Bab 3. Pelaksanaan P2KP

Bab 3. Pelaksanaan P2KP

3.1 Gambaran Umum Penanganan P2KP Proses penanganan P2KP diawali dengan serangkaian kegiatan orientasi pemahaman substansi P2KP kepada pihak pelaksana P2KP mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan, baik pemerintah, konsultan maupun fasilitator. Hal ini dimaksudkan agar semua komponen pelaku maupun pihak yang terkait dapat terlebih dahulu memahami secara utuh dan memiliki persepsi yang sama mengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilai serta mekanisme pelaksanaan P2KP, sebelum proyek P2KP benar-benar direalisasikan di lapangan atau di masyarakat. Setelah para pelaksana P2KP memahami dan memiliki persepsi yang sama, maka pada tahap berikutnya ialah proses penyiapan masyarakat dan pemerintah daerah agar mampu berperan dalam P2KP, melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah (local government capacity building) di lokasi sasaran P2KP. Proses ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat untuk mampu menggalang berbagai potensi, termasuk manfaatkan akses P2KP, khususnya dana BLM, sebagai penunjang terhadap upaya mereka untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Setelah tumbuh kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat terhadap substansi P2KP, maka tahap berikutnya adalah pengorganisasian masyarakat untuk menggalang kekuatan dan membangun lembaga dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara sistematik dan terorganisasi dengan

memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada, termasuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Masyarakat dalam hal ini diharapkan telah memahami posisi strategis BLM P2KP sebagai peluang/akses bagi upaya-upaya masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan mereka, dan tidak dipandang sebagai bantuan cuma-cuma atau belas kasihan (charity). Oleh karena itu, diharapkan melalui serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BLM P2KP ini, masyarakat dapat memahami bahwa Dana BLM P2KP bukan merupakan hak yang harus diterima secara otomatis oleh masyarakat, tetapi hanya merupakan pelengkap dari tanggungjawab dan kewajiban masyarakat itu sendiri dalam upaya menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Untuk itu diharapkan tumbuh adanya ikhtiar sungguh-sungguh dari masyarakat untuk memperkuat dan memanfaatkan segenap potensi yang ada melalui proses pengorganisasian yang mengakar sebelum masyarakat memanfaatkan BLM P2KP, agar pada akhirnya dapat memacu tumbuh berkembangnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Disadari bahwa upaya membangun keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat maupun akses dana BLM tidak akan efektif dan optimal apabila tidak didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dalam konteks itulah, perlu didorong upaya-upaya yang berkaitan dengan pelembagaan kemitraan sinergis antara gerakan kemandirian masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

31

penguatan peran dan fungsi forum BKM serta penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) untuk kota terseleksi. Forum BKM bersama pemerintah daerah diharapkan dapat merintis dan mewujudkan "gerakan kemitraan" dalam penanggulangan kemiskinan, dengan cara memberi peluang bagi kebutuhan masyarakat (demand driven) dapat diakomodasi dalam kebijakan dan pembangunan daerah, sekaligus juga mendorong agar program dan kebijakan pemerintah daerah (supply driven) dapat lebih berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (pendekatan pembangunan partisipatif). Khusus untuk kota-kota terseleksi, upaya pelembagaan kemitraan stakeholders lokal tersebut juga didukung dengan stimulan penyediaan komponen bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Sehingga P2KP benar-benar akan mampu menjadi kepedulian semua stakeholders lokal secara sinergis, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun kelompok peduli setempat.

3.2 Diagram Alir Penanganan Kegiatan P2KP Untuk lebih mendukung tercapainya misi dan tujuan P2KP sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penanganan P2KP selain tahapan-tahapan kegiatan yang dapat dilakukan secara berurutan, juga didukung dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dan/atau berkesinambungan selama masa proyek P2KP, antara lain; pendampingan, monitoring, evaluasi, sosialisasi, pelatihan, penguatan forum dan organisasi masyarakat, penanganan pengaduan dan manajemen

32

Pedoman Teknis

konflik, inventarisasi best practice, serta terminasi. Kegiatan-kegiatan pada P2KP yang dilaksanakan berurutan tidak berarti mutlak harus dilakukan sepenuhnya, melainkan juga secara fleksibel dapat disesuaikan atas dasar situasi dan kondisi lokal yang ada, atas sepengetahuan KMW. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan tersebut (baik penambahan, pengurangan dan lain-lain) tidak boleh bertentangan dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP. Dalam wujud diagram, tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di atas, baik yang bersifat berurutan atau sekuensial maupun berkala dan/atau berkesinambungan, dapat dilihat pada Bagan 3.1. Daur Proyek Kegiatan P2KP. Kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam hal ini hanya kegiatan-kegiatan pokok P2KP, terutama kegiatan pokok dari setiap komponen proyek P2KP, yakni: komponen pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, komponen dana BLM serta komponen dana PAKET. Masing-masing kegiatan pokok dimaksud akan diuraikan lebih detail dalam Bab III Buku Pedoman Teknis ini. Terkecuali kegiatan pokok komponen PAKET yang dapat dilihat pada Buku Pedoman Khusus mengenai PAKET. Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang lebih terinci, termasuk kegiatan penunjang maupun kegiatan pelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat pada Buku Pedoman Umum P2KP maupun pada uraian mengenai Strategi Sosialisasi dan Pelatihan yang telah dijelaskan pada Bab II Buku Pedoman Teknis ini. Demikian pula halnya dengan pengelolaan pinjaman bergulir dapat dilihat secara utuh pada Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir oleh UPKBKM.

BAGAN 3.1 DAUR PROYEK KEGIATAN P2KP

Terminasi

Penyiapan

Penyebaran Best Practice

Penanganan Pengaduan

Evaluasi

Monitoring

Pendampingan

Persiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP di tingkat Penyelenggara: Ditjen Perkim Kimpraswil, PMU, Staf proyek, Tim Pengarah/Pelaksana & Pokja Inter Dept.

Tahap Persiapan Proyek P2KP

Pelatihan

Sosialisasi

Dukungan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan Pada Daur Proyek P2KP

Pencanangan/ Launching Pelaksanaan P2KP

Rekruitment, Orientasi P2KP dan Mobilisasi KMP, KMW, serta Fasilitator dll

Pelaksanaan Komponen Pemberdayaan Masyarakat

Penyiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP bagi stakeholders di tingkat Nasional, Propinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan

Rembug Warga Kesiapan Masyarakat Kelurahan dan Pengusulan Kader Masyarakat

Focussed Group Discussion (FGD) Refleksi Kemiskinan

Pemetaan Kemiskinan Secara Swadaya

PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT WARGA Pengukuhan Lembaga Masyarakat yang ada sebagai BKM, atau Pembentukan baru Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Rencana Tahunan PRONANGKIS

Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pemampuan atau Pembentukan KSM-KSM)

Pemrosesan Pencairan BLM Tahap I: 20%

Masyarakat Siap Memanfaatkan BLM

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

33

34

Pedoman Teknis

Pelaksanaan Komponen Dana PAKET

BKM-BKM Pembentukan Forum antar BKM secara Organik, Demokratis dan Partisipatif Seleksi dan Penetapan Kota/Kabupaten Peserta/Partisipan PAKET P2KP Pembentukan Komite PAKET di kota/Kabupaten peserta PAKET Rekomendasi KMW untuk pelaksanaan PAKET pada tahun berikutnya LIKUIDASI YA

Pengajuan Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Panitia Kemitraan Prioritas Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Komite PAKET

Penilaian kelayakan usulan PAKET oleh KMW

TIDAK

Verifikasi kinerja PAKET tahun berjalan oleh KMW

Pencairan dana PAKET ke rekening bersama (BKM dan Dinas pengusul) Kerjasama dan Kemitraan BKM dengan Dinas dalam Pelaksanaan Kegiatan PAKET sesuai usulan yang disetujui Tumbuh “Gerakan Kemitraan” Masyarakat, Pemerintah dan Kelompok Peduli dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Secara Mandiri dan

3.3 Pelaksanaan Komponen Pengembangan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Daerah Pelaksanaan komponen pengembangan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut : • Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) • Refleksi Kemiskinan (RK) • Pemetaan Swadaya (PS) • Pengorganisasian Masyarakat (Pembentukan BKM) • Perencanaan Partisipatif (PP) • Pengorganisasian Kelompok (Pembentukan KSM) • Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Ketujuh kegiatan utama tersebut secara rinci diuraikan berikut ini.

3.3.1 Rembug Kesiapan Masyarakat a) Pengertian Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah serangkaian rembug/rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/ desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai di tingkat RT atau RW sampai dengan tingkat kelurahan/ desa, dengan mengundang semua warga kelurahan secara terbuka. Rembug warga ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses partisipatif dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat di calon lokasi kelurahan sasaran untuk: menetapkan kesiapan atau ketidaksiapan warga melaksanakan P2KP yang menjadi niat masyarakat itu sendiri dan memilih para calon Kader Masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan tentang kesiapan masyarakat di kelurahan sasaran tidak hanya ditetapkan oleh perangkat kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi sebagian besar masyarakat, khususnya


35

masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tertinggal lainnya.

b) Ketentuan Dasar •

•

•

•

•

•

Proses membangun kesiapan masyarakat dilakukan melalui serangkaian rembug-rembug warga di calon kelurahan sasaran, mulai dari tingkat masyarakat akar rumput hingga tingkat kelurahan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. Sebelum rembug warga dilaksanakan, Tim Fasilitator harus terlebih dahulu melakukan persiapan sosial dengan mengadakan pendekatan ke para pelaku kunci di kelurahan yang bersangkutan yang diperkirakan dapat membantu keberhasilan rembug warga tersebut. Pada saat pelaksanaan rembug-rembug warga tersebut, Fasilitator harus menyampaikan penjelasan tentang prinsip, substansi, serta ketentuan P2KP kepada masyarakat, sehingga keputusan yang ditetapkan masyarakat didasarkan pada pemahaman P2KP yang memadai. Fasilitator juga wajib memfasilitasi masyarakat setempat untuk menetapkan kriteria dan melakukan pemilihan relawan-relawan yang akan diusulkan menjadi kader masyarakat. Dalam memfasilitasi masyarakat menetapkan kriteria dan memilih kader masyarakat maka Fasilitator harus mampu menekankan kriteria yang menjadi perwujudan dari sifat baik manusia. Di tingkat kelurahan rembug warga sudah harus memutuskan kesiapan atau ketidaksiapan untuk berpartisipasi aktif dalam P2KP. Apabila masyarakat tidak siap, maka Fasilitator (cq. KMW) sesegera mungkin melaporkan ke PMU P2KP untuk membatalkan kelurahan/desa bersangkutan sebagai lokasi sasaran P2KP. Sedangkan bila masyarakat menyatakan kesiapannya, maka warga masyarakat melalui Lurah/Kades masing-masing menyampaikan : * Surat Pernyataan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam proyek P2KP * Surat Pengusulan calon kader masyarakat yang telah dipilih sebanyak 3-5 orang, yang diharapkan bahwa sepertiga dari jumlah tersebut adalah wanita. * Surat Permohonan bantuan teknis kepada KMW.

c) Tujuan Secara umum, tujuan diadakannya proses persiapan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat sadar perlunya proyek ini, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan serta berkelanjutan. Selain itu diharapkan pula melalui rembug warga ini akan meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku P2KP, baik ditataran pemerintah, konsultan dan masyarakat di tingkat kelurahan.

•

•

•

•

•

Adapun secara rinci tujuan tersebut adalah: Internalisasi substansi P2KP sejak dini kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan P2KP akan senantiasa bertumpu pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat sendiri secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel; Menumbuhkan "Rasa Memiliki" ( Sense of Ownership), karena Masyarakat memutuskan sendiri secara sadar untuk terlibat dalam pelaksanaan P2KP; Mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang "mengklaim" paling berjasa atas ditetapkannya Desa/Kelurahan tertentu sebagai lokasi sasaran P2KP; Terpilihnya kader-kader masyarakat yang berasal dari relawan-relawan terbaik dari kelurahan bersangkutan yang dipilih langsung oleh masyarakat. Masyarakat paham dan bersedia memenuhi proses, ketentuan, prinsip dan nilai P2KP.

Proses pelibatan masyarakat sejak tahap awal pelaksanaan P2KP sangat penting agar tumbuh tanggungjawab dan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap P2KP, sehingga masyarakat akan benar-benar konsisten menegakkan misi, visi, tujuan, prinsip-prinsip dan nilai P2KP dalam pelaksanaan P2KP di kemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata berorientasi formalitas, melainkan harus difokuskan pada "pendekatan proses", dengan melibatkan dan membuka kesempatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan (masyarakat termiskin, jompo dan lain-lain), untuk terlibat aktif mengambil keputusan mengenai penawaran P2KP ini.

36

Pedoman Teknis

d) Penanggung Jawab Penanggung jawab proses penyiapan masyarakat dalam P2KP adalah Tim Fasilitator.

melaksanakan P2KP dan pemilihan kader masyarakat; Jumlah masyarakat miskin dan wanita yang hadir serta turut mengambil keputusan dalam pernyataan kesiapan warga berpartisipasi aktif melaksanakan P2KP dan pemilihan kader-kader masyarakat; Kelengkapan dan ketepatan antara isian kondisi wilayah dan masyarakat sasaran dengan kenyataan di lapangan; Tanggapan KMW dan Bappeda untuk menjawab permohonan bantuan teknis dari warga tidak melebihi jangka waktu satu minggu setelah surat tersebut diajukan; Proses pemilihan kader masyarakat dilakukan secara langsung, tanpa kampanye atau pencalonan, dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan.

•

e) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan proses penyiapan masyarakat dalam P2KP adalah pada bulan pertama pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sasaran atau setelah fasilitator dimobilisasi di lokasi sasaran.

•

f) Keluaran

•

•

• • •

Pernyataan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan P2KP di wilayah kelurahannya dan permohonan bantuan teknis yang ditulis pada Format RKM-1; Daftar nama hasil pemilihan dan usulan kader masyarakat ditulis pada Format RKM-2; Data/profil wilayah ditulis pada Format RKM-3; dan Keputusan KMW serta Tim Koordinasi Kota/Kab terhadap pernyataan kesiapan dan Permohonan bantuan teknis ditulis di Format RKM-4.

g) Indikator Kinerja •

Jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam serangkaian pertemuan warga untuk mengambil keputusan mengenai kesiapan masyarakat

•

h)

Langkah-Langkah

Proses membangun kesiapan warga dan pemilihan kader masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM).


37

38

Pedoman Teknis

Memberi bahan KMW untuk melakukan sosialisasi

Memadukan persepsi program sejenis dan langkah pelaksanaan

• Mendapatkan profil kelurahan/ desa yang mutakhir • Pengisian RKM-3 sebagai laporan.

Memadukan persepsi & kesepakatan distribusi peran & langkah pelaksanaan.

• Mencapai kesepakatan masyarakat siap/tidak untuk terlibat aktif di P2KP dengan segala konsekuensinya • Pemilihan & penetapan calon Kader Masyarakat • Pengisian format RKM 1 & 2

Mendapatkan masukan dari masyarakat yang tidak dapat menghadiri rembug

Lokakarya orientasi P2KP di tingkat kecamatan

Penggalian & pemutakhiran data profil kelurahan sasaran dengan data terbaru, baik dari BKKBN, BPS maupun kantor lurah bersangkutan.

Sosialisasi P2KP tingkat kelurahan/desa bagi RT, RW/ dusun, tokoh masyarakat, warga dll.

Rembug warga secara berjenjang dari tingkat RT s.d. tingkat kelurahan

Penyebarluasan/ pengumuman hasil perhitungan suara, berikut nama-nama calon Kader Masyarakat terpilih di tempat strategis.

2

3

4

5

6

TUJUAN

Penyerahan buku pedoman, poster dan folder ke KMW

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1

NO.

Perangkat kelurahan/ desa, Ketua RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat, pemeduli

Perangkat kelurahan/ desa, Ketua RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat & pemeduli

Tim Fasilitator

Lurah/Kades

Lurah/Kades

Perangkat kelurahan/ desa, Ketua RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat & pemeduli

Lurah/kades, tokoh masyarakat, pemeduli

Camat

Perangkat Kelurahan

Semua KMW

PESERTA

KMP P2KP

PELAKSANA

Papan pengumuman di tempat-tempat yang strategis

Balai Kampung, Rumah Warga, dan Balai Desa/ Kantor Kelurahan setempat

Kantor kelurahan

Kantor BKKBN & BPS setempat, kantor kelurahan, serta wawancara dengan masyarakat

Kantor kecamatan

Kantor PMU

TEMPAT

• Kriteria kader • Daftar nama kader dengan jumlah suara

Setelah rembug warga tingkat kelurahan. Beri waktu 3 hari bagi masyarakat untuk memberi masukan

Paling lambat pekan ke-2 setelah fasilitator di kelurahan. Seluruh rembug warga kelurahan di kecamatan yang sama dilakukan maksimal selama 15 hari.

Sebelum pelaksanaan, sebaiknya Tim Fasilitator mengadakan forum silaturahmi stakeholder tingkat kelurahan

• Konsep P2KP & rencana pelaksanaannya • Rencana rinci penjadwalan kegiatan wawancara & dialog dengan KK miskin, observasi lapangan, serta rembug-rembug warga • Kriteria kader masyarakat • Gender & peran perempuan dalam pembangunan masyarakat (1/3 dari calon Kader Masyarakat sebaiknya perempuan)

Setelah lokakarya orientasi tingkat kecamatan dilaksanakan & sebaiknya sebelum sosialisasi tingkat kelurahan/desa.

Setelah Lokakarya tingkat Kab./Kota

Setelah KMW-KMW Mobilisasi di SWK-nya

KERANGKA WAKTU

• Data administrasi kelurahan/desa; jumlah RT, RW, Dusun, dan sebagainya • Data penduduk; jml penduduk, jml penduduk miskin menurut BKKBN (pra-KS & KS-1), penerima zakatfitrah dari mesjid setempat, penganggur, perempuan, dsb • Data kesiapan masyarakat, dukungan perangkat pemerintah dan masyarakat, budaya partisipasi, dsb • Data keterlibatan dalam program sejenis yang ada • Data kondisi lingkungan, prasarana, perumahan, dsb.(Bahan-bahan ini bagus untuk sosialisasi tkt kelurahan)

• Konsep dasar & rencana kerja P2KP • Distribusi peran antar pelaku • Program sejenis yang sedang/akan dilaksanakan

• Materi-materi sosialisasi P2KP

SUBSTANSI

Tabel 3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)


39

• Menyatakan kesiapan masyarakat untuk terlibat aktif dlm P2KP • Mengajukan permintaan bantuan teknik ke KMW

• Menanggapi sikap masyarakat terhadap P2KP • Pengisian Format RKM-4

Informasi perkembangan proyek

Format RKM-1 telah terisi lengkap dan benar diserahkan ke KMW bersama-sama dengan Format RKM-2 dan Format RKM-3, dengan seluruh lampiran yang dibutuhkan bila ada

Berdasarkan Format RKM-1 hingga Format RKM-3, KMW & Bappeda melakukan koordinasi guna memutuskan permohonan dari masyarakat. Hasil keputusan pertemuan dituangkan dalam format RKM-4

Kirimkan salinan keputusan KMW dan Tim Koordinasi Kota/Bappeda (Format RKM4) yang telah dibuat dan ditandatangani kepada PMU, dan salinannya kepada Tim Koordinasi Propinsi, Lurah/ Kades, PJOK, dan diumumkan kepada masyarakat.

Kader-kader masyarakat terpilih mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan tentang P2KP di masing-masing kecamatan.

7

8

9

10

Penyiapan kader terampil

TUJUAN


NO.

Tim Fasilitator setempat Para calon Kader Masyarakat se kecamatan

Kantor atau tempat yang representatif di kecamatan tsb

• Substansi P2KP • Teknik-teknik pendampingan masyarakat

• Bantuan Teknis untuk kelurahan sasaran • Daftar Kader-kader Masyarakat P2KP

Koordinator Kota/ Kab.dari KMW

Kantor Bappeda

KMW

RKM-1 Pernyataan kesiapan masyarakat RKM-2 Daftar nama calon Kader Masyarakat RKM-3 Profil Kelurahan/Desa

SUBSTANSI

Rencana tindak proses pendampingan ke masyarakat

Kantor Koordinator Kota/ Kab KMW

TEMPAT

Perangkat desa/ kelurahan, warga masy di tkt RT, RW/ Dusun

PESERTA

Bappeda Kota/Kab.

Lurah/Kades

PELAKSANA

Lanjutan tabel 3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)

Dilaksanakan sekitar pekan terakhir bulan ke-1, selama sekitar 8 atau 10 hari

Maksimal 1 hari setelah langkah 9 atau rapat KMW dengan Bappeda setempat.

Maksimal 3 hari setelah semua formatformat RKM diterima KMW

Maksimal 1 hari setelah langkah 6

KERANGKA WAKTU

Format RKM-1 PERNYATAAN KESIAPAN WARGA DAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS P2KP

Nomor

: …………………………. - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kota/Kabupaten - SWK

: : : :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan

: ..............……………………...................... : Kepala Kelurahan ………………….…........ Kecamatan …………….................………. Kota/Kabupaten ..........…………………….

Setelah bermusyawarah dengan warga masyarakat, perwakilan warga RT, RW, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta terutama masyarakat Pra-KS/KS1 di wilayah kami untuk membahas hasilhasil dari rembug warga di tingkat masyarakat, maka dengan ini kami bersepakat menyatakan kesiapan warga masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan P2KP. Kesiapan kami sekaligus juga kesediaan untuk memenuhi dan melaksanakan secara konsisten seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, terutama dengan melibatkan masyarakat miskin, pengusulan relawan sebagai kader masyarakat P2KP, serta mendukung proses tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan teknis untuk membantu mempelancar kegiatan P2KP di Kelurahan kami. Sebagai kelengkapan dari Kesiapan dan Pengajuan kami, bersama ini disertakan beberapa lampiran yang dibutuhkan. Demikian, surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. ..........……………………. , ……………. 20...…

Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

Yang Menyatakan (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan, (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (Wakil warga RT atau RW) .....……………….......... (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW di kelurahan bersangkutan)

*) Format ini hanya contoh, terutama untuk masyarakat yang telah menyatakan kesiapannya.

40

Pedoman Teknis

Format RKM-2 HASIL PEMILIHAN DAN USULAN KADER MASYARAKAT P2KP

- Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kota/Kabupaten

: : :

Pada jam/hari …………… tanggal .........../bulan ................../tahun ……… bertempat di ……………………… telah dilakukan pertemuan tingkat Kelurahan untuk membahas kesiapan masyarakat dan pemilihan Calon Kader Masyarakat Program P2KP yang dihadiri oleh …...orang. Adapun hasil dari rekapitulasi perhitungan suara sesuai urutan peraihan jumlah suara adalah sebagai berikut:

No.

Nama

Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

Jumlah Suara

Alamat

L/P

Pendidikan

Usia

Pekerjaan

Yang Menyatakan (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan, (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (Wakil warga RT atau RW) .....……………….......... (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,

..................................... Fasilitator

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW


41

Format RKM-3 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ULANG KONDISI DAN PROFIL KELURAHAN SASARAN

Nomor

: .......................... (diisi oleh Tim Fasilitator) -

Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Hasil pemeriksaan ulang dan masukan masyarakat mengenai pernyataan kesiapan yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan pada tanggal .........../bulan ................../tahun ……… , maka bersama ini disampaikan pertimbangan berupa data dan kondisi desa/kelurahan sasaran dengan nama di atas sebagai berikut. A. Statistik Data yang diperiksa No.

Data yang diperiksa PODES 2000 (P2KP)

1

Jumlah penduduk

2

Jumlah penduduk wanita

3

Jumlah penganggur

4

Jumlah keluarga Pra KS dan KS 1

5

Jumlah keluarga sejahtera (non Pra/KS-1)

6

Jumlah RT

7

Jumlah RW

8

Jumlah Dusun

BKKBN Tahun ……..

Kel. Tahun ……..

Ya, Pernah Terlibat..

Tidak Terlibat

B. Keterlibatan sebagai Lokasi Sasaran Program Lain

No.

Program

1

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

2

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah (Sebutkan)

3

42

Lainnya …............. (sebutkan)

Pedoman Teknis

Ya, Sedang Terlibat

C. Data Mengenai Kesiapan Masyarakat No.

1 2 3 4 5

Kondisi

Siap

Belum Siap

Masalah (sebutkan lokasi & data lainnya)

Potensi (sebutkan lokasi & data lainnya)

Kesiapan Masyarakat sebagai Pelaku Utama pelaksanaan P2KP Dukungan Aparat Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat terhadap peran aktif masyarakat , terutama masyarakat miskin Kesiapan Masyarakat Mengembangkan Keswadayaan dan Kemandiriannya Kesiapan Masyarakat dan Aparat Desa/ Kelurahan Menumbuhkembangkan Proses Pembangunan Partisipatif Kesiapan Masyarakat untuk melaksanakan P2KP sesuai dengan proses , ketentuan , prinsip , dan nilai P2KP

D. Data Mengenai Kondisi Lingkungan dan Permukiman No.

Prasarana dan Sarana

1.

Jalan Desa/Kelurahan

2.

Saluran Air Kotor

3.

Saluran Air Hujan

4.

Pengadaan Air Bersih

5.

Jembatan

6.

Perumahan

7.

Lainnya

Kondisi (sebutkan lokasi & data lainnya)

Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ini dan masukan-masukan dari masyarakat serta perangkat desa/ kelurahan, maka diusulkan agar desa/kelurahan sasaran yang telah diperiksa ini (beri tanda silang pada salah satu pernyataan): • Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, karena memang memenuhi kriteria sebagai lokasi sasaran P2KP dan masyarakat menyatakan kesiapannya • Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, dengan catatan dilakukan proses pemilihan ulang kader-kader masyarakat agar sesuai dengan ketentuan P2KP. • Dibatalkan statusnya sebagai desa/kelurahan penerima bantuan karena masyarakat tidak siap untuk melaksanakan P2KP. Demikian masukan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan penerimaan atau penolakan atas surat permohonan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah bersangkutan. Tanggal ..............., bulan .............., tahun ...........

.......................................................... Tim Fasilitator *) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW


43

Format RKM-4 BERITA ACARA PEMBAHASAN KMW DAN TIM KOORDINASI

Berikut ini adalah berita acara Rapat KMW dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten untuk pembahasan Surat permohonan dan pengajuan Usulan: No. Surat Permohonan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten SWK Tanggal Pembahasan

: : : : : :

........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan warga masyarakat, Permohonan bantuan teknis serta pengusulan kader-kader masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat beserta perangkat kelurahan/ desa, maka KMW ........................................................... dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten ....................................................... telah melakukan rapat pembahasan pada tanggal ............... dan memutuskan: (pilih salah satu) • Menerima permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. • Menolak permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Demikian keputusan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Tanggal ................................................

................................................

...........................................................

Pimpinan KMW

Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab.


44

Pedoman Teknis

3.3.2 Refleksi Kemiskinan a) Pengertian Refleksi Kemiskinan adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi (masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan pola perilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat. Kesadaran kritis ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan, serta menyepakati bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin dan termiskin bersama komponen masyarakat lainnya dalam memanfaatkan akses peluang yang ada di P2KP untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang akan mereka lakukan. Refleksi kemiskinan ini dapat dilakukan dengan metoda DKT atau DPT atau kombinasi keduanya. Refleksi Kemiskinan ini pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk melakukan penjajagan sekaligus mengidentifikasi perkara-perkara (issue) kemiskinan di lokasi kelurahan sasaran berdasarkan persepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin setempat. FGD Refleksi kemiskinan ini pada hakekatnya mengandung dua sisi; sisi pertama berorientasi pada upaya mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan karakteristik dan persoalan kemiskinan yang dihadapinya, dan sisi kedua sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinannya serta peluang mengakses potensi untuk menanggulangi kemiskinan melalui P2KP. Refleksi kemiskinan sekaligus juga sebagai orientasi awal bagi masyarakat untuk memahami bahwa P2KP bertumpu pada kondisi karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah sasaran. Hal ini mutlak perlu dilakukan mengingat seringkali terjadi berbagai proyek kemiskinan yang dilaksanakan tidak mampu menyentuh langsung lapisan kelompok masyarakat akar rumput, yakni masyarakat miskin dan termiskin (kelompok masyarakat rentan) yang pada dasarnya disebabkan oleh model pendekatan struktural dan formalitas, yang berasumsi bahwa tokoh-tokoh masyarakat formal dinilai telah merepresentasikan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin. Akibatnya akses informasi, keterlibatan dan kemanfaatan program-

program kemiskinan tersebut lebih banyak didominasi oleh sekelompok kecil masyarakat di kelurahan tersebut. Pada sisi lain, seringkali juga terjadi adanya proyek kemiskinan yang hanya menjadi kegiatan masyarakat miskin itu sendiri, tanpa atau kurangnya dukungan dari potensi segenap komponen masyarakat lainnya. Kedua kondisi demikian mengindikasikan masih lemahnya gerakan masyarakat untuk bersamasama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Berdasarkan pengalaman tersebut maka P2KP menekankan perlunya Refleksi Kemiskinan sebelum kegiatan-kegiatan lainnya. b) Ketentuan Dasar • Harus dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi, dari rakyat jelata sampai dengan tokoh secara berkelompok melalui suatu diskusi kelompok terarah (focus group discussion) • Mengingat ini adalah suatu hasil refleksi masingmasing warga, maka dalam pelaksanaan Refleksi Kemiskinan ini harus mampu menerima berbagai pendapat yang berbeda. Artinya perbedaan jangan diartikan bertentangan tetapi justeru saling melengkapi • Sebaiknya dimulai dengan kelompok-kelompok yang lebih homogen baru kemudian hasil kelompok homogen dibawa dalam kelompok yang lebih heterogen • Harus ada yang memandu agar tidak menyimpang. • Pemandu harus sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membawa diskusi kelompok kearah yang ingin dicapai (Untuk memahami lebih detail harap lihat Buku Petunjuk Teknis Pelaksana Fasilitator atau Buku Petunjuk Teknis Pelaksana Kader Masyarakat) c) Tujuan Tujuan Refleksi Kemiskinan adalah: • Masyarakat mampu merumuskan tipologi dan karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya; • Masyarakat mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya; • Membuka akses bagi masyarakat miskin dan termiskin di kelurahan sasaran untuk terlibat dalam pelaksanaan P2KP sejak tahap awal; • Mewujudkan "rasa memiliki" masyarakat miskin


45

•

•

•

dan "kepedulian" masyarakat lainnya terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk P2KP; Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, mengenai bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan di kelurahannya; Tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mental dan perilaku serta kerja keras; dan Internalisasi kesadaran bahwa masyarakat berdaya dan mandiri adalah kunci utama penanggulangan kemiskinan.

d) Penanggung Jawab Penanggung jawab kegiatan Refleksi Kemiskinan adalah Kader Masyarakat, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan FGD Refleksi Kemiskinan dalam P2KP adalah pada bulan ke-2 setelah fasilitator dimobilisasi untuk melaksanakan P2KP di Kelurahan Sasaran. f) Keluaran • Persepsi mengenai kemiskinan menurut versi masyarakat setempat • Tipologi kemiskinan berdasarkan persepsi masyarakat terpetakan

46

Pedoman Teknis

• • •

Akar kemiskinan sesuai dengan tipologi kemiskinan yang dirumuskan Hasil-hasil diskusi masyarakat berdasarkan bahan diskusi untuk Refleksi Kemiskinan Format RK-1 mengenai hasil refleksi kemiskinan kelurahan setempat

g) Indikator Kinerja • Jumlah serangkaian FDG Refleksi kemiskinan yang dilakukan; • Persentase keterlibatan masyarakat, utamanya masyarakat miskin dan termiskin, dalam serangkaian FGD Refleksi kemiskinan; • Persentase penduduk, terutama masyarakat miskin dan termiskin, yang terlibat dalam FGD refleksi Kemiskinan tingkat kelurahan; • Kelengkapan dan Ketepatan pengisian Hasil FGD Refleksi kemiskinan yang ditulis pada Format RK1; dan • Persentase Masyarakat yang mampu mengungkapkan aspirasinya mengenai upaya penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan P2KP. h) Langkah-Langkah Langkah-langkah kegiatan Refleksi Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 3.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan.


