaten mempunyai tugas membantu Tim Fasilitator di Kabupaten. Asisten Fasilitator Kabupaten terdiri dari: a)


Asisten Fasilitator Kabupaten dan b) Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten. Ketentuan kebutuhan Fasilitator Kabupaten didasarkan pada lokasi kabupaten dengan jumlah kecamatan tertentu. 6)

Asisten Manajemen Informasi Sistem (Asisten MIS) Asisten Manajemen Informasi Sistem bertugas membantu Tim Fasilitator Kabupaten untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data menggunakan Sistem Aplikasi database PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Tenaga Profesional di Provinsi Tenaga profesional di provinsi adalah Tim Konsultan Manajemen Provinsi yang terdiri dari beberapa spesialis yang dipimpin oleh seorang Konsultan Manajemen Provinsi di setiap Provinsi lokasi program. Tim Konsultan Manajemen Provinsi dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi di wilayah kerjanya. d. Tenaga Profesional di Wilayah Tenaga Profesional di Wilayah adalah beberapa tenaga ahli yang tergabung dalam Konsultan Manajemen Wilayah yang disediakan oleh program. Konsultan Manajemen Wilayah, berkedudukan di Jakarta yang membawahi beberapa Provinsi dipimpin oleh Koordinator Wilayah. e. Tenaga Profesional Tingkat Nasional Tenaga Profesional Tingkat Nasional adalah beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional (KT-KM Nas) yang disediakan di tingkat nasional.


BAB III ALUR KEGIATAN Perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah terintegrasi dengan perencanaan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan tahapan kegiatannya perlu disinkronkan dengan agenda perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004, Permendagri 66 Tahun 2007, dan beberapa dukungan kebijakan dalam pelaksanaan operasionalnya. Alur kegiatan merupakan bagian dari strategi untuk menata sistematika pelaksanaan teknis kegiatan program dengan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah. Alur kegiatan ini dapat berfungsi secara maksimal apabila alur tersebut menjadi bagian dari kebijakan lokal kabupaten. Dengan begitu, Tim Fasilitator Kabupaten perlu memndorong agar alur kegiatan tersebut menjadi bagaian dari kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian kegiatan. Alur tahapan perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya tidak berubah dengan PTO sebelumnya, tetapi pelaksanaan tahapannya terintegrasi dengan mekanisme Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) yang berpedoman pada skema perencanaan (N + 1). 3.1. Perencanaan Kegiatan Proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Tahun Anggaran berjalan akan melakukan fasilitasi kegiatan secara paralel, yaitu: 3.1.1

Fasilitasi kegiatan penyelarasan/pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam skenario SPP-SPPN yang dimulai dari: a) proses preparasi/persiapan dengan melakukan pengkajian ulang RPJMDes dan penyusunan rancangan RKPDes (N+1) sebagai dasar perencanaan dan b) penyelarasan Musrenbang tingkat (desa, kecamatan dan kabupaten).

3.1.2.

Tahapan dan agenda dalam basis desa, yaitu: a) Skenario Tahapan atau Siklus Perencanaan (N) untuk Kepentingan Program PNPM MPd/Program Ad hoc dan Integrasi perencanaan (N+1); b) Fasilitasi penguatan Kapasitas Tim 11 dalam rumusan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD); c) Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes; d) Pengkajian Keadaan Desa; e) Fasilitasi Perumusan Village Visioning/Visi Desa; f) Fasilitasi penyusunan Rancangan RPJMDes dan RKPDes; dan f) Fasilitasi pembahasan Rancangan RPJMDes dan RKPDes.

3.1.3.

Tahapan dan agenda dalam basis kecamatan meliputi: a) Skenario Tahapan atau siklus perencanaan (N) untuk kepentingan PNPM Mandiri Perdesaan/program ad hoc dan Integrasi perencanaan (N+1) untuk seluruh desa dalam satu kecamatan; b) Fasilitasi Kegiatan Antar Desa/Kawasan Perdesaan; c) Fasilitasi Rancangan Renstra Kewilayahan.

3.1.4.

Tim Faskab dan Tim FK, sesuai kewenangannya perlu memfasilitasi dan memastikan bahwa dokumen RPJMDes-RKPDes yang telah dimiliki Desa, perlu di-pengkajian ulang dan wajib dilakukan evaluasi/penilaian kelayakan terhadap dokumen tersebut dengan menggunakan Instrumen Evaluasi yang telah ditetapkan oleh Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan menggunakan Formulir Rekapitulasi yang terlampir, dengan skor minimal rata-rata 60 = Layak, dan di bawah 60 = Tidak Layak.


3.1.5.

Tahapan dan agenda dalam basis Kabupaten meliputi: a) Skenario tahapan atau siklus perencanaan (N+1) untuk seluruh desa dalam satu kabupaten; b) Fasilitasi Surat Edaran (SE) Petunjuk Teknis Pelakasanaan Musrenbang dan kebijakan pendukung lainnya yang mengakomodasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

3.1.6.

Tim Fasilitator Kabupaten perlu memastikan bahwa alur kegiatan khususnya kegiatan Musrenbang/pengintegrasian pembangunan daerah dalam skenario SPP-SPPN ini menjadi kebijakan dalam SE Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang dan kebijakan pendukung lainnya yang mengakomodasi prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten masing-masing.

3.1.7.

Fasilitasi perencanaan dan kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan meliputi: a) pengkajian ulang RKPDes (N) sebagai dasar penulisan usulan; b) penulisan usulan; c) verifikasi usulan; d) musyawarah penetapan pendanaan; e) musyawarah pertanggungjawan; dan f) ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh program.

3.1.8.

Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan atas hasil-hasil perencanaan tahun sebelumnya meliputi serangkaian kegiatan mulai dari penyempurnaan desain dan RAB, Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan, Pencairan, Penyaluran, dan Pelaksanaan kegiatan yang didanai dan Musyawarah Desa Serah Terima.

3.1.9.

Fasilitasi perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan strategi perencanaan normal karena adanya kecamatan dalam kondisi khusus.

3.1.10. Fasilitasi Musrenbangdes/Musrenbangdes sejenis oleh Tim Pemandu Musrenbang yang berasal dari unsur Kader Desa yang dibantu oleh Pendamping Lokal dan Tim Fasilitator Kecamatan serta Tim Fasilitator Kecamatan memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 3.1.11. Tim Fasilitator dalam pelaksanaan Musrenbangdes atau Musrenbang sejenis perlu mengupayakan dan memastikan bahwa sekurang-kurangnya 40% dari peserta adalah perempuan. 3.1.12. Peserta Musrenbangdes atau Musrenbangdes sejenis sekurang-kurangnya terdiri dari unsur: a) Kepala desa dan aparat desa; b) BPD atau sebutan lainnya; c) UPTD terkait; d) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga desa yang lain; e) wakil RTM desa; f) wakil perempuan; g) LSM/Ormas; h) tokoh masyarakat, tokoh agama; dan i) anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. 3.1.13. Fasilitasi Musrenbangkec atau Musrenbangkec sejenis difasilitasi oleh Tim Pemandu Musrenbangkec yang berasal dari Aparat dan unsur pengurus BKAD/Pelaku Program yang memahami perencanaan pembangunan partisipatif. Tim Fasilitator Kabupaten perlu memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 3.1.14. Fasilitator dalam pelaksanaan Musrenbangkec atau Musrenbang sejenis perlu mengupayakan dan memastikan bahwa sekurang-kurangnya terdapat unsur perempuan dan orang miskin dari setiap wakil desa. 3.1.15. Peserta Musrenbangkec atau Musrenbangkec sejenis sekurang-kurangnya terdiri dari unsur: a) Bappeda dan seluruh Dinas Kabupaten; b) anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan kecamatan; c) Camat dan Staf terkait; d) wakil dari seluruh instansi Sektoral Kecamatan (ISK)/UPT terkait; e) Tim Delegasi termasuk di dalamnya Kades; f) BPD atau sebutan lainnya; g) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); h) wakil RTM dari setiap desa; i) wakil perempuan dari setiap desa; j) Komite sekolah; k) Lembaga Swadaya _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 27

Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (Ormas); l) tokoh masyarakat; m) tokoh agama; dan n) anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. 3.1.16. Metode yang dipakai dalam proses musyawarah di tingkat desa dan kecamatan dapat mempergunakan pendekatan pemaparan, diskusi terarah (FGD), umpan balik, diskusi kelompok dan pleno, serta refleksi kritis atau gabungan dari berbagai metode. 3.1.17. Materi, alat, dan bahan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan harus diselaraskan dengan proses, tujuan, dan hasil yang akan dicapai. 3.1.18. Tempat musyawarah di tingkat desa dan kecamatan perlu memperhatikan kecukupan daya tampung peserta, kenyamanan dalam mendukung proses musyawarah. 3.1.19. Pemandu dan fasilitator musyawarah desa dan kecamatan diutamakan dari pelaku program atau orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Tim Fasilitator Kecamatan dan Kabupaten wajib memastikan terjadinya proses peningkatan kapasitas dan proses pelaksanaan musyawarah. 3.1.20. Tim Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban memastikan strategi dan langkah-langkah fasilitasi yang sesuai dengan Input, Proses, dan Output (IPO). 3.1.21. Tim Fasilitator Kecamatan dan Kabupaten perlu memastikan bahwa semua hasil-hasil Musrenbang (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten) mencakup daftar peserta, rumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), dan semua hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Berita Acara, yang dilampiri bukti pendukung. 3.1.22. Pada prinsipnya, ancar-ancar bulan dalam alur tahapan PNPM Mandiri Perdesaan hanya bersifat memberi arahan dan tetap akan diselerasakan dengan kebijakan pemerintah daerah serta Standar Kinerja Nasional (SKN). 3.1.23. Proses kegiatan atau tahapan perencanaan dalam alur mendapat dukungan pendanaan stimulan yang bersumber dari DOK PNPM Mandiri Perdesaan yang diharapkan juga mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat. 3.2. Proses dan Rangkaian Kegiatan Proses dan rangkaian tahapan kegiatan alur dapat dijelaskan sebagai berikut. 3.2.1. Musyawarah Desa 1 (MD 1) yang diintegrasikan dengan Musrenbang Desa. Musyawarah Desa 1/Musrenbang adalah adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 1 (satu) tahunan berikutnya atau rencana (N+1). Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian Musrenbang Desa-1 ke Musrenbang Desa, yaitu:

a.

Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1)

Mengadakan sosialisasi arah kebijakan pembangunan, evaluasi pembangunan tahun lalu dan program beserta pendanaannya yang akan masuk di kabupaten, kecamatan, dan desa tahun (N) dan N+1),


2)

Menyampaikan pemaparan Kades yang dibantu Tim 11 hasil rancangan, rancangan RKPDes (N+1), dan rancangan pengkajian ulang RPJMDes,

3)

Mengadakan pembahasan dan kesepakatan hasil rancangan Rancangan RKPDes (N+1) dan rancangan pengkajian ulang RPJMDes yang menjadi pedoman tindak lanjut SK Kades untuk RPJMDes dan Perdes RPJMDes,

4)

Menyampaikan usulan kegiatan dan alternatif sumber pendanaannya, khusus usulan kegiatan akan didanai oleh BLM PNPM,

5)

Mengegaskan kembali usulan kegiatan dan alternatif sumber pendanaannya di desa dalam RKPDes tahun sebelumnya secara khusus pendanaan BLM PNPM Tahun Anggaran Berjalan.

6)

Mengadakan pembahasan tindak lanjut Tim 11 dalam perbaikan rancangan dokumen RKPDes dan RPJMDes terkait hasil kesepakatan Musrenbangdes,

7)

Terpilihnya dan disepakatinya Tim Delegasi/Utusan Desa yang akan hadir dalam Musrenbangkec dan Musyawarah Antar Desa. Prioritas Usulan terdiri dari 6 orang, meliputi kepala desa, ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat, di mana minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan,

8)

Menyampaikan informasi dan kesepakatan rancangan APBDes yang akan menjadi bahan penetapan dalam Perdes,

9)

Mengadakan kesepakatan alternatif sumber pembiayaan kegiatan yang akan menjadi bahan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,

10) Membuat keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah,

b. Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1)

Menyampaikan informasi jenis usulan untuk mengakses BLM PNPM Tahun Anggaran berjalan (N) berdasarkan hasil proses partisipatif yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya,

2)

Menyampaikan usulan kegiatan yang akan digunakan untuk mengakses BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran Berjalan dan sudah dalam proses penyusunan Desain serta RAB,

3)

Dibentuk dan disepakatinya Tim Penulis Usulan untuk menuliskan Usulan yang disesuaikan dengan kebutuhan,

4)

Membuat keputusan lainnya yang diperlukan dalam dukungan program.

3.2.2. Musyawarah Antar Desa 1 (MAD 1) /Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan yang diintegrasikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) adalah forum musyawarah stakeholder (pemangku kepentingan) kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota pada tahun berikutnya (N+1). _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 29

Musrenbangkec merupakan bagian dari Musrenbang SKPD kabupaten untuk menghasilkan program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan yang menjadi kewenangan desa. Proses pemilahan masalah dan kegiatan menjadi urusan/kewenangan dan kebutuhan masyarakat merujuk pada ketentuan daerah yang berlaku di daerah yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan desa. Secara teknis, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan penyusunannya merupakan kelanjutan dari: a) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; b) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c) Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif yang didasarkan pada RPJMDes dan RKPDes. Dalam proses Pelaksanaan Musyawarah pembangunan kecamatan, disampaikan arah kebijakan, rencana kerja sektoral di desa dan kecamatan beserta pagu pendanannya, baik dalam Tahun Anggaran berjalan (N) maupun kegiatan dan pagu pendanaan (N+1). Dalam proses ini, RKPDes menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja pembangunan tahun berikutnya. Dalam RKPDes yang disampaikan, desa sudah memisahkan jenis-jenis kegiatan yang akan diusulkan untuk mengakses dana APBN, APBD, Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara), dana dari Pihak Ketiga, Alokasi Alokasi Dana Desa (ADD), dan secara khusus jenis kegiatan yang akan diusulkan oleh BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga SKPD dan perwakilan legislatif sudah mengetahui rencana desa berdasarkan skenario usulan dan pendanaan untuk menghindari adanya overlapping perencanaan kegiatan dan pendanaan. Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dilakukan Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan (MAD 1) untuk kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh BLM PNPM Tahun Anggaran Berjalan. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Antar Desa -1/Musrenbangkec, yaitu:

a.

Agenda Pengintegrasian Perencanaan: 1)

Tersosialisasinya arah kebijakan pembangunan, evaluasi pembangunan tahun lalu, pokok-pokok kebijakan DPRD, dan program beserta pendanaannya yang akan masuk di kabupaten, kecamatan, dan desa tahun (N) dan N+1).

2)

Menyampaikan rancangan Renstra Kewilayahan, usulan kegiatan strategis antardesa/wilayah perdesaan dan beberapa pembangunan di tingkat kecamatan yang menjadi rujukan dalam menyusunan rancangan RKPDes dan pengkajian ulang RPJMDes.

3)

Mengadakan pemaparan Tim Pemandu Musrenbang yang dibantu Tim Verifikasi dan Tim Delegasi dan Hasil Rekapitulasi Usulan yang telah diverifikasi bersumber dari Rekapitulasi RKPDes (N+1)

4)

Mengadakan kesepakatan prioritas usulan (wajib dan pilihan), usulan kegiatan program ad hoc, usulan pihak ketiga serta alternatif sumber pembiayaan kegiatan, dan secara khusus usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

5)

Membuat Matrik Rencana usulan pembangunan di wilayah kecamatan


berdasarkan skala prioritas dan bidang urusan yang akan diajukan kepada SKPD terkait, untuk mengakses sumber dana APBD melalui skema PIK, PI SKPD atau APBD Provinsi, APBN, dan Pihak Ketiga.

b.

c.

6)

Terpilihnya Tim Delegasi/utusan kecamatan yang mewakili dalam Forum Konsultasi SKPD, Forum SKPD, dan Musrenbangkab yang melibatkan minimal 3 orang dari unsur pelaku BKAD dan pelaku yang memahami sistem perencanaan dan pembangunan partisipatif serta minimal 1 perempuan dari utusan tersebut.

7)

Membuat keputusan lain yang berkaitan pembangunan, dan penganggaran daerah.

dengan

perencanaan,

Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan: 1)

Membuat keputusan dan ketetapan pendanaan usulan kegiatan sesuai dengan keputusan MAD Prioritas Usulan.

2)

Mengadakan persetujuan keputusan tentang pemberlakuan sanksi lokal.

3)

Mengadakan persetujuan rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di kecamatan.

4)

Mengadakan kesepakatan rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa.

5)

Membuat keputusan lainnya yang diperlukan dalam dukungan program.

Ketentuan Khusus Salah satu hasil dari keputusan MAD penetapan usulan yang disahkan sesegera mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya mencantumkan nama desa dan jenis kegiatan, termasuk jumlah alokasi dananya, lalu dikirimkan oleh PjOK kepada TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator Kabupaten. Proses Musyawarah Antar Desa-1, yang diintegrasikanan dengan Musrenbangkec juga akan diikuti oleh agenda-agenda kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan penetapan prioritas usulan untuk kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh BLM PNPM Tahun Anggaran Berjalan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kegiatan Musrenbangkec lebih berfokus untuk memutuskan usulan kegiatan (N+1) dari usulan yang akan dibiayai dari sumber pendanaan APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan secara khusus usulan PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan begitu, apabila kegiatan penetapan prioritas usulan untuk kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan BLM PNPM Tahun Anggaran Berjalan menjadi agenda maka perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggangu kualitas agenda Musrenbangkec. Salah satu strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan kegiatan tersebut sebelum atau sesudah pelaksanaan Musrebangkec dalam tambahan efektifitas waktu dan hari.

3.2.3. Musyawarah Desa 2 (MD 2) Musyawarah Desa 2 merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 31

MAD- 1/Musrenbang Kecamatan, dan mensosialisasikan kegiatan yang akan didanai oleh dana APBD dan pendanaan lainnya yang telah disampaikan dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Musyawarah Desa ini dilaksanakan, baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Pelaksanaan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 2, yaitu:

a.

b.


Menyampaikan pemaparan dari Tim Delegasi Desa, terkait hasil-hasil Keputusan pelaksanaan Musrenbangkec/MAD 1.

2)

Mengadakan pembentukan/penetapan kembali Tim 11 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).

3)

Mengadakan kesepakan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pengkajian ulang (RPJMDes dan RPJMdes) dan penyusunan rancangan RKPDes (N+1).

