Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tinjauan Ekonomi s. & Keuangan. VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tinjauan Ekonomi & Keuangan s

VOLUME V

NOMOR 11

EDISI NOVEMBER 2015

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

2015

www.ekon.go.id

DAFTAR ISI

03

Editorial Ekonomi Internasional

04

Perkembangan Suku Bunga Fed Ringgit Malaysia

05

Ekonomi Domestik

06

Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah di Indonesia Laporan Utama

PEMBINA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Paket Kebijakan III

11

PENGARAH: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

14

Paket Kebijakan IV

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Paket Kebijakan V

17

KOORDINATOR: Kerjasama Ekonomi

Bobby Hamzar Rafinus

20

EDITOR:

Trans-Pacific Partnership: siap bergabung?

Edi Prio Pambudi Puji Gunawan

Pangan

Ratih Purbasari Kania

ANALIS:

Stabilisasi Harga Pangan oleh Perum

23

Bulog

Puji Gunawan, Thasya Pauline, Sri Purwanti, Hesti Wahyudi Surasmono, Susiyanti, Trias Melia, Desi Maola Ayu Saputri

Perdagangan

KONTRIBUTOR: Kementerian Perdagangan, Universitas Indonesia

25

Struktur Impor Indonesia yang Perlu Diwaspadai

02

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015

EDITORIAL

Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2014, permasalahan utama pengembangan usaha mikro dan kecil meliputi akses pembiayaan, akses pasar dan pelayanan usaha, kemampuan SDM dan kelembagaan, serta regulasi dan perizinan. Berdasarkan data BPS, perkembangan kredit UMKM di Indonesia pada triwulan III2015, porsi kredit Perbankan kepada UMKM hanya mencapai 18,5% (masih di bawah threshold 20%) dan sebagian besar disalurkan pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Dari sisi sebarannya, kredit UMKM sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera dengan total porsi mencapai 58,1%. Sedangkan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur hanya mencapai 22,3%. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM, pemerintah mendorong tumbuhnya perusahaan penjamin baik tingkat nasional maupun provinsi. Saat ini telah terbentuk 18 perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asippindo yang telah berdiri 16 Jamkrida level Provinsi dan 2 Perusahaan Penjamin tingkat Nasional. Melengkapi upaya tersebut, Pemerintah juga mendorong dan memfasilitasi akses pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR yang telah diluncurkan sejak 2007 sampai dengan tahun 2014 telah berhasil menyalurkan sebesar Rp. 178,85 triliun dengan NPL rata-rata 3,3%, disalurkan kepada 12,5 juta debitur dan menyerap 20,35 juta tenaga kerja Untuk lebih meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, Pemerintah melakukan relaksasi program KUR pada tahun 2015. Relaksasi KUR mencakup beberapa hal penting antara lain perluasan sektor usaha yang dibiayai, perluasan penyalur KUR (dari perusahaan pembiayaan dan perusahan modal ventura) serta penurunan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12%. Perluasan calon debitur KUR dilakukan dengan diperbolehkannya para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dan purna TKI untuk menerima KUR unt para wira baru.. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM dan koperasi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Aplikasi SIKP saat ini sudah mampu menerima kiriman Arsip Data Komputer (ADK) calon debitur, ADK akad kredit, ADK transaksi, dan melakukan penghitungan subsidi bunga. Untuk dapat mendukung program ini, maka Kementerian/Lembaga teknis dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan basis data UMKM untuk disinkronkan ke dalam SIKP. Pada tahun 2016 suku bunga KUR diupayakan akan terus berada pada level yang kompetitif. Untuk mendukung tata kelola, perusahaan penjamin juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam proses penilaian (verifikasi) debitur di awal pemberian kredit KUR, sehingga memudahkan proses kerjasama penjaminan antara penyalur KUR, penjamin, dan UMKM.


03

EKONOMI INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN 5% 4%

FED

3% 2% 1% 0%

04 Jan-04 Aug -05 M ar 05 Oct-06 Ma y 06 Dec7 Jul-0 08 Feb08 Sep09 A pr -09 Nov 10 Jun11 Jan-11 Aug -12 M ar 12 Oct-13 Ma y 13 Dec4 Jul-1 15 Feb15 Sep-

SUKU BUNGA

6%

Sumber: Bloomberg

Ilwa Nuzul Rahma

Sejak pertengahan tahun 2004, The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga Fed sebesar 425 basis poin (bps) dalam waktu dua tahun. Pada pertengahan tahun 2006 suku bunga menjadi 5,25% dari sebelumnya 1% di awal tahun 2004. Kenaikan suku bunga Fed ini bisa dikatakan cukup tinggi dengan intensitas total kenaikan 21 kali berturut-turut sejak pertengahan 2004. Kebijakan ini dilakukan The Fed untuk meredam tekanan inflasi, yang didorong oleh membaiknya perekonomian AS saat itu dan tingginya harga minyak dunia. Meningkatnya inflasi diakibatkan oleh naiknya permintaan domestik, yang tidak terlepas dari kebijakan suku bunga rendah, terutama sebelum paruh kedua 2004 yaitu sebesar 1%. Pada saat yang bersamaan harga minyak dunia juga mengalami peningkatan yang tinggi, sehingga tekanan inflasi menjadi semakin besar. Tekanan inflasi tersebut mendorong The Fed untuk memperketat kebijakan moneternya. The Fed memutuskan untuk menahan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada posisi 5,25%, semenjak Juni 2006 hingga Agustus 2007. Namun perkembangan inflasi yang membaik memberi peluang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga guna mendorong perekonomian yang mulai melemah. Pada bulan September 2007 The Fed menurunkan suku bunga sebesar 50 bps menjadi 4,75%. Penurunan suku bunga dilanjutkan hingga akhir tahun 2007 menurunkan suku bunga Fed menjadi 4,25%. Terkait dengan dampak krisis subprime mortgage yang menjadikan likuiditas  di pasar keuangan ketat, The Fed kembali menurunkan suku bunga. Keputusan The Fed menurunkan suku bunga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah sebagai akibat permasalahan subprime mortgage. Penurunan suku bunga Fed tersebut berlanjut hingga Desember 2008 menjadi sebesar 0,25% yang merupakan nilai yang relatif sangat rendah hampir mendekati 0%. Sejak saat itu, suku bunga Fed tidak pernah berubah hingga saat ini November 2015. Saat ini terdapat ekonom memproyeksikan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember 2015, dikarenakan membaiknya perekonomian Amerika dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dapat mendorong terjadinya inflasi yang lebih tinggi. Namun kenaikan ini juga dapat tertahan karena tingkat inflasi masih dibawah target yaitu sebesar 2%. Jika ekonomi Amerika terus meningkat hingga Desember 2015, The Fed dapat segera membuat keputusan untuk menaikkan suku bunga Fed. Namun sebaliknya Jika ekonomi Amerika cenderung memburuk, rencana kenaikan suku bunga Fed akan kembali tertunda.

