PROGRAM DAN PENGANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (P2KP) TAHUN 2015
Oleh : Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) Tahun 2015 Jakarta, 15-16 Juni 2015
Outline Paparan
1. Lingkup Program/Kegiatan 2. Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP) dan Mekanisme Penyaluran Dana
Lingkup Program/Kegiatan P2KP Tahun 2015 Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) Tahun 2015 : NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
KETERANGAN
• Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PIP Kab/Kota • Khusus Kab. Pangandaran Jabar, dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi Jabar
1
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
4.107 Kel/Desa
2
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK/ND)
279 Kel/Desa Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi
3
Penguatan Peran Gender 426 Kel/Desa Dana BLM dialokasikan pada di NAD (Selaras ) di Provinsi DIPA Satker PKP2B Provinsi NAD NAD
Lanjutan : NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN 845Kel/Desa tersebar
KETERANGAN
4
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)
Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi
5
Pilot Pengurangan Resiko 10 Kel/Desa Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi Jawa Timur
6
Pilot Bussines Development Centre (BDC)
15 Kab/Kota
Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi
7
Federasi UPK (Unit Pengelola Keuangan)
3 Kab/Kota
TA. 2015 belum dialokasikan dana
8
Pelatihan Masyarakat (Pelmas)
11.066 Kel/Desa
Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi
9
Pelatihan Dasar 33 Provinsi (Pelatdas) bagi Fasilitator Baru
Dana BLM dialokasikan pada DIPA Satker PKP2B Provinsi
Lanjutan : NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
KETERANGAN
10 Pencegahan Permukiman Kumuh
11.066 Kel/Desa
• TA. 2015 belum dialokasikan dana • Output : Profil Kumuh disetiap Kel/Desa
11 Penanganan Permukiman Kumuh melalui pendekatan PLPBK (ND)
Kel/Desa yang telah selesai melaksanakan PLPBK/ND
• TA. 2015 belum dialokasikan dana • Output : Review RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan/Kawasan Permukiman) berdasarkan 7 indikator kumuh
12 Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PAKET)
Kab/Kota
• TA. 2015 belum dialokasikan dana • Output : Rencana Penanganan Kumuh terpadu (MasyarakatPemda)
Keluaran (output) Program NO
PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN (OUPUT)
1
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM) • Terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur, Sosial dan ekonomi (tridaya) berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
2
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK/ND)
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM) • Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman)
3
Penguatan Peran Gender • Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM) di NAD (Selaras ) • Terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur, Sosial dan ekonomi (tridaya) berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
Lanjutan : NO
PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN (OUPUT) • Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM) • Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas dan pengembangan ekonomi berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
4
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)
5
Pilot Pengurangan Resiko • Tersusunya dokumen RTPRB (Rencana Bencana Berbasis Tindak Pengurangan Resiko Bencana) Komunitas (PRBBK) khusus bencana kebakaran • Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM) • Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
6
Pilot Bussines Development Centre (BDC)
• Terpilihnya Kab/Kota lokasi Pilot BDC • Dokumen hasil Studi Kelayakan BDC • Petunjuk Teknis BDC
7
Federasi UPK (Unit Pengelola Keuangan)
• Terpilihnya Kab/Kota lokasi Pilot Federasi UPK • Petunjuk Teknis Federasi UPK
Lanjutan : NO
PROGRAM/KEGIATAN
KELUARAN (OUPUT) • Tersalurkannya dana pelatihan ke masyarakat • Terlaksananya pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
8
Pelatihan Masyarakat (Pelmas)
9
Pelatihan Dasar • Tersalurkannya dana pelatihan dasar (Pelatdas) bagi Fasilitator • Terlaksananya pelatihan dasar bagi Baru fasilitator baru sesuai dengan topik/tema yang ditentukan
10 Pencegahan Permukiman Kumuh
• Terlaksananya perencanaan partisipatif identifikasi 7 indikator kumuh • Tersusunnya Profil Kumuh setiap Kel/Desa
11 Penanganan Permukiman Kumuh melalui pendekatan PLPBK (ND)
• Terseleksinya Kel/Desa sasaran • Terlaksananya review RTPLP • Tersusunnya dokumen RTPLP yang memasukan 7 indikator kumuh
12 Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PAKET)
• Terseleksinya Kab/Kota sasaran • Tersusunya dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh, kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda
Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP) Tahun 2015
1 Alokasi BLM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Satker PIP Kab/Kota
PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN • Pencairan dana BLM dilakukan dalam 1 (satu) tahap/kali pencairan • Alokasi BOP BKM : a) Rp 5 juta (Jumlah penduduk <3.000 jiwa atau Kel. kecil) b) Rp 7,5 juta (Jumlah penduduk 3.000-10.000 jiwa atau Kel. sedang) c) Rp 10 juta (Jumlah penduduk > 10.000 jiwa atau Kel. Besar) d) Bila KK Miskin < 10 %, maka nilai BOP diatur sebagai berikut : - Kel. Kecil Rp 5 juta - Kel. Sedang dan Besar Rp 7,5 juta Syarat Pencairan
Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK (Unit Pengelola Keuangan) telah diverifikasi oleh Korkot (Koordinator Kota) atau Askot (Asisten Koordinator Kota) Bidang Manajemen Keuangan dengan hasil baik; Melengkapi form dokumen pencairan yang terdiri dari : - PP-BLM - BAPPD - Kwitansi - Copy Rekening BKM/LKM - Resume SP-3).