4)

Membuat rencana kegiatan untuk melakukan kerja sama dalam penentuan usulan kegiatan strategis antardesa/wilayah perdesaan.

5)

Membuat keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.


Terpilih dan disepakatinya susunan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai.

2)

Terpilihnya tim pengadaan barang dan jasa.

3)

Disosialisasikannya mekanisme dan proses pengadaan bahan serta alat.

4)

Mengadakan sosialisasi jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

5)

Mengadakan sosialisasi sanksi program dan diputuskan sanksi lokal yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

6)

Mengadakan kesepakatan rencana realisasi sumbangan, termasuk kompensasi lahan atau aset lain masyarakat.

7)

Mengadakan kesepakatan besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya.

8)

Terpilih dan disepakatinya Ketua Bidang Kegiatan sebagai bagian dari TPK.

9)

Terpilih dan disepakatinya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan monev pembangunan desa.

Selain agenda tersebut, jika dipandang penting perlu disampaikan kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjut serta keputusan lain yang diperlukan dalam dukungan program. 3.2.4. Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan agar tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 32

masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. 3.2.5. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh KPM D/K. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya. Hasil yang diharapkan: i.

Dibahas dan disepakatinya tentang peran, fungsi, dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. ii. Tersusunnya rencana kerja detail, termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat, serta pembuatan contoh dan trial pekerjaan. iii. Disepakatinya jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.

3.2.5.1.

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan/musrenbang kecamatan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut. i. Masyarakat adalah pemilik kegiatan sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat. ii. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota RTM. iii. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan. iv. Penggunaan dana disesuaikan dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

3.2.5.2.

Penyaluran Dana Penyaluran dana adalah proses penyaluran dana dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Rencana Pengajuan Dana (RPD) yang telah diajukan oleh desa.

3.2.5.3.

Pengadaan Tenaga Kerja TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat beserta kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa,


termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi anggota RTM. Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis di mana masyarakat biasa berkumpul sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai. 3.2.5.4.

Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang sudah disepakati dalam forum musyawarah. Atas persetujuan masyarakat, panitia pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. Terdapat dua cara pengadaan yang digunakan, yaitu pengadaan barang dengan cara pengumpulan bahan langsung oleh masyarakat serta pengadaan barang/jasa dengan cara membeli/menyewa dari pemasok barang dan penyedia jasa.

3.2.5.5.

Rapat Evaluasi TPK Rapat bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan guna penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan). Hasil yang diharapkan: i. Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah dibuat, ii. Pembahasan kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, iii. Evaluasi kinerja setiap pengurus TPK, iv. Tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD), v. Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.

3.2.5.6.

Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) merupakan dokumen perjanjian antara UPK dan TPK yang diketahui oleh camat, PjOK, dan Kepala Desa. Surat ini memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen perencanaan dan dokumen berdasarkan jenis kegiatan yang akan didanai.

3.2.5.7.

Proses Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Proses pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan (1, 2, dan 3). Agenda yang perlu diperhatikan di setiap tahapan terkait dengan penerimaan bahan material, alat, dan tenaga kerja, pelaksanaan kegiatan, administrasi pembukuan, dan sertifikasi penerimaan pekerjaan dalam rangka penyiapan musyawarah pertanggungjawaban.

3.2.6. Musyawarah Antar Desa 2 (MAD 2) MAD2 merupakan pertemuan antardesa untuk mensosialisasikan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya (N+1), serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antardesa dalam melaksanakan PNPM Mandiri _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 34

Perdesaan pada tahun berikutnya. Selain itu, musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk evaluasi seluruh pelaku yang terlibat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi kegiatan pada tahun berikutnya. Hasil yang diharapkan dalam MAD sosialisasi adalah sebagai berikut.

a.


Mengadakan pemaparan oleh BKAD yang dibantu TV tentang hasil pemetaan usulan kegiatan strategis (N+1) sebagai input dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

2)

Membuat rancangan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan yang telah dirumuskan secara detail terkait dukungan kelengkapan kegiatan yang akan dilakukan. Sumber pendanaan dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram yang secara khusus telah terdapat verifikasi kasar usulan yang akan dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

3)

Melakukan penjajakan rumusan rancangan master plan (rencana induk), road map (peta jalan), site plan (rencana lapangan), dan dukungan lintas program/lintas SKPD yang dilengkapi dengan kebijakan pendukung.

4)

Membuat rumusan awal usulan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

5)

Menyampaikan komitmen dari Bappeda Kabupaten bahwa usulan yang tidak didanai PNPM Mandiri Perdesaan akan dirumuskan dan ditetapkan menjadi bagian renstra kecamatan, lalu diusulkan ke Forum SKPD dan/atau Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

6)

Membuat keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.

b. Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan: 1)

Dipahaminya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur.

2)

Dipahami dan disepakatinya rancangan tata cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antardesa, terutama yang menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana BLM beserta dana pendukung lainnya.

3)

Dipahami dan disepakatinya mekanisme pengkajian ulang kelembagaan BKAD dalam aspek keabsahan kelembagaan, aset, dan operasional pengelolaan aset.

4)

Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa menggunakan pola Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) sebagai panduan penyusunan RPJMDes dan RKPDes, serta rencana program/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa.

5)

Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antardesa prioritas usulan.

6)

Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan.


7)

Dilakukannya evaluasi BKAD dan unit kerja pendukung. Khusus untuk lokasi baru, perlu diadakan sosialisasi rencana pembentukan UPK dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan kewenangannya.

8)

Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan PNPM PPK atau Mandiri Perdesaan yang telah berjalan sebelumnya, terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana dan prasarana yang telah dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran.

9)

Tersusunnya rencana penggunaan DOK Perencanaan.

10) Mengadakan pemaparan hasil oleh BKAD tentang pemetaan usulan kegiatan strategis (N+1) sebagai input musrenbang kecamatan. 11) Mengadakan kesepakatan keputusan lainnya yang diperlukan untuk mendukung program. 3.2.7. Musyawarah Desa 3 (MD 3) Musyawarah Desa 3 merupakan forum sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang membahas lokasi dan alokasi pendanaan serta sekaligus sebagai forum musyawarah pertanggungjawaban TPK atas pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahap-1. Musyawarah Desa ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap, minimal dua kali, yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua. Forum ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 3, yaitu:

a.

b.


Menyampaikan informasi pelaksanaan MAD 2.

kebijakan/hasil-hasil

keputusan

dari

2)

Membuat rancangan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan.


Mengadakan sosialisasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada BPD, aparat pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelembagaan Lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di desa (khusus bagi desa yang baru berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan).

2)

Menyampaikan laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status, atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan serta RTM.

3)

Membuat pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan.

4)

Mengadakan evaluasi terhadap kinerja TPK dan pelaku-pelaku lainnya serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya.

5)

Mengadakan kesepakatan tentang keluhan yang timbul di masyarakat.

penyelesaian masalah atau


6)

Membuat rumusan pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya.

7)

Menyampaikan kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

8)

Mengadakan pembahasan dan kesepakatan jadwal pelaksanaan persiapan MD 1 dan MD 4.

9)

menyampaikan informasi indikasi lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya.

10) Membuat keputusan lain yang diperlukan dalam dukungan program. 3.2.8. Musyawarah Dusun/Penggalian Gagasan (PAGAS)/Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Musyawarah dusun, penggalian gagasan, dan pengkajian keadaan desa merupakan rangkaian penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Perencanaan Pembangunan Desa yang dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan PPD yang nyata terjadi proses penyusunan yang partisipatif terkait dengan RPJMDes dan RKPDes. 3.2.9. Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MKP) Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MKP) adalah pertemuan khusus kelompok perempuan yang dilaksanakan di dusun. Tujuan Musyawarah Dusun Khusus Perempun adalah untuk melengkapi, menyempurnakan, dan memastikan usulan kegiatan yang berasal dari usulan perempuan yang sudah ditetapkan dalam proses penyusunan RKPDes atau memperkuat usulan dalam Musrenbangdes. Proses Musyawarah Dusun Khusus Perempuan juga disempurnakan usulan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan di tingkat dusun, meliputi kelompok-kelompok mana saja yang akan mengajukan usulan SPP. Kegiatan MKP dapat juga dilaksanakan dengan metode transek atau kunjungan langsung untuk melihat potensi dan masalah dusun. Pelaksanaan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Dusun Khusus Perempuan, yaitu: a.


Menyampaikan informasi program-program beserta pendanaan yang masuk ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan perempuan oleh Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)/UPT Kecamatan terkait.

2)

Menyampaikan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Ketua PKK.

3)

Menyampaikan usulan hasil musyawarah dusun khusus Perempuan/MKP yang telah dimasukkan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Perempuan.


4)

Menyampaikan rancangan pengkajian ulang/validasi RPJMDes, RKPDes dan, APBDes serta beberapa kebijakan pembangunan, khususnya usulan dari unsur perempuan di tingkat dusun oleh Tim 11.

5)

Menyampaikan usulan utusan perempuan yang akan mewakili dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP).

6)

Membuat keputusan lain yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.

b. Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1)

Menyampaikan usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan pinjam khusus perempuan di tingkat dusun yang masih berjalan aktif dan berusia minimal 1 tahun untuk diusulkan melalui PNPM.

2)

Terpilihnya wakil perempuan yang akan terlibat dalam penulisan usulan. Membuat keputusan lain yang diperlukan dalam dukungan program.