47

TUJUAN

• Diperoleh data keluarga miskin yang benar-benar akurat pada saat itu • Diperoleh gambaran umum peserta FGD refleksi kemiskinan

Memperkuat kapasitas kader-kader masyarakat agar mampu menerapkan teknik-teknik FGD, khususnya Refleksi kemiskinan, informasi serta komunikasi

• Teridentifikasi persepsi dan aspirasi masyarakat miskin tentang kemiskinan dan proyek kemiskinan yang pernah ada • Tumbuhnya kesadaran kritis untuk memanfaatkan P2KP sebagai sarana dan momentum warga untuk bersama menanggulangi masalah kemiskinannya

• Mencapai kesepakatan untuk memprioritaskan masyarakat miskin, sesuai kriteria yang disepakati • Kesepakatan bagaimana P2KP akan dilaksanakan • Pengisian Format RK-1

• Mendapat masukan dari masyarakat setempat • Sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat


Pemutakhiran data-data keluarga miskin di lokasi sasaran melalui rechecking kepada masyarakat secara langsung, terutama warga Pra KS & KS1.

Pelatihan praktek FGD dan pelatihan praktek tentang Informasi serta komunikasi bagi kader-kader masyarakat setempat

Selenggarakan serangkaian pertemuan khusus dengan Keluarga Pra KS dan KS 1 yang terdata dan lakukan FGD Refleksi kemiskinan.

Dilaksanakan FGD refleksi Kemiskinan tingkat kelurahan untuk membahas seluruh hasil FGD refleksi kemiskinan tingkat masyarakat (RT atau RW).

Hasil rumusan tingkat kelurahan disebarluaskan kepada masyarakat setempat serta kepada berbagai pihak terkait, khususnya perangkat kelurahan setempat.

NO.

1

2

3

4

5

Kader-kader Masyarakat dibantu oleh perangkat kelurahan

Fasilitator dan Perangkat Kelurahan

Kader-kader Masyarakat didampingi Fasilitator

KMW dan Tim Fasilitator

Tim Fasilitator dan Kader Masyarakat

PELAKSANA

Masyarakat di lokasi sasaran

Masyarakat, Kader Masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya

Masyarakat, khususnya warga Pra KS dan KS1 yang telah terdata

Kader-kader masyarakat

Masyarakat, khususnya warga Pra KS dan KS1

PESERTA

Kelurahan sasaran

Kantor atau balai pertemuan kelurahan

Seluruh RT atau RW di kelurahan sasaran

Di masingmasing kelurahan

Kelurahan sasaran

TEMPAT

Diharapkan 1 atau 2 hari setelah pelaksanaan FGD kelurahan

Minggu ke-2 hingga ke-3 pada bulan yang sama

• Kriteria miskin menurut persepsi peserta FGD • Penyebab terjadinya kemiskinan (di kelurahan peserta) • Keterlibatan masyarakat miskin pada proyek kemiskinan yang pernah ada sebelumnya (ungkapkan bentuk keterlibatan dan uraian alasan bila tidak terlibat) • Kemanfaatan proyek kemiskinan sebelumnya menurut aspirasi masyarakat miskin (uraikan manfaatnya dan uraikan alasan bila tidak bermanfaat) • Bagaimana sebaiknya Program P2KP dilaksanakan, agar dapat melibatkan dan bermanfaat bagi masyarakat miskin dan masyarakat termiskin setempat

• Transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan kriteria masyarakat miskin yang disepakati serta kesepakatan dasar bagaimana sebaiknya P2KP akan dilaksanakan • Karakteristik dan profil kemiskinan serta kesepakatan-kesepakatan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

Awal bulan ke-2 setelah fasilitator dimobilisasi dan sebelum FGD refleksi kemiskinan dilaksanakan

• Strategi, pedoman, dan teknik-teknik FGD umumnya, serta FGD refleksi kemiskinan khususnya. • Tujuan, strategi, metode dan teknik komunikasi serta informasi

Maksimal 3 hari setelah seluruh FGD Refleksi Kemiskinan tingkat RT atau RW dilakukan

Bersamaan dengan langkah kesiapan masyarakat

• Data-data akurat kelompok masyarakat rentan (miskin dan termiskin, jompo dan lain-lain) di lokasi sasaran sebagai calon peserta utama FGD refleksi kemiskinan • Kesiapan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan untuk mengikuti jadwal FGD refleksi kemiskinan

• Karaketeristik serta kriteria kemiskinan • Bentuk-bentuk dan rencana keterlibatan aktif serta kemanfaatan P2KP bagi masyarakat miskin setempat. • Kesepakatan-kesepakatan lain yang akan menjadi landasan pelaksanaan P2KP di kelurahan bersangkutan.

KERANGKA WAKTU

SUBSTANSI

Tabel 3.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan

Format RK-1 HASIL FGD REFLEKSI KEMISKINAN

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah hasil FGD Refleksi Kemiskinan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta perangkat kelurahan pada hari …………… tanggal ……… bulan ........……tahun ………....... pukul ………… bertempat di………… yang dihadiri oleh ………… peserta (terlampir).

No.

Uraian tentang kemiskinan

Uraian profil kemiskinan setempat menurut masyarakat (penyebab, ciri, dll)

Penilaian Masyarakat Terhadap Program Kemiskinan sebelumnya Keterlibatan masyarakat miskin

Kemanfaatan bagi masyarakat miskin

Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap Pelaksanaan P2KP di Kelurahannya Kriteria masyarakat miskin

Keterlibatan masyarakat miskin

Kemanfaatan bagi masyarakat miskin

Demikian hasil FGD Refleksi kemiskinan ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dan landasan utama dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kami.

Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ……………………….. 7. ………………………..

Yang Menyatakan (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan, (Wakil Perangkat Kelurahan/Desa) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Kader Masyarakat) (Wakil warga RT atau RW) .....……………….......... (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,

..................................... Fasilitator

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat serta perlu dilengkapi uraian deskriptif.

48

Pedoman Teknis

3.3.3 Pemetaan Swadaya (PS) a) Pengertian Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pernah ada sering berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Sayangnya, sebagian besar pada pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses kegiatan yang dikembangkan di masyarakat lebih banyak direncanakan serta diarahkan pihak luar atau setidaktidaknya lebih didominasi elite-elite masyarakat setempat. Pendekatan partisipasi formal seperti itu seringkali terlampau diwarnai oleh persepsi pihak luar, sehingga hasilnya seringkali tidak relevan dengan karakteristik masyarakat dan nilai terapannya menjadi sangat kurang. Dengan sendirinya, rancangan program seperti demikian tidak menyentuh kebutuhankebutuhan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Selain itu, juga tidak mendukung adanya proses pembelajaran masyarakat dalam pengkajian masalah dan kebutuhan, perencanaan serta pengorganisasian. Artinya, prakarsa selalu datang dari "luar" dan keterampilannya pun tetap dimiliki oleh "orang luar", sehingga kurang menjamin keberlanjutan serta kelestarian program tersebut. Wajar apabila kemudian dukungan masyarakat terhadap program seperti itu akan semu atau bahkan relatif minim dan partisipasi mereka pun pada umumnya didominasi oleh elite-elite lokal. Oleh karena itu, pada pelaksanaan P2KP akan dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses/daur program, yaitu dari mulai kajian masalah/kebutuhan, perencanaan. pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program. Pendekatan yang dimaksud disebut dengan penilaian kebutuhan masyarakat, melalui Pemetaan Swadaya. Jadi "pemetaan swadaya" adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapinya dan potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Intinya, masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi "kebutuhan nyata ", dan bukan hanya sekedar "daftar keinginan" mereka. Pemetaan Swadaya dalam P2KP ditempatkan sebagai alat untuk mendorong 'perubahan sosial/ transformasi sosial' agar masyarakat lebih mampu untuk menganalisis keadaannya sendiri (tidak terjebak hanya pada "daftar keinginan"), kemudian memikirkan

apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tegasnya, Pemetaan Swadaya berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih kuat dan mandiri serta mengerti hak-hak dan kewajiban mereka. Arah perubahan perilaku masyarakat dalam P2KP juga bermakna 'pembebasan diri' bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya dalam pemecahan-pemecahan masalah di sekelilingnya, atau Partisipasi Mandiri. Melalui partisipasi mandiri, akan memungkinkan masyarakat menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan cara memotivasi dan menggerakkan mereka untuk menggenggam kehidupan dan harapan mereka ditangannya sendiri. b) Ketentuan Dasar Agar pelaksanaan Pemetaan Swadaya benarbenar dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga terjadi proses pembebasan maka pada prinsipnya Pemetaan Swadaya harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; • Bersifat praktis artinya mudah dilakukan atau mengandung unsur-unsur pekerjaan yang sudah biasa dilakukan • Sederhana atau tidak rumit (complicated) dan bertele-tele • Rancangan dan proses pelaksanaannya mengunakan banyak visualisasi yang mudah ditangkap • Dilaksanakan di tingkat komunitas yang menghadapi persoalan yang sama seprti misalnya di tingkat kampung/kelurahan dengan saranasarana seadanya, dengan harapan bahwa masyarakat dapat memahaminya dan pada akhirnya dapat melakukan sendiri dengan dukungan "pihak luar" yang minimal. • Keterlibatan masyarakat dalam Pemetaan Swadaya dimaksudkan untuk memungkinkan permasalahan yang dikaji didasarkan sudut pandang masyarakat sendiri, sehingga alternatif pemecahan masalahnya akan mempertimbangkan potensi, sumberdaya serta kepentingankepentingan lokal. • Pendekatan Pemetaan Swadaya seperti di atas diharapkan lebih menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan terutama memungkinkan pengalihan/transfer ketrampilan pemetaan, analisa serta perencanaan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat mampu menjadi pelaku pengembangan alternatif pemecahan masalah dan bukan sekedar konsumen pemecahan masalah yang dikembangkan oleh pihak luar. Sehingga ketergantungan masyarakat


49

kepada pihak "luar" dalam prakarsa dan pengambilan keputusan serta perumusan program, secara bertahap bisa dikurangi. c) Tujuan Pemetaan Swadaya Pada prinsipnya tujuan utama dari Pemetaan Swadaya atau penjajagan kebutuhan nyata oleh masyarakat adalah memfasilitasi masyarakat untuk belajar agar mampu membudayakan perilaku kemandirian dan bertumpu pada potensi diri dalam menangapi berbagai persoalan termasuk dalam menanggulangi kemiskinan. Secara khusus, tujuan dari Pemetaan Swadaya adalah : • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi • Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan akar persoalan dari perkara yang dihadapi dan potensi yang dimiliki serta merumuskan kebutuhan nyata mereka; • Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pemilihan alternatif-alternatif pemecahan yang dianggap paling dapat menjawab persoalan masyarakat, sesuai sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia yang dimiliki; • Mendorong masyarakat merumuskan rencana penanggulangan kemiskinan dari, untuk dan oleh masyarakat dan pemanfaatan efektif P2KP berdasarkan prioritas persoalan, potensi dan kebutuhan nyata yang ada; dan • Mendorong terwujudnya gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. d) Penanggung Jawab Penanggungjawab pelaksanaan pemetaan swadaya untuk pertama kalinya dalam masa proyek P2KP adalah Kader Masyarakat bersama-sama dengan Tim Pemetaan Swadaya, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. Anggota-anggota tim pemetaan swadaya dipilih langsung oleh masyarakat, agar pemetaan swadaya dapat melibatkan segenap lapisan masyarakat dan juga sebagai upaya pengkondisian masyarakat untuk proses pembentukan BKM, melalui pemetaan potensi-potensi relawan yang ada di wilayahnya. Penanggung jawab pelaksanaan Pemetaan Swadaya untuk tahap atau tahun-tahun berikutnya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang difasilitasi oleh kader-kader masyarakat, agar agenda Pemetaan Swadaya menjadi kegiatan mandiri masyarakat dan bisa dilaksanakan secara rutin setelah P2KP berakhir. Oleh karena itu, untuk tahap berikutnya, Tim Pemetaan swadaya dilegitimasi melalui Surat Keputusan Rapat Anggota BKM dan ditembuskan ke Kepala Kelurahan serta diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 50

Pedoman Teknis

e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya untuk tahap pertama dilakukan pada saat pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran, yakni sekitar bulan ketiga setelah fasilitator dimobilisasi di lapangan. Artinya, Pemetaan Swadaya P2KP dilakukan masyarakat setelah proses kegiatan FGD refleksi kemiskinan. Selanjutnya Pemetaan Swadaya minimal dilakukan satu tahun sekali oleh BKM bersama masyarakat sebagai langkah awal sebelum proses perencanaan kegiatan masyarakat untuk tahun berikutnya. Sesuai kesepakatan masyarakat, BKM dapat melaksanakan Pemetaan Swadaya lebih dari satu kali dalam satu tahun, baik untuk kepentingan memonitoring maupun mengevaluasi kegiatan. f) Keluaran • Peta dan profil keluarga miskin (untuk menetapkan kriteria dan daftar keluarga miskin penerima P2KP) • Peta dan profil potensi SDM yang dipercaya dan "relawan" (untuk menetapkan kriteria serta daftar masyarakat yang dinilai dipercaya, ikhlas, dan memiliki komitmen tinggi dalam pengabdian masyarakat) • Peta dan profil persoalan dan potensi setempat (sosial, ekonomi, lingkungan termasuk prasarana, sarana dan perumahan) • Peta dan profil lembaga yang ada (potensi dan kendalanya) untuk menangani P2KP. • Peta dan profil "kebutuhan nyata masyarakat" dalam penanggulangan kemiskinan g) Indikator Kinerja • Jumlah anggota Tim Pemetaan Swadaya yang aktif • Jumlah wanita serta masyarakat miskin yang menjadi anggota Tim Pemetaan Swadaya • Jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses pemetaan swadaya dan atau pembahasan hasil pemetaan • Ketepatan hasil Pemetaan Swadaya • Jumlah masyarakat miskin, wanita dan kelompok rentan lainnya yang aktif menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan dalam pemetaan swadaya • Pelatihan Pemetaan Swadaya dilaksanakan secara tepat oleh KMW dan diikuti oleh minimal 90% anggota Tim Pemetaan Swadaya dan Kader Masyarakat h) Langkah-langkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Langkah-langkah kegiatan Pemetaan Swadaya dapat dilihat pada Tabel 3.3 Pedoman Langkahlangkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya.


51

Masyarakat & perangkat Kelurahan

Tim Pemetaan swadaya dan kader masyarakat

Orientasi tujuan tidak pada formalitas penerapan teknik pemetaan, tapi pada upaya menumbuhkan keberanian masyarakat agar dapat mengungkapkan pendapat dan aspirasinya atas isu serta informasi yang dibutuhkan.

• Data-data informal yang digali Kader dan dari masyarakat dibahas Pengurus RT/ bersama dengan komponen RW setempat masyarakat lainnya di RT atau RW • Menyepakati Hasil Pemetaan Swadaya Tingkat RT atau RW

• Mendorong masyarakat merumuskan rencana penanggulangan kemiskinan melalui P2KP berdasarkan prioritas persoalan, potensi dan kebutuhan rill yang ada, • Pengisian Format PS-2 sampai dengan Format PS-5

• Memberi kesempatan ke TPS, Lurah, masyarakat untuk masukan dan Kader dan saran. Masyarakat • Dilakukan penyempurnaan bila ada masukan masyarakat yang dapat diakomodasi serta disepakati bersama.

Penggalian informasi oleh TPS melalui kunjungan individu ke warga, pertemuan informal, arisan atau rembug warga di lokasi-lokasi terbuka dan non formal. Fasilitator dan Kader Masyarakat mendampingi TPS untuk menerapkan teknik-teknik sesuai kebutuhan (bila dengan PRA, dapat memakai teknik pemetaan, diagram ven, transect, dll).

Adakan rembug warga di tingkat RT atau RW dengan mengundang seluruh warga yang terlibat dalam pemetaan swadaya maupun masyarakat luas lainnya di RT atau RW

Adakan rembug warga yang mengundang semua wakil RT/RW, TPS, tokoh masyarakat, perangkat lurah/desa untuk melakukan FGD membahas hasil-hasil pemetaan swadaya dari RT/RW

Hasil rumusan pemetaan kemiskinan tingkat kelurahan disebarluaskan ke masyarakat setempat serta kepada pihak-pihak terkait lainnya.

3

4

5

6

TPS = Tim Pemetaan Swadaya

TPS & perangkat Kelurahan

Masyarakat, pengurus RT/ RW, Kader, Tim Pemetaan swadaya,


Masyarakat (TPS dan kader) memahami serta siap melaksanakan teknik-teknik pemetaan swadaya

Pelatihan praktek pemetaan swadaya oleh KMW/Tim fasilitator.

2

Masyarakat & perangkat Kelurahan

Masyarakat

TPS dan kader masyarakat

Masyarakat

Tim Fasilitator dan Kader Masyarakat

• TPS beranggotakan dari seluruh lokasi RT/RW yang ada di kelurahan • TPS dipilih langsung warga

Lakukan pemilihan utusan-utusan dari setiap RT atau RW yang akan menjadi anggota TPS. Hasil pemilihan direkap di tingkat kelurahan untuk ditetapkan di rembug warga.

1

PESERTA

PELAKSANA

TUJUAN

NO.


Kelurahan sasaran

Balai desa atau tempat lainya yang disepakati masyarakat

RT atau RW di kelurahan sasaran

Kelurahan sasaran

Kelurahan sasaran atau kantor KMW

Seluruh RT atau RW di Kelurahan sasaran

TEMPAT

KERANGKA WAKTU Setelah FGD Refleksi Kemiskinan masyarakat

Dilaksanakan selama 1 hari pada bulan ke-3

Dilaksanakan pada minggu ke-1 s/d ke-2 pada bulan ke-3 setelah fasilitator dimobilisasi, atau maksimal 3 hari setelah pelatihan pemetaan swadaya

Paling lambat 3 hari setelah langkah ke3, yakni penggalian informasi secara langsung bersama masyarakat telah terlaksana Maksimal 3 hari setelah seluruh proses Pemetaan Swadaya di tingkat RT/ RW dilakukan

Minggu ke-4 Bulan ke-3 setelah fasilitator dimobilisasi, atau maksimal 1-2 hari setelah Rembug warga tingkat kelurahan membahas hasilhasil pemetaan swadaya

SUBSTANSI

• Kriteria Utusan dan Anggota TPS • Daftar Nama Anggota TPS • Komposisi jenis kelamin dan asal utusan (RT atau RW) • Pengisian Format PS-1. • Konsep dasar dan teknik pemetaan swadaya • Penyepakatan jadwal, pembagian tugas dan teknis pelaksanaan pemetaan swadaya. • Rencana teknis dan jadwal diinformasikan ke masyarakat, minimal 3 hari sebelumnya. Informasi yang digali dari masyarakat secara langsung adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel PMPD-4 Matriks Pemetaan Swadaya

a. b. c. d.

Peta & Profil Kemiskinan Peta & Profil Relawan dan SDM Peta dan Profil Masalah serta Potensi Ekonomi Peta dan Profil Masalah serta Potensi Lingkungan dan Permukiman e. Peta & Profil Kelembagaan Masyarakat f . Peta & Profil Kebutuhan Masyarakat a. Peta dan profil masalah serta potensi masyarakat kelurahan b. Prioritas kebutuhan riil masyarakat kelurahan

a. Format PS-2: Peta dan Profil Keluarga Miskin b. Format PS-3: Peta & Profil Relawan dan SDM c. Format PS-4: Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah d. Format PS-5: Prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan Masyarakat e. Rumusan hasil pemetaan swadaya dipahami masyarakat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Program penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

Tabel 3.3 Pedoman Langkah-Langkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS)

Tabel 3.4 Matriks Pemetaan Swadaya (PS) NO.

KARAKTERISTIK INFORMASI

URAIAN

1

Peta dan Profil Keluarga Miskin

a. Kantung-kantung kemiskinan di tiap dusun dan di tingkat kelurahan b. Karakteristik kemiskinan (penyebab kemiskinan) c. Profil rumah tangga miskin (pola pendapatan dan pola belanja, asalusul) d. Demografi masyarakat miskin (jumlah KK miskin, usia, pendidikan, gender, dll) e. Keterlibatan dan/atau penerima manfaat dalam program-program kemiskinan sebelumnya

Peta dan Profil Potensi Relawan dan Sumber Daya Manusia

a. Orang-orang yang dipercaya serta dianggap paling jujur oleh masyarakat b. Figur-figur relawan, ikhlas (tanpa pamrih) dan memiliki kepedulian serta empati tinggi terhadap perbaikan nasib masyarakat miskin c. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki komitmen ke masyarakat tertinggal d. Figur-figur pemimpin formal dan pemimpin informal masyarakat e. Berpotensi Keahlian f . Berkemampuan ekonomi dan lain-lain

3

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Ekonomi Masyarakat

a. Akses Usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baju, pemasaran dan lain-lain) b. Akses modal c. Kelembagaan ekonomi dan keuangan, dll

4

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Lingkungan Permukiman

a. Prasarana dan Sarana Dasar b. Perumahan

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Sosial dan Budaya

a. Gizi dan kesehatan b. Nilai-nilai lokal c. Masalah sosial

6

Peta dan Profil Kelembagaan Setempat

a. Organisasi Masyarakat, pemuda, perempuan ,dll b. Organisasi sosial dan keagamaan c. Organisasi kepemerintahan lokal d. Norma-norma lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan ,dll)

7

Peta dan Profil Kebutuhan Masyarakat

a. Prioritas Masalah Mendesak ditangani b. Peluang-peluang yang ada

2

5

52

Pedoman Teknis

Format PS-1 PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN SWADAYA

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan peserta dalam Pertemuan Pembentukan Tim Pemetaan Swadaya , maka bersama ini ditetapkan pembentukan Tim Pemetaan Swadaya untuk Kelurahan ……………………… pada hari/tanggal ………… pukul ……… dengan daftar anggota sebagai berikut: No.

Nama

Identitas

Alamat L/P

Usia

Pekerjaan

Jumlah Jabatan

Suara

*) Bentuk dan tampilan tabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Rapat pembentukan Tim Pemetaan Swadaya juga telah membahas dan mengesahkan keputusankeputusan sebagai berikut: 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... 4. ....................................................................................................................................... 5. ....................................................................................................................................... Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, dan lampiran lain yang diperlukan. Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan Tanggal .........................................

......................................... Fasilitator

......................................... Wakil Aparat Kelurahan

..................................... Pimpinan Pertemuan



53

Format PS-2 PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya serta Perangkat Kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).

No.

Nama-nama Keluarga Pra KS dan KS1

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun)

Profil dan Karaketeristik Keluarga Pra KS dan KS1 Jumlah tanggungan keluarga

Pekerjaan Kepala RT & Pendamping

Pendidikan

Kondisi Rumah Tinggal

Keterlibatan & penerima manfaat program sejenis sebelumnya

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif

Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan/desa kami, khususnya bagi sasaran utama P2KP, proses perencanaan program kemiskinan (Pronangkis), pembentukan KSM dan lain-lainnya. Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

(Tim Pemetaan Swadaya) (Kader Masyarakat) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW)

Diketahui oleh,

.....……………….......... Kepala Kelurahan,

..................................... Fasilitator


54

Pedoman Teknis

Format PS-3 PETA DAN PROFIL RELAWAN SERTA SUMBER DAYA MANUSIA

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya dan perangkat kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).

No.

Nama-nama Relawan dan Potensi Sumber Daya Manusia


Profil dan Karaketeristik Relawan serta Sumber Daya Manusia Figur-figur yang dapat dipercaya, jujur & ikhlas

Tokoh-tokoh Figur-figur formal masyarakat pemuda dan (perangkat, perempuan yang lembaga dll) aktif serta mobilitas tinggi

Tokoh-tokoh informal masyarakat

Figur-figur berkemampuan ekonomi atau berkeahlian


Demikian Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses pemilihan anggota BKM, pengelola UPK dan pemilihan pengurus serta anggota KSM. Saksi : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

(Wakil Kader Masyarakat) (Tim Pemetaan Swadaya) (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW)

Diketahui oleh,


..................................... Fasilitator



55

Format PS-4 PETA DAN PROFIL MASALAH SERTA POTENSI WILAYAH

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya dan perangkat kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).

No.

Prioritas Uraian Potensi dan Masalah Wilayah


Profil dan Karaketeristik Potensi dan Masalah Prasarana dan sarana dasar permukiman serta perumahan

Akses usaha, akses modal dan lembaga ekonomi/ keuangan

Kesehatan, pendidikan dan sosial

Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat


Demikian Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) maupun dalam proses pengusulan kegiatan P2KP. Yang Menyatakan: 1. ……………………….. 2. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ……………………….. 6. ………………………..

(Wakil Masyarakat PraKS/KS1) (Kader Masyarakat) (Tim Pemetaan Swadaya) (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll) (Wakil warga RT atau RW) (dst sesuai jumlah RT atau RW)

Diketahui oleh,


..................................... Fasilitator *) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW

56

Pedoman Teknis

Format PS-5 PRIORITAS MASALAH, POTENSI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat kelurahan pada pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

No.

Lokasi (RT/RW/ Dusun)

Jenis kebutuhan (permukiman, perumahan, ekonomi, sosial, kesehatan dll)

Uraian Prioritas Masyarakat

Masalah

Kebutuhan

Potensi

Jangkauan keterlibatan & kemanfaatan bagi masyarakat miskin


Beserta daftar prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan masyarakat ini juga dilampirkan risalah/ notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil wilayah yang dirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis), pengusulan kegiatan P2KP dan kegiatan lainnya. Tanggal ………………………..