Syarat Pemanfaatan Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi fasilitator. Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM serta disepakati fasilitator. Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik. Dana BLM tahap sebelumnya yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh BKM/LKM serta diverifikasi Fasilitator.
TARGET PENYERAPAN DIPA KAB/KOTA TA. 2015 (milyar)
Bulan Mei 2015 terdapat target penyerapan komulatif Rp 14,8 M
GAJI TIM KORKOT/TIM FASKEL DAN BOP TIM FASKEL
2 STRUKTUR ALOKASI DIPA-P TA. 2015 SATKER PKP2B PROVINSI TOTAL 665.041.600.000,-
278.953.800.000,-
PELATIHAN DASAR FASKEL BARU
1.689.800.000,-
PELATIHAN MASYARAKAT
57.294.400.000,-
BLM PLPBK (ND)
233.129.100.000,-
BLM SELARAS (P2G) NAD
57.877.000.000,-
BLM PPMK
33.800.000.000,-
BLM PRB-BK
2.000.000.000,-
BLM KAB. PANGANDARAN
297.500.000,-
PELATIHAN DASAR FASKEL BARU • Sasaran pelatihan dasar adalah Fasilitator dan/atau Asisten Korkot yang belum pernah mengikuti pelatihan dasar P2KP • Alokasi dana pelatdas sebesar Rp 200.000,-/orang/hari selama 7 hari • Panitia Pelaksana dapat memperoleh honorarium sesuai dengan ketentuan (POK) • Mekanisme pencairan dan pemanfaaan : 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri dari unsur Satker PKP2B Provinsi dan unsur KMW (OC/OSP) Proposal pelaksanaan pelatdas lengkap dengan RAB yang disusun oleh Panitia Pelaksana Proposal diajukan kepada Satker PKP2B untuk diterbitkan SPM dan SP2D oleh KPPN (Pencairan BLM) Pelaksanaan Pelatihan Laporan Pelaksanaan Pelatihan (LPJ) Verifikasi LPJ oleh Tim Penerima Pekerjaan yang dibentuk oleh Satker PKP2B
PELATIHAN MASYARAKAT • Sasaran pelatihan dasar adalah anggota BKM, UP-UP BKM, relawan masyarakat dan aparat Kelurahan/Desa • Alokasi dana pelmas sebesar Rp 5.450.000,- per Kel/Desa • Membentuk Panitia Pelaksana Pelmas • Mekanisme pencairan dan pemanfaaan :
1. 2. 3. 4. No
Proposal rencana pelaksanaan pelmas berikut RAB nya Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara Satker PKP2B dan BKM dan persyaratan pencairan lainnya Pelaksanaan Pelmas Pelaporan Pelaksanaan (LPJ) Jenis Kegiatan
Jumlah hari
Jumlah Peserta
Biaya
Pengganti Transport
Biaya narasumber
Bahan serahan/Alat peraga
Total Biaya
Keterangan
1
Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif
3
20
25.000
15.000
1.800.000
Paket Kelurahan
2
Pelatihan BKM, Aparat Kel/Desa
3
19
25.000
15.000
1.710.000
Paket Kelurahan
3
Pelatihan penguatan UPK dan Sekretariat
2
2
25.000
15.000
50.000
15.000
240.000
Paket Kluster/Kec.
4
Pelatihan Penguatan UPL
2
3
25.000
15.000
50.000
15.000
335.000
Paket Kluster/Kec.
5
Pelatihan Penguatan UPS
2
1
25.000
15.000
50.000
15.000
145.000
Paket Kluster/Kec.