04


EKONOMI INTERNASIONAL

RINGGIT MALAYSIA Ilwa Nuzul Rahma

Beberapa mata uang di negara-negara di kawasan Asia mengalami depresiasi yang cukup tajam pada tahun 2015. Bloomberg News menyatakan ringgit Malaysia sebagai nilai tukar yang memiliki kinerja terburuk di kawasan Asia selama tahun 2015. Ringgit mengalami depresiasi dengan nilai kurs terendah mencapai level 4,457 per dolar AS pada tanggal 29 September 2015 yang juga merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Dibandingkan dengan awal tahun 2015, ringgit terdepresiasi sebesar 27,47%. Pada akhir Oktober 2015, ringgit kembali menguat menjadi 4,301 per dolar AS (mengalami penguatan sebesar 3,49% dibandingkan level terendah). Namun penguatan ringgit tersebut masih jauh untuk mencapai penguatan ringgit dengan nilai dibawah level 4 per dolar AS. Gambar 1. Pergerakan Ringgit Malaysia Januari s.d. Oktober 2015 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 Jan-15 Feb-15Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

Sumber: Bloomberg

Buruknya kinerja nilai tukar ringgit Malaysia disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah melebihi hingga 50% dibandingkan harga minyak tertinggi di tahun 2014. Sebagai negara eksportir minyak, pendapatan dari ekspor minyak merupakan salah satu sumber pendapatan utama Malaysia. Oleh karena itu penurunan harga minyak tersebut menyebabkan berkurangnya surplus perdagangan dan memperlebar defisit anggaran pemerintah Malaysia. Faktorfaktor eksternal yang berkontribusi terhadap melemahnya ringgit Malaysia adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia dan juga rencana The Fed menaikkan suku bunga yang memicu penarikan dana asing dari Malaysia. Selain faktor ekonomi, ketidakstabilan politik juga mendorong pelemahan ringgit. Salah satu guncangan politik yang dialami adalah demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak terkait dugaan tindak pidana korupsi. Ketidakstabilan politik ini menurunkan keyakinan investor dan menyebabkan terdorongnya dana asing keluar dari Malaysia sehingga menjadikan nilai tukar ringgit semakin tertekan


05

EKONOMI DOMESTIK

pembangunan ekonomi yang lebih seimbang.

Thasya Pauline

Asian Competitiveness Institute (ACI- Lee Kuan Yew School of Public Policy-National University of Singapore melakukan kajian tahunan meneliti daya saing 33 Provinsi dan 6 Wilayah di Indonesia. Yang melatarbelakangi dilakukannya kajian ini oleh ACI adalah karena Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dan meraih posisi yang layak, tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di dunia. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2011 dan berkontribusi sebesar 2,3% terhadap PDB dunia. Seiring pertumbuhan Indonesia, Singapura dan negara-negara tetangga di ASEAN juga akan mendapat manfaat. Indonesia juga diharapkan dapat memainkan peran utama

dalam

meningkatkan

konektivitas

dan

perdagangan di kawasan regional dan global;sebagai mitra kunci bagi ACI dalam Asia Economic Connectivity

Tujuan dari dilakukannya kajian daya asing oleh ACI ini adalah untuk memetakan daya saing provinsi-provinsi dan wilayah-wilayah di Indonesia dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk menghasilkan strategi pembangunan berdasarkan studi simulasi dan hasil penelitian empiris serta menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masing-masing provinsi/wilayah yang memerlukan solusi yang tepat (no one-size-fitsall); memacu dialektika intelektual antar para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia secara keseluruhan; menarik peluang kolaborasi dengan mitra-mitra strategis dalam rangka memperkuat upaya peningkatkan daya saing Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi keluar (perdagangan, penanaman modal asing untuk transfer teknologi dan pengetahuan, dll). Kerangka dan Metodologi Penelitian Dalam kajian ini, ACI menggunakan kerangka yang komprehensif, terintegrasi dan sistemik serta meliputi faktor-faktor

berbeda

secara

kolektif

menentukan kemampuan suatu wilayah atau provinsi untuk

mencapai

pertumbuhan

ekonomi

yang

substansial dan inklusif dalamkurun waktu panjang. Penghitungan skornya terstandardisasi dengan rumus demikian: N𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑙𝑖 - (𝑅𝑎𝑡𝑎 - 𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖  0 (nol) = sama dengan rata-rata nasional  - (negatif) = di bawah rata-rata nasional  + (positif) = di atas rata-rata nasional

Vision 2030 (AECV2030) dan Jalur Sutra Maritim Abad

Semakin jauh dari nol, semakin jauh pula dari rata-rata

21. Lanskap geografi wilayah Indonesia sebagai

nasional.

negara kepulauan menghadirkan peluang sekaligus tantangan

dalam

antarwilayah

dan

mendistribusikan dalam

merangkul

kesejahteraan pulau-pulau

tersebut untuk menyukseskan proses produksi dan distribusi ekonomi nasional. Dengan fokus kebijakan berbasis maritim, ini menjadi hal yang menarik untuk memetakan dan mempelajari bagaimana kebijakan tersebut

dapat

berkontribusi

bagi

pencapaian

Penelitian menggunakan data primer maupun data sekunder dengan komposisi masing-masing secara berurutan

24

dan

76

persen.

Data

sekunder

menggunakan data yang dikompilasi oleh Badan Pusat Statisitik, Indo Dapoer Bank Dunia (Indonesia Database for Policy and Economic Research), Bank Indonesia, Kementerian Kesehatan dan basis data lainnya.

pembangunan ekonomi yang lebih seimbang.