……………………….. Fasilitator

……………………….. Wakil Tim Pemetaan Swadaya

.……….……………….. Pimpinan Pertemuan

……………………….. Perwakilan Peserta


.……….……………….. Kepala Lurah/Desa



57

3.3.4 Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat a) Pengertian Pengorganisasian Masyarakat merupakan proses partisipatif warga masyarakat kelurahan sasaran untuk memilih dan memutuskan sendiri perlu tidaknya berorganisasi untuk menangani persoalan kemiskinan secara sistematik di kelurahan mereka. Bila masyarakat menganggap perlu berorganisasi agar dapat bertindak secara terorganisasi dan sistematik maka masyarakat kelurahan tersebut dapat membentuk organisasi masyarakat warga, baik dalam bentuk paguyuban atau perhimpunan dan memutuskan lembaga pimpinan kolektif yang akan memimpin organisasi masyarakat warga tersebut yang bertindak atas nama organisasi masyarakat warga tersebut terhadap pihak-pihak di dalam dan di luar komunitas tersebut. Dalam kasus P2KP lembaga pimpinan kolektif ini secara generik diberi nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). b) Ketentuan dasar Bila masyarakat menganggap perlu membangun organisasi sebagai wadah perjuangan, maka masyarakat dapat membentuk organisasi masyarakat warga. Ciri utama organisasi masyarakat warga adalah : • Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara di suatu kelurahan • Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond), seperti kepentingan, persoalan, tujuan, dsb. • Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena terpaksa atau adanya paksaan • Membangun semangat saling percaya • Bekerja sama dalam kemitraan • Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan • Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi • Menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah • Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. • Mampu bekerja secara mandiri Posisi organisasi masyarakat warga : • Di luar institusi pemerintah • Di luar institusi militer • Di luar institusi agama 58

Pedoman Teknis

• •

Di luar institusi pekerjaan atau usaha Di luar institusi keluarga Untuk memimpin organisasi masyarakat warga tersebut maka dibentuklah lembaga pimpinan kolektif terdiri dari 11 s/d 17 orang anggota yang dalam hal ini secara generik diberi nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Anggota BKM ini dipilih secara rahasia, tanpa calon dan tanpa kampanye (secara rinci pemilihan anggota BKM lihat Buku Pegangan Pelaku BKM). Sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat, BKM hanya dapat dibangun dan dibubarkan atas kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan warga masyarakat di Kelurahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar BKM benar-benar dimiliki oleh masyarakat, dan tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat atau bahkan pihak-pihak di luar masyarakat. Kepada BKM tersebut, selanjutnya dipercaya mengendalikan pengelolaan dana abadi P2KP dan dana-dana lain yang dipercayakan kepada mereka secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun stimulan atas keswadayaan masyarakat (hibah) untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Keberadaan BKM ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran. Kedudukan serta hubungan BKM dengan perangkat kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat kelurahan tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. c) Tujuan • Masyarakat sadar perlunya berorganisasi dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat multi dimensi yang menjadi musuh bersama • Masyarakat memahami dan mampu merumuskan kriteria, dan karakteristik organisasi masyarakat warga yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat • Masyarakat mampu memilih pemimpin masyarakat secara rahasia, tanpa pencalonan dan kampanye untuk duduk sebagai anggota BKM; • Lembaga pimpinan kolektif (BKM) organisasi masyarakat warga terbentuk • Keberlanjutan (sustainability) P2KP di tingkat masyarakat, baik dari segi kelembagaan, kegiatan kegiatan, maupun dana terjadi.

d) Penanggung jawab Penanggung jawab pengorganisasian masyarakat adalah Tim Fasilitator e) Waktu pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian masyarakat di kelurahan sasaran adalah langkah awal proses penyadaran masyarakat terhadap eksistensi dan kondisi mereka sehingga tumbuh niat untuk bangkit dan secara terorganisasi menangulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing. Pembentukan BKM hanya dapat dilakukan masyarakat setelah diselesaikannya kegiatan pemetaan swadaya di kelurahan bersangkutan. Proses pemilihan dan penyegaran kembali anggota BKM sekurang-kurangnya dilaksanakan satu tahun sekali. f) Keluaran • Masyarakat terorganisasi dan sepakat tentang bentuk organisasi masyarakat warga • Organisasi masyarakat warga terbentuk dan disepakati oleh warga, baik yang merupakan hasil membangun organisasi baru atau revitalisasi organisasi yang ada. • Lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga (BKM) terbentuk dengan susunan anggotanya sesuai Pedoman P2KP. • AD/ART BKM telah dibahas dan disepakati

• •

masyarakat secara partisipatif. Legalisasi organisasi masyarakat warga (pencatatan ke notaris) Format BKM-1 hingga Format BKM-6 dan lampirannya

g) Indikator Kinerja • Jumlah penduduk kelurahan yang memilih anggota BKM dalam proses pemilihan tingkat akhir (tingkat kelurahan) • Jumlah penduduk yang terlibat dalam pertemuanpertemuan FGD Institusi Masyarakat, pembahasan AD/ART dan pemilihan anggota BKM sejak tingkat RT atau RW hingga di tingkat kelurahan • Jumlah organisasi masyarakat warga terbentuk dan yang telah dilegalisasi dalam bentuk paguyuban atau perhimpunan atau perkumpulan • Ketepatan dan kesesuaian pengisian Format BKM-1 hingga Format BKM-6 • Jumlah wanita dan warga miskin yang menjadi anggota BKM; h) Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.5 Langkah-langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM.


59

60

Pedoman Teknis

4

3

2

1

NO.

Apabila keputusan masyarakat adalah membentuk baru BKM, maka adakan pertemuan bersama seluruh wakil-wakil masyarakat dari RT/RW, kader, Tim Pemetaan Swadaya, tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan setempat untuk menyusun panitia pembentukan BKM, menetapkan jadwal serta mekanisme pembentukan BKM

Lakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, baik formal (misalnya : Lurah, ketua BPD, Kepala Dusun, RT/RW), maupun informal (seperti: pemuka agama, pemuda, tokoh wanita, masyarakat Pra KS/KS1, guru, dermawan).

Proses pengamatan dan penilaian bersama terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang ada (LKMD, BPD, LPM, LSM dll). Berdasarkan pengamatan dan penilaian tersebut, Selanjutnya Warga masyarakat kelurahan memutuskan untuk memampukan & memperkuat organisasi yang ada atau membentuk organisasi baru dengan memilih pimpinan kolektif sebagai "BKM".

Dilakukan serangkaian FGD Institusi Masyarakat, dengan melibatkan masyarakat luas, untuk merumuskan karakteristik dan ciri organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu memperjuangkan suara, kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.


Kader masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator

Fasilitator dan dibantu Kader Masyarakat

Warga menyepakati: • Panitia pembentukan BKM, jumlah wakil utusan untuk masing-masing RT/RW dalam rapat pembentukan BKM di tingkat kelurahan • Mekanisme pemilihan wakil utusan apakah dimulai dari tingkat RT atau RW atau langsung di tingkat kelurahan. • Jadwal kegiatan rembug masyarakat di tiap RT atau RW guna memilih wakil utusan masing-masing, pembahasan draft AD/ART BKM, dll.

Kader masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator

Fasilitator dan Kader Masy.

Kadern Masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator

PELAKSANA

• Perangkat pemerintah dan tokoh masyarakat formal paham substansi "BKM" dan mendukung aspirasi serta keputusan warga tentang pembentukan atau pemampuan kelembagaan masyarakat • Menyepakati rencana jadwal "pembentukan BKM" atau "pemampuan lembaga yang ada" sesuai keputusan warga.

• Pengisian Format BKM-1A dan Format BKM-1B, sebagai sarana proses penilaian lembaga-lembaga yang ada oleh masyarakat setempat. • Pengisian Format BKM-2 untuk keputusan warga tentang pemampuan atau pemilihan pimpinan kolektif organisasi baru sebagai BKM

• Masyarakat memahami substansi organisasi masyarakat warga, termasuk karakteristik, ciri dan kriterianya

TUJUAN

Masyarakat dan perangkat kelurahan

Perangkat kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Rumah warga, sekolah, lapangan, masjid dan tempat lain yang netral

Ruang pertemuan yang memadai dan netral di kelurahan itu.

Balai Kelurahan atau tempat lain

Seluruh lokasi kelurahan sasaran


TEMPAT

1. Penjelasan pentingnya BKM dalam hal sbb: a. Merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat mereka b. Wadah memperjuangkan kepentingan warga miskin c. Pengelolaan keberlanjutan P2KP d. Sebagai prasyarat tersalurnya dana bantuan P2KP e. Kebersamaan2. Penjelasan prinsip dan mekanisme pembentukan BKM

• Hakekat organisasi masyarakat warga • Makna strategis keberadaan BKM dalam P2KP. • Penjelasan aspirasi masyarakat pada hasil pemetaan swadaya mengenai kelembagaan masyarakat • Rencana Tindak “pembentukan bkm” atau “pemampuan lembaga yang ada sebagai bkm”, sesuai keputusan masyarakat.

• Ciri-ciri, sifat dan kriteria lembaga yang sesuai dengan BKM, khususnya yang berkaitan dengan: keluasan penerimaan masyarakat (akseptable), apakah bertumpu pada masyarakat atau tidak, pengambilan keputusan kolektif, transparan, demokratis, akuntabilitas, partisipatif dan penilaian berfungsi atau tidaknya lembaga itu. • Lembaga yang memenuhi persyaratan di atas dapat difungsikan sebagai BKM. Sebaliknya bila tidak, perlu dibentuk lembaga baru atau memilih lembaga lain yang ada

• Bentuk organisasi masyarakat yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat • Kriteria organisasi masyarakat yang dibutuhkan masyarakat dan cocok untuk menangani P2KP (inklusif, partisipatif, akuntabel, aspiratif & mengakar)

SUBSTANSI

Tabel 3.5 Langkah-Langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM

Minggu ke-4 bulan ke-4

Akhir minggu ke-3 bulan ke-4 setelah fasilitator dimobilisasi

Bersamaan dgn FGD Institusi Masyarakat. Kaji profil kelembagaan dari hasil Pemetaan Swadaya bersama masyarakat

Minggu ke 1-3 bulan ke-4 setelah fasilitator dimobilisasi atau setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut.

KERANGKA WAKTU


61

6

5

NO.

• Kesepakatan kriteria anggota BKM • Pemilihan dan penetapan anggota BKM (Format BKM-3) • Penetapan AD/ART BKM. • Pembentukan Nama BKM • Pengesahan pengurus harian BKM & pengelola UPK oleh Rapat Anggota BKM • Hasil rapat pembentukan dituangkan dalam Format BKM-4 dan Lampiran Format BKM-4 serta diserahkan ke fasilitator

• Kesepakatan kriteria wakil utusan dari masing-masing RT/RW • Pemilihan dan penetapan wakil utusan dari masingmasing RT/RW • Aspirasi dan masukan terhadap draft AD/ART BKM.

Masyarakat di tingkat RT atau RW mengadakan pertemuan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat untuk memilih wakil utusan mereka dalam rapat pembentukan BKM di tingkat kelurahan. Peserta pertemuan tingkat RT atau RW tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan luas bagi keterlibatan perempuan dan masyarakat miskin.

Selanjutnya, lakukan Rapat Pembentukan BKM di tingkat kelurahan dengan dihadiri seluruh wakil-wakil utusan dari RT atau RW yang terpilih, yang sekaligus sebagai peserta Rapat. Jumlah peserta Rapat pembentukan dan pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan minimal sebesar 2% dari jumlah penduduk dewasa di kelurahan tersebut.

TUJUAN


BKM, kader masyarakat & Panitia pembentukan BKM

Fasilitator dan dibantu Kader Masyarakat

PELAKSANA

Lanjutan Tabel 3.5 Langkah-Langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM

Wakil-wakil utusan dari RT/ RW yang terpilih. Kehadiran pihakpihak lain di luar wakil utusan tersebut pada Rapat Pembentukan BKM hanya sebagai peninjau dan mereka tak punya hak suara

Masyarakat, perangkat RT atau RW dan Panitia PembentukanBKM

PESERTA

Rumah warga, sekolah, masjid dan tempat lain yang netral

TEMPAT

Minggu ke-3 bulan ke-5, setelah proses pemilihan wakil utusan rapat pembentukan BKM di semua RT atau RW telah terlaksana

Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan ke-5 setelah rapat penetapan jadwal dan mekanisme pemilihan di atas

• FGD/diskusi reflektif tentang Kriteria Pemimpin yang dibutuhkan masyarakat. • Sepakati kriteria wakil utusan yang akan dipilihnya dengan berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Ingatkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak dll .• Gunakan hasil pemetaan swadaya berupa Peta dan Profil Relawan serta SDM dari RT atau RW bersangkutan sebagai bahan referensi masyarakat .• Secara rahasia, masyarakat menuliskan 5-7 nama orang yang dinilai paling memenuhi kriteria yang disepakati. • Lakukan perhitungan suara dan tetapkan daftar suara terbanyak hingga mencapai kuota jumlah wakil utusan dari RT atau RW bersangkutan. Hasil pemilihan diserahkan ke Panitia pemilihan dan kader masyarakat. • Perlu diingat, Proses pemilihan dilakukan secara langsung, rahasia, tertulis, jujur dan partisipatif. Tanpa ada proses pencalonan atau kampanye dan rekayasa dari siapapun. • Pembahasan Draft AD/ART BKM • Membahas kriteria anggota BKM berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Gunakan Peta, Profil Relawan, SDM, maupun kriteria yang dirumuskan di RT/RW sebagai referensi. • Pemilihan anggota-anggota BKM dilakukan secara langsung, rahasia, tertulis, jujur dan partisipatif. Tanpa ada pencalonan diri ataupun kampanye dan rekayasa dari pihak manapun. • Hanya wakil-wakil utusan RT atau RW yang telah dipilih masyarakat yang memiliki hak suara Dalam hal ini peserta rapat menuliskan beberapa nama yang dipilihnya (dianjurkan 5-7 nama) yang dianggap memenuhi kriteria yang disepakati bersama. • Nama-nama yang memperoleh suara terbanyak hingga mencapai jumlah anggota BKM yang disepakati, ditetapkan sebagai anggota BKM di kelurahan bersangkutan. Jumlah anggota BKM harus ganjil untuk memudahkan pengambilan keputusan.

KERANGKA WAKTU

SUBSTANSI

62

Pedoman Teknis

• Memberi masyarakat kelurahan menyampaikan saran dan masukan terhadap keputusan tersebut. • Menyempurnakan hasil-hasil Rapat pembentukan BKM, berdasarkan masukan dan saran masyarakat yang diterima

• Keanggotaan, struktur, organisasi, peran dan fungsi lembaga yang ada dapat memenuhi kriteria sebagai BKM P2KP

• Penilaian BKM dengan saran Model Penilaian Format BKM5A dan Format BKM-5B • Hasil penilaian dituangkan di Format BKM-6.

Dalam hal masyarakat setempat memutuskan untuk memfungsikan dan memampukan lembaga yang telah ada sebagai BKM, fasilitator serta kader masyarakat akan memfasilitasi masyarakat untuk menempuh langkah 5 hingga langkah 7 di atas, dengan fokus pada restrukturisasi keanggotaan, kelembagaan dan organisasi agar sesuai dengan kriteria BKM dalam P2KP

Untuk menilai BKM yang terbentuk apakah mempunyai potensi untuk berkembang atau tidak, lakukan penilaian setelah BKM terbentuk dan secara rutin setiap 3 bulan sekali

8

9

TUJUAN

Penyebarluasan hasil-hasil keputusan rapat pembentukan BKM kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait lainnya


7

NO.

Fasilitator dan Kader

Fasilitator dan Kader

BKM, kader masyarakat dan Panitia pembentukan BKM

PELAKSANA

Lanjutan Tabel 3.5 Langkah-Langkah Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Kelurahan sasaran


Kelurahan sasaran

TEMPAT

• Kinerja BKM • Kinerja Anggota BKM • Kinerja UPK dan Pengelolanya, dll

• Apakah anggota-anggota dari lembaga tersebut telah dipilih melalui proses yang demokratis, partisipatif, akuntabel dan inklusif ataukah harus dipilih ulang sesuai ketentuan P2KP • Apakah struktur lembaga tersebut harus direvisi serta dimodifikasi • Apakah AD/ART lembaga tersebut telah memenuhi ciri dan karakteristik organisasi masyarakat warga dalam P2KP, dll

• Daftar Nama Anggota BKM terpilih • Daftar Nama Pengurus Harian BKM dan UPK • AD/ART BKM

• Hasil perhitungan suara pemilihan anggota BKM tkt Kelurahan dituangkan dalam Format BKM-3. • Anggota-anggota BKM kemudian mengadakan Rapat Anggota untuk Pemilihan Pengurus BKM dan Pengelola UPK, dengan ketentuan dan mekanisme yang sama; langsung, rahasia, tanpa pencalonan dan kampanye • Khusus untuk pengelola UPK, selain dapat dipercaya, juga harus orang yang profesional atau setidaknya dianggap mampu mengelola keuangan dan pembukuan. • Hasil pemilihan disampaikan ke seluruh peserta Rapat Pembentukan BKM pada saat itu pula.

SUBSTANSI

Setelah BKM terbentuk dan seterusnya secara rutin selama tiga bulan sekali

Pada saat masyarakat memutuskan untuk memampukan lembaga yang ada sebagai BKM

Minggu ke-4, maksimal 3 hari setelah rapat pembentukan BKM.

KERANGKA WAKTU

Format BKM-1A REKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

No

Sumber Nilai

1

Tokoh Masyarakat

2

Anggota Masyarakat

3

Fasilitator

Nilai Akhir

Total Nilai Nilai Akhir 2 *)

*) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"

Format BKM-1B PENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

Derajat Pencapaian Kriteria

No.

Aspek yang Dinilai

Kriteria

1

Proses Pembentukan

Proses pembentukan ditentukan oleh warga secara partisipatif dan demokratik berdasarkan kebutuhan warga.

2

Tujuan lembaga

Tujuan dirumuskan serta disepakati bersama oleh warga masyarakat.sebelum pembentukan lembaga

3

Legitimasi dan prospek keberlanjutan (Sustainability)

Legitimasi oleh warga masyarakat. Legalisasi hanya bersifat mengukuhan terhadap kesepakatan warga. Lembaga hanya dapat dibubarkan oleh warga yang tergabungan dalam himpunan warga, dan tidak oleh peraturan atau surat keputusan pemerintah maupun pihak lainnya.

4

Pola kepemimpinan

Bersifat pimpinan kolektif dan dipilih langsung oleh masyarakat.

5

Kriteria pemimpin

Perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan

6

Pola pengambilan keputusan

Keputusan diambil secara kolektif atas dasar musyawarah atau suara terbanyak, bila menyangkut kepentingan orang banyak maka dilakukan secara partisipatif dengen melibatkan semua pihak yang terkait.

7

Posisi lembaga

Di luar lembaga pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga

Jumlah Nilai Akhir 1 *) *) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 7 "


63

Penjelasan pengisian penilaian kelayakan lembaga masyarakat lokal yang ada Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah alat untuk menilai apakah lembaga lokal yang telah ada layak menjalankan peran dan fungsi sebagai BKM dalam P2KP. Langkah-langkah pengisian Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah: 1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini : a. Tokoh masyarakat b. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakat c. Fasilitator (Setiap sumber dapat terdiri atas beberapa orang)

2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkan penilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terarah (focussed group discussion). 3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format BKM-1B. Petunjuk penilaiannya adalah : a. 1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kriteria yang diharapkan b. 2 = buruk : masih jauh dari kriteria yang diharapkan c. 3 = cukup : hanya sebagian yang memenuhi kriteria yang diharapkan d. 4 = baik : hampir memenuhi atau mendekati kriteria yang diharapkan e. 5 = baik sekali : sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan 4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. 5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolom jumlah. Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 7, lalu masukkan hasilnya ke kolom Nilai Akhir 1. 6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1 diatas), ke dalam Format BKM-1A. 7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dari tiap sumber informasi dibagi tiga. 8. Lembaga yang memenuhi kriteria sebagaimana tertera dalam Format BKM 1B dan dapat menjalankan peran BKM adalah lembaga yang memiliki Nilai Akhir 2 minimal 3.

64

Pedoman Teknis

Format BKM-2 BERITA ACARA PENILAIAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil penilaian bersama, untuk kepentingan pembentukan BKM di Kelurahan ................, ditetapkan bahwa *) : 1) Lembaga yang bernama ……………………… ……………………… ……………………… dinyatakan layak dan dapat difungsikan sebagai BKM P2KP terhitung mulai saat ditandatanganinya Berita Acara ini. Pengaturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan peran dan fungsi BKM, restrukturisasi ataupun penyesuaian lainnya pada lembaga ini merupakan tanggung jawab bersama antara pengurus lembaga, calon-calon anggota BKM, perangkat kelurahan, wakil atau utusan masyarakat RT/RW dan Kader Masyarakat, dengan difasilitasi oleh Fasilitator/KMW. atau 2) Lembaga-lembaga yang ada di Desa/kelurahan tidak dapat difungsikan sebagai BKM P2KP. Karena itu, perlu dibentuk lembaga baru untuk keperluan pembentukan BKM ini. *) Pilih salah satu Tanggal ………………………..

……………………….. Ketua Lembaga

……………………….. Kader Masyarakat

.……….……………….. KMW

……………………….. Masyarakat

……………………….. Team Fasilitator Kecamatan

.……….……………….. Masyarakat

Catatan : Ketua Lembaga ikut menandatangani bila pilihan yang ada adalah butir 1.



65

Format BKM-3 HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BKM

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

DAFTAR PERAIH SUARA TERBANYAK PEMILIHAN CALON ANGGOTA BKM PERIODE TAHUN ..............................

No

Nama

Perolehan Jumlah Suara

Alamat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dst

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu dilengkapi dengan uraian deskriptif

Tanggal ………………………..


……………………….. Panitia Pembentukan BKM




.……….……………….. Perwakilan Peserta

*) Jumlah anggota BKM harus ganjil, disarankan minimal 11 orang dan maksimal 17 orang.


66

Pedoman Teknis

Format BKM-4 BERITA ACARA PEMBENTUKAN BKM

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pembentukan BKM yang dihadiri oleh……... orang, bersama ini ditetapkan pembentukan BKM ..........................................., pada hari .................. tanggal .................... pukul ......................... Rapat pembentukan BKM juga telah membahas dan mengesahkan keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. Daftar Nama Anggota BKM untuk masa jabatan tahun ......................... 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM ............................ 3. Manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk masa jabatan tahun ............ s.d. ............ Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, Daftar peraihan suara untuk anggota BKM dan Pengelola UPK. Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggal ………………………..






.……….……………….. Perwakilan Peserta

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing


67

Lampiran Format BKM-4 DAFTAR PENGELOLA UPK

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

DAFTAR PENGELOLA UPK DESA/KELURAHAN ........................................... PERIODE TAHUN ........................................ Uraian

Nama

Jabatan

Alamat

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Pengelola UPK

Tanggal ………………………..



.……….……………….. Pimpinan Rapat Anggota

……………………….. Peserta Rapat

……………………….. Peserta Rapat

.……….……………….. Peserta Rapat


68

Pedoman Teknis

Format BKM-5 A REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BKM

No 1 2 3 4

Sumber Nilai

Nilai Akhir

Unsur Tokoh Masyarakat Unsur Anggota Masyarakat Miskin (KSM) Unsur BKM Unsur Aparat Kelurahan Total Nilai Akhir A Nilai Akhir B*)

*) Nilai Akhir B = Total Nilai Akhir A dibagi 4


69

Format BKM-5 B EVALUASI KINERJA BKM

Nama BKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kab./Kota

No.

Aspek yang Dinilai

: : : :

................................. ................................. ................................. .................................

Kinerja yang Diharapkan

Diisi oleh Tanggal


: (Unsur Penilai) : __________

Bobot

0 s/d 5

1

Demokrasi

• Keputusan BKM diambil melalui Rapat anggota BKM, dimana tiap anggota BKM mempunyai suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. (3) • Dalam setiap kegiatan, maupun kebijakan dan keputusan yang dilakukan, tidak terdapat pembedaan terhadap suku, agama, kelompok maupun pria/ wanita. (2)

15

2

Partisipasi

• Proses pembentukan dan pemilihan anggota BKM melibatkan seluruh warga/ elemen masyarakat kelurahan. (2) • Masyarakat merasa puas dan terwakili dengan anggota BKM yang terpilih. (1) • Terdapat kontrol masyarakat terhadap hasil dan mekanisme kerja BKM. (1) • Masyarakat dan KSM aktif berkonsultasi dengan para anggota/pengurus BKM, baik dalam hal penyiapan proposal pengembangan usaha KSM maupun kegiatan lainnya. (1)

10

3

Transparansi

• Secara rutin dan berlanjut BKM mengumumkan laporan kegiatan BKM yang berupa a.l. daftar nama KSM dan jumlah dana yang diterima KSM, jumlah pinjaman berikut status pembayaran cicilan pinjaman; daftar nama KSM untuk PSD, jenis sarana yang dibangun, termasuk besarnya pendanaan; aset BKM dan akumulasi besarnya perolehan bunga yang diperoleh dan overhead cost BKM; di 5 (lima) tempat terbuka dan strategis di wilayah Kelurahan. (2) • Terdapat unit pengaduan dan penyelesaian konflik di BKM, yang secara rutin memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan. (1) • Upaya sosialisasi yang terus berlanjut kepada seluruh warga tentang fungsi dan mekanisme kerja BKM, sehingga terdapat pemahaman warga kelurahan dan kontrol masyarakat tentang fungsi dan mekanisme kerja BKM. (1) • Sebagian besar warga kelurahan sasaran mengetahui keberadaan, mengenalanggota/ pengurus, serta paham fungsi dan mekanisme kerja BKM. (1)

Nilai

Permasalahan dan Saran

20

*) Nilai Akhir A = Jumlah nilai dari masing-masing aspek yang dinilai Nilai dari masing-masing Aspek Yang Dinilai = Angka Derajat Pencapaian Kinerja (1 - 5) dibagi 5 dikalikan bobot aspek yang dinilai

70

Pedoman Teknis

lanjutan evaluasi kinerja BKM

No. 4

5

6

7

Aspek yang Dinilai Akuntabilitas

Desentralisasi

Keadilan

Kesederhanaan & Kesukarelaan



Bobot

0 s/d 5

• Ada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik, ditunjukkan dengan adanya sistem pembukuan dan pelaporan UPK tentang administrasi dan keuangan BKM, yang baik dan memenuhi prinsip akuntansi.(0,5) • Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bersama warga masyarakat. (1) • BKM secara sukarela mengauditkan diri atas pertanggungjawabannya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan P2KP kepada Akuntan Publik, atau pihak lain yang mempunyai kompetensi secara substansial dengan pengesahan oleh Akuntan Publik. (1) • BKM mempunyai bentuk kelembagaan dan keorganisasian yang diatur dalam AD/ART BKM yang secara optimal akan mampu mengakomodasikan visi dan misi P2KP sebagai lembaga komunitas yang secara berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan masyarakat. (0,5) • BKM memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam konteks: penyiapan calon penerima bantuan/ kelompok sasaran; pembentukan KSM; penyiapan usulan KSM; pembinaan KSM dan usahanya. (0,5) • Warga kelurahan sasaran merasa puas terhadap kinerja BKM, serta merasa yakin bahwa BKM dapat terus berlanjut sebagai organisasi masyarakat warga yang berorientasi pada pemecahan persoalan kemiskinan masyarakat di kelurahan tersebut. (0,5) • BKM bertanggungjawab kepada rembug warga masyarakat tingkat kelurahan (1) • Fungsi BKM lebih sebagai forum pengambil keputusan dan kebijakan melalui musyawarah anggota, dan sebagai pelaksana dilakukan oleh UPK atau Unit Pelaksana lainnya yang dibentuk. (3) • BKM sebagai lembaga komunitas yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat, dapat bertindak independen untuk kepentingan orang miskin di wilayah kelurahan tersebut. (2) • Dalam pengambilan keputusan BKM, prioritas lebih ditujukan untuk usulan kegiatan KSM yang lebih bermanfaat bagi kelompok miskin.(3) • Masyarakat/warga merasa bahwa dalam pengambilan keputusannya BKM telah bertindak obyektif dan tidak pilih kasih.(2) • Dalam menjalankan operasionalnya, dirasakan oleh warga bahwa anggota BKM berlaku sederhana. Hal ini dapat dilihat antara lain melalui jumlah penggunaan dana BOP yang wajar untuk biaya operasionalnya BKM.(1) • Anggota BKM bekerja atas dasar sukarela, dalam arti tidak bermotivasi menjadi anggota BKM agar mendapatkan penghasilan.(4) Nilai Akhir A*)

Nilai

Permasalahan dan Saran

20

10

15

10

100


71

Penjelasan Pengisian Evaluasi Kelayakan BKM Format BKM-5 A dan Format BKM-5 B adalah alat untuk menilai apakah BKM dalam melaksanakan fungsi dan mekanisme kerjanya sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu dilakukan perbaikan. Adapun langkah-langkah pengisian Format BKM-5 dan lampirannya, adalah: 1. Tentukan dan/atau bentuklah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian, misal: (a) Unsur Tokoh Masyarakat (termasuk didalamnya RT, RW), (b) Unsur anggota masyarakat miskin yang belum atau sudah mendapat bantuan P2KP, (c) Unsur rembug warga, dan (d) Unsur aparat kelurahan. 2. Penilaian dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat melalui diskusi kelompok terarah (FGD) oleh anggota masing-masing unsur, dengan difasilitasi oleh faskel. 3. Diskusikan dan tentukan derajat pencapaian kinerja masing-masing aspek yang dinilai sebagaimana yang tercantum dalam Format BKM-5 B. Petunjuk penilaiannya adalah: •

1 = buruk

: sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan

•

2 = kurang

: masih jauh dari kinerja yang diharapkan

•

3 = cukup

: telah menjurus pada kinerja yang diharapkan

•

4 = baik

: mendekati/ hampir sesuai dengan kinerja yang diharapkan

•

5 = baik sekali

: sesuai dengan kinerja yang diharapkan

4. Untuk menghindari bias penilaian karena adanya dominasi salah seorang, atau ada rasa sungkan untuk berbeda pendapat dalam menetapkan derajat pencapaian kinerja BKM, disarankan agar masing-masing anggota unsur penilai melakukan penilaian dan kemudian dengan difasilitasi faskel dilakukan rata-rata penilaian, yang merupakan konsolidasi hasil penilaian unsur penilai. 5. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian BKM sampai saat ini terhadap beberapa poin yang terdapat dalam kolom "kinerja yang diharapkan" sesuai dengan masing-masing "aspek yang dinilai" dan dilakukan penggabungan dalam kolom "derajat pencapaian kinerja" dengan penilaian antara 1 - 5, sebagaimana poin 3. 6. Tentukan nilai dari setiap aspek yang dinilai, dengan rumus = derajat pencapaian kinerja (1 - 5) dibagai 5 (lima) dikali bobot dari masing-masing aspek yang dinilai. 7. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek yang dinilai, dan masukkan angka jumlah ini kedalam kolom Nilai Akhir A. 8. Masukkan Nilai Akhir A dari masing-masing unsur penilai (ada 4 unsur penilai; lihat langkah 1 diatas), kedalam Format BKM-5 A 9. Nilai Akhir B, (yang merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian masing-masing unsur penilai) diperoleh dari Total Nilai Akhir A dibagi 4. 10. Hasil evaluasi kinerja BKM, dapat dikelompokkan dalam kategori: a. BKM yang mempunyai Nilai Akhir B < 60 masuk dalam kategori "Kurang" dan perlu pembinaan yang intensif (khusus); b. BKM dengan Nilai Ahir B antara 60 - 80 masuk dalam kategori "Cukup" tapi masih membutuhkan pembinaan rutin; c. BKM dengan nilai akhir B > 80, masuk dalam kategori "Baik" dan perlu dijaga kinerjanya melalui pembinaan yang sifatnya konsultatif. 11. Hasil penilaian langsung dikonfirmasikan ke BKM yang bersangkutan, perangkat kelurahan dan masyarakat setempat sebagai masukan bagi proses pembinaan selanjutnya guna mencapai kemandirian BKM dan hasilnya dicatat dalam berita acara Format BKM 6. 12. Penilaian dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali, sampai dengan masa penugasan KMW/Faskel selesai, dan selanjutnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat difasilitasi kader masyarakat.