6
Paket Pengembangan Media Warga
1.220.000 Total dana setiap Kelurahan/Desa
5.450.000
Paket Kelurahan
BLM PLPBK (ND) • Sasaran PLPBK adalah Kel/Desa lokasi PLPBK penetapan tahun 2012, 2013 dan 2014 • Pencairan dilakukan dalam 1 tahap/kali pencairan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Lokasi Tahun 2012 sebesar Rp 250 juta per Kel/Desa 2. Lokasi Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 850 juta per Kel/Desa • Dana dimanfaatkan untuk kegiatan fisik (infrastruktur) sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat (RTPLP) • Syarat pencairan : 2012 1. Laporan kemajuan pekerjaan dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akan dilakukan (disertai DTPL) dan diverifikasi Korkot/Askot 2. Laporan kemajuan pekerjaan dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akan dilakukan (disertai DTPL) dan diverifikasi Korkot /Askot Mandiri 3. Penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik 1 (pertama) sudah 100%, dipertanggung jawabkan (laporan keuangan terkini) dan diverifikasi Korkot /Askot Mandiri
2013 & 2014 1.
2.
Dokumen RTPLP Kawasan Prioritas sudah disepakati warga & Pemerintah Kota/Kabupaten dan sudah diverifikasi Konsultan (askot UP/Korkot/Askot Mandiri) Dokumen Perencanaan Teknis (DED) senilai pagu dana (minimal Rp. 850 juta) sudah selesai dan diverifikasi oleh Konsultan (askot
BLM SELARAS NAD • Sasaran Selaras adalah 426 Kel/Desa di Provinsi NAD • Alokasi BLM Rp 150 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1 tahap/kali pencairan • Dana dimanfaatkan untuk : 1. Kegiatan fisik (infrastruktur), Sosial dan Ekonomi (SEL) yang responsif gender 2. Pelatihan masyarakat tentang kesetaraaan dan keadilan gender, maksimum 10 % dari pagu BLM 3. BOP BKM maksimum Rp 7,5 juta 4. Syarat Pencairan dan Pemanfaatan BLM : Pencairan 100% (Rp 150 juta)
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
Rencana Kerja Rencana kegiatan masyarakat pengembangan yang responsif gender kapasitas BKM/ LKM disepakati oleh masyarakat untuk petaksanaan dan telah diverifikasi Korkot; Setaras yang di Proposal kegiatan KSM tandatangani BKM/LKM disepakati BKM/UP-UP dan dan disetujui oteh telah diverifikasi oleh Asisten Korkot/ Korkot. fasititator.
BLM PPMK • Sasaran PPMK sebanyak 845 Kel/Desa • Alokasi BLM Rp 40 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1 tahap/kali pencairan Syarat Pencairan ke BKM
Syarat Pemanfaatan ke KSM
Melampirkan rencana penggunaan dana Proposal/usulan KSM untuk BLM PPMP tahap II yang telah penggunaan dana BLM tahap II diverifikasi dan ditandatangani telah dinyatakan layak oleh UPK fasilitator; dan disetujui oleh Rapat LKM Melengkapi form dokumen pencairan Administrasi keuangan, organisasi (Kwitansi, Copy Rek.BKM, Resume Akad dan manajemen KSM telah Kredit pemanfaatan BLM Tahap 1 ke diverifikasi oleh Fasilitator dengan rekening KSM) hasil baik Dana tahap I di KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll) Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator
BLM PRPBK • Sasaran PRBBK sebanyak 10 Kel/Desa • Alokasi BLM Rp 200 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1 tahap/kali pencairan • Syarat Pencairan dan pemanfaatan dana : BLM (100%) Rp 200 juta
Penggunaan Dana Pengembangan kapasitas Masyarakat, dukungan proses perencanaan partisipatif, sebesar Rp 25 juta. Honorarium Tenaga Ahli Perencana Pendamping (TAPP) masyarakat sebesar Rp 25 juta. BOP BKM/LKM sebesar Rp 10 juta. Pelaksanaan kegiatan prioritas dari PRBBK Tahap I sebesar Rp 140 juta.
Syarat Pencairan Berita Acara Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) yang berisi Komitmen Bersama. Rencana Kerja Kegiatan (termasuk RAB dan Jadwal) yang disepakati dan kelayakannya telah diverifikasi Korkot/Askorkot. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PJOK. Melengkapi berkas pencairan lainnya (SPP BLM, Kwitansi, dll)
