PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENYUSUNAN BASELINE DATA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (P2KP)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 - 0 - 100

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (P2KP)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 – 0 – 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (P2KP) Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) – PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 – 0 – 100 i

DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN | 1

II. TUJUAN | 2 III. METODOLOGI | 2 III.1 Data | 3 III.2 Metode Pendataan |3 III.3 Lokasi Sasaran | 4 III.4 Jadwal | 4 IV. KELUARAN | 4 V. PRINSIP-‐PRINSIP | 4 VI. ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN | 5 VII. MATRIK PERAN PELAKU | 7 VIII. LANGKAH-‐LANGKAH | 8 A. Persiapan | 8 B. Pelaksanaan Pendataan 100 – 0 – 100 | 12 C. Tahap Penyusunan Profil 100-‐0-‐100 | 14 LAMPIRAN-‐LAMPIRAN | 20 Lampiran-‐1 Tatacara Penyelenggaraaan Workshop Dan Sosialisasi Tingkat Kota/Kab, Desa/Kel | 21 Lampiran-‐2 Penyiapan Peta Dasar Dan Peta Rona (Eksisting) | 29 Lampiran-‐3 FGD Penggalian Gagasan Pencegahan Dan Penanganan Kumuh | 35

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) – PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 – 0 – 100 iii

GAMBAR DAN TABEL Gambar 1 Kedudukan Pendataan 100-‐0-‐100 Dalam Siklus Pembangunan Partisipatif | 2 Gambar 2: Diagram Alir Proses Penyusunan Data 100 – 0 – 100 | 6 Gambar 3: Contoh Peta Rencana Kegiatan | 18 Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pendataan 100 -‐ 0 – 100 | 4 Tabel 2. Matriks Peran Pelaku Pendataan 100 – 0 – 100 | 7 Tabel 3 Kebutuhan Peta Dan Data Tingkat Desa/Kelurahan | 10 Tabel 4 Contoh Matrik Permasalahan | 16 Tabel 5 Contoh Matrik Analisi Permasalahan tingkat Desa/Kelurahan | 17 Tabel 6 Daftar Indikasi Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kel, Kec Kota/Kab | 18 .

iv

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) – PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 – 0 – 100

I. PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015-2019 telah menetapkan target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019, target pencapaian tersebut dinamai dengan “Gerakan 100 - 0 - 100”. Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015, Pemerintah optimistis target Millennium Development Goals (MDGs) untuk sektor air minum sebesar 68,87% dapat tercapai, dan target akses sanitasi MDGs sebesar 62,4% penduduk yang diperkirakan juga dapat terwujud pada tahun 2015. Oleh karenanya bila perkiraan tersebut benar, maka pada akhir tahun 2015 masih ada sekitar 31,13% masyarakat yang belum memiliki akses yang baik terhadap penyediaan air minum dan sekitar 37,6% masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan sehat. Untuk mewujudkan gerakan 100 - 0 - 100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya. Pelaksanaan kolaborasi gerakan 100 - 0 - 100 di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota akan menunjukan seberapa baiknya daerah melayani kebutuhan mendasar masayarakat khususnya dibidang infrastruktur permukiman ini. Sebagai tahap awal yang penting dalam kolaborasi tersebut maka perlu dilakukan Pendataan 100 - 0 - 100 di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). Melalui Survey Baseline ini, diharapkan diperoleh data 100 - 0 - 100 seluruh lokasi yang akan menjadi tolok ukur pencapaian target pada akhir tahun 2019. Pendataan 100 - 0 - 100 ini pada prinsipnya merupakan pengayaan dari Pemetaan Swadaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat khususnya melalui PNPM Mandiri, yang fokusnya pada penggalian data 100 - 0 - 100 dan juga kumuh yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. Data 100 - 0 - 100 ini nantinya diharapkan akan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan di evaluasi pencapaiannya secara periodik sampai dengan tenggat waktu Tahun 2019.

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) – PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 – 0 – 100 1

Untuk kebutuhan itulah maka perlu disusun Prosedur Operasional Baku (POB) Penyusunan Pendataan 100 - 0 - 100 sebagai petunjuk bagi semua pelaku khususnya masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendataan 100 - 0 - 100.

II. TUJUAN Tujuan dari Pelaksanaan pendataan 100 - 0 - 100 ini adalah: 1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data 100 - 0 - 100 di wilayahnya; 2. Mengumpulkan data 100 - 0 - 100 dan menyusun profil kawasan permukiman ; 3. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sesuai persoalan kualitas permukiman berdasarkan data 100 - 0 - 100.

III. METODOLOGI Secara umum metodologi utama pendataan 100 - 0 - 100 ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan masyarakat di dalam seluruh rangkaian proses.

2


III.1 Data Data dimaksud adalah data 100 - 0 - 100 yaitu data yang terkait akses air minum (100 kiri), pengurangan luasan kawasan kumuh (0) dan data yang terkait dengan akses sanitasi yang layak (100 kanan). Data tersebut terdiri dari data fisik dan non fisik antara lain: 1. Data fisik yang terkait dengan 7 indikator kumuh yaitu: a. Kondisi bangunan hunian: i. Keteraturan Bangunan ii. Kepadatan Bangunan iii. Kondisi Fisik Bangunan b. Jalan Lingkungan c. Drainase Lingkungan d. Pembuangan air Limbah e. Penyediaan Air Bersih & Air Minum f. Pengelolaan Persampahan g. Pengamanan Bahaya Kebakaran 2. Data non fisik yang terkait dengan infrastruktur permukiman, antara lain: a. Legalitas pendirian bangunan b. Kepadatan penduduk c. Mata pencarian penduduk d. Penggunaan Daya Listrik e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan f. Fasilitas Pelayanan Pendidikan Seluruh data tersebut akan dijadikan sebagai data 100 - 0 - 100 yang nantinya dapat diukur secara periodik pencapaiannya sampai dengan tahun 2019 oleh pemerintah Kabupaten/Kota. III.2 Metode Pendataan Untuk menggali data khususnya di tingkat masyarakat, akan menggunakan 3 metode kajian yaitu: 1. FGD : Digunakan pada saat penggalian data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat di desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detil juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas terkecil) untuk menggali data utama. 2. Wawancara : Digabungkan dengan teknik FGD, dimana prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis (komunitas terkecil) 3. Transek: Akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klarifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran.


III.3 Lokasi Sasaran Lokasi sasaran untuk pelaksanaan pendataan 100 - 0 - 100 akan dilakukan di lokasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).

III.4 Jadwal Pelaksanaan Penyusunan data 100 - 0 - 100 ini akan dilakukan dalam kurun waktu lebih kurang 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pendataan 100 - 0 - 100 No

Aktifitas

Juni

Juli

X

X

Agust

Sept

1

ToT

2

Pelatihan Fasilitator

3

Workshop tkt Kota

X

4

Sosialisasi desa/kel

X

4

Pelatihan TIPP

X

X

5

Proses Pendataan 100 - 0 - 100

X

X

6

Persiapan Aplikasi Report

X

7

Rekap dan profil Kawasan Permukiman Kota/Kabupaten

8

Rekap Nasional

X

Okt

Nov

Des

X

X X

IV. KELUARAN Keluaran yang diharapkan adalah: 1. Rumusan persoalan kualitas permukiman termasuk 7 indikator Kumuh 2. Data 100 - 0 - 100 dan profil kawasan permukiman tingkat kelurahan/desa 3. Indikasi kegiatan untuk mencapai target 100 - 0 - 100.

