PE KER JAAN UMUM KEMENTERIAN DIREKTORAT JEN DE RAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT
B
Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta
No
'
Lampiran
: 1 (satu)berkas
uiM oz-oQ*DL
l2l
INA
PROGRAM
l0 Telp.021 - 72797232 Fax. 021 - 72796585
ii4{;
Jakarta,
lfApril2015
Kepada Yth. (Daftar Terlampir) di
Tempat
Perihal
'
alndansan Pra Konsultasi Resional Direktorat Jenderal Cipta Karua Tahun 2015
Dalam rangka Rangkaian Acara Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-22 April2015, bersama inikami mengundang BapaUlbu untuk hadir padi acara Pra Konsultasi Regionat Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 yang akan diselenggarakan pada:
: Waktu : Tempat : Agenda Acara : Hari/Tanggal
Minggu - Senin, 19 -20 April 2015 12.00 WIB - selesai Hotel Mercure Ancol Jl. Pantai lndah, Taman lmpian Jaya, Ancol, Jakarta, lndonesia 14430 Desk Pra Konsultasi Regional Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015 (J adwal
Acara TetamPir)
Setiap propinsi harap menyiapkan: Format Konreg (F-lsu, F-Renstra, F-Renja, F-Stock, F-KSP) Format Keterpaduan dari BPIW Tayangan berupa: a. lsu Strategis Provinsi disesuaikan dengan Kebijakan Program Bidang Cipta Karya b. Status Cipaian SPM Bidang Cipta Karya sampai dengan akhir tahun 2014 untuk masing-masing
1. 2. 3.
c. d.
Kab/Kota Rencana target 100-0-100 pertahun 2015 - 2019 Rencana Kegiatan Tahun 2016 (Termasuk dukungan pada WPS)
Untuk akomodasi diatur sebagai berikut: Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (2 kamar) Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (2 kamar) Satker Randal PIP (1 kamar)
1. 2. 3. 4, Check in: Minggu, 19 April 2015 5. Check out: Selasa, 21 APril2015
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
JenderalCipta Karya Cipta Karya
Tembus@ a. Bapak Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan) 2.
Plt. Direktur Bina Program
Lampiran Surat No
Perihal
:
:
lJndangan Pra Konsultasi Regional Direktorat jenderal Cipta KaryaTahun 2015
Daftar Undanqan
Pusat
1, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan 2. DirekturPengembangan Permukiman 3. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 4. Direktur Pengembangan Air Minum 5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PU dan Pera 6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Eks-Kementerian Perumahan Rakyat 7. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 8. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Permukiman 9. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 10. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Air Minum 11. Kabid Kajian Kebr.lakan dan Program, BPPSPAM 12. Kabag Keuangan, Setditjen 13. Kasubdit Kebijakan dan Strategi Direktorat Bina Program 14. Kasubdit Program dan Anggaran Direktorat Bina Program 15. Kasubdi Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program 16. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Bina Program 17. Kasubdit Data dan lnformasi Direktorat Bina Program 18, Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis 19. Kasatker Pengembangan Penatan Bangunan Strategis 20. Kasatker Pengembangan Air Minum Strategis 21. Kasatker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis 22. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus 23. Kasatker Penataan Bangunan dan Kawasan Khusus 24. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat 25. Kasatker Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat 26. Kasatker Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat 27. Kasatker Balai lnformasi Permukiman dan Perkotaan 28. Kasatker Balai Teknik Cipta Karya Wilayah I 29. Kasatker Balai Teknik Cipta Karya Wilayah ll 30. Kasatker Tanggap Darurat Permukiman 31. Kasatker Perencanan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Kasatker Penqembanqan Air Minum dan Sanitasi
32. Kasatker Pengembangan 33. Kasatker Pengembangan 34. Kasatker Pengembangan 35. Kasatker Pengembangan 36. Kasatker Pengembangan 37. Kasatker Pengembangan 38. Kasatker Pengembangan 3g. Kasatker Pengembangan 40. Kasatker Pengembangan 41. Kasatker Pengembangan 42. KaSatker Pengembangan 43. Kasatker Pengembangan
Air Minum dan Sanitasi Provinsi Papua Air Minum dan Sanitasi Provinsi Papua Barat Air Minum dan Sanitasi Provinsi Maluku Air Minum dan Sanitasi Provinsi Maluku Utara Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Utara Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sulawesi Barat
44. Kasatker Pengembangan 45. Kasatker Pengembangan 46. Kasatker Pengembangan 47. Kasatker Pengembangan 48. Kasatker Pengembangan 49. Kasatker Pengembangan 50. Kasatker Pengembangan 51. Kasatker Pengembangan 52. Kasatker Pengembangan 53. Kasatker Pengembangan 54. Kasatker Pengembangan 55. Kasatker Pengembangan 56. Kasatker Pengembangan 57. Kasatker Pengembangan 58. Kasatker Pengembangan 59. Kasatker Pengembangan 60. Kasatker Pengembangan 61. Kasatker Pengembangan 62. Kasatker Pengembangan 63. Kasatker Pengembangan 64. Kasatker Pengembangan
Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sulawesi Tenggara Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sulawesi Tengah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Air Minum dan Sanitasi Provinsi NTB Air Minum dan Sanitasi Provinsi NTT Air Minum dan Sanitasi Provinsi Riau Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Air Minum dan Sanitasi Provinsi Bengkulu Air Minum dan Sanitasi Provinsi Bangka Belitung Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Barat Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jambi Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Lampung Air Minum dan Sanitasi Provinsi NAD Air Minum dan Sanitasi Provinsi Bali Air Minum dan Sanitasi Provinsi Banten Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Barat Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Timur Air Minum dan Sanitasi Provinsi Dl Yogyakarta