06

yang


Sementara data primer diperoleh melalui survey persepsi ACI yang dilaksanakan di tiga puluh tiga provinsi bekerjasama dengan APINDO, pemerintah daerah, dan universitas lokal dan dilakukan dengan metode purposive sampling. Survei dilakukan dengan menggunakan sistem respons elektronik, di mana pertanyaan disajikan dalam proyektor, sementara partisipan

memasukkan

jawaban

menggunakan

keypad atau clickers. Lingkup, sub-lingkup, dan indikator penelitian tertuang pada gambar di bawah ini:

Kesimpulan Secara keseluruhan, hasil dari analisis daya saing yang dilakukan pada 2015 menyoroti daya saing yang tinggi di enam provinsi di Pulau Jawa. Keenam provinsi tersebut menduduki peringkat 10 teratas. Dalam konteks wilayah, Wilayah Jawa juga memimpin di keempat lingkup. Wilayah Sumatera yang sering diposisikan sebagai mitra utama Jawa terkait dominasinya di bagian barat Nusantara menduduki peringkat keempat, di bawah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Terdapat kinerja dan performa yang beragam diantara provinsi-provinsi yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam. Kalimantan Timur adalah contoh yang ideal sebagai profil provinsi

yang dapat dengan baik mentransformasi pendapatan daerah yang tinggi menjadi daya saing. Kalimantan Timur menduduki peringkat empat teratas di semua lingkup yang dinilai bahkan ungguldi dalam lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Provinsi lain yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama di Wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, relatif tertinggal di belakang. Untuk menyikapi fenomena ini, manajemen sumber daya yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan (sustainability) diperhitungkan dengan baik dan didistribusikan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kesempatan terbuka lebar bagi provinsi-provinsi di Indonesia untuk belajar dari provinsi dengan performa kinerja dan daya saing yang tinggi untuk mengidentifikasi area-area yang dapat diadopsi. Disparitas antara provinsi-provinsi paling timur di Indonesia dengan provinsi lainnya masih terus berlanjut. Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara adalah 3 provinsi yang berada di peringkat paling bawah di semua lingkup penilaian daya saing. Ditinjau dari posisinya yang sangat rendah dalam skor terstandardisasi, ketertinggalan kinerja Papua dalam kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur sangat mengkhawatirkan. Sebagai provinsi yang tertinggal, Papua akan sangat diuntungkan dengan peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Agenda nasional Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur maritim memberikan prospek yang menjanjikan bagi Wilayah Maluku-Papua untuk lebih terlibat dalam perdagangan antarwilayah yang berpotensi meningkatkan peran saling melengkapi antardaerah di Indonesia. Pemerintah yang penuh komitmen, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan aspek penting untuk memperkuat peningkatan daya saing bagi Indonesia secara komprehensif. Secara keseluruhan, analisis daya saing ACI memberikan pemahaman yang luas tentang profil daya saing masing-masing provinsi. Pemetaan seperti potensi, kekuatan, dan kelemahan dapat dijadikan roadmap bagi pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meninjau kebijakan-kebijakan


07

Yang sudah ada, memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan secara berkesinambungan, danmerencanakan kebijakan di masa depan. Analisis daya saing tidak seharusnya dipandang sebagai persaingan antarprovinsi saja. lebih dari pada itu,

analisis daya saing seharusnya dipandang sebagai platform untuk memantau kinerja masing-masing provinsi dan menawarkan perspektif baru untuk saling belajar dari keberhasilan provinsi lainnya.

Tabel 1. Peringkat 5 Besar & Skor Tahun 2015 Peringkat 2015

Peringkat 2014

Provinsi

Skor 2015

Peringkat 2015

Daya Saing Keseluruhan 33 Provinsi

Peringkat 2014

Skor 2015

Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja

1

1

DKIJakarta

3.2595

1

1

DKI Jakarta

3.3399

2

2

JawaTimur

1.9515

2

3

JawaTimur

2.0951

3

3

KalimantanTimur

1.7692

3

2

Jawa Tengah

1.5912

4

5

JawaBarat

1.1333

4

4

Kalimantan Timur

1.3045

5

4

JawaTengah

1.0569

5

5

Jawa Barat

1.2442

Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Stabilitas Ekonomi Makro 1

1

DKI Jakarta

4.3091

1

2

Kalimantan Timur

1.8819

2

2

JawaTimur

2.0029

2

1

DI Yogyakarta

1.5302

3

3

Jawa Barat

1.4027

3

3

DKI Jakarta

1.4419

4

4

Kalimantan Timur

0.9525

4

5

Kepulauan Riau

1.3777

5

5

Kepulauan Riau

0.8507

5

4

JawaTimur

1.2761

Perencanaan Pemerintah dan Institusi

08

Provinsi

1

1

DKI Jakarta

2.0737

2

4

Kalimantan Timur

1.9210

3

7

DI Yogyakarta

1.6308

4

2

Jawa Tengah

1.3823

5

5

JawaTimur

1.3101


VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015

I-V

K E B I J A K A N

P A K E T

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

LAPORAN UTAMA Paket Kebijakan Ekonomi III: Lebih Menyentuh Paket Kebijakan Ekonomi IV: Fokus Pada Ketenagakerjaan Paket Kebijakan Ekonomi V: Insentif Pajak dan Dukungan pada Perbankan Syariah

10


LAPORAN UTAMA

P A K E T K E B I J A K A N E K O N O M I III:

LEBIH MENYENTUH Susiyanti

Melengkapi paket kebijakan ekonomi tahap I dan II yang dirilis September lalu, pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III. Dibanding paket kebijakan I dan II, kebijakan ekonomi jilid III dinilai banyak kalangan jauh lebih realistis dan menyentuh langsung pelaku-pelaku ekonomi. Paket kebijakan ekonomi jilid III diumumkan kepada publik pada 7 Oktober lalu. Kebijakan ini menjadi satu rangkaian dari kebijakan jilid I dan jilid II yang telah dirilis sebelumnya. Pemerintah juga berencana akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi berikutnya, untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat pelemahan ekonomi global sekaligus memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Indonesia. Jika dua paket kebijakan ekonomi sebelumnya lebih fokus pada bagaimana menata kebijakan-kebijakan pemerintah agar mampu memperbaiki iklim usaha dan iklim inventasi, “

maka paket kebijakan ekonomi jilid ke III ini dinilai jauh lebih "

gg

gg

A

ketiga paket kebijakan ekonimi jilid III yang diluncurkan pemerintah meliputi penurunan harga BBM, listrik dan Gas, Perluasan penerimaan KUR (kredit usaha Rakyat) serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Bayak kalangan menilai, kebijakan ekonomi jilid III jauh lebih realistis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Paket kebijakan jilid III tersebut juga dinilai akan mampu menggerakan sektor riil dengan menyentuh langsung para pelaku ekonomi dan masyarakat. Peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha maupun berwirausahapun sepertinya terbuka dengan kebijakan perluasan KUR (kredit usaha rakyat). Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap juga dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Bank-bank penyalur KUR didorong

lebih proaktif

sehingga akan meningkatkan peserta KUR dan

mendorong wirausahawan-wirausahawan baru.