V. PRINSIP-PRINSIP Adapun prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pendataan 100 - 0 - 100 ini adalah sebagai berikut : a. Prinsip keadilan Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memiliki akses yang sama terhadap terhadap pelayanan air minum, permukiman yang layak

4


dan sanitasi yang baik, sebagai kebutuhan mendasar di bidang infrastruktur permukiman. b. Prinsip kolaborasi Prinsip dasar kolaborasi adalah kerjasama dan kesetaraan (esensi dasar), kebersamaan, berbagi tugas, tanggung jawab, dan tanggung gugat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, menentukan indikator keberhasilan, menggali data dan informasi serta berbagi peran dalam setiap prosesnya. c. Prinsip akurasi dan kehati-hatian Mengingat bahwa data ini akan digunakan terus menerus sebagai alat untuk mengukur pencapaian program, maka data-data yang diperoleh harus akurat dan valid dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun juga secara sosial. d. Prinsip keberlanjutan Bahwa data ini harus dapat dipergunakan secara periodik mulai dari data awal, evaluasi maupun juga paska pelaksanaan program, dan terutama dapat dimanfaatkan untuk pengambilan-pengambilan keputusan penting dalam peningkatan kualitas permukiman baik di tingkat pusat maupun di daerah.

VI. ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN Alur Pelaksanaan Kegiatan pendataan 100 - 0 - 100 dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: A. Tahap Persiapan B. Tahap Pelaksanaan Pendataan C. Tahap Penyusunan Profil Kawasan Permukiman Secara lebih lengkap dideskripsikan melalui alur sebagai berikut:


KEGIATAN ·∙ ·∙ ·∙

A. PERSIAPAN

A.1. Workshop Persiapan Pendataan 100-‐0-‐100 Tingkat Kab/Kota

·∙

A.2. Sosialisasi di tingkat Desa/Kel

A.3. Penyiapan Peta Dasar & Peta Rona Awal

B. PELAKSANAAN PENDATAAN

A.4. Pembekalan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

B. PENYUSUNAN PROFIL & INDIKASI KEGIATAN

OUTPUT (KELUARAN)

·∙ ·∙ ·∙

Data Sekunder Desa/Kel Data Monografi Desa/Kel Jadwal Pendataan

·∙ ·∙

Peta Dasar Kel/Desa Peta Rona Awal

·∙ ·∙

TIPP memahami POB TIPP siap memfasilitasi pendataan 100-‐0-‐100 RKTL

·∙ ·∙

B.1. RPK Persoalan Permukiman & Pemetaan Awal Masalah Kel/Desa

·∙ ·∙ ·∙

B.2. Pendataan 100-‐0-‐100 tkt RT/ RW/Dusun : ·∙ Diskusi 100-‐0-‐100 Rumah Tangga & Lingkungan ·∙ Transek & Observasi

B.3. Konsolidasi & Analisis Data Tingkat Kel/Desa

C.1. Penyusunan Profil 100-‐ 0-‐100/Profil Kumuh Kel/ Desa dan Indikasi Program/Kegiatan

C.2. Workshop Penyepakatan Profil Kawasan Permukiman Tingkat Kab/Kota

Data Sekunder Peta Dasar Kel/Desa Kesamaan orientasi 7 Indikator Kumuh & Data 100-‐0-‐100 Kesepakatan konsep, Metode & Jadwal

·∙ ·∙ ·∙

Ciri & Karakteristik Permukiman Kumuh Harapan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan permukiman Peta awal persoalan permukiman RKTL Transek & Observasi

Tabel persoalan permukiman Rekap Data 100-‐0-‐100 Rumah Tangga & Lingkungan Peta Tematik Permasalahan permukiman RT/RW/Dusun

·∙ ·∙

Peta Tematik tingkat Kel/Desa Rekap Data Rumah Tangga & Lingkungan tingkat Kel/Desa

·∙

Profil 100-0-100/Profil Kumuh Kel/Desa Indikasi Program/Kegiatan Pencegahan/Peningkatan Kualitas Permukiman Kel/Desa

·∙

·∙ ·∙

·∙

Profil 100-0-100/Profil Kumuh Kab/Kota Indikasi Program/Kegiatan Pencegahan/Peningkatan Kualitas Permukiman Kab/ Kota

Peta skenario Penanganan

Gambar 2: Diagram alir Proses Penyusunan data 100 – 0 – 100

6


VII. MATRIK PERAN PELAKU Proses pendataan ini perlu didukung oleh seluruh pelaku yang terkait dengan persoalan kualitas permukiman. Akan tetapi tidak seluruh pelaku terlibat dalam setiap proses, oleh karenanya perlu dijelaskan pembagian peran pelaku melalui matrik sebagai berikut: Tabel 2. Matriks Peran Pelaku Pendataan 100 – 0 - 100

No

Kegiatan

KMW

Korkot

Tim Faskel Ø

Pemda / Pokja PKP

Lurah/ Kades

BKM/ LKM

@

Ø

Ø

@

Ø

RT/ RW/ Dusun

TIPP Masy

1

Pelatihan Fasilitator

@

Ö

2

Workshop tkt Kota

¶

Ö

3

Sosialisasi desa/kel

¶

Ö

4

Penyiapan Peta Dasar & Peta Rona Awal

¶

@

5

Pembekalan TIPP

¶

@Ö

6

RPK Persoalan Permukiman & Pemetaan Awal Masalah

¶

@

@

Ø

Ö

Ø

7

Pendataan 100-0100 tingkat RT

¶

¶

¶

@

Ö

Ø

8

Konsolidasi dan Analisis data tingkat Kel/Desa

¶

Penyusunan profil tingkat Kel/Desa dan Indikasi Program/Kegiatan

¶

9

10

11

Ø

Ø

Ø

Ø

@

@

¶

@

@

Workshop penyepakatan profil Kawasan Permukiman tingkat Kab/Kota

¶

Ö

@

Ø

Ø

Sosialisasi hasil profil Kel/Desa & Kab/Kota

¶

Ö

@

Ø

Ø

Keterangan Simbol : @ : Pelaksana/Penyelenggara Ö : Pemandu ¶ : Pengendali Ø : Peserta


VIII. LANGKAH-LANGKAH Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sebagaimana deskripsi alur kegiatan pada gambar 2, akan dijelaskan secara lengkap dalam uraian dibawah ini. A. PERSIAPAN A.1 Workshop Penyiapan Pendataan 100 - 0 - 100 tingkat Kota/Kabupaten a. Uraian

:

• Merupakan proses untuk membangun kesamaan pandang tentang konsep atau target 100 - 0 - 100 • Mengingatkan kembali tentang komitmen terhadap pencapaian target 100 - 0 - 100 • Membangun pemahaman terhadap konsep dan metode Survey Baseline • Membangun komitmen pemanfaatan data • Penting ditekankan disini syarat kolaborasi adalah dengan mendorong peran pemda lebih besar untuk menggalang pihak yang terkait. Sehingga diupayakan Penyelenggaraan Workshop ini atas inisiatif Pemda sendiri.

b. Pelaksana

:

Bappeda/Pokja PKP

c. Fasilitator

:

Tim Korkot

d. Peserta

:

Walikota/Bupati, BAPPEDA, SKPD terkait, Swasta dan kelompok peduli lain

e. Output

:

• Diperolehnya data-data sekunder yang dibutuhkan • Diperolehnya peta dasar kelurahan/desa, peta penggunaan lahan/zonasi • Kesamaan orientasi tentang 7 Indikator kumuh dan data 100 - 0 - 100 • Kesepakatan konsep dan metode pendataan • Kesepakatan Jadwal

f. Langkah-langkah

8

1. Pemaparan tentang Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman, Indikator dan target 100 - 0 - 100 dan Konsep dan Metode Pendataan 100 - 0 - 100 2. Diskusi kelompok tentang : a. Indikator dan target 100 - 0 - 100 dan b. Konsep serta metode Pendataan tingkat desa/kelurahan 3. Penyepakatan tentang Jadwal Pelaksanaan Pendataan serta pembagian tugas monitoring pelaksanaan kegiatan


survey 4. Pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan termasuk peta-peta desa/kelurahan (peta tersebut diutamakan yang memiliki skala minimal 1:5000) Lebih lengkap tentang tatacara pelaksanaan workshop akan diuraikan di dalam lampiran I A.2 Sosialisasi Di Tingkat Kelurahan/desa a.

Uraian

:

•

• •

Proses koordinasi dan sosialisasi dengan pihak kelurahan/desa terkait Pendataan 100 - 0 - 100 kawasan permukiman. Proses survey data sekunder yang dibutuhkan di tingkat kelurahan Proses membangun komitmen untuk kegiatan Pendataan 100 - 0 - 100

b.

