DAERAH PADA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN HASIL PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH PADA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014

Nomor: LHPP-021/PW18/1/2015 Tanggal 15 JANUARI 2015

Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP berperan melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebagai implementasi atas amanah tersebut, BPKP melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para stakeholder serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 berisi rangkuman informasi secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara terhadap satker Kementerian/Lembaga (K/L) dan unit kerja di lingkungan Pemda di Provinsi Sulawesi Utara. Laporan disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral. BPKP selaku auditor pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian program prioritas nasional yang pro-job, propoor, dan pro-growth dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking), menuju Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara. Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur untuk pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan daerah pada umumnya. Manado, 15 Januari 2015 Kepala Perwakilan,

Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal pemerintah dengan jasa assurance dan consulting diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya. Dalam melaksanakan peranan sebagai assurance dan consulting di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berhasil merangkum informasi komprehensif hasil pengawasan berkaitan dengan akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam suatu Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014. Laporan ini menyajikan secara sistematis kelompok hasil pengawasan BPKP dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral, dengan hasil sebagai berikut: 1. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Akuntabilitas pelaporan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 menunjukkan arah perbaikan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan opini BPK RI atas LKPD tahun 2013 apabila dibandingkan dengan opini BPK RI atas LKPD tahun 2012, yaitu sebesar 150%. Pada tahun 2012 pemda yang meraih opini WTP sebanyak 2 pemda, dan pada tahun 2013 sebanyak 5 pemda. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI untuk pemda yang belum meraih WTP,

disebabkan

antara

lain

adanya

kelemahan

sistem

pengendalian intern, belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

dengan

ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

iii


Selain kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan opini LKPD, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan bersifat

dukungan

atas

proyek/kegiatan

yang

didanai

dengan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Berdasarkan hasil audit atas PHLN sampai dengan Tahun 2014, pada umumnya dengan opini menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan Akuntabiltas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP).

Hasil

evaluasi

Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh peringkat “Baik”. Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP. Untuk laporan keuangan tahun 2012 dan 2011, terdapat 1 BUMD yang memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP, dan 1 BUMD yang memperoleh opini Disclaimer. Dari hasil kompilasi dan analisis terhadap LKPD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 diketahui bahwa rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir, menunjukkan hal sebagai berikut:  Total aset mengalami kenaikan sebesar 18,68% dan terjadi penurunan total kewajiban sebesar 36,27%.  SILPA tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp271.514 juta atau 27,95%. Kenaikan SILPA terbesar terdapat pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini terjadi umumnya disebabkan, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak terselesaikan dan realisasi PAD yang melebihi rencana.  PAD mengalami kenaikan sebesar 24,96%.  PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 12,22%;  Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

iv


diperoleh rasio sebesar 87,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan

pembangunan

di

wilayah

Sulawesi

Utara

masih

tergantung dari Pendapatan Transfer. 2. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas belanja negara (K/L) yang dilaksanakan pada Tahun 2014 diantaranya berupa kegiatan audit operasional/keuangan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor

4 Tahun

2011

tentang

Percepatan

Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

telah

melakukan

monitoring

atas

rencana

aksi

prioritas

pembangunan nasional pada 121 satuan kerja K/L pada Kementerian Kesehatan, Pertanian, Agama Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional tersebut, dijumpai

empat

belas

satuan

kerja

dengan

permasalahan

yang

memerlukan perhatian khusus, yang terdapat dalam Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara, Mongondow,

Kabupaten dan

Kota

Minahasa

Selatan,

Kotamobagu

serta

Kabupaten Program

Bolaang

Kementerian

Kesehatan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan

Kota

Kotamobagu. 3. Hasil

Pengawasan

atas

Akuntabilitas

Perwujudan

Iklim

bagi

Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Strategi preventif berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui

kegiatan

pengawasan

peningkatan kapasitas APIP.


peningkatan

tatakelola

BUMD

dan

v


Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara, namun dalam rangka penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat diperlukan adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP pemerintah daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan BPKP, sebagai respon/tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. 4. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Lintas Sektoral  Berdasarkan hasil audit, nilai total saldo Pinjaman Program PNPM Mandiri

adalah

sebesar

Rp. 129.080.392.500,00

dengan

total

tunggakan sebesar Rp.61.645.246.979,00, termasuk di dalamnya tunggakan dengan kolektibilitas macet senilai Rp.7.647.704.450,00.  Terdapat aset pekerjaan konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar

pada

Rp.460.818.109.681,00

sebelas yang

kabupaten belum

senilai

diadministrasikan

senilai secara

memadai sebagai aset desa. Kondisi tersebut perlu penanganan khusus mengingat telah terbitnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.  Cakupan rata-rata Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air Bersih sampai tahun 2013 adalah 36,11% pada sembilan PDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.


vi


Capaian tersebut masih dibawah target RPJMN 2013 yang mensyaratkan MDGs sampai tahun 2015 sebesar 68,83%. Kepala Perwakilan,

Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001


vii


viii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………..

Halaman ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………

iii

DAFTAR ISI ………………………………………………….…………………

viii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….

ix

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………

xi

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………………………...

1

A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN ………………………

1

B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET ……………………………………………......

3

C. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH ……………………………………………. D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL.......................................................................................

7 9

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN ……………………………………

12

A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB ……….

12

B. GAMBARAN UMUM …………………………………………………..

13

C. URAIAN HASIL PENGAWASAN …………………………………….

16

1. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN ………………….

16

2. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET …………………………………………...

36

3. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH ………………………………………..

47

4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL ……........................................................................

56

LAMPIRAN I



DAFTAR TABEL Tabel 1

Halaman

Perkembangan Keuangan

Opini

BPK

Pemerintah

atas

Daerah

di

Laporan Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013....... Tabel 2

Perkembangan

Opini

BPK

atas

17

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah per Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 dan Target Opini 2014 ................................ Tabel 3

18

Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara ....................................................

Tabel 4

Perkembangan Evaluasi

LAKIP di Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 ..... Tabel 5

22

Kompilasi LRA Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2013 ....................

Tabel 7

21

Kompilasi Neraca Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2013 ....................

Tabel 6

20

24

Hasil Pemetaan SDM Pengelola Keuangan dan APIP pada Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 ................................................

Tabel 8

26

Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2012– 2014 ................

Tabel 9

Cakupan

Layanan

Pengawasan

27

BPKP

Terhadap BUMD dan RSUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009– 2012 ..................... Tabel 10

Kegiatan

Pengawasan

Dalam

29

Rangka

Peningkatan Tatakelola BUMD/BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 -2014 ........ Tabel 11

Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya


30

ix


Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 .................... Tabel 12

34

Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional ................

Tabel 13

39

Gambaran Permasalahan dari Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2014 ......

Tabel 14

42

Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 ................................

Tabel 15

Perkembangan Kegiatan korsup pencegahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 ....

Tabel 16

50

Hasil Audit Investigatif di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 ................................

Tabel 17

49

53

Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 .........................................................

Tabel 18

53

Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 ...............................

Tabel 19

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

APIP

54

di

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 – 2014 .....................................................................

55

Tabel 20

Jenis Program PPIP Tahun 2009 - 2013..............

63

Tabel 21

Nilai

Pekerjaan

Konstruksi

PNPM

Mandiri

Perdesaan 2009 – 2013 ......................................

65

Tabel 22

Jenis Aset PNPM Mandiri Perkotaan ..................

66

Tabel 23

Jenis Pinjaman PNPM Mandiri beserta Saldo dan Tunggakan ...................................................

Tabel 24

Saldo

Pinjaman

PNPM

Mandiri

Perkotaan

(Pinjaman KSM) .................................................. Tabel 25

Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-


67

68

x


Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Per 31 Mei 2014 .............................................................. Tabel 26

69

Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Per 30 Juni 2014 ........................................................


69

xi


DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Perspektif Informasi (Accountability 4.0)


Halaman Hasil

Pengawasan

12

xii


LAMPIRAN Lampiran I

Permasalahan Hasil Monitoring atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional per Kabupaten/Kota


xiii


BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Dalam rangka peningkatan akuntabilitias pelaporan keuangan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah serta BUMD/RSUD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, berupa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), yaitu : 1. MoU dengan 16 pemerintah daerah 2. Mou dengan 12 BUMD/RSUD Berdasarkan Mou tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan kegiatan asistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI. Akuntabilitas pelaporan keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif, hal tersebut ditandai dengan diraihnya opini WTP oleh lima pemda pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan opini BPK RI tahun 2012 , hanya dua pemda yang meraih opini WTP , maka terdapat kenaikan sebesar 150%. Secara umum, berdasarkan hasil audit BPK RI, permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan: 1. Kelemahan sistem pengendalian intern, meliputi pengelolaan anggaran dan barang milik negara/daerah belum dilaksanakan dengan tertib, penatausahaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak tertib dan belanja hibah serta bansos yang belum didukung dengan laporan pertanggungjawabannya. 2. Ketidaktaatan terhadap ketentuan meliputi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pertanggungjawaban belanja yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. 3. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan

(SAP),

kelemahan

dalam

sistem

penyusunan laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemda, serta kurangnya persiapan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

1


pemda dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Selain dari opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemda, kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan Akuntabiltas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP).Hasil

evaluasi

Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh peringkat “Baik”. BUMD di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 berjumlah 15 unit, terdiri dari 1 unit BUMD Perbankan, 10 unit PDAM, dan 4 unit Perusahaan Daerah. Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP. Untuk laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, terdapat 1 BUMD yang memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP, dan 1 BUMD yang memperoleh opini Disclaimer. Dalam tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

telah

melakukan kerjasama dengan BUMD/BLUD di Sulawesi Utara dengan lingkup kegiatan pembinaan terhadap BUMD/BLUD, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen pengelolaan keuangan, Good Corporate Governace (GCG), penyusunan Laporan Keuangan, Key Performance Indikator (KPI), bimbingan teknis persyaratan administratif

Badan

Layanan

Umum

Daerah

(BLUD),

dan

audit/reviu/evaluasi pada BUMD dan RSUD yang berada pada masingmasing pemda. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan bersifat dukungan atas audit keuangan yang dilakukan BPKP Pusat atas Proyek/Kegiatan yang didanai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Berdasarkan hasil audit keuangan dukungan atas LK PHLN semester I tahun 2014, pada umumnya opini menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan.


2


B. AKUNTABILITAS

KEBENDAHARAAN

UMUM

NEGARA

DAN

PENGELOLAAN ASET Kegiatan Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara / daerah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

pengawasan

berupa audit, evaluasi, monitoring, pemetaan,Quality Assurance dan sebagainya, yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja). 1. Pengawasan atas Belanja Negara Kegiatan pengawasan atas belanja negara yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 berupa audit operasional, yaitu :  Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.  Audit atas Tunggakan Jamkesmas sampai 31 Desember 2013 pada Rumah Sakit (PPK Lanjutan) di Provinsi Sulawesi Utara.  Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Utara.  Audit Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Ijin Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) Paket Pembagunan Jembatan DR. IR. Soekarno Manado Provinsi Sulawesi Utara.  Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara.  Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegitan Rehabiitasi dan Rekonstruksi (DRR) pada BPBD di Provinsi Sulawesi Utara.  Audit atas Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.  Audit Operasional atas Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun Anggaran 2014.  Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2013 dan Audit Interim atas


3


Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

(PPIP)

Tahun 2014. 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada satuan kerja sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Pertanian b. Monitoring terkait kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sampai dengan Maret 2014. Terdapat empat belas satuan kerja dengan permasalahan yang memerlukan

perhatian

khusus,

yang

terdapat

dalam

Program

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di Kabupaten Minahasa Bolaang

Tenggara,

Kabupaten

Mongondow,

Kementerian

Kesehatan

dan

Minahasa

Kota

yang

Selatan,

Kotamobagu

berada

di

Kabupaten

serta

Program

Kabupaten

Bolaang

Mongondow dan Kota Kotamobagu. Permasalahan yang memerlukan perhatian khusus tersebut adalah : a. Bidang Pendidikan 1. Satker tidak memiliki data mengenai penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). 2. Penyaluran BSM dilaksanakan oleh lembaga penyalur (Kantor Pos untuk dana APBN dan Bank Sulut untuk dana APBN-P) tanpa melibatkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 3. Tidak ada monitoring yang dilakukan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait penyaluran BSM. 4. Dalam distribusi buku Kurikulum 2013, tidak terdapat personil

yang


ditugaskan

untuk

melakukan

4


monitoring pemesanan dan distribusi buku kurikulum 2013

oleh

Kepala

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Kabupaten/Kota dan oleh Kepala Sekolah; 5. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Manado

tidak

menyelenggarakan

dokumen

pendukung pelaksanaan distribusi buku Kurikulum 2013. 6. Masih dijumpai hasil kegiatan dari Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Pendidikan

yang

tidak

bisa

dimanfaatkan dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. 7. Terdapat dana DAK Pendidikan yang belum terserap semuanya sehingga menjadi SILPA. b. Bidang Kesehatan Permasalahan Puskesmas

utama

adalah

Rumah

dimaksud

masih

belum

pelaksanaan

BPJS

Kesehatan

Sakit siap

dan dalam

karena kurangnya

informasi dan sosialisasi. 3. Quality Assurance Kegiatan Quality Assurance dilakukan terhadap Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, yaitu :  QA atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Bitung  QA atas Audit PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan pada 7 Inspektorat daerah, yaitu: Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Inspektorat

Daerah

Kabupaten

Bolaang

Mongondow Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur,

Inspektorat

Daerah

Kabupaten

Minahasa, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


5


Dari hasil Quality Assurance tersebut, permasalahan-permasalahan yang masih ditemui antara lain:  Pelaksanaan audit tidak sesuai ketentuan, seperti kurangnya jumlah uji petik dan terlambatnya pelaksanaan audit.  Pelaporan yang tidak sesuai petunjuk teknis audit, seperti tidak dilaksanakannya proses review berjenjang dan tidak lengkapnya informasi yang disajikan dalam lampiran laporan.  Tidak lengkapnya dokumen pendukung kertas kerja seperti Program Kerja Audit (PKA), Surat Independensi Auditor dan Berita Acara Temuan Hasil Audit. 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Secara

umum

permasalahan

utama

yang

ditemukan

dalam

pengelolaan BMD yaitu:  Peralatan dan Mesin yang ada pada SKPD belum diketahui status keberadaannya, dalam kondisi rusak dan beberapa diantaranya dinyatakan hilang.  Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak didukung dengan data identitas jalan seperti panjang lebar, dan luas jalan, letak lokasi alamat serta dokumen pengadaan;  Aset Tetap Lainnya berupa buku dan binatang ternak tidak didukung dengan data judul, spesifikasi buku, jenis serta ukuran ternak;  Aset tetap dari hibah dan kapitalisasi belum dicatat dan penghapusan aset tanpa Surat Keputusan Kepala Daerah;  Terdapat perbedaaan aset tetap yang disajikan pada Neraca dengan nilai yang tercatat pada Laporan Barang Milik Daerah (BMD) bidang aset maupun SKPD;  Aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya sehingga tercatat pada Buku Inventaris tanpa rincian jumlah unit yang sebenarnya.