Satker Penqembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan 65. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Papua
66. Kasatker Pengembangan 67. Kasatker Pengembangan 68. Kasatker Pengembangan 69. Kasatker Pengembangan 70. Kasatker Pengembangan 71. Kasatker Pengembangan 72. Kasatker Pengembangan 73. Kasatker Pengembangan 74. Kasatker Pengembangan 75. Kasatker Pengembangan 76. Kasatker Pengembangan 77. Kasatker Pengembangan 78. Kasatker Pengembangan 79. Kasatker Pengembangan 80. Kasatker Pengembangan 81. Kasatker Pengembangan 82. Kasatker Pengembangan 83. Kasatker Pengembangan 84. Kasatker Pengembangan 85. Kasatker Pengembangan 86. Kasatker Pengembangan 87. Kasatker Pengembangan 88. Kasatker Pengembangan 89. Kasatker Pengembangan 90. Kasatker Pengembangan 91. Kasatker Pengembangan 92. Kasatker Pengembangan 93. Kasatker Pengembangan 94. Kasatker Pengembangan
Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Papua Barat Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Maluku Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Maluku Utara Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Utara Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Barat Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan ProvinsiKalimantan Selatan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Timur Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulawesi Utara Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Gorontalo Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulawesi Tengah
Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulawesi Selatan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi NTB Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi NTT
Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Riau Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bangka Belitung Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sumatera Utara Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sumatera Barat
Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan ProvinsiJambi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi NAD Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bali
Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Banten Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Barat
95. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Tengah 96. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Timur 97. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi DlYogyakarta Kasatker Randal PIP
98. Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Papua 99. Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Papua Barat 100.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Maluku 101.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Maluku Utara 102.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 103.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 104.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 105.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 106.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur 107.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Utara 108.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Gorontalo 109.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 110.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 111.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah 112.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 113.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi NTB 114.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi NTT 115.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Riau 116.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 117.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Bengkulu 1 1 8. Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Bangka Belitung 119.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara 120.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Barat 121.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Jambi 122.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 123.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Lampung 124.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi NAD 125.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Bali 126.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Banten 127.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat 128.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman ProvinsiJawa Tengah 129.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Timur 130.Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Provinsi Dl Yogyakarta
Lampiran Surat No
Perihal
:
:
llndangan Pra Konsultasi Regional Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015
Jadwal Acara Hari ke-l
-
9 Apri! 2015
12.00
- 13.00
Registrasi Peserta
13.00
- 13.15
Laporan Ketua Panitia
Kasubdit Program dan Anggaran
13.15
- 14.15
Arahan dan Pembukaan
Plt. Dirjen Cipta Karya
14.15
-
Penjelasan Mekanisme Desk
Kasubdit Program dan Anggaran
14.30
- 17.30
Penyiapan Materi Desk
Tim Pelaksana
14.30
Hari ke-2
-
Senin, 20
20 5
08,00
-
08.30
- 12,00
Desk Pra Konreg Ditjen Cipta Karya
Koordinator & Petugas Desk Provinsi
13,00
- 15.00
Lanjutan Desk Pra Konreg Ditjen Cipta Karya
Koordinator & Petugas Desk Provinsi
15.00
- 17,00
Pengumpulan dan Konsolidasi Data Hasil Desk secara Nasional
Tim Perumus
17.00
-
17.15
Laporan Hasil Desk Pra Konreg
Plt. Direktur Bina Program
.15
-
17.30
Penutupan
Plt. Dirjen Cipta Karya
17
08.30
Registrasi Peserta