Pelaksana

:

Aparat desa/kelurahan

c.

Fasilitator

:

Fasiltator Kelurahan

d.

Peserta

:

Lurah/Kepala desa, BKM, UP-UP, Relawan, TIPP, Perwakilan masyarakat lain

e.

Output

:

f.

Langkah-langkah

Diperolehnya data-data sekunder tingkat kelurahan/desa Data Monografi Kelurahan/Desa Jadwal pelaksanaan pendataan Melakukan pertemuan untuk koordinasi dengan pihak kelurahan 2. Pemaparan tentang Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman, Indikator dan target 100 - 0 - 100 dan Konsep dan Metode Pendataan 100 - 0 - 100 3. Pengumpulan data-data sekunder dan peta-peta yang dibutuhkan 4. Mengidentifikasi data Rumah Tangga/KK tiap RT/RW/Dusun 5. Menemukenali dan menggalang key persons untuk membantu kelancaran pendataan 6. Memahami kondisi awal kawasan (sosial masyarakat, kegiatan ekonomi dan lingkungan) 7. Kompilasi data sekunder dan informasi serta Penyiapan peta dasar (diutamakan yang memiliki skala 1:5000 dan skala 1:1000) Untuk melengkapi, tatacara proses sosialisasi tingkat desa/kelurahan lihat lampiran 1 • • • 1.


Tabel 3 Kebutuhan Peta dan data tingkat desa/kelurahan No

DATA

SUMBER DATA

1

Peta Kondisi eksisting

2

• Data monografi kelurahan/desa • Data profil rumah tangga tentang pelayanan air minum dan Sanitasi

INSTANSI Kantor Kelurahan/Desa

Podes 2014

A.3 Penyiapan Peta dasar dan Peta Rona a. Uraian

:

• Pada tahap ini TIPP didampingi oleh Tim Fasilitator harus menyiapkan peta dasar kelurahan/desa dan Peta Rona (Kondisi eksisting). • Penyiapan Peta memiliki tingkat kesulitan tersendiri, untuk kota-kota besar pada umumnya sudah memiliki peta yang berskala • Bila tidak memungkinkan cukup dengan menggunakan Peta eksisting desa/kelurahan yang telah ada bangunan maupun infrastruktur (Sketsa) untuk proses survey • Penggunaan Peta berskala akan sangat diperlukan pada saat Proses Perencanaan Teknis.

b. Pelaksana

:

Aparat Desa/kel/TIPP

c. Fasilitator

:

Tim Faskel

d. Peserta

:

BKM,RT/RW dan perwakilan masyarakat.

e. Output f. Langkahlangkah

: :

• Peta rona (Kondisi eksisting) kelurahan/desa • Gunakan Peta dasar yang diperoleh dari kelurahan/desa, bila tidak ada peta yang dimaksud, maka dapat dilakukan dengan cara Digitasi peta Google Earth (jika peta yang tersedia diterbitkan lebih dari satu tahun) atau menggunakan peta dari RTPLP/PJM Pronangkis yang ada • Penyepakatan kode-kode/simbol-simbol legenda yang akan digunakan dalam menandai peta survey (mengacu pada ketentuan simbol/legenda standar PU) • Peta rona (eksisting) kelurahan/desa diperbanyak untuk peta tematik sesuai kebutuhan. Tatacara pembuatan peta dasar dan peta rona dijelaskan dalam lampiran 2

10


A.4 Pembekalan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) 1. Uraian

:

Dilakukan pembekalan terhadap TIPP agar mampu melakukan fasilitasi penyusunan data 100 - 0 - 100 dengan baik.

2. Pelaksana

:

Aparat desa/kel

3. Fasilitator

:

Tim Korkot & Faskel

4. Peserta

:

Tim Penyusunan data 100 - 0 - 100

5. Alat & Bahan

:

6. Media Bantu

:

• • • • • •

7. Output

:

8. Langkahlangkah

:

Peta Dasar & peta rona Spidol Plester Kertas Plano Dll Modul Pelatihan/Pembekalan TIPP : o Konsep P2KP dan POB Pendataan 100 - 0 - 100 o Film Tutorial Pendataan 100 - 0 - 100 P2KP

TIPP memahami POB TIPP siap memfasilitasi pendataan 100 - 0 - 100 RKTL Penjelasan Konsep P2KP Penjelasan POB Pendataan 100 - 0 - 100 Praktek atau Simulasi Tahapan Pendataan 100 - 0 100 • Penjelasan mengenai Pokja dan tupoksinya

• • • • • •

• Pembagian peserta menjadi pokja-pokja terutama , sekurang-kurangnya terdiri dari: i.

ii.

iii. •

Pokja Survey data tingkat Rumah tangga (Air minum, Sanitasi, kondisi dan keteraturan bangunan) yang akan menggunakan panduan kuisioner untuk penggaliannya Pokja Survey data tingkat lingkungan (Kepadatan bangunan, Sampah, Jalan, Drainase dan kebakaran) yang terdiri dari tim: a. FGD b. Transek Lainnya apabila diperlukan RKTL


B. Pelaksanaan Pendataan 100 – 0 – 100 B.1 Refleksi Perkara Kritis (RPK) Persoalan Permukiman & Pemetaan awal masalah desa/kelurahan a. Uraian

:

Diskusi penggalian gagasan peningkatan kualitas permukiman dilakukan di tingkat kelurahan untuk membangun kesadaran kritis peserta (masyarakat) dan mendapatkan data awal persoalan permukiman dengan metode FGD.

b. Pelaksana

:

TIPP

c. Fasilitator

:

Tim Faskel

d. Peserta e. Alat & Bahan

:

f. Media Bantu g. Output

h. Langkah-langkah

Masyarakat dan RT/RW • Kertas Plano • Spidol warna • Dll • Panduan FGD • Peta dasar dan Peta rona : • Ciri dan karakteristik permukiman kumuh • Harapan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kualitas permukiman • Peta Awal Persoalan permukiman • Rencana Transek dan Pendataan (Observasi Lapangan) : Lebih lengkap dilihat di panduan FGD di lampiran 3

B.2. Survey data tingkat basis/RT B.2.1 Pendataan 100 – 0 – 100 rumah tangga dan masalah 100 – 0 – 100 lingkungan a. Uraian

:

Diskusi di tingkat Basis (Lingkungan/RT) dilaksanakan untuk mendapatkan data utama terkait 100 - 0 - 100 di tingkat rumah tangga maupun di tingkat lingkungan. Pemilihan sampel dipilih berdasarkan proksi yang tepat, dalam hal ini adalah perwakilan masyarakat RT yang dianggap memiliki pemahaman yang cukup tentang warga maupun lingkungannya. Metode yang digunakan adalah FGD

b. Pelaksana

:

TIPP

c. Fasilitator

:

Faskel

d. Peserta

:

masyarakat RT

e. Alat & Bahan

12

• Kertas Plano


• Spidol • Hasil FGD • Instrumen Kuisioner dan tabel masalah 100 - 0 - 100 tingkat Rumah tangga • Instrumen Kuisioner dan tabel masalah 100 - 0 - 100. Dll

f. Media Bantu

g. Output

:

• Rekapitulasi data 100 - 0 - 100 rumah tangga • Rekapitulasi data 100 - 0 - 100 lingkungan

h. Langkah-langkah

:

Lebih lengkap kegiatan ini dijelaskan secara khusus dalam Suplemen POB tentang Tatacara Pendataan 100 – 0 - 100 tingkat desa/kelurahan bagian D2