72

Pedoman Teknis

Format BKM-6 BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KINERJA BKM

-


: : : :

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan pengamatan, penilaian, dan pembahasan bersama antara perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai hasil kerja BKM selama periode 3 bulan pertama/3 bulan kedua/3 bulan berjalan sebelumnya**). Disepakati bahwa: **) •

BKM yang terbentuk telah berjalan sebagaimana diharapkan dan karena itu, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan P2KP.

• •

BKM yang terbentuk tidak optimal berfungsi dan karena itu, perlu diperbaiki kinerjanya. BKM yang terbentuk tidak dapat difungsikan untuk kepentingan P2KP. **) Pilih salah satu Untuk itu akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan P2KP.

Tanggal ………………………..

……………………….. KMW

……………………….. Perwakilan Rembug warga

.……….……………….. Fasilitator

..............……….……………….. Perwakilan Masyarakat Miskin Tembusan kepada: PJOK ....................................... *) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.


73

3.3.5 Perencanaan Partisipatif (PP) a) Pengertian Perencanaan Partisipatif adalah suatu tata cara perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Dalam praktek, perencanaan partisipatif ini merupakan serangkaian kegiatan pertemuan atau rembug warga yang intensif yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan. Untuk P2KP ini berarti rencana penanggulangan kemiskinan atau program penangulangan kemiskinan (Pronangkis) atau juga sering disebut "community development plan" berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya, yakni penilaian kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning) ini dilakukan sebagai alat pembelajaran masyarakat agar lebih mampu dalam menganalisis keadaan sendiri, mengidentifikasi potensi, merumuskan kebutuhan nyatanya, dan menyepakati rencana kegiatan untuk memperbaiki kondisi mereka. b) Ketentuan Dasar Perencanaan partisipatif ini merupakan satu rangkaian dengan pemetaan swadaya sehingga dalam melakukan perencanaan partisipatif harus juga memperhitungkan/ memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pihakpihak yang terkait dan berkepentingan • Mengakomodasi berbagai kepentingan dan agenda yang berbeda. • Mengakomodasi keterbatasan tiap unsur masyarakat dan perbedaan komitmen • Menetapkan visi dan misi kelurahan/desa sebagai kesatuan arah dan alat pemersatu berbagai kepentingan dan agenda • Ditetapkan batasan/cakupan kerja perencanaan yang realistis • Tetap menjaga momentum agar partisipasi masyarakat dapat tetap digalang • Fleksibel dalam tata cara pelaksanaan • Menghargai budaya dan kearifan setempat • Berangkat dari potensi masyarakat sendiri (keswadayaan) • Menggunakan sumberdaya luar secara bijaksana dan hemat, termasuk dalam pemanfaatan tenaga ahli dan dana • Dapat dibangun kelompok inti yang menjadi motor perencanaan itu sendiri terdiri dari Kader Masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya • Dilakukan secara dinamis dan interaktif melalui serangkaian lokakarya dan kerja kelompok inti. Semua hal tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai P2KP, yaitu dapat dipercaya, ikhlas, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keberagaman 74

Pedoman Teknis

Apapun jenis klasifikasi kegiatan yang diusulkan masyarakat, harus senantiasa diiringi dengan kontribusi keswadayaan masyarakat, sebagai wujud komitmen mereka untuk membangun pondasi kemandiriannya.

Dengan demikian, masyarakat di kelurahan sasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskinan, tidak sekedar didasarkan pada "daftar keinginan" sekelompok atau pihak tertentu, melainkan benarbenar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat serta dengan strategi jelas dan terarah. c) Tujuan Perencanaan partisipatif ini memiliki tujuan ganda sebagai berikut: • Masyarakat bersama-sama belajar merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun komunitas mereka dan khususnya menanggulangi kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian besar warga (pemberdayaan). • Menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama d) Penanggungjawab Penanggungjawab pelaksanaan perencanaan partisipatif untuk menyusun Pronangkis adalah BKM dengan dibantu oleh Kader Masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya serta difasilitasi oleh Tim Fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan perencanaan partisipatif hanya dapat dilakukan setelah ada hasil dari Pemetaan Swadaya dan BKM di kelurahan yang bersangkutan telah terbentuk. Selanjutnya, evaluasi dan penyempurnaan serta penyusunan rencana tahunan melalui perencanaan partisipatif sekurang-kurangnya dilaksanakan satu tahun sekali. f) Keluaran Keluaran yang diharapkan dari proses perencanaan partisipatif adalah : • Visi dan misi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing • Program jangka menengah penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk 3 tahun • Rencana tahunan penangulangan kemiskinan (Renta Pronangkis) untuk tahun pertama g) Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif dapat dilihat pada Tabel 3.6 Langkah-langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif.


75

• Penguatan kapasitas kader dan BKM. • Kader dan BKM menguasai teknik-teknik perencanaan partisipatif

• Masyarakat RT atau RW menyepakati Pronangkis setempat berdasarkan hasil pemetaan swadaya di RT atau RW-nya • Masyarakat RT atau RW setempat dapat menyepakati gagasan atau aspirasi dan usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan diusulkan untuk dibahas pada lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat kelurahan.

Aspirasi dan usulan Kader masyarakat dapat dipelajari oleh Masyarakat BKM dan perangkat kelurahan dan TPS

Sebelum pelaksanaan perencanaan partisipatif, kader-kader masyarakat dan BKM mengikuti serangkaian pelatihan dasar dalam hal: • Pelatihan dasar (siklus P2KP) • Manajemen dan Organisasi nonprofit (institusi masyarakat) • Perencanaan Partisipatif

Rembug-rembug warga di tiap RT atau RW untuk membahas dan menyepakati visi, misi dan gagasan-gagasan serta aspirasi yang akan disampaikan pada lokakarya perencanaan tingkat kelurahan. Pada rembug warga tersebut diharapkan peran serta dan keterlibatan optimal dari perempuan serta kelompok masyarakat rentan setempat.

Seluruh hasil rembug-rembug warga tingkat RT atau RW direkap oleh kader masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya untuk selanjutnya diserahkan ke BKM dengan tembusan ke Lurah.

2

3

4

BKM dan kader masyarakat, difasilitasi Tim fasilitator

KMW dan Training Provider

BKM dan kader

• Menginventarisasi gagasangagasan yang diaspirasikan masyarakat sebagai respon terhadap hasil prioritas masalah, kebutuhan dan potensi yang telah disepakati tersebut.

Ketua RT/RW dan warga masyarakat sasaran di tingkat RT/ RW, telah menerima hasil pemetaan swadaya dari BKM, berupa daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan.

1

PELAKSANA

TUJUAN

NO.


BKM dan perangkat kelurahan

Ketua RT/ RW, Tim Pemetaan Swadaya, dan masyarakat

Anggota BKM dan Kader Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Kantor BKM dan kantor kelurahan

Rumah, sekretariat, masjid, sekolah dan sarana pertemuan lainnya di RT atau RW bersangkutan

Tempat pelatihan yang representatif


TEMPAT

Minggu ke-1 bulan ke-6 setelah fasilitator dimobilisasi atau dilakukan setelah BKM terbentuk

Hasil dari pemetaan swadaya sudah dapat diterima sejak bulan ke-4, hingga bisa paralel sampai akhir bulan ke-5

KERANGKA WAKTU

• Daftar usulan kegiatan dan aspirasi lainnya dari seluruh RT atau RW yang ada di kelurahan tersebut

Akhir dari Minggu ke-3 bulan ke-6

• Visi dan misi masyarakat kelurahan secara Minggu ke-2 hingga keumum dan kaitannya dengan kemiskinan• 3 bulan ke-6 Gagasan kegiatan yang dapat ditangani masyarakat setempat (RT/RW) secara swadaya. • Gagasan kegiatan warga yang diusulkan untuk dibahas pada lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat Kelurahan • Penetapan utusan warga setempat sebagai calon utusan peserta lokakarya perencanaan tingkat kelurahan (Jumlah masing-masing utusan RT/ RW ditetapkan Rapat Anggota BKM, dengan mempertimbangkan proporsi keterlibatan masyarakat rentan) • BKM pada saat yang bersamaan mengadakan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk persiapan kegiatan lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat Kelurahan

• Konsep dasar dan siklus proyek P2KP • Institusi Masyarakat • Prinsip, Metode dan Teknik-teknik Perencanaan partisipatif

• Penyebarluasan Daftar prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan Masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya tingkat kelurahan

SUBSTANSI

Tabel 3.6 Langkah-Langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif

76

Pedoman Teknis

PELAKSANA

BKM dan • Menetapkan keputusan akhir perangkat revisi Pronangkis tingkat kelurahan kelurahan. • Hasil final disebarluaskan kepada masyarakat dan diajukan ke tingkat kecamatan untuk program lintas kelurahan.

Rembug tingkat kelurahan membahas umpan-balik, pengaduan maupun kritik masyarakat terhadap Pronangkis kelurahan.

Pelaksanaan Lokakarya Perencanaan Pronangkis tingkat kecamatan

8

9

• Koordinasi, integrasi dan keterpaduan usulan kegiatan lintas kelurahan • Keterpaduan pronangkis dengan program pemerintah kecamatan

• Semua pihak paham dan Peduli pada Pronangkis yang telah disepakati bersama • Adanya masukan dan penyempurnaan dari masyarakat setempat

Penyebarluasan Pronangkis kelurahan ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat umpan balik. Hasil Pronangkis juga disampaikan ke Forum BKM dan PJOK untuk dibahas di lokakarya kecamatan

7

PJOK & Tim Fasilitator

BKM, kader dan Tim Pemetaan dibantu perangkat pemerintah setempat

BKM dan perangkat kelurahan

• Pronangkis disusun bersama melibatkan semua komponen masyarakat dan perangkat pemerintah • PJM Pronangkis dituangkan format PP-1 • Rencana tahunan Pronangkis kelurahan tersebut dituangkan format PP-2, • Sedangkan usulan kegiatan Pronangkis lintas wilayah kelurahan dituangkan dalam bentuk format PP-3

Pelaksanaan Lokakarya Perencanaan Pronangkis Kelurahan membahas berbagai masukan-masukan perencanaan kegiatan yang diusulkan masyarakat tiap wilayah RT/W

6

BKM dan Masyarakat dapat terlebih dulu mempelajari bahan yang akan di- kader serta bahas di lokakarya perencanaan tim pemetaan tingkat kelurahan

TUJUAN

BKM bersama kader dan TPS menyebarluaskan undangan lokakarya perencanaan dan rekap hasil rembug warga ke seluruh calon peserta, perangkat kelurahan, RT/ RW, dan tokoh masyarakat yang dilibatkan.


5

NO.

Lanjutan Tabel 3.6 Langkah-Langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif

Kelurahan sasaran

Di kantor kecamatan atau tempat lain yang disepakati

Kader, BKM, BPD/LKMD, lurah, aparat/ instansi kecamatan, utusan masyarakat kelurahan

Kelurahan sasaran di seluruh tempat strategis

Tempat yang disepakati oleh masyarakat

Kelurahan sasaran

TEMPAT

Masyarakat

Masyarakat

Kader, anggota BKM, BPD/ LKMD, ketua RT/ RW, Tim Pemetaan Swadaya, dan utusan masyarakat dari tiap-tiap RT/RW.

Masyarakat, perangkat RT atau RW dan perangkat kelurahan

PESERTA

KERANGKA WAKTU

Lokakarya perencanaan Pronangkis tingkat kecamatan minimal dilaksanakan 2 hari membahas: • Hari ke-1: presentasi masing-masing usulan kelurahan dan diskusi kelompok untuk keterpaduan usulan lintas wilayah. • Hari ke-2: Pleno dan kesepakatan (a) PJM Pronangkis tingkat kecamatan (b) Rencana Tindak Pronangkis tingkat kecamatan

• Keputusan BKM dan peserta rapat terhadap usulan-usulan, saran, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pronangkis yang telah disepakati sebelumnya

• Penyebarluasan format PP-1 s.d. PP-3 • Penyiapan Lokakarya Perencanaan Pronangkis tingkat Kecamatan untuk membahas jadwal, agenda, peserta dan teknis pelaksanaan lainnya.

Lokakarya Lokakarya perencanaan Pronangkis minimal dilaksanakan selama 2 hari, yakni: Hari ke-1: presentasi masing-masing usulan masyarakat, menyepakati masalah utama dan memformulasikannya dalam kesepakatan: o Visi dan Misi Masyarakat kelurahan o Peta/profil kemiskinan dan tata ruang kelurahan o PJM Pronangkis (3 tahun) Hari ke-2: Berdasarkan PJM Pronangkis, dibahas dan disepakati rencana tahunan Pronangkis sbb: o Rencana tahunan Pronangkis tingkat kelurahan (termasuk komposisi alokasi dana stimulan dan pinjaman bergulir). o Usulan kegiatan Pronangkis lintas kelurahan (termasuk usulan PAKET, APBD dan lainnya).



Minggu ke-1 bulan ke-7 maksimal 3 hari setelah lokakarya perencanaan tingkat kelurahan


• Jadwal dan agenda acara lokakarya perencanaan Awal minggu ke-4 tingkat kelurahan bulan ke-6 • Daftar usulan kegiatan dan aspirasi dari seluruh RT atau RW yang ada • Daftar peserta atau utusan dari masing-masing RT/RW

SUBSTANSI


77

TUJUAN

Diperoleh masukan dari berbagai pihak terhadap Pronangkis Kecamatan yang telah disepakati

• Anggota-anggota BKM prinsip dasar pengelolaan pinjaman bergulir • UPK memiliki kapasitas yang memadai untuk mampu mengelola pinjaman bergulir dan keuangan

• Perangkat pemerintah memahami P2KP dan dapat mendukung keterpaduan Pronangkis dengan program pemerintah setempat


Penyebarluasan hasil lokakarya perencanaan partisipatif tingkat kecamatan kepada masyarakat, kelompok peduli, dinas/instansi, Komite PAKET, perangkat pemerintah dan lain-lain.

Penguatan kapasitas BKM di bidang pinjaman bergulir melalui pelatihan pengenalan pinjaman bergulir dan Penyiapan serta Penguatan kapasitas UPK untuk mengelola keuangan dan pinjaman bergulir.

Pelatihan Dasar siklus proyek P2KP bagi Pemerintah Daerah, termasuk Dinas/Instansi Kota/Kabupaten

NO.

10

11

12

Lanjutan Tabel 3.6 Langkah-Langkah Kegiatan Perencanaan Partisipatif

KMW dan Bappeda setempat

KMW dan Training Provider

PJOK, Forum BKM dan Tim Fasilitator

PELAKSANA

Dinas-dinas dan instansi, DPRD, Bappeda dan perangkat pemerintah lainnya

Pengurus dan Anggota BKM serta Pengelola UPK

Masyarakat dan perangkat pemerintah terkait

PESERTA

Kantor walikota/ bupati atau tempat lain yang representatif

Kantor KMW atau tempat lain yang representatif

Kota/Kab. lokasi P2KP

TEMPAT

• Konsep Dasar dan Siklus proyek P2KP • Kemitraan sinergi antara program masyarakat (Pronangkis) dengan program pemerintah

• Dasar-dasar pinjaman bergulir bagi pengelola BKM • Dasar-dasar pinjaman bergulir, Manajemen Pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi bagi pengelola UPK

Penyampaian Daftar Kegiatan terpadu Pronangkis dengan program pemerintah kecamatan setempat

SUBSTANSI

Segera setelah hasil lokakarya Pronangkis disebarluaskan



KERANGKA WAKTU

Format PP-1 USULAN PJM PRONANGKIS (3 TAHUN) TINGKAT KELURAHAN

-

Nama BKM Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : : :

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RW dan musyawarah warga masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun serta usulan tata ruang wilayah kami, maka bersama ini disepakati Rencana Program Jangka Menengah (3 tahun) periode tahun……......... s.d. ……… dalam Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai berikut: Permasalahan

(Berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya, lihat format-format PS)

Tujuan Pembangunan (Periode 3 Tahun)

78

Pedoman Teknis

Indikasi Kegiatan *) No.

Urutan Prioritas Kegiatan

Lokasi

Estimasi Tahun Volume PelakKegiatan sanaan

Perkiraan Biaya (Rp.) Pemda

Swadaya

P2KP

Hasil yang Diharapkan Total

Dampak Kegiatan

Penerima Manfaat

*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tanggal ………………………..


……………………….. BKM

.……….……………….. Kader Masyarakat

……………………….. Kepala Desa/Lurah

*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.


79

Format PP-2 RENCANA TAHUNAN PRONANGKIS TINGKAT KELURAHAN

-

Nama BKM Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : : :

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RW dan musyawarah masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun, usulan tata ruang wilayah kami serta PJM Pronangkis tahun……....... s.d. .........…….., bersama ini disepakati Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) periode tahun………….. di Kelurahan …………..………….. Dalam Rencana tahunan Pronangkis ini, diusulkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swadaya, rencana kegiatan yang memerlukan bantuan dari P2KP, serta rencana kegiatan yang memerlukan koordinasi dan dukungan dari pihak pemerintah daerah: 1. Rencana Kegiatan Swadaya No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu

Perkiraan Biaya (Rp.) Swadaya

BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

2. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan BLM P2KP No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu


80

Pedoman Teknis

BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

Lanjutan Format PP-2

3. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan Paket P2KP No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu


BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

4. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan APBD No.

Usulan Kegiatan

Volume

Lokasi

Waktu


BLM

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tanggal ………………………..


……………………….. BKM

.……….……………….. Kader Masyarakat




81

Format PP-3 USULAN KEGIATAN PRONANGKIS LINTAS WILAYAH KELURAHAN

- Jenis Kegiatan - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kota/Kabupaten - SWK

: : : : :

Prasarana-Sarana Dasar/Sosial/…...............*) ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan masyarakat kelurahan ………………….. bersama dengan masyarakat kelurahan ………………….. dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah disusun masing-masing, maka bersama ini diusulkan beberapa jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui koordinasi tingkat kecamatan dan/atau kota/kabupaten, mengingat dampak, volume dan lokasi proyek tersebut meliputi ………………….. (tulis jumlah) kelurahan, yakni: 1) Kelurahan ………………………………………………. 2) Kelurahan ………………………………………………. 3) Kelurahan ………………………………………………. 4) Kelurahan ………………………………………………. dst. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut a. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Perlu Dukungan Bantuan PAKET P2KP No.

82

Usulan Kegiatan

Pedoman Teknis

Volume

Usulan Dinas Terkait

Lokasi

Perkiraan Biaya (Rp.) Dinas

Swadaya

PAKET

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

Lanjutan Format PP-3

b. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Diusulkan Melalui APBD (Rakorbang) No.

Usulan Kegiatan

Volume

Kelurahan Terkait

Waktu


APBD

Jumlah Orang Total

Tenaga Kerja

Penerima Manfaat

Tanggal ………………………..


……………………….. BKM


.……….……………….. BKM




83

3.3.6 Pengorganisasian kelompok (KSM) a) Pengertian Pengorganisasian kelompok pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan untuk membangun kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dilakukan oleh warga masyarakat dan di fasilitasi oleh Fasilitator. KSM atau kelompok swadaya masyarakat dapat dibangun atas dasar berbagai ikatan pemersatu antara lain sebagai berikut: kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan/usaha, kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama, dsb yang pada dasarnya mengarah kepada efisiensi, efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial. Dengan demikian maka keanggotaan KSM pada dasarnya adalah bersifat sukarela yang didorong oleh adanya ikatan pemersatu tersebut diatas. Dalam kaitan P2KP, KSM didefinisikan secara lebih spesifik sebagai sekumpulan warga di kelurahan sasaran yang memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang ditetapkan masyarakat sendiri, dimana mereka mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sama, baik yang menyangkut rumah dan lingkungan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, atau persoalan sosial yang lain maupun pengembangan usaha atau modal bagi para anggota dan KSM. KSM tersebut dapat saja merupakan kelompok masyarakat yang "sudah ada" (existing groups) dan atau kelompok-kelompok yang "dibangun baru" dalam rangka pelaksanaan P2KP, yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai kelompok masyarakat sebagaimana ditetapkan P2KP. Falsafah dasar yang perlu diperhatikan tatkala membangun KSM adalah bahwa Warga miskin bukanlah the have not melainkan the have little. Artinya warga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Mereka mempunyai "sesuatu" (motivasi, modal, pengalaman dan lain-lain) tetapi belum optimal. Oleh karenanya, kalau mereka dihimpun dalam kelompok atau KSM dan difasilitasi, maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan mereka yang paling utama, yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan dan penghidupan mereka. Lebih lanjut beberapa pertimbangan digunakannya pendekatan bertumpu pada kelompok ialah : • Dalam kelompok, warga masyarakat diharapkan dapat lebih dinamis dalam mengembangkan 84

Pedoman Teknis

kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, misalnya; kejujuran, keikhlasan, dapat dipercaya, pengorbanan, kebersamaan, menjalin kesatuan, gotong royong, solidaritas antar sesama, dan sebagainya; • Proses pemberdayaan (empowerment) dapat berjalan lebih efektif dan efisien; • Terjadi proses pembelajaran; saling asah-saling asuh antar sesama warga atau anggota; • Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam suatu kelompok masyarakat (konsep sapu lidi); dan • Kelompok dapat berfungsi untuk mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antaranggota, wadah proses belajar/ interaksi antar anggota, menggerakkan keswadayaan dan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota dan banyak lagi fungsi serta manfaat lainnya. Dengan demikian bentuk-bentuk KSM yang dapat dibangun antara lain adalah: • Kelompok patungan usaha, dimana tiap anggota kelompok patungan modal untuk bersama-sama mengembangkan satu usaha milik bersama. Contoh 5 orang patungan untuk mendirikan perusahaan pande besi, warung makan, dll, yang dikelola bersama. • Kelompok usaha bersama, dimana tiap anggota kelompok memiliki usaha masing-masing yang sama. Contoh sama-sama pengusaha tempe bergabung menjadi 1 KSM, yang dengan berkelompok dapat membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga lebih murah (whole sale) dan dapat memasarkan produknya ke super market yang menuntut jumlah pasokan yang cukup besar, dan lain-lain. • Kelompok usaha terkait, dimana tiap anggota memiliki usaha masing-masing yang saling terkait. Contoh antara pengusaha jamu gendong dengan pedagang rempah-rempah, antara warung dengan pengusaha makanan kecil, dan lain-lain. • Kelompok serba usaha, dimana tiap anggota kelompok memiliki usaha masing-masing yang berbeda satu terhadap lainnya. Contoh pedagang sayur, pedagang buah, pedagang perabot rumah tangga, warung kebutuhan hidup sehari-hari, dan

•

lain-lain., yang menganggap perlu bergabung karena ada ikatan pemersatu seperti : (i) tinggal dalam satu RT/RW, (ii) dengan bergabung ada keuntungan yang diperoleh bersama misalnya meningkatkan posisi tawar, mudah mengakses sumber daya di luar kelompok seperti dana, informasi, bimbingan teknik, dan lain-lain. Kelompok sosial, dimana tiap anggota tidak semata-mata ingin mengembangkan usaha tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan saling membantu, saling belajar, membangun pelayanan prasarana yang dibutuhkan bersama, dan lain-lain. •

b) Ketentuan Dasar • Ikatan pemersatu terbentuknya suatu KSM tidak perlu tunggal tetapi dapat saja majemuk dan dapat bersifat ekonomi, sosial, teritorial, atau kombinasi ketiganya. • Proses Pembentukan KSM hendaknya benarbenar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari bawah dan pertumbuhan secara alamiah atau organik, tanpa banyak dipengaruhi iming-iming yang membentuk motivasi yang berorientasi hanya untuk memperoleh "dana bantuan P2KP". • Pembentukan KSM-KSM bukan hanya sekedar formalitas, tetapi lebih merupakan himpunan antar pribadi yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan atau kesaling-bergantungan dan yang berakar pada kepentingan dan kebutuhan bersama. • Dasar pembentukan KSM dalam P2KP adalah kesadaran dan kebutuhan warga untuk berkelompok, sehingga "dinamika proses" pembentukan KSM sangatlah penting karena melalui dinamika proses tersebut akan terbangun kesadaran kritis masyarakat mengenai mengapa, untuk apa dan bagaimana berkelompok serta terbangun kesepakatan-kesepakatan dalam kelompok tersebut. • Pemahaman serta kesadaran kritis mengenai hakekat berkelompok dan kerelaan warga untuk menjadi anggota KSM merupakan pondasi untuk terbangunnya KSM tangguh dan mandiri, selain tentu saja aspek keswadayaan tiap anggotanya. • Proses pembentukan KSM sebaiknya diawali dengan FGD Dinamika Kelompok, sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis masyarakat untuk berkelompok dan orientasi masyarakat, BKM,

•

Kader Masyarakat maupun Fasilitator dalam proses Pembentukan KSM ini tidak untuk membentuk KSM sebanyak-banyaknya, melainkan didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan masyarakat sendiri. Akan lebih baik bila pada tahap awal difokuskan hanya dengan membentuk beberapa KSM dari kelompok masyarakat yang telah siap dan didampingi secara intensif hingga mandiri. KSM-KSM mandiri inilah yang kemudian menjadi contoh yang baik (Best Practice) untuk direplikasikan atau dijadikan tolok ukur bagi masyarakat lainnya yang ingin membentuk KSM. Dalam prakteknya, KSM ini dapat saja merupakan kelompok warga yang sudah terbentuk sebelum P2KP atau kelompok-kelompok yang dibentuk baru sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Meskipun demikian, tidak setiap kumpulan orang atau kelompok dapat disebut sebagai KSM. Sekumpulan orang dapat disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam P2KP, bila memenuhi beberapa kriteria berikut : • Memiliki tujuan, kepentingan dan cita-cita yang sama yang disepakati anggota; • Saling mengenal dan memiliki ikatan pemersatu satu sama lain; • Bersifat terbuka, mengakar, bertumpu pada anggota dan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif; • Memiliki pembagian kerja antar anggota, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas diantara anggota meskipun secara sederhana; • Memiliki aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya baik tertulis maupun belum/tidak tertulis; dan • Terdapat kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan.

c) Tujuan Tujuan kegiatan Pembentukan KSM adalah: • Mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial • Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan; • Mendorong proses pemberdayaan berjalan lebih efektif dan efisien;


85

• •

•

Mendukung terjadinya proses saling asah-saling asuh antar sesama anggota; Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam suatu KSM (konsep sapu lidi); dan Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, wadah proses belajar/interaksi antar anggota, menggerakkan keswadayaan dan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota dll.

d) Penanggung Jawab Penanggung jawab pelaksanaan Pembentukan KSM-KSM adalah BKM dan difasilitasi oleh Kader Masyarakat serta Fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Secara formal, pembentukan KSM pada masa proyek P2KP di kelurahan sasaran "dimulai" sekitar bulan ketujuh atau kedelapan pelaksanaan P2KP di kelurahan itu. Artinya, pembentukan KSM dilakukan masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif di kelurahan bersangkutan. Meskipun demikian, internalisasi gagasan dan proses pembangunan kesadaran kritis di masyarakat mengenai hakekat berkelompok sebenarnya dapat dimulai sejak selesainya proses kegiatan pemetaan swadaya (bulan keempat). Selanjutnya proses Pembentukan KSM-KSM

86

Pedoman Teknis

berlangsung berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif. Proses Pembentukan KSM-KSM ini difasilitasi oleh BKM dan kader-kader masyarakat. f) Keluaran Keluaran yang diharapkan dari keseluruhan proses Pembentukan KSM adalah: • Daftar KSM dan kegiatan utamanya • Daftar anggota dan pengurus tiap KSM • Kesepakatan-kesepakatan aturan main tiap KSM secara tertulis (AD/ART dll) g) Indikator Kinerja • Persentase peserta Pronangkis atau anggotaanggota KSM yang ditetapkan atas dasar peta kemiskinan dari proses pemetaan swadaya • Persentase KSM-KSM yang dibentuk atas dasar daftar PJM dan Rencana tahunan Pronangkis • Terbentuknya KSM dengan jumlah dan variasi kegiatan yang relatif cukup • Persentase KK miskin dan wanita yang menjadi aktivis KSM-KSM • Persentase kehadiran calon anggota pada serangkaian pertemuan dalam proses Pembentukan KSM. h) Langkah-langkah Langkah-langkah dapat dilihat pada Tabel 3.7 Langkah-langkah Kegiatan Pembentukan KSM.


87

TUJUAN

Kejelasan kelompok sasaran P2KP setempat jelas dan Masyarakat merintis diskusi pengorganisasian kelompok berdasarkan kelompok sasaran

• Masyarakat paham prioritas kegiatan dan kelompok sasaran dalam Pronangkis yang telah disepakati. • Pembentukan KSM dan jenis kegiatan berlandaskan Pronangkis yang telah disepakati tersebut

• Proses pembentukan KSM diawali dengan serangkaian proses membangun kesepakatan satu sama lain dari anggota-anggotanya. • Masyarakat paham, sadar dan peduli pada peran strategis KSM sebagai institusi lokal, untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan bersama.

KSM dibentuk secara langsung oleh warga melalui proses yang sesuai dengan P2KP dan Tuangkan hasilnya dalam Format KSM-1

Hasil-hasil pemetaan swadaya telah diterima, dipahami dan didiskusikan oleh masyarakat.