6


C. AKUNTABILITAS PEWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara. Upaya BPKP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui pengawasan yang bersifat preventif, represif, dan bersifat kesisteman. Pengawasan yang bersifat preventif yang telah dilaksanakan BPKP adalah dengan kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi pada berbagai elemen masyarakat/lembaga pemerintah/BUMD, sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) . Peran Fraud Control Plan (FCP) harus dimaksimalkan guna mencegah terjadinya fraud. FCP memungkinkan manajemen fokus terhadap fraud melalui: a. Penciptaan Lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud b. Penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud c. Aktivitas Pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud d. Informasi dan Komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud. Pelaksanaan sosialisasi program anti korupsi (Sospak) dan FCP yang secara kuantitatif belum dapat diukur dampaknya, namun sudah dapat dirasakan manfaatnya. Keinginan masyarakat untuk membangun tanpa korupsi dapat terlihat dari antusiasme masyarakat pada saat mengikuti acara sosialisasi. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, baik audit investigatif maupun audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN), penyimpangan yang terjadi disebabkan karena Fraud Control Plan (FCP) tidak diterapkan atau tidak dilaksanakan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

7


sebagaimana mestinya, serta fraud umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara/daerah, seperti panitia pelaksana kegiatan, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran hingga pihak-pihak pengambil keputusan. BPKP juga bekerjasama dengan KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) . Tujuan dilakukannya kegiatan korsup pencegahan, adalah : a. Evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD untuk memastikan APBD Pro Rakyat dan bebas dari korupsi; b. Melakukan pengamatan atas bidang pertambangan dan Ketahanan Pangan; c. Melakukan

identifikasi risiko

atas

kegiatan-kegiatan

sesuai dengan ruang lingkup korsup. Pada tahun 2014, kegiatan korsup pencegahan dilakukan terhadap dua pemda yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman adalah meliputi peningkatan kapasitas APIP, penyelenggaraan ujian sertifikasi JFA, Diklat SPIP, serta Sosialisasi dan Evaluasi Tata Kelola APIP dengan sasaran K/L dan pemda. Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: a. Perlu

menyediakan

sistem

dan

sarana

pengaduan

masyarakat pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. b. Perlu upaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi

informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan cepat bagi pengguna layanan.


8


c. Perlu adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP pemerintah daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan BPKP, sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. d. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan atau melaksanakan Fraud Control Plan (FCP), sebagai upaya membangun cegah dini apabila terjadi kecurangan. e. Melalui Badan Kepegawian Daerah (BKD) agar memberikan kemudahan bagi pengangkatan pegawai Inspektorat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mendukung upaya peningkatan kapabilitas APIP ke level 2. D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 merencanakan pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Programprogram strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas pemda. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta program strategis daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 - 2014. Dalam melaksanakan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara selain melakukan audit mandiri, juga melakukan sinergi (quality assurance)dengan APIP di Provinsi Sulawesi Utara. Audit mandiri dilakukan terhadap Program PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas dan Program PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan audit secara bersinergi dilakukan bersama Inspektorat Kota Bitung terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan

Kota Bitung serta

Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dan Inspektorat Kabupaten Sangihe terhadap Program PNPM Mandiri Perdesaan. Permasalahan

yang

dijumpai

terkait

dengan

pengawasan

akuntabilitas pengelolaan program lintas sektor, antara lain:


atas

9


1) Berdasarkan hasil audit, masih terdapat saldo Pinjaman Program PNPM Mandiri

sebesar Rp.129.080.392.500,00

dengan

sebesar

total

tunggakan

Rp.61.645.246.979,00,

termasuk di dalamnya tunggakan dengan kolektibilitas macet senilai Rp.7.647.704.450,00. 2) Database Penduduk Miskin, sebagai target sasaran program yang

digunakan

dalam

program-program

penanggulangan

belum di update oleh instansi yang berwenang, yaitu BPS. 3) Masih terdapat penerima program Penanggulangan Kemiskinan yang belum memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) . 4) Masih terdapat pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang

belum

menerima

seluruh

program

penanggulangan

kemiskinan yang bersifat perlindungan sosial. 5) Infrastruktur yang telah dibangun melalui program PPIP dan PNPM-Mandiri

Perdesaan

menggunakan

dana

Bantuan

Langsung Mandiri (BLM) yang bersifat hibah. Karena hibah bukan belanja modal, satker pengelola tidak mencatatnya sebagai asset Negara/BMN/BMD (Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten) sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sehingga

menyebabkan

aset-

aset hasil Program PPIP dan PNPM Mandiri Perdesaan tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik oleh pemerintah Desa sebagai penanggung jawab aset setelah pelaksanaan program. Adapun nilai aset eks PNPM-Mandiri Perdesaan yang belum tercatat (tahun 2009-2013) senilai Rp.460.818.109.681,00 yang tersebar pada sebelas kabupaten. 6) Dari hasil audit kinerja pada sembilan PDAM di Provinsi Sulawesi Utara diperoleh informasi bahwa cakupan rata-rata Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air Bersih sampai tahun 2013 adalah 36,11%. Capaian tersebut masih PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

10


dibawah target RPJMN 2013 yang mensyaratkan MDGs sampai tahun 2015 sebesar 68,83%. BPKP menyarankan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar mendorong para Kepala Daerah untuk melakukan langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian MDG’s sebagai berikut : a. Melakukan pemantauan kinerja seluruh PDAM termasuk PDAM Kota Manado yang bekerja sama dengan PT. Air secara berkala dan menetapkan

peraturan penerapan

prinsip-prinsip good corporate governance pada pengelolaan PDAM. b. Mengupayakan pemberian tambahan dana investasi kepada PDAM yang dinilai berkinerja baik dengan suatu rumusan yang dibuat secara akuntabel, fair dan dengan formula yang jelas. c. Meningkatkan pengawasan terhadap kelola PDAM.


pelaksanaan tata

11


BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN A.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) sebagaimana diikhtisarkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Perspektif Informasi Hasil Pengawasan (Accountability 4.0) Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L

12


lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah, seperti data opini dari BPK dan auditor eksternal lainnya, data penyerapan anggaran dari Kementerian Keuangan/Biro Keuangan/Badan Pengelola Keuangan Daerah, data pencapaian

kinerja

program

nasional/bidang/kewilayahan

dari

yang

menjadi

Kementerian

prioritas Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, data penegakan hukum terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari penegak hukum, dan sumber lain yang sah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko uji petik (sampling) pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

B.

GAMBARAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 1 provinsi dan 15 kabupaten/kota dipimpin oleh Gubernur Dr. S. H. Sarundajang dan Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil, MPd, sesuai pilkada tahun 2010 lalu mempunyai visi “MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” dan misi untuk mewujudkan visi sebagai berikut: 1. Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari hari.


13


2. Menerapkan clean government dan good governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin. 4. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum, dan hak azasi manusia. 5. Memberdayakan

dan

meningkatkan

peran

perempuan

dan

perlindungan anak. 6. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi. 7. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang. 8. Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulawesi Utara secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. 9. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan. 10. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global. 11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab. 12. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan. 13. Menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan mengurangi masalahmasalah sosial. Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut, BPKP dengan paradigmanya sebagai pengawas internal pemerintah, sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi : a.

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;


14


b.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

c.

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

d.

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;

e.

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. penetapan sistem informasi di bidangnya; d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: 1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya; 2. meneliti

semua

catatan,

data

elektronik,

dokumen,

buku

perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; 3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; 4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

15


C. URAIAN HASIL PENGAWASAN 1. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Salah

satu

upaya

konkret

untuk

mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, dan para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Adapun indikator kualitas akuntabilitas keuangan ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga

(LKKL),

dan

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dampak dari diperolehnya opini selain WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah antara lain: a. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah b. Timbulnya

konotasi

atau

persepsi

publik

akan

adanya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. c. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan masih rendahnya kompetensi SDM pemda dalam pengelolaan keuangan daerah.


16


d. Timbulnya

konotasi

atau

persepsi

publik

bahwa

sistem

perencanaan anggaran yang belum baik atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari opini BPK terhadap laporan keuangan pemda, kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta hasil audit eksternal auditor terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD yang menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance (GCG) BUMD.

1.1.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2013 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 5 LKPD yang memperoleh opini WTP, 7 LKPD memperoleh opini WDP, dan 4 LKPD memperoleh opini TW. Persentase

jumlah

LKPD

yang

memperoleh

opini

WTP

dibandingkan dengan seluruh LKPD yang diaudit BPK pada LKPD tahun 2013 masih kecil, yaitu sebesar 31,25. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 Jumlah Pemda No.

Jenis Opini

1.

WTP

1

6,25%

2

12,50%

5

31,25%

2.

WDP

3

18,75%

8

50,00%

7

43,75%

3.

TW

2

12,50%

2

12,50%

4

25,00%

4.

TMP

10

62,50%

4

25,00%

0

0,00%

16

100%

16

100%

16

100%

Jumlah Sumber Keterangan

2011

2012

2013

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun buku 2011, 2012 dan 2013. : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar

Dilihat dari tren perkembangan opini BPK setiap Pemda, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan LKPD tahun 2013, sesuai PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

17


kualitas opini BPK maka sepuluh pemda mengalami peningkatan (Kab. Minahasa dari TW menjadi WDP, Kota Tomohon dari WDP menjadi WTP, Kab. Minahasa Selatan dari TMP menjadi TW, Kab. Minahasa Tenggara dari TMP menjadi TW, Kab. Bolaang Mongondow dari TMP menjadi TW, Kota Kotamobagu dari WDP ke WTP, Kab. Bolaang Mongondow Utara dari TMP menjadi WDP dan Kab. Sangihe dari TMP menjadi WDP, Kab. Bolaang Mongondow Timur dari WDP menjadi WTP, Kab. Kepulauan Sangihe dari TMP menjadi WDP, Kab. Kepulauan Siao Tagulandang Biaro dari WDP menjadi WTP), 5 pemda memperoleh opini yang sama (tetap), dan hanya 1 pemda mengalami penurunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 dan Target Opini 2014 Opini BPK No.

Nama Pemda

2012

2013

TARGET 2014

1.

Prov. Sulut

WTP

Naik

WDP

Turun

WDP

Tetap

2.

Kota Manado

WDP

Naik

WDP

Tetap

WDP

Tetap

3.

Kab. Minahasa

TW

Turun

WDP

Naik

WDP

Tetap

4.

Kota Bitung

WTP

Tetap

WTP

Tetap

WTP

Tetap

5.

Kota Tomohon

WDP

Naik

WTP

Naik

WTP

Tetap

6.

Kab. Minut

WDP

Naik

WDP

Tetap

WDP

Tetap

7.

Kab. Minsel

TMP

Tetap

TW

Naik

TW

Tetap

8.

Kab. Mitra

TMP

Tetap

TW

Naik

WDP

Naik

TMP

Turun

TW

Naik

TW

Tetap Tetap

9.

Kab. Bolmong

10.

Kota Kotamobagu

WDP

Naik

WTP

Naik

WTP

11.

Kab. Bolmut

TMP

Tetap

WDP

Naik

WDP

Tetap

12.

Kab. Bolsel

WDP

Naik

WDP

Tetap

WTP

Naik

13.

Kab. Boltim

WDP

Naik

WTP

Naik

WTP

Tetap

14.

Kab. Kep. Talaud

TW

Naik

TW

Tetap

WDP

Naik

15.

Kab. Kep. Sangihe

TMP

Tetap

WDP

Naik

WTP

Naik

16.