B.5.2 Observasi Lapangan (Transek) a. Uraian : Pada tahap ini TIPP didampingi Tim Fasilitator melakukan observasi lapangan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi kondisi persoalan permukiman dan potensi yang ada terutama untuk melakukan cek dan re-cek hasil FGD basis. b. Pelaksana : TIPP dan RT/RW c. Peserta : Warga Masyarakat, RW, RT d. Alat & Bahan : • Kamera • Spidol Warna • Meteran/ laser measure / GPS e. Media Bantu : • Peta hasil FGD • Rekap data 100 - 0 - 100 rumah tangga hasil FGD basis • Rekap data 100 - 0 - 100 lingkungan hasil FGD basis f. Output : • Data permasalahan permukiman dan rinciannya di lokasi setempat. • Peta tematik permasalahan permukiman g. Langkah-langkah : Lebih lengkap kegiatan ini dijelaskan secara khusus dalam Suplemen POB tentang Tatacara Pendataan 100 - 0 - 100 tingkat desa/kelurahan bagian D3. B.3. Konsolidasi dan Analisis data tingkat desa/kelurahan a. Uraian : • Setelah proses pendataan, (FGD, Transek, Obesrvasi lapang, dll) seluruh hasilnya dikonsolidasikan. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk mengolah hasil Pendataan baik melalui FGD, Pemetaan maupun transek ke dalam tabel dan matrik dari seluruh RT di tingkat Desa/kelurahan Hasil konsolidasi data adalah baseline data dan profil kawasan permukiman. • Untuk kawasan kumuh yang sudah ditetapkan oleh Walikota/Bupati, delineasi kawasan lebih bersifat verifikasi profil tanpa mengubah lokasi yang sudah


b. c. d. e.

ditetapkan. : TIPP : Faskel : Anggota TIPP • Kertas Plano • Spidol • Dll • Hasil pendataan tingkat basis

Pelaksana Fasilitator Peserta Alat & Bahan

f. Media Bantu g. Output

:

• Peta Tematik tingkat Kel/Desa • Rekap Data Rumah Tangga & Lingkungan tingkat Kel/Desa

h. Langkah-langkah

:

Lebih lengkap kegiatan ini dijelaskan secara khusus dalam Suplemen POB tentang Tatacara Pendataan 100 - 0 - 100 tingkat desa/kelurahan bagian D4.

C. Tahap Penyusunan Profil 100-0-100 C.1 Penyusunan Profil 100-0-100 dan Indikasi Program/Kegiatan a. Uraian

b. c. d. e.

:

Pelaksana Fasilitator Peserta Alat & Bahan

: : : :

f. Media Bantu

:

g. Output

:

• Pada tahap ini TIPP menyusun profil 100 - 0 - 100 berdasarkan data dan informasi hasil rekap konsolidasi data tingkat desa/kelurahan. • Dan juga menyusun indikasi kegiatan khusus di kawasan prioritas (terdelineasi) dengan terlebih dahulu melihat dokumen perencanaan yang sudah ada (RPJM des/RKP kel/PJM Pronangkis/RTPLP/dll), untuk sinkronisasi kegiatan yang sesuai dengan indikator 100 – 0 – 100 TIPP Faskel Anggota BKM/LKM, Kelurahan/Desa, RW, RT • Kertas Plano • Spidol • Catatan,dll • Rekap data 100 - 0 - 100 tingkat desa/kelurahan • PJM Ponangkis, RTPLP, RPJM, Renstra,dll • Profil 100 - 0 - 100 /Profil Kumuh Kel/Desa • Indikasi Program/Kegiatan Pencegahan/Peningkatan Kualitas Permukiman Kel/Desa

h. Langkah-langkah

14

:

1. Lebih lengkap kegiatan penyusunan profil ini dijelaskan secara khusus dalam Suplemen POB tentang Tatacara


Pendataan 100 - 0 - 100 tingkat desa/kelurahan bagian D4. 2. Setelah profil tingkat desa/kelurahan tersusun, maka selanjutnya disusun indikasi kegiatan, terutama untuk perencanaan pembangunan yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman di lokasi tersebut, prosesnya lebih kurang sebagai berikut: a.

Menuangkan profil desa/kelurahan tersebut kedalam matrik permasalahan. (Tabel 4)

b.

Menyusun matrik analisis seperti pada tabel (Tabel 5), gunakan data profil kualitas permukiman untuk mengisi kolom uraian masalah, dan gunakan hasil FGD awal, maupun transek untuk mengisi kolom, penyebab, akibat, potensi untuk penyelesaian dan juga usulan upaya yang dapat dilakukan

c.

Matrik analisis ini didiskusikan dan disepakati di tingkat desa/kelurahan


Tabel 4 Contoh Matrik Permasalahan Kabupaten Kecamatan Desa/kelurahan No

: .................................. : .................................. : ..................................

indikator Keteraturan Bangunan

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16

Kepadatan Bangunan

sumber informasi Hasil kompilasi data rumah tangga & lingkungan

Kondisi Fisik Bangunan Jalan Lingkungan

FGD dan transek

Drainase Lingkungan

FGD dan transek

Uraian Masalah (kondisi saat ini)

Lokasi

60 % membelakangi sungai 40 % dikemiringan diatas 15 % 100 unit / Ha

RT 01

60 % kondisi hunian semi permanen

RT 01

Dimensi (Ukuran)

RT 01

tinggi genangan 50 cm selama 4 jam

Pembuangan air Limbah Penyediaan Air Bersih & Air Minum Pengelolaan Persampahan Mata pencaharian Masalah Fasilitas kesehatan Masalah Fasilitas Pendidikan Masalah penguasanan bangunan dan status lahan Dst


Jml KK

Matrik permasalahan (tabel 5) tersebut kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun Indikasi Kegiatan Penanganan Permasalahan Kawasan Permukiman terkait indikator / kriteria 100 - 0 - 100 untuk periode waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 (sesuai kebutuhan). Adapun prosesnya lebih kurang sebagai berikut: 1)

2) 3)

Mengidentifikasi Usulan Kegiatan / penyelesaiaan permasalahan terkait indicator / criteria Kekumuhan berdasarkah hasil analisis permasalahan / Matrik Hasil FGD Tematik D Tingkat Komunitas, terutama dari kolom upaya-upaya yang dapat dilakukan Menginput usulan kegiatan dari setiap kriteria / indikator ke dalam format daftar indikasi kegiatan yang telah disediakan (lihat tabel 6); Dan kemudian menggambarkannya dalam peta rencana (gambar 3)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) – DATA BASELINE 100 – 0 – 100 17

Tabel 6

a. MENYUSUN PETA RENCANA Menyusun Peta Indikasi Kegiatan: kegiatan – kegiatan yang ada dalam daftar indikasi kegiatan disajikan dalam peta. (lihat contoh peta indikasi kegiatan)

18


Gambar 3: Contoh Peta Rencana Kegiatan

C.2 Workshop Penyepakatan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) tkt Kota/kabupaten a. Uraian : Konsultasi hasil perumusan indikasi program dengan pemerintah kota/kabupaten dan stakeholder merupakan kegiatan untuk mensikronkan hasil penyusunan data 100 0 - 100 dengan perencanaan dan kebijakan kota serta memperoleh masukan dari berbagai pihak. b. Pelaksana : Pemerintah kota/kabupaten c. Fasilitator : Tim Korkot d. Peserta : Fasilitator, Lurah/Kades, TIPP/Anggota LKM, SKPD terkait, perguruan tinggi, swasta dll e. Media Bantu • Rekap data 100 - 0 - 100 seluruh desa/kelurahan • Peta Persoalan seluruh desa/kelurahan • Draft Indikasi program peningkatan kualitas permukiman f. Output : • Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) tingkat kota/kab • Indikasi program/kegiatan pencegahan/peningkatan kualitas permukiman tingkat Kab/Kota


g. Langkah-langkah

20

:

• Peta skenario rencana penanganan Lebih lengkap penjelasan tentang workshop penyepakatan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) tingkat kota/kabupaten di lampiran 1


LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran-‐1 TATACARA PENYELENGGARAAAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI TINGKAT KOTA/KAB DAN DESA/KELURAHAN A. WORKSHOP PENYIAPAN PENYUSUNAN BASELINE DATA 100 - 0 - 100 TINGKAT KOTA/KABUPATEN Workshop Penyiapan Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 harus dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: • Untuk membangun kesamaan pandang tentang konsep atau target 100 - 0 - 100 • Membahas kondisi permukiman, rencana pembangunan kota, legalitas lahan, tata guna lahan dan lain-tentang komitmen lain terhadap pencapaian target 100 - 0 - 100 • Membangun pemahaman terhadap konsep dan metode Survey Baseline • Membangun komitmen pemanfaatan data Dari sisi teknis, pelaksanaan Workshop Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 akan bertumpu pada peran Pemda. Korkot dalam hal ini yang akan memfasilitasi, harus memahami dengan baik alur pelaksanaan Workshop agar pelaksanaannya berjalan baik dan bisa menghasilkan keluaran (output) sesuai harapan. Tahapan pelaksanaan Workshop Penyusunan Baseline 100-0-100 terdiri dari tiga yaitu: 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Hasil Akhir (Output)

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN

Penjelasan dari masing-masing tahapan dan apa yang harus dilakukan tersaji pada penjelasan berikut ini. TAHAP PERSIAPAN

1. Korkot melakukan pembicaraan awal tentang rencana pelaksanaan Workshop Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 dengan pihak Pemerintah kota/Kabupaten. 2. Korkot berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Sosialisasi atau Tenaga Ahli LG Provinsi untuk berkoordinasi hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Korkot bersama Pemerintah Kabupaten/Kota membahas detail teknis kegiatan Workshop di antaranya tentang: a. Waktu dan lokasi kegiatan Workshop b. Penentuan peserta yang akan diundang c. Penentuan narasumber yang diminta memberikan materi dalam Workshop

22


d. Pengaturan jadwal kegiatan Workshop 4. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan Workshop kepada OSP Provinsi masingmasing. TAHAP PELAKSANAAN 1. Melakukan pengecekan akhir kesiapan penyelenggaraan Workshop. Adapun hal teknis yang harus dipastikan adalah: a. Kesiapan tempat penyelenggaraan Workshop b. Kesiapan perlengkapan pendukung untuk kegiatan Workshop c. Kesiapan pemandu acara atau master of ceremony d. Kesiapan materi yang akan dibagikan kepada peserta e. Kepastian kehadiran para peserta f. Kepastian kehadiran narasumber 2. Materi minimal yang harus disampaikan oleh para Nara Sumber yang berkompeten adalah; a. Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman, b. Indikator dan target 100 - 0 - 100 c. Konsep dan Metode Survey Baseline 100 - 0 - 100 3. Lakukan diskusi kelompok dengan cara membagi peserta menjadi 3-4 Kelompok dengan Topik: a. Indikator dan target 100 - 0 - 100 dan b. Konsep serta metode Survey Baseline tingkat desa/kelurahan 4. Hasil diskusi Kelompok dipaparkan dan disepakati bersama, Kesepakatan minimal yang dihasilkan adalah sebagai berikut: a. Data-data sekunder yang dibutuhkan b. Cara memperolepetadasar kelurahan/desa, petapenggunaanlahan/zonasi c. Indikator dan target pencapaian 100 - 0 - 100 d. Konsep dan metode Survey Baseline e. Jadwal 5. Seluruh proses pelaksanaan Workshopdicatat untuk dijadikan laporan TAHAP PELAPORAN 1. Menyajikan laporan akhir pelaksanaanWorkshop Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 dalam bentuk tertulis 2. Menulis hasil kegiatan Workshop dalam bentuk berita untuk ditayangkan di website P2KP 3. Menyajikan RKTL dari kegiatan Workshop Penyusunan Baseline 100 - 0 – 100


B. SOSIALISASI PENYUSUNAN BASELINE 100-0-100 TINGKAT DESA/KELURAHAN Sosialisasi Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 harus dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: • Untuk membangun kesamaan pandang tentang konsep atau target 100 - 0 - 100 • Membahas kondisi permukiman, rencana pembangunan kelurahan, legalitas lahan, tata guna lahan dan komitmen lain terhadap pencapaian target 100 - 0 - 100 • Membangun pemahaman terhadap konsep dan metode Survey Baseline • Membangun komitmen pemanfaatan data Dari sisi teknis, pelaksanaan sosialisasi Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 akan bertumpu pada peran Tim Fasilitator. Untuk itulah Tim Fasilitatorharus memahami dengan baik alur pelaksanaan sosialisasi agar pelaksanaannya berjalan baik dan bisa menghasilkan keluaran (output) sesuai harapan. Tahapan pelaksanaan sosialisasi Penyusunan Baseline 100 - 0 100 terdiri dari tiga yaitu: 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Hasil Akhir (Output)

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN


1. Senior Fasilitator/Tim Fasilitator melakukan pembicaraan awal tentang rencana pelaksanaan sosialisasi Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 dengan pihak BKM danPemerintah Kelurahan. 2. Senior Fasilitator berkoordinasi dengan Koordinator Kota atau Askorkot untuk berkoordinasi hasil pertemuan dengan BKM danPemerintah Kelurahan. 3. Tim Fasilitator bersama BKM danPemerintah Kelurahan membahas detail teknis kegiatan sosialisasi di antaranya tentang: a. Waktu dan lokasi kegiatan sosialisasi b. Penentuan peserta yang akan diundang c. Penentuan narasumber yang diminta memberikan materi dalam sosialisasi d. Pengaturan jadwal kegiatan sosialisasi 4. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan sosialisasi kepada Korkotmasing-masing.

24


TAHAP PELAKSANAAN 1. Melakukan pengecekan akhir kesiapan penyelenggaraan sosialisasi. Adapun hal teknis yang harus dipastikan adalah: a. Kesiapan tempat penyelenggaraan sosialisasi b. Kesiapan perlengkapan pendukung untuk kegiatansosialisasi c. Kesiapan pemandu acara atau master of ceremony d. Kesiapan materi yang akan dibagikan kepada peserta e. Kepastian kehadiran para peserta f. Kepastian kehadiran narasumber 2. Materi minimal yang harus disampaikan oleh para Nara Sumber yang berkompeten adalah; a. Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman, b. Indikator dan target 100 - 0 - 100 3. Konsep dan Metode Survey Baseline 100 - 0 - 100 Lakukan diskusi kelompok dengan cara membagi peserta menjadi 3-4 Kelompok dengan Topik: a. Indikator dan target 100 - 0 - 100 dan b. Konsep serta metode Survey Baseline tingkat desa/kelurahan 4. Hasil diskusi Kelompok dipaparkan dan disepakati bersama, Kesepakatan minimal yang dihasilkan adalah sebagai berikut: a. Data-data sekunder yang dibutuhkan b. Cara memperolehpetadasar kelurahan/desa, petapenggunaanlahan/zonasi c. Indikator dan target pencapaian 100 - 0 - 100 Konsep dan metode Survey Baseline d. Jadwal 5. Seluruh proses pelaksanaan sosialisasidicatat untuk dijadikan laporan TAHAP PELAPORAN 1. Menyajikan laporan akhir pelaksanaansosialisasi Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100 dalam bentuk tertulis 2. Menulis hasil kegiatan sosialisasi dalam bentuk berita untuk ditayangkan di website P2KP (praktik baik salah satu kelurahan) 3. Menyajikan RKTL dari kegiatan sosialisasi Penyusunan Baseline 100 - 0 - 100


C. LOKAKARYA PENYEPAKATAN BASELINE DATA 100 - 0 - 100 DAN PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN TINGKAT DESA/KELURAHAN LokakaryaPenyepakatanBaselinedanProfil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) harus dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: • Penyepakatan baseline 100 - 0 - 100 • Penyepakatan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) • PenyepakatanDaftar Kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait 100 - 0 - 100 • PenyepakatanPetaDasardanPetaTematik Dari sisi teknis, pelaksanaan lokakarya Penyepakatan Baseline 100 - 0 - 100 danProfil Kawasan Permukiman akan bertumpu pada peran Tim Fasilitator. Untuk itulah Tim Fasilitator harus memahami dengan baik alur pelaksanaan lokakarya agar pelaksanaannya berjalan baik dan bisa menghasilkan keluaran (output) sesuai harapan. Tahapan pelaksanaan lokakarya Penyepakatan Baseline 100 - 0 - 100 danProfilKawasanPermukiman terdiri dari tiga yaitu: 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Hasil Akhir (Output)

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN


1. Tim Fasilitator, TPP dan BKM melakukan pembicaraan awal tentang rencana pelaksanaan Lokakarya Penyepakatan Baseline dan Profil 100 - 0 - 100 dengan Pemerintah Kelurahan. 2. Senior Fasilitator berkoordinasi dengan KorkotdanAskot untuk berkoordinasi hasil pertemuan dengan TPP, BKM danPemerintah Kelurahan. 3. Tim Fasilitator bersama BKM danPemerintah Kelurahan membahas detail teknis kegiatan lokakarya diantaranya tentang: a. Waktu dan lokasi kegiatan lokakarya b. Penentuan peserta yang akan diundang c. Penentuan narasumber yang diminta memberikan materi dalam lokakarya d. Pengaturan jadwal kegiatan lokakarya 4. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan lokakarya kepada Korkot masing-masing.

