BPS PROVINSI SUMATERA UTARA No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
PROFIL KEMISKINAN SUMATERA UTARA SEPTEMBER 2014 RINGKASAN Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2014 sebanyak 1.360.600 orang (9,85%), angka ini bertambah sebanyak 73.900 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2014 yang berjumlah 1.286.700 orang (9,38%). Selama periode Maret 2014 – September 2014, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 38.600 orang (dari 654.500 orang pada Maret 2014 menjadi 693.100 orang pada September 2014), sedangkan di daerah perkotaan bertambah 35.300 orang (dari 632.200 orang pada Maret 2014 menjadi 667.500 orang pada September 2014). Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 9,81 persen, naik dibanding Maret 2014 yang sebesar 9,35 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 9,40 persen pada Maret 2014 naik menjadi 9,89 persen pada September 2014. Pada September 2014 garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp.330.663,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.349.372,- dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.312.493,- per kapita per bulan. Pada periode Maret 2014 – September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. P1 naik dari 1,467 pada Maret 2014 menjadi 1,710 pada September 2014, dan P2 naik dari 0,373 pada Maret 2014 menjadi 0,450 pada September 2014. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
1
1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2014 – September 2014 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.360.600 orang atau sebesar 9,85 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2014 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.286.700 orang atau sebesar 9,38 persen. Dengan demikian, ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 73.900 orang serta peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,47 point. Perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 1999 – 2014 Tahun
Jumlah (ribu jiwa)
Persentase (%)
(1)
(2)
(3)
Februari 1999
1 972,7
16,74
Februari 2002
1 883,9
15,84
Februari 2003
1 889,4
15,89
Maret 2004
1 800,1
14,93
Juli 2005
1 840,2
14,68
Mei 2006
1 979,7
15,66
Maret 2007
1 768,4
13,90
Maret 2008
1 613,8
12,55
Maret 2009
1 499,7
11,51
Maret 2010 Maret 2011
1 490,9 1 492,2
11,31 11,33
September 2011 Maret 2012
1 436,4 1 425,8
10,83 10,67
September 2012
1 400,4
10,41
Maret 2013
1 362,4
10,06
September 2013
1 416,4
10,39
Maret 2014
1 286,7
9,38
September 2014
1 360,6
9,85
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada September 2014 sebanyak 667.500 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 693.100 orang. Jika dibandingkan dengan
2
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,81 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 9,89 persen.
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara menurut Daerah Maret 2014 – September 2014 Jumlah (ribu jiwa)
Daerah
Persentase (%)
Maret 2014
September 2014
Maret 2014
September 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Perkotaan
632,2
667,5
9,35
9,81
Perdesaan
654,5
693,1
9,40
9,89
Kota + Desa
1 286,7
1 360,6
9,38
9,85
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2014 – September 2014 diduga berkaitan dengan faktor-faktor berikut: a. Inflasi selama periode Maret 2014 – September 2014 meningkat menjadi 2,83 persen, dari 1,48 persen pada periode sebelumnya (September 2013 – Maret 2014). b.
Nilai Tukar Petani mengalami penurunan, yaitu dari 101,31 pada Maret 2014 menjadi 99,79 pada September 2014.
c.
Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 5,95 persen pada Februari 2014 menjadi 6,23 persen pada Agustus 2014.
d.
Demikian pula Pertumbuhan Ekonomi melambat, yaitu dari 5,64 persen pada Triwulan I 2014 menjadi 5,20 persen pada Triwulan III 2014.
2. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2014 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp330.663,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp349.372,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp312.493,- per kapita per bulan. Dibanding Maret 2014, garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2014 naik 3,85 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,29 persen dan garis kemiskinan di perdesaan naik 4,46 persen. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel 3. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
3
Tabel 3. Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2004 - 2014 (Rp/Kapita/Bulan) Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
Maret 2004
142 966
114 214
122 414
Juli 2005
175 152
117 578
143 095
Mei 2006
184 694
142 095
155 810
Maret 2007
205 379
154 827
178 132
Maret 2008
218 333
171 922
193 321
Maret 2009
234 712
189 306
210 241
Maret 2010 Maret 2011 September 2011 Maret 2012
247 547 271 713 288 023 286 649
201 810 222 226 239 208 238 368
222 898 246 560 263 209 262 102
September 2012
295 080
249 165
271 738
Maret 2013
307 352
263 061
284 853
September 2013
330 517
292 186
311 063
Maret 2014 September 2014
338 234 349 372
299 145 312 493
318 398 330 663
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tabel 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Utara, Maret 2014 – September 2014 Tahun
Perkotaan
Perdesaan
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
Maret 2014
1,241
1,687
1,467
September 2014
1,556
1,859
1,710
Maret 2014
0,301
0,443
0,373
September 2014
0,387
0,512
0,450
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
4
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
Pada periode Maret 2014 - September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,467 pada Maret 2014 menjadi 1,710 pada bulan September 2014. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,373 menjadi 0,450 pada periode yang sama. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Pada September 2014 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 1,859 sementara di perkotaan 1,556 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 0,512 sedangkan di perkotaan hanya 0,387. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perkotaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibanding perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibanding daerah perkotaan.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
5
4. Penjelasan Teknis dan Sumber Data a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori (kkalori) per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, serta minyak dan lemak, dll. d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan. e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2014 adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) September 2014. Jumlah sampel secara Nasional sebanyak 75.000 rumatangga dan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.740 rumahtangga. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditas Kebutuhan Dasar) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditas pokok bukan makanan.
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
BPS PROVINSI SUMATERA UTARA Informasi lebih lanjut hubungi: 1. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 2. Kepala Bidang Statistik Sosial Telepon: 061-8452343, Faks. 061-8452773 E-mail:
[email protected] Website:http://sumut.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara No. 06/01/12/Th. XVIII, 2 Januari 2015
7
