KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER_ 40 I PB I 2014 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOWRNMENT-ELECTRONIC BANKING
DIREKTUR JENDERAL PERB ENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendahapaan Nomor PER-06 IPB 12008 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia Gouernment-Electronic Banking (BIG-eB) telah diatur mengenai pengguna Sistem BIG-eB; b. bahwa terdapat perluasaan pengguna sistem BIG-eB dan agar tercipta tertib administrasi pengelolaan Rekening Milik Bendahara umum Negara, diperlukan pengaturan kembali pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara melalui sistem Bank Indonesia Gouernment-Electronic Banking (BIG-eB); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang pengelolaan Rekening Milik Bendahara umum Negara Melalui sistem B ank Ind one sia Gouernment-Ele ctr onic B anking .
Mengingat
1, Undang-undang Nomor 23 Tahun tggg tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 Tahun 2oQ4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3ST); 2. undang-undang Nomor 17 Tahun 200s tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2eo3 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2ee4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang (Lembaran Negara/ Daerah Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738); 6, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2or3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OLg Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434; 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2L81PMK.05 l2oo7 tentang Tata cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06 IPB l2oo8 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara Melalui sistem Bank Indonesia Gouernment-Ele ctronic B anking (BI G - eB ) ; Memperhatikan:
Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor BI LglrlDpGlDASp dan Nomor NK-3 IPB_ tentang Penggunaan sistem Bank l2oLL Indone sia Gouernment- Ele ctronic B anking (B I G - eB ); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERN MENT.ELECTRONIC BANKIN G, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dengan:
Direktur
Jenderal
ini,
yang
dirnaksud
1. Sistem Bank lndonesia Gouernment-Eleetronic Banking, yang selanjutnya disebut sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh (download) data rekening, melakukan tata usaha pengguna' dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-Iine. 2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 29 Tahun L999 tentang Bank lndonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2oo4. 3. Rekening Pemerintah Umum Negara.
adalah
rekening
milik
Bendahara
4. Bendahara umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN _ 3{3tan pejabat yang diberi tugas untuk melaksan.}irtr fungsi BUN.
5 . Kuasa
Bendahara Umum yang Negara, selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
6 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 7 . Warkat Pencairan Dana Sistem BIG-eB, yang selanjutnya disebut warkat adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang diterbitkan oleh Bendahara umum Negara/ Kuasa Bendahara umum Negara dalam Sistem BIG-eB. 8 . Warkat Bank pemindahbukuan yang dikeluarkan
Indonesia adalah alat permintaan dari rekening asal ke rekening tujuan oleh Bank lndonesia.
BAB II FUNGSISISTEMBIG-eB Pasal 2 (1) sistem BIG-eB digunakan untuk kegiatan transaksi dan informasi. (2) Kegiatan transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk melaksanakan pendebitan rekening pemerintah di Bank Indonesia secara elektronik dan on-line.
(3) Kegiatan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara elektronik dan on-line mengenai saldo dan mutasi rekening dengan cara melihat lquery, mencetak laporan, dan mengunduh data rekening pemerintah. BAB III PENGGUNA, ADMINISTRATOR, DAN SATUAN TUGAS OPERASIONAL SISTEM BIG.eB Bagian Pertama Pengguna Pasal, 3
Pengguna Sistem BIG-eB yaitu BUN dan Kuasa BUN. Bagian Kedua Administrator Pasal 4 Kuasa BUN menunjuk Kepala Subdirektorat administrator.
Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Rekening Kas Umum Negara sebagai
Pasal 5 Administrator berwenang melaksanakan penatausahaan pengguna Sistem BIG-eB pada Kementerian Keuangan. Bagian Ketiga Satuan TUgas Operasional Pasal 6 (1) Kuasa BUN dapat membentuk satuan TUgas operasional sistem BIG-eB yang bersifat ad hoe pada Kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pegawai yang bertindak sebagai:
ayat
(l)
a. Manajer; b. Supervisor l; c. Supervisor 1l; d. Operator; dan e. Validator. Pasal 7 (1) satuan T\rgas operasional sistem BIG-eB mempunyai tugas melaksanakan operasional sistem BIG-eB baik dalam kegiatan transaksi maupun kegiatan informasi. (2) operasional sistem BIG-eB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut: a. melaksanakan pendebitan rekening pemerintah di Bank Indonesia secara elektronik dan on-Iine dalam rangka pembayaran kewajiban pemerintah; b. memonitor saldo dan mutasi rekening pemerintah di Bank Indonesia; c. melihat, mencetak laporan, dan mengunduh data rekening pemerintah dalam rangka memperoleh informasi atas rekening pemerintah di Bank lndonesia. Pasal 8 T\rgas operasional sistem BIG-eB bertanggung 9"tr_." jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui tcepata Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara.
BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM BIG.eB Bagian Pertama Ruang Akses Pasal 9 sistem BIG-eB dioperasikan di Kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan KppN.
r
Bagian Kedua Jadwal Layanan Pasal 10
( 1 ) Penggunaan sistem BIG-eB oleh pengguna sistem BIG-eB untuk kegiatan transaksional disesuaikan dan jam operasional Bank Indonesia.
(2) Dalam
hal tertentu, meminta perpanjangan
dengan
hari
pengguna Sistem BIG-eB dapat waktu kepada Bank Indonesia.
Bagian Ketiga Kegiatan Transaksi Pasal L 1
( 1 )Transaksi
pendebitan yang dilakukan oleh pengguna sistem BIG-eB didasarkan pada warkat dengan menggLrnakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Dalam
hal pengguna sistem BIG-eB tidak atau tidak dapat menggunakan sistem BIG-eB untuk melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna sistem BIG-eB menyampaikan warkat Bank Indonesia kepada Bank Indonesia. Pasal 12
( 1 ) Apabila transaksi pendebitan dalam sistem BIG-eB ditolak oleh bank penerima dana, maka Bank Indonesia mengembalikan dana dimaksud ke rekening asal.
(2) Apabila transaksi
pendebitan dalam sistem BIG-eB terjadi duplikasi atau kesalahan lainnya, pengguna sistem BIGeB wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Pasal 13
( 1 ) standar Prosedur operasi kegiatan transaksi dalam rangka penyelesaian transaksi pendebitan rekening pemerintah di Bank Indonesia secara elektronik dan onIine adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal ini.
(21untuk
mengawasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian transaksi pendebitan dipergunakan Kartu pengawasan Kegiatan yang menggunakan format sebagaimana teicantum dalam Lampiran lll Peraturan Direktur Jenderal ini, yang harus diisi oleh masing-masing pegawai dalam satuan Ttrgas Operasional Sistem BIG-eB.
r
Bagian Keempat Kegiatan Informasi Pasal 14 ( 1 ) Kegiatan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh operator dan inEtisitor pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan inquisitor pada KPPN.
(2) Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN menetapkan pegawai sebagai inquisitor yang bertugas melaksanakan kegiatan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Standar
Prosedur operasi pendaft aran f registrasi baru, penggantian inquisitor BIG-eB, dan pelaksanaan kegiatan inquisitor dalam rangka kegiatan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, Lampiran v, dan Lampiran vI Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal L5
( 1 ) Hasil kegiatan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal L4, operator menyampaikan hasil download data transaksi rekening pemerintah dan latau hasil cetakan laporan kepada: a. petugas akuntansi pada subdirektorat Rekening Kas Umum Negara; b. Kepala subdirektorat Rekening Kas Umum Negara untuk keperluan Menteri Keuangan, Direktur Jend.eral Perbendaharaan, dan Direktur pengelolaan Kas Negara;
b.
(2) Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat pengelolaan persetujuan dari Direktur Kas Negara melalui Kepala subdirektorat Rekening Kas Umum Negara.
(3) Hasil kegiatan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14, inquisitor menyampaikan hasil download d,ati transaksi rekening pemerintah danlatau hasil cetakan laporan kepada petugas terkait sebagai bahan monitoring dan/ atau dokumen sumber pembukuan.
BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Direkfur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06 lPB12008 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara umum Negara melalui Sistem Bank Ind.onesia Gouqnment-Electronic Banking (BIG-eB), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Direktur ditetapkan.