26


TAHAP PELAKSANAAN 1. Melakukan pengecekan akhir kesiapan penyelenggaraan lokakarya. Adapun hal teknis yang harus dipastikan adalah: a. Kesiapan tempat penyelenggaraan lokakarya b. Kesiapan perlengkapan pendukung untuk kegiatan lokakarya c. Kesiapan pemandu acara atau master of ceremony d. Kesiapan materi yang akan dibagikan kepada peserta e. Kepastian kehadiran para peserta f. Kepastian kehadiran narasumber 2. Materi minimal yang harus disampaikan oleh para Nara Sumber yang berkompeten adalah; a. Pemaparan proses pelaksanaan survey dan FGD baseline 100 - 0 - 100, b. Penyusunan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) c. Pembahasan Peta Dasar dan Peta Tematik 3. Lakukan proses konfirmasikepadapesertadifasilitasi TPP dengan cara menampilkan: a. Daftar kegiatan berdasarkan rekap data dan analisis masalah yang sudah dilakukan dengan terlebih dahulu meninjau tentang program / kegiatan yang ada di dalam PJM Pronangkis, Renta, Renstra, RPJM b. Peta dasar dan peta tematik yang telah diperoleh dalam kegiatan survey baseline data 4. Hasil konfirmasi dipaparkan dan disepakati bersama, kesepakatan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: e. Baseline 100 – 0 – 100 tingkat kelurahan a. Profil Kawasan Permukiman b. Peta Dasar dan Peta Tematik c. Daftar kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait 100 - 0 - 100 5. Seluruh proses pelaksanaan lokakarya dicatat untuk dijadikan laporan TAHAP PELAPORAN 1. Menyajikan laporan akhir pelaksanaanl okakarya Penyepakatan Baseline dan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) dalam bentuk tertulis 2. Menulis hasil kegiatan lokakarya dalam bentuk berita untuk ditayangkan di website P2KP (Praktik baik salah satu kelurahan) 3. Menyajikan dokumenkesepakatan dari kegiatan lokakarya Penyepakatan Baseline 100 - 0 - 100 danProfil Kawasan Permukiman


D. WORKSHOP PENYEPAKATAN BASELINE 100 - 0 - 100 DAN PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN TINGKAT KOTA/KABUPATEN Workshop Penyepakatan Baseline 100 - 0 - 100 dan Profil Kawasan Permukiman harus dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: • Penyepakatan Baseline 100 - 0 - 100 • Penyepakatan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 - 0 - 100) tingkat kota/kab Dari sisi teknis, pelaksanaan Workshop Penyusunan Baseline 100 - 0 – 100 akan bertumpu pada peran Koordinator Kota (Korkot). Untuk itulah Korkot harus memahami dengan baik alur pelaksanaan Workshop agar pelaksanaannya berjalan baik dan bisa menghasilkan keluaran (output) sesuai harapan. Tahapan pelaksanaan Workshop Penyusunan Baseline 100 – 0 – 100 terdiri dari tiga yaitu: 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Hasil Akhir (Output)

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN


1. Korkot melakukan pembicaraan awal tentang rencana pelaksanaan Workshop Penyepakatan Baseline dan Profil Kawasan Permukiman (100 - 0 - 100) dengan pihak Pemerintah Kota/Kabupaten. 2. Korkot berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Sosialisasi atau Tenaga Ahli LG Provinsi untuk berkoordinasi hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota . 3. Korkot bersama Pemerintah Kabupaten/Kota membahas detail teknis kegiatan workshop di antaranya tentang: a. Waktu dan lokasi kegiatan Workshop b. Penentuan peserta yang akan diundang c. Penentuan narasumber yang diminta memberikan materi dalam Workshop d. Pengaturan jadwal kegiatan Workshop 4. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan Workshop kepada OSP Provinsi masingmasing.

28


TAHAP PELAKSANAAN 1. Melakukan pengecekan akhir kesiapan penyelenggaraan Workshop. Adapun hal teknis yang harus dipastikan adalah: a. Kesiapan tempat penyelenggaraan Workshop b. Kesiapan perlengkapan pendukung untuk kegiatan Workshop c. Kesiapan pemandu acara atau master of ceremony d. Kesiapan materi yang akan dibagikan kepada peserta e. Kepastian kehadiran para peserta f. Kepastian kehadiran narasumber 2. Materi minimal yang harus disampaikan oleh para Nara Sumber yang berkompeten adalah; a. Informasi pelaksanaan kegiatan baseline data 100 – 0 – 100 b. Baseline data 100 – 0 – 100 c. Profil Kawasan Permukiman 100 – 0 – 100 3. Lakukan proses tanya jawab terhadap kegiatan pada point 2 4. Pembacaan kesepakatan, minimal yang dihasilkan adalah sebagai berikut: a. Verifikasi Data 100 – 0 – 100 b. Profil Kawasan Permukiman 100 – 0 – 100 c. Komitmen pemanfaatan baseline dan Profil Kawasan Permukiman (terkait 100 – 0 – 100) 5. Seluruh proses pelaksanaan Workshop dicatat untuk dijadikan laporan TAHAP PELAPORAN 1. Menyajikan laporan akhir pelaksanaan Workshop Penyepakatan Baseline 100 – 0 – 100 dan Profil Kawasan Permukiman dalam bentuk tertulis 2. Menulis hasil kegiatan Workshop dalam bentuk berita untuk ditayangkan di website P2KP 3. Menyajikan hasil kesepakatan dari kegiatan Workshop Penyepakatan Baseline 100 – 0 – 100 dan Profil Kawasan Permukiman


Lampiran-‐2 PENYIAPAN PETA DASAR DAN PETA RONA (EKSISTING) A. PENYIAPAN PETA DASAR Uraian : Peta dasar adalah peta awal sebagai peta kerja dimana kondisi awal/rona awal/eksisting dapat digambarkan atau dipetakan. Tahapan penyiapan peta dasar 1) Identifikasi dan pengumpulan berbagai peta yang dapat digunakan untuk menyusun Peta Dasar. TPP bersama Aparat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan berbagai dinas dan lembaga/instansi terkait untuk identifikasi dan mengumpulkan berbagai peta yang belum baku untuk dikonversikan menjadi Peta Dasar Sebagai acuan pembuatan peta dasar dapat menggunakan: § Foto udara dari Google Earth terkini Untuk memperolehnya dapat berkoordinasi dengan : − Pemerintah Kota/Kabupaten, atau − Bakorsutanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), atau − BPN (Badan Pertanahan Nasional), atau − BRR (Bidang Grafik Information System) dan Proyek RALAS/BPN, khusus untuk wilayah NAD. (saat ini semua lokasi bencana di NAD telah memiliki foto udara dengan skala 1 : 2000), atau § Peta dari BPN, atau § Peta yang telah ada yang dibuat oleh lembaga lain, atau § Peta-peta lain yang layak untuk menjadi acuan Contoh foto udara/Google Earth lihat di bawah ini

