P2KP (PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN) Rakor Nasional P2KP, 15 Juni 2015

AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN / P2KP (PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN)

Rakor Nasional P2KP, 15 Juni 2015

Latar Belakang Audit

Sempit: Pemenuhan kewajiban Loan/Grant Agreement.  Adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pihak Penyedia Pinjaman/Hibah yaitu Pemerintah Indonesia wajib menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit.  Untuk penggunaan dana yang bersumber dari Luar Negeri, maka laporan audit tahunan harus disampaikan kepada pihak donor paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masa Tahun Anggaran Pemerintah yang lalu.

Latar Belakang Audit • Luas: – Pemenuhan kewajiban Loan/Grant Agreement – Mendorong tingkat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan; – Mendorong tingkat kesinambungan kegiatan; – Meningkatkan akuntabilitas keuangan negara; – Meminimalkan penyalahgunaan keuangan kegiatan.

Ruang Lingkup Audit Ruang lingkup audit meliput: 1. Audit keuangan

2. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern 3. Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program 4. Penilaian Kinerja Program (khusus untuk audit pada Satker Kab/Kota)

HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN 1.

Proses pembahasan audit (exit conference) belum dilakukan dengan baik Satker mempunyai hak untuk memberikan tanggapan atas hasil audit, dan dimungkinkan tidak sependapat dengan hasil audit Sebab: - Satker Pengelola Program belum memahami proses bisnis program sehingga tidak dapat memberikan tanggapan atas notisi audit dengan baik - Pembahasan tidak melibatkan konsultan & fasilitator yang lebih mengetahui mengenai program Akibatnya: Temuan audit tidak dapat ditindaklanjuti Contoh kasus: Tunggakan dana bergulir (kumulatif dari awal) direkomendasikan oleh auditor untuk dikembalikan ke rekening UPK (bersifat penyetoran). Rekomendasi tersebut akan sulit ditindaklanjuti. Seharusnya rekomendasi adalah meminta pengelola program untuk melakukan upaya penagihan kepada kelompok.


Tindak lanjut atas temuan audit harus segera disampaikan kepada auditor  Hendaknya dilakukan verifikasi yang cukup untuk meyakini bahwa tindak lanjut sudah didukung dengan data yang benar  Yakinkan bahwa tindak lanjut atas temuan audit yang telah disampaikan kepada auditor sudah diinput ke dalam SIM HP. Satker program dapat meminta SIM HP kepada auditor


Perlu Mendorong Peran Serta Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Program/Hasil Program

 Mengingat kontribusi Pemda (dana DDUB) cukup besar dalam implementasi program, Satker perlu mendorong peran serta Inspektorat Daerah dalam pengawasan program/hasil program, melalui permintaan audit oleh Satker kepada Itda.  Pertimbangan lain: - Paska program tidak ada auditor eksternal yang bertugas mengawasi hasil program (di luar KAP). - Mengurangi risiko pengelolaan dana bergulir dari UPK (beberapa UPK mengelola dana bergulir dalam jumlah besar/di atas 500 milyar) - Pengelola UPK masih belum banyak yang mempunyai profesionalitas tinggi (keterbatasan SDM)


Perlu Mengantisipasi Kebelanjutan Kegiatan/Hasil Kegiatan Dalam Rangka Menyusun Exit Strategy  Bagaimana mekanisme program ini dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan berikutnya terutama untuk lokasi yang sudah tidak diakomodir dalam pogram baru (P2KP = Program Peningkatan Kualitas Permukiman)  Keberlanjutan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk: - BKM/LKM dan UPK: bagaimana bentuk hukumnya? - Kesiapan lembaga untuk mandiri - Jika belum siap, apakah lembaga tersebut tetap dilepas atau jika masih didampingi siapa yang menjadi menyediakan

tenaga fasilitator?  Bagaimana pengawasannya? Cukup oleh petugas pengawas di BKM & auditor KAP, atau perlu peran Inspektorat Daerah?

KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 1.

Kelebihan Pembayaran, Ketekoran Kas, Kemahalan Harga dan Pengeluaran Yang Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban Penyebab: Kurangnya pendampingan, pembinaan dan pengawasan serta kurang cermatnya Fasilitator Kelurahan, Koordinator Kota, PJOK, KMW, dan Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya Akibatknya: – Kerugian bagi masyarakat dan LKM serta dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program. – Masyarakat tidak dapat memanfaatkan dana dalam bentuk bantuan sosial, dana bergulir, dan pembangunan infrastruktur.


Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan RAB

Penyebab: – Kurangnya tanggung jawab masing-masing KSM/Panitia dalam mengelola dana BLM dan kelalaian serta lemahnya pengawasan masing-masing BKM dan Tim Fasilitator dalam penyusunan RAB dan pelaksanaan pekerjaan. – Kecenderungan BKM/KSM untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan RAB dan bukan berdasarkan realisasi yang sesungguhnya. – Kurangnya pemahaman KSM, BKM dan fasilitator terhadap pedoman/ketentuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. – Unit Pengelola Lingkungan (UPL) kurang efektif dalam memonitor pelaksanaan pekerjaan dan tidak adanya batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)/Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SP2D-L) antara BKM dan KSM.


Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan RAB

Akibatnya: – Pemborosan biaya pada kegiatan pembangunan infrastruktur/prasarana tersebut. – Kelebihan alokasi dana yang dapat digunakan untuk kepentingan lain. – Prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan volume fisik yang seharusnya dan kurang memenuhi kualitas serta belum didukung dengan pertanggungjawaban kegiatan yang memadai. – Dana bantuan tidak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.


Prasarana yang Dibangun Tidak Memenuhi Spesifikasi Teknik dan Mengalami Kerusakan serta Tidak Dipelihara dengan Baik Penyebab: – Pelaku perorangan PNPM Mandiri Perkotaan belum memiliki rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap keberhasilan program. – Kelalaian dan kurang memadainya pendampingan dan pengawasan oleh Fasilitator Kelurahan di lapangan. – Kelalaian dan kurang memadainya UPL dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. – Panitia pemeliharaan yang telah terbentuk belum berfungsi secara optimal untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi prasarana yang dibangun. – Kelalaian pelaku program (KSM) yang kurang memperhatikan saran teknis dari Fasilitator Teknik.


Prasarana yang Dibangun Tidak Memenuhi Spesifikasi Teknik dan Mengalami Kerusakan serta Tidak Dipelihara dengan Baik Akibatnya: – Hasil kegiatan tidak berfungsi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. – Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk memperbaiki kualitas sarana prasarana (sarpras) di daerah tersebut tidak tercapai. – Prasarana yang dibangun tidak segera dapat dimanfaatkan. – Fungsi sarana dan prasarana tidak optimal dan dapat memperpendek umur sarpras tersebut.


Prasarana dan Hasil Kegiatan Belum Dimanfaatkan, Kurang Bermanfaat, Tidak Dapat Dimanfaatkan, dan Tidak Dimanfaatkan sesuai Tujuan Penyebab: – Kurangnya pemahaman BKM/pelaku program lainnya tentang perlunya penyebarluasan informasi/transparansi terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. – KSM yang telah dibentuk tidak berfungsi dan rendahnya komitmen masyarakat atas kesanggupan penyediaan dana swadaya sesuai dengan proposal KSM. – Tim Pemelihara yang dibentuk belum berfungsi secara optimal. – Sebagian pelaku program belum memahami kebijakan organisasi dan tata kelola program. – Kurangnya pendampingan dan pengawasan oleh Fasilitator Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh KSM. – Tim Koordinasi dan pelaku perorangan PNPM Mandiri Perkotaan belum memiliki rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap keberhasilan program.


Prasarana dan Hasil Kegiatan Belum Dimanfaatkan, Kurang Bermanfaat, Tidak Dapat Dimanfaatkan, dan Tidak Dimanfaatkan sesuai Tujuan Akibatnya: – Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk memberdayakan masyarakat agar tidak hanya sekedar menjadi pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak sepenuhnya tercapai. – Investasi yang ditanamkan oleh LKM pada kegiatan sosial produktif menjadi belum menghasilkan keuntungan sehingga rencana pemberian bantuan kepada warga miskin menjadi tertunda pelaksanaannya.


Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM

Uraian Permasalahan a. Tunggakan dana bergulir b. Penerima Dana Bergulir Tidak Tepat Sasaran/Tidak Sesuai dengan Ketentuan c. Terdapat Dana Yang Belum Disalurkan/Belum Digulirkan Kembali d. Penggunaan Dana BLM Tidak Tepat/Sesuai Ketentuan e. Sisa Dana Hasil Kegiatan

f.

Keterlambatan Penyaluran Dana BLM

g. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Masih Rendah


Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM Penyebab: – Minimnya upaya penagihan yang dilakukan oleh KSM maupun Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada peminjam karena keterbatasan waktu dan kemampuan menagih, lemahnya penegakan sanksi terhadap penunggak, kurangnya kesadaran dari penunggak, serta kesulitan ekonomi yang dialami kelompok peminjam. – Kurang optimalnya peran Korkot, Askorkot, Faskel, dan Unit-unit Pengelola (UP) di BKM. – Masih ada keraguan dari pihak BKM atas komitmen KSM untuk pengembalian pinjaman. – Kelemahan BKM, KSM dan Faskel dalam merencanakan lokasi kegiatan, melakukan seleksi dan pengawasan/monitoring terhadap tahapan proses pemberian bantuan. – Kurang tanggapnya Tim Koordinasi Kota dalam memproses usulan revisi. – Rendahnya komitmen Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menyediakan dana pendamping BLM. – Ketidak siapan KSM dalam melaksanakan kegiatan. – Kelalaian pengelola keuangan LKM dan UPK untuk mematuhi ketentuan.


Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM Akibatnya: – Pencapaian tujuan program secara umum tidak tercapai secara optimal; – Pencapaian sasaran dan manfaat pemberian pinjaman bergulir belum tercapai sepenuhnya; – Berpotensi menimbulkan konflik diantara kelompok masyarakat. – Kegiatan BLM tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya dana pendamping (komitmen partisipasi) Pemerintah Kota/Kabupaten.


Perubahan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan - Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Proposal

- Perubahan Jenis kegiatan tanpa dilengkap Berita Acara Perubahan Penyebab: – Tim Koordinasi dan pelaku perorangan PNPM Mandiri Perkotaan belum memiliki rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap keberhasilan program. – Penanggungjawab program dan Tim Koordinasi belum memiliki program kerja untuk memastikan bahwa pengawasan atasan langsung cukup memadai. – Kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh PPK maupun Fasilitator Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh KSM. – Lemahnya verifikasi Faskel dan KSM yang tidak melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. – Kurangnya pemahaman dan kepatuhan BKM dan KSM terhadap ketentuan/pedoman PNPM Mandiri Perkotaan.


Perubahan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Akibatnya: – Dana BLM tidak sepenuhnya mencapai sasaran dan merugikan penerima manfaat serta tujuan dari pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal. – Hasil pekerjaan belum sesuai rencana dan belum sesuai dengan dana yang disediakan sehingga manfaatnya belum optimal. – Kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran sehingga tujuan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan tidak tercapai. – Menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan warga yang menjadi sasaran serta memberikan peluang bagi pengurus KSM untuk memberikan bantuan perbaikan pada warga yang tidak berhak.


Perencanaan Kegiatan Belum Dilaksanakan Dengan Baik Pelaksanaan kegiatan fisik, sosial dan program tidak sesuai dengan perencanaan/PJM Pronangkis Penyebab: – Pendampingan Faskel pada saat penyusunan perencanaan belum memadai. – Sebagian pelaku program belum memahami kebijakan organisasi dan tata kelola program. – KMW belum optimal membina Fasilitator Kelurahan dalam melakukan pendampingan kepada BKM/KSM; – Penanggungjawab program dan Tim Koordinasi belum memiliki program kerja untuk memastikan bahwa pengawasan atasan langsung cukup memadai. – Kurangnya pengawasan oleh Fasilitator Kelurahan dan LKM dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh KSM.


Perencanaan Kegiatan Belum Dilaksanakan Dengan Baik Akibatnya: – Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memonitoring kegiatannya tidak tercapai secara optimal. – Hasil pekerjaan belum sesuai dengan rencana dan belum sesuai dengan dana yang disediakan sehingga manfaatnya belum optimal. – RAB tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan sulit diukur /dibandingkan karena tidak akuratnya perencanaan. – Masyarakat kurang memperoleh pembelajaran yang maksimal dari konsultan sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Perkotaan.

KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 8. Pelaksanaan Program Tidak Sesuai Ketentuan  Pelaksanaan kegiatan belum memenuhi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan  Pengelola program belum sepenuhnya melaksanakan perannya  Kurang efektifnya pendampingan fasilitator/Askot/Korkot, KSM tidak menaati prosedur sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan  Kurang selektifnya KSM dalam merencanakan program sesuai ketentuan  Pelaksanaan kegiatan sudah menyimpang dari PJM Pronangkis  Lemahnya pengawasan dari UPL dalam melaksanakan tugasnya. Penyebab: – Kurangnya pemahaman KSM dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan program PNPM Mandiri Perkotaan. – Kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh PJOK, Korkot dan Faskel. Akibatnya: – Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan program yaitu partisipatif, transparansi dan akuntabel. – Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dalam PJM Pronangkis.

KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 9. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh BKM/KSM Penyebab: – KMW dan Koordinator Kota belum optimal melakukan supervisi, evaluasi dan pembinaan Fasilitator Kelurahan dalam melakukan pendampingan kepada BKM/KSM. – Kurangnya pengawasan oleh Fasilitator Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh KSM. – Kurang efektifnya UPL dalam melaksanakan monitoring. – Lemahnya perencanaan dan kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Faskel. – Tingginya frekuensi pergantian fasilitator. – Ketidaksiapan KSM dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati. – Keadaan alam yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan segera. Akibatnya:

Sarana dan prasarana yang akan/sedang dibangun tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa/kelurahan setempat

TERIMA KASIH

P2KP (PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN) Rakor Nasional P2KP, 15 Juni 2015

Recommend Documents