11

Masih lesu j

j

III

g

“

-

”

ekonomi yang masih memberatkan perekonomian Indonesia. Baik yang bersifat ekternal

maupun

internal. Mulai

dari

perlambatan

pertumbuhan

ekonomi

sepanjang 2015, situasi perekonomia dunia secara umum yang berkontribusi pada pelemahan mata uang di sejumlah negara termasuk Indonesia dan berbagai persoalan lainnya. Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal 1-2015 hanya sebesar 4.71 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009. Bahkan, diproyeksikan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai kisaran 4,7-5,1 persen. Pelambatan ekonomi setidaknya dipicu dua faktor, tekanan global berupa penguatan dollar dan situasi geopolitik yang berimbas besar pada pelemahan rupiah di dalam negeri dan memicu inflasi di Indonesia. Tekanan kembali diperparah dari dalam negeri berupa twin deficit pada transaksi berjalan maupun APBN. Data dari bank Indonesia, defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat 25 milyar dan kinerja ekspor Indonesia juga mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang terus melemah, diperparah dengan daya saing produksi industri Indonesia yang rendah dibandingkan negara lain. Pemutusan hubungan kerja karena biaya produksi perusahaan yang terus membengkak sementara daya beli masyarakat rendah. Beragam persoalan seperti ketersedian harga energi untuk industri, dan kesiapan infrastuktur juga menjadi persoalan yang berdampak pada kualitas dan daya saing produk Indonesia. Padahal perkembangan produk industri Indonesia akan berdampak

pada

perekonomian

negara,

memperbaiki

taraf

hidup

serta

meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Dukungan dan sinergi antara pemerintah dan pelaku usahapun menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut Menekan biaya Mentri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah memfokuskan kebijakan pada perbaikan iklim usaha dengan mempermudah dan memperjelas pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia, salah satu fokus pemerintah dalam kebijakan ekonomi jilid III kali ini adalah menekan biaya produksi. Pemerintah

secara

berkelanjutan

terus

memperbaiki

iklim

usaha,

terus

mempermudah memperjelas pengurusan perizinan, syarat berusaha di Indonesia. Untuk kali ini pemerintah menambahkan satu lagi, yaitu menekan biaya.

12


Pelemahan perekonomi Indonesia, membuat industri dalam negeri harus bekerja lebih keras agar dapat bertahan ditengah tingginya biaya produksi. Belum lagi daya beli masyarakat juga rendah. Tak hanya itu, sektor industri juga harus mampu bersaing dengan industri luar negeri untuk menghadapi era pasar bebas mendatang. Menko Perekonomian, menilai langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan ekonomi dengan menyasar pada penekanan biaya produksi diharapkan mampu meningkat daya beli masyarakat, serta meningkat daya saing industri dengan menekan biaya produksi pada akhirnya akan mencegah PHK dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Adapun kebijakan yang diambil dalam menekan biaya produksi dilakukan antara lain dengan menurunkan harga bahan bakar, listrik dan juga gas yang selama ini menjadi salah satu nadi dalam kegiatan produksi dan industri. Untuk bahan bakar, pemerintah menurunkan harga BBM jenis solar sebesar rp 200 perliter. Sehingga harga solar bersubsidi menjadi Rp 6.700 per liter. Tidak hanya harga BBM dan gas yang mengalami penurunan untuk mendorong geliat ekonomi, pemerintah juga menurunkan Harga Listrik. Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun sebesar Rp 12 – Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment). Pemerintah juga memberikan tarif diskon hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah. Pemerintah juga memberikan insentif penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40 persen dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama. Industri juga dapat melunasi tunggakannya

secara berangsur. Kebijakan tersebut terutama

berlaku untuk industri padat karya serta industri berdaya saing lemah. Izin pertanahan Kebijakan ekonomi jilid tiga juga masih memfokuskan pada investasi. Kali ini, untuk mendorong investasi pemerintah akan fokus pada upaya penyederhanaan izin pertanahan. Terutama terkait dengan lahan pertanahan untuk kegiatan usaha. Yakni dengan merevisi peraturan Menteri No 2 tahun 2015 tentang standar pelayanan dan pengaturan agraria. Penyederhanaan izin yang diatur dalam paket kebijakan ekonomi jilid III, meliputi perizinan hak guna, perpanjangan hak guna usaha dan pembaharuan hak guna usaha. Rata-rata perizinan dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 1-3 bulan, kini dipercepat. Sebagai contoh perizinan hak guna usaha. Dari semula 30 hingga 90 hari, maka kebijakan baru memangkas waktu menjadi 20 hari untuk area dibawah 200 hektar dan 45 hari untuk area di atas 200 hektar. perpanjangan hak guna usaha lahan yang awalnya 20 sampai 50 hari kerja, kini diperpendek hingga 7 hari kerja untuk lahan di bawah 200 hektar .


13

LAPORAN UTAMA

P A K E T K E B I J A K A N E K O N O M I IV:

FOKUS PADA KETENAGAKERJAAN Thasya Pauline

Berselang

sepekan

setelah

kebijakan

ekonomi

jilid

dikeluarkannya

III,

Pemerintah

paket

depan adalah upah minumum sekarang ditambah

kembali

persentase kenaikan inflasi, ditambah pertumbuhan

mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid IV. Masih

ekonomi. Formulasinya adalah sebagai berikut:

melanjutkan paket kebijakan ekonomi jilid III yang „

‟

IV

s kepada

UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)}

sektor ketenagakerjaan. Paket IV berisikan tiga topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat

yaitu

pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi; Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas; serta mendorong ekpor untuk mencegah pemutusan

Keterangan: UMn

:

Upah Minimum yang akan ditetapkan

Umt

:

Upah Minimum tahun berjalan

Inflasit

:

Inflasi

hubungan kerja (PHK).

dengan ∆ DBt

dari

periode

periode

September

tahun

seluas-luasnya

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB yang mencakup periode kwartal III

untuk upah minimum provinsi (UMP) bertujuan agar kerja

:

(PDB) yang dihitung dari pertumbuhan

Penetapan formula penentuan yang sederhana dan jelas lapangan

dihitung

berjalan

Formula Baru Upah Minimum

terbuka

yang

September tahun yang lalu sampai

dan IV tahun sebelumnya dan periode

dan

kwartal I dan II tahun berjalan.

meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sistem formulasi upah minimum ini juga diharapkan menjadi bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman

sosial.