3)

3.2.10. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) merupakan kegiatan musyawarah perempuan di tingkat desa untuk membicarakan potensi dan masalah yang dirumuskan dalam usulan untuk menjawab kebutuhan langsung perempuan. MDKP merupakan jawaban dari keterlibatan perempuan dalam proses partisipasi perempuan di setiap tahapan prapelaksanaan dan pasca Musrenbang. MDKP dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MKP) selesai dilaksanakan di semua dusun. Dalam Proses Musyawarah ini, dilakukan kompilasi usulan hasil MKP dan disepakati usulan prioritas perempuan untuk SPP dan Non SPP yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa-4. Pelaksanaan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan, yaitu:

a.


Menyampaikan informasi program-program beserta pendanaan yang masuk ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan perempuan oleh UPT Kecamatan terkait.

2)

Menyampaikan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Kepala Desa/Tim 11.

3)

Menyampaikan hasil usulan MDKP yang telah dimasukkan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Perempuan.

4)

Menyampaikan rancangan pengkajian ulang/validasi RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan beberapa kebijakan pembangunan, khususnya usulan dari unsur perempuan di tingkat desa oleh Tim 11.

5)

Disepakatinya 3 (tiga) orang perempuan sebagai Tim Delegasi dalam MAD Prioritas Usulan (MAD 3) dan Musrenbang kecamatan/Musyawarah Antar Desa penetapan pendanaan (MAD 1).

6)



b.


Dibahas dan disepakatinya 2 (dua) usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan. Usulan kegiatan tersebut terdiri dari usulan SPP dan non-SPP yang akan diputuskan dalam MD-4 dan menjadi rancangan RKPDes (N+1).

2)

Dipilih dan disepakatinya wakil perempuan sebagai Tim Penulis Usulan.

3)

Membuat keputusan lain yang diperlukan dalam dukungan program.

3.2.11. Musyawarah Desa 4 (MD 4) Musyawarah Desa 4 merupakan forum untuk menyampaikan pertanggungjawaban tahap kedua pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Forum ini sekaligus mengevaluasi RPJMdes dan menyusun rancangan RKPDesa untuk tahun berikutnya, serta menetapkan kegiatan yang akan diusulkan melalui pendanaan PNPM tahun berikutnya, sekaligus memilih tim pemelihara. Pelaksanaan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 4, yaitu:

a.

b.


Menyampaikan usulan yang telah termuat dalam rancangan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Kades. Penyampaian rancangan pengkajian ulang/Validasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes, serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Tim 11/Tim Perumus Usulan.

2)

Menyampaikan penetapan kegiatan untuk pelaksanaan pengkajian ulang (RPJMDes dan RPJMdes) untuk (N) dan penyusunan rancangan RKPDes (N+1).

3)

Membuat rancangan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan yang telah masuk dalam rancangan RKPDes (N+1) di masing-masing desa.

4)

Membuat rumusan usulan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan yang terdapat rancangan Kerja sama Antar Desa dan akan ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

5)



Adanya prioritas usulan desa. Dua usulan dari kelompok perempuan dan satu usulan dari kelompok campuran.

2)

Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tahap kedua yang terdiri dari rencana dan realisasi kegiatan yang meliputi: a) biaya-biaya bahan; b) upah/ongkos; c) honor/insentif; d) Pinjaman kepada kelompok (ekonomi); e) Operasional; dan f) lain-lain.

3)

Menyampaikan pemaparan, umpan balik serta tindak lanjut hasil


monitoring dan evaluasi hasil pekerjaannya oleh Tim Pemantau. 4)

Khusus untuk lokasi baru, perlu dipilih dan disepakati Tim Penulis Usulan Desa (TPU), Tim Pemantau Desa, Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3), serta Tim 11. Apabila para pelaku mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, sebaiknya dipilih dan disepakati kembali.

5)

Membuat rumusan dan langkah-langkah kerja persiapan pelaksanaan tahap berikutnya.

6)

Membuat rancangan kerja sama TPK dalam pengelolaan usulan kerja sama desa/kawasan perdesaan untuk usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan (N+1).

7)


3.2.12. Fasilitasi Kegiatan Antar Desa/Kawasan Perdesaan Rencana Pembangunan antardesa/kawasan Perdesaan Berbasis Masayarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan. Sementara itu, kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fasilitasi Kegiatan Berbasis antardesa/kawasan perdesaan dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum antardesa/kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif, dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; Fasilitasi juga membantu masyarakat untuk melakukan identifikasi Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antardesa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya. Fasilitasi ini juga membantu masyarakat dalam merumuskan Pola Tata Desa. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budi daya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, serta pusat layanan sosial. Maksud dan tujuan fasilitasi kegiatan berbasis antardesa/kawasan perdesaan antara lain:

a. Menumbuhkan tanggung jawab bersama masyarakat antardesa, b. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perdesaan dalam lingkup antardesa,

c. Menyusun arahan Kerja sama Antar Desa/membangun konsensus untuk menemukan kesamaan kepentingan,

d. Menyokong Inisiatif Masyarakat untuk Membangun kawasan produktif. Tim FK dan Tim Faskab perlu memfasilitasi dan memastikan bahwa usulan antardesa/kawasan perdesaan harus memperhatikan rencana detail tata ruang desa dan antardesa yang diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWK/K. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 40

3.2.13. Penulisan Usulan Desa Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui dan akan diajukan pada MAD 3. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari Fasilitator Kecamatan. Dari hasil keputusan Musyawarah Desa 4, tim penulis usulan mengharapkan tiga proposal kegiatan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dan bekerja sama dengan perangkat pemerintahan desa/kelurahan. Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum, dilengkapi perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan yang dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3.2.14. Verifikasi Usulan Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk di kecamatan. Anggota TV sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian yang sesuai dengan usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya, TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Kabupaten. TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh Fasilitator Kecamatan, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian, yaitu layak atau tidak layak yang disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh Fasilitator Kecamatan. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan (MAD 3). Proses verifikasi dapat dilihat lebih lanjut dalam Penjelasan VI PTO. 3.2.15. Musyawarah Antar Desa 3 (MAD 3) MAD- 3 merupakan forum pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan serta evaluasi dan pemilihan pelakupelaku di tingkat kecamatan (anggota UPK dan pengurus BKAD). Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa non-SPP. Forum MAD dapat menyepakati dan memprioritaskan usulan untuk kegiatan antardesa/kawasan perdesaan. Kegiatan tersebut termasuk pelatihan keterampilan, kesehatan umum, beasiswa, atau lingkungan hidup, terutama bagi RTM. Dana yang diusulkan akan diolah oleh Pokja/Unit Khusus. Tiap desa boleh mengusulkan kegiatan kepada Pokja/unit Khusus, di luar jatah usulan biasa. Secara khusus, usulan antardesa/kawasan perdesaan dalam MAD 3 _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 41

dirumuskan secara detail terkait dengan dukungan kelengkapan kegiatan yang akan dilakukan oleh pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram atau sumber pendanaan lainnya. Tim Fasilitator Kabupaten harus memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah diverifikasi. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Antar Desa 3, yaitu:

a.

Agenda Pengintegrasian Perencanaan: 1) Pemaparan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan oleh BKAD yang telah dirumuskan secara detail dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram atau sumber pendanaan lainnya secara khusus. Terdapat paparan/rumusan rancangan master plan, road map, site plan, dan dukungan lintas program/lintas SKPD terkait dengan kegiatan antardesa/kawasan perdesaan yang dilengkapi dengan kebijakan pendukung. 2) Menyampaikan usulan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

b.

Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan: 1) Mengadakan pemaparan dari Tim Verifikasi tentang kelayakan usulan desa atau antardesa/wilayah perdesaaan (N) yang akan diambilkan dana dari PNPM. 2) Membuat penetapan usulan atau peringkat usulan kegiatan SPP dan usulan lainnya sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat. 3) Menyampaikan laporan kemajuan penanganan masalah dan sanksi beserta rencana tindak lanjut. 4) Mengevaluai kinerja pelaku secara reguler di tingkat kecamatan (UPK, BKAD, BP-UPK). 5) Membuat keputusan lain yang diperlukan dalam dukungan program.

3.2.16. Penyusunan Desain dan RAB 1)

Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Desain, dan RAB TPU bersama KPM D/K di bawah bimbingan Fasilitator Kecamatan melakukan survei dan pengukuran lokasi serta menyurvei harga material. Apabila TPU dan KPM D/K sudah dianggap mampu, selanjutnya dibuatkan desain, gambar teknis (rencana prasarana) atau rencana pelaksanaan kegiatan, dan RAB-nya berdasarkan hasil survei. Proses pembuatan desain dan RAB tetap mengacu kepada kaidah dan spesifikasi teknis sehingga mutu kegiatan terjamin.

2)

Pemeriksaan Desain dan RAB Setiap desain dan RAB yang telah selesai dibuat oleh tim desa harus diperiksa oleh Fasilitator Teknik-Kecamatan. Sedangkan, desain dan RAB yang pembuatannya difasilitasi oleh Fasilitator Teknik-Kecamatan harus diperiksa oleh Fasilitator Teknik Kabupaten. Khusus untuk usulan kegiatan prasarana, termasuk rencana pelaksanaan kegiatan dan pengadaan bahan yang diajukan, harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan aspek lingkungan serta memenuhi persyaratan sebagai berikut.


3)

i.

Komponen RAB, yang menyertakan dana swadaya, dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB.

ii.