Jenderal ini mulai
berlaku
pada tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ej NoBcrben 2OL4 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAI{ARAAN NOMOR PERTENTANc PENGELoT"AAN 40 lPB/2ot4 REKENING MILIK BENDA}I.ARA UMUM NEGARA MEI.,ALUI SISTEM /NDONES/A BANK GOWRNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB),
DARI N O MOR TANGGAL
Untuk memindahbukukan
Bendahara Umum Negara (1).,,.. (2).,.., MEMERINTAHKAN : dana dari rekening milik Bend.ahara Umum Negara di Bank Indonesia
sebagai berikut : NOMOR REKENING
(3)
NAMA REKENING
(41
(s)
JUMLAH UANG TERBiLANG
KEPN)A: NAMA PENERIMA
(71
NOMOR REKENING
(8)
NAMA REKENING
(e)
BANK
(10)
KODE AKUN
( 11 )
URAIAN
(12)
Jakarta
(Tanggal seperti di atas)
A.n, Bendahara Umum Negara (13).,
(Nama Lengkap) NIP
r
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMINDAHBUKUAN DANA
(1)
Diisi nomor penerbitan warkat
(2)
Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan warkat
(3) (4)
milik Bendahara Umum
Negara
(6)
Diisi Nama Rekening milik Bendahara Umum Negara Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan angka Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan huruf
(7)
Diisi nama penerima pembayaran
(8)
Diisi nomor rekening penerima pembayaran
(e)
Diisi nama rekening penerima pembayaran
(s)
(1 0 )
Diisi nama bank tempat pembayaran dicairkan
(11)
Diisi kode akun 6 (enam)digit sesuai Bagan Akun standar Diisi uraian pembayaran
(r2) (13)
Diisi nama jabatan penanda tangan warkat dan dibubuhi timbul "Direktorat Jenderal perbendaharaan',
stempel
DI RE-KTUR .'.IE}\IDERAL PERBENDAHARAAN, : ' , " "
' l t q
.. ,, ll'\
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERpENcELoLAAN TENTANG 40 lpn/zot+ REKENING MILIK BENDAI{ARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA G)WRNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB).
STANDARPROSEDUROPERASIKEGIATANTRANSAKSIONAL DALAM RANGKAPENYELESAIANTRANSAKSIPENDEBETANREKENING PEMERINTAHDI BANK INDONESIAMELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENTELECTRONICBANKING/BIG-eB)
I
PENERIMAAN DAN VALIDASI WARKAT L Menerima dan memeriksa kelengkapan warkat sesuai dengan batas waktu penerimaan warkat.
Validator
2. Melakukan validasi warkat, dengan cara a . memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang
Validator
ada dalam warkat: b , mencocokkan spesimen tanda tangan pejabat dan cap dinas fiika dipersyaratkan); dan c . memeriksa kebenaran penulisan nominal angka dan huruf, masa berlaku warkat, tanggal efektif, nomor dan nama rekening yang didebit, dan kelengkapan nama dan nomor rekening penerima dana.
3 . Membubuhkan
time stamp pada Kartu
Volidator
Vatidator
Pengawasan
Validator
4 , Membubuhkan cap tanda terima dan tanggal serta paraf sebagai tanda terima untuk dikembalikan kepada pemberi amanat.
Validator
5 . Membubuhkan Nomor Urut Warkat (NUW) pada Kartu Pengawasan Kegiatan dan buku kontrol nomeratur (pemberian nomeratur setiap hari dimulai dari 1).
Validator
6. Paraf pada kolom "VAL"
Validator
Kegiatan.
2.
PEREKAMANDATA (DATA ENTRY 1 . Memeriksa ulang kelengkapan paraf varidator pada Kartu PengawasanKegiatan.
Operator
2 . Melakukan perekaman data (data entryl ke dalam
Operator
sistem BIG-eB.
3. Membubuhkan .).
paraf pada kolom uDE".
PERSETUJUANAWAL (PRE-APPROVALI t . Memeriksa kelengkapan paraf Y alidator dan Operator pada Kartu Pengawasan Kegiatan.
4.
Operator Supervisor II
2. Melakukan persetujuan awal (pre-Approual) ke sistem BIG-eB.
Supervisor II
3. Membubuhkan
Supervisor II
paraf pada kolom "pA,
t"*t"tu 1. Memeriksa
kelengkapan
Supervisor I giatan.
10
r
persetujuan 2. Melakukan dalam sistem BIG-eB.
akhir
(Final-ApprouaQ ke
3. Membubuhkan
paraf pada kolom "FA"
Supervisor I
4. Membubuhkan
cap " VOID' pada warkat.