Kab. Kep. Sitaro

Naik 100%

WTP

Tetap

16

100%

WDP

Jumlah Sumber Keterangan

16

Tetap 100%

WTP 16

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun buku 2011, 2012 dan 2013. : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

Dilihat dari kondisi dan kesiapan pemda selama tahun 2014, untuk LKPD

Tahun

Anggaran


2014,

ditargetkan

4

pemda

18


memperolehpeningkatan opini LKPD (Kab. Minahasa Tenggara dari TW menjadi WDP, Kab. Bolaang Mongondow Selatan Bolsel dari WDP menjadi WTP, Kab. Kepulauan Talaud dari TW menjadi WDP dan Kab. Kepulauan Sangihe dari WDP menjadi WTP), dan untuk 12 pemda yang lain opini LKPD-nya masih tetap. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemda masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK RI, disebabkan adanya: a. Kelemahan sistem pengendalian intern, meliputi pengelolaan anggaran dan barang milik negara/daerah belum dilaksanakan dengan tertib, penatausahaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak tertib dan belanja hibah serta bansos yang belum didukung dengan laporan pertanggungjawabannya. b. Ketidaktaatan

terhadap

ketentuan

meliputi

pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran yang tidak

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku,

serta

pertanggungjawaban belanja yang tidak didukung bukti yang memadai. c. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemda, serta kurangnya persiapan pemda dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. 1.2.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BUMD BUMD di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 berjumlah 15 unit, terdiri dari 1 unit BUMD Perbankan, 10 unit PDAM, dan 4 unit Perusahaan Daerah. Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP.


19


Untuk laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, terdapat 1 BUMD yang memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP,

dan

1

BUMD

yang

memperoleh

opini

Disclaimer.

Perkembangan opini eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD tahun 2010 sd 2013 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Nama BUMD No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PT Bank Sulut PDAM Kota Tomohon PDAM Duasudara Bitung PDAM Kab Minahasa PDAM Kab Minahasa Utara PDAM Kab Minahasa Selatan PDAM Kab Bolaang Mangondow PDAM Kab Kepulauan Sangihe PDAM Kab Siau Tagulandang Biaro PDAM Kab Talaud PDAM Kota Manado PD Pasar Manado PD Pembangunan Kota Manado PD Klabat PD Pasar Kota Tomohon

Opini Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 dan 2013 dan 2010 2011 2012 WTP TA WDP WDP TA TA Disc

WTP TA WDP Disc TA TA WDP

WTP TA BA TA TA TA BA

WDP TA

WDP TA

BA TA

TA TA TA TA

TA TA TA TA

TA TA TA TA

TA TA

TA TA

TA TA

Keterangan: diolah dari berbagai sumber Catatan : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian WDP : Wajar Dengan Pengecualian Disc : Disclaimer BA : Belum Diaudit (BUMD meminta audit namun instansi audit belum melakukan audit) TA : Tidak Diaudit

Data

pada Tabel 3 menunjukkan penurunan akuntabilitas

pelaporan keuangan BUMD di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013.


20


1.3.

21

Evaluasi LAKIP Dari hasil evaluasi Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh peringkat “Baik”. Secara umum hasil evaluasi pelaporan kinerja Pemda tahun 2013 menunjukkan belum tedapat kemajuan dibandingkan dengan tahun 2012. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya untuk pemda dengan kategori LAKIP kurang dan sangat kurang. Perkembangan hasil evaluasi pelaporan kinerja pemda oleh Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011- 2013 dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 Perkembangan Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 Jumlah Pemda No.

Hasil 2011

2012

2013

1.

Memuaskan

-

-

-

-

-

-

2.

Sangat Baik

-

-

-

-

-

-

3.

Baik

-

-

-

-

-

-

4.

Cukup

1

6,25%

-

-

2

12,50%

5.

Kurang

2

12,50%

2

12,50%

6

37,50%

6.

Sangat Kurang

7

43,75%

1

6,25%

1

6,25%

7.

Belum Diterima Hasilnya

-

-

10

62,2%

7

43,75%

8.

Tidak dievaluasi

6

37,5%

3

18,75%

-

-

Jumlah

16

100%

16

100%

16

100%

Sumber : Laporan Bulanan Bidang APD Tahun 2014 & Laporan Evaluasi LAKIP Inspektorat Prov. Sulut 2014 Catatan : Tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah tahun LAKIP.



1.4.

Kompilasi dan Analisis LKPD Dalam rangka menyediakan informasi mengenai akuntabilitas keuangan daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, BPKP melakukan kompilasi dan analisis LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir. Perkembangan hasil kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5 Kompilasi Neraca Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012– 2013 Uraian

2012(Rp Juta)

2013(Rp Juta)

Rasio Pertumbuhan

1.260.665

1.458.653

15,71

494.238

578.875

17,12

14.144.698

16.166.396

14,29

-

-

0,00

Aset Lainnya

412.998

1.141.864

176,48

Total Aset

16.316.522

19.345.659

18,56

238.277

205.556

-13,73

8.300

5.300

-36,14

246.558

210.856

-14,48

1.021.375

1.253.074

22,69

15.043.635

17.891.735

18,93

Ekuitas Dana Cadangan

-

-

0,00

Total Ekuitas Dana

16.069.455

19.135.802

19,08

Total Kewajiban dan Ekuitas

16.315.168

19.345.659

18,57

971.384

1.242.898

27,95

Aset lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan

Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Total Kewajiban Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

SILPA Sumber

: Laporan Kompilasi dan Analisa Kinerja Keuangan Daerah


22


Dari tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Secara umum, total aset seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 18,56% dan terjadi penurunan total kewajiban rata-rata sebesar 14,48%. b. Rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. (Aset lancar Rp1.260.665 juta/Hutang Jangka Pendek Rp238.277 juta) tahun 2012 sebesar 529,07%, sedangkan tahun 2013 sebesar 709,61%. Dengan demikian dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan. c.

SILPA tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat kenaikan sebesar Rp271.514 juta atau 27,95%. Hal ini menunjukan secara total,seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat kenaikan sisa uang pada akhir tahun. Kenaikan SILPA terbesar dari tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat pada Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 174,96%, yang nilainya dari Rp13.062 juta menjadi Rp35.918 juta.Dan rasio penurunan SILPA yang terbesar dari tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 44,03%, yang nilainya dari Rp34.410 juta menjadi Rp19.258 juta.


23


Tabel 6 Kompilasi LRA Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012–2013 2012 (Rp Juta)

Uraian

2013 (Rp Juta)

PAD 1.027.981 1.284.523 Pendapatan Transfer 8.151.057 9.237.116 Lain-lain Pendapatan yang Sah 13.806 6.024 Jumlah Pendapatan 9.192.845 10.515.206 Belanja Operasi 6.830.471 7.642.489 Belanja Modal 1.973.262 2.271.343 Belanja Tak Terduga 24.793 12.715 Jumlah Belanja 8.828.527 9.926.948 Jumlah Transfer ke 198.825 256.501 Kab/Kota/Desa Jumlah Belanja dan Transfer 9.027.352 10.183.450 Penerimaan Pembiayaan 834.749 968.784 Pengeluaran Pembiayaan 30.783 88.593 Pembiayaan Netto 805.793 893.638 Belanja Pegawai 4.531.523 4.829.675 Sumber :Laporan Kompilasi dan Analisa Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kenaikan/ (Penurunan) 24,96 13,32 -56,36 14,38 11,89 15,11 -48,71 12,44 29,01 12,81 16,06 187,80 10,90 6,58

Dari tabel di atas, dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: a.

Secara umum, PAD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 24,96%, namun demikian jika PAD sebesar Rp1.284.523

juta

dibandingkan

dengan

Jumlah

Pendapatan sebesar Rp10.515.206 juta, diperoleh rasio sebesar

12,22%.

Rp9.237.116

juta

Pendapatan dibandingkan

Transfer dengan

sebesar Jumlah

Pendapatan sebesar Rp10.515.206 juta diperoleh rasio sebesar 87,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara masih tergantung dari Pendapatan Transfer. Kenaikan PAD terbesar dari tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat pada Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 84,15%, yang nilainya dari Rp4.844 juta menjadi Rp8.920 juta. b.

Belanja Modal sebesar Rp2.271.343 juta dibandingkan dengan Jumlah Belanja sebesar Rp9.926.948 juta di tahun 2013 menunjukkan rasio yang masih kecil yaitu sebesar 22,88%.Apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2012


24


sebesar 22,35% (Belanja Modal Rp1.973.262 juta/Jumlah Belanja Rp8.828.527 juta) trennya menunjukkan perubahan yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja pemda di wilayah Sulawesi Utara untuk investasi infrastruktur dan aset lainnya masih rendah. Sementara itu, rasio Belanja Operasi sebesar Rp7.642.489 juta

dibandingkan

dengan

Jumlah

Belanja

sebesar

Rp9.926.948 juta menunjukkan rasio sebesar 76,99% pada tahun 2013 dan menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan rasio tahun 2012 (Belanja Operasi Rp6.830.471 juta/Jumlah Belanja Rp8.828.527 juta) sebesar 77,37%. c.

Belanja Tak Terduga tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp12.077 juta atau 48,71%.

d.

Pembiayaan netto tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp87.845 juta atau 10,90%.

1.5.

Kapasitas SDM APIP Proses pelaporan keuangan daerah memerlukan kapasitas SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintah dan/atau sistem pengelolaan keuangan daerah serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pada kenyataannya, hal tersebut masih menjadi kendala di beberapa pemda, dimana kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan dan APIP yang kompeten masih sangat kurang, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.


25


Tabel 7 Hasil Pemetaan SDM Pengelola Keuangan dan APIP pada Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1.6.

Pemda

Jumlah SDM Pengelola Keuangan dan APIP Tahun 2014 Pengelola Keuangan APIP D3 S1/D4 D3 S1/D4 Akuntansi/M Akuntansi/M Akuntansi/ Akuntansi/M anajemen anajemen Manajemen anajemen

Prov. Sulut Kota Manado Kab. Minahasa

64 3

43 39

-

-

1

6

-

9

Kota Bitung 4 64 Kota Tomohon 71 108 Kab. Minut 1 Kab. Minsel 38 26 Kab. Mitra 25 1 Kab. Bolmong 7 23 Kota Kotamobagu 11 54 Kab. Bolmut 16 12 Kab. Bolsel 7 23 Kab. Boltim 15 1 Kab. Kep. Talaud 1 15 1 Kab. Kep. Sangihe 4 21 Kab. Kep. Sitaro 8 26 1 Jumlah 235 500 5 Sumber: Keterangan Kepala Dinas PPKAD/Bagian Keuangan dan BKD

20 16 8 7 12 4 7 7 90

Pembinaan BPKP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara secara proaktif telah bekerja sama dengan pemda dalam upaya menuju opini WTP yang didasarkan pada 16 Memorandum of Understanding (MoU)pada masing-masing pemda di wilayah Sulawesi Utara. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, mengingat sampai dengan LKPD tahun 2013 masih banyak Pemda yang belum memperoleh opini WTP dari BPK RI. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemda, antara lain dalam bentuk:


26


a.

Asistensi

Penerapan

Sistem

Pengendalian

27

Intern

Pemerintah (SPIP) b.

Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

c.

Asistensi

Penyusunan

APBD

(RAPBD)

termasuk

perubahan anggaran (RAPBD-P) d.

Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah

e.

Asistensi Penerapan SIMDA (Keuangan, BMD, Gaji dan Pendapatan)

f.

Asistensi/Bimtek

pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan g.

Asistensi reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan inspektorat kabupaten/kota.

Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

tersebut

apabila

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya telah mengalami kenaikan. Kegiatan BPKP tersebut tersaji seperti pada Tabel 8. Tabel 8 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2012– 2014 No.

Jumlah Penugasan

Kegiatan

2012

2013

2014

1.

Asistensi Penerapan SPIP

8

10,81%

21

21,43%

10

9,35

2.

Asistensi Penerapan SAKIP

1

1,35%

2

2,04%

6

5,61

3.

Asistensi Penyusunan Anggaran

7

9,46%

10

10,20%

11

10,28

4.

Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah

26

35,14%

16

16,33%

9

8,41

5.

Asistensi Penerapan SAKD

1

1,35%

0

0,00%

16

14,95

6.

Asistensi Penerapan SIMDA

25

33,78%

41

41,84%

46

42,99

7.

Asistensi Reviu LKPD

6

8,11%

8

8,16%

9

8,41

Jumlah 74 Sumber: Buku Monitoring Penugasan Bidang APD

100%

98

100%

107

100%

Pendampingan

BPKP

terhadap

pemerintah

daerah

dalam

menjalankan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2013, yaitu pada Pemerintah Kota Bitung, Kota Tomohon,


Kota


Kotamobagu,

Kabupaten

Bolaang

Mongondow

Timur

dan

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdampak pada peningkatan opini dari WDP di tahun 2012 menjadi WTP di Tahun 2013, termasuk Kota Bitung yang dapat mempertahankan opini WTP sejak tahun 2011. Namun pada beberapa pemda,antara lainPemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih terdapat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di tahun 2013 yang belum ditindaklanjuti,

sehingga berdampak opini yang

diberikan oleh BPK tidak meningkat, dan berdampak langsung pada timbulnya beberapa permasalahan di tahun 2013. 1.7.