Diusahakan terdapat sumbangan lahan atau asset lain dari masyarakat untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Sumbangan ini dapat bersifat sukarela demi kepentingan umum dan dapat pula bersifat sumbangan dengan kompensasi. Oleh sebab itu, masyarakat wajib diberi penjelasan yang lengkap dan tepat tentang persyaratannya, kemudian prosesnya didokumentasikan dengan baik.

iii.

Apabila kompensasi diberikan maka prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan layak sesuai kondisi setempat. Biaya kompensasi tersebut tidak boleh dialokasikan dari dana BLM, tetapi berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

iv.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, proses pemberian kompensasi harus sudah diselesaikan.

v.

Rencana pemeliharaan harus sudah mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

vi.

Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh buruk sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Sosialisasi Desain dan RAB Sosialisasi desain dan RAB di desa bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat, terutama kelompok pengusul, tentang pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan standar lingkungan. Sosialisasi dilakukan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh TPU dibantu Fasilitator Kecamatan dan/atau Fasilitator Teknik Kecamatan. Desain dan RAB ini juga harus ditempelkan di papan informasi yang telah disediakan. Hasil Penyusunan Desain dan RAB yang sudah disosialisasikan kepada desa pengusul, selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa 3. Dalam rangka mempersiapkan RKPDes yang akan dibahas dalam Musrenbangdes, diadakanlah Musyawarah yang diselaraskan dengan Musyawarah Program PNPM Mandiri Perdesaan/Musyawarah sejenis. Hasil Musyawarah tersebut digunakan sebagai masukan/input untuk penyusunan Rancangan RKPDes. Masukan juga diperoleh dari hasil pengkajian ulang RPJMDes atau berbagai permasalahan prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMDes. Hasil penyusunan Rancangan RKPDes tersebut selanjutnya akan direkap dan disusun untuk keperluan Lokakarya RKPDes. Lokakarya RKPDes merupakan pertemuan antara wakil masyarakat, Aparat Desa, dan berbagai pihak, khususnya pihak ketiga yang mungkin akan terlibat dalam proses pembangunan desa melalui Pihak Ketiga/CSR. Lokakarya RKPDes bertujuan menawarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa kepada berbagai pihak untuk memanfaatkan hasil perencanaan partisipatif. Lokakarya RKPDes juga akan membahas skenario pandanaan terhadap hasil perencanaan tersebut. Pembahasan tersebut meliputi kegiatan yang akan didanai menggunakan dana ADD, Swadaya, Gotong Royong, dan Pihak ketiga. Segala keperluan untuk mengajukan semua usulan untuk mengakses BLM PNPM dipersiapkan bersama.


3.2.17. Musyawarah Desa 5 (MD 5) Musyawarah Desa-5 merupakan forum pertanggungjawaban akhir atas pelaksanaan kegiatan PNPM dan/atau kegiatan lainnya. Ini merupakan tahap ketiga dan serah terima kegiatan. Forum ini sekaligus membahas rancangan akhir dari RKP desa tahun berikutnya serta mengevaluasi para pelaku di tingkat desa dan memilih kembali para pelaku yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Musyawarah ini bertujuan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat diterima oleh MDST, TPK diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST berikutnya. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa tersebut. Dokumen yang harus disiapkan adalah: 1. Dokumentasi Kegiatan Seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus didokumentasikan oleh Fasilitator Kecamatan. Meskipun demikian, TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan untuk kepentingan desa dan kecamatan. Pada akhir periode pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kecamatan harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan: a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan, bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima PNPM Mandiri Perdesaan. Kumpulan foto tersebut sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada, tetapi tidak boleh hanya foto dari satu desa saja. b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas. c. Foto yang ditampilkan meliputi:

1) Foto

kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.

2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramairamai.

3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana.

4) Foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat. 2. Dokumen Penyelesaian Kegiatan Penyelesaian kegiatan yang dimaksud di sini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, yaitu: a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 44

(100%) dan siap diperiksa oleh PjOK. Untuk kegiatan SPP (yang dananya ada pada masyarakat), pelaporannya hanya sampai dengan tanggal dibuatnya laporan. LP2K ditandatangani oleh TPK dan Fasilitator Kecamatan. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi, baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya, sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). LP2K, yang sudah ditandatangani, diserahkan kepada PjOK dengan tembusan kepada KF-Kab untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan. b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) diperlukan untuk memberi penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan dan penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. TPK bersama KPMD/K yang dibantu oleh Fasilitator Kecamatan harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya beserta rekapitulasinya. Rincian realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi yang terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar prasarana harus berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada di buku kas umum. Hindari sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang terjadi di lapangan. Pembuatan RKB hanyalah merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB. RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K sehingga harus diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga banyak bermanfaat untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Dalam kegiatan pembangunan prasarana, perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai dengan di lapangan dan berkaitan erat dengan gambar-gambar purnalaksana yang juga menjadi lampiran dokumen penyelesaian. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian, yaitu denah atau lay out, peta situasi, detail konstruksi, dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB,. Gambar tersebut harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau yang terlaksana di lapangan. Hindari melampirkan gambar-gambar desain dalam dokumen penyelesaian yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, selain dilakukan perubahan pada gambar, hal itu juga harus dituangkan dalam berita acara revisi. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 5, yaitu:

a. Agenda Pengintegrasian Perencanaan:


b.

1)

Membuat rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kades dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

2)

Melakukan evaluasi dan monitoring Tim Pemantau terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa.

3)

Meminta pemaparan dari Tim 11, Rekapitulasi Usulan Rancangan RKPDes untuk TA (N+1) yang sekaligus sudah disusun ancar-ancar/alternatif pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan.

4)

Menyampaikan hasil proses Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) mulai dari tahap pengkajian ulang RPJMDes dan pengkajian ulang RKPDes untuk disepakati/ditindaklanjuti dalam Penetapan dari Kepala Desa dibantu Tim 11.

5)

Mengadakan kesepakatan usulan RKPDes (N+1) sebagai bahan untuk dibahas dan disepakati dalam pelaksanaan Musrenbangdes.


Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka dengan sendirinya tugas dan tanggung jawab TPK berakhir, kecuali jika masih ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti.

2)

Membuat laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.

3)

Menyampaikan paparan dan umpan balik hasil monev terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan dana.

4) Mengadakan evaluasi dan menyepakati pelaku-pelaku di tingkat desa untuk kepentingan perencanaan dan kegiatan desa.

3.3.

5)

Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkan rencana kerja tindak lanjut tim TP3.

6)

Mengadakan penetapan rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

7)


Proses Sertifikasi dan Revisi Kegiatan 3.3.1. Sertifikasi Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Fasilitator Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan pada saat melakukan kunjungan


lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat. Untuk semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten wajib melakukan pengujian, baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara acak, sesuai bidang kegiatan masingmasing, minimal 2 (dua) Desa per kecamatan. Pengujian itu dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Desa Serah Terima sebagai bagian tindakan pengendalian. 3.3.2. Kegiatan Sertifikasi Kegiatan sertifikasi dilakukan paling sedikit tiga kali, yaitu: a. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 1, dilakukan sebelum pelaksanaan MAD 2 dan MD 3, b. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 2, dilakukan sebelum pelaksanaan MD 3, c. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 3, dilakukan sebelum pelaksanaan MD 5. 3.3.3. Revisi Kegiatan Revisi kegiatan dilakukan apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan karena perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (force majeure) maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Fasilitator Kecamatan serta PjOK. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan TPK, Fasilitator Kecamatan, dan masyarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi yang dilengkapi dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Perubahan boleh dilakukan beberapa kali di tiap lokasi. Fasilitator Kabupaten dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan mengalami kegagalan. Namun demikian, pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Fasilitator Kabupaten dalam setiap pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi. 3.3.4. Prinsip Revisi a. Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi dalam desain kegiatan. b. Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali Biaya Operasional, tidak boleh dialihkan ke jenis kegiatan lain (misalnya alokasi dana simpan pinjam, sebagian atau seluruhnya dialihkan ke kegiatan prasarana atau kegiatan jalan desa diubah menjadi air bersih dan MCK). c. Tidak boleh memindahkan lokasi kegiatan ke desa lain. d. Jika ada kegiatan yang batal karena tidak memenuhi kelayakan teknis di suatu desa maka perlu dilakukan pengulangan sebagian proses seperlunya, MAD pengalokasian dana kembali, dan penerbitan SPC baru agar semua alokasi BLM dapat dimanfaatkan. Jika ada kegiatan yang terpaksa dibatalkan maka prioritas kegiatan yang didanai adalah ranking berikutnya dari hasil MAD perankingan.


3.4.