Supervisor I
5 . Menyerahkan seluruh berkas warkat yang telah dibukukan kepada Validator untuk dilakukan pembundelan atau pengarsipan berdasarkan nomor per tanggal. 5.
Supervisor I
Supervisor I
PENGARSIPAN DAN ADMINISTRASI 1 . Melakukan pengarsipan dan penatausahaan warkat-warkat yang telah dibukukan maupun ditolak/ dibatalkan.
atas yang
Validator
2 , Pengarsipan warkat dan data-data keuangan meliputi
Validator
warkat dan data pendukung lainnya. a. Pengarsipan dilakukan dengan cara disusun berdasarkan pada urutan tanggal transaksi dan NUW. Untuk pelapis diberi kertas lapis dan linen, sedangkan couer menggunakan binder. b. Pemberian identitas arsip, untuk mengetahui kelompok warkat atau laporan pada setiap arsip dibelakang (punggung) arsip diterakan tempelan berupa tulisan nomor urut punggung, nama arsip dan tanggal transaksi.
3 . Penyimpanan
dokumen perundang-undangan.
4. Membubuhkan 6.
sesuai
dengan
peraturan
paraf pada kolom "ARS".
Validator Validator
REKONSILIASI 1 . Melakukan kegiatan rekonsiliasi atas penyelesaian transaksi yang telah dibukukan dalam sistem BIG-eB dengan laporan dari Bank Indonesia danlatau rekening koran.
Supervisor II
2 . Membuat laporan hasil rekonsiliasi kepada Kepala
Supervisor II
Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara melalui SupervisorI.
l1
STANDAR PROSEDUR OPERASI KEGIATAN TRANSAKSIONAL DALAM RANGKA PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDEBITAN REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA MELALUI SISTEM BA]VK INDONESIA GOWRNMENT ELECTRONIC BANKING (BI G-eB)
|. Va"lidator menerima warkat dari Direktur PKN dan melakukan validasi warkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dart hasil validasi warkat, Validator dapat menolak atau meneruskannya ke Operator. a. Apabila ditolak maka warkat tersebut disimpan dan ditatausahakan oleh Validator dan memberitahukan kepada Kepala Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara melalui Supewisor I. b, Apabila disetujui, maka _d.iteruskan ke Operator. 3. Operator menerima warkat yang telah divalidasi dan merekam transaksi ke dalam sistem BIG-eB sesuai dengan warkat, kemudian memberitahukan petugas Supervisor II atas transaksi yang telah direkam. 4 . Supervisor II menerima warkat VutrE telah direkam dan melakukan verifikasi data transaksi yang direkam oleh Operator dengan cara membaadingkan antara warkat hasil rekaman. Dari hasil verifikasi petugas Supervisor II, data transaksi yang telah direkam dapat ditolak, dikoreksi atau disetujui. a. Apabila ditolak, maka transaksi tersebut batal dan warkat dikembalikan ke Validator, kemudian data transaksi dihapus dari sistem BIG-eB. b. Apabila dikoreksi, maka warkat dikembalikan ke Operator dan data transaksi dikoreksi oleh Operator. c. Apabila disetujui, maka warkat diteruskan ke Supewisor I atas transaksi yang telah diberikan pre-approual.
CI
I
**tILt
I (T)
(Y)
D+
E
+
Koreksi)
U
L2
5. Supervisor I menerima warkat yang telah di-pre-approual dan melakukan verifikasi uiang atas transaksi yang telah mendapat pre-approual. Dari hasil verifikasi Supervisor II, data yang transaksi telah direkam dapat ditolak, dikoreksi atau disetujui. a. Apabila ditolak, maka transaksi tersebut batal dan warkat dikembalikan ke Validator, kemudian data transaksi dihapus dari sistem BIG-eB. b. Apabila dikoreksi, maka warkat dikembalikan ke Operator melalui Supervisor II dan data transaksi dikoreksi oleh Operator. c. Apabila disetujui, maka Supervisor I melakukan transaksi settlement (pembayaran atau pemindahbukuan dana). Warkat yang telah diproses dibubuhkan stempel " VOID' dan dikembalikan ke Vali.d"atoruntuk ditatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku. 6, Validator menerima warkat dan menatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku,
DIR4I{TUR JEilDERAL PERBENDAHARAAN,
HARJOWTRYONO v
13
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERTENTANG PENGELoLAAN 40 /PB/20t4 REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA BANK INDONESIA MELALUI SISTEM GOWRNIz@NT-ELECTROMC BANKING (BIG-eB).