Karena,

dengan

formula

ini

memastikan bahwa buruh tidak menerima jatah upah yang

murah,

dan

pengusaha

juga

mendapatkan

kepastian dalam berusaha.

Formula ini berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di delapan provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara. Pengecualian ini dikarenakan provinsi-provinsi tersebut

Dengan formula penghitungan upah minimum ini, upah buruh akan naik setiap tahun, berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga upah tahun

belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan masa transisi diberikan hingga empat tahun.

depan

14


Formulasi perhitungan UMP ini telah ditetapkan melalui Peraturan

Pemerintah

78

Tahun

2015

Perluasan Penerima KUR

tentang

Pengupahan. PP ini akhirnya diundangkan pada tanggal

Terkait pemberian KUR yang sedianya telah tercantum

23 Oktober 2015 setelah 12 tahun rancangan peraturan

dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan

pemerintah tentang pengupahan ini dibahas. Namun

sebelumnya,

demikian,

atas

penerima kredit. Perluasan penerima kredit akan

diterbitkannya PP Pengupahan ini lantas muncul dari

diberikan kepada perorangan atau karyawan yang

serikat

buruh

melakukan kegiatan usaha produktif. Kredit dapat

menganggap formulasi pengupahan ini tidak adil

disalurkan pada calon tenaga kerja Indonesia yang akan

karena tidak melibatkan buruh dalam menentukan

bekerja di luar negeri. Kredit juga dapat diberikan untuk

angka kenaikan upah. Mereka juga menyayangkan

anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap

karena formulasi kenaikan upah ini tidak merujuk pada

dan melakukan kegiatan usaha produktif, serta kepada

komponen hidup layak.

tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan

silang

buruh

pendapat maupun

dan

legislatif.

penolakan Serikat

dalam

paket

ini

penekannya

pada

membuka usaha. Padahal,

dengan

formulasi

berdasarkan

PP

ini,

penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada upah

Perluasan penerima KUR ini merubah Peraturan Menteri

minimum

secara

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun

langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha

minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan.

Rakyat. Berdasarkan Permenko tersebut, penerima KUR

Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan

adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang

memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan

merupakan:

berkurang. Hal ini didasarkan

 Usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;

yang

akan

ditetapkan

tersebut

jenis-jenis kebutuhan

yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah inimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

 Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja pada sektor formal di luar negeri;  Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap;  Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri;

Penyesuaian

upah

minimum dengan menggunakan

nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai

peningkatan

produktivitas

secara

keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum.

 Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami PHK. Ditambah pula usaha produktif yang meliputi sektor:  Pertanian

(padi,

palawija,

perkebunan

kelapa,

pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan budidaya sapi, jasa kehutanan)  Perikanan (budidaya rumput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksi perikanan)  Industri Pengolahan (seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri tempe dan tahu, industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video)  Perdagangan (seluruh usaha di sektor perdagangan, tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan dan minuman)  Jasa-Jasa (Seluruh sektor usaha yang masuk dalam

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan;15 VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015

transportasi – pergudangan - dan komunikasi; Real

industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan,

Mendorong Ekspor Untuk Mencegah PHK

industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video)

Pemerintah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor

 Perdagangan (seluruh usaha di sektor perdagangan,

Indonesia (LPEI) melalui National Intererst Account

tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti

dalam rangka mendukung usaha kecil menengah yang

perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan

berorientasi ekspor maupun terlibat pada kegiatan yang

dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan

mendukung ekspor. Diharapkan, ditengah perlambatan

dan minuman)

ekonomi

saat

ini,

UKM

tersebut

dapat

tetap

 Jasa-Jasa (Seluruh sektor usaha yang masuk dalam

memproduksi produknya untuk ekspor dan mendukung

penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan;

ekspor, juga tidak mem-PHK karyawannya. Melalui LPEK

transportasi – pergudangan - dan komunikasi; Real

pemerintah akan memberikan semacam kredit modal

estate – usaha persewaan - jasa perusahaan;

kerja kepada UKM dengan tingkat bunga yang lebih

pendidikan).

rendah dibandingkan dengan tingkat bunga komersial, dan diutamakan untuk perusahan padat karya dan

Perluasan penerima KUR ini juga diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan

kredit

perbankan

yang

rawan PHK tetapi mempunyai kegiatan ekspor atau terlibat dalam kegiatan ekspor.

cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada

Besaran pinjaman yang diberikan maksimum Rp. 50

pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit

miliar per perusahaan dan kebutuhan dengan total

masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi

kebutuhan pembiayaan sebesar Rp. 696 Miliar. Daerah

11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir

di mana perusahaan itu berlokasi ada di Aceh, Sumatera

semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi

Utara, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

pada kredit UMKM yang hanya tumbuh sebesar 9,2%

Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi

(yoy) pada akhir Juni 2015. Kecenderungan perlambatan

Tengah, Sulawesi Utara, Ambon dan Papua. Lebih

penyaluran kredit tersebut terkait dengan melemahnya

penting lagi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh

pertumbuhan ekonomi.

perusahaan-perusahan tersebut berada di kisaran 50 – 5.520

orang.

Jika

dijumlahkan

berpotensi

Secara umum pelaksanaan KUR telah berjalan baik.

menyelamatkan karyawan sebanyak kira-kira 27.000

Jumlah peserta KUR telah mencapai 270.127 debitur

orang dari ancaman PHK, karena perusahaan tersebut

dengan penyaluran kredit Rp 4.386.549 juta per 8

dibantu dengan kredit modal kerja yang bersubsidi dari

Oktober 2015. Akumulasi dari tahun 2007 sampai

LPEI.

dengan per 5 Oktober 2015 telah tersalurkan kredit kepada 12.646.054 debitur dengan total Rp 183.23

Referensi: PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

triliun

www.ekon.go.id www.kemenkeu.go.id

16


LAPORAN UTAMA

P A K E T K E B I J A K A N E K O N O M I V:

INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH Susiyanti

Menjelang penghujung Oktober, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonominya. Kali ini disebut sebagai paket kebijakan ekonomi jilid V, dimana fokus kebijakan lebih pada insentif pajak bagi individu ataupun bahan usaha. Melalui kebijakan ini, pengusaha diharapkan akan semakin produktif dan berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Hingga akhir Oktober, pemerintah telah merilis lima paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi jilid V sendiri diumumkan 22 Oktober lalu. Tiap paket kebijakan tentunya memiliki sasaran masing-masing, namun semua mengarah pada upaya perbaikan perekonomian di Indonesia. Perlahan, kondisi perekonomian Indonesiapun mulai menunjukan sinyal positifnya. Dari data yang diperoleh, nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi 18,02 persen sejak Januari hingga awal Oktober mulai menguat kembali dari level 14.728 USD ke level 13.639 USD pada akhir Oktober. Hal serupa juga terlihat pada kondisi IHSG yang mengalami penguatan 45 poin atau 31 persen pada perdagangan 2 Oktober 2015. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketigapun tercatat 4,85 persen. Paket kebijakan jilid V ini menitikberatkan pada insentif terkait pengurangan pajak melalui insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan baik BUMN maupun pihak swasta, penghapusan pajak ganda dana investasi real estate, properti dan infrastruktur, serta deregulasi dibidang perbankan syariah. Insentif pajak Dalam paket kebijakan jilid V tersebut, insentif pajak yang diberikan pemerintah setidaknya berupa keringanan pajak revaluasi aset dan juga penghapusan pajak ganda dana investasi real estate properti dan infrastruktur. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap itu di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat devaluasi dan lainnya. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi meliputi, tanah, bangunan, dan bukan bangunan, dengan syarat tidak dimaksudkan untuk dialihkan. Pemerintah beralasan, selama ini pengusaha-pengusaha cenderung enggan melakukan revaluasi akibat biaya yang realtif tinggi. Padahal jika perusahaan bersedia melakukan revaluasi asset, khususnya asset properti maka bisa membuat nilai asset perusahaan akan meningkat. Pada

umumnya pajak penghasilan (PPh) untuk keperluan

revaluasi asset dipatok 10 persen


17

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. Dengan kebijakan yang baru, revaluasi aset kini dipangkas lebih kecil dari 10 persen dan bergantung tanggal perusahaan melakukan revaluasi. Jika proposal revaluasi diserahkan sebelum akhir tahun, besaran tarif khusus revaluasi akan menjadi 3 persen dari sebelumnya 10 persen. Sementara jika diserahkan pada semester pertama 2016, menjadi 4 persen dan bila pada semester kedua 2016, menjadi 6 persen. Pemerintah berharap, dengan adanya insentif dalam pajak revaluasi aset ini pengusaha akan tergerak untuk melakukan revaluasi. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kondisi keuangan perusahaan sehingga diharapkan bisa melakukan ekspansi usaha. Manfaat lainnya adalah beban cashflow pajak saat revaluasi menjadi lebih ringan, karena tariff PPh revaluasi yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih lebih rendah. Mentri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa Revaluasi aset akan meningkatkan kapasitas dan performa finansial secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya akan membuat profit lebih besar. Tidak hanya itu, revaluasi aset juga berdampak pada penerimaan pajak negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama menyatakan bahwa potensi tambahan penerimaan pajak dari kebijakan diskon pajak revaluasi aset ini mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Jika BUMN besarbesar saja potensinya sudah mencapai Rp 10 triliun. Jadi secara keseluruhan bisa lebih dari itu. Apalagi swasta juga banyak yang menyatakan minatnya. Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan adalah WP badan dan orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan dalam mata uang dolar. Pada saat pengajuan permohonan pada 2015, permohonan revaluasi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan (estimasi), yang penyelesaian penilaiannya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk permohonan tahun 2016 berlaku hal yang sama, dengan penyelesaian penilaian paling lambat tahun 2017. Selain keringan pajak revaluasi aset bentuk intensif pajak lain yang diatur dalam kebijakan ekonomi jilid V adalah penghapusan pajak berganda untuk kontrak investasi dan dana investasi Real Estate Investment Trust (REIT). kebijakan ini diharapkan bisa menarik dana yang selama ini diinvestasikan di luar negeri (tax-heaven country) ke pasar sektor keuangan dalam negeri, di samping mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan real estate serta tumbuhnya jasa konstruksi. Penghapusan double tax juga akan membantu pertumbuhan pasar modal di Indoenesia. Kebijakan di sektor ini diberikan karena produk pasar modal Indonesia masih relatif terbatas, sehingga kapitalisasi Bursa Efek Indonesia relatif kecil dibanding negara-negara tetangga. Menurut perhitungan OJK, aset di Indonesia yang dijual dalam bentuk DIRE di Singapura mencapai Rp 30 Triliun. Untuk mendorong produk-produk pengembangan ini, maka pemerintah memberikan pengurangan pajaknya, yaitu dengan menghilangkan adanya double tax pada transaksi KIK, seperti KIK DIRE, KIK Efek Beragun Aset (EBA) dan sejenisnya

18


Di Indonesai DIRE masih menggenakan PPH 5 persen terhadap perusahaan penghimpun asset dan perusahan penerbit DIRE. Pajak lainnya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5 persen. Di Singapura DIRE bebas pajak. Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyakatakan bahwa dampak positif dari fasilitas perpajakan ini adalah meningkatnya akumulasi dana KIK, mendorong tumbuhnya pembangunan infrastruktur dan real estate, serta tumbuhnya jasa konstruksi. Kemudian yang tak kalah penting adalah meningkatnya PPh dari kegiatan usaha tersebut. Majukan Syariah Selain insentif pajak, melalui paket kebijakan jilid V pemerintah juga ingin mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah melalui deregulasi produk perbankan syariah. Yakni melalui penyederhanaan peraturan dan perizinan bagi produk-produk perbankan syariah dengan kodefikasi produk syariah. Sehingga, izin produk syariah yang selama ini melalui surat tidak perlu lagi. Izin produk syariah nantinya cukup hanya dengan melakukan pelaporan perizinan. Termasuk produk-produk lain yang terkait bebasis syariah. Perkembang ekonomi syariah menjadi salah satu wacana tersendiri di Indonesia. Telebih Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar dunia. Aturan dan kebijakan ekonomi syariah bahkan sempat jalan di tempat pada beberapa dekade lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) ada sebanyak 11 dan jumlah unit usaha syariah (UUS) sebanyak 23. Jumlah kantor cabang/kantor pusat operasional, kantor cabang pembantu (KCP)/unit pelayanan syariah (UPS) dan Kantor Kas (KK) juga terus bertumbuh meskipun jumlah BUS dan UUS tidak

mengalami

peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Diharapkan dengan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah, prospek perbankan syariah akan terbuka lebar dan perbankan syariah mampu berkembang lebih pesat dan dapat diperhitungkan dalam perbankan nasional. Selain itu deregulasi produk perbankan syariah juga memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan perbankan syariah dalam hal membuka kantor-kantor cabang. Hal ini akan mendorong efisiensi sehingga harga dan suku bunga akan lebih affordable bagi masyarakat.