Contoh: Foto Udara : Desa Gampong Baro Banda Aceh

30


2) Aparat Desa/Kelurahan/TPP kemudian membuat peta dasar dari foto udara yang telah didapat. Setelah peta peta yang dibutuhkan terkumpul maka dirangkum dan dikonversikan menjadi Peta Dasar dalam bentuk peta garis. Upayakan agar gambar peta dasar ini seakurat mungkin, dengan skala peta 1 : 1000. Penggambaran peta dasar dapat dilakukan dengan cara: a. Menggambar dengan menggunakan computer (Auto CAD, atau software lainnya). b. Menggambar secara manual langsung dalam bentuk hardcopy. Contoh: Pembuatan Peta Dasar dengan memakai Foto Udara/Google Earth

Peta dasar harus memuat hal-hal sebagai berikut : a. Jaringan § Jaringan jalan dan batas-batasnya § Jaringan pola aliran air (spt selokan, sungai, dsb) b. Hamparan § Batas-batas tanah/persil § Batas-batas hutan, sawah atau pepohonan. § Batas-batas bukit, danau, sungai, jurang. § Batas-batas dataran rendah atau tanah yang terendam air. § Batas-batas kawasan khusus (kuburan, lindung, dsb) c. Bangunan § Bangunan rumah yang masih berdiri. § Bangunan khusus (mesjid, gereja, kantor kelurahan/desa, dsb) 3) Tuliskan nama tiap benda yang ada dalam peta dasar (nama jalan yang ada sesuai nama aslinya, hutan/sawah, gedung, dsb). Penamaan ini boleh dalam bentuk kode/simbol pada gambar lalu menuliskan keterangan/nama pada kolom “legenda” disamping gambar


Contoh: Foto Udara/Google Earth yg telah diubah menjadi peta garis sebagai Peta Dasar

B. PENYUSUNAN PETA RONA AWAL Uraian : Peta Rona Awal adalah Peta Dasar yg telah dilengkapi dengan berbagai data dan informasi terkini. Data dan informasi ini diperoleh dari survei swadaya yang telah dilakukan sebelumnya (melalui PPK/P2KP) dan bila dianggap perlu dapat dilakukan survei ulang. Untuk menyusun Peta Rona Awal ada tiga langkah utama yang harus dilakukan sebagai berikut : 1) Survei lapangan (ground survey); untuk mengumpulkan semua data dan informasi terkini dari kondisi lapangan 2) Melengkapi Peta Dasar dengan data dan informasi terkini, untuk menjadikan Peta Dasar memenuhi syarat sebagai Peta Rona Awal 3) Verifikasi lapangan, untuk mencocokkan sekali lagi calon Peta Rona Awal dengan kondisi lapangan dan sekaligus mencek apakah semua kondisi lapangan telah tergambarkan dalam Peta Rona Awal Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan dgn baik dan benar maka siaplah Peta Rona Awal Langkah 1 : Survei Lapangan Faskel bersama-sama dengan Tim (Inti) Perencanaan Partisipatif kemudian melakukan survei lapangan untuk melengkapi berbagai data dan informasi yang tidak secara ekplisit atau jelas terekam melalui foto udara. § §

Untuk melakukan survei lapangan ini sebaiknya TIPP mengajak juga warga masyarakat yang berminat Dalam kasus PPK/P2KP dimana dimungkinkan data-data atau informasi-informasi telah diperoleh melalui Pemetaan swadaya (PS) termasuk gambar-gambar yang telah dibuat masyarakat atau pihak-pihak lain yang disepakati masyarakat maka TIPP dapat langsung melengkapi Peta Dasar dengan data dan informasi tersebut, dimana pemutakhiran dapat dilakukan pada langkah ke 3 : Verifikasi.

Data dan informasi tersebut adalah: a. Data dan informasi mengenai kependudukan, sosial dan ekonomi penduduk dan kawasan b. Peta situasi gampong/kelurahan/desa yang pernah dibuat masyarakat saat melaksanakan pemetaan swadaya/sosial yang didalamnya memuat antara lain: § Peta Peruntukkan Lahan (land use)

32


§ Peta Persil/Tapak Perpetakan Lahan § Peta Perletakan Rumah § Peta Jaringan Jalan § Peta Jaringan Transport dan Simpul-simpul Perhentian/Halte § Peta Jaringan Drainasi/Pematusan dan arah aliran air (sungai) § Peta Jaringan Saluran Limbah Rumah Tangga § Peta Jaringan Pengelolaan Sampah § Peta Jaringan Air Bersih § Peta Jaringan Listrik, dll c. Data dan informasi dari dokumen perencanaan seperti PJM Pronangkis-P2KP atau RJMPD-PPK atau rencana tata ruang yg pernah ada (RTRW, dsb). d. Keterangan/gambar lain yang menunjukkan kondisi eksisting desa/kelurahan.

Langkah 2 : Melengkapi Peta Dasar dgn Data/Informasi Terkini. 1) Faskel bersama-sama dengan Tim Inti Perencanaan Partisipatif kemudian melengkapi Peta Dasar yang telah tersedia sebelumnya dengan berbagai data dan informasi yang diperoleh melalui survei lapangan atau dari data dan informasi yang telah diperoleh melalui survei swadaya sebelumnya yang dilakukan oleh PNPM MP termasuk gambargambar yang telah dibuat masyarakat atau pihak-pihak lain yang disepakati masyarakat. 2) Peta Dasar yang telah dilengkapi dengan data dan informasi terkini tersebut selanjutnya disebut sebagai rancangan Peta Rona Awal (draft). Lihat contoh di bawah ini Contoh: Peta Dasar yang telah dilengkapi dengan informasi hasil survei swadaya yang terkini sehingga peta tersebut kemudian disebut sebagai draft Peta Rona Awal

Langkah 3 : Verifikasi Lapangan 1) Faskel bersama-sama dengan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) melakukan verifikasi/peninjauan lapangan terhadap rancangan Peta Rona Awal (Peta Dasar yg telah dilengkapi) untuk memastikan akurasi informasi yang dicantumkan dan melengkapi informasi lain yang belum ada tetapi diperlukan. Hasil peninjauan lapangan ini kemudian dituangkan ke dalam rancangan Peta Rona Awal untuk menambah kelengkapan/menyempurnakan data dan informasi yang sudah ada. Kegiatan peninjauan lapangan ini sebaiknya dilakukan bersama dengan warga dan para relawan peserta survei pemetaan swadaya. Tujuan dari kegiatan peninjauan/verifikasi lapangan ini adalah: a. Pemutakhiran data dan informasi § Untuk melihat apakah peta telah sesuai dengan kondisi lapangan.


Untuk menandai secara lebih akurat kondisi-kondisi yang tidak terekam dari foto udara, peta google atau data-data gambar sebelumnya. b. Melengkapi rancangan Peta Rona Awal untuk menjadi Peta Rona Awal yang definitif. c. Untuk mendata kondisi lingkungan yang diperlukan dalam penyusunan Profil kawasan kumuh. §

Aspek-aspek yang harus diverifikasi terkait dengan rencana pembangunan prasarana dan sarana lingkungan adalah sebagai berikut: a. Kondisi jalan (ukur dimensi panjang, lebar, dan catat bagaimana kondisinya saat ini).

Contoh: Kondisi salah satu ruas jalan di kelurahan Kamal – Jakarta Barat

b. Kondisi drainasi/selokan saat ini (ukur panjang, lebar, dalam, dan catat bagaimana kondisinya saat ini).

Contoh: Kondisi salah satu ruas jalan dengan drainase di kelurahan Kamal – Jakarta Barat

34


c. Kondisi prasarana dan sarana lainnya yang masih ada, Catat jenis, ukuran/dimensi, dan kondisinya saat ini

Contoh: Kondisi salah Prasarana penyediaan dan pengelolaan Air Minum di kelurahan Kamal – Jakarta Barat

d. Kondisi pengelolaan persampahan

Contoh: Kondisi salah satu pengelolaan Persampahan di kelurahan Kamal – Jakarta Barat


e. Luas dan kondisi tanah-tanah tergenang/terendam (apakah sudah ada sebelum atau sesudah gempa/tsunami, kedalamannya, jenis airnya apakah tawar, payau atau asin, apakah bersampah, berlumpur atau tidak, dll)

Contoh: Kondisi wilayah yang tergenang di kelurahan Kamal – Jakarta Barat

f. Kawasan yang rawan terhadap bahaya kebakaran g. Kawasan yang rawan dan berbahaya, seperti: rawan hantaman air sungai atau laut atau rawan longsor h. Kawasan yang tercemar akibat bencana, seperti: terkena limbah kimia, limbah organik berbahaya, dll. 2) Setelah hasil peninjauan lapangan dituangkan untuk menyempurnakan rancangan Peta Rona Awal, dengan demikian kelurahan/desa tersebut telah memiliki Peta Eksisting/Rona Awal kelurahan/desa yang definitif. Selanjutnya TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dengan didampingi oleh Faskel membuat rekapitulasi informasi dasar kelurahan/desa.