Masyarakat menerima, mempelajari, memahami dan mendiskusikan apresiasi terhadap hasil PJM maupun Rencana Tahunan Pronangkis untuk bahan gagasan membangun KSM.

Adakan pertemuan warga untuk FGD tentang "Dinamika Kelompok"! Diskusikan intensif mengapa, untuk apa dan bagaimana serta peran strategis berkelompok!

Warga/calon-calon anggota KSM mengadakan serangkaian pertemuan masing-masing untuk membahas aturan, kepentingan dan kesepakatan bersama untuk membentuk KSM. Kader-kader masyarakat dapat memfasilitasi pertemuan tersebut.

1

2

3

4

NO.


Calon-calon anggota KSM

Kader dan BKM difasilitasi oleh Tim Fasilitator.

Kader masyarakat difasilitasi oleh Tim Fasilitator,

Kader masyarakat

PELAKSANA

Warga masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

PESERTA

Rumah warga

Rumah warga

Kelurahan sasaran

Kelurahan sasaran

TEMPAT

• Kesamaan kepentingan dan kebutuhan dari anggota-anggota KSM • Aturan-aturan dasar KSM • Jenis Kegiatan KSM • Kriteria anggota KSM

• Internalisasikan bahwa berkelompok bukan hanya untuk memperoleh bantuan dana P2KP, tetapi terutama untuk menggalang potensi serta kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka bersama. • Jelaskan dan internalisasikan kriteria kelompok sasaran yang ditetapkan P2KP maupun oleh masyarakat sendiri. Warga atau calon-calon anggota KSM diminta memenuhi kriteria tersebut sebelum pertemuan pembentukan KSM.

Fasilitator, kader dan BKM menekankan bahwa dalam proses pembentukan KSM harus didasarkan pada PJM dan rencana tahunan Pronangkis serta didasarkan inisiatif masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh kader masyarakat.

Isu kritis mengenai bagaimana masyarakat miskin, masyarakat rentan (jompo, yatim piatu dll), serta pengangguran dapat terlibat dan menerima manfaat dari pelaksanaan P2KP di wilayahnya, senantiasa harus terus menerus diinternalisasikan ke masyarakat.

SUBSTANSI

Tabel 3.7 Pedoman Langkah-langkah Pembentukan KSM

Mulai minggu ke-1 bulan ke-8 hingga berlangsung terus menerus sesuai kebutuhan masyarakat

Dilakukan setelah warga memahami PJM dan rencana Pronangkis atau dapat dimulai dilakukan setelah pemetaan swadaya, yang kemudian dikaji dan direview berdasarkan hasil perencanaan partisipatif.

Setelah diterima dan dibahasnya hasil kesepakatan PJM dan rencana tahunan Pronangkis atau pada akhir Bulan ke-7 pelaksanaan P2KP di kelurahan

Setelah hasil pemetaan swadaya disebarluaskan ke masyarakat, yakni mulai awal bulan keempat

KERANGKA WAKTU

88

Pedoman Teknis Kelurahan sasaran

Pengurus dan anggota KSM yang proses pembentukannya telah dinilai layak

Penguatan kapasitan bagi pengelola KSM-KSM yang telah dinilai layak, agar KSM tersebut mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai institusi masyarakat lokal.

Pelatihan dasar tentang P2KP dan pelatihan lanjutan tentang institusi masyarakat bagi KSM-KSM yang telah dinilai layak.

6

KMW dan tim fasilitator

Kelurahan sasaran

Masyarakat, BKM dan fasilitator

• KSM dibentuk sesuai proses BKM yang ditetapkan P2KP, dan dituangkan hasilnya dalam Format KSM-2A dan Format KSM-2B. • Masyarakat memberikan masukan, saran dan pendapat terhadap KSM yang baru dibentuk tersebut.

TEMPAT

Penilaian Kelayakan Proses Pembentukan KSM

PESERTA

5

PELAKSANA


NO.

TUJUAN

Lanjutan Tabel 3.7 Pedoman Langkah-langkah Pembentukan KSM

• • • •

Konsep dasar Kelompok dan institusi lokal Dinamika Kelompok Manajemen dan Organisasi Kelompok Dan lain-lain

• Hasil kesepakatan pembentukan KSM diajukan ke BKM • BKM bersama Fasilitator menilai kelayakan proses pembentukan KSM tersebut • BKM menyebarluaskan Format KSM-1 di tempattempat strategis untuk memberi kesempatan masyarakat menyampaikan saran, kritik dan masukannya • Fasilitator, kader dan BKM mengadakan pertemuan dengan calon KSM yang dihadiri oleh seluruh calon anggotanya, untuk menilai kelayakan proses pembentukan KSM tersebut • Bila KSM tersebut dinilai layak, dilanjutkan dengan proses pembentukan KSM, yakni penyempurnaan Format KSM-1. Bila dinilai belum layak, minta pada warga tersebut untuk melengkapi apa-apa yang belum memenuhi kriteria.

SUBSTANSI

Setelah KSM dinilai layak dan sebelum KSM mengajukan usulan kegiatan untuk memperoleh dana bantuan BLM

Setelah warga membentuk KSM melalui serangkaian pertemuan antar calon anggota KSM-nya dan setelah diperoleh kepastian tak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap KSM dan calon anggota yang telah diumumkan sebelumnya.

KERANGKA WAKTU

Format KSM-1 BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM

Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan BKM Nama KSM Kegiatan Utama KSM

: : : : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ....……………………………………... Alamat Sekretariat : ………………………………………… ………………………………………… Nomor Rekening KSM : ………………………………………… Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari ……………, tanggal …………. tahun ………… bertempat di ………………………….. dan dihadiri oleh …………. peserta, ditetapkan pembentukan KSM ……………..……………………….. dengan nama-nama di bawah ini adalah warga yang menjadi Anggota dan Pengurus KSM dimaksud.

No.

Nama Anggota Dinilai

Jabatan/ Posisi

Alamat

Pekerjaan/ Usaha

Tanda Tangan

Pembentukan KSM .......................... telah didasarkan pada hasil pemetaan swadaya, PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis serta telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang kami capai dalam berbagai pertemuan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Apabila pernyataan kami ini dikemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup menerima serta melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan Pedoman P2KP maupun BKM. Beserta Berita acara ini, kami lampirkan pula aturan-aturan dasar KSM yang telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh seluruh anggota KSM. Tanggal ............................................ Yang menyatakan, 1. .................................................... 2 .................................................... 3. Dst sesuai jumlah anggota

Diketahui oleh,

............................... Kader Masyarakat

........................... Koordinator BKM

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan


89

Format KSM-2A REKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM

No 1 2 3

Sumber Nilai

Nilai Akhir

Tokoh Masyarakat Anggota Masyarakat Fasilitator

Total Nilai Akhir 2*) *) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"

90

Pedoman Teknis

Format KSM-2B ACUAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM

Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan BKM Nama KSM Kegiatan Utama KSM

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ....……………………………………… Alamat Sekretariat : ………………………………………… Nomor Rekening KSM : ………………………………………… Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..

No.

Aspek yang Dinilai

: : : : : :



1

1

Proses Pembentukan

Dari 'bawah' atas dasar kesamaan kepentingan anggotaanggotanya. Pembentukan diawali dengan FGD Dinamika Kelompok dan dilanjutkan dengan serangkaian rembug untuk membangun kesepakatan bersama. Inisiatif sepenuhnya muncul dari anggota-anggota KSM bersangkutan.

2

Tujuan dan Kegiatan KSM

Dirumuskan secara spesifik dan jelas serta disepakati anggotaanggotanya. KSM harus memiliki ikatan pemersatu yang kuat misalnya : jenis kegiatan, jenis usaha, masalah, tempat usaha, tempat tinggal, minat yang sama dll.

3

Kesesuaian dengan Hasil Pemetaan Swadaya dan PJM serta Rencana Tahunan Pronangkis

KSM dibentuk di lokasi atau melibatkan masyarakat yang diprioritaskan dalam hasil Pemetaan Swadaya dan Pronangkis. Tujuan dan Kegiatan utama KSM sejalan dengan hasil Pemetaan Swadaya dan Pronangkis

4

Pertemuan Rutin KSM

Pertemuan rutin dapat juga digunakan sebagai forum pengambilan keputusan di KSM. Pertemuan rutin diselenggarakan minimal satu bulan sekali. Pertemuan rutin dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari anggotaanggota KSM bersangkutan

5

Keanggotaan KSM

Didasarkan pada kerelaan & inklusif (terbuka). Setidaknya 2/3 anggota adalah warga miskin dan wanita sesuai hasil pemetaan swadaya. Keanggotaan aktif.

6

Keswadayaan

Memobilisasi simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang disetujui bersama, termasuk mendorong keswadayaan anggota.

7

Aturan-aturan KSM

Berdasarkan pembahasan dan kesepakatan bersama oleh anggotaanggotanya dan sebaiknya tertulis. Dalam hal KSM Pinjaman Bergulir, anggota KSM telah memahami dan menyetujui prinsip tanggung renteng dan bersedia menuangkan dalam akte kesepakatan secara tertulis.

2

3


4

5

91

No.

Aspek yang Dinilai



1

8

Administrasi KSM

KSM memiliki rekening di Bank atas nama KSM yang ditandatangani setidaknya oleh tiga orang yang disepakati/dipercaya oleh seluruh anggota KSM memiliki pembukuan sederhana yang dipahami oleh anggotanya (buku rapat, daftar anggota, daftar simpanan anggota, pinjaman anggota, angsuran pinjaman, dll)

9

Tranparansi dan Akuntabilitas

KSM harus terbuka pada pemeriksaan dan monitoring dari anggotanya dan audit independen.

10

Sifat Organisasi KSM

Mengakar pada anggota, independen, otonom, partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabilitas.

2

3

4

5

*) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 10"

Pembentukan KSM dinilai layak sesuai dengan ketentuan P2KP dan dapat ditindaklanjuti dengan proses kegiatan selanjutnya. Tanggal ...................................... Diketahui oleh,

.............................................. Fasilitator/Kader masyarakat

............................................ BKM

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif .

92

Pedoman Teknis

Penjelasan Pengisian Penilaian Kelayakan Pembentukan KSM Format KSM-2A dan Fomat KSM-2B adalah alat untuk menilai apakah Kelompok yang ada dan/atau Kelompok yang baru dibentuk layak menjalankan peran dan fungsi sebagai KSM dalam P2KP. Langkah-langkah pengisian Format KSM-2A dan Format KSM-2B adalah: 1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini : a. Tokoh masyarakat b. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakat c. Kader-Kader Masyarakat (Setiap sumber informasi dapat terdiri dari beberapa orang) 2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkan penilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terarah (focussed group discussion). 3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format KSM-2B. Petunjuk penilaiannya adalah : 1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan 2 = buruk : masih jauh dari kinerja yang diharapkan 3 = cukup : telah menjurus pada kinerja yang diharapkan 4 = baik : hampir persis atau mendekati kinerja yang diharapkan 5 = baik sekali : persis sama dengan kinerja yang diharapkan 4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. 5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 10 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolom jumlah.Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 10 dan masukkan hasilnya ke dalam kolom Nilai Akhir 1. 6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1 diatas), ke dalam Format KSM-2A. 7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dibagi tiga. 9. Kelompok yang memenuhi ciri-ciri dan dapat menjalankan peran KSM dalam P2KP adalah kelompok yang memiliki Nilai Akhir 2 : minimal 3.


93

3.3.7 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah a) Pengertian Proses tumbuhnya partisipasi dan kemandirian masyarakat akan lebih optimal apabila didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang mampu menjalankan peran serta fungsinya sebagai regulator, enabler dan fasilitator. Oleh karena itu, pada prinsipnya yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam konteks P2KP adalah penguatan peran-peran pemerintah daerah dalam mendukung tumbuhberkembangnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapinya. Dalam P2KP II peran-peran pemerintah daerah tersebut dicoba untuk dirumuskan secara eksplisit, sehingga diharapkan akan dapat membuat P2KP seolah-olah berkerja sebagai bagian dari mekanisme kerja pemerintah daerah. b) Ketentuan Dasar Secara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan P2KP adalah: (a) menumbuhkan iklim mendukung bagi upaya pemberdayaan masyarakat. khususnya masyarakat miskin, dan (b) "melembagakan" mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampu "mengalihkan peran" dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah dituntut untuk mampu berperan sebagai katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. c) Tujuan • Menumbuhkan keselarasan, keterpaduan, koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. • Menjaga komitmen semua stakeholder di tingkat daerah untuk konsisten pada penegakan dan penerapan visi, misi, serta nilai-nilai dasar yang 94

Pedoman Teknis

•

dikandung P2KP; Menumbuhkembangkan proses pembangunan partisipatif serta berbasis kebutuhan riil masyarakat.

d) Tanggung Jawab Penanggung jawab pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada dasarnya adalah pemerintah daerah itu sendiri, dan bila diperlukan dapat didukung oleh KMW. e) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dimulai sejak tahap awal pelaksanaan proyek P2KP di wilayah bersangkutan hingga berakhirnya proyek P2KP. f) Keluaran • Kesepakatan mekanisme koordinasi melalui pertemuan rutin antara pemerintah daerah, KMW dan BKM-BKM • Kesepakatan kerjasama pengelolaan kegiatan P2KP (misalnya; lokakarya, monitoring, training, dll), baik dalam bentuk sharing pendanaan, pekerjaan dan lainnya. • Kesiapan pemerintah daerah pada exit strategy P2KP di wilayahnya g) Indikator Kinerja • Jumlah pertemuan koordinasi antara pemerintah daerah, KMW dan BKM-BKM; • Jumlah kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antara Pemda dengan KMW maupun Pemda dengan BKM-BKM • Adanya action plan exit strategy P2KP dari Pemerintah Daerah yang disusun melalui proses yang partisipatif, demokratis dan akuntabel. h) Langkah-Langkah Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Langkah-langkah pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebenarnya melekat pada keseluruhan kegiatan P2KP. Secara umum beberapa kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang diharapkan dapat dilakukan dalam pelaksanaan P2KP, antara lain adalah sebagai berikut: • Melaksanakan kegiatan pelatihan tentang siklus proyek P2KP, perencanaan partisipatif, program PAKET dan lain-lainnya kepada seluruh dinas-

•

•

•

•

•

•

•

dinas serta intansi terkait di lingkungan pemerintah daerah setempat. Mendorong kerjasama antara KMW dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatan P2KP secara bersama, baik dalam bentuk sharing pendanaan maupun aktivitas. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bersama, misalnya: sosialisasi, lokakarya, monitoring maupun pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Mendorong Pemda untuk dapat mengorganisasikan dinas-dinas setempat untuk menjalin kemitraan sinergis dengan masyarakat, melalui BKM, serta kelompok peduli dalam rangka keterpaduan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; Mendorong Pemda bertindak sebagai fasilitator, dinamisator dan pendukung untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya; Bertindak sebagai dinamisator proses pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan P2KP pada umumnya, maupun pelaksanaan komponen PAKET P2KP secara khusus; Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin; Memfasilitasi permasalahan, pengaduan dan konflik yang timbul dalam pelaksanaan P2KP dengan menyiapkan sarana dan pranata yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan KMW; Memfasilitasi fase terminasi maupun exit strategy, agar masyarakat mampu mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan kelembagaan, kegiatan, dan dana berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan (nilai dan prinsip P2KP).

3.4 Pelaksanaan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan Pelaksanaan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut: • Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan BLM • Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan • Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan • Penyaluran Dana BLM

•

Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Kelima kegiatan utama tersebut secara rinci diuraikan di bawah ini:

3.4.1 Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan a) Pengertian Yang dimaksud dengan "penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan KSM dan Panitia, yang dibentuk oleh BKM, dalam rangka memperoleh akses dana BLM P2KP. Usulan kegiatan tersebut disiapkan dan disusun sendiri oleh KSM sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing atau oleh Panitia yang telah ditetapkan BKM untuk menangani kegiatan khusus yang bersifat untuk kepentingan umum/publik. Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan ini akan difasilitasi oleh Kader Masyarakat dan Fasilitator. b) Ketentuan Dasar • Usulan kegiatan dalam P2KP bersifat open menu, artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk menetapkan sendiri prioritas pembangunan mereka dalam menangulangi kemiskinan. Meskipun demikian, usulan kegiatan yang diajukan harus senantiasa berlandaskan pada: 1) Peta Kemiskinan dari hasil pemetaan swadaya, 2) PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di kelurahan setempat sebagai hasil dari perencanaan partisipatif, serta 3) tidak termasuk daftar negatif (negatif list), yakni kegiatan yang dilarang untuk diusulkan dalam P2KP sebagaimana telah dijelaskan pada Buku Pedoman Umum P2KP. • Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dalam P2KP harus dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pelaku utama melalui KSM atau Panitia. Pihak-pihak lainnya berperan memfasilitasi KSM atau Panitia untuk memperkuat kapasitas peran masyarakat tersebut. • Di tingkat masyarakat, Kader Masyarakat dan Tim Fasilitator akan berperan untuk memfasilitasi keluarga miskin - anggota KSM - dalam menilai kebutuhan nyatanya dan selanjutnya merumuskan dan mengajukan usulan. • Di tingkat KSM semua usulan anggota dibahas,


95

disempurnakan dan disepakati bersama. Musyawarah penyepakatan usulan di tingkat KSM difasilitasi Kader Masyarakat dibantu oleh Tim Fasilitator. Peran strategis Kader Masyarakat dan Tim Fasilitator tidak dimaksudkan untuk membuatkan/ mengerjakan pembuatan usulan masyarakat, tetapi lebih pada proses pendampingan agar terjadi proses pembelajaran sehingga kelak warga masyarakat yang tergabung dalam KSM mampu menyusun usulan yang realistis, layak, rasional dan didasarkan atas kebutuhan nyata dan potensi setempat.

usulan kegiatan KSM-KSM untuk tahap pertama selama masa proyek P2KP adalah pada awal bulan ke-8 atau setelah masyarakat kelurahan sasaran menetapkan PJM dan rencana tahunan Pronangkis. Sedangkan untuk tahap-tahap berikutnya dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal sesuai keputusan Rapat Anggota BKM, dengan tetap mengacu pada Pronangkis maupun kapasitas keuangan yang ada.

c) Tujuan • Memberikan pedoman bagi fasilitator, kader masyarakat, KSM, dan masyarakat dalam penyiapan usulan kegiatan yang akan diajukan ke BKM/UPK untuk mendapatkan bantuan dana BLM P2KP; dan • Masyarakat dan KSM mampu menyusun usulan kegiatan yang berpedoman pada hasil pemetaan swadaya serta Pronangkis, baik untuk kegiatan usaha (kredit), pembangunan sarana-prasarana, kesehatan, pendidikan, santunan dan lainnya.

g) Indikator Kinerja • Jumlah proposal pinjaman bergulir yang diajukan ke BKM/UPK • Persentase keluarga miskin (Pra KS/KS1) dalam KSM pinjaman bergulir/persentase KK miskin kelurahan • Jumlah dana yang tersedia (outstanding loan) dari persentase BLM yang dialokasikan untuk pinjaman bergulir. • Jumlah proposal non-pinjaman bergulir yang disetujui dan telah dilaksanakan • Persentase KK miskin (Pra KS dan KS1) di antara penerima manfaat langsung dari penyediaan kegiatan non-pinjaman bergulir/persentase KK miskin kelurahan

•

d) Penanggungjawab Penanggungjawab proses penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan adalah KSM serta UPK/ BKM difasilitasi oleh kader-kader masyarakat dan fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan proses penyusunan dan pengajuan

f) Keluaran • Proposal Usulan Kegiatan KSM • Format Usulan KSM.

h) Langkah-Langkah Langkah-langkah pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 3.8 Langkah-langkah Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan.

KSM-KSM yang telah terbentuk atau yang telah ada tidak secara otomatis dapat mengajukan usulan kegiatan untuk memperoleh bantuan dana BLM P2KP, sebelum KSM-KSM tersebut mampu menunjukkan potensi kemandirian dan keswadayaan serta konsisten menerapkan prinsip dan nilai-nilai P2KP. Dalam hal ini, KMW akan melakukan penilaian kinerja KSM bersangkutan sebelum KSM tersebut mengajukan usulan ke BKM. Hal ini sebagai proses pembelajaran masyarakat bahwa KSM adalah wadah bagi mereka untuk bersama-sama mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi atas dasar potensi sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat harus paham bahwa KSM-KSM tidak sematamata persyaratan formal untuk secara mudah dan murah dalam memperoleh bantuan P2KP.

96

Pedoman Teknis


97

Menyiapkan dan mendorong masyarakat untuk memberi akses dan peluang seluas mungkin bagi masyarakat miskin, perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk terlibat, menerima manfaat maupun mengelola kegiatan P2KP di wilayahnya.

Usulan yang diajukan masyarakat dan warga miskin benar-benar merupakan "kebutuhan" masyarakat yang realistis dan mendesak, bukan sekedar usulan atau "keinginan" semata.

Penyepakatan usulan kegiatan KSM yang akan diajukan ke BKM

Pendampingan Keluarga Miskin dan Kelompok Masyarakat Rentan/ Marjinal:

Masyarakat Mengajukan Usulan Kegiatan kepada KSM

Musyawarah KSM membahas usulan-usulan kegiatan dari anggotanya

3

4

5

Masyarakat

Pengurus dan anggota KSM,

KSM

KSM difasilitasi oleh kader masyarakat

Masyarakat miskin dan anggota KSM

Masyarakat miskin dan anggota KSM

KMW/Tim Menyiapkan dan Meningkatkan Fasilitator kapasitas masyarakat miskin serta anggota KSM dalam bidang kewirausahaan dan teknik penyusunan proposal kegiatan sederhana

Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Praktek tentang Cara Penyusunan Proposal Kegiatan Bagi Masyarakat Miskin dan Anggota KSM

2

Kader-kader masyarakat difasilitasi oleh fasilitator

Masyarakat

BKM dan Mendorong masyarakat agar Kader dalam mengajukan usulan Masyarakat kegiatan untuk bantuan P2KP senantiasa berpedoman pada peta kemiskinan dan Pronangkis kelurahan bersangkutan.

Penyebarluasan Hasil Pemetaan Swadaya (CSS) dan Pronangkis

PESERTA

1

PELAKSANA

TUJUAN

NO.


Sekretariat KSM atau rumah warga atau tempat lainnya

Di rumah warga, lapangan, masjid, pasar, sawah, dll.

Di rumah warga, lapangan, masjid, pasar, sawah, dll.

Di lokasi yang dapat disepakati warga

Di seluruh wilayah kelurahan sasaran

TEMPAT

AMT (Achievement Motivation Training) Dasar-Dasar Kewirausahaan Kemitraan Usaha Tehnik Penyusunan Proposal Sederhana

• Presentasi dan pembahasan seluruh usulanusulan yang disampaikan warga/anggota KSM • Musyawarah menentukan apakah Usulan KSM yang diajukan adalah dikelola bersama oleh KSM atau beberapa kegiatan sesuai jumlah anggota.

• Berdasarkan gagasan serta refleksi kebutuhan dan kemampuan yang ada, warga miskin mengajukan usulan kegiatannya kepada KSM dimana ia menjadi anggota. • Fasilitasi format dan isi usulan dari masyarakat atau anggota kepada KSM yang menjamin tingkat realitas dan kewajaran usulan-usulan tersebut.

• Fokus pendampingan dititikberatkan agar gagasan-gagasan masyarakat miskin didasarkan refleksi kondisi kebutuhan dan kemampuannya. Misalnya melalui analisis ERT (ekonomi rumah tangga), tingkat kesehatan, pendidikan dan mawas diri lingkungan, dan lainnya • Mendorong aspirasi masyarakat miskin dapat tergali dalam mengembangkan gagasangagasan guna memperbaiki kesejahteraan mereka sendiri.

• • • •

Diseminasi dan pemasyarakatan Hasil pemetaan swadaya dan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang telah disepakati masyarakat, kepada seluruh masyarakat di kelurahan.

SUBSTANSI

Tabel 3.8 Lamgkah-Langkah Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan KSM

Sekitar minggu ke-3 hingga ke-4 bulan ke-9. Tahap selanjutnya sesuai kebutuhan

Sekitar minggu ke-2 bulan ke-9.Selanjutnya akan berlangsung terus menerus sesuai kebutuhan

Untuk tahap awal sekitar minggu ke-2 bulan ke-8, dan minimal selama 1 bulan. Tahap selanjutnya berlangsung berkesinambungan sesuai kebutuhan

Untuk tahap awal sekitar minggu ke-2 bulan ke-8, dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Segera setelah Pronangkis disetujui warga & BKM menerima dana BLM Tahap I, atau sekitar awal bulan ke-8.

KERANGKA WAKTU

98

Pedoman Teknis Pengurus KSM dan BKM

• Usulan kegiatan KSM yang telah dirumuskan dan ditandatangani oleh seluruh anggotanya diajukan oleh pengurus KSM ke BKM. • Lampirkan pula proposal dengan Format Usulan-1

Pengajuan Usulan Kegiatan KSM ke BKM

7

Pengurus KSM

Pengurus dan Pengurus dan Anggota KSM, anggota KSM, difasilitasi oleh kader masyarakat dan fasilitator

PESERTA

Tiap KSM menyiapkan sebuah usulan kegiatan yang telah dibahas, disepakati serta ditandatangani oleh seluruh anggotanya.

PELAKSANA

TUJUAN

Penyusunan Usulan Kegiatan KSM


6

NO.

Lanjutan Tabel 3.8 Lamgkah-Langkah Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan KSM

Sekretariat BKM

Sekretariat KSM atau rumah warga dan tempat lain yang disepakati

TEMPAT

BKM memberikan bukti penerimaan usulan kegiatan KSM tersebut serta menginformasikan agar pengurus dan anggota KSM dapat bersiapsiap untuk dianalisa kelayakan usulannya oleh UPK, maksimal 2 (dua) minggu setelah usulan KSM. diterima oleh BKM.

• Makna fasilitasi/pendampingan berarti bahwa pembuat usulan ialah masyarakat sendiri (KSM), bukan kader dan fasilitator atau pihak lainnya • Usulan memuat uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan keterkaitan dengan Pronangkis, total biaya, jumlah yang dibiayai sendiri, kontribusi material, tenaga dan lainnya, penerima manfaat, pengelola, rencana pengoperasian dan pemeliharaan, serta kesesuaian dengan berbagai ketentuan yang ada maupun dampak lingkungan, dan lain-lain. • Khusus usulan yang bersifat pinjaman, maka ditambahkan pula jumlah kredit, jadwal pendanaan dan pengembalian dana serta besar jasa/bunga yang dibebankan ke anggota KSM.

SUBSTANSI

Sekitar minggu ke-3 bulan ke-10.Tahap selanjutnya berlangsung terus menerus (berkesinambungan) sesuai kebutuhan

Sekitar minggu ke-1 hingga minggu ke-2 bulan ke-10.Untuk tahap selanjutnya berlangsung terus menerus (berkesinambungan) sesuai kebutuhan

KERANGKA WAKTU

Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM-1 RANGKUMAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN KSM/PANITIA

1. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - STIMULANS/HIBAH Secara umum, kerangka proposal kegiatan dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifat stimulan atau hibah (Pembangunan Prasarana, Pelatihan, Kesehatan, Santunan dll), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal dibawah ini: a. Halaman Depan 1. Nama KSM/Panitia 2. Judul Proposal/Usulan 3. Dusun/Kelurahan/Kabupaten/Kota, Bulan, dan Tahun b. Halaman Proposal 1. Judul 2. KSM Pengusul 3. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota 4. Sifat Program 5. Waktu Pelaksanaan 6. Anggaran Biaya

: : : : : :

c. Kerangka Usulan • Latar Belakang Dalam latar belakang berisi uraian singkat tentang diskripsi kegiatan/program yang hendak dilakukan, masalahmasalah/kendala-kendala yang dihadapi masyarakat miskin, peran strategis pihak pengusul serta programprogram strategis yang hendak dilakukan. Dijelaskan secara detail pentingnya usulan kegiatan ini dilakukan dalam menunjang upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat setempat, dengan mengacu pada hasil pemetaan swadaya dan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang ada. • Rumusan Masalah Berisi tentang popok-pokok masalah yang dirumuskan dan hendak dipecahkan oleh masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya, dengan program bantuan BLM P2KP. • Tujuan Tujuan : menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui program yang diusulkan, termasuk keterkaitan dengan PJM dan rencana tahunan Pronangkis. • Ruang Lingkup Kegiatan Didalam ruang lingkup kegiatan hendaknya dapat mencerminkan secara jelas kegiatan dan tahap-tahap kegiatan yang hendak dilakukan. Seperti membangun kesepakatan, perencanaan bersama, keterlibatan anggota dan masyarakat sekitar lokasi KSM, pengorganisasian, evaluasi hingga pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan, termasuk pengembangan tindak lanjut oleh masyarakat sendiri. • Metode Pelaksanaan Untuk melaksanakan kegiatan dalam usulan proposal, tentu diperlukan metode dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan sedikit uraikan metode yang digunakan itu secara komprehensif. Seperti diperlukan metode pemetaan partisipatif, pilihan padat karya, dan lain-lain. • Organisasi Pelaksanaan Menyangkut profil dari KSM atau panitia pelaksana dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta kesepakatan pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam KSM/Panitia.