Pembinaan BPKP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BUMD / RSUD Pembinaan BPKP kepada BUMD/RSUD didasarkan pada MOU dengan 12 BUMD/RSUD dari total 25 BUMD/RSUD. MoU dengan BUMD dan RSUD mencakup kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis

manajemen

pengelolaan

Governance

(GCG),

Performance

Indikator

administratif

Badan

keuangan,

penyusunan (KPI),

Layanan

Good

Laporan

bimbingan Umum

Keuangan,

teknis

Daerah

audit/reviu/evaluasi pada BUMD dan RSUD

Corporate Key

persyaratan (BLUD),

dan

yang berada pada

masing-masing pemda. Rincian kerjasama BPKP dan BUMD/RSUD selengkapnya pada Tabel 9 dan Tabel 10.


28


Tabel 9 Cakupan Layanan Pengawasan BPKP Terhadap BUMD dan RSUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009– 2012 Nama BUMD

Sudah MoU (SM)/Belum MoU (BM)

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PT Bank Sulut (BPD) PDAM Kota Tomohon PDAM Dua Sudara Bitung PDAM Kab Minahasa PDAM Kab Minahasa Utara PDAM Kab Minahasa Selatan PDAM Kab Bolaang Mangondow PDAM Kab Kepulauan Sangihe PDAM Kab Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) PDAM Kab Talaud PDAM Kota Manado PD Pasar Manado PD Pembangunan Kota Manado PD Klabat PD Pasar Kota Tomohon RSUD Bitung RSJ Prof Dr Ratumbuysang Manado RSUD DR Sam Ratulangi Tondano RSUD Liunkendage Tahuna RSUD Datoe Binangkang Bolaang Mangondow RSUD Walanda Maramis Kab Minahasa Utara RSUD Noongan Provinsi Sulut RUSD Tagulandang Kab Sitaro RSUD Minahasa Selatan RSUD Kabupaten Talaud

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

Lingkup Kegiatan Dalam MoU Audit, Reviu Sosialisasi Bimtek dan dan Bimtek PPK Evaluasi Manajemen BLUD Pengelolaan Keuangan, GCG, LK, KPI, dll √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

SM SM BM BM BM BM SM BM BM BM BM

√ √

-

-

-

√ √ √ √ √

BM

-

-

-

BM BM BM BM

-

-

-

√ √

-

√

Saat ini, BPKP sedang mengupayakan MoU penguatan tata kelola dan penyiapan persyaratan administratif PPK-BLUD pada RSJ Prof. Dr. Ratumbuysang, RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano, dan RSUD Noongan Provinsi Sulawesi Utara.


29


No. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7.

Tabel 10 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola BUMD/BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 -2014 Frekuensi (kali) Kegiatan 2012 2013 Sosialisasi dan Bimtek PPK BLUD pada RSUD Bimtek SAK-ETAP Pengembangan Sistem Akuntansi Pendampingan Penyusunan RKAP Sosialisasi GCG Diagnostic Assessment GCG Penyusunan KPI Pendampingan Penyusunan LK Bimtek Penyusunan Business Plan PDAM Jumlah Sumber : Laporan Bulanan Bidang AN

2014

3

7

6

4 3 1 1 3 16

4 2 1 4 1 1 20

9 4 1 1 1 1 23

Pelaksanaan bimbingan teknis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Entitas

Tanpa

Akuntabilitas

Publik

(SAK-ETAP),

dilakukan tersebar pada pada 9 (sembilan) PDAM yaitu: PDAM Duasudara Bitung, PDAM Kab Bolaang Mongondow, PDAM Kab Minahasa, PDAM Kab Minahasa Utara, PDAM Kab Kepulauan Talaud, PDAM Kota Tomohon, PDAM Kab Minahasa Selatan, PDAM Kab Kepulauan Sangihe dan PDAM Kab Siau Tagulandang Biaro. Output dari bimtek tersebut yaitu tersusunnya Laporan Keuangan PDAM tahun buku 2013 berdasarkan SAK-ETAP. Sedangkan kegiatan sosialisasi KPI, sosialisasi GCG, dan bimtek penyusunan Business Plan

dilaksanakan hanya pada PDAM

Bitung. Output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan pemahaman personil PDAM serta tersusunnya dokumen Business Plan. Pelaksanaan

sosialisasi

persyaratan administratif

dan

bimbingan

teknis

penyusunan

PPK BLUD dilakukan pada 6 (enam)

RSUD atau 60% dari 10 RSUD di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu RSUD Bitung, RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud, RSUD Liunkendage Tahuna, RSJ Prof. Dr. Ratumbuysang Manado, RSUD Datoe Binangkang Bolaang Mangondow, dan RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano. Adapun RSUD yang masih belum dilakukan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

30


sosialisasi dan bimtek penyusunan persyaratan administratif PPK BLUD yaitu RSUD Minahasa Selatan, RSUD Walanda Maramis, RSUD Sitaro, dan RSUD Noongan Provinsi Sulawesi Utara. Output

kegiatan

bimtek

adalah

tersusunnya

persyaratan

administratif PPK BLUD pada enam RSUD berupa Rencana Strategis Bisnis, Tata Kelola, dan Standar Pelayanan Minimum. Persyaratan Administratif PPK BLUD akan menjadi bahan penilaian dalam

rangka

penetapan

status

RSUD

menjadi

BLUD,

sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, PP Nomor 23 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2006, dan SE Mendagri Nomor 900/2759/SJ Tahun 2008. Dari sepuluh RSUD di Provinsi Sulawesi Utara, baru satu RSUD yang ditetapkan sebagai BLUD, yaitu RSUD Bitung. Namun demikian, Pemerintah Kota Bitung belum menerbitkan Peraturan Daerah untuk mengoperasikan RSUD Bitung sebagai BLUD. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 64 ayat 1 yang mensyaratkan bahwa semua Rumah Sakit Pemerintah harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU ini paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun setelah UU tentang Rumah Sakit diundangkan. Keterlambatan penerapan PPK BLUD pada RSUD di Provinsi Sulawesi Utara antara lain disebabkan : 1)

Peraturan perundang-undangan terkait tidak mensyaratkan sanksi kepada Pemerintah Daerah/Pemangku Kepentingan terkait apabila RSUD tidak menerapkan PPK BLUD sesuai batas waktu yang ditentukan;

2)

Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah setempat karena menganggap bahwa Retribusi RS merupakan penyumbang

utama

PAD

di

Wilayahnya,

padahal

pembentukan BLUD merupakan salah satu perwujudan dari

peningkatan

kesejahteraan

umum

sebagaimana

disyaratkan dalam UU; 3)

Kekurangpemahaman para pihak terkait tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;


31


4)

Adanya keraguan Pemerintah Daerah setempat bahwa penerapan PPK BLUD akan mengakibatkan peningkatan beban anggaran Daerah;

5)

Adanya kendala operasional dan pengelolaan aset RSUD yang terjadi akibat pemekaran wilayah, yaitu RSUD Kabupaten Mangondow

Datoe yang

Binangkang berkedudukan

Kabupaten di

Lolak

Bolaang namun

beroperasi di Kota Kotamobagu. Hal tersebut diatas mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat menghambat perkembangan RSUD dan pencapaian Millenium Development Goals, serta kalah bersaing dari rumah sakit Swasta . Direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar : 1)

Mendorong para kepala daerah untuk mempercepat proses penerapan PPK BLUD RSUD di Provinsi Sulawesi Utama

2)

Melakukan koordinasi kepada seluruh pemerintah daerah terkait dengan penataan aset dalam rangka percepatan penerapan PPK BLUD pada RSUD.

1.8.

Kegiatan BPKP dalam Audit Keuangan pada Proyek/Kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Berdasarkan Loan Agreement dengan pihak lender BPKP ditunjuk untuk melakukan audit keuangan dengan memberikan opini kepada Proyek/Kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Selama Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan audit dukungan atas laporan keuangan proyek/kegiatan antara lain atas: PAUD, EINRIP, Coastal Community Development Project Internasional Fund For Agricultural Development (CCDP-IFND), PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas. Berdasarkan hasil audit dukungan atas laporan keuangan tahun anggaran 2014, pada umumnya opini kegiatan/program PHLN


32


menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. 1.9.

Pembinaan BPKP kepada Satuan Kerja K/L Kegiatan pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara terhadap satuan-satuan kerja K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi: a.

Kegiatan

Bimtek/Asistensi

penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. b.

Kegiatan

Bimtek/Asistensi

penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Gambaran hasil pembinaan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan tersebut tampak pada Tabel 11.


33


Tabel 11 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 No.

Kementerian/ Lembaga

Jumlah Satuan Kerja K/L

Bidang Perekonomian 1.

Pekerjaan Umum

5

Satker K/L

2.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1

Satker K/L

3.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1

Satker K/L

4.

Pertanian

1

Satker K/L

5.

Badan Pertanahan Nasional

1

Satker K/L

6.

Badan Pusat Statistik

1

Satker K/L

Bidang Polsoskam 1.

Hukum dan HAM

1

Satker K/L

2.

Kepolisian

1

Satker K/L

3.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

7

Satker K/L

4.

Komisi Pemilihan Umum

1

Satker K/L

5.

Kejaksaan

1

Satker K/L

6.

Kesehatan

4

Satker K/L

7.

Badan Pengawas Pemilu

1

Satker K/L

26

Satker K/L

Jumlah Sumber: Buku Monitoring Penugasan Bidang IPP

1.10. Kendala dan Hambatan dalam Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan satuan-satuan kerja K/L dan pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa kendala atau hambatan antara lain: a.

Komitmen Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam MoU belum didukung sepenuhnya oleh para kepala dinas dan pejabat di bawahnya, seperti adanya ketidakpatuhan kepada ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan pendapatan secara langsung dan masih berlarutnya penyelesaian

masalah

pemekaran.


BMD

pada

kabupaten

hasil

34


b.

Kualitas

SDM

pada

beberapa

pemda

masih

perlu

ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kompetensi di bidang keuangan dan pengawasan internal. c.

Pola

mutasi

dan

rotasi

SDM

di

pemda

kurang

mempertimbangkan faktor ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh bidang-bidang terkait. d.

Satgas SPIP yang ada di setiap Pemda belum bekerja secara maksimal dalam penyelenggaraan SPIP di masingmasing pemda.

1.11. Rencana Tindak dalam Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: a.

Memberikan reward dan punishment kepada SKPD untuk meningkatkan dukungan kepala SKPD terhadap komitmen kepala daerah dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government.

b.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menganggarkan dana pendamping atas APBN/Loan sesuai kesepakatan yang telah diatur (DDUB), sehingga penyaluran dana dari Pusat tidak terhambat, termonitor dengan baik dan tujuan program dapat tercapai.

c.

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menganggarkan dana untuk monitoring dan evaluasi, sehingga kegiatan pusat di daerahnya dapat terpantau secara optimal.

d.

SKPD-SKPD yang mengelola dana pusat (dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DUB) agar lebih aktif bekerja sama dengan satker pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang

ditunjuk

sebagai

koordinator

berkoordinasi dengan K/L terkait.


dan

lebih

aktif

35


e.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan UAPPA/B Wilayah masing-masing Kementerian/ Lembaga di Sulawesi Utara untuk ikut memantau danadana Pusat, sehingga Laporan Keuangan wilayah secara lengkap dapat diketahui.

f.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan mutasi dan rotasi SDM harus mempertimbangkan faktor ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh bidangbidang terkait.

g.

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota

mengoptimalkan

peran Satgas SPIP. h.

Peningkatan kualitas SAKIP Pemda melalui pendampingan penyusunan LAKIP pemda.

2. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA/DAERAH DAN PENGELOLAAN ASET Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan

lingkup

pengawasan

atas

akuntabilitas

kegiatan

kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah. Kegiatan Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara / daerah tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan berupa audit, evaluasi, monitoring pemetaan, Quality Assurance dan sebagainya, yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja). PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

36


2.1.

Pengawasan atas Belanja Negara Kegiatan pengawasan atas belanja negara yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 berupa audit operasional, yaitu : 

Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.



Audit atas Tunggakan Jamkesmas sampai 31 Desember 2013 pada Rumah Sakit (PPK Lanjutan) di Provinsi Sulawesi Utara.



Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Utara.



Audit Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Ijin Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) Paket Pembangunan Jembatan DR. IR. Soekarno Manado Provinsi Sulawesi Utara.



Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara.



Audit

Operasional

atas

Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegitan Rehabiitasi dan Rekonstruksi (DRR) pada BPBD di Provinsi Sulawesi Utara. 

Audit atas Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.



Audit Operasional atas Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun Anggaran 2014.



Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2013 dan Audit Interim atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014.


37


2.2.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan Evaluasi pada tahun 2014 yang telah dilaksanakan adalah : 

Kajian Ease of Doing Business Tahun 2014 pada Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan Listrik Negara dan Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.



Monitoring Kegiatan UKP-PPP



Monitoring Distribusi Buku Kurikulum Tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara



Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja K/L



Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD



Monitoring Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.2.1. Monitoring Kegiatan UKP-PPP Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada satuan kerja sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014 a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Kementerian Agama c. Kementerian Kesehatan d. Kementerian Pertanian 2) Monitoring terkait kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sampai dengan Maret 2014. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa dari 121 Satuan Kerja yang dimonitor, terdapat 14 satuan kerja dengan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Hasil monitoring selengkapnya disajikan pada Tabel 12. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

38


Tabel 12 Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional Nama Kementerian

No.

