KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PROSES PENGGANGGARAN APBNP TA 2013 (PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP)/PPIP-P2KP)
DASAR HUKUM ALOKASI ANGGARAN APBNP 2013 •
•
Dengan Surat Nomor 407/MK.02/2013 tanggal 18 Juni 2013, Menteri Keuangan menyampaikan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 Perubahan Pagu Anggaran K/L berdasarkan Surat Menkeu No.407/MK.02/2013 sebagai berikut : a. Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S); b. Pelaksanaan Program Khusus (Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Infrastruktur Dasar); c. Pemotongan anggaran belanja K/L; d. e. f. g. h. i.
Pemberian Penghargaan atas pelaksanaan APBN KL 2012; Realokasi anggaran BA 999.08 ke KL; Anggaran Belanja Tambahan; Perubahan anggaran Pendidikan; Tambahan pagu PNBP; Pemanfaatan Hasil Optimalisasi APBNP 2013
2
ALOKASI P4-IP APBNP 2013 (1) • Lampiran II Surat Menkeu 407/MK.02/2013, Alokasi Infrastruktur Dasar untuk Kementerian PU sebesar Rp7.250.000.000.000,00; • Hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 17 Juni 2013, alokasi untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (P4-IPU), sebagai berikut : P4-IPU Bidang Cipta Karya sebesar Rp5.250.000.000.000,00, terdiri atas: 1. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) SEBESAR Rp3.250.000.000.000,00 2. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4SPAM) sebesar Rp2.000.000.000.000,00 Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA) sebesar Rp2.000.000.000.000,00
3
ALOKASI P4-IP APBNP 2013 (2) • Alokasi P4-IPU bidang Cipta Karya sebesar Rp5.250.000.000.000,00 pada RKAKL DJCK yang disetujui Pimpinan Komisi V DPR RI tanggal 21 Juni 2013, sebagai berikut : Pogram Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) Sebesar Rp2.000.000.000.000,00 1. PPIP sebesar Rp 1.529.200.000.000,00 untuk lokasi sasaran 5.500 desa (dengan tarif BLM per desa Rp250.000.000,00) 2. P2KP sebesar Rp440.800.000.000,00 untuk lokasi sasaran 1.800 Kelurahan/desa (192 Kab/Kota, 536 Kecamatan) 3. Dukungan P4-IP sebesar Rp30.000.000.000,00 dialokasikan di satker Direktorat Bina Program Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM) sebesar Rp2.000.000.000.000,00 P4-IP sebesar Rp1.250.000.000.000,00 belum mendapatkan persetujuan Komisi V DPR RI • Persetujuan Komisi V DPR RI tanggal 12 Juli 2013 untuk P4-IP sebesar Rp1.250.000.000.000,00 untuk PPIP. 4
JADWAL PENYELESAIAN APBNP 2013 •
Dalam surat dimaksud, dicantumkan jadwal sebagai berikut : JADWAL PROSES PENYELESAIAN PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S) DAN PROGRAM KHUSUS NO
KEGIATAN
1
Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 kepada K/L
2
Penyusunan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 oleh K/L
3 4
Penyampaian RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 kepada Kemenkeu dan Bappenas Penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013
5
Penerbitan SP-DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2013
JUNI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
JADWAL PROSES PENYELESAIAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2013 SELAIN PROGRAM P4S DAN PROGRAM KHUSUS NO
KEGIATAN
1
Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 kepada K/L
2
Penyusunan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 oleh K/L
3 4
Penyampaian RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 kepada Kemenkeu dan Bappenas Penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013
5
Penerbitan SP-DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2013
JUNI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
5
PROGRES PENGANGGARAN P4-IP A.