Perencanaan Tingkat Kabupaten Proses perencanaan tingkat kabupaten menjadi agenda yang tidak terpisahkan bagi tim Fasilitator Kabupaten agar proses pengintegrasian dapat berjalan secara optimal. Adapun kegiatan di tingkat kabupaten, antara lain: 3.4.1. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Forum SKPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan sektoral, terutama SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD mempergunakan pendekatan partisipatif yang berasal dari hasil Musrenbangkec dengan pendekatan teknokratis yang dikembangkan SKPD berdasarkan kebijakan program dan prioritas daerah. Musrenbangkec/MAD Penetapan Prioritas Usulan telah menetapkan dokumen prioritas kegiatan kecamatan dan utusan kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum SKPD. Kehadiran utusan kecamatan/delegasi kecamatan dari unsur BKAD diharapkan dapat memastikan bahwa usulan kecamatan menjadi agenda pembahasan sampai dengan menjadi keputusan. Salah satu penyelenggaraan Forum SKPD dilaksanakan dengan gabungan. Forum semacam itu ditunjukan sebagai kegiatan sinkronisasi dan pengintegrasian program serta kegiatan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi tumpang tindih. Dasar pemikirannya adalah bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang saling terkait antarsektor sehingga dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan keterkaitan, baik antarwilayah, ruang, maupun waktu. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian perencanaan desa dan kecamatan yang telah dilakukan. Hasil perencanaan sampai dengan MAD Penetapan Usulan telah menghasilkan usulan-usulan yang tidak semuanya dapat didanai dengan dana BLM. Musrenbangkec telah menetapkan usulan-dalam dokumen renstra/prioritas kegiatan kecamatan dan delegasi kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum SKPD. Kehadiran delegasi kecamatan/wakil masyarakat/BKAD diharapkan dapat memastikan bahwa usulan-usulan masyarakat menjadi agenda pembahasan sampai dengan menjadi agenda keputusan dalam Forum SKPD. Tim Fasilitator Kabupaten harus memperkuat kapasitas dan memastikan adanya partisipasi aktif delegasi kecamatan yang ikut dalam pembahasan di Forum SKPD.


Hasil yang diharapkan dari Forum SKPD, yaitu: a. Terselenggaranya diskusi Panel Nara sumber Forum SKPD, b. Adanya pemaparan diskusi panel dari Narasumber dari unsur SKPD, c. Adanya umpan Balik dengan Narasumber, d. Adanya paparan dan kesepakatan Rancangan Awal Renja SKPD tahun yang direncanakan, e. Adanya pemaparan dan kesepakatan Pokok-Pokok Rancangan Awal Renja SKPD, f.

Dilakukannya diskusi kelompok untuk sinkronisasi kegiatan prioritas usulan per Bidang,

g. Terjadinya umpan balik Klarifikasi dan Verifikasi Data/Informasi, h. Adanya prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan desa,

i. Adanya pemilihan dan kesepakatan Tim Delegasi secara sektoral di luar Delegasi Kecamatan mengikuti proses Musrenbangkab. 3.4.2. Musrenbang Kabupaten Musrenbangkab adalah musyawarah pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kabupaten yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) hasil Forum SKPD yang hasilnya digunakan untuk melakukan validasi atau pemutakhiran Rancangan RKPD dengan merunjuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Strategi untuk menjamin konsistensi usulan masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maka utusan kecamatan perlu diberii waktu untuk memastikannya. Menyangkut cara, waktu, dan jumlah utusan kecamatan yang akan menindaklanjuti dalam Musrenbang Kabupaten, dibahas dan ditetapkan dalam Musrebangkec serta difasilitasi oleh Tim Fasilitator kecamatan dan Tim Fasilitator kabupaten sampai tahapan pelaksanaan Musrenbang kabupaten. Dengan begitu, delegasi yang diutus dalam Musrebang Kabupaten harus bertanggung jawab terhadap usulan yang telah menjadi prioritas di tingkat kecamatan masing-masing. Pelaksanaan integrasi perencanaan ini diharapkan juga dapat meningkatkan peran DPRD dalam mendorong proses pengintegrasian untuk menguatkan sistem pembangunan partisipatif, melalui penguatan jalur politis, dengan menekankan keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan, Musrebang Kabupaten, dan pembentukan Peraturan Daerah yang diperlukan. Hasil yang diharapkan dari Musrebangkab, yaitu: a. Adanya pemaparan dan diskusi nara sumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk proses musyawarah dalam pengambilan keputusan yang meliputi: a) pemaparan dari Ketua DPRD tentang pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang (N+1); b) pemaparan nara sumber dari pemerintah pusat (Bappenas) atau yang ditunjuk mengenai arah dan kebijakan pembangunan tingkat nasional serta program-program pemerintah nasional yang berlokasi di daerah yang bersangkutan; c) pemaparan nara sumber dari pemerintah provinsi (Bappeda provinsi) tentang arah dan kebijakan pembangunan provinsi; d) pemaparan dari Bappeda Kabupaten tentang proses _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 49

perencanaan dan gambaran hasil rencana pembangunan daerah selama ini. b. Adanya pemaparan dan Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). c. Adanya hasil pembahasan dan memilih Tim Delegasi Kabupaten yang Mengawal Hasil Musrenbangkan di pembahasan berikutnya/ke pembahasan di DPRD. d. Adanya penentuan kesepakatan memerlukan tindak lanjut konsultasi. e. Adanya pembahasan lain perencanaan pembangunan; f.

yang

hasil-hasil

prioritas

mempunyai

usulan

keterkaitan

yang

dengan

Adanya pandangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbangkab oleh Tim Pengamat/Peserta sebagai masukan penyelenggaraan Musrenbangkab tahun berikutnya.

g. Adanya hasil keputusan dan ketetapan dalam Berita Acara beserta lampiran pendukung. 3.4.3. Penyusunan RKPD dan Renja SKPD a. Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan oleh Bappeda yang didasarkan pada RPJMD dan RPJMN. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), atau sebutan lain, adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. b. Renja SKPD Rencana strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi: a) Penyampaian Rancangan Renja SKPD kepada Bappeda; b) Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD). RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; c) Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran; d) Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; dan e) Kerangka pendanaan, _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 50

adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 3.4.4. KUA, PPAS, dan APBD a. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kebijakan Umum APBD (KUA), yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. d. Perubahan APBD Perubahan APBD adalah penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain. 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD. 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran melebihi tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Saldo tersebut adalah sisa lebih dari perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan. 4) Keadaan darurat, yaitu keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada di luar kendali pemerintah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga. 5) Keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 51

kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja. 3.5. Mekanisme Penyiapan Usulan Kegiatan Tahun Berikutnya Pada pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan, desa-desa sudah memperoleh informasi mengenai jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD teknis di Tahun Anggaran berjalan, serta prioritas pembangunan untuk tahun berikutnya. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan rencana pengkajian ulang RKPDes dan persiapan Rancangan RKPDes untuk menyiapkan usulan kegiatan (N+1). Hasl kegiatan pengkajian ulang dapat diinformasikan bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa 3. Dalam rangka melaksanakan proses pengkajian ulang RPJMDes maka diadakanlah Musyawarah dusun/penggalian gagasan sekaligus melakukan pengkajian ulang terhadap adanya hasil-hasil pembangunan yang berpengaruh terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. 3.6. Peningkatan Kapasitas Kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. a.

b.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas 1)

Pelatihan KPM D/K, Kader Teknik, LPMD, Tim 11, Kerja sama Desa, BKAD, PL, UPK, dan Unit/Tim Kerja pendukung lainnya,

2)

Pelatihan BPD, Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya,

3)

Penguatan Kapasitas Tim Pemandu dan Tim Delegasi/Utusan Musrenbang (Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Kabupaten) serta Pengawalan sampai pada pembahasan di DPRD,

4)

Pelatihan/TOT Setrawan kecamatan dan Setrawan kabupaten,

5)

Pelatihan/TOT Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM),

6)

Lokakarya/workshop Ruang Belajar Masyarakat (RBM),

7)

Pelatihan dan peningkatan kapasitas Pokja RBM,

8)

Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan Pokja RBM,

9)

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan TPM,

10)

Kegiatan pelatihan lainnya dalam mendukung pelakasanaan khususnya kegiatan PNPM MP.

perencanaan

dan

Hasil yang diharapkan dalam pelatihan adalah: 1)

Dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan, dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,

2)

Dipahaminya peran, tugas, dan tanggung jawab pelaku,

3)

Bertambahnya keterampilan untuk melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan partisipatif, termasuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,

4)

Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri,


5)

Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan,

6)

Bertambahnya kemampuan pelaku dalam menyusun rencana kerja,

7)

Dipahaminya langkah-langkah fasilitasi dalam rangka pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJMDes, dan RKPDes sebagai bagian dalam dukungan perencanaaan pembangunan partisipatif,

8)

Dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah,

9)

Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan pelatihan Kader berasal dari DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, swadaya desa atau masyarakat, serta dari APBD. 3.7. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pembangunan Desa (PPD)

Rumusan

Rancangan

Perencanaan

Salah satu pendekatan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan partisipatif yang dilaksanakan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Strategi diperlukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan mengenai tujuan, prinsip, serta proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan metode dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah terdapat dalam Surat Medagri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa) karena RPJMDes merupakan dokumen yang menunjukkan arah, Tujuan, dan kebijakan pembangunan desa. Dengan begitu, kualitas RPJMDes menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen, maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. PPD telah memberikan arahan bahwa perencanaan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan tertuang dalam Peraturan Desa tentang RPJMDes maupun RKPDes menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.

a.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 1) Tim Fasilitator memfasilitasi Pembentukan Tim Penyusun. 2) Tim Fasilitator memfasilitasi Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDes. 3) Tim Fasilitator melakukan penguatan kapasitas TIM Penyusun, BPD, Kades, dan Sekdes terkait dengan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes). 4) Tim Fasilitator bersama SKPD terkait perlu melakukan Asistensi untuk memastikan bahwa Tim Penyusun dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Perlu dipastikan bahwa Tugas Tim 11 hanya membantu dalam penyusunan proses hasil kesepakatan masyarakat terkait dengan proses perencanaan partisipatif, bukan sebagai penentu usulan kegiatan. 5) Tim Fasilitator memperkuat Tim 11 dalam melakukan pengkajian ulang serta penilaian kualitas RPJMDes dan RKPDes.

b. Kegiatan dan hasil yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas ini adalah: 1) Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Tim 11 dalam Rumusan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 53

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Memfasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Pengkajian Keadaan Desa. Memfasilitasi Perumusan Village Visioning/Visi Desa. Memfasilitasi Penyusunan Rancangan RPJMDes dan RKPDes. Memfasilitasi Pembahasan Rancangan RPJMDes dan RKPDes. Memfasilitasi Pemaparan Hasil Rancangan RPJMDes dan RKPDes dalam Musrenbang Desa. 8) Memfasilitasi Penetapan Rancangan RPJMDes. 9) Memfasilitasi Penetapan Rancangan RKPDes. 10) Memfasilitasi Penilaian dan evaluasi kualitas dokumen RPJMDes dan RKPDes. 11) Memfasilitasi Pembahasan APBDes partisipatif 12) Memfasilitasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).


