No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI UTARA MARET 2014
Angka-angka kemiskinan yang disajikan dalam Berita Resmi Statistik ini merupakan angka yang dihasilkan lewat pengolahan dengan mengunakan hasil proyeksi penduduk. Sehingga ada beberapa data pada periode sebelumnya yang mengalami perubahan (revisi).
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2014 mencapai 208,23 ribu jiwa yang bertambah sekitar 7,1 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang berjumlah 201,09 ribu.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Maret 2014 sebesar 8,75 persen, naik 0,25 persen dibanding kondisi September 2013 yang sebesar 8,50 persen.
Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi di perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Di perdesaan 11,41 persen (149,05 ribu jiwa) sedangkan perkotaan sebesar 5,51 persen (59,18 ribu jiwa).
Kenaikan tingkat kemiskinan hanya terjadi di perdesaan yaitu sebesar 0,96 persen Sedangkan di perkotaan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,61 persen pada periode September 2013 – Maret 2014.
Garis kemiskinan naik sebesar Rp. 10.868 atau 4,34 persen yaitu dari Rp. 250.249 per kapita per bulan pada September 2013 menjadi Rp. 261.117 per kapita per bulan pada Maret 2014. Peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) periode September 2013 – Maret 2014 mengalami sedikit kenaikan dengan angka yang tidak begitu signifikan. Jika dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan.
1. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI UTARA Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2014 ini secara year to year (Maret 2013 ke Maret 2014) mengalami kenaikan, demikian juga jika dibandingkan dengan September 2013 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I tahun 2014 diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan Sulawesi Utara pada Maret 2014 sebesar 8,75 persen atau sebanyak 208,23 ribu jiwa (lihat Tabel 1). Sementara data Maret 2013 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara masih 7,88 persen atau 185,52 ribu jiwa, sedangkan data September 2013 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,50 persen atau 201,09 ribu jiwa. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan September 2013 persentase penduduk miskin bertambah 0,25 persen atau secara absolut telah terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 7,1 ribu jiwa. Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
1
Tabel 1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 – 2014 Daerah / Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Persentase
(1)
(2)
(3)
Maret 2013
64,19
6,04
September 2013
65,36
6,12
Maret 2014
59,18
5,51
Maret 2013
121,33
9,40
September 2013
135,73
10,45
Maret 2014
149,05
11,41
Maret 2013
185,52
7,88
September 2013
201,09
8,50
Maret 2014
208,23
8,75
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
Penduduk miskin di Sulawesi Utara masih didominasi penduduk di daerah perdesaan. Dari 208,23 ribu jiwa penduduk miskin pada Maret 2014, sebanyak 149,05 ribu jiwa tinggal di daerah perdesaan, dan di perkotaan hanya 59,18 ribu jiwa. Jumlah itu juga memberi arti bahwa di perkotaan tingkat kemiskinan sebesar 5,51 persen sedangkan di perdesaan 11,41 persen. Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada periode September 2013 – Maret 2014, terjadi kenaikan di daerah rural (perdesaan) sebesar 0,96 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin naik sebanyak 13,3 ribu jiwa, sedangkan di daerah urban (perkotaan) mengalami penurunan sebesar 0,61 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebanyak 6,2 ribu jiwa. Gambar 1 : Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia Maret 2011 - Maret 2014 14.00
12.49
12.36
12.00 10.00 8.00
8.51
8.46
11.96
8.18
11.66
11.36
7.63
7.88
11.46 11.25 8.5
8.75
6.00 4.00 2.00 0.00 Maret 2011 Sept 2011 Maret 2012 Sept 2012 Maret 2013 Sept 2013 Maret 2014 Sulut
Indonesia
Pada periode tahun 2011 - 2014 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selalu di bawah angka nasional. Secara tren pada periode September 2012 - Maret 2014 menunjukkan kenaikan angka kemiskinan 2
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
di Provinsi Sulawesi Utara tetapi dengan angka kenaikan yang relatif kecil (lihat Gambar 1). Ketika mundur pada periode Maret 2011 - September 2012 menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan. Data Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan secara nasional sebesar 11,25 persen atau setara dengan 28.280,01 ribu jiwa. Gambar 2 : Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Pulau Sulawesi, Maret 2014
Gorontalo
17.44
Sulawesi Tenggara
14.05
Sulawesi Tengah
13.93
Sulawesi Barat
12.27
Sulawesi Selatan
10.28
Sulawesi Utara
8.75 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2014 secara nasional berada di peringkat keempat belas terendah, namun di wilayah Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara berada di urutan terbawah.