99

• Sarana dan Prasarana Penunjang Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan itu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dituju. • Tata Cara Pengadaan Dijelaskan pada bagian ini jenis-jenis pengadaan yang diperlukan dan disertai tata cara pengadaannya. Dibuat serinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya. • Rencana Penanganan Dampak Kegiatan Dijelaskan pada bagian ini berbagai rencana penanganan dampak kegiatan, baik menyangkut dampak lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, maupun pada budaya dan penduduk asli. Dibuat serinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya, kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk konsekuensi pembiayaannya. • Jadwal Pelaksanaan Dalam jadwal pelaksanaan hendaknya dapat menggambarkan secara spesifik tahap-tahap kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Akan lebih baik kalau dibuatkan time schedule yang jelas dan menyangkut keseluruhan kegiatan sesuai tahapannya. • Anggaran Biaya yang diperlukan Menggambarkan perkiraan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penganggaran ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara bertahap kebutuhan dana yang diperlukan (Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap pelaporan). Termasuk yang terpenting adalah komposisi sumber dana serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Diajukan oleh KSM/Panitia : …………………………… Alamat : …………………………… ………… , ……….. , 200… Ketua

Sekretaris

Bendahara KSM

……………………………

……………………………

……………………………

Catatan • Panduan proposal ini dapat disempurnakan sesuai kebutuhan dan sesuai proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun proposal kegiatan.

2. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - PINJAMAN BERGULIR Kerangka proposal kegiatan kredit mikro dari KSM dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifat pinjaman atau dana bergulir (usaha kecil, usaha bersama dll), termasuk contoh format-formatnya, dapat dilihat pada Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir.

100

Pedoman Teknis

Format Usulan-1 PROPOSAL/USULAN KSM - UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STIMULAN/HIBAH

Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Nama BKM Nama KSM Jenis Kegiatan Jumlah Anggota

: ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : Total ………… , L ……… , P ..……..

A. Daftar Anggota KSM/Panitia No.

Nama

L/P

Usia

Pekerjaan

Jumlah Tanggungan

Alamat

B. Usulan Kegiatan 1) Uraian Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan

: …………………………………………………………………………………….

Volume Kegiatan

: …………………………………………………………………………………….

Alasan Kegiatan

: ……………………………………………………………………………………. ..…..………………………………………………………………………………. .…..………………………………………………………………………………. .…..……………………………………………………………………………….

Lokasi Kegiatan

:…………………………………………………………………………………….

Jumlah Penerima Manfaat : ………………… Orang Jangkauan Pelayanan

: …………………………………… (RT/RW/Dusun/Kelurahan)

Metode Konstruksi

: [ ] Gotong royong

Status Tanah

:…………………………………………………………………………………….

[ ] Semi Gotong Royong [ ] Dikontrakkan

Patokan Penunda Kegiatan :….....………………………………………………………………………………


101

2) Pembiayaan Kegiatan

Komponen Pembiayaan

Unit

Sumber Pendanaan (Rp)

Biaya Unit

Jumlah

Swadaya

BLM P2KP

1.1 Upah Tenaga 1.2 Bahan dan Material 1.3 Peralatan 1.4 Bantuan Teknis 1.5 dan seterusnya Total

3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tanggal Mulai ................................. Tanggal Penyelesaian ................................. 4) Team Pelaksana Kegiatan Team penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Nama 1 ................................................................. Posisi ................................... 2 ................................................................. Posisi ................................... 3 ................................................................. Posisi ................................... 5) Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. 6) Rencana Pengadaan (Procurement Plan) Item-Item Untuk Pengadaan

No.

Prosedur

(Barang, Pekerjaan, atau Tenaga Ahli/Trampil)

7) Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan No.

102

Kegiatan

Pedoman Teknis

Frekuensi

Penanggungjawab

Biaya

Sumber Dana

C. Penilaian terhadap Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List) Apakah usulan kegiatan-usulan kegiatan termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang dibiayai oleh dana P2KP? No.

Butir (Item)

Ya

1

Pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah

2

Pembangunan dan rehabilitasi kantor BKM

3

Pembangunan dan rehabilitasi kantor atau gedung Pemerintah

4

Produk-produk yang merugikan bagi lingkungan hidup, seperti: pestisida; tembakau atau produk yang terkait; secara substansial merusak lapisan ozon, bahan-bahan material dari asbes, kegiatan produksi cairan atau gas yang mempengaruhi atau mencapai tingkat emisi yang berbahaya; kegiatan yang memakai, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan dan buangan limbah yang sangat berbahaya; penyimpanan atau kegiatan di area yang dilindungi; atau usulan perikanan yang tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan Dinas Perikanan

5

Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti: perdagangan senjata, perjudian serta kegiatan yang melanggar norma-norma agama dan sosial; jual beli obat-obatan terlarang; kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, perlindungan dampak lingkungan dan penduduk serta nilai-nilai lokal setempat

6

Deposito atau upaya pemupukan bunga dari Bank yang bertentangan dengan ketentuan P2KP

7

Kegiatan politik praktis, seperti: kampanye, sumbangan kepada kegiatan dan lembaga partai politik serta Pemilu

8

Kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi, Misi, Prinsip dan NilaiNilai serta Ketentuan P2KP

Tidak

D. Pengelolaan Dampak 1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan ............................................................................................ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk? Tidak Ada Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: • Tanah milik siapa? ........................................................................................................................................... • Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?........................................................................................... • Apa rencana kompensasi yang disepakati? ................................................................................................


103

•

Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ................................................................................................................................................................................ Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: Berapa orang yang terkena dampak? .............................................................................................................. (Sertakan nama-nama dan alamatnya) Apa rencana kompensasi yang disepakati? .................................................................................................. Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut?...........................................................................

• • •

3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosial-budaya-adat istiadat setempat? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Rencana Penanganan dampak ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat? Tidak Ada Jika "Ada", uraikan ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Rencana Penanganan dampak ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Demikian usulan kegiatan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Tanggal ………......…. , 200…

Nama

No.

Posisi

1 2 3 4 dst.

Tanda Tangan

Ketua Anggota Anggota Anggota dst.

Diketahui oleh,

.................................................... Fasilitator

104

Pedoman Teknis

.................................................... Kader Masyarakat

Catatan

Persyaratan tambahan untuk usulan kegiatan atau pembangunan/perbaikan prasarana: Syarat 1 - Usulan Kegiatan harus disertai lampiran berikut ini: 1.

Sketsa lokasi rencana kegiatan

2.

Desain Teknis (DAED/Detailed Architectural and Engineering Design)

Syarat 2 - Tugas KSM/Panitia (selanjutnya disebut dengan istilah KSM) 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh KMW 2. Menyediakan pengelola setempat (ketua tim, mandor, tenaga administrasi) dan membayarnya sesuai kebutuhan (Sesuai Buku Pedoman P2KP) Syarat 3 - Pekerjaan-pekerjaan dimaksud tidak dapat dikontrakkan tanpa persetujuan KMW. Dalam hal KMW menyetujui pekerjaan tersebut dikontrakkan, maka Tata cara pengadaan / pengelola mengikuti ketentuan P2KP. Syarat 4 - Penyimpangan KSM dapat dinilai lalai jika melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, atau tidak memperhatikan peringatan Fasilitator/KMW. Terhadap penyimpangan ini, KMW harus memberikan peringatan tertulis kepada KSM/BKM dimaksud dan mengirimkan salinannya kepada PJOK dan lurah. Jika 15 hari setelah peringatan diterima KSM/Pimpinan BKM tetap tidak melakukan tindakan koreksi, maka Fasilitator dapat meminta Rapat Anggota BKM untuk membahas masalah ini. Syarat 5 - Sanksi Berkaitan dengan kelalaian diatas, pencairan dana kepada KSM/ BKM dimaksud harus ditunda sampai kelalaian dimaksud diperbaiki dan diterima oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atau tambahannya, jika ada. Syarat 6 - Pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan di atas harus didasarkan atas jumlah/volume tugas yang telah diselesaikan, sebagaimana disertifikasi oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atau tambahannya, jika ada. Syarat 7 - Pelaporan oleh KSM

*)

1.

Catatan Harian

2.

Laporan Mingguan kemajuan kegiatan dan Keuangan

3.

Laporan bulanan kemajuan pekerjaan kumulatif dan Keuangan

4.

Laporan Akhir kegiatan dan Keuangan

Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu diuraikan secara deskriptif usulan kegiatannya seperti dijelaskan pada Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM -1: Panduan Penyusunan Proposal KSM.


105

3.4.2 Penilaian Usulan Kegiatan a) Pengertian Penilaian usulan kegiatan baik dari KSM maupun Panitia ialah serangkaian kegiatan profesional yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan-BKM (UPK-BKM) dalam menilai kelayakan teknis, finansial/keuangan, sosial dan lingkungan dari proposal-proposal atau usulan kegiatan yang diajukan KSM/Panitia ke BKM untuk mendapatkan akses dana BLM. Peran KMW dan Tim Fasilitator adalah menjaga agar proses penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan yang dilakukan oleh UPK telah memenuhi standard profesional dan memenuhi ketentuan serta prinsip dan nilai-nilai didalam P2KP. b) Ketentuan Dasar • Usulan/proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM/ Panitia ke BKM sebelum dibahas dan disepakati prioritas pendanaannya oleh BKM, wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh UPK. • Evaluasi mencakup: kelayakan teknis, finansial, sosial dan lingkungan. Kegiatan ini sepenuhnya merupakan kegiatan UPK yang harus dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, KMW terlebih dahulu memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas UPK agar mampu menilai kelayakan proposal sesuai standar profesional yang diinginkan P2KP • Penilaian kelayakan oleh UPK diharapkan dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) pekan setelah proposal KSM diserahkan ke BKM. Dengan demikian, BKM harus sesegera mungkin menyerahkan proposal KSM yang telah diterimanya kepada UPK. • Dalam melaksanakan penilaian kelayakan proposal, UPK selain menganalisis proposal dari segi teknis, finansial/keuangan dan lingkungan juga melakukan klarifikasi proposal dengan mengadakan diskusi langsung dengan seluruh anggota KSM yang mengusulkan kegiatan. Klarifikasi ini sangat penting untuk lebih memperjelas kebutuhan dan aspirasi dari anggota KSM dan juga mengamati langsung keberadaan ataupun kredibilitas dari pengusul (kelayakan sosial). • Proses penilaian kelayakan proposal harus merupakan salah satu proses pembelajaran masyarakat untuk mampu menyusun usulan kegiatan yang memenuhi standar kelayakan. 106

Pedoman Teknis

•

•

Sehingga diupayakan agar masyarakat miskin diberi kesempatan memperbaiki usulan bila dianggap usulan mereka masih kurang memadai. Terkecuali apabila UPK menilai bahwa kredibilitas pihak pengusul kegiatan (kelayakan sosial) diragukan dan cenderung menyalahgunakan dana BLM P2KP. Hasil penilaian kelayakan proposal oleh UPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh KMW. Verifikasi KMW terutama dititikberatkan pada aspek-aspek: - Apakah penilaian kelayakan telah dilakukan sesuai standard profesional, - Apakah kelayakan usulan sudah sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP, dan - Apakah usulan telah memenuhi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan dan permukiman kembali, dampak lingkungan dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta perlindungan penduduk terasing. Dalam melaksanakan verifikasi, KMW wajib melibatkan BKM dan Kader Masyarakat sebagai proses pembelajaran agar setelah masa proyek P2KP berakhir, verifikasi ini selanjutnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

c) Tujuan • Untuk mendapatkan usulan-usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, lingkungan dan keuangan, sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pengusul maupun UPK/BKM, serta tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan • Untuk memampukan masyarakat dalam menyusun usulan/proposal kegiatan yang layak, memampukan UPK dalam melakukan analisa kelayakan proposal/usulan sesuai dengan standard profesional, dan memampukan BKM serta kader masyarakat untuk konsisten menjaga perlindungan terhadap kemungkinan dampakdampak yang tidak diinginkan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat (safeguard). d) Penanggungjawab Penanggungjawab proses penilaian kelayakan usulan kegiatan adalah BKM yang dilaksanakan oleh UPK dengan difasilitasi oleh KMW/Tim fasilitator.

e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/ proposal kegiatan KSM pada tahap awal selama masa proyek P2KP adalah pada awal bulan ke-11 dan/atau setelah masyarakat di kelurahan sasaran mengajukan usulan-usulan kegiatannya ke BKM beradasarkan peta kemiskinan dan Pronangkis. Untuk tahap-tahap berikutnya dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal sesuai dengan Pronangkis yang telah disepakati masyarakat. f) Keluaran • Dokumen Usulan kepada BKM tentang layak atau tidaknya usulan/proposal kegiatan KSM dan perlu tidaknya perbaikan; • Rekomendasi KMW berdasarkan verifikasi KMW tentang kesesuaian proses dan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan UPK dengan ketentuan P2KP dan standar profesional analisa kelayakan proposal; dan • Format Penilaian 1 s.d. 4 yang telah diisi secara benar sebagai bahan untuk Rapat prioritas pendanaannya dalam Rapat Anggota BKM.

g) Indikator Kinerja • Proses konsultasi antara UPK dengan KSM (masyarakat pengusul kegiatan) dalam proses penilaian kelayakan proposal (jumlah rapat, tingkat keterlibatan masyarakat, terutama wanita dan warga miskin, kualitas masukan anggota, dan lainlain.) • Persentase hasil penilaian kelayakan proposal oleh UPK yang sesuai dengan ketentuan P2KP dan standar profesional berdasarkan hasil verifikasi KMW. • Ketepatan waktu antara penyerahan proposal, penilaian kelayakan oleh UPK hingga verifikasi KMW • Kesesuaian usulan kegiatan KSM dengan Peta Kemiskinan dan Pronangkis h) Langkah-Langkah Langkah-langkah pelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.9 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan KSM.


107

108

Pedoman Teknis

Meningkatkan kemampuan pengelola UPK dalam menganalisis kelayakan proposal kegiatan KSM

Mendapat masukan dan saran profesional dari UPK mengenai kelayakan teknis dari proposal/ usulan yang masuk ke BKM

Diperoleh gambaran umum dari masing-masing usulan kegiatan sebagai bahan untuk dichek kembali kepada pihak pengusul

Gunakan momentum verifikasi ini sebagai suatu proses pembelajaran masyarakat tentang cara menyusun usulan kegiatan yang sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kelayakannya

Laporan analisis kelayakan setiap usulan kegiatan dan rekapitulasi usulan yang layak (Format Penilaian 1 dan 2)

BKM menyerahkan proposal/usulan kegiatan KSM-KSM ke UPK guna dinilai kelayakannya. Penyerahan proposal BKM ke UPK pada tahap pertama untuk memanfaatkan pencairan dana BLM tahap II adalah pada awal bulan ke-11 setelah pelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan tersebut. Selanjutnya penyerahan proposal dilakukan secara terjadwal oleh BKM.

UPK memeriksa dan menganalisis data-data yang tercantum dalam usulan kegiatan KSM, khususnya kelayakan teknis, keuangan dan lingkungan.

UPK melakukan verifikasi proposal/usulan dengan mengadakan pertemuan bersama pengurus dan seluruh anggota KSM pengusul.

UPK menetapkan hasil penilaian kelayakan dalam 3 kategori, yakni: layak, perlu perbaikan, atau tidak layak. Hasil ini disampaikan ke BKM sebagai rekomendasi

2

3

4

5

TUJUAN

KMW dan Tim Fasilitator melakukan proses pendampingan intensif kepada pengelola UPK, yang didukung oleh training praktek khusus mengenai pengetahuan dan ketrampilan analisisi kelayakan proposal.


1

NO.

UPK

UPK difasilitasi Kader-kader masyarakat dan Fasilitator

UPK

BKM


PELAKSANA

UPK dan BKM

KSM dan Anggotanya

Staf UPK

UPK

Pengelola UPK

PESERTA

Sekretariat BKM/ UPK

Di rumah warga, sekretariat KSM atau tempat lain yang disepakati.

Sekretariat BKM/ UPK

Sekretariat BKM


TEMPAT

• Daftar Usulan yang layak • Daftar usulan yang perlu perbaikan • Daftar usulan yang tidak layak

• Recheck data-data usulan KSM dan masingmasing anggota KSM bila ada, interview usulan dengan seluruh anggota KSM, dan gali informasi seoptimal mungkin mengenai jenis kegiatan, kemampuan keuangan, kredibilitas anggota dan pengurus KSM serta informasi lainnya • Adakan observasi langsung ke tempat kegiatan yang diusulkan dan/atau tempat usaha untuk usulan pinjaman bergulir. • Bila dirasa perlu, minta pertemuan ulang untuk lebih melengkapi dan meyakinkan informasi yang dibutuhkan.

• Aspek Teknis usulan kegiatan • Aspek Keuangan usulan kegiatan • Aspek Lingkungan usulan kegiatan

• Daftar proposal/usulan kegiatan yang masuk ke BKM • Tanda terima penyerahan proposal dari BKM ke UPK untuk dinilai kelayakannya

Konsep dan Prinsip Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan/Proposal

SUBSTANSI

Tabel 3.9 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Usulan Kegiatan KSM

Hari ke-12 sampai hari ke-15 setelah usulan/ proposal diterima UPK.

Hari ke-4 sampai hari ke-11 setelah usulan/ proposal diterima UPK.

Maksimal 3 (tiga) hari setelah usulan/ proposal KSM diterima dari BKM

Maksimal 3 (tiga) hari setelah usulan/ proposal KSM itu diterima BKM

Segera setelah UPK terbentuk

KERANGKA WAKTU


109

TUJUAN

• Proses penilaian kelayakan oleh UPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP, sebagaimana hasil verifikasi dan rekomendasi KMW. • Proposal kegiatan yg telah dinilai layak oleh UPK, telah sesuai dengan Pronangkis, kelompok sasaran dan ketentuan pengaman (safeguard), sebagaimana hasil verifikasi BKM. Tuangkan hasilnya dalam Format Penilaian ke 3 dan 4. • Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian kelayakan usulan kegiatan

Keputusan akhir tentang usulan/proposal KSM-KSM yang dinilai layak dan dapat disampaikan ke BKM untuk ikut dalam penentuan rapat prioritas usulan kegiatan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses dan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan untuk memperoleh masukan dari pihak yang tidak terlibat langsung dengan proses penilaian kelayakan usulan kegiatan

BKM memverifikasi hasil penilaian kelayakan UPK dan menyerahkannya ke KMW untuk meminta rekomendasi, juga diumumkan secara terbuka kepada KSM pengusul masyarakat.KSMKSM dapat memperbaiki usulannya bila hasil kelayakan meminta itu. Sedangkan KSM dan masyarakat yang berkeberatan terhadap hasil penilaian kelayakan UPK dapat mengajukan keberatan dan meminta klarifikasi dengan UPK dan BKM. Beri waktu 3 (tiga) hari bagi KSM dan warga menyampaikan aspirasinya terhadap hasil penilaian kelayakan tersebut.

Adakan pertemuan antara KSMKSM pengusul, UPK, BKM dan KMW untuk membahas dan memutuskan hasil akhir verifikasi penilaian usulan kegiatan.

Penyebarluasan hasil final kelayakan usulan/ proposal kegiatan KSM kepada masyarakat, anggota-anggota BKM, perangkat pemerintah setempat, PJOK dan KMW.

6

7

8

NO.


Lanjutan Tabel 3-9 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Usulan Kegiatan KSM

BKM

BKM dan KMW

KMW dan BKM

PELAKSANA

Masyarakat dan perangkat pemerintah setempat

KSM, UPK, masyarakat

BKM, UPK, KSM dan masyarakat

PESERTA


Sekretariat BKM

Kantor KMW, Sekretariat BKM, dan di seluruh wilayah kelurahan sasaran

TEMPAT

KERANGKA WAKTU Hari ke-16 hingga hari ke-23, setelah usulan/ proposal diterima UPK.

Hari ke-24, setelah usulan/proposal diterima UPK.

Hari ke-25, setelah usulan/proposal diterima UPK.

SUBSTANSI

• KMW lebih memverifikasi proses penilaian kelayakan oleh UPK apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP. Sedangkan verifikasi hasil penilaian kelayakan usulan lebih difokuskan pada standar profesional analisis kelayakan proposal dan pemenuhan ketentuan mengenai pengadaan, dampak lingkungan, pembebasan lahan dan permukiman kembali serta perlindungan adat, budaya dan penduduk asli. • BKM memverifikasi apakah anggota-anggota KSM yang dinilai layak tercatat sebagai kelompok masyarakat yang diprioritaskan (peta kemiskinan), sesuai dengan Pronangkis dan menilai usulan-usulan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan pemeriksaan pengaman (safeguard), misalnya perlindungan penduduk asli, lingkungan, pengadaan dll

• Hasil perbaikan usulan/proposal dari KSM yang harus memperbaiki usulannya • Masukan keberatan dari KSM pengusul maupun dari masyarakat luas terhadap hasil penilaian kelayakan usulan oleh UPK • Penyampaian rekomendasi KMW kepada BKM berdasarkan hasil verifikasi KMW terhadap hasil dan proses penilaian kelayakan usulan oleh UPK

• Daftar Nama KSM, alamat, jenis kegiatan dan daftar nama anggota-anggotanya berikut data pribadi dari masing-masing anggota • Jumlah usulan biaya kegiatan • Hasil kelayakan oleh UPK dan verifikasi dari BKM serta KMW • Rencana jadwal Rapat prioritas usulan kegiatan

Format Penilaian-1 HASIL PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM

Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Tanggal No.

Nama Pengusul

Judul Usulan

Terima

Selesai

Penilaian Kelayakan Keuangan

Teknis

Rekomendasi

Lingkungan

Layak

Revisi

Tidak Layak

…..…………… ,……..……… 20 …. Tenaga UPK yang menilai 1 ........................................................... 2 ...........................................................

Diketahui oleh, Koord. BKM

Rekomendasi/Verifikasi KMW

...........................................................

...........................................................

Tanggal ............................................

Tanggal ............................................

*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu uraian deskriptif .

110

Pedoman Teknis

Format Penilaian-2 REKAPITULASI DAFTAR USULAN KEGIATAN KSM YANG LAYAK


No.

Nama KSM

Jenis/Judul Usulan

: : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

Dana BLM P2KP (Rp)

Dana Swadaya KSM (Rp)

Alamat KSM

Jumlah Anggota L

P

…..…………… ,……..……… 20 …. Diketahui oleh, Wakil KSM

1………………………… 2…………………………

Koordinator BKM

…………………………

Penilai Kelayakan, UPK

………………………… Rekomendasi/Verifikasi KMW:

3………………………… 4………………………… 5…………………………

…………………………



111

Format Penilaian-3 HASIL VERIFIKASI BKM TERHADAP PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN

Propinsi SWK Kota/Kabupaten Kecamatan Kelurahan/ Desa

: : : : :

………………………………... ………………………………... ………………………………... ………………………………... ………………………………...

Tanggal No.

Nama Pengusul

Judul Usulan

Terima dari UPK

Selesai proses verifikasi

Verifikasi Penilaian Kelayakan Kelompok Sasaran

Pemeriksaan Pengaman (Safeguard)

Kesesuaian dengan Pronangkis

Rekomendasi BKM Sesuai

Revisi

…..…………… ,……..……… 20 …. Anggota-Anggota BKM yang Memverifikasi 1 ……………………………………………… 2 ……………………………………………… 3……………………………………………… Diketahui oleh, Koordinator BKM

Rekomendasi/Verifikasi KMW

………………………………... Tanggal ..................

………………………………... Tanggal ......................


112

Pedoman Teknis

Format Penilaian-4 PEMERIKSAAN PENGAMAN (SAFE GUARD)

1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan? Ada Tidak ika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan ………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………….................... 2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: • Tanah milik siapa? ....………………………………………………………………….................. • Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?……………………………………..…................. • Apa rencana kompensasi yang disepakati? ………………………………………….................... • Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ………………………….................... Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini: • Berapa orang yang terkena dampak? ……………………………………………………................ (Sertakan nama-nama dan alamatnya) • Apa rencana kompensasi yang disepakati? ……………………………………………................. • Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ……………………………................

3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosio-budaya-adat istiadat setempat? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... …………………………………………………………………………………………………….....................

4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat? Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………..................... Rencana Penanganan dampak …………………. ……………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………………………………………......................


113

5. Bagaimana rencana prosedur Pengadaan (Procurement Plan)? No.

Item-Item Untuk Pengadaan

Prosedur

(Barang, Pekerjaan atau Tenaga Ahli/Trampil)

1 2 3 4 dst.

6. Bagaimana rencana pengoperasian dan pemeliharaan? No.

Kegiatan

Frekuensi

Penanggung jawab

Biaya

Sumber Dana

Demikian verifikasi dan pemeriksaan pengaman dari usulan-usulan kegiatan yang ada, dan kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Tanggal ……………………, ……………., 200…

Nama

No.

Posisi

Tanda Tangan

Ketua Anggota Anggota Anggota dst.

1 2 3 4 dst.

Diketahui oleh,

.................................................... KMW

114

Pedoman Teknis

................................................... Fasilitator/Kader Masyarakat

3.4.3 Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan a) Pengertian Usulan/Proposal dari KSM/panitia yang telah dinilai layak oleh UPK dan diverifikasi oleh KMW tidak secara otomatis memperoleh dana BLM P2KP tetapi masih harus disesuaikan dengan ketersediaan dana di UPK. Oleh sebab itu, BKM harus mengadakan Rapat Anggota untuk menyusun prioritas dari usulanusulan KSM/ Panitia yang telah dinilai layak, sehingga usulan yang mendapat prioritas tinggilah yang akan didahulukan mendapatkan dana dari UPK. Sebaliknya, usulan KSM yang prioritasnya rendah, akan memperoleh bantuan untuk waktu atau tahap berikutnya. Dengan demikian penetapan prioritas usulan kegiatan KSM/Panitia oleh BKM merupakan kegiatan tindak lanjut penilaian kelayakan usulan kegiatan, yakni kegiatan BKM untuk mengevaluasi dan menetapkan urutan kegiatan yang akan mendapat bantuan dana dari UPK sesuai dengan ketersediaan dana. Peran KMW dan Tim Fasilitator adalah menjaga agar proses penetapan prioritas proposal/usulan kegiatan yang dilakukan BKM benar-benar telah memenuhi ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai P2KP b) Ketentuan Dasar • Untuk pertama kalinya, rapat prioritas oleh BKM dilakukan setelah BKM menerima minimal lima usulan KSM/Panitia yang telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya, rapat penetapan prioritas usulan dilakukan secara terjadwal oleh BKM dengan mengacu pada hasil Pronangkis. • Rapat penetapan prioritasi usulan-usulan KSM/ Panitia ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota BKM dan bersifat terbuka untuk umum, dimana para pengusul juga harus diundang. Rencana rapat ini harus diumumkan di tempat-tempat strategis sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sebelumnya. • Pada rapat penetapan prioritas tersebut, KSM/ Panitia pengusul dapat memberikan penjelasan dan seluruh warga kelurahan dapat berpartisipasi dalam membahas presentasi usulan-usulan KSM. • P2KP tidak menetapkan suatu sistem

•

•

•

•

•

pembobotan atau penilaian tertentu untuk menyusun prioritas usulan. Sistem evaluasi untuk menetapkan prioritas usulan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dan kesepakatan dalam Rapat Anggota BKM, dengan berpedoman pada hasil pemetaan kemiskinan dan PJM serta Rencana tahunan Pronangkis setempat. Berdasarkan hasil masukan dan pembahasan persentasi KSM/Panitia pengusul serta sistem evaluasi yang telah ditetapkan bersama, BKM kemudian mengadakan musyawarah mufakat, atau bila diperlukan dengan pemungutan suara, untuk menyusun peringkat prioritas usulan KSM/ Panitia tersebut. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, maka setiap wakil masyarakat yang menjadi anggota BKM memiliki satu suara dan pemungutan suara dilakukan secara terbuka (disaksikan masyarakat/ publik). Hanya usulan yang baik yang akan disetujui sampai batas nilai dana yang tersedia. Sedangkan usulan yang belum dapat didanai saat itu akan dikompetisikan pada rapat prioritas berikutnya. Usulan kegiatan yang disetujui harus diumumkan di masing-masing RT/RW terkait serta ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dilihat seluruh warga. Salah satunya ditempatkan di kantor kelurahan, disertai nama pimpinan dan anggota KSM. Rapat penetapan prioritas ini harus dilakukan, baik untuk memanfaatkan dana BLM maupun dana perguliran BLM yang dikelola UPK.

c) Tujuan • Masyarakat mampu menetapkan prioritas kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan berpedoman pada kesepakatan yang dibangun sebelumnya, yakni Peta Kemiskinan dan PJM serta Renta Pronangkis di kelurahan setempat; • Membudayakan dan melembagakan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel; • Pembelajaran bagi masyarakat untuk mampu


115

•

mengatasi berbagai kepentingan yang ada dengan berlandaskan kesepakatan yang diprioritaskan bersama; dan Menghindarkan munculnya perorangan atau kelompok tertentu yang "mengklaim" paling berjasa dalam persetujuan pendanaan kegiatan BLM P2KP.

d) Penanggungjawab Penanggungjawab pelaksanaan rapat prioritas usulan kegiatan KSM adalah BKM, dengan difasilitasi oleh kader masyarakat dan fasilitator. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan rapat penetapan prioritas usulan/proposal kegiatan KSM/Panitia pada tahap awal selama masa proyek P2KP dapat terjadi pada saat akan memanfaatkan penyerapan BLM tahap I yaitu diperkirakan pada bulan ke-7atau 8 setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan bersangkutan, atau pada saat akan memanfaatkan penyerapan BLM tahap II dengan ketentuan seperti di atas. Untuk tahap-tahap berikutnya, pelaksanaan rapat penetapan prioritas usulan/ proposal kegiatan KSM/ panitia dilakukan secara berkesinambungan dan

116

Pedoman Teknis

terjadwal sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkis yang telah disepakati masyarakat. f) Keluaran • Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK) oleh BKM g) Indikator Kinerja • Jumlah dan persentase keterlibatan masyarakat (anggota BKM, KSM, perangkat kelurahan, wanita dan masyarakat miskin) dalam proses pengambilan keputusan rapat prioritas usulan kegiatan KSM; • Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam proses pengambilan keputusan prioritas usulan kegiatan KSM; serta • Kesesuaian usulan/proposal kegiatan KSM yang diprioritaskan dengan hasil peta kemiskinan dan PJM serta rencana tahunan Pronangkis masyarakat setempat. h) Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.10 Pelaksanaan Rapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM


117

Pelaksanaan Rapat Anggota BKM untuk Prioritas usulan kegiatan KSM diawali dengan presentasi dari masing-masing KSM pengusul.