KABUPATEN

ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN MUSRENBANG KABUPATEN

RKPD

PPAS

KUA

RKA

RAPBD

KECAMATAN

FORUM SKPD

MUSRENBANG KECAMATAN

MAD-3

FASILITASI USULAN BERBASIS ANTAR DESA

MAD-2

MAD-1 VERIFIKASI USULAN N+1 PENULISAN USULAN N+1

DOKUMEN SPPB

DESA

MUSRENBANG DESA

MD-2

MD-1

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI

PERSIAPAN PELAKSANAAN (N)

PELAKSANAAN Tahap-1 (N)

MD-3

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PELAKSANAA N Tahap-2 (N)

DESAIN RAB ( N+1)

SERTIFIKASI

MD-4

PELAKSANAAN Tahap-3 (N)

MD-5

MDKP

DUSUN

MKP MUSDUS/PAGAS/PKD/Review RPJMDes ( N+1)/Input RKPDes N+2

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 55

3.8. Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat terjadi melalui aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk dapat mencapainya maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar. 3.8.1. Hasil Kegiatan Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan serta kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Apabila hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik, seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat, atau pengembalian macet, pemerintah akan menentukan sanksi, yaitu desa atau kecamatan tersebut tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya. Hasil kegiatan merupakan aset desa maka perlu dibuat kebijakan yang terkait dengan Perda dan Perdes perlindungan serta pelestarian aset. Proses pelestarian sendiri perlu dirumuskan sesuai dengan jenis dan kharakteristik pelestariannya. Misalnya, aset-aset yang bersifat produkti, seperti pengelolaan air bersih dan pasar desa, dapat dikelola dengan BUMDes. Sementara itu, asetaset yang membutuhkan dukungan pendanaan dari swadaya masyarakat dan desa perlu dimasukkan dalam APBDes. Usulan yang perlu mendapat dukungan pendanaan dari APBD perlu dimasukkan dalam usulan kegiatan yang dibiayai dengan APBD. 3.8.2. Proses Pelestarian Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun demikian, masyarakat melakukan tahapan pelestarian tetap berdasarkan prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip, sistem, mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat, dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler. b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan–kesehatan, serta pengembangan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri. c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat. d. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program. e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 3.8.3. Komponen Pendukung Pelestarian Diperlukan beberapa komponen guna mendukung upaya pelestarian: a. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan, _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 56

b. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan, c. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana, d. Mengembangkan BMUDes menjadi bagian dalam pelembagaan pelestarian aset-aset produktif di tingkat desa, e. Memperkuat kelembagaan BKAD menjadi bagian dalam pelembagaan pelestaraian aset-aset produktif, f.

Kebijakan pemerintahan lokal dan desa menjadi bagian dari kepastian legalitas pelembagaan aset-aset produktif.

Selama tahap pelestarian, peran kader desa dan teknik secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan dari para Fasilitator. 3.8.4. Sistem Pemeliharaan Sistem pemeliharaan PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan untuk mengadakan perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat terus-menerus dimanfaatkan masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah: a. Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. Tim Pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah MAD Penetapan Usulan. Tim Pemelihara selanjutnya dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang dilakukan TPK. b. Daftar penanggung jawab dan penetapan iuran telah dibuat untuk setiap jenis prasarana tertentu, c. Kelompok pengelola dan pemelihara ditetapkan untuk jenis kegiatan lain, d. PjOK akan dilibatkan dalam pemantauan pemeliharaan rutin, e. Garis besar rencana pemeliharaan sudah disediakan dalam dokumen penyelesaian sebagai lampiran SP3K. 3.8.5. Pelatihan Pemeliharaan Fasilitator Kecamatan dibantu Fasilitator Kabupaten wajib memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, serta teknik-teknik yang digunakan, seperti: teknik dalam membuat inventarisasi masalah dan teknik untuk memperbaikinya. Di samping itu, praktik di lapangan diperlukan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami.


BAB IV PENGENDALIAN 4.1. Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan 4.1.1. Tujuan Pengendalian Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan beserta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu pada key performance indicators (KPI) dan indikator pengendalian untuk: a.

Menjaga setiap proses PNPM Mandiri Perdesaan supaya selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan,

b.

Menjaga hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,

c.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,

d.

Menjaga kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,

e.

Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan,

f.

Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4.1.2. Strategi dasar dalam pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan adalah: a.

Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara objektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan,

b.

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan, baik formal maupun informal, dengan disiplin, akurat, dan efektif, termasuk temuan kendala dan masalah,

c.

Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,

d.

Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan di setiap tahapan yang dilaksanakan,

e.

Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

4.2. Pemantauan dan Pengawasan Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 58

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus-menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat. Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain. Jenis kegiatan pemantauan dalam PNPM Mandiri Perdesaan meliputi: 4.2.1. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang KMN, Konsultan Manajemen Wilayah, Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan, serta pendamping lokal bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM Mandiri Perdesaan diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi: a

Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan.

b

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

c

Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan, termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.

d

Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.

4.2.2. Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desanya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, musyawarah desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. 4.2.3. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah Dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Perdesaan.


Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak, untuk membantu fasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator. 4.2.4. Pemantauan oleh Pihak Lain Pemantauan yang independen dilakukan oleh organisasi atau pihak lain, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih objektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda. Pemantauan eksternal antara lain dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat. 4.2.5. Audit dan Pemeriksaan Keuangan a. Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Lokal pada setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan. b. Audit Internal Audit internal dilakukan oleh Tim Fasilitator Kabupaten, Tim Audit KMW Provinsi dan KMW Jakarta, serta Tim Audit KMN. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses Perencanaan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, serta pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BLM dan pengelolaan dana bergulir. Tim Audit KMN dan KMW melakukan Audit Kinerja Pelaksana Audit serta Audit Pengendalian Internal secara berjenjang. Kegiatan audit dapat juga melibatkan fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang). Mekanisme, indikator, parameter, dan langkah kerja kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri. c. Pemeriksaan Eksternal Struktural Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan dalam Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia). BPKP dapat bekerja sama dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Untuk kegiatan pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan sebagai acuan pemeriksaan. 4.3. Evaluasi Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan di akhir suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan di akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 60

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh para pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut. Indikator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah sarana dan prasarana yang terbangun. Indikator kinerja: Dirumuskan dari tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya apakah terdapat peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas kelembagaan, dan peningkatan anggaran yang pro-poor dari Pemda. Indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut akan dijabarkan dalam panduan tersendiri. 4.4. Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui jalur struktural dan fungsional untuk mempercepat proses penyampaian data dan/atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu: a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, b. Pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan, d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, f.

Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat. 4.4.1. Pelaporan Jalur Struktural Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak, baik sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Ketua TPK, PjOK, Camat, TK-PNPM Mandiri Kabupaten, Bupati, TK-PNPM Mandiri Provinsi, dan Tim Pengendali PNPM Mandiri c.q. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut. a. Ketua TPK dengan bimbingan dari Fasilitator Kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada PjOK melalui kepala Desa. b. PjOK dengan bantuan Fasilitator Kecamatan menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua TPK. Selanjutnya PjOK menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 61

kepada Bupati c.q. TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip. c. Ketua TK PNPM Mandiri kabupaten berdasarkan laporan dari PjOK, hasilhasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Gubernur c.q. TK PNPM Mandiri Provinsi dengan tembusan kepada Bupati dan arsip. d. Ketua TK PNPM Mandiri Provinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan TK PNPM Mandiri Provinsi yang disampaikan kepada Tim Pengendali PNPM Mandiri c.q. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan dengan tembusan kepada Gubernur dan arsip. e. Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini, bentuk dan waktunya bebas. 4.4.2. Pelaporan Jalur Fungsional Pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang melibatkan beberapa pihak sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Korprov, Korwil, dan Ketua Tim KMNasional. 4.4.2.1.

Jenis Laporan: Jenis Laporan terdiri atas: a. Laporan Progress Tahapan Kegiatan (Protak) b. Laporan Progress Kegiatan (Protan) c. Laporan Dana Bergulir d. Laporan Bulanan e. Laporan Individu f. Laporan Administrasi

4.4.2.2.