2. PERUBAHAN DAN PERGESERAN GARIS KEMISKINAN Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Garis kemiskinan naik sebesar Rp. 10.868 atau 4,34 persen yaitu dari Rp. 250.249 per kapita per bulan pada September 2013 menjadi Rp. 261.117 per kapita per bulan pada Maret 2014. Penduduk miskin dapat dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis (chronic poor) dan miskin sementara (transient poor). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
3
Tabel 2 : Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah di Sulawesi Utara, September 2013 – Maret 2014 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Daerah / Tahun
Total
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Persentase Penduduk Miskin
(4)
(6)
(7)
(2)
Non Makanan (3)
September 2013
193.021
62.545
255.566
65,36
6,12
Maret 2014
199.615
65.479
265.093
59,18
5,51
September 2013
195.342
50.530
245.872
135,73
10,45
Maret 2014
205.000
52.845
257.845
149,05
11,41
September 2013
194.294
55.954
250.249
201,09
8,50
Maret 2014
202.569
58.547
261.117
208,23
8,75
Makanan (1) Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
Dengan kenaikan nilai Garis Kemiskinan ini, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan perdesaan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin di daerah perkotaan khususnya penduduk miskin transient pada Maret 2014 mengalami peningkatan sedangkan di daerah perdesaan tidak mengalami peningkatan ataupun jika mengalami peningkatan laju peningkatannya lebih rendah dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan sehingga mereka tidak mampu keluar dari kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada bulan September 2013, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,64 persen, sedangkan pada bulan Maret 2014, peranannya sedikit mengalami penurunan menjadi 77,58 persen.
3. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap) dan keparahan kemiskinan (Poverty Severity). Pada periode September 2013 – Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami sedikit kenaikan dengan angka yang tidak signifikan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebaliknya mengalami penurunan. Nilai indeks (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar rata-rata kesenjangan terhadap garis kemiskinan. Indeks ini digunakan sebagai dasar penghitungan berapa subsidi yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin. Sementara itu nilai indeks (P2) menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan naiknya indeks P1 yang tidak begitu signifikan selama periode September 2013 – Maret 2014 mengindikasikan bahwa rata-rata jarak kedalaman kemampuan konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan relatif tetap dibandingkan periode yang lalu. Sedangkan penurunan indeks P2 menunjukkan bahwa besarnya variasi pengeluaran konsumsi penduduk miskin semakin mengecil.
4
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
Tabel 3 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah, September 2013 – Maret 2014 Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(2)
(3)
(4)
September 2013
0,958
1,317
1,155
Maret 2014
0,735
1,593
1,205
September 2013
0,221
0,331
0,281
Maret 2014
0,168
0,330
0,257
(1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Pada Maret 2014 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan terlihat dari nilai indeks P1 yakni masing-masing 1,593 berbanding 0,735. Sedangkan dari sisi keparahan kemiskinan, penduduk miskin di perdesaan cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin di perkotaan yang ditunjukkan dari disparitas nilai indeks P2 dimana di perdesaan 0,330 sedangkan di perkotaan mencapai 0,168.
4. KESIMPULAN a. Tingkat kemiskinan Sulawesi Utara kondisi Maret 2014 sebesar 8,75 persen atau 208,23 ribu jiwa. Selama periode September 2013 – Maret 2014 penduduk miskin dari sisi jumlah dan persentase mengalami kenaikan. Dari rata-rata jarak pendapatan (konsumsi) penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif sedikit berubah. b. Garis kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan kedua-duanya mengalami kenaikan. Akan tetapi tingkat kemiskinan daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan terjadi kenaikan tingkat kemiskinan.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
5
PENJELASAN TEKNIS DAN SUMBER DATA Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2014 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Triwulan I Modul Konsumsi bulan Maret 2014. Angka-angka yang disajikan merupakan angka yang dihasilkan lewat pengolahan dengan mengunakan hasil proyeksi penduduk.
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
BPS PROVINSI SULAWESI UTARA
Informasi lebih lanjut hubungi: Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara Telepon: 0431-847044 Fax.: 0431-862204 E-mail:
[email protected] Homepage : http://sulut.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 42/07/71/Th. VIII, 1 Juli 2014
7
