BPS PROVINSI SUMATERA UTARA No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
KEMISKINAN SUMATERA UTARA MARET 2017 PENDUDUK MISKIN SUMATERA UTARA MARET 2017 SEBANYAK 1.453.870 ORANG (10,22%) Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2017 sebanyak 1.453.870 orang (10,22%), atau turun hanya 0,05 persen dibandingkan penduduk miskin September 2016 yang berjumlah 1.452.550 orang (10,27%). Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 9,80 persen, meningkat dibanding September 2016 yang sebesar 9,69 persen. Sebaliknya penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 10,86 persen pada September 2016 turun menjadi 10,66 persen pada Maret 2017. Pada Maret 2017, garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp.411.345,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.425.693,- dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.396.033,- per kapita per bulan. Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. P1 turun dari 1,957 pada September 2016 menjadi 1,714 pada Maret 2017, dan P2 turun dari 0,559 pada September 2016 menjadi 0,445 pada Maret 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun.
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara September 2016 - Maret 2017 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.453.870 orang atau sebesar 10,22 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih belum ada perubahan yang signifikan dimana kondisi September 2016 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.452.550 orang atau sebesar 10,27 persen. Hanya ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.320 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,05 point. Perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2017, ditunjukkan pada Tabel 1. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
1
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005 – 2017 Tahun
Jumlah (ribu jiwa)
Persentase (%)
(1)
(2)
(3)
Juli 2005
1 840,20
14,68
Mei 2006
1 979,70
15,66
Maret 2007
1 768,40
13,90
Maret 2008
1 613,80
12,55
Maret 2009
1 499,68
11,51
Maret 2010 Maret 2011
1 490,89 1 492,21
11,31 11,33
September 2011 Maret 2012
1 436,39 1 425,77
10,83 10,67
September 2012
1 400,45
10,41
Maret 2013
1 362,39
10,06
September 2013
1 416,37
10,39
Maret 2014
1 286,67
9,38
September 2014
1 360,60
9,85
Maret 2015
1 463,67
10,53
September 2015
1 508,14
10,79
Maret 2016
1 455,95
10,35
September 2016
1 452,55
10,27
Maret 2017
1 453,87
10,22
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebanyak 710.710 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 743.170 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,80 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,66 persen.
2
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara menurut Daerah September 2016 - Maret 2017 Jumlah (ribu jiwa)
Daerah
Persentase (%)
September 2016
Maret 2017
September 2016
Maret 2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Perkotaan
690,34
710,71
9,69
9,80
Perdesaan
762,21
743,17
10,86
10,66
Kota + Desa
1 452,55
1 453,87
10,27
10,22
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2016 – Maret 2017 adalah sebagai berikut: a. Selama periode September 2016 – Maret 2017 terjadi inflasi umum sebesar 1,66 persen. b. Pada periode September 2016 – Maret 2017, harga eceran komoditas penting relatif stabil. c. Pada Januari 2017 dan Februari 2017, penerima raskin/rastra masing-masing 1,32 persen dan 1,08 persen dari seluruh rumah tangga, padahal pada tahun 2016 (periode yang sama) penerima raskin/ranstra tercatat sebesar 7,76 persen (Januari 2016) dan 15,12 persen (Februari 2016). Hal ini diduga berpengaruh pada melambatnya penurunan kemiskinan. d.
Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 5,84 persen pada Agustus 2016 menjadi 6,41 persen pada Februari 2017. Hal ini diduga berpengaruh pada bertambahnya penduduk miskin utamanya di daerah perkotaan.
2. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2017 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp.411.345,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.425.693,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.396.033,- per kapita per bulan. Dibanding September 2016, garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2017 naik 2,37 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 2,87 persen dan garis kemiskinan di perdesaan naik 1,88 persen. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel 3.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
3
Tabel 3. Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2005 - 2017 (Rp/Kapita/Bulan) Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
Juli 2005
175 152
117 578
143 095
Mei 2006
184 694
142 095
155 810
Maret 2007
205 379
154 827
178 132
Maret 2008
218 333
171 922
193 321
Maret 2009
234 712
189 306
210 241
Maret 2010 Maret 2011
247 547 271 713
201 810 222 226
222 898 246 560
September 2011
288 023
239 208
263 209
Maret 2012
286 649
238 368
262 102
September 2012 Maret 2013
295 080 307 352
249 165 263 061
271 738 284 853
September 2013
330 517
292 186
311 063
Maret 2014
338 234
299 145
318 398
September 2014
349 372
312 493
330 663
Maret 2015
364 320
331 895
347 953
September 2015
379 898
352 637
366 137
Maret 2016 September 2016
398 408 413 835
377 748 388 707
388 156 401 832
Maret 2017
425 693
396 033
411 345
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,957 pada September 2016 menjadi 1,714 pada bulan Maret 2017. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,559 menjadi 0,445 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun.
4
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
Tabel 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Utara, September 2016 – Maret 2017 Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
September 2016
1,624
2,295
1,957
Maret 2017
1,535
1,901
1,714
September 2016
0,417
0,703
0,559
Maret 2017
0,365
0,528
0,445
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Pada Maret 2017, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 1,901 sementara di perkotaan 1,535 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 0,528 sedangkan di perkotaan hanya 0,365. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perkotaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibanding perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibanding daerah perkotaan.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
5
4. Penjelasan Teknis dan Sumber Data a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori (kkalori) per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, serta minyak dan lemak, dll. d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan. e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2017 adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2017. Jumlah sampel secara Nasional sebanyak 300.000 rumatangga dan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 18.960 rumahtangga. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditas Kebutuhan Dasar) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditas pokok bukan makanan.
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
BPS PROVINSI SUMATERA UTARA Informasi lebih lanjut hubungi: Telepon: 061-8452343, Faks. 061-8452773 E-mail:
[email protected] Website:http://sumut.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 40/07/12/Th. XX, 17 Juli 2017
7