3

Setelah itu, rapat prioritas Usulan dilanjutkan dengan Menyepakati dasar-dasar pertimbangan atau tolok ukur untuk menetapkan prioritas usulan/proposal KSM.

Rencana Rapat Anggota BKM untuk Prioritas Usulan kegiatan KSM harus diinformasikan minimal 1 minggu sebelumnya.

2

4

BKM segera menyiapkan pelaksanaan Rapat Anggota BKM lengkap untuk memprioritas usulanusulan KSM


1

NO.

Agar penentuan prioritas didasarkan tolok ukur dan pertimbangan yang jelas serta disepakati bersama.

Pengusul dapat menjelaskan secara detail argumen dan tujuan dari kegiatan yang diusulkannya

Semua pihak yang terlibat langsung ataupun masyarakat luas mengetahui rencana pelaksanaan rapat prioritas usulan kegiatan BKM

Persiapan teknis dan administrasi rapat prioritas BKM

TUJUAN

Pimpinan rapat prioritas BKM

BKM

BKM

BKM

PELAKSANA

Peserta rapat prioritas BKM

Seluruh anggota BKM, UPK, KSM pengusul, PJOK, KMW, kelurahan, masyarakat.

Staf sekretariat BKM dan kader masyarakat

Staf sekretariat BKM

PESERTA

Kantor BKM atau tempat netral lain yang representatif


Kantor BKM

Kantor BKM

TEMPAT

Minggu terakhir bulan ke-11 setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan setempat

Minggu ke-1 bulan ke12, setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan setempat

Melalui surat undangan, papan informasi (di pasar, kantor kelurahan, tempat ibadah, atau papan pengumuman lainnya) • Jadwal rapat prioritas, tempat dan waktu • Daftar usulan-usulan kegiatan yang akan dibahas • Hak dan kewajiban dalam rapat prioritas, dll

Masing-masing KSM yang usulannya telah dinilai layak untuk mempresentasikan dan menjelaskan usulan kegiatannya ke seluruh peserta rapat prioritas. Anggota BKM dan peserta dapat menanyakan kepada KSM yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan memberikan saran, masukan serta pandangan.


Minggu terakhir bulan ke-11 setelah pelaksanaan P2KP di kelurahan setempat

Pengadministrasian dan penggandaan usulan/ proposal kegiatan KSM yang telah dinilai layak oleh UPK, lolos verifikasi KMW, dan lolos dari keberatan masyarakat terhadap usulan tersebut.

Tolok ukur atau dasar pertimbangan yaitu: a. Usulan kegiatan KSM yang berpedoman dan selaras dengan peta kemiskinan serta Pronangkis setempat, lebih diprioritaskan; b. Usulan kegiatan KSM yang mempunyai proporsi dana swadaya masyarakat/anggota yang lebih besar, lebih diprioritaskan; c. Usulan kegiatan KSM yang lebih banyak melibatkan masyarakat miskin, wanita dan penganggur, lebih diprioritaskan; d. Usulan kegiatan KSM yang anggotanya terdiri dari banyak masyarakat yang belum pernah menerima manfaat P2KP atau program sejenis lainnya, lebih diprioritaskan; e. Tanggal penyerahan usulan kegiatan KSM yang sudah dinilai layak UPK ke BKM. Masyarakat dapat menambahkan tolok ukur dan pertimbangan lainnya sesuai kesepakatan bersama.

KERANGKA WAKTU

SUBSTANSI

Tabel 3.10 Pelaksanaan Rapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM

118

Pedoman Teknis

Diperoleh daftar usulan yang dapat didanai dengan kapasitas dana BLM yang ada di UPK/ BKM pada saat itu, dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis, partisipatif dan transparan serta akuntabel

Hasil Rapat prioritas usulan kegiatan dituangkan dalam bentuk Format Prioritas-1

Keputusan akhir Prioritas Usulan Kegiatan KSM, baik dengan mempertahankan BAPPUK yang ada maupun revisinya bila ada.

Administrasi pencairan dana BLM ke KSM dapat segera diproses oleh UPK

Transparansi dan akuntabilitas perkembangan kegiatan serta dana P2KP oleh BKM dan UPK, sekaligus sebagai sarana membangun kontrol sosial

Rapat anggota BKM menetapkan Prioritas usulan Kegiatan KSM dan menuangkan hasil rapat prioritas tersebut dalam Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan KSM (BAPPUK).BKM menyebarluaskan BAPPUK ke KSM-KSM terkait, perangkat pemerintah setempat, KMW, PJOK dan masyarakat luas dengan penempelan BAPPUK di tempattempat yang strategis.

BKM mengadakan rapat anggota untuk membahas tanggapan, masukan dan keberatan masyarakat terhadap KSM-KSM yang telah diprioritaskan usulan kegiatannya oleh BKM.

Pengurus BKM mengirimkan BAPPUK ke UPK untuk ditindaklanjuti pemrosesan pencairan dana BLM.

BKM wajib memberi informasi secara berkala kepada KSM-KSM dan juga masyarakat luas melalui papan-papan informasi, pertemuan, surat, dll mengenai jumlah saldo dana BLM yang ada di UPK dalam kurun waktu tertentu.

6

7

8

9

TUJUAN

Umumkan alokasi dana BLM yang tersedia dan jumlah usulan kegiatan yang dapat disetujui dengan kondisi dan kemampuan dana yang ada. Lakukan pengambilan keputusan rapat prioritas dari seluruh usulan/ proposal kegiatan KSM yang telah dinilai layak baik melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara (voting).


5

NO.

Lanjutan Tabel 3.10 Pelaksanaan Rapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM

UPK dan stafnya

BKM, UPK, KMW, KSM dan masyarakat yang berkeberatan

BKM bersama UPK dan kader masyarakat

Anggota BKM yang hadir dalam rapat prioritas

PESERTA

BKM dan UPK Masyarakat

BKM

BKM

BKM

Pimpinan Sidang rapat prioritas

PELAKSANA

Kantor BKM

Kantor BKM atau tempat netral lain

Kantor BKM atau tempat netral lain



TEMPAT


Satu hari setelah rapat prioritas dengan memberi waktu sekitar 7 (tujuh) hari bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan keberatan terhadap usulan KSM yang telah diprioritaskan

Minggu ke-2 buln ke12, setelah fasilitator dimobilisasi

Minggu ke-2 bulan ke12 setelah fasilitator dimobilisasi

Berkala setelah BKM mulai menerima dana BLM P2KP

• Daftar KSM/usulan prioritas, jumlah dana, nama anggota, jenis kegiatan, dll • Pengumuman BAPPUK juga dengan informasi bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dan keberatan terhadap usulan kegiatan KSM tertentu yang telah diprioritaskan.

• Fokuskan pembahasan pada alasan keberatan dan argumen-argumennya • Beri kesempatan KSM anggotanya membela diri • Putuskan apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak

• Data-data dan dokumentasi KSM yang layak • Kelengkapan persyaratan administratif • Draft Akad Bantuan atau akad kredit antara BKM dengan KSM/pengusul

• Data-data bantuan/pinjaman yang digunakan • Data-data penerima manfaat bantuan/pinjaman • Data-data pengembalian angsuran dan namanama penunggak • Kondisi keuangan UPK, BKM, KSM, dll

KERANGKA WAKTU

• Tetapkan bahwa usulan kegiatan KSM yang akan ditetapkan adalah KSM-KSM yang urutan prioritasnya memenuhi sampai alokasi dana BLM yang tersedia. Sedangkan bagi KSM yang belum memenuhi urutan prioritas kegiatan, akan dikompetisikan secara sehat pada rapat prioritas usulan kegiatan periode berikutnya atau diambil kebijakan lain oleh Rapat Anggota • Mekanisme pengambilan keputusan apapun harus tetap berpedoman pada dasar pertimbangan prioritas kegiatan pada langkah 5 di atas.

SUBSTANSI

Format Prioritas-1 BERITA ACARA PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN KSM (BAPPUK)

Nama BKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten SWK

: : : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM yang telah dilakukan pada Rapat Anggota BKM, tanggal ……………… bertempat di ……………… maka dari daftar usulan kegiatan KSM yang layak dinilai oleh UPK dan direkomendasi KMW, serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM yang tersedia, telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan tertinggi BKM, sejumlah usulan kegiatan KSM dalam tabel dibawah, untuk dilaksanakan dengan seluruh ketentuan P2KP. No.

Nama KSM

Jenis Usulan Kegiatan

Lokasi dan Volume

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

BLM P2KP (Rp)

Dana Swadaya KSM (Rp)

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh. ………………. ,…………………200…….. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan, Wakil KSM, 1 ...................................... 2 ...................................... 3 ...................................... 4...................................... 5 Dan seterusnya

Anggota BKM, 1 ...................................... 2 ......................................

Pernyataan KMW

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari penilaian usulan-usulan KSM di atas yang dilakukan oleh UPK telah memenuhi ketentuan, prinsip dan nilai-nilai P2KP.

Diketahui oleh, Kepala Kelurahan/Desa

.......................................... Catatan: Berita Acara ini (BAPPUK) merupakan lampiran persyaratan untuk pencairan Dana BLM P2KP tahap II dan tahap III.

........................................................ Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu


119

3.4.4 Petunjuk Penyaluran Dana BLM a) Pengertian Penyaluran dana BLM adalah seluruh proses dan prosedur administrasi penyaluran dana BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat melalui BKM, maupun dari BKM/UPK ke KSM-KSM serta masyarakat. Peran KMW/Tim Fasilitator adalah menjaga agar proses dan penyaluran dana BLM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP maupun agar dana BLM tersebut tepat sasaran serta dimanfaatkan sesuai usulan kegiatan yang disetujui BKM. Prinsip utama dalam proses penyaluran dan pencairan dana BLM dari BKM/UPK ke KSM dan masyarakat, yakni bahwa dana BLM hanya dapat disalurkan apabila KSM/masyarakat telah dapat menunjukkan komitment, kesiapan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapat mengakses dana BLM yang dikelola oleh UPK/BKM, hanya dapat dilakukan apabila KSM/masyarakat telah melakukan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas (capacity building), serta mengajukan usulan/proposal kegiatan dan usulan mereka telah dinilai layak oleh UPK serta disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM. b) Ketentuan Dasar • Pelaku yang mewakili pemerintah untuk melakukan pengendalian di tingkat akhir adalah PJOK dan dari pihak masyarakat diwakili oleh BKM • Hanya masyarakat kelurahan yang telah menunjukkan komitment, kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, yang dapat mengajukan proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP. • Proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP dari pemerintah yang diwakili oleh PJOK secara langsung ke masyarakat yang diwakili oleh BKM, dapat dilaksanakan bila masyarakat telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditentukan dan menunjukkan rencana yang jelas penggunaan dana BLM untuk penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan dalam bentuk PJM dan Renta Pronangkis, usulan KSM/Panitia.

120

Pedoman Teknis

•

•

•

•

•

Pencairan Tahap I sebesar 20% dari pagu BLM hanya dapat dilakukan ke rekening BKM apabila BKM telah menyerahkan PJM dan Renta Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan dimana BKM tersebut berlokasi, serta bersama PJOK menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) berikut lampirannya. Kesepakatan PJM dan Renta Pronangkis serta penandatanganan SPPB tersebut pada hakekatnya menunjukan kesiapan, kesediaan dan komitmen masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan P2KP. Pencairan Tahap II sebesar 50% dari pagu BLM hanya dapat dilaksanakan apabila: - BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap kinerja kegiatan dan kinerja penggunaan dana BLM yang diterima sebelumnya - Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasi oleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK (Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan) serta memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. Pencairan Tahap III sebesar 30% dari pagu BLM hanya dapat dilaksanakan apabila : - BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap: (i) kinerja kegiatan dan penggunaan dana BLM yang diterima sebelumnya dan (ii) kemungkinan/potensi keberlanjutan BKM memimpin penanggulangan kemiskinan di kelurahan bersangkutan - Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasi oleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK (Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan) serta memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. Untuk pencairan dari BKM ke KSM atau masyarakat hanya dapat dilakukan bila KSM atau masyarakat tersebut telah memenuhi semua persyaratan dalam pengajuan usulan dan masuk dalam skala prioritas yang telah ditetapkan (lihat bagian 3.4.2. Penilaian Usulan Kegiatan dan 3.4.3. Penetapan Usulan Kegiatan). Mekanisme penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP harus merupakan proses pembelajaran untuk semua stakeholders (masyarakat, perangkat pemerintah, konsultan, dll) tentang prosedur, mekanisme dan ketentuan adminitrasi penyaluran bantuan dari pemerintah dan sekaligus

juga proses pembelajaran untuk senantiasa transparan dan akuntabel dalam mengelola dana bantuan pemerintah atau dana-dana publik. c) Tujuan • Mendorong transparansi dan akuntabilitas masyarakat, pemerintah dan konsultan dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana BLM P2KP; • Memperjelas dan mempermudah proses penyaluran dana BLM P2KP kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP; dan • Membudayakan dan melembagakan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. d) Penanggung jawab Penanggung jawab pelaksanaan penyaluran dana BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat adalah PJOK. Sedangkan penanggung jawab penyaluran, pengelolaan atau perguliran BLM adalah BKM, yang secara operasional didelegasikan ke UPK. e) Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan penyaluran dana BLM dari pemerintah ke masyarakat (BKM) dilakukan secara bertahap, yang diawali (tahap ke-1) pada saat BKM menyerahkan PJM dan Renta Pronangkis serta menandatangani SPPB bersama PJOK, yakni sekitar pertengahan bulan ke-7 (tujuh) setelah pelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan itu.

Sementara penyaluran , pengelolaan atau perguliran BLM dari UPK/BKM ke KSM-KSM didasarkan pada jadwal yang ditetapkan dalam PJM dan Renta Pronangkis, maupun keputusan Rapat Anggota BKM. Diperkirakan dapat dimulai pada pertengahan bulan ke-11 (sebelas) setelah pelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan dimaksud, yaitu untuk memproses pencairan dana BLM Tahap II. f) Keluaran • Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ditanda tangani PJOK dan BKM • Dana BLM diterima di rekening BKM • Masyarakat dan KSM/Panitia menerima dana untuk penanggulangan kemiskinan g) Indikator Kinerja • Kecepatan dan ketepatan proses serta prosedur pencairan BLM dari pemerintah ke BKM maupun dari UPK/BKM ke KSM/masyarakat • Kesesuaian pengisian format-format administrasi pencairan dan penyaluran dana BLM P2KP • Proses dan prosedur pencairan serta penyaluran dana BLM P2KP dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. h) Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana dari pemerintah ke masyarakat (BKM), atau dari BKM ke KSM/masyarakat dapat dilihat pada Bagan 3.2 Pencairan dan Penyaluran BLM Kelurahan dan Bagan 3.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BLM oleh BKM/UPK.


121

Bagan 3.2 Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Kelurahan

DLN PMU PJOK BKM CDP BI KSM

122

: : : : : : :

Direktorat Luar Negeri, Depkeu Project Management Unit Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis) Bank Indonesia (Central Bank) Kelompok Swadaya Masyarakat

Pedoman Teknis

Penjelasan Bagan 3.2 1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal (initial deposit) kepada Bank Dunia selaku lembaga donor. 2. Bank Dunia mentransfer Dana untuk pembiayaan P2KP ke Rekening Khusus BI 3. BI Kantor Pusat mentransfer dana ke BI atau Bank pemerintah di tempat tersebut (kab/kota). 4. BKM mengajukan permohonan pencairan dana BLM kepada PJOK, dengan ketentuan: a. BKM menyerahkan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang disepakati masyarakat dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya PJOK dan BKM menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) untuk pencairan BLM Tahap I (20%); b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap perkembangan dan pencapaian kinerja kegiatan serta dana tahap sebelumnya, untuk pencairan BLM tahap II (50%); c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakan KMW terhadap kinerja potensi keberlanjutan kegiatan, dana dan kelembagaan masyarakat, untuk pencairan BLM tahap III (30%). 5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKN setempat meneliti SPP tersebut menyangkut pagu dana yang dapat dicairkan, yang harus sesuai dengan yang tercantum pada lembar anggaran yang berlaku, dan mencocokkan contoh tandatangan yang bersangkutan. Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN harus dilampiri : a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 dan Lampirannya) b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD); (Format SPPB BLM-4) c. Kuitansi antara PJOK dan BKM; dan d. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerja dana, kelembagaan serta kegiatan sebelumnya, untuk pencairan BLM Tahap II; dan verifikasi KMW mengenai Kinerja potensi keberlanjutan kegiatan, dana serta kelembagaan, untuk pencairan BLM tahap III. Keduanya dilengkapi dengan Format SPPB-BLM3 dan Format SPPB BLM-4. 6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI setempat untuk melakukan pemindahbukuan dan mengirimkan tembusan Surat Perintah Membayar lembar ke-4 kepada Dit. DLN. 7. Kantor BI setempat memproses transfer dana ke bank yang dipilih BKM. 8. BKM menerima informasi transfer dana dari bank pilihan BKM. Rekening BKM harus atas nama lembaga (BKM) dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari BKM serta UPK. 9. KSM menyusun usulan kegiatan berdasarkan hasil Pronangkis dengan difasilitasi oleh kader masyarakat dan fasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yang diteruskan ke UPK untuk diberikan penilaian kelayakan teknis, lingkungan dan finansial. Hasil penilaian kelayakan UPK diajukan BKM ke KMW untuk mendapat rekomendasi dan verifikasi 10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasi atas hasil analisa kelayakan usulan kegiatan KSM yang ditetapkan UPK dan mengadakan koordinasi dengan BKM. a. BKM melakukan Rapat Anggota untuk menyusun urutan prioritas terhadap usulan-usulan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh KMW dan membuat laporan dalam format Prioritas-1 (BAPPUK). b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/masyarakat melalui rekening Bank pilihan KSM, yang sekurangkurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari pengurus dan anggota KSM. BKM menyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RW dan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOK dan mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat setempat. 11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali (replenishment) dana di rekening khusus kepada Bank Dunia selaku penyedia dana untuk pelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPM lembar ke 4.


123

Bagan 3.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Oleh BKM/UPK

124

Pedoman Teknis

Format SPPB BLM-1 SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Berdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_____________ /____________ /200__ Tanggal __________________ Kami yang bertanda tangan di bawah ini : A.

Nama :……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan …………………… Kabupaten/Kota …………………. Propinsi…………………… Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………………………….. Nomor …………………… Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

B.

Nama :………………………………. Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)…………………. Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan ………………………………. Kabupaten/Kota……………….………………. Propinsi ……………….……………… berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan Notaris No. ………………… ....… tanggal …………… alamat ……………….……………………………………………. Bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan………………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua

MENYATAKAN 1. Bahwa pihak pertama telah meminta pihak kedua untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan serta mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dari Pemerintah Indonesia ke masyarakat kelurahan ………………………….. 2. Pihak kedua menyatakan bahwa dana BLM P2KP yang diterima dan dikelolanya hanya akan disalurkan serta dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan ………………………… 3. Pihak kedua akan menyalurkan dana BLM P2KP kepada masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau panitia setempat. KSM/panitia akan menerima BLM P2KP melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh BKM sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam P2KP. KSM/panitia akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampir dalam SPPB ini. 4. Kedua belah pihak setuju bahwa pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM P2KP bagi kepentingan masyarakat miskin dimaksud butir 2 dan 3 di atas, akan dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Renta Pronangkis) yang disusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh KMW, dengan pendanaan sebagai berikut:


125

Pembiayaan Kegiatan

Volume

Lokasi

Swadaya Masyarakat

Bantuan P2KP

Sumber Lainnya

Total

Uraian Usulan Santunan dan Sosial: Pembangunan Prasarana: Usulan Kegiatan Pinjaman Bergulir: Uraian Usulan Kegiatan Lainnya

5. Pihak kedua menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis serta proposal/usulan kegiatan KSM atau panitia, telah dilengkapi dengan rencana pengelolaan dampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli, pembebasan lahan dan penampungan serta sosial budaya dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat. 6. Pihak Pertama akan membayarkan dana BLM P2KP kepada pihak kedua dengan tahapan penyaluran dana adalah sebagai berikut: Pembayaran Tahap I (20%) Rp Pembayaran Tahap II (50%) Rp Pembayaran Tahap III (30%) Rp _________________________ Jumlah Total dana Bantuan P2KP

Rp

Catatan: - Pembayaran Tahap I (20%) dilakukan setelah SPPB ini ditandatangani - Pembayaran Tahap II (50%) dilakukan, apabila: • Sekurang-kurangnya 95% dana tahap I telah dimanfaatkan, • Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah diverifikasi KMW dan PJOK, • Telah disetujui Proposal kegiatan KSM/Panitia untuk penyerapan dana tahap II, dan telah direkomendasi KMW untuk memperoleh pembayaran Tahap II Pembayaran tahap II dilakukan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah penandatanganan SPPB ini; - Pembayaran Tahap III (30%) dilakukan apabila pihak kedua telah mampu menunjukkan potensi keberlanjutan dana, kelembagaan dan kegiatannya, dengan indikator menunjukkan kesanggupan pengoperasian, pemeliharaan dan pelestarian kegiatan-kegiatan hibah dengan baik, serta telah mampu mengelola kegiatan-kegiatan pinjaman bergulir, berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh KMW serta pihak kedua telah melakukan audit independen dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat. Pembayaran tahap III dilakukan minimal 6 bulan setelah pembayaran dana BLM tahap II. 7. Bantuan dana BLM P2KP sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian BKM sebesar 2% dari total pagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 500 juta, 3% dari total pagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 250 juta dan 5% dari total pagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 100 juta. Biaya operasional dan pengendalian BKM tersebut dihitung dari setiap usulan kegiatan KSM/Panitia yang disetujui, hanya selama proses penyerapan BLM. 8. Keseluruhan proses pembayaran dana bantuan P2KP kepada pihak kedua harus diselesaikan selambatlambatnya pada tanggal ………………………. (tanggal closing date P2KP 2).

126

Pedoman Teknis

9. Dana bantuan P2KP tidak dapat dicairkan setelah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam butir 8 perjanjian ini. 10. Dana Bantuan P2KP disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut Rekening atas nama :……………………………………………………………… Nama bank :……………………………………………………………… Alamat bank :……………………………………………………………… Nomor Rekening :……………………………………………………………… 11. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir). 12. Kedua belah pihak setuju bahwa dokumen-dokumen terlampir berikut ini sah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ini dan memiliki ketentuan yang mengikat: a. b. c. d.

Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyalurkan Bantuan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Bantuan

13. Tanggung jawab Pihak Kedua serta pihak-pihak terkait lainnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPPB serta Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini 14. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan serta lampirannya oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil sanksi yang diperlukan maupun tindakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persayaratan umum surat perjanjian ini (lampiran 1 SPPB). 15. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi KMW terhadap PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat. Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB) P2KP ini disepakati dan ditandatangani di ………………… pada hari………………… tanggal ………………………….. atas nama masing-masing.

……………………, 20….. Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

Pihak Kedua, Koordinator BKM

…………………………………………………

…………………………………………

*

SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke KPKN.

*

Format ini beserta lampirannya hanya contoh dan dapat disesuaikan dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan.


127

Lampiran 1 Format SPPB BLM-1 PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. Definisi Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut: 1. "Hukum yang berlaku" berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia; 2. "SPPB" berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani; 3. "Persyaratan Umum" berarti persyaratan umum pada SPPB ini; 4. "Pemerintah" berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat; 5. "Pihak Pertama" berarti Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di tingkat kecamatan, yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat; 6. "Pihak Kedua" berarti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)…………………, yang bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan……………………… Kecamatan…………………… Kabupaten/ Kota ………………. Propinsi………………, 7. "Pihak Ketiga" berarti setiap orang ataupun badan hukum, lembaga atau lainnya, selain Pemerintah, Pemimpin Proyek P2KP pusat, PJOK, Konsultan, BKM, KSM dan Masyarakat kelurahan……………………

B . Tanggungjawab 1. Tanggungjawab BKM: (a) Menjamin bahwa. anggota KSM/Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan P2KP, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri; (b) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPK dan kemudian disetujui BKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif (baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat. (c) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat; (d) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM/panitia telah dinyatakan layak oleh UPK dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW; (e) Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh usulan kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasional dan pengendalian BKM, tidak melebihi alokasi dana Desa/Kelurahan; (f) Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM/panitia adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat berita acara pertemuan KSM/Panitia bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota BKM serta diverifikasi oleh KMW; (g) Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kali satu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya. (h) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud. (i) BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan P2KP selama jangka waktu 5 tahun.

128

Pedoman Teknis

(j) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinansalinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW. (k) Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai P2KP secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan BKM. (l) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan P2KP dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. (m) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM P2KP adalah bukan kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP (negatif list). (n) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur di lokasi kegiatan. 2. Tanggung jawab KSM/Panitia (a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini). (b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan P2KP. (c) Menyediakan kontribusi swadaya, uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada usulan. (d) Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. (e) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke UPK-BKM dan Fasilitator; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada PJOK, KMW, Kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinansalinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KSM/Panitia berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK-BKM. (f) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dll), maka KSM/ panitia penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. KSM/Panitia wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan P2KP selama jangka waktu 3 tahun. Namun demikian, KSM/Panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika: (1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSM/Panitia wajib melaporkan kepada BKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 hari; (2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari; Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KSM/Panitia melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus dikembalikan segera oleh KSM/Panitia, jika BKM memutuskan demikian.


129

3. Tanggung jawab KMW (a) Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP, serta pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya, khususnya melalui analisis Ekonomi Rumah Tangga (ERT) maupun Detailed Engineering Design (DED) dan lainnya. (b) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPK untuk mampu memberikan pertimbangan profesional (teknis, keuangan, dan lingkungan) terhadap usulan-usulan yang diajukan KSM/Panitia. (c) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UPK apakah telah memenuhi kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP serta standar penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan; (d) Mengawasi dan memfasilitasi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh BKM. (e) Membantu BKM dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana. (f) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan (g) Melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM dan KSM-KSM/panitia serta menandatangani dokumen pembayaran. (h) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara KSM, BKM dan fasilitator berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada. (i) Mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan, dan perubahan ini dibenarkan oleh KMW. Perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan. (j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan asas P2KP oleh masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan BKM dalam keseluruhan proses kegiatan P2KP di wilayah itu. (k) Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui telah memenuhi Pedoman Pembebasan Lahan dan Penampungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika ada, atau persyaratan teknis lainnya, sebagai prasyarat pencairan dana. Setiap UKL/ UPL yang diperlukan harus dimasyarakatkan, dan musyawarah bersama masyarakat setempat akan dilaksanakan dan dicatat. Kemajuan pembayaran juga tergantung pada pelaksanaan RKL, jika ada. (l) Bersama dengan PJOK BLM, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja BKM maupun pencapaian hasil keseluruhan kegiatan KSM/Panitia sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasi pembayaran dana tahap berikutnya. (m) Memfasilitasi BKM sedemikian rupa sehingga menjamin BKM memiliki kemampuan untuk berkelanjutan (sustainability) dan mandiri.

C. Sanksi 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP (a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP (1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. (2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola dana pinjaman bergulir sesuai dengan prinsip standar, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikatorindikator antara lain: • Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pertama secara taat asas dan konsisten; dan/atau • Pelaksanaan kegiatan oleh pihak pertama tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau • Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 4 (empat) bulan Tim fasilitator bertugas di lokasi sasaran tersebut; dan/atau • BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut; dan/atau

130

Pedoman Teknis

• • • •

Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proyek; dan/atau Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan P2KP; dan/atau Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana dan kelembagaan di kelurahan tersebut; dan/atau Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannya

(b) Sanksi Selama Masa Proyek P2KP (1) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Sementara i. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh pihak pertama. ii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP, sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. iii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, pendampingan masyarakat, maupun langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak pertama. iv. Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan P2KP oleh pihak kedua, penundaan atau penghentian sementara pembayaran dana BLM tahap berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. (2) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Tetap/Permanen i. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengan difasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihak pertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan P2KP secara tetap/permanen di wilayah tersebut. ii. Melalui penghentian bantuan P2KP yang bersifat tetap/permanen, maka pihak pertama berhak untuk menghentikan bantuan teknis maupun bantuan dana BLM tahap berikutnya. Hal ini berarti bahwa pihak kedua tidak diperkenankan lagi diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP. (3) Sanksi Penghentian Kegiatan Pinjaman Bergulir yang Tidak Potensial Sustainable i. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak untuk menghentikan sementara waktu pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir oleh pihak kedua, apabila pihak kedua dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja yang memadai dan/atau tidak terdapat potensi keberlanjutan (sustainability) pengelolaan dana pinjaman bergulir tersebut. ii. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMW, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana yang diharapkan, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melaksanakan ketentuan penghentian kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir dimaksud, dengan cara dana bantuan yang telah diterima pihak kedua (bersama dengan dana bantuan tahap berikutnya) hanya dapat digunakan bagi usulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang langsung upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut. iii. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, transparan dan akuntabel atas dasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkaian rembug warga masyarakat di kelurahan tersebut, dengan berpedoman pada PJM Pronangkis. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujui oleh KMW.