Tingkat Permasalahan

Jumlah Satker yang Dimonitor

Tidak Masalah

Perlu Perhatian

Perlu Perhatian Khusus

1

Pendidikan dan Kebudayaan

30

18

4

8

2

Agama

24

18

6

-

3

Kesehatan

56

17

33

6

4

Pertanian

12

9

3

-

5

Sosial

1

1

-

-

123

67

46

14

Jumlah Sumber: Laporan Monitoring

Rincian per Kabupaten/Kota pada Lampiran I.

Empat belas Satker dan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan,

terdapat sembilan satker yaitu : a. Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat tiga satker pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). b. Kabupaten Minahasa Selatan terdapat tiga satker pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). c. Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat satu satker yaitu di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. d. Kota Kotamobagu terdapat dua satker pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).


39


Permasalahan utama untuk sembilan satker tersebut adalah : a. Satker

tidak

memiliki

data

mengenai

penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). b. Penyaluran

BSM

dilaksanakan

oleh

lembaga penyalur (Kantor Pos untuk dana APBN dan Bank Sulut untuk dana APBN-P) tanpa

melibatkan

Dinas

Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga. c. Tidak ada monitoring yang dilakukan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait penyaluran BSM. 2. Kementerian Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, terdapat lima Satker di dua Kabupaten/Kota, yaitu: a. Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat dua satker atau dua Puskesmas. b. Kota Kotamobagu terdapat tiga satker yaitu pada satu Rumah Sakit dan dua Puskesmas. Permasalahan Puskesmas

utama

adalah

Rumah

dimaksud

masih

belum

pelaksanaan

BPJS

Kesehatan

Sakit siap

dan dalam

karena kurangnya

informasi dan sosialisasi. 2.2.2. Monitoring Distribusi Buku Kurikulum Tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara Monitoring dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dengan sampel enam sekolah di Kota Manado. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain:


40


a) Tidak terdapat personil yang ditugaskan untuk melakukan monitoring pemesanan dan distribusi buku kurikulum 2013 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota dan oleh Kepala Sekolah; b) Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Manado tidak menyelenggarakan dokumen pendukung pelaksanaan distribusi. Atas Hasil Monitoring Distribusi Buku Kurikulum 2013, telah direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara agar: a) Memerintahkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado menyelenggarakan dokumen pendukung pelaksanaan distribusi. b) Masing - masing sekolah melakukan penghitungan buku yang telah diterima , dan membuat laporan kekurangan jumlah buku

untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas

Pendidikan Kabupaten / Kota dan disampaikan ke Penyedia Buku Kurikulum 2013. 2.2.3. Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja K/L Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan Evaluasi Penyerapan Anggaran terhadap 13 Kementerian/ Lembaga pada 33 Satker, yaitu:  Kementerian Hukum dan HAM

2 Satker

 Kementerian Sosial

1 Satker

 Kementerian Agama

8 Satker

 Kementerian Perhubungan

4 Satker

 Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 Satker

 Kejaksaan Agung

2 Satker

 Mahkamah Agung

2 Satker

 Badan Pertanahan Nasional

2 Satker

 Badan Pengawas Pemilu

1 Satker

 Komisi Pemilihan Umum

3 Satker


41


 Kepolisian Republik Indonesia

4 Satker

 Badan Pusat Statistik

3 Satker

Dari

hasil

penyerapan

evaluasi

tersebut, diperoleh nilai rata-rata

anggaran

pada

Kementerian/Lembaga

di

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara per 30 Juni 2014 sebesar 26,91%. Rendahnya

penyerapan

anggaran

pada

dikarenakan

terlambatnya

pelaksanaan

umumnya

kegiatan

serta

anggaran yang masih diblokir/ bertanda bintang.

2.2.4. Evaluasi penyusunan dan penetapan APBD Hasil

evaluasi

penyusunan

dan

penetapan

APBD

menunjukkan proses penyusunan dan penetapan APBD pada tahun 2012 dan 2013 tidak tepat waktu sesuai tahapan yang telah diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, namun Secara umum untuk tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan secara tepat waktu, seperti disajikan pada Tabel 13. Tabel 13 Gambaran Permasalahan dari Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2014 No. 1 2 3

4 5

6

Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Penyusunan dan penetapan RKPD Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan penetapan Raperda APBD serta Raperkada Penjabaran APBD oleh Gubernur Penyusunan dan penetapan DPA-SKPD Jumlah

Jumlah Kejadian Keterlambatan APBD 2012

APBD 2013

APBD 2014

-

-

1

14,29%

-

-

3

15,80%

1

14,29%

-

-

4

21,05%

1

14,29%

-

-

4

21,05%

2

28,56%

-

-

4

21,05%

2

28,56%

-

-

4

21,05%

-

-

-

-

15

100%

7

100%

-

-

Sumber:Laporan Hasil Evaluasi


42


2.2.5. Monitoring Pengelolaan Pendidikan Kegiatan

Pengelolaan

Dana

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

Alokasi

Khusus

(DAK)

adalahkegiatan pengawasan berupa monitoring pengelolaan DAK pada pemprov/pemkab/ pemkot, yang didasarkan atas permintaan Menteri Keuangan kepada BPKP. Monitoring dilakukan terhadap pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014

pada pemerintah

kabupaten/kota yaitu:  Kota Tomohon  Kota Bitung  Kabupaten Minahasa  Kabupaten Minahasa Selatan  Kabupaten Bolaang Mongondow.  Kabupaten Kepulauan Talaud  Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kabupaten Kepulauan Siao Tagulandang Biaro Gambaran hasil monitoring DAK, adalah sebagai berikut. 2.2.5.1. Hasil pekerjaan diantaranya berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehab Ruang Kelas, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan senilai Rp8.529.132.516,00, tidak bisa dimanfaatkan karena : a. Fasilitas atau sarana pendukung belum tersedia pada tahun 2012 senilai Rp1.231.930.165,00. b. Tidak

didukung

SDM

yang

mampu

memanfaatkan hasil pekerjaan pada tahun 2013 senilai Rp433.441.782,00, c. Fasilitas atau sarana pendukung belum tersedia senilai Rp6.863.760.569,00


43


2.2.5.2. Kelebihan pembayaran,Kelebihan Volume RAB, dan Pekerjaan Kurang a. Kelebihan pembayaran karena tidak adanya mekanisme

pengendalian/

nomor,

tanggal,

pelaksana dan nilai kontrak tidak diinput pada SIMDA

Keuangan

terhadap

pembayaran

kontrak tahun 2013 sebesar Rp306.836.060,00. b. Kelebihan Volume RAB Kontrak/Mark Up karena dalam

penyusunan

RAB,

sekolah

tidak

menyesuaikan dengan kondisi di lapangan tahun 2013 sebesar Rp128.133.861,00. c. Pekerjaan kurang karena Panitia Penerima (PPHP)

tidak

cermat

pemeriksaan/pengujian barang/jasa

tahun

dalammelakukan hasil

pengadaan

2013

sebesar

Rp293.442.106,00. d. Pekerjaan kurang karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2013 sebesar Rp86.855.494,00. 2.2.5.3. Keterlambatan pekerjaan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehab Ruang Kelas, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan,karena kurang cermatnya perencanaan oleh

Panitia Pelaksana Sekolah

Tahun 2014 sebesar Rp1.090.000.000,00 . 2.2.5.4. Ketidaktepatan sasaran atas penggunaan DAK a. Hasil Pekerjaan tidak tepat sasaran karena kegiatan fisik tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis tahun 2012 sebesar Rp29.513.128,00. b. Hasil pekerjaan tidak tepat sasaran karena kegiatan fisik tidak sesuai dengan Petunjuk


44


Teknis

tahun

2013dengannilaisebesar

Rp481.379.328,00 2.2.5.5. Dana tidak terserap dan menjadi SILPA a. Sisa

DAK

Pendidikan

tahun

2012

Rp.17.339.896.782, nilai sisa DAK tahun 2012 yang dianggarkan kembali tahun 2013 sebesar Rp.16.313.578.211,00. b. Sisa

DAK

Pendidikantahun

2013

Rp.13.353.832.409,00 , nilai sisa DAK tahun 2013 yang dianggarkan kembali tahun 2014 sebesar Rp.12.120.079.900,00. 2.2.5.6. Pengadaan buku kurikulum 2013 belum terealisasi Prioritas utama DAK Bidang Pendidikan tahun 2014 adalah pengadaan buku kurikulum 2013. Sampai dengan saat monitoring, masih banyak pemda

yang

belum

dapat

merealisasikan

pengadaan karena disebabkan belum adanya penetapan HET buku kurikulum 13 oleh instansi terkait. 2.3.

Quality Assurance Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan Quality Assurance atas Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, yaitu :  QA atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bitung  QA atas Audit PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh7 Inspektorat daerah, yaitu: Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Inspektorat

Daerah

Kabupaten

Bolaang

Mongondow Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Boaang Mongondow

Timur,


Inspektorat

Daerah

Kabupaten

45


Minahasa, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari hasil Quality Assurance tersebut, permasalahan-permasalahan yang masih ditemui antara lain:  Pelaksanaan audit tidak sesuai ketentuan, seperti kurangnya jumlah uji petik dan terlambatnya pelaksanaan audit.  Pelaporan yang tidak sesuai petunjuk teknis audit, seperti tidak dilaksanakannya proses review berjenjang dan tidak lengkapnya informasi yang disajikan dalam lampiran laporan.  Tidak lengkapnya dokumen pendukung kertas kerja seperti Program Kerja Audit (PKA), Surat Independensi Auditor dan Berita Acara Temuan Hasil Audit. 2.4.

Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada tahun 2014 adalah pada Pemerintah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan hasil audit BPK RI, permasalahan utama yang ditemukan dalam pengelolaan BMD yaitu:  Peralatan dan Mesin yang ada pada SKPD belum diketahui status keberadaannya, dalam kondisi rusak dan beberapa diantaranya dinyatakan hilang.  Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak didukung dengan data identitas jalan seperti panjang lebar, dan luas jalan, letak lokasi alamat serta dokumen pengadaan;  Aset Tetap Lainnya berupa buku dan binatang ternak tidak didukung dengan data judul, spesifikasi buku, jenis serta ukuran ternak;  Aset tetap dari hibah dan kapitalisasi belum dicatat dan penghapusan aset tanpa Surat Keputusan Kepala Daerah;  Terdapat perbedaaan aset tetap yang disajikan pada Neraca dengan nilai yang tercatat padaLaporan Barang Milik Daerah (BMD) bidang aset maupun SKPD;


46


 Aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya sehingga tercatat pada Buku Inventaris tanpa rincian jumlah unit yang sebenarnya dan barang-barang inventaris exrumah dinas jabatan Walikota , Wakil Walikota dan Sekretaris

Daerah

yang

tidak

diketahui

nilai

dan

keberadaannya.

3. AKUNTABILITAS PEWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Dalam upaya menuju pemerintahan yang baik dan bersih, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia no. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi, Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi Pemerintah Daerah yang berpredikat Zona Integritas (ZI) harus mewujudkan

komitmen

pencegahan

korupsi

melalui

pelaksanaan

kegiatan–kegiatan pencegahan korupsi yang nyata (konkret). Kegiatan pencegahan korupsi yang nyata (konkret) antara lain penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat atau Wishtle Blower System. Pengaduan tersebut terkait pengaduan dugaan tindak Pidana Korupi (TPK) dilingkungan kerja masing-masing, dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tindak lanjut pengaduan tersebut sebaiknya dengan audit investigasi oleh pemda yang bersangkutan, atau pemda dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi. Di lain pihak, pemda memiliki pandangan atau pendapat bahwa pengaduan dapat direspon dalam bentuk melaksanakan audit operasional dan diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan Ganti Rugi, serta memiliki rasa sungkan apabila melakukan audit investigasi kepada teman sejawat. Mengenai kewajiban pemerintah daerah dinyatakan/diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/MPAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.


47


Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara. Upaya BPKP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui pengawasan yang bersifat preventif, represif, dan bersifat solusi kesisteman. 3.1.

Pengawasan Bersifat Preventif. Pengawasan yang bersifat preventif yang telah dilaksanakan BPKP adalah melakukan sosialisasi Program Anti Korupsi pada berbagai elemen masyarakat/lembaga pemerintah/BUMD dan sosialisasi Fraud Control Plan (FCP). Sosialisasi Program Anti Korupsi adalah sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat mereka dapat mengenali, memahami dan mulai memerangi korupsi. Fraud Control Plan (FCP) adalah Pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud. Program tersebut dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud. Peran Fraud Control Plan (FCP) harus dimaksimalkan guna mencegah terjadinya fraud. FCP memungkinkan manajemen fokus terhadap fraud melalui: a. Penciptaan Lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi fraud b. Penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud c. Aktivitas Pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud d. Informasi dan Komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian untuk mencegah fraud.


48


Kegiatan BPKP terkait sosialisasi anti korupsi dan Fraud Control Plan (FCP) selama tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14 Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 No.

Satuan Kerja K/L

Kegiatan

Output

Dan Pemda 1.

Sosialisasi

Focus Group Discussion yaitu

Program Anti

pelajar

4

Korupsi 2.

Sosialisasi FCP

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

3

Olahraga Kabupaten Minahasa Utara 3.

