No. 64/09/71/Th. IX, 15 September 2015
KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI UTARA MARET 2015
Angka-angka kemiskinan yang disajikan dalam Berita Resmi Statistik ini merupakan angka yang dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2015.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2015 mencapai 208,54 ribu jiwa yang bertambah sekitar 10,98 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang berjumlah 197,56 ribu.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Maret 2015 sebesar 8,65 persen, naik 0,39 persen dibanding kondisi September 2014 yang sebesar 8,26 persen.
Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi di perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Di perdesaan 11,27 persen (147,83 ribu jiwa) sedangkan perkotaan sebesar 5,52 persen (60,71 ribu jiwa).
Kenaikan tingkat kemiskinan hanya terjadi di perdesaan yaitu sebesar 0,80 persen Sedangkan di perkotaan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,05 persen pada periode September 2014 - Maret 2015.
Garis kemiskinan naik sebesar Rp. 28.837 atau 10,82 persen yaitu dari Rp. 266.528 per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp. 295.365 per kapita per bulan pada Maret 2015. Peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) periode September 2014 - Maret 2015 mengalami kenaikan dengan angka yang tidak begitu signifikan.
1. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI UTARA Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2015 ini secara year to year (Maret 2014 ke Maret 2015) mengalami penurunan, tetapi juga jika dibandingkan dengan September 2014 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara juga mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015 diketahui bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Utara pada Maret 2015 sebesar 8,65 persen atau sebanyak 208,54 ribu jiwa (lihat Tabel 1). Sementara data Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,75 persen atau 208,23 ribu jiwa, sedangkan data September 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,26 persen atau 197,56 ribu jiwa. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan Maret 2014 persentase penduduk miskin berkurang 0,10 persen tetapi secara absolut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 0,31 ribu jiwa dan jika dibandingkan dengan September 2014 persentase penduduk miskin naik 0,39 persen sedangkan secara absolut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 10,98 ribu jiwa.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
1
Tabel 1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2015 Daerah / Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Persentase
(1)
(2)
(3)
Maret 2014
59,18
5,51
September 2014
60,08
5,57
Maret 2015
60,71
5,52
Maret 2014
149,05
11,41
September 2014
137,48
10,47
Maret 2015
147,83
11,27
Maret 2014
208,23
8,75
September 2014
197,56
8,26
Maret 2015
208,54
8,65
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
Penduduk miskin di Sulawesi Utara masih didominasi penduduk di daerah perdesaan. Dari 208,54 ribu jiwa penduduk miskin pada Maret 2015, sebanyak 147,83 ribu jiwa tinggal di daerah perdesaan, dan di perkotaan hanya 60,71 ribu jiwa. Jumlah itu juga memberi arti bahwa di perkotaan tingkat kemiskinan sebesar 5,52 persen sedangkan di perdesaan 11,27 persen. Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada periode September 2014 - Maret 2015, terjadi penurunan di daerah urban (perkotaan) sebesar 0,05 persen tetapi secara absolut jumlah penduduk miskin naik sebanyak 0,63 ribu jiwa, sedangkan di daerah rural (perdesaan) mengalami kenaikan sebesar 0,80 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin naik sebanyak 10,35 ribu jiwa. Gambar 1 : Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia Maret 2012 - Maret 2015 14.00 12.00
11.96
11.66
11.36
7.63
7.88
10.00 8.18 8.00
11.46
11.25
8.5
8.75
10.96 8.26
11.22 8.65
6.00 4.00 2.00 0.00 Maret 2012 Sept 2012 Maret 2013 Sept 2013 Maret 2014 Sept 2014 Maret 2015 Sulut
Indonesia
Pada periode tahun Maret 2012 – Maret 2015 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selalu di bawah angka nasional. Secara tren pada periode Maret 2012 - Maret 2015 menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara fluktuatif bergerak turun dan naik tetapi dengan angka yang relatif kecil (lihat
2
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
Gambar 1). Data Maret 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan secara nasional sebesar 11,22 persen atau setara dengan 28.592,79 ribu jiwa. Gambar 2 : Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Pulau Sulawesi, Maret 2015
Gorontalo
18.32
Sulawesi Tengah
14.66
Sulawesi Tenggara
12.90
Sulawesi Barat
12.40
Sulawesi Selatan
9.39
Sulawesi Utara
8.65 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2015 secara nasional berada di peringkat kedua puluh satu terendah, namun di wilayah Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara berada di urutan terbawah.