19

KERJASAMA EKONOMI

TRANS PACIFIC PARTNERSHIP : Trias Melia

Trans-Pacific

Partnership

(TPP)

adalah

perjanjian

kerjasama yang melibatkan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada,

Malaysia,

Meksiko,

Peru,

Selandia

Baru,

Singapura, dan Vietnam. Kedua belas negara yang Presiden Jokowi dalam pertemuannya

dengan Presiden

Amerika Serikat Barack Obama bulan Oktober 2015 di Washington

mengungkapkan

keinginan

Indonesia

untuk

tergabung dalam TPP ini merepresentasikan sekitar 40% PDB dunia.

bergabung dalam Trans-Pacific Partnership. Siapkah kita untuk

Sebelumnya, TPP dikenal dengan nama Trans-Pacific

bergabung?

Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP) yang hanya melibatkan Brunei Darussalam, Chile, New Zealand, dan Singapura dalam keanggotaannya. Sejak 2010, keanggotaan TPSEP semakin meluas dan berganti nama menjadi TPP. TPP bertujuan untuk memperkuat kerjasama perdagangan berstandar

tinggi

melalui

negosiasi yang tertutup dengan keanggotaan yang luas di Asia dan Amerika.

20


Siap Bergabung? Ajakan untuk bergabung dengan TPP sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2012. Akan tetapi, saat itu Indonesia masih belum menyatakan keinginannya untuk bergabung. Alasan belum adanya keinginan Indonesia untuk bergabung diantaranya adalah karena Indonesia masih fokus memperbaiki daya saing di dalam negeri sebelum dapat berkompetisi di pasar yang lebih luas.

Foto: www.chinaustradelawblog.com

Untuk bergabung ke dalam perjanjian kerjasama, perlu diperhatikan dampak signifikan terhadap kinerja perekonomian kita. Jika daya saing kita cukup kuat, tentu kita akan merasakan dampak positif dengan meluasnya pasar perdagangan bagi produk dalam negeri. Sebaliknya, jika kita dalam posisi lemah, maka kita hanya akan menjadi pasar bagi bebasnya aliran produk-produk asing. Untuk kasus TPP, negara-negara anggotanya sebenarnya sudah merupakan mitra dagang utama Indonesia. Bahkan, hampir sebagian dari negara anggota TPP masuk ke dalam 10 mitra dagang utama Indonesia, seperti Jepang, Singapura, Amerika

Tabel 1. Posisi Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota TPP (2014)

Sumber: UNCOMTRADE


21

Serikat, Malaysia, dan Australia seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kita sudah mampu untuk bersaing di pasar yang lebih luas. TPP menerapkan standar yang tinggi, sehingga kita harus mampu meningkatkan daya saing agar kenaggotaan kita di TPP nantinya akan berimplikasi positif bagi perdagangan. Fokus kita kemana? Selain TPP, terdapat kerjasama regional lain yang masih harus menjadi fokus bagi Indonesia. Misalnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Selain itu, Indonesia juga cenderung mendekat ke Regional Comprehensive Economic Partnership

22

(RCEP) yang didorong oleh ASEAN serta enam negara lainnya, yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea dan Selandia Baru. Di dalam RCEP pun terdapat isu-isu kesepakatan yang sama dengan TPP, misalnya perdagangan barang, jasa, e-commerce, investasi, dan pengadaan pemerintah. Dilihat dari kondisi anggota TPP itu sendiri, Amerika Serikat pun sampai saat ini masih belum meratifikasi TPP karena masih menunggu terpilihnya Presiden baru. Kita pun masih punya waktu untuk mengkaji lebih dalam urgensi dan kesiapan kita untuk bergabung dalam TPP, sambil bersiap menyambut kerjasama regional di depan mata, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Referensi: Paparan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, 2015.


PANGAN

STABILISASI HARGA PANGAN OLEH PERUM BULOG

Trias Melia

Perum BULOG merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, maka tugas Perum Bulog dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah (1) Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/ Beras DN dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga harga di tingkat petani, dan menjaga kecukupan stok, (2) Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (melalui program RASKIN), serta (3) Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan (melalui pengelolaan CBP). Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan mencakup melakukan penyerapan gabah dan beras yang ditargetkan sebanyak 2,63 juta ton. Penyerapan ini dilakukan untuk menjaga harga di tingkat produsen sehingga harga yang diterima lebih baik melalui mekanisme PSO ataupun komersil. Selain itu, Perum Bulog juga merealisasikan penyaluran raskin reguler dan tambahan Raskin 13 dan 14, melakukan operasi pasar baik dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun beras komersial, menyalurkan beras untuk masyarakat yang terkena bencana untuk menjaga stabilitas pasokan pangan bagi korban , dan menjaga stok yang cukup kuat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.