4.

Diagnostic

Pemerintah

Assessment FCP

Minahasa Utara

Bimbingan

Bank Sulawesi Utara

Kabupaten

1

1

Teknis FCP Jumlah

9

Sumber : Laporan Bulanan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Selain kegiatan tersebut di atas , BPKP juga bekerjasama dengan KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) . Tujuan dilakukannya kegiatan korsup pencegahan, adalah : a) Evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD untuk memastikan APBD Pro Rakyat dan bebas dari korupsi; b) Melakukan pengamatan atas bidang pertambangan dan Ketahanan Pangan; c) Melakukan identifikasi risiko atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan ruang lingkup korsup Pada tahun 2014, kegiatan korsup pencegahan dilakukan terhadap 2 (dua) pemda yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan, dengan ruang lingkup sebagai berikut : a) Pengelolaan APBD tahun anggaran 2013-2014. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

49


50

b) Pengamatan terhadap SKPD yang terkait dengan National Interest Bidang Pertambangan; c) Untuk

Pemerintah

Kabupaten

Minahasa

Selatan

Pengamatan juga dilakukan terhadap SKPD yang terkait dengan National Interest Bidang Ketahanan Pangan. Hasil kegiatan BPKP terkait korsup pencegahan selama tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15 Perkembangan Kegiatan korsup pencegahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 No.

Permasalahan

Bidang Pengamatan

Kabupaten Minahasa Selatan 1.

Pengelolaan APBD tahun anggaran 2013-2014

- Proses

penyusunan

RKPD

Kabupaten Minahasa Utara - RPJMD/Renstra SKPD tidak

Tahun 2014 belum sesuai

dijadikan

ketentuan

menyusun RKPD/Renja SKPD

- Keterlambatan

Penetapan

APBD Tahun 2014 - Perencanaan, dan

Pelaksanaan

belanja Hibah dan Bansos sesuai

dengan

ketentuan - Anggaran

dalam

- Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya berdasarkan pada

Pertanggungjawaban

tidak

acuan

Standar Satuan Harga (SSH) dan

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM) serta Analisa Standar Belanja (ASB) - Penempatan

Belanja

Modal

tahun 2010 s.d 2013 masih dibawah 30%

komponen

belanja tidak sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan - Jumlah pagu anggaran SKPD melebihi

PPAS

yang

telah

disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah - Perencanaan,

Pelaksanaan

dan

Pertanggungjawaban

belanja

Hibah

dan

Bansos

tidak sesuai dengan ketentuan 2.

National Interest Bidang Pertambangan

- Belum ada peraturan pokok

- Lokasi Wilayah Izin Usaha

penyelenggaraan

Pertambangan

(WIUP)

pertambangan

tumpang

dengan

- Sudah PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

disusun

Penetapan

peruntukan

tindih usaha

lainnya


Peta Wilayah Pertambangan,

(misal,

namun

penetapan

usaha perkebunan dll)

tidak

berdasarkan

tersebut hasil

inventarisasi

potensi

pertambangan

melalui

kegiatan

penyelidikan

dan

penelitian pertambangan - Inspektur

usaha

51

kehutanan,

- Lokasi Tambang tidak Sesuai dengan

koordinat

Wilayah

Izin

pada Usaha

Pertambangan (WIUP)

yang

ditetapkan

Pertambangan

belum pernah mengikuti diklat pengawasan

- Pelaksana

Izin

Pertambangan

Usaha

(IUP)

bukan

Pihak yang ditetapkan dalam

penyelenggaraan

IUP

pertambangan - Pemegang - Terdapat

kegiatan

penambangan

liar

yang

dilakukan oelh sekelompok masyarakat tanpa adanya Izin

Izin

Usaha

Pertambangan

(IUP)

Eksplorasi melakukan usaha pertambangan

Operasi

Produksi

Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah Kabupaten

- Jenis Mineral yang di produksi tidak

Minahasa Selatan.

sesuai

mineral - Tidak

adanya

jaminan

kesungguhan,

dengan

dalam

Izin

jenis Usaha

Pertambangan (IUP)

jaminan

reklamasi dan jaminan pasca

- Ketidak

tepatan

laporan

dari pemegang IUP Operasi

produksi dari pemegang Izin

Produksi

Usaha

Pertambangan

(IUP)

Operasi Produksi - Terdapat

3

pemegang yang

IUP

telah

tahun

perusahaan Eksplorasi

berakhir

2013

mengajukan

dan

pada

Eksplorasi

tidak

- Pemegang

permohonan

perpanjangan - Terdapat

perusahaan

melunasi iuran tetap (pokok dan denda) IUP Eksplorasi 2012

sebesar

$99.998,98 tahun 2013/2014 sampai dengan bulan April 2014 sebesar $108.669,03 - Perusahaan pemegang IUP yang belum melunasi iuran tetap (pokok dan denda) IUP Produksi tahun 2012 sebesar


data

hasil

IUP

tidak

membayar Iuran Tetap dan Iuran produksi

pemegang IUP yang belum

tahun

- Manipulasi


$

65,78

tahun

52

2013/2014

sampai dengan bulan April 2014 sebesar $1.828,27. 3.

National Interest Bidang Ketahanan Pangan

- Dewan

Ketahanan

Belum

Pangan

Tidak dilakukan pengamatan

Melaksanakan

Fungsinya secara Optimal - Belum adanya SPM Bidang Ketahanan Pangan - Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan

Senilai

Rp14.869.510,34 - Terdapat Kemahalan Harga pada

Dua

SPK

Senilai

Rp5.105.087,23 Sumber : Laporan Bulanan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

3.2.

Pengawasan Bersifat Represif. Pengawasan yang bersifat represif yang dilaksanakan BPKP adalah meliputi audit investigatif yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada berbagai satuan kerja K/L dan pemda, dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA). Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama tahun 2014 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 16 sampai dengan Tabel 18 berikut:



Tabel 16 Hasil Audit Investigatif di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 No.

Instansi

Jumlah Kasus

1.

Satuan Kerja K/L

-

2.

Pemprov

-

3.

Pemkab

3

4.

Pemkot

-

5.

BUMN

-

6.

BUMD

Jumlah

3

Sumber: Laporan Bulanan Bidang Investigasi 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 17 Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 No.

Instansi

Jumlah Kasus

1.

Satuan Kerja K/L

-

2.

Pemprov

1

3.

Pemkab

11

4.

Pemkot

2

5.

BUMN

-

6.

BUMD

Jumlah

14

Sumber:Laporan Bulanan Bidang Investigasi 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara


53


Tabel 18 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 No.

Instansi

Jumlah Kasus 2014

1.

Kejaksaan

7

2.

Kepolisian

4

3.

KPK

-

4.

Pengadilan Negeri

18

Jumlah

29

Sumber: Laporan Bulanan Bidang Investigasi 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, baik audit investigatif maupun audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN), diketahui penyimpangan yang terjadi disebabkan karena Fraud Control Plan (FCP) tidak diterapkan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta fraud umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara/daerah, seperti panitia pelaksana kegitan, pejabatpembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran hingga pihak-pihak pengambil keputusan. Selain kegiatan-kegiatan diatas, BPKP juga melaksanakan kegiatan evaluasi

hambatan

kelancaran

pembangunan,

laporan

audit

penyesuaian harga, dan laporan audit atas klaim.Laporan hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Pimpinan Objek Penugasan

sebagai

keputusan

untuk

salah

satu

bahan

menyelesaikan

dalam

pengambilan

hambatan

kelancaran

pembangunan dan keputusan yang menyangkut pengamanan dan pencegahan terhadap kebocoran pembayaran yang menjadi beban keuangan negara. 3.3.

Pengawasan Bersifat Solusi Kesisteman. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi solusi


54


kesisteman

adalah

meliputi

peningkatan

kapasitas

55

APIP,

penyelenggaraan ujian sertifikasi JFA, Diklat SPIP, serta Sosialisasi dan Evaluasi Tata Kelola APIPdengan sasaran K/L dan pemda. K/L dan instansi yang telah dilakukan Bimbingan Teknis, Asistensi dan Sosialisasi SPIP adalah sebagai berikut: a. Balai Besar POM Manado; b. Kejaksaan Tinggi; c. Universitas Sam Ratulangi; d. RS Kandou Manado; e. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM; f. Balai Jalan Wilayah XI; Adapun kegiatan yang terkait peningkatan kapasitas APIP disajikan pada Tabel 19. Tabel 19 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 - 2014 2013 Kegiatan Jumlah Kegiatan

No.

2014 Jumlah

Kegiatan

1.

Ujian sertifikasi JFA

5 kali

93 orang

-

-

2.

Pendidikan dan latihan SPIP

1 kali

34 orang

1 kali

30 Orang

3.

Monitoring Hasil Diklat SPIP

5 kali

5 pemda

4.

Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP

10 kali

10 pemda

4 kali

4 pemda

5.

Sosialisasi Tata Kelola APIP

2 kali

2 pemda

9 kali

9 pemda

6.

Evaluasi tata kelola APIP

2 kali

2 pemda

6 kali

6 pemda

7.

Quality Assurance Audit PNPM

1 kali

1 pemda

8 kali

8 pemda

8.

Pendampingan Probity Audit

5 kali

5 pemda

3 kali

3 pemda

9.

Bimtek Reviu LKPD

-

-

1 kali

1 pemda

Bimtek Reviu LAKIP

-

-

1 kali

1 pemda

10.

Sumber : Data Simonev RKT 2013 dan 2014

3.4.

Rencana Tindak Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih yang telah diuraikan di



atas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: a. Perlu disediakan/dirancang sistem dan sarana pengaduan masyarakat pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. b. Perlu adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP pemerintah daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan BPKP, sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. c. Perluupaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan cepat bagi pengguna layanan. d. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan atau melaksanakan Fraud Control Plan (FCP), sebagai upaya membangun cegah dini apabila terjadi kecurangan. e. Memberikan

kemudahan

bagi

pengangkatan

pegawai

Inspektorat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mendukung upaya peningkatan kapabilitas APIP ke level 2.

4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat pengendalian kebijakan.


56


Dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 merencanakan pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Programprogram strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas pemda. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta program strategis daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 - 2014. Program lintas sektoral pada Tahun 2014 yang dilakukan pengawasannya oleh BPKP meliputi:  Program Pendidikan  Program Kesehatan dan Kependudukan  Program Penanggulangan Kemiskinan 

Program Ketahanan Pangan

 Program Infrastruktur  Program Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana  Audit Kinerja PDAM dalam rangka pencapaian MDG’s  Evaluasi

atas

Pengelolaan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan (LPPB).  Program Pengawasan Lainnya 4.1.

Pengawasan Program Pendidikan Pengawasan BPKP pada Program Pendidikan, antara lain : a. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) b. Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. c. Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru pada Lingkungan Kementerian Agama di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

4.2.

Pengawasan Program Kesehatan dan Kependudukan Pengawasan BPKP pada Program Kesehatan dan Kependudukan, antara lain : a. Audit atas Tunggakan Jamkesmas sampai 31 Desember 2013 pada Rumah Sakit (PPK Lanjutan) di Provinsi Sulawesi Utara.


57


b. Audit atas Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal

Tahun

2013

pada

Seluruh

Dinas

Kesehatan

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara c. Audit Operasional atas Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun Anggaran 2014 4.3.

Pengawasan Program Penanggulangan Kemiskinan Pengawasan BPKP pada Program Penanggulangan Kemiskinan, antara lain : a. Audit atas program PNPM Mandiri Perkotaan pada Provinsi Sulawesi Utara dan 5 (lima) Kota/Kabupaten, yaitu: Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa. b. Audit atas program PNPM Mandiri Perdesaan pada Provinsi Sulawesi Utara dan 7 (tujuh) Kota/Kabupaten, yaitu: Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. c. Audit atas program PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas (GSC) pada Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. d. Audit atas Program RASKIN pada Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten

Minahasa,

Kabupaten

Minahasa

Selatan

dan

Kabupaten Minahasa Utara. 4.4.

Pengawasan Program Ketahanan Pangan Dalam tahun 2014, BPKP melakukan evaluasi dan verifikasi atas peran BUMN yang bergerak dalam industri bidang pangan di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT Pupuk Kaltim. Evaluasi terkait dengan program BUMN dalam mendukung program ketahanan pangan nasional berbentuk Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K). Tujuan evaluasi dan verifikasi adalah menilai penyediaan benih dan pupuk apakah sudah sesuai permintaan konsumen baik kualitas,


58


kuantitas, tepat waktu dan tepat sasaran dan serta efektivitas pelaksanaan Public Service obligation (PSO) berupa subsidi benih dan subsidi pupuk. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi ditemukan bahwa : a. Data Produktifitas Benih Padi dan Jagung tidak tersedia dan pencatatan/pengadministrasian Kelompok Tani, tidak tertib b. Proses Penyusunan Proposal Daftar Petani Peserta GP3K Tahun 2013 masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. Pengajuan Dana Program Kemitraan (PK) GP3K Tahun 2013 melalui pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) hanya bersifat formalitas, karena tidak sesuai dengan kebutuhan

Kelompok

Tani

Padi

Sawah

serta

terdapat

penggunaan dana Program Kemitraan GP3K Tahun 2013 yang

tidak

sesuai

peruntukannya

sebesar

Rp4.525.000.000,00. 4.5.