Substansi Laporan a. Laporan Progress Tahapan Kegiatan (Protak) memuat tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa. b. Laporan Progress Kegiatan (Protan) memuat hasil pelaksanaan kegiatan berupa tingkat partisipasi, jumlah pemanfaat, jumlah pencairan, dan penyaluran dana serta hasil-hasil kegiatan. c. Laporan Dana Bergulir memuat laporan dana bergulir dan kegiatan dana bergulir. d. Laporan Bulanan memuat perkembangan kegiatan selama satu bulan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh fasilitator serta perkembangan pelaksanaan kegiatan dana bergulir. e. Laporan Individu Fasilitator memuat realisasi tugas pokok yang dijalankan oleh fasilitator beserta pertanggungjawaban administrasi kontrak fasilitator, seperti lembar waktu kerja, lembar kunjungan, rencana serta realisasi kegiatan bulanan, dan lain-lain. f. Laporan Administrasi memuat realisasi pembiayaan yang dibiayai dari dana administrasi untuk keperluan kantor Faskab sebagai


pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan oleh program. 4.4.2.3.

Alur dan Mekanisme Pelaporan Alur dan mekanisme pelaporan dibedakan berdasarkan jenis laporan, yakni laporan protak, laporan protan, laporan bulanan, laporan individu fasilitator dan asisten fasilitator, serta laporan administrasi faskab. Penjelasan rinci mengenai alur dan mekanisme pelaporan diatur melalui SOP pelaporan jalur fungsional. a. Laporan Progress Tahapan Kegiatan (Protak) 1) FK dan FT wajib melapor kepada Faskab terkait seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap minggu. 2) Faskab wajib melakukan rekapitulasi dan validasi data seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan serta melaporkan kepada korprov melalui email setiap minggu. 3) Korprov melalui spesialis MIS Provinsi melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan protak dari seluruh Kabupaten dan menyampaikan ke bagian MIS KMN dengan tembusan kepada TL KMW setiap minggu. 4) KMN melalui bagian MIS melakukan rekapitulasi dan validasi data perkembangan pelaksanaan tahapan kegiatan-kegiatan secara nasional dan menampilkan di website PNPM mandiri perdesaan setiap minggu. b. Laporan Progress Kegiatan (Protan) 5) FK dan FT wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Faskab sesuai format yang telah ditetapkan setiap bulan. 6) Faskab wajib melakukan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai laporan dari FK dan FT serta melaporkan kepada korprov melaui email setiap bulan. 7) Korprov melalui spesialis MIS Provinsi melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan protan dari seluruh kabupaten dan menyampaikan ke bagian MIS KMN dengan tembusan kepada TL KMN setiap bulan. 8) KMN melalui bagian MIS melakukan rekapitulasi dan validasi data perkembangan pelaksanaan kegiatan secara nasional dan menampilkan di website PNPM Mandiri perdesaan setiap bulan. c. Laporan Dana Bergulir 1) FK dan FT wajib melaporkan perkembangan kegiatan dana bergulir kepada Faskab sesuai format yang telah ditetapkan setiap bulan. 2) Faskab wajib melakukan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan kegiatan dana bergulir yang telah dilaksanakan sesuai laporan dari FK dan FT serta melaporkan kepada korprov melaui email setiap bulan. 3) Korprov melalui spesialis MIS dan MIS Provinsi terkait melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan dana bergulir


dari seluruh kabupaten dan menyampaikan ke bagian MIS KMN dengan tembusan kepada TL KMN setiap bulan. 4) KMN melalui bagian MIS melakukan rekapitulasi dan validasi data perkembangan pelaksanaan kegiatan dana bergulir secara nasional. d. Laporan Bulanan 1) FK dan FT wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatannya yang dibuat 3 (tiga) rangkap. Laporan disampaikan kepada Faskab setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada PjOK dan arsip. 2) Faskab wajib membuat laporan bulanan berdasarkan: i. Laporan dari FK/FT, ii. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan, iii. Hasil koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap setiap bulan dan disampaikan kepada Korprov dengan tembusan yang disampaikan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan arsip. 3) Korprov wajib membuat laporan bulanan berdasarkan: i. Laporan dari Faskab, ii. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan, iii. Hasil koordinasi dengan pihak terkait. Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan setiap bulan kepada TL KMN dengan tembusan yang disampaikan kepada TL KMW, Satker PNPM Mandiri, dan arsip. 4) TL KMN wajib membuat Laporan bulanan berdasarkan: i. Laporan dari Korprov, ii. Laporan dari para Spesialis KMN, iii. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan, iv. Hasil koordinasi dengan pihak terkait. Laporan dibuat 6 (enam) rangkap dan disampaikan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan Ditjen PMD Kemendagri setiap bulan. e. Laporan individu Fasilitator dan Asisten Fasilitator Fasilitator dan asisten Fasilitator wajib membuat laporan individu bulanan yang berkaitan dengan kontrak individu berupa realiasi pelaksanaan tugas individu fasilitator dan asisten fasilitator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penyampaian laporan fasilitator: 1) Laporan Fasilitator Kecamatan/Asisten Faskab dihimpun oleh Faskab. 2) Laporan FK, Asisten FK, Faskab, Asisten Faskab disampaikan oleh Faskab kepada Satker Provinsi setiap bulan. 3) Faskab wajib mendokumentasikan laporan FK/Asisten FK. _______________________________________________________________________________________________________ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 64

f. Laporan Administrasi Fasilitator Kabupaten Fasilitator Kabupaten wajib membuat laporan administrasi berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi terhadap pembiayaan operasional kantor atau pembiayaan lainnya. Laporan administrasi faskab disampaikan kepada Satker Provinsi setiap bulan. . 4.5. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak mana pun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius, proposional, serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan melalui: a

Surat, kunjungan langsung, email, pengaduan on line (melalui website), SMS, faks, dan telepon kepada unit Pengelolaan sesuai dengan alamat pengaduan,

b

Indikasi pengaduan dan masalah berdasarkan laporan hasil pemantauan lapangan dari Pokja Pengendali, Sekretariat/TK PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Pusat/Prov/Kab, Bank Dunia, dan pihak-pihak lain yang disampaikan ke satker PNPM Mandiri Perdesaan Ditjen PMD dan diteruskan kepada Unit Penanganan Pengaduan di NMC,

c

Berita dari media massa yang dikumpulkan oleh SP2M atau Unit Pengelolaan Pengaduan di NMC,

d

Laporan hasil pemantauan LSM,

e

Pemantauan dan audit internal oleh Fasilitator/Konsultan,

f

Audit Eksternal oleh Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi/Kabupaten, BPKP, BPK, atau Auditor Independen lainnya yang ditunjuk.

Pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan menganut asas DOUM (Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat) yang mengandung arti bahwa seluruh upaya penanganan masalah harus berawal dari kemauan dan kesadaran masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi motivasi dan ruang yang lebih luas agar pro-aktif dan terlibat langsung dalam setiap tahapan penanganan pengaduan serta masalah sampai pengaduan dan masalah dinyatakan selesai. Penanganan prinsip:

setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-

a

Rahasia. Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.

b

Berjenjang. Semua pengaduan dan/atau masalah yang diterima harus ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di jenjang masalah tersebut muncul. Apabila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan maka pelaku dijenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian serta turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. Demikian seterusnya, secara berjenjang sampai pada jenjang yang paling tinggi di level nasional untuk ditentukan penyelesaian masalahnya.

c

Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberi tahu dan dilibatkan dalam proses penanganan masalah tersebut dengan difasilitasi oleh fasilitator/konsultan setempat.


d

Proporsional. Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana maka masalah atau kasus yang ditangani harus mengenai masalah prosedur dan penyalahgunaan dana.

e

Objektif. Pengaduan masalah sedapat mungkin ditangani secara objektif, tidak memihak, dan melakukan uji silang guna mencari kebenaran.

f

Akuntabel. Proses pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

g

Kemudahan. Setiap anggota masyarakat harus mudah menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program PNPM Perdesaan atau yang telah ada di lingkungannya. Pengaduan tanpa identitas pelapor dan tanpa bukti awal yang cukup tetap akan ditindaklanjuti.

h

Cepat dan akurat. Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu, penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya di tingkat yang terdekat dengan lokasi timbulnya masalah.

i

Tercatat. Semua informasi/keluhan/pengaduan dicatat dan dapat ditelusuri penanganannya.


BAGAN ALIR PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH

PENGADUAN

REGISTRASI PENGELOMPOK AN & DISTRIBUSI BUKAN MASALAH

MASALAH

KLARIFIKASI / UJI SILANG

TANGGAP AN/TINDAK Tidak

Ya Benar?

Selesai?

Tidak

Ya DISEMINASI

ESKALASI MASALAH

ANALISIS MASALAH

TINDAK TURUN Pemantauan Selesai?

Tidak

Ya DISEMINASI Keterangan: Garis Alur Penanganan


Kategori pengaduan dan masalah 1.

Pengaduan Pengaduan yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah pengaduan apa pun yang terkait program dan digolongkan menjadi empat kelompok:

2.

a)

Informasi

b)

Pertanyaan

c)

Kritik/saran

d)

Masalah

Masalah Pengaduan dikategorikan sebagai masalah apabila dari hasil telaah Unit Pengelolaan Pengaduan diperoleh simpulan bahwa ada indikasi terjadi kesenjangan/gap antara peraturan program yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan atau hal-hal yang dapat merugikan atau menghambat program. Masalah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) masalah implementasi program, 2) masalah manajerial, dan 3) masalah khusus (lihat Penjelasan VII PTO PNPM Mandiri Perdesaan).


DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN FASILITATOR

Recommend Documents