23

Perum BULOG melakukan pengadaan gabah/beras dengan tujuan untuk memperkuat pilar ketersediaan ketahanan pangan untuk menumbuhkan semangat petani memproduksi padi. Hal tersebut dilakukan dengan menjamin pasar (menyerap surplus selama panen sebanyak 5 s.d. 9% dari produksi per tahun untuk beras dan 1,5 s.d. 3,6 juta ton setara beras per tahun untuk gabah), menjamin harga (mampu mengangkat harga di pasar), serta menciptakan multiplier effect (mendorong pembangunan pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja). Dalam hal penyaluran Raskin pada tahun 2015, realisasi sampai dengan 25 November 2015 telah mencapai 87,60% dari pagu selama setahun. Perum Bulog terus memperkuat akses fisik dan ekonomi untuk penyaluran raskin melalui program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin dalam bentuk targeted food subsidy serta membuka akses ekonomi (harga jual yang terjangkau) dan akses fisik terhadap pangan. Penyaluran raksin ini akan melindungi rumah tangga rawan pangan dari ancaman malnutrition dan merupakan bagian dari stabilisasi harga dengan tambahan supply ke pasar sebanyak 232 ribu ton/bulan ataupun pengurangan demand ke pasar oleh 15,5 juta rumah tangga sasaran. Dengan kuantum penyaluran tersebut, maka secara signifikan akan mengurangi sekitar 10% dari kebutuhan konsumsi nasional. Pendistribusian Raskin secara tepat waktu dan tambahan Raskin 13 dan 14 pada waktu yang tepat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan stabilitas harga beras. Sementara itu, dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perum Bulog memperkuat stabilitas pasokan dan harga untuk keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, stabilitas harga melalui pelaksanaan operasi pasar, kerjasama internasional untuk bantuan sosial, dan kebutuhan lain di luta keperluan tekrit dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah. Selain itu, Perum Bulog juga bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilisasi harga. Pertama, kerjasama dilakukan dalam sharing informasi mengenai perkembangan harga, posisi pasokan dan kebutuhan pangan di wilayah masing-masing. Dalam hal ini, divisi regional (Divre) Perum Bulog siap untuk menyediakan pangan yang dibutuhkan baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan divre lainnya. Keterlibatan swasta dalam menyediakan pasokan pangan tetap dijaga tanpa memberikan peluang kenaikan harga yang menjadi liar. Kedua, Perum Bulog dan TPID bekerjasama dalam melakukan monitoring dan evaluasi rutin perkembangan pangan di masing-masing wilayah yang diintegrasikan oleh program-program Perum Bulog. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan terkait dengan penyerapan gabah beras dalam negeri, program operasi pasar dan pangan lainnya serta mendorong pelaksanaan Raskin/Rastra secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Referensi: Paparan Perum Bulog pada Rakorpusda TPID 2015

24


PERDAGANGAN

STRUKTUR IMPOR INDONESIA YANG PERLU DIWASAPADAI Fitria Faradila

Sekitar 75% dari nilai total impor berasal termasuk kelompok bahan baku penolong. Selain itu, pangsa impor kelompok barang modal juga cukup tinggi yakni sebesar 17%. Ada pun sisanya sebesar 7,4% merupakan barang konsumsi. Impor bahan baku penolong merupakan komponen utama proses produksi di Indonesia. Besarnya pangsa impor kelompok tersebut mengindikasikan bahwa proses produksi di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Bahkan proses produksi untuk orientasi ekspor juga masih banyak mendatangkan bahan baku impor.


25

Tabel 1. Struktur Impor Indonesia NILAI : JUTA USD KELOMPOK TOTAL IMPOR BARANG KONSUMSI

2010

2011

2012

2013

2014

135.663

177.436

191.689

186.629

178.179

JANUARI - SEPTEMBER

Perub. % 15/14

Trend (%) Pangsa (%)

2014

2015

134.375

107.990

(19,6)

10-14 6,1

10-14 100,0

9.992

13.393

13.409

13.139

12.667

9.469

8.032

(15,2)

4,7

7,4

BAHAN BAKU PENOLONG

98.755

130.934

140.126

141.958

136.209

102.797

81.569

(20,7)

7,5

75,5

BARANG MODAL

26.917

33.108

38.155

31.532

29.303

22.108

18.389

(16,8)

1,2

17,0

Sumber: BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan), 2015

Hingga September 2015, impor bahan baku penolong tercatat 81,6 milyar USD, menurun 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Impor bahan baku terutama berasal dari impor minyak petroleum mentah (HS 2709001000) dengan pangsa 5,8% terhadap total impor dan bahan bakar motor tanpa timbal (HS 2701111600) dengan pangsa 5,5%. Secara umum, selama 2010-2014 tren kenaikan impor bahan baku penolong masih cukup tinggi yakni sebesar 7,5% per tahun. Impor barang modal juga mencatat nilai yang cukup tinggi yakni 18,4milyar USD pada JanuariSeptember 2015, menurun 16,8% (yoy). Impor barang modal mengalami tren kenaikan rata-rata yang cukup rendah sebesar 1,2% per tahun selama 2010-2014. Barang modal yang memiliki pangsa impor terbesar adalah telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya (HS 8517120000) dengan pangsa sebesar 1,3% terhadap total impor.

26


Dari ketiga kelompok, impor barang konsumsi merupakan yang paling rendah. Secara kumulatif Januari-September 2015, impor barang konsumsi tercatat 8 milyar USD, menurun 15,2% (yoy). Selama 2010-2014, impor barang konsumsi mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 4,7%. Penopang utama impor barang konsumsi terutama berasal dari komoditas bawang putih (HS 0703209000) dengan pangsa 0,25%, diikuti oleh produk obat untuk infus yang mengandung sodium klorida atau glukosa (HS 3004909100) dengan pangsa 0,2% dan mesin Air Conditioner (HS 8415100000) dengan pangsa 0,19%. Tingginya dominasi impor kelompok bahan baku penolong sebenarnya dapat menjadi indikasi positif bagi kinerja produksi, khususnya ekspor Indonesia. Semakin tinggi impor bahan baku penolong menunjukkan bahwa proses produksi ekspor sedang berkembang. Namun hal ini menunjukkan pula bahwa ekspor Indonesia masih sangat bergantung dengan impor bahan baku. Sehingga, apabila terjadi depresiasi nilai tukar, kondisi ini tidak semerta-merta mendorong ekspor, namun justru akan membebani ekspor karena harga bahan baku yang didapat dari impor menjadi tinggi. Latar belakang tingginya impor bahan baku penolong dikarenakan kurang tersedianya industri yang menghasilkan bahan baku atau industri perantara di pasar domestik yang dibutuhkan oleh pelaku ekspor. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mendorong industri domestik, khususnya industri perantara. Pertama, meningkatkan investasi ke industri perantara melalui pemberian insentif fiskal. Kedua, melakukan program penguatan industri domestik melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan infrastruktur dan meningkatkan teknologi serta dukungan dari sektor lain, seperti kemudahan kredit untuk industri perantara. Secara umum, untuk mengatasi ketergantungan impor yang tinggi diperlukan suatu program industrialisasi yang terintegrasi oleh sektor lainnya, seperti perbankan dan infrastruktur. Melalui program industrialisasi diharapkan industri domestik, termasuk industri perantara dapat berkembang, sehingga kegiatan produksi, khususnya yang berorientasi pada ekspor tidak bergantung pada impor.


27

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710 Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836 Email: [email protected] Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website

http://magnacapitalgrp.com/

www.cbsnews.com

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tinjauan Ekonomi s. & Keuangan. VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015

Recommend Documents