Pengawasan Program Infrastruktur Pengawasan BPKP pada Program Infrastruktur, antara lain : a. Audit atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

pada

Provinsi

Sulawesi

Utara

dan

6

(enam)

Kota/Kabupaten, yaitu: Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow. b. Interim

Audit

atas

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan (PPIP) pada Provinsi Sulawesi Utara dan 5 (lima) Kabupaten

Kepulauan

Talaud,

Kabupaten

Kotamobagu,

Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow. c. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) pada SNUT Pelaksana Jalan Nasional II Sulawesi Utara.


59


4.6.

Pengawasan Program Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Pengawasan

BPKP

pada

Program

Lingkungan

Hidup

dan

Pengelolaan Bencana Audit Pengelolaan Dana Siap Pakai dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Provinsi Sulawesi Utara dan dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. 4.7.

Audit Kinerja PDAM dalam rangka pencapaian MDG’s Hasil audit kinerja pada 9 (Sembilan) PDAM di Provinsi Sulawesi Utara diperoleh informasi bahwa cakupan rata-rata Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air Bersih sampai tahun 2013 adalah 36,11% atau masih jauh dari cakupan rata-rata yang ditargetkan dalam RPJMN 2013 sebesar 68,83%. Kondisi yang mempengaruhi hal tersebut adalah sebagai berikut : a. Dari sepuluh PDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat satu PDAM (PDAM Kota Manado) dikelola dengan bekerja sama dengan pihak swasta. b. Kondisi kesehatan sembilan PDAM tidak ada yang berkinerja baik dan cukup baik. c. Kapasitas produksi terpasang di sembilan

PDAM belum

seluruhnya dapat dimanfaatkan. d. Pemanfaatan sumber air baku belum optimal. e. Non Revenue Water pada seluruh PDAM diatas standard yang disebabkan

pengukuran

produksi

air

belum

akurat

dan

kebocoran pipa f. Sebagian besar PDAM belum dapat memenuhi kepastian kualitas air dan kontiniunitas layanan selama 24 jam. g. Tidak

tersedianya

dana

investasi

yang

cukup

untuk

meningkatkan/ memasarkan sambungan baru, meningkatkan kualitas air dan penggantian meter air yang rusak. h. Pemekaran wilayah yang diikuti dengan pendirian PDAM baru yang terpisah dari induk, berdampak pada pengelolaan PDAM yang lama dan PDAM yang baru.


60


i. Masih adanya kelemahan yang signifkan dalam

tata kelola

manajemen PDAM.

BPKP menyarankan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar mendorong para Kepala Daerah

untuk

melakukan langkah

perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian MDG’s sebagai berikut : a. Melakukan pemantauan kinerja seluruh PDAM termasuk PDAM Kota Manado yang bekerja sama dengan PT. Air secara berkala dan menetapkan

peraturan penerapan prinsip-prinsip good

corporate governance pada pengelolaan PDAM. b. Mengupayakan pemberian tambahan dana investasi kepada PDAM yang dinilai berkinerja baik dengan suatu rumusan yang dibuat secara akuntabel, fair dan dengan formula yang jelas. c. Meningkatkan pengawasan terhadap

pelaksanaan tata kelola

PDAM.

4.8.

Program Pengawasan Lintas Sektoral Lainnya Perwakilan BPKP Sulawesi Utara juga melakukan kegiatan pengawasan lintas sektoral lainnya yaitu : a. Audit Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Ijin Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) Paket Pembangunan Jembatan DR. IR. Soekarno Manado Provinsi Sulawesi Utara. b. Evaluasi Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Utara. c. Perumusan Strategic Recommendation untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan/ Pelaksanaan APBN pada Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.


61


Selain hal di atas, hal-hal lain yang perlu diinformasikan pada Pengelolaan Program Lintas Sektoral antara lain yaitu: 1) RKPJMD

dan

RKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota

belum

mencantumkan keterlibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara detail. 2) Implementasi Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan di daerah belum dikoordinasikan dengan baik. 3) Belum dilakukan koordinasi pengelolaan data base target program di tingkat pelaksana program (SKPD ataupun UPT Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di daerah) antara data target APBN dengan APBD Provinsi. 4) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi

dan

kabupaten/kota,

sudah

dibuat

mekanisme

pemantauan dan pelaporan, namun belum diterapkan secara menyeluruh untuk seluruh SKPD pelaksana program di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 5) Database Penduduk Miskin, sebagai target sasaran program yang digunakan dalam program-program penanggulangan belum di update oleh instansi yang berwenang, yaitu BPS. 6) Masih

terdapat

penerima

program

Penanggulangan

Kemiskinan yang belum memiliki KPS. 7) Masih terdapat pemegang KPS yang belum menerima seluruh program

penanggulangan

kemiskinan

yang

bersifat

perlindungan sosial. 8) Infrastruktur yang telah dibangun melalui program PPIP dan PNPM-Mandiri

Perdesaan

menggunakan

dana

Bantuan

Langsung Mandiri (BLM) yang bersifat hibah. Karena hibah bukan belanja modal, satker pengelola tidak mencatatnya sebagai asset Negara/BMN/BMD (Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten). Jenis-jenis asetprogram PPIP yang sudah dibangun di Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 tersebar di 12 kabupaten/kota seperti yang tersaji dalam Tabel 20. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

62


Tabel 20 Jenis Aset Program PPIP Tahun 2009 – 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nama/Jenis Aset Jalan Jembatan Jembatan gantung Jembatan kayu Plat duicker, gorong-gorong Talud Drainase Bronjong Jaringan air bersih Bendungan Hidran umum Sumur bor Profil tank Sumur gali MCK Jaringan irigasi Tambatan perahu Bak penangkap, penampung

Satuan Meter Unit Unit Unit Unit Meter Meter Unit Meter Unit Unit Unit Unit Unit Unit Meter Unit Unit

Jumlah Kuantitas 810.262 146 3 8 1.387 33.966 67.745 42 232.316 1 544 4 48 21 238 12.179 34 69

Aset yang sudah terbangun (pekerjaan konstruksi) melalui PNPM-Mandiri Perdesaan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersebar pada sebelas kabupaten dengan nilai sebesar Rp.460.818.109.681,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 21.


63


64

Tabel 21 Nilai Pekerjaan Konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan 2009 - 2013 TAHUN NO 1 1

Kabupaten 2 Bolaang Mongondow

TOTAL 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

9.689.873.900

13.024.895.229

9.726.874.465

7.140.457.830

6.315.768.025

45.897.869.449

7.175.526.207

7.183.368.069

15.760.947.555

13.383.947.371

14.795.038.180

58.298.827.382

10.983.176.882

16.195.170.541

12.605.372.180

9.931.724.361

15.356.977.343

65.072.421.307

8

2

Minahasa

3

Minahasa Selatan

4

Minahasa Utara

6.977.218.549

9.266.578.134

8.246.374.174

10.018.953.306

6.669.055.193

41.178.179.356

5

Kep. Sangihe

8.925.253.273

16.262.184.764

14.889.017.969

15.544.586;712

4.364.799.400

59.985.842.118

6

Kep. Talaud

-

-

-

-

8.532.575.920

8.532.575.920

4.508.160.525

6.803.965.271

7.913.291.563

6.658.784.527

15.757.611.575

41.641.813.461

7.727.682.508

7.243.389.790

15.171.723.408

14.200.490.300

7.757.221.000

52.100.507.006

5.732.201.942

5.668.026.200

5.923.189.750

7.768.820.275

6.201.076.950

31.293.315.117

1.492.157.900

8.010.052.000

4.964.881.550

7.805.149.422

15.356.977.343

37.629.218.215

5.035.370.175

4.195.771.600

3.446.094.950

3.079.043.100

3.431.260.525

19.187.540.350

68.246.621.861

93.853.401.598

98.647.767.564

95.531.957.204

104.538.361.454

460.818.109.681

7 8 9 10 11

Minahasa Tenggara Kep. Siau Tagulandang Biaro Bolaang Mongodow Utara Bolaang Mongodow Selatan Bolaang Mongodow Timur JUMLAH

Sumber: Laporan Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013

Sedangkan aset-aset yang sudah dibangun melalui PNPMMandiri Perkotaan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 22.



65

Tabel 22 Jenis Aset PNPM Mandiri Perkotaan Jumlah No

Nama/Jenis Aset Satuan

Kuantitas

Rp.

1

Fasilitas Air Bersih

Unit

5463

2

Fasilitas Drainase

Meter

24343,9

6.920.007.080

3

Fasilitas Jalan

Meter

49366,47

12.856.911.020

4

Fasilitas Jembatan

Meter

153

267.461.100

5

Fasilitas MCK/Sanitasi

Unit

434

3.746.189.000

6

Fasilitas Penerangan Umum

Unit

127

162.810.600

7

Perumahan

Unit

47

986.738.800

8

Saluran Pembuangan Limbah

Meter

250

44.367.000

Fasilitas Lain-lain

Unit/ Meter

994

367.341.500

9

728.494.000

Total

26.80.320.100

9) Lokasi infrastruktur yang telah dibangun berlokasi di desa-desa penerima bantuan dan terintegrasi dengan tata pemerintahan desa. Namun terhadap aset-aset tersebut belum teradministrasi dan

dicatat

dalam

aset

negara/BMN/BMD

(Pemerintah/

Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Desa) sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sehingga menyebabkan aset-aset hasil Program PPIP dan PNPM Mandiri Perdesaan tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik oleh pemerintah Desa sebagai penanggung jawab aset setelah pelaksanaan program. 10) Dari sisi manfaat, output PPIP dan PNPM-Mandiri Perdesaan infrastruktur lebih banyak memberikan dampak positif terhadap perputaran perekonomian di desa dibandingkan dengan di Kabupaten/Kota, antara lain terbukanya kesempatan kerja di desa,

memperlancar

distribusi

hasil-hasil

ketersediaan sarana/prasarana umum di desa.


pertanian,

dan


66

11) Masih terdapat saldo Pinjaman dan Tunggakan Pinjaman Program

PNPM

Rp.129.080.392.500,00

Mandiri

masing-masing

sebesar

dan

Rp.61.645.246.979,00

seperti

terlihat pada Tabel 23 berikut : Tabel 23 Jenis Pinjaman PNPM Mandiri beserta Saldo dan Tunggakan No 1 2 3

Jenis Pinjaman Pinjaman KSM-Perkotaan (terdapat pada 7 kabupaten/kota) Pinjaman SPP-Perdesaan (terdapat pada 11 kabupaten/kota) Pinjaman UEP-Perdesaan (terdapat pada 7 kabupaten/kota) Total

Saldo Pinjaman

Tunggakan

14.691.656.375,00

7.647.704.450

112.721.172.465,00

52.398.178.869,00

1.667.563.660,00

1.599.363.660,00

129.080.392.500,00

61.645.246.979,00

Tunggakan Pinjaman KSM-Perkotaan senilai Rp.7.647.704.450,00 seperti terlihat dalam di atas berumur lebih dari enam bulan dengan kolektibilitas macet. Rincian per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 24 hingga Tabel 26.



67

Tabel 24 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan (Pinjaman KSM) Saldo Pinjaman

Kota/Kab

Jumlah Saldo Pinjaman

Kab. Minahasa

1.682.783.100

Kab. Sangihe

Kab.Minut

Kota Manado

Kota Bitung

Kota Tomohon

766.149.000

5.604.867.725

2.518.578.900

1.965.962.600

Kotamobagu

Jumlah

624.109.350

1.529.205.700 14.691.656.375

Persentase

Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan < 3 bln/kali angsuran

Saldo Pinj Yg mengandung Tungggakan 3 s/d 6 bln/kali angsuran

Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan 6 s/d 9 bln/kali angsuran

Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan > 9 bln/kali angsuran

538.767.000

636.007.100

291.707.000

72.194.500

144.107.500

32,02%

37,79%

17,33%

4,29%

8,56%

Saldo Pinjaman Lancar

136.258.100

-

-

-

487.851.250

21,83%

0,00%

0,00%

0,00%

78,17%

480.190.000

98.936.000

29.280.000

-

157.743.000

62,68%

12,91%

3,82%

0,00%

20,59%

1.345.530.800

255.972.375

150.406.800

143.081.000

3.709.876.750

24,01%

4,57%

2,68%

2,55%

66,19%

736.405.000

269.407.000

209.904.500

112.633.500

1.190.228.900

29,24%

10,70%

8,33%

4,47%

47,26%

322.679.250

122.155.500

21.560.000

7.450.000

1.492.117.850

16,41%

6,21%

1,10%

0,38%

75,90%

473.939.500

641.472.000

283.374.000

91.695.000

38.725.200

30,99%

41,95%

18,53%

6,00%

2,53%

4.033.769.650

2.023.949.975

986.232.300

427.054.000

7.220.650.450

27,46%

13,78%

6,71%

2,91%

49,15%

Sumber: Laporan Konsultan Manajemen PNPM Perkotaan Tahun 2014 (unaudited)



68

Tabel 25 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Per 31 Mei 2014

No

Kabupaten

1

Alokasi Pinjaman

2

3

Pinjaman Jatuh Tempo

Realisasi Pengembalian

Saldo Pinjaman

4

5

6

Pengem balian (%)

Tunggakan Pokok

Tung gakan (%)