131

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP (1) Sanksi Pengambilalihan Sementara dan Tindakan Korektif i. Apabila setelah berakhirnya masa proyek P2KP hingga batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, berhak menunjuk pihak tertentu untuk mengambil alih permasalahan yang berwewenang melakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. ii. Termasuk dalam kategori tindakan-tindakan korektif yang dapat dilakukan antara lain adalah restrukturisasi BKM, pembekuan kegiatan P2KP di wilayah bersangkutan dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (2) Sanksi Pengembalian Aset P2KP Ke Kas Negara i. Apabila pengambilalihan sementara dan tindakan korektif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP, ternyata tidak dapat mendorong pihak kedua untuk mampu melaksanakan ketentuan teknis P2KP, maka Pimpro P2KP Pusat berhak untuk menarik kembali aset-aset P2KP yang dikelola pihak kedua untuk dikembalikan atau disetor kepada kas negara. ii. Aset-aset P2KP yang dapat ditarik kembali untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara adalah dana BLM, inventaris, dan aset-aset dalam bentuk lainnya. iii. Pihak pertama akan menarik kembali aset-aset P2KP untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP: (a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP (1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. (2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: • Dana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau • Dilakukan potongan dana Bantuan P2KP yang disalurkan kepada KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan P2KP; dan/atau • Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atau • Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau • Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) P2KP lainnya. (b) Sanksi Selama Proyek P2KP (1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan P2KP dan Audit Khusus i. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat berhak melakukan penghentian kegiatan dan bantuan P2KP untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan. ii. Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua. (2) Sanksi Penghentian Bantuan P2KP dan Tindakan Hukum i. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pihak pertama menghentikan kegiatan dan bantuan P2KP secara tetap . ii. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. iii. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KP kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

132

Pedoman Teknis

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP (1) Sanksi Tindakan Hukum Terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukan pihak kedua pada periode setelah berakhirnya proyek P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Sanksi Pengembalian Aset Bantuan P2KP ke Kas Negara Pihak Pertama berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuan dan aset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Definisi: (a) Untuk keperluan SPPB ini, "Keadaan Memaksa" (Force Majeure) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya “Keadaan Memaksa”), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah. (b) Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek. 2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu "Keadaan Memaksa", dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syarat SPPB. 3. Langkah-langkah yang Harus Diambil a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan. b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambatlambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin. 5. Konsultasi Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.


133

E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel Para Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.

F. Penyelesaian Perselisihan 1. Penyelesaian Secara Musyawarah Para Pihak yang kan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini . 2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

134

Pedoman Teknis

Format SPPB BLM-2 PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Kepada Yth. Sdr. Anggota BKM ……………………………………….. Sdr. Pengurus dan Anggota KSM-KSM di Kelurahan ……………………………………….. Masyarakat Kelurahan ……………………………………….. di Tempat Perihal: Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan: 1. Buku Pedoman P2KP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku 2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), yang mengatur antara lain tentang penyerahan hak dan otorisasi kepada KMW serta PJOK untuk membatalkan bantuan sebagian atau seluruh dana, serta penjelasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan penyaluran bantuan tahap berikutnya tersebut; Maka, berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kami, dana BLM P2KP dimaksud dengan terpaksa harus dihentikan dan seluruh sisa dana yang ada di BKM harus dikembalikan ke Kas Negara, karena; a. Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 6 (enam) bulan fasilitator bertugas di kelurahan tersebut;dan/atau b. BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut; c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proyek; d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan P2KP; e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten; Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagamana mestinya. ........................., ....................... 200 ... PJOK Kecamatan ..................................... Kota/Kab ............................ Propinsi .......................

Team Leader KMW....................... SWK ...............................................

..............................................

..............................................

Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Kepala Desa/Kelurahan .............................................. 2. Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab ................................. 3. PMU P2KP *) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu


135

Format SPPB BLM 3 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYALURKAN BANTUAN SESUAI USULAN


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Pada hari ini…………….. tanggal…….bulan…………..tahun………, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Alamat Jabatan

: ………………………………. : ………………………………. : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat ……………………… di kelurahan tersebut di atas, sesuai dengan musyawarah warga masyarakat tanggal…………. dan disyahkan Notaris No:……….tanggal………………… dengan ini menyatakan:

1. Penerimaan Dana BLM P2KP sampai saat ini : Rp ……………………….. 2. Jumlah dana yang telah dimanfaatkan dan/atau : Rp ……………………….. Disalurkan ke KSM-KSM 3. Saldo dana BKM : Rp ………………………. (1-2) 4. Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan : Rp ...…………………….. 5. Sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan : Rp ………………………. (2-4) 6. Kesanggupan BKM untuk menyalurkan dana BLM P2KP tahap II/III *) sebesar Rp ………………… dan saldo dana BKM pada butir 3 di atas sesuai dengan ketentuan P2KP. 7. Dana BLM dimaksud akan dimanfaatkan sesuai dengan usulan yang disetujui dalam Rapat Prioritas BKM; 8. Perubahan realisasi penggunaan dana BLM yang telah diterima hanya apabila telah diusulkan dan disetujui dalam Rapat Anggota BKM serta diverifikasi oleh KMW dan PJOK, 9. BKM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan dana dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan P2KP dan/atau terdapat indikasi tidak mungkin ketentuan, prinsip dan nilai P2KP dapat dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan, Badan Keswadayaan Masyarakat

Pernyataan KMW, Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggung jawab atas kebenaran isinya

.............................................. Koordinator .................................................................. TL/Koordinator Kota/.................. (Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW)

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu

136

Pedoman Teknis

Format SPPB BLM-2 PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Pada hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini: 1.

Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di kecamatan tersebut di atas, berdasarkan keputusan Bupati/Walikota .........…………… Nomor ……, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2.

Nama : ………………………………. Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)………………. ………. di Kelurahan tersebut di atas, Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan Notaris No. ………………………., tanggal …………… Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: (1) KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM, dengan bantuan P2KP (2) BKM berhak menerima pencairan dana tahap ...dan telah memenuhi persyaratan berikut: *) Ya 1. 2. 3.

Tidak

KSM-KSM yang dinilai berhasil melaksanakan kegiatan yang disetujui BKM, jumlahnya setengah atau lebih BKM telah melakukan pemeriksaan keuangan oleh auditor independent periode tahunan dan hasilnya dinyatakan baik Persyaratan pencairan tahap I: • BKM telah diaktanotariskan (Perkumpulan/Paguyuban) dan memiliki rekening bank atas nama BKM dengan spesimen tandatangan minimal 3 (dua) orang, yakni Pengurus dan anggota BKM serta UPK. • BKM telah menyerahkan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan, serta telah diverifikasi oleh KMW; • Telah menandatangani SPPB dan administrasi lainnya

4.

Persyaratan pencairan tahap II: • Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW • Pemanfaatan dana tahap I adalah 95% atau lebih • Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap II telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM; • BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan konsisten

5.

Persyaratan pencairan tahap III: • Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP tahap sebelumnya telah menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW • Kinerja potensi keberlanjutan kelembagaan, kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW • Telah melaksanakan audit independen dan menyebarluaskan hasilnya pada masyarakat dan pihakpihak terkait lainnya; • Pemanfaatan dana tahap I & II adalah 95% atau lebih • Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap III telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM; • BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan konsisten

*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM menjawab "ya" untuk setiap syarat di atas.


137

(3) Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana: Uraian

Jumlah

1

Total bantuan yang disetujui (a)

Rp

2

Penarikan sampai dengan tahap lalu (b)

Rp

3

Dana yang telah dipergunakan (c)

Rp

4

Sisa dana yang belum dipergunakan (b-c)

Rp

5

Penarikan tahap ini (d)

Rp

6

Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d)

Rp

No.

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

Pihak Kedua, BKM

..............................................

.............................................. Koordinator

Pernyataan KMW, Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya

TL/Koord.Kota/TA…… Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

Catatan : Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III.

138

Pedoman Teknis

3.4.5 Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Usulan Kegiatan a) Pengertian Pelaksanaan usulan kegiatan adalah serangkaian langkah-langkah praktis untuk melaksanakan usulan kegiatan yang telah mendapat alokasi dana BLM. Pendampingan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat dalam rangka memampukan masyarakat (KSM/ Panitia) dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh sebab kelemahan manusia. Sedang orientasi pengawasan pelaksanaan kegiatan BLM adalah menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maupun dana BLM yang dikelola masyarakat adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP dapat dimanfaatkan sesuai usulan kegiatan yang disetujui BKM, serta dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. b) Ketentuan Dasar • Pada dasarnya seluruh pekerjaan pelaksanaan dari usulan kegiatan adalah menjadi tanggung jawab KSM/Panitia pengusul dan harus dilaksanakan bersama-sama sebagai wujud nyata dari partisipasi praktis masyarakat. Dalam hal ada sebagian pekerjaan yang harus dilakukan secara khusus, maka baru dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga. • Pelibatan pihak ketiga dapat dalam bentuk pengadaan tenaga terampil/ahli, pengadaan barang atau pengadaan jasa pelaksana • Dalam hal KSM/panitia melaksanakan pengadaan tenaga terampil atau pengadaan barang atau jasa pelaksana pekerjaan mengikuti ketentuan pada Lampiran 5 Pedoman Umum P2KP • Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat dan pelaku P2KP di lapangan (spt: KMW, Tim Fasilitator, Kader Masyarakat dan PJOK) mutlak diperlukan untuk memampukan dan sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan masyarakat yang didanai oleh BLM agar dikelola secara efesien, efektif serta sesuai ketentuan P2KP. • Pendampingan intensif dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan dana BLM, dimaksudkan juga untuk menghindari kesan yang keliru bahwa konsentrasi pendampingan masyarakat hanya berorientasi pada upaya untuk menyerap dana bantuan P2KP. • Harus selalu diupayakan agar semua pelaku P2KP di lapangan (KMW, Tim Fasilitator, PJOK, Kader Masyarakat, BKM, UPK, KSM dan masyarakat itu sendiri) menyadari arti pendampingan intensif kepada masyarakat dalam melaksanakan usulan kegiatannya sebagai upaya menguatan dan

• •

pencegahan dari berbagai kelemahan sosial. Pendampingan tidak boleh mengambil alih pengambilan keputusan dan tanggung jawab Pendampingan harus mampu memberikan berbagai opsi dengan segala konsekwensinya

c) Tujuan • Mendorong bertumbuh dan kembangnya perilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya; • Mencegah munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan dana maupun kegiatan serta mengupayakan agar dapat secara cepat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyim-pangan yang terlanjur terjadi; dan • Proses pembelajaran masyarakat untuk memampukan peran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. d) Penanggungjawab

• Dalam konteks proyek P2KP, penanggung jawab pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLM adalah KMW/fasilitator serta dari unsur pemerintah adalah PJOK.Sedang di tingkat masyarakat, kader bersama UPK dan BKM diharapkan secara bertahap mampu berperan dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dana BLM oleh masyarakat. e) Waktu Pelaksanaan

• Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLM mulai dilakukan sejak telah diterimanya dana BLM oleh masyarakat (pada saat penyaluran dana BLM tahap I) dan selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. f) Keluaran • Format-format Pengadaan, Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali bagi usulan kegiatan yang melakukan hal-hal tersebut telah diisi dan dievaluasi • Format yang berkaitan dengan informasi laporan realisasi kegiatan telah diisi dan dievaluasi g) Indikator Kinerja • Kesesuaian kegiatan yang direalisasi dengan usulan yang disetujui BKM, baik rincian kegiatan, volume, sasaran, waktu, dana dan lain-lainnya • Proses dan prosedur pengadaan, pembebasan lahan serta permukiman dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Pedoman Umum P2KP. • Jaminan pengoperasian, pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan h) Langkah-langkah

• Langkah-langkah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 Langkah-langkah Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

139

140

Pedoman Teknis

Pengumuman secara terbuka informasi tentang telah diterimanya dana BLM oleh BKM. BKM selanjutnya menginformasikan secara terbuka jumlah dana yang ada, jumlah dana yang disalurkan ke KSM-KSM (berikut nama KSM, alamat, jenis kegiatan, rencana kegiatan dan penanggung jawab serta anggotaanggota KSM) dan rencana perguliran dana.

Pada saat penyaluran dana BLM dari BKM ke KSM maupun dari KSM ke anggotanya, kader serta BKM menginternalisasikan agar anggota serta KSM dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan usulannya dan berpedoman pada ketentuan P2KP.

Rechecking dan diskusikan ulang dengan KSM-KSM, terutama KSM pembangunan prasarana atau usaha yang beresiko akan berdampak tertentu, apakah dalam pelaksanaan usulan kegiatannya akan berkaitan dengan Pengadaan atau pemeriksaan pengamanan (safeguard)

Lakukan pendampingan intensif pada setiap KSM atau panitia dalam melaksanakan kegiatannya dengan mengadakan dialog serta peninjauan langsung ke lokasilokasi kegiatan KSM tersebut.

2

3

4


1

NO.

Untuk menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan P2KP serta bermanfaat optimal bagi upaya penanggulangan kemiskinan, maupun mencegah adanya kemungkinan penyimpangan/ penyalahgunaan dana, wewenang dan kegiatan.

Mendorong BKM & KSM untuk melaksanakan ketentuan pengadaan dan pemeriksaan pengaman (safeguard) sesuai ketentuan P2KP. Sebagai alat bantu, minta BKM dan KSM menggunakan contoh Format Kegiatan BLM-1 sampai 6.

Mendorong tanggungjawab moral penerima manfaat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan dana P2KP yang diterimanya secara baik dan tepat.

Mendorong transparansi, akuntabilitas dan kepedulian warga masyarakat untuk melakukan pemantauan serta kontrol sosial pada kegiatan maupun keuangan P2KP di wilayahnya

TUJUAN

Kader dan BKM difasilitasi oleh fasilitator



Kader dan BKM

PELAKSANA

KSM-KSM atau Panitia Pengusul Kegiatan dan masyarakat

KSM-KSM atau Panitia Pengusul Kegiatan

KSM dan masyarakat penerima manfaat

Masyarakat

PESERTA

Rumah warga, tempat usaha, lokasi kegiatan

Kantor BKM, sekretariat KSM atau rumah warga dan tempat lainnya

Kantor BKM dan sekretariat KSM atau rumah warga

Di seluruh kelurahan sasaran

TEMPAT

Pekerjaan fisik Pasokan dan/atau pembebasan lahan Pemukiman kembali Dampak Lingkungan Perlindungan terhadap adat dan penduduk asli

• Perkembangan kemajuan kegiatan atau usaha. • Pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan. • Bandingkan pelaksanaan atau realisasi kegiatan dengan prinsip dan nilai P2KP

• • • • •

• Internalisasikan pula bahwa masyarakat lain di kelurahan tersebut akan melakukan pengawasan terhadap dana serta kegiatan yang mereka lakukan. • Selain itu, KMW dan pemerintah pun akan memantau masyarakat sebagai bahan untuk rekomendasi apakah P2KP dapat dilanjutkan atau tidak di kelurahan bersangkutan.

• Fasilitator dan kader secara intensif mengajak masyarakat untuk bersama-sama memonitor dan mengawasi pengelolaan dana maupun kegiatan oleh KSM-KSM, UPK dan BKM. • Sebarluaskan poster, leaflet, spanduk tentang "Masyarakat Berhak Memantau dan Mengawasi Dana serta kegiatan BLM"

SUBSTANSI

Tabel 3.11 Langkah-Langkah Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM

Selama pelaksanaan kegiatan oleh KSM atau panitia

Sebelum usulan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BKM, KSM atau anggotanya

Pada saat penandatanganan penyaluran dana BLM ke BKM dan/ atau ke KSM

Dilaksanakan segera setelah dana BLM disalurkan ke masyarakat dan terus menerus dilakukan secara berkesinambungan

KERANGKA WAKTU


141

TUJUAN

• Transparansi dan akuntabilitas perkembangan kemajuan kegiatan dari masingmasing kegiatan kepada masyarakat. • Mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana dan kegiatan serta menantisipasi untuk secepatnya dilakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan

Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dituangkan dalam Format Kegiatan BLM-7.

Meminta KSM untuk membuat laporan berkala dan rutin untuk disampaikan ke UPK/BKM, kader dan PJOK. Bahas laporan-laporan KSM dalam pertemuan BKM/UPK dengan seluruh KSM, yang difasilitasi kader dan fasilitator.

KSM-KSM atau panitia yang telah mampu menyelesaikan seluruh kegiatannya harus membuat laporan akhir secara lengkap kepada BKM. Oleh BKM, laporan tersebut diumumkan secara terbuka dan disampai-kan kepada pihak-pihak terkait, yakni PJOK, KMW dan pemerintah kelurahan.

5

6

NO.

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PESERTA

UPK/BKM difasilitasi kader dan fasilitator KSM-KSM dan panitia

KSM-KSM dan KSM dan UPK/BKM masyarakat difasilitasi kelurahan kader dan fasilitator

PELAKSANA

Lanjutan Tabel 3.11 Langkah-Langkah Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM

Kantor atau sekretariat BKM/UPK

Kelurahan sasaran

TEMPAT

KERANGKA WAKTU Selama pelaksanaan kegiatan oleh KSM atau panitia

Setelah KSM menyelesaikan seluruh kegiatan

SUBSTANSI

• Bandingkan laporan hasil kerja KSM dengan rencana kerja pada usulan yang diajukan KSM tersebut. Apabila diketemukan penyimpangan kegiatan, tetapkan sanksi sesuai Pedoman umum P2KP maupun yang ditetapkan masyarakat. • Dalam hal KSM mengusulkan adanya revisi/ penyesuaian kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan yang direvisi itu hanya dapat dilakukan setelah disetujui Rapat Anggota BKM. • Umumkan secara terbuka kepada seluruh warga masyarakat mengenai perkembangan, kemajuan dan masalah yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan KSM-KSM maupun BKM.

• Untuk KSM yang melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana harus disertai penyerahan hasil kegiatan kepada masyarakat penerima manfaat dan rencana pengoperasian serta pemeliharaan prasarana dimaksud. • Pertanggungjawaban hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kegiatan, manfaat, hasil yang dicapai, dampak pada penanggulangan kemiskinan, dll.

Format Kegiatan BLM-1 KETENTUAN UMUM DOKUMEN JASA PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN *)

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk

melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya I. Undangan Pengelolaan Pekerjaan I.1 Pekerjaan : ................................................................................. I.2 Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan : ................................................................................. Tanggal ........................... No ........................... I.3 Prosedur __________________________________________________________________________________________________________ Kegiatan

Lokasi

Tanggal

Waktu Catatan

______________________________________________________________________________________________________ a. Mengambil dokumen pekerjaan

BKM

Cuma-cuma

b. Penjelasan pekerjaan

BKM

Peninjauan Lap.

c. Penyerahan Penawaran

BKM

Materai cukup

d. Evaluasi/Negosiasi

BKM

e. Penetapan

BKM

f.

BKM

Penandatanganan kesepakatan

Materai cukup

__________________________________________________________________________________________________

II. Ketentuan-Ketentuan untuk Penawar 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Dalam hal Pengelolaan bagian pekerjaan masyarakat yang ditawarkan. Pengelola dipilih sesudah mengevaluasi 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) pemilik perusahaan yang berbeda untuk mendapatkan harga terendah. Formulir Penawaran terlampir Formulir Kontrak terlampir Lampiran pada Penawaran terdiri dari: Jadwal Kegiatan dan Harga Masa kontrak: Maksimal 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama Jenis kontrak: Harga satuan atau lump sum, tanpa kompensasi berupa eskalasi Pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (termijn)

III. Ketentuan Umum Pelaksanaan Perjanjian 3.1 Kewajiban Panitia/KSM 1) Mengawasi pelaksanaan proyek 2) Menyiapkan dokumen pembayaran bagi pekerjaan yang telah dilaksanakan 3) Menerima pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

142

3.2

Kewajiban Pengelola/Pemasok 1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak 2) Menyediakan bahan-bahan, peralatan dan pelaksana tenaga buruh dipilih dari anggota KSM dan warga kelurahan yang bersedia dan mampu bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.3

Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diproses menjadi perjanjian, tanpa ada persetujuan KMW

Pedoman Teknis

3.4 Pengelola/pemasok harus mematuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan menghormati kebiasaan/budaya setempat. 3.5 Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kekuasaan Pengelola Pekerjaan yang merusak dan mengganggu pekerjaan. Kejadian seperti itu harus dilaporkan kepada Panitia/KSM dan fasilitator dalam kurun waktu tujuh (7) hari. KMW atas masukan Fasilitator memberikan rekomendasi kepada Panitia/KSM untuk menyetujui atau tidak menyetujui risiko biaya yang diakibatkan oleh kejadian itu, dan bila diperlukan menyiapkan adendum perjanjian. 3.6 Perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Pengelola/Pemasok dan Panitia/KSM harus dibawa ke fasilitator secepatnya untuk dibicarakan. Penyelesaian tentang perbedaan-perbedaan seperti itu harus diputuskan oleh KMW berdasarkan bukti-bukti faktual dan Perjanjian. Kalau hal ini menyebabkan adanya perubahan terhadap uraian dan syarat-syarat kerja yang telah disepakati sebelumnya, maka setelah dipertimbangkan oleh konsultan, dapat disiapkan addendum kontrak. 3.7 Penyimpangan oleh pengelola/pemasok Pengelola/pemasok akan dinyatakan melanggar ketentuan apabila tidak mengikuti pasal 3.2 atau 3.4 atau tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Panitia/KSM dan fasilitator. BKM dan/atau KMW akan menerbitkan teguran tertulis kepada pengelola/pemasok terhadap penyimpangan. 3.8 Sanksi-sanksi 1) Dalam hal terjadi kelalaian dan atau penyimpangan dilakukan oleh pengelola/pemasok yang tercantum dalam pasal 3.7, pembayaran-pembayaran kepada Pengelola/Pemasok akan ditangguhkan sampai penyimpangan diperbaiki, dan dapat diterima oleh Panitia/KSM berdasarkan Kontrak. 2) Apabila selama 7 hari setelah menerima peringatan seperti yang tercantum dalam pasal 3.7 Pengelola/ Pemasok tidak ada usaha memperbaiki penyimpangan, maka Panitia/KSM dapat memutuskan kontraknya dan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan pekerjaan itu. 3.9 Pembayaran-pembayaran pekerjaan harus berdasarkan kemajuan pekerjaan dan telah disetujui oleh BKM dan KMW berdasarkan Kontrak atau, kalau ada, addendum. 3.10 Laporan oleh Pengelola/Pemasok 1) Catatan mingguan tenaga pelaksana; 2) Catatan mingguan peralatan; 3) Catatan mingguan kemajuan pekerjaan; 4) Laporan bulanan kemajuan secara keseluruhan.

*) Bentuk Format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.


143

Format Kegiatan BLM-2 PENAWARAN UNTUK PENGELOLAAN SUBPEKERJAAN

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.

Penawaran atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan Nomor : ...........................................

Kepada : Panitia/KSM-BKM ………………………… Alamat : .................…………………………………….

1. Setelah mempelajari Dokumen Pekerjaan, yang terdiri atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan,, Penjelasan Pekerjaan, Syarat-syarat Umum dan Pedoman Teknis dalam Buku Pedoman P2KP, yang berkaitan dengan pekerjaan di bawah ini: (Penjelasan tentang Pekerjaan) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan penawaran pengelolaan pekerjaan dimaksud dengan nilai sebesar Rp …………..…………….. (terbilang .…………………………………………………………………………………………………………)

2. Sebagai kelengkapan penawaran ini terlampir kami sampaikan rincian rencana pelaksanaan pekerjaan. 3. Saya/kami akan memulai pekerjaan pada tanggal penandatanganan perjanjian dan akan menyelesaikan dan menyerahkannya dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian. 3. Penawaran ini berlaku untuk satu bulan terhitung sejak tanggal penawaran. Tanggal Nama Pemasok Alamat

: ................………………………………………………………………………………… : ................………………………………………………………………………………… : .................…………………………………………………………………………………

Tanda tangan Pemasok

………………………………………………

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW

144

Pedoman Teknis

Format Kegiatan BLM 3 PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEKERJAAN PEMASOK/PENGELOLA

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.

Perjanjian Pelaksanaan No............................... Tanggal ............................... di Kota/Kabupaten............................... Kecamatan ............................... Desa/Kelurahan ............................... Nomor : ..................../........... /200.... Tanggal : ............................................ Lokasi : ............................................. A. Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .............................................................. Jabatan : Ketua KSM/Panitia ...............................................Kelurahan.......................................... Alamat : .............................................................. Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak Pertama Bertindak untuk dan atas nama kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) .............................................................. sebagai pemberi tugas, dengan surat penugasan tanggal ........................... No. ................................... 2. Nama : .............................................................. (Pemasok/pengelola) Jabatan : ............................................................... (Direktur) Alamat : ................................................................. Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak Kedua B. Kedua pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil dari Penawaran Pengelolaan Pekerjaan: a. Jenis Pekerjaan ............................................................................................................................ b. Lokasi ............................................................................................................................ c. Penjelasan ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ d. Nilai perjanjian Rp ....................................... (terbilang ............................................................................................................................ ............) e. Lama pelaksanaan .................................. hari kalender terhitung dari hari ditandatanganinya perjanjian, tanpa masa untuk Jaminan Pemeliharaan. f. Pembayaran : Uang muka sampai jumlah 20 % untuk dua bulan pertama. Pembayaran selanjutnya dilakukan setiap dua minggu sesuai dengan kemajuan pelaksanaan di lapangan. g. Syarat-syarat pelaksanaan: Seperti tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian. h. Surat Perjanjian ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran (1) Peta Lokasi, (2) Gambar Detail Desain, (3) Jadwal Pelaksanaan, (4) Rencana pengadaan barang dan tenaga i. Lain-lain : - 5 salinan Perjanjian, 1 salinan bermaterai untuk KPKN - Salinan Perjanjian harus dikirimkan kepada Manajer Proyek Panitia/KSM.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Diketahui oleh,

.................................. Pemasok/Pengelola

.................................. Ketua Panitia/KSM

.................................. KMW

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW


145

Format Kegiatan BLM 4 DAFTAR CALON PEKERJA

No.


:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Nama Pekerjaan Lokasi Pemberi Kerja

:………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Nama

Umur

Alamat

Jenis Kelamin (L/P)

...................., .............., 200 ...

.............................................. Pengelola/Pemasok

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.

146

Pedoman Teknis

Status

Tanda Tangan

Format Kegiatan BLM 5 DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA *)

*) untuk Pekerjaan Sistem Harian

Desa/Kelurahan :………………………. Kota/Kabupaten :………………………

Kecamatan SWK

Jenis Proyek Lokasi Proyek Tanggal Kerja

Insentif untuk 1 HOK Pekerja 1 HOK Tukang 1 HOK Kepala Kelompok

No.

:………………………. :………………………. :……………………….

Nama

P/T/K

Jumlah HOK untuk: P =

:………………………. :……………………….

Hari Orang Kerja (HOK) Menurut Tanggal

T=

: ……………. : ……………. : …………….

Jumlah HOK

Besar Insentif (Rp)

Tanda Tangan

K=

Disetujui oleh,

Diketahui oleh,

.................................................... Ketua Panitia

.................................................... BKM

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.


147

Format Kegiatan BLM 6 PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMBEBASAN LAHAN DAN ASET


:………………………. :………………………. :……………………… :……………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat ……………………… yang usulan kegiatannya telah disetujui Rapat Prioritas BKM di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas bersama dengan orang-orang yang terkena dampak proyek/usulan kegiatan KSM dimaksud, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa: 1. Kami menyepakati bersama kompensasi dalam pembebasan lahan dan asset yang ditimbulkan dari akibat pelaksanaan usulan kegiatan…………………………. oleh KSM dimaksud yang telah disetujui dalam Rapat Prioritas BKM dan diajukan ke PJOK, 2. KSM-KSM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasi bahwa terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kesepakatan ini. 3. Besaran rekapitulasi ganti rugi atau kompensasi dari pembebasan lahan dan/atau asset dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada surat kesepakatan di bawah ini.

Rekapitulasi Ganti Rugi Jumlah Aset yang Terkena

Besarnya Ganti Rugi

Perjanjian yang Dicapai

a. Lahan pertanian (m2) b. Lahan lain: - luas yang terkena (m2) - rumah/bangunan yang dibongkar (unit/m2) c. Aset yang terkena proyek a. Tanda tangan pihak yang terkena dan kepala desa/lurah b. Catatan mengenai keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang yang terkena proyek c. Peta yang menunjukkan lokasi yang terkena proyek

Demikian kesepakatan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

Pihak yang terkena dampak 1. ……………………………. 2. ……………………………. 3. ……………………………. 4. ……………………………. 5. Dan seterusnya.

Diketahui oleh,

KSM/Panitia ……….……………

. …………………………….

*) Format ini untuk jenis kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan dan aset. Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW

148

Pedoman Teknis

BKM ……………………..

…………………………….

Format Kegiatan BLM 7 SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN


:………………………. :………………………. :……………………… :……………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Badan Keswadayaan Masyarakat dan Panitia/Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat *) ………………………… di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan …………………… oleh Panitia/Kelompok Swadaya Masyarakat*) ……………………… telah mencapai kemajuan 100%. Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab "pengoperasian dan pemeliharaan prasarana berada di tangan masyarakat dan ketua BKM" / "Pengembangan usaha dan perguliran dana berada di tangan UPK dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang bersangkutan" *).

Yang membuat pernyataan, Panitia/KSM ....................................

Badan Keswadayaan Masyarakat

...................................................... Ketua/Penanggungjawab

...................................................... Koordinator

Pernyataan KMW, Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggung jawab atas kebenaran isinya.

TL/Koordinator Kota/TA .................. Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

*) Coret yang tidak perlu

Catatan Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III, diisi sesuai jumlah KSM atau panitia prasarana yang telah menerima dana BLM P2KP tahap sebelumnya.


149

3.5 Pelaksanaan Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Pelaksanaan komponen PAKET ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Forum Komunikasi Antar BKM 2) Seleksi Kota/Kabupaten Partisipan PAKET 3) Pembentukan Komite PAKET 4) Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Usulan PAKET 5) Penyaluran Dana PAKET 6) Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan PAKET Uraian ketentuan umum serta uraian detail mengenai Keenam kegiatan utama PAKET dapat dilihat pada Buku Pedoman Khusus Pelaksanaan PAKET.

150

Pedoman Teknis

Bab 3. Pelaksanaan P2KP

Recommend Documents