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOI.AAN KAS NEGARA
KARTU PENGAWASAN KEGIATAN NOMOR WARKAT
TANGGAL WARKAT NILAI WARKAT TANGGAL TERIMA NUPWP
NO
KODE
1.
VAL
VALIDASI
2.
DE
PEREI(AI\{AN DATA (DATA ENTRY)
KEGIATAN
PARAF
TAT{GGAL & WAKTU
WARI(AT
KOREKSI DATA 3.
PA
PERSETUJUANAWAL (PREAPPROVAL)
1. DITEzuMA 2. DIKOREKSI 3. DITOLAK 4.
FA
PERSETUJUANAKHIR (FINAL APPROVAL) 1. DITERIMA 2. DIKOREKSI 3, DITOLAK
5.
VER
VEzuFIKASI DAN REKONSILIASIDATA
6,
ARS
PENGARSIPANDOKUMEN
DIREKTUR..JE ND ERAL PERBJN DAHARAAN,
HARJOWIRYONO[}$
I4
I,AMPIRAN IV PERATURAN JENDERAL DIREKTUR PERBENDAHARAAN PERNOMOR TENTANG PENGELoLAAN 40 /PB/2ot4 REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI BANK INDONESIA SISTEM GOWRNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB).
STANDAR PROSEDUR OPERASI KEGIATAN PENDAFTARAN/REGISTRASI USER BARU SISTEM BANK INDONESIA GOWRNMENT ELECTRONIC BANKING (BIG.eB) PADA KANITOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
1
2.
Kepala KPPN : Menyampaikan surat permintaan registrasi user BIG-eB baru meialui surat resmi kepada Direktorat PKN, Direktur PKN : a. Menerima surat permintaan registrasi user BIG-eB dari KPPN. b, Mendisposisikan,imsr.t uskan permintaan registrasi user BIG-eB kepada Kasubdit RKUN
@-
W
Kasubdit RKUN : a. Menerima permintaan registrasi user BIG-Eb, b. Mendisposisikan permintaan tersebut kepada Kasi Eduktek. 4.
I
I
Y
W
Kasi Eduktek : a. Menerima dan menelaah permintaan registrasi user BIG-eB, b. Memerintahkan kepada pelaksana untuk membuat nota dinas/ surat persetuj uan registrasi user. c, Menyampaikan kepada administrator untuk mendaftarkan user baru ke sistem BIG-eB.
W
15
Pelaksana Seksi Eduktek : a, Menerima dan mempelajari permintaan registrasi user BIG-eB dari Kasi Eduktek. b. Melakukan koordinasi dengan Administrator untuk memproses registrasi user BIG-Eb. c, Membuat konsep nota dinas Kasubdit RKUN kepada Direktur PKN dan konsep surat Direktur PKN perihal persetuj uan re gistrasi user BIG-eB kepada KPPN. t-
6.
sl w ffi
ffi
t;ffi l;:i.-"$t
[l'fs
Administrator : Menerima permintaan registrasi user BIG-eB dari Kasi Eduktek dan melakukan: a . R e g i s t r a s iu s e r B I G - e B . b, Melakukan pengujian atas permintaan yang baru saja diselesaikan, c. Menyampaikan bukti registrasi beserta user /D kepada Kasi trduktek.
ffiffi
Kasi Eduktek : a. Menerima bukti registrasi beserta user ID dari Administrator. b. Menerima, memeriksa, dan mem araf nota dinas Kasubdit RKUN kepada Direktur PKN dan konsep surat Direktur PKN perihal persetuj uan registrasi u"serBIG-eB kepada KPPN. c. Menyampaikan nota dinas dan konsep surat tersebut beserta lampirannya kepada Kasubdit RKUN.
W
16
B,
Kasubdit RKUN : a, Menerima, memeriksa, dan menandatangani nota dinas Kasubdit RKUN kepada Direktur PKN dan memaraf konsep surat persetuj uan re gistrasi userBIG-eB. b, Menyampaikan nota dinas dan konsep surat tersebut beserta lampirannya kepada Direktur PKN.
