KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER35 jPBj2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa. dalam penatausahaan penerimaan negara pada Kantor' Pelayanan Perbendaharaan Negara dimungkinkan terjadi kelebihan pelimpahan penerimaan negara;
b.
bahwa dalam rangka tertib administrasi, perlu mengatur mekanisme kompensasi pelimpahan penerimaan negara;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Kompensasi Pelimpahan Penerimaan Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; .
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
ten tang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Republik Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99jPMK.06j2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 jPMK.05j2007;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32jPMK.05j2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32jPMK.05j2014 ten tang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78jPBj2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39jPBj2013;
7.
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER32jPBj2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dimaksud dengan:
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
ini yang
1.
Penerimaan
Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
2.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
3.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
4.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat KPPN KBI adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.
5.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN non KB!.
6.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara non Kan.tor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non KB! adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.
7.
Bank j Pos Persepsi adalah bank umum Indonesia yang ditunjuk oleh BUNjKuasa menerima setoran penerimaan negara.
-2-
dan PT Pos BUN untuk
8.
Kornpensasi pelirnpahan penerirnaan negara yang selanjutnya disebut Kornpensasi Pelirnpahan adalah penyelesaian atas kelebihan pelirnpahan penerirnaan negara oleh bank/pos persepsi rnelalui kornpensasi pelirnpahan penerirnaan negara periode berikutnya pada pada tahun anggaran yang sarna. 9. Surat Persetujuan Kornpensasi Pelirnpahan adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh KPPN/ KPPN Khusus Penerirnaan kepada bank/pos persepsi rnitra kerja untuk rnelakukan kornpensasi pelirnpahan. 10. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh , seksi verifikasi dan akuntansi/ seksi verifikasi, akuntansi dan kepatuhan internal KPPN bahwa pendapatan dan/ atau penerirnaan negara telah dibukukan KPPN. 11. Surat Perintah Mernbayar Pengernbalian Penerirnaan, yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana berdasarkan SKP4 dan SKTB. BAB II RUANGLINGKUP Pasal 2 Kornpensasi pelirnpahan yang dirnaksud dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini adalah penyelesaian atas kelebihan pelirnpahan penerirnaan negara oleh bank/pos persepsi rnelalui kornpensasi pelirnpahan penerirnaan negara periode berikutnya. BAB III PRINSIPDASARKOMPENSASIPELIMPAHAN Pasal 3 (1)
(2)
Kelebihan pelirnpahan penerirnaan negara pada tahun anggaran berjalan oleh bank/ pos persepsi diselesaikan dengan rnekanisrne kornpensasi pelirnpahan. Kelebihan pelirnpahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sarnpai dengan akhir tahun anggaran, diakui sebagai pendapatan kelebihan pelirnpahan penerirnaan negara dari bank/ pos persepsi dan diselesaikan dengan rnekanisme SPM-PP pada tahun anggaran berikutnya.
-3-
BABIV PROSEDUR KOMPENSASI PELIMPAHAN Bagian Pertama Kompensasi