36


Lampiran-‐3 FGD Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh I. Pengantar Dalam penggalian gagasan Pencegahan dan Penanganan permukiman kumuh, banyak metoda yang bisa digunakan diantaranya, Wawancara Semi Terstruktur, Observasi lapangan, dll, namun dalam KAK ini difokuskan pada metoda Fokus Grup Diskusi. Fokus Grup Diskusi ini untuk melihat kenyataan yang sebenarnya terkait 7 indikator kumuh yang hanya bisa dilakukan dengan suatu proses analisis sosial yang kritis. Membuat analisa sosial kritis, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal–hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Untuk membuat analisa sosial kepadatan,kekumuhan dan kemiskinan setiap kondisi, baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis sehingga dapat ditemukan masalah–masalah pokok dalam masyarakat tersebut. Dalam melakukan proses analisa kritis bersama masyarakat, seperti layaknya seorang dokter dalam mendiagnosa pasiennya, Tim FGD Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh harus mempunyai panduan–panduan pertanyaan kritis yang dapat menggerakan diskusi sehingga masalah yang muncul bukan hanya gejala masalahnya saja tetapi lebih dalam dari kondisi yang bisa kasat mata dilihat oleh kita. II. Pemahaman penggalian gagasan Pencegahan dan Penanganan kumuh FGD Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topic dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta (masyarakat) mengenai 7 indikator kumuh serta kaitannya dengan pola prilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat. Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah 7 Indikator kumuh. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’ seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya (masalah dirumuskan oleh ’Orang Luar’). Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak ’Orang Luar’ atau karena tergiur dengan ’iming – iming’ bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar – benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka. Kesadaran ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya Pencegahan dan Penanganan kumuh dilaksanakan, serta menyepakati bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat sasaran bersama komponen


masyarakat lainnya dalam memanfaatkan akses peluang yang ada untuk mendukung Pencegahan dan Penanganan kumuh yang akan mereka lakukan. 1. Substansi Pesan Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh a. Masyarakat belajar mengetahui, memahami dan merumuskan masalah 7 indikator kumuh menurut versi mereka sendiri; b. Masyarakat belajar memahami akar penyebab 7 indikator kumuh yang utama adalah perilaku/sikap ; c. Pembelajaran masyarakat bahwa memudarnya kepedulian dan kesatuan sosial, serta berkembangnya paham individualisme dan kepentingan sepihak merupakan salah satu diantara penyebab masalah 7 indikator kumuh di wilayahnya; d. Mendorong Masyarakat untuk saling percaya satu sama lain; 2. Tujuan Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh a. Memberikan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan kumuh sebagai pembelajaran prinsip dan nilai pada pelaksanaan kegiatan merumuskan bersama Penataan lingkungan di wilayahnya; b. Membuka akses bagi masyarakat sasaran di kawasan target untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan sejak tahap awal; c. Mewujudkan “rasa memilik” masyarakat sasaran dan “kepedulian” masyarakat lainnya terhadap upaya-upaya Pencegahan dan Penanganan kumuh; d. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat sasaran mengenai bagaimana sebaiknya Pencegahan dan Penanganan kumuh di laksanakan di kelurahannya; e. Masyarakat memahami bahwa kepadatan, kekumuhan dan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau masyarakat kawasan saja, melainkan tanggung jawab bersama; f. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa upaya Pencegahan dan Penanganan kekumuhan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mental dan prilaku serta kerja keras III. Operasional Kegiatan 1. Penanggung Jawab Penanggung jawab kegiatan Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh adalah relawan yang tergabung dalam Tim Perencanaan Partisipatif, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. 2. Perlengkapan 1. Peta eksisting/rona dan peta dasar (7 Peta Tematik) 2. Pertanyaan-pertanyaan kunci terkait isu yang digali 3. Tabel atau matrik untuk mempermudah klasifikasi hasil diskusi 4. Berita acara pelaksanaan 5. Alat tulis, Alat Ukur, Kamera

38


1. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan FGD adalah saat pelaksanaan pemetaan masyarakat, sebagai berikut: a. FGD dilevel Kelurahan; untuk mendapatkan gambaran awal mengenai, data / informasi dan gagasan awal pencegahan dan penanganan kumuh. b. FGD dilevel Basis/target sasaran; untuk mendapatkan kondisi dan situasi lebih detil mengenai data/informasi dan gagasan konkrit pencegahan dan penanganan kumuh 2. Keluaran a. Persepsi mengenai Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh menurut versi masyarakat b. Akar Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh sesuai dengan tipologi yang dirumuskan; c. Hasil-hasil diskusi masyarakat berdasar Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh baik dilevel kelurahan sebagai data dan informasi awal maupun dilevel basis sebagai data dan informasi yang lebih detil dalam bentuk ; Matrik dan peta tematik d. Rumusan kebutuhan tenaga Ahli pendukung e. Catatan hasil FGD tingkat kelompok/komunitas/kawasan dan berita acara hasil FGD tingkat Kelurahan.


40



42



Contoh ; Hasil Awal FGD Penggalian gagasan Pencegahan dan Penanganan kumuh Tingkat Kelurahan Desa/kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten

: ________________________ : ________________________ : ________________________

Berikut ini adalah hasil FGD Penggalian Gagasan Pencegahan dan Penanganan Kumuh yang diselenggarakan oleh masyarakat serta perangkat kelurahan pada hari ____________ tanggal ___________ jam____s/d___bertempat di_____________ yang dihadiri oleh _____peserta (terlampir) Kawasan Permukiman Kumuh (Ciri Umum)

Uraian profil Permukiman kumuh setempat menurut masyarakat (penyebab, ciri, dll) 7 indikator yang ada sesuai karakteristik lokal

Aspirasi dan Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan kumuh di Kelurahannya Penyebab

Akar Permasalahan

Harapan Warga

Dengan hasil FGD Penggalian gagasan Pencegahan dan Penanganan kumuh ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dan landasan utama dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan kumuh di wilayah kami. Tim Pemandu FGD Nama / wakil dari

Tanda Tangan

1………………………………..............(……………………..) 2……………………………..........…....(……………………..) 3……………………………..........…....(……………………..) 4……………………………..........…....(……………………..) 5……………………………..........…....(……………………..) Mengetahui, Kelurahan/Desa

( …………………………..…. )

44

Koordinator BKM

( ………………………..…. )


Lampiran; 1. Hasil FGD Kelompok Keteraturan Bangunan 2. Hasil FGD Kelompok Jaringan/Kondisi Jalan/Gank 3. Hasil FGD Kelompok Jaringan/Kondisi Sungai & Drainase 4. Hasil FGD Kelompok Sanitasi 5. Hasil FGD Kelompok Persampahan 6. Hasil FGD Kelompok Bahaya Kebakaran 7. Hasil FGD Kelompok Air Bersih 8. Hasil nonfisik lain


Contoh-contoh Peta hasil FGD awal des/kelurahan

Contoh Peta tematik hasil FGD kelompok Pengelolaan sampah di Kel batu tulis Bogor

Contoh Peta tematik hasil FGD kelompok akses jalan lingkungan

Contoh Peta tematik hasil FGD kelompok air minum di Kel batu tulis Bogor

Contoh Peta tematik hasil FGD sanitasi di Kel batu tulis Bogor

46


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - DIRJEN CIPTAKARYA Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110 www.pu.go.id | www.p2kp.org

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENYUSUNAN BASELINE DATA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (P2KP)

Recommend Documents