Direktur PKN : a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat persetujuan registrasi user BiG-eB. b, Menugaskan Pramu Persuratan PKN untuk menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada KPPN pemohon. 1 0 Pramu Persuratan PKN : a, Menyampaikan surat persetujuan registrasi u"sertersebut kepada KPPN pemohon. b, Menyampaikan pertinggal surat persetujuan tersebut kepada Pramu Kasubdit RKUN untuk diarsipkan.
ffiffi
9.
ffil* --[_
ffiffi
1 1 Pramu Persuratan RKUN: Menerima pertinggal surat persetujuan registrasi user BIG-eB baru untuk diarsipkan.
AHARAAN,
L7
LAMPIRAN V DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN NOMOR PERTENTANG l+OlPBl2oI4 PENGELOL,AAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MDLALUI SISTEM BANK /NDONES/A GOWRNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB),
STANDAR PROSEDUR OPERASI KEGIATAN PENGGANTIAN USER SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT ELECTRONIC BANKING (BIG-eB) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
1.
Kepala KPPN : Menyampaikan surat permintaan Penggantian user BIG-eB melalui surat resmi kepada Direktorat PKN.
2 . Direktur
PKN : a. Menerima surat permintaan Penggantian user BIG-eB dari KPPN. b. Mendisposisikanl meneruskan permintaan Penggantian user BIG-eB kepada Kasubdit RKUN
3 . Kasubdit RKUN :
4.
I
a. Menerima permintaan Penggantian user BIGeB b. Mendisposisikan permintaan tersebut kepada Kasi Eduktek. Kasi Eduktek : a. Menerima dan menelaah permintaan Penggantian user BIG-eB, b. Memerintahkan kepada pelaksana untuk membuat nota dinas/ surat persetuj uan Penggantian user BIG-eB. c. Menyampaikan kepada administrator untuk mengganti dan menonaktifan user lama di sistem BIG-eB.
Y
ffi
I
W
18
Pelaksana Seksi Eduktek : a. Menerima dan mempelajari permintaan penggantian user BIG-eB dari Kasi Eduktek. b. Melakukan koordinasi dengan Administrator untuk memproses penggantian dan penonaktifanllser BIG-eB Iama. c. Membuat konsep nota dinas Kasubdit RKUN kepada Direktur PKN dan konsep surat Direktur PKN perihal persetujuan penggantian user BIG-eB lama kepada KPPN. 5.
Administrator : Menerima permintaan penggantian dan penonaktifan user BIG-eB dari Kasi Eduktek dan melakukan: a. Penggantian dan Penonaktifan user BIGeB lama. b. Menyampaikan bukti registrasi beserta user ID baru dan informasi penonaktifan user lama kepada Kasi Eduktek.
6.
Kasi Eduktek : a. Menerima bukti registrasi beserta user /D baru dan informasi penonaktifan user lama dari Administrator. b. Menerima, memeriksa, dan memaraf nota dinas Kasubdit RKUN kepada Direktur PKN dan konsep surat Direktur PKN perihal persetuj uan Penggantian dan Penonaktifarr user BIG-eB kepada KPPN. c. Menyampaikan nota dinas dan konsep surat tersebut beserta lampirannya kepada Kasubdit RKUN.
ffi ffi ffid
19
ffi W
8,
Kasubdit RKUN : a, Menerima, memeriksa, dan menandatangani nota dinas Kasubdit RKUN kepada Direktur PKN dan memaraf konsep surat persetuj uan Penggantian user BIG-eB. b. Menyampaikan nota dinas dan konsep surat tersebut beserta lampirannya kepada Direktur PKN,
9.
Direktur PKN : a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat persetujuan penggantian dan penonaktifan user BIG-eB. b. Menugaskan Pramu Persuratan PKN untuk menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada KPPN pemohon.
1 0 Pramu Persuratan PKN : a. Menyampaikan surat persetuj uan penggantian user tersebut kepada KPPN pemohon. b. Menyampaikan pertinggal surat persetujuan tersebut kepada Pramu Kasubdit RKUN untuk diarsipkan.
ffiffi
ry JW _i-
1 1 Pramu Persuratan RKUN : Menerima pertinggal surat persetuj Lran penggantian user BIG-eB untuk diarsipkan.