7

8

9

1

Bolaang Mongondow

50.338.490.076

44.963.716.292

36.284.115.747

14.054.374.329

80,70

8.679.600.545

17,24

2

Minahasa

77.467.383.631

67.464.048.766

60.857.571.808

16.609.811.823

90,21

6.606.476.958

8,53

3

Sangihe

57.048.230.000

48.994.329.581

42.917.291.997

14.130.938.003

87,60

6.077.037.584

10,65

4

Talaud

46.953.141.209

41.400.699.536

32.731.457.404

14.221.683.805

79,06

8.669.242.132

18,46

5

Minahasa Selatan

35.726.052.877

28.165.607.337

22.890.655.505

12.835.397.372

81,27

5.274.951.832

14,77

6

Minahasa Utara

38.194.312.262

34.751.647.707

28.500.615.446

9.693.696.816

82,01

6.251.032.261

16,37

7

Bolaang Mongondow Utara

21.997.835.700

19.071.839.863

16.646.152.529

5.351.683.171

87,28

2.425.687.334

11,03

8

Sitaro

39.043.340.150

33.600.638.700

29.845.462.663

9.197.877.487

88,82

3.755.176.037

9,62

55.689.306.088

47.154.178.985

44.680.013.067

11.009.293.021

94,75

2.474.165.918

4,44

14.939.094.987

12.417.811.615

11.144.204.957

3.794.890.030

89,74

1.273.606.658

8,53

8.545.251.848

7.634.926.850

6.723.725.240

1.821.526.608

88,07

911.201.610

10,66

445.942.438.828

385.619.445.232

333.221.266.363

112.721.172.465

86,41

52.398.178.869

11,75

Minahasa Tenggara Bolaang 10 Mongondow Selatan Bolaang 11 Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara 9

Sumber: Laporan Koordinator Provinsi Per 31 Mei 2014 (unaudited)

Tabel 26 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Per 30Juni 2014

No

Kabupaten

Alokasi Pinjaman

Target Pengembalian

Realisasi Pengembalian

Saldo Pinjaman

Pengem balian (%)

Tunggakan Pengembalian

Tungga kan (%)

1

2

3

4

5

6 = (3 - 5)

7= (5/4)

8 = (4 - 5)

9=(8/4)

1

Minahasa

2

Kepl. Sangihe

3

423.906.000

423.906.000

227.151.606

196.754.394

53,59

196.754.394

46,41

1.345.540.009

1.345.540.009

989.624.268

355.915.741

73,55

355.915.741

26,45

Minahasa Selatan

183.695.110

183.695.110

106.045.164

77.649.946

57,73

77.649.946

42,27

4

Minahasa Utara

251.516.111

251.516.111

166.721.233

84.794.878

66,29

84.794.878

33,71

5

Bolaang Mongondow Utara

702.608.000

702.608.000

369.565.883

333.042.117

52,60

333.042.117

47,40

6

Kepl. SITARO

2.441.877.500

2.433.877.500

1.973.605.916

468.271.584

81,09

460.271.584

18,91

7

Minahasa Tenggara

1.135.336.000

1.075.136.000

984.201.000

151.135.000

91,54

90.935.000

8,46

6.484.478.730

6.416.278.730

4.816.915.070

1.667.563.660

75,07

1.599.363.660

24,93

Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Laporan Koordinator Provinsi Semester 1 Tahun 2014


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur - 13120 Telepon (021) 8584867, Faximile (021) 85906404 Nomor Lampiran Hal

: : :

SPM/K.D4/PW18/2015 Satu Laporan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014

Januari 2015

Yth. Gubernur Sulawesi Utara di Manado

Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Dareah pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, meliputi kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada Provinsi Sulawesi Utara. Selama Tahun 2014, Perwakilan BPKP Sulawesi Utara melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada Gubernur dan para stakeholder serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. BPKP selaku auditor pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang pro-job, pro-poor, dan pro-growth dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking) menuju Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan hasil sebagai berikut: 1. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Akuntabilitas pelaporan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 menunjukkan arah perbaikan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan opini BPK RI atas LKPD tahun 2013 apabila dibandingkan dengan opini BPK RI atas LKPD tahun 2012, yaitu sebesar 150%. Pada tahun 2012 pemda yang meraih opini WTP sebanyak 2 pemda, dan pada tahun 2013 sebanyak 5 pemda.

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI untuk pemda yang belum meraih WTP, disebabkan antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. Selain kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan opini LKPD, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan bersifat dukungan atas proyek/kegiatan yang didanai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Berdasarkan hasil audit atas PHLN sampai dengan Tahun 2014, pada umumnya dengan opini menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil evaluasi Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh peringkat “Baik”. Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP. Untuk laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, terdapat 1 BUMD yang memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP, dan 1 BUMD yang memperoleh opini Disclaimer. Dari hasil kompilasi dan analisis terhadap LKPD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 diketahui bahwa rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir, menunjukkan hal sebagai berikut:  Total aset mengalami kenaikan sebesar 18,68% dan terjadi penurunan total kewajiban sebesar 36,27%.  SILPA tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp271.514 juta atau 27,95%. Kenaikan SILPA terbesar terdapat pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini terjadi umumnya disebabkan, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak terselesaikan dan realisasi PAD yang melebihi rencana.  PAD mengalami kenaikan sebesar 24,96%.  PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 12,22%;  Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 87,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara masih tergantung dari Pendapatan Transfer.

2

2. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas belanja negara (K/L) yang dilaksanakan pada Tahun 2014 diantaranya berupa kegiatan audit operasional/keuangan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada 121 satuan kerja K/L pada Kementerian Kesehatan, Pertanian, Agama Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional tersebut, dijumpai empat belas satuan kerja dengan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus, yang terdapat dalam Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kota Kotamobagu serta Program Kementerian Kesehatan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. 3. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Strategi preventif berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui kegiatan pengawasan peningkatan tatakelola BUMD dan peningkatan kapasitas APIP. Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara, namun dalam rangka penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat diperlukan adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP pemerintah daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan BPKP, sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. 4. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Lintas Sektoral  Berdasarkan hasil audit, nilai total saldo Pinjaman Program PNPM Mandiri adalah sebesar Rp. 129.080.392.500,00 dengan total tunggakan sebesar Rp.61.645.246.979,00, termasuk

di

dalamnya

tunggakan

Rp.7.647.704.450,00.

3

dengan

kolektibilitas

macet

senilai

 Terdapat aset pekerjaan konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada sebelas kabupaten senilai Rp.460.818.109.681,00 yang belum diadministrasikan secara memadai sebagai aset desa. Kondisi tersebut perlu penanganan khusus mengingat telah terbitnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.  Dari hasil audit kinerja pada sembilan PDAM di Provinsi Sulawesi Utara diperoleh informasi bahwa cakupan rata-rata Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air Bersih sampai tahun 2013 adalah 36,11%. Capaian tersebut masih

dibawah target

RPJMN 2013 yang mensyaratkan MDGs sampai tahun 2015 sebesar 68,83%. Laporan Hasil Pengawasan selengkapnya kami sampaikan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. a.n. Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP

Dadang Kurnia NIP 19610930 198203 1 001 Tembusan: 1. Kepala BPKP 2. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara 3. Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP

4

Lampiran I MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) Provinsi Sulawesi Utara TAHUN ANGGARAN DAN USULAN KEGIATAN TA. 2009 1 Jalan (m) 2 Jembatan (unit) 3 Jembatan Gantung 4 Jembatan Kayu 5 Plat Duicker, Gorong-gorong (unit) 6 Talud (m) 7 Drainase (m) 8 Bronjong 9 Jaringan Air Bersih (m) 10 Bendungan 11 Hidran Umum (unit) 12 Sumur bor (pompa mesin) 13 Profil tank 14 Sumur Gali 15 MCK (unit) 16 Jaringan Irigasi (m) 17 Tambatan Perahu (m) 18 Bak Penangkap, Penampung (unit) TA. 2010 1 Jalan (m) 2 Jembatan (unit) 3 Jembatan Gantung 4 Jembatan Kayu 5 Plat Duicker, Gorong-gorong (unit) 6 Talud (m) 7 Drainase (m) 8 Bronjong 9 Jaringan Air Bersih (m) 10 Bendungan 11 Hidran Umum (unit) 12 Sumur bor (pompa mesin) 13 Profil tank 14 Sumur Gali 15 MCK (unit) 16 Jaringan Irigasi (m) 17 Tambatan Perahu (m) 18 Bak Penangkap, Penampung (unit) TA. 2011 1 Jalan 2 Jembatan 3 Jembatan Gantung 4 Jembatan Kayu 5 Plat Duicker, Gorong-gorong 6 Talud 7 Drainase 8 Bronjong 9 Jaringan Air Bersih 10 Bendungan 11 Hidran Umum 12 Sumur bor (pompa mesin) 13 Profil tank 14 Sumur Gali 15 MCK 16 Jaringan Irigasi 17 Tambatan Perahu 18 Bak Penangkap, Penampung TA. 2012 1 Jalan 2 Jembatan 3 Jembatan Gantung 4 Jembatan Kayu 5 Plat Duicker, Gorong-gorong 6 Talud 7 Drainase 8 Bronjong

Bolmong

Bolsel

Bolmut

Boltim

Kotamobagu

Minahasa

Minsel Unit/m/m2 2,940,000,000 11,120 -

Minut

Mitra

Talaud

Sangihe

Sitaro

Jumlah

3,396,001,117 11,006 3

-

5,401 3 -

6,336,001,117 27,527 6 -

32 330 3,219

-

7 1,913 900

2 100 -

41 2,343 4,119

-

-

-

13,645

13,645

-

-

24

40

64

1,225,063,436 6,165 1

-

2 2,940,060,800 30,200 -

4 2 11,025,124,236 58,497 1 1

3,500 -

735,000,000 1,300 -

1,715,000,000 3,900 1

490,000,000 1,000 -

4 3,920,000,000 12,432 -

1 2,300

-

-

600

-

400 -

9 -

10 400 2,900

-

15,000

3,000

-

-

7,300

4,062

29,362

-

-

-

-

-

-

20

20

33,680 17 1

-

5,700 3,789,800,000 9,250 5 -

10 -

11,200 -

2,500 1,960,000,000 2,100 -

900 -

2,813,000,000 12,418 15 -

17 2,205,000,000 11,730 -

27 8,200 10,767,800,000 81,278 37 1

70 -

15 60 575

-

7 1,059 2,350

2 -

2 545 -

9 50 -

105 1,714 2,925

-

11,400

13,300

5,200

-

-

3,000

32,900

-

60

-

-

-

-

-

60

4 500 397,380,000 77,473 13 -

7 -

650 -

31,148 7 61 1,192 4,105 -

51,041 2 107 140 1,396 -

37 490,000,000 27,106 7 49 1,113 3,898 -

245,000,000 9,539 6 28 850 550 -

1,470,001,420 6,185 2 2 248 524 42

2,878,348,869 30,342 16 72 347 -

48 1,150 8,397,635,326 248,386 30 1 7 446 6,773.8 20,873 42

170 3,158.8 9,264 -

1,446,800,486 9,542 1 4 789

1,470,104,551 6,010 9 -

MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) Provinsi Sulawesi Utara TAHUN ANGGARAN DAN USULAN KEGIATAN 9 Jaringan Air Bersih 10 Bendungan 11 Hidran Umum 12 Sumur bor (pompa mesin) 13 Profil tank 14 Sumur Gali 15 MCK 16 Jaringan Irigasi 17 Tambatan Perahu 18 Bak Penangkap, Penampung TA. 2013 1 Jalan 2 Jembatan 3 Jembatan Gantung 4 Jembatan Kayu 5 Plat Duicker, Gorong-gorong 6 Talud 7 Drainase 8 Bronjong 9 Jaringan Air Bersih 10 Bendungan 11 Hidran Umum 12 Sumur bor (pompa mesin) 13 Profil tank 14 Sumur gali 15 MCK 16 Jaringan Irigasi 17 Tambatan Perahu 18 Bak Penangkap, Penampung

Bolmong

Bolsel

Bolmut

Boltim

Kotamobagu

Minahasa

Minut

Mitra

Talaud

Sangihe

Sitaro

Jumlah

1,850

-

57,626

1

-

-

162

23,467,429,812 60,802 20

2 20,488,781,761 64,498 3

8 19,086,938,976 50,975 5

1 17,335,531,326

133 4,558 9,114 26,649 1 26 8 2,629 -

124 3,270 9,363 8,254 5 1 8 7

60 11,186 6,808 28,566 55 1 48 19 30 2

7,257

30,979

11,500

4,000

-

-

34

-

117

10

-

-

2 37 2 7 85,835 10

36 1 16,338 3

14 11 15,306,282 43,723 2

32 13 16,145 2

12 200 2,695,270,561 7,735 -

1 209 4,337 3 -

31 1,181 2,832 16,738 75 9

102 1,233 718 11,030 55 1 14

20 45 1,962 -

17 835 344 -

Nilai Total

Minsel Unit/m/m2 2,040

4,800,038,825 9,709 3

5,971,097,154 19,534 16

7,400,780,581 19,280 8

2 139 200 4 33 101,261,175,278 394,574 72

14 317 1

35 570 2,646 1 -

40 427 563 4,900 22 1 1

1 785 22,735 36,928 98,783 1 238 4 48 19 20 2,629 30 34

137,787,735,957

DAERAH PADA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014

Recommend Documents