Dasar Hukum Pelaksanaan Revisi P4-IP (PPIP dan P2KP)/ APBNP 2013: 1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-407/MK.02/2013 tanggal 18 Juni 2013, perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2013; 2. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor KU.01.08-DC/251 tanggal 20 Juni 2013 perihal Penyampaian RKA-KL Revisi dalam rangka APBN-P TA 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum a.n.Menteri Pekerjaan Umum Nomor KU.01.01-Mn/407 tanggal 21 Juni 2013 hal Hasil Pembahasan Bersama Komisi V DPR RI terhadap APBNPerubahan Tahun Anggaran 2013 Kementerian Perkerjaan Umum; 4. Persetujuan Pimpinan Komisi V DPR RI tanggal 21 Juni 2013;
6
PROGRES PENGANGGARAN P4-IP A.
Dasar Hukum Pelaksanaan Revisi P4-IP (PPIP dan P2KP)/ APBNP 2013: 5. Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013 (termasuk revisi perubahan pagu anggaran sesuai pasal 38 ayat 5-7). Langkah-Langkah Penyelesaian Revisi sesuai PMK No.32/PMK.02/2013 : • Pasal 38 ayat (5) bahwa dalam hal usulan revisi dapat disetujui dan mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I menetapkan Revisi DHP RKA-KL dan mencetak Revisi DIPA Induk dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga untuk ditanda tangani; • Selanjutnya pada pasal 38 ayat (6) berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan mengesahkan Revisi DIPA Induk dengan menandatangani Revisi SP DIPA Induk; • Pasal 38 ayat (7) berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran I menetapkan surat pengesahan revisi anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. 7
PROGRES PENGANGGARAN P4-IP B.
Progres Penyelesaian Admnistrasi Revisi Anggaran P4-IP (PPIP dan P2KP)/ APBNP 2013: 1. Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKAKL TA 2013 Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor STAP-033.054/AG/2013 tanggal 24 Juni 2013, sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan pada Surat Menkeu 407; 2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Induk Ditjen Cipta Karya Nomor : DIPA-033.05-1/2013, ditetapkan oleh Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan tanggal 26 Juni 2013; 3. Surat Pengesahan Revisi Anggaran No. S-1485/AG/2013 tanggal 4 Juli 2013 oleh Direktur Anggaran I; 4. Alokasi PPIP sebesar Rp1.250.000.000.000,00 untuk 4.500 desa dalam proses revisi anggaran setelah mendapatkan persetujuan Komisi V DPR RI tanggal 12 Juli 2013.
8
PROGRES PENGANGGARAN P4-IP • Berdasarkan Dokumen Revisi Anggaran P4-IP (PPIP dan P2KP)/ APBNP 2013, gambaran alokasi dalam RKAKL/DIPA adalah sebagai berikut : 1. Alokasi PPIP sebesar 1.529.200.000,00 dialokasikan pada satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang terdiri atas : - BLM untuk 5.500 desa sebesar Rp1.375.000.000.000,00; - Safeguarding sebesar Rp154.200.000.000,00 2. Alokasi P2KP sebesar Rp 440.800.000.000,00 dialokasikan di satker PIP Kab/Kota 3. Alokasi untuk dukungan P4-IP sebesar Rp30.000.000.000,00 dialokasikan di satker Direktorat Bina Program
9
KENDALA/PERMASALAHAN PENGGANGGARAN P4-IP • Penetapan Lokasi sasaran P4-IP pada saat penyelesaian dokumen belum ditetapkan, hal ini menyebabkan dokumen revisi anggaran yang telah ditetapkan belum dapat segera direalisasikan, karena beberapa hal : a.Alokasi PPIP masih terpusat, setelah adanya penetapan Lokasi akan diusulkan pada revisi anggaran b.Alokasi P2KP yang telah dialokasikan di daerah tidak sepenuhnya sesuai dengan penetapan lokasi yang definitif • Terdapat alokasi PPIP sebesar Rp1.250.000.000.000,00 yang masih diblokir karena belum mendapat persetujuan Komisi V DPR RI (saat ini sedang diproses revisi anggaran setelah disetujui Komisi V DPR RI tanggal 12 Juli 2013
10
TINDAK LANJUT
• Segera diusulkan Revisi Anggaran untuk alokasi P4-IP sesuai penetapan lokasi Menteri PU.
11
TERIMA KASIH
12