D IREK:I"TIR.,..IPND E RAL PERBENDAHARAAN,
HARJOWIRYONO u'
20
LAMPIRAN VI PERATURAN JENDERAL DIREKTUR PERBENDAHARAAN PERNOMOR l+O IPB/2O14 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK I/VDONESIA G)WRNMENT-ELECTR2NIC BANKING (BIG-eB),
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAKSANAANKEGIATAN I/TQU/S/TPR SISTEM BANK INDONESIA GOWRNMENTELECTRONICBANKING (BIG-eB) PADA KANTOR PUSAT DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN
PeJabat Eselon II : a. Menetapkan penunjukkan keputusan petugas inquisitor Sistem BIG-eB Kantor Fusat Ditjen Perbendaharaan. b. Menyampaikan keputusan penunjukkan petugas inEtisitor, lrserrLame, dan password Sistem BIG-eB kepada Pejabat Eselon III. PeJabat Eselon III : Menerima dan meneruskan keputusan penunjukkan, userrLame, dan pas sword kepada petugas inquisitor melalui Pejabat Eselon IV. PeJabat Eselon fV : a. Menerima dan meneruskan keputusan penunjukkan, uselrLame, dant password kepada petugas inqui"sitor. b, setiap hari, menugaskan Pelaksana untuk men-download atau mencetak data transaksi rekening sebagai bahan sumber pembukuan. Pelaksana : a. Mencetak rekening koran dan dokumen transaksi lainnya yang merupakan dokumen sumber pembukuan dari sistem BIG-eB berupa hardcopg darrlatau soficopy. b. Meneliti dan menguji transaksi pada rekening koran sebagai dokumen sumber dan mencocokkannya dengan advis debet/kredit, serta dengan dokumen pendukung lainnya. c. Menyampaikan rekening koran dan advis debet/kredit serta dokumen pendukr.rng lainnya kepada pejabat Eselon IV. PeJabat Eselon fV : a. Menerima dan meneliti transaksi pada rekening koran, mencocokkannya dengan advis debet/kredit, serta dokumen pendukung lainnya. b, Menugaskan Pelaksana untuk menyimpan dan manatausahakan rekening koran dan dokumen transaksi lainnya yang merupakan dokumen sumber pembukuan dari sistem BIG-eB berupa hardcopg dan/atau sofi,copg. Pelaksana : Menyimpan dan manatausahakan rekening koran dan dokumen transaksi lainnya berupa hard.copg dag;rlatau soficopg dengan baik, rapi, dan aman.
ffi
2T
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAKSANAANKEGIATAN /I\IQU/S/?OR SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENTELECTRONICBANKING(BIG-eB) PADA KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA (KPPN)
Kepala KPPN: penunjukkan petugas a. Menetapkan keputusan inquisitor Sistem BIG-eB KPPN. b. Menyampaikan penunjukkan keputusan petugas inquisitor, userrLame, dan passu.tord Sistem BIG-eB kepada Kasi Bank. Kasi Bank KPPN: a. Menerima dan meneruskan keputusan penunjukkan, uselTLame, dan passutord kepada petugas inEtisitor. b. Setiap hari, menugaskan Pelaksana Seksi Bank untuk men-download atau mencetak data transaksi rekening sebagai bahan sumber pembukuan. Pelaksana Seksi Bank KPPN: a. Mencetak rekening koran dan dokumen transaksi lainnya yang merupakan dokumen sumber pembukuan dari sistem BIG-eB berupa hardcopy dan/ atau soficopy. b. Meneliti dan menguji transaksi pada rekening koran sebagai dokumen sumber dan mencocokkannya dengan advis debet/kredit, serta dengan dokumen pendukung lainnya, c. Menyampaikan rekening koran dan advis debet/kredit serta dokumen pendukung lainnya kepada Kasi Bank. Kasi Bank KPPN: a. Menerima dan meneliti transaksi pada rekening koran, mencocokkannya dengan advis debet/kredit, serta pendukung dokumen lainnya. b. Menugaskan Pelaksana Seksi Bank untuk menyimpan dan manatausahakan rekening koran dan dokumen transaksi lainnya yang merupakan dokumen sumber pembukuan dari sistem BIG-eB berupa hardcopu dan/atau Pelaksana Seksl Bank KPPN: Menyimpan dan manatausahakan rekening koran dan dokumen transaksi lainnya berupa hardcopg dan/atau soficopg dengan baik, rapi, dan aman,
DI REKTURJ.ENDERAL PERBENDAHARAAN,