2. PERUBAHAN DAN PERGESERAN GARIS KEMISKINAN Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Garis kemiskinan naik sebesar Rp. 28.837 atau 10,82 persen yaitu dari Rp. 266.528 per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp. 295.365 per kapita per bulan pada Maret 2015. Penduduk miskin dapat dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis (chronic poor) dan miskin sementara (transient poor). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
3
Tabel 2 : Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah di Sulawesi Utara, Maret 2014 – Maret 2015 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Daerah / Tahun
Total
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Persentase Penduduk Miskin
(4)
(5)
(6)
(2)
Non Makanan (3)
Maret 2014
199.615
65.479
265.093
59,18
5,51
September 2014
202.492
66.720
269.212
60,08
5,57
Maret 2015
217.995
72.825
290.820
60,71
5,52
Maret 2014
205.000
52.845
257.845
149,05
11,41
September 2014
210.379
53.942
264.321
137,48
10,47
Maret 2015
240.942
58.235
299.177
147,83
11,27
Maret 2014
202.569
58.547
261.117
208,23
8,75
September 2014
206.820
59.708
266.528
197,56
8,26
Maret 2015
230.475
64.890
295.365
208,54
8,65
Makanan (1) Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
Dengan kenaikan nilai Garis Kemiskinan ini, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mengalami kenaikan tetapi daerah perkotaan menurun sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin di daerah perdesaan khususnya penduduk miskin transient pada Maret 2015 tidak mengalami peningkatan ataupun jika mengalami peningkatan laju peningkatannya lebih rendah dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan sehingga mereka tidak mampu keluar dari kemiskinan sedangkan di daerah perkotaan mengalami sedikit peningkatan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada bulan September 2014, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,60 persen, sedangkan pada bulan Maret 2015, peranannya mengalami kenaikan menjadi 78,03 persen.
3. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap) dan keparahan kemiskinan (Poverty Severity). Pada periode September 2014 – Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dengan angka yang tidak signifikan. Nilai indeks (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar rata-rata kesenjangan terhadap garis kemiskinan. Indeks ini digunakan sebagai dasar penghitungan berapa subsidi yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin. Sementara itu nilai indeks (P2) menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan naiknya indeks P1 yang tidak begitu signifikan selama periode September 2014 – Maret 2015 mengindikasikan bahwa rata-rata jarak kedalaman kemampuan konsumsi penduduk miskin terhadap garis
4
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
kemiskinan relatif tetap dibandingkan periode yang lalu. Sedangkan kenaikan indeks P2 menunjukkan bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin membesar. Tabel 3 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah, Maret 2014 - Maret 2015 Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(2)
(3)
(4)
Maret 2014
0,735
1,593
1,205
September 2014
0,978
1,526
1,279
Maret 2015
0,817
1,775
1,338
Maret 2014
0,168
0,330
0,257
September 2014
0,244
0,345
0,299
Maret 2015
0,179
0,466
0,335
(1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Pada Maret 2015 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan terlihat dari nilai indeks P1 yakni masing-masing 1,775 berbanding 0,817. Sedangkan dari sisi keparahan kemiskinan, penduduk miskin di perdesaan cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin di perkotaan yang ditunjukkan dari disparitas nilai indeks P2 dimana di perdesaan 0,466 sedangkan di perkotaan mencapai 0,179.
4. KOEFISIEN GINI (GINI RATIO) Koefisien gini (Gini Ratio) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah 0 (nol) maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu) berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, ukuran indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran. Tabel 4 : Indeks Gini di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah, Maret 2014 - Maret 2015 Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(1)
(2)
(3)
(4)
Maret 2014
0,464
0,353
0,424
September 2014
0,452
0,366
0,436
Maret 2015
0,386
0,324
0,368
Pada Maret 2015 nilai indeks Gini sebesar 0,368. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemerataan pada distribusi pendapatan di Sulawesi Utara pada periode Maret 2015 relatif sedang. Nilai indeks Gini Maret 2015 dibandingkan September 2014 menunjukkan penurunan, ini mengindikasikan semakin mengecilnya ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Utara.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
5
5. KESIMPULAN a. Tingkat kemiskinan Sulawesi Utara kondisi Maret 2015 sebesar 8,65 persen atau 208,54 ribu jiwa. Selama periode September 2014 – Maret 2015 penduduk miskin dari sisi jumlah dan persentase mengalami kenaikan. Dari rata-rata jarak pendapatan (konsumsi) penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif sedikit mengalami kenaikan. b. Garis kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan kedua-duanya mengalami kenaikan. Akan tetapi tingkat kemiskinan daerah perkotaan mengalami sedikit penurunan sedangkan di daerah perdesaan terjadi kenaikan.
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
PENJELASAN TEKNIS DAN SUMBER DATA
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2014 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Triwulan III Modul Konsumsi bulan September 2014.
Angka-angka yang disajikan merupakan angka yang dihasilkan lewat pengolahan dengan mengunakan hasil proyeksi penduduk.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
7
BPS PROVINSI SULAWESI UTARA
Informasi lebih lanjut hubungi: Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara Telepon: 0431-847044 Fax.: 0431-862204 E-mail:
[email protected] Homepage : http://sulut.bps.go.id
8
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 61/09/71/Th. IX, 15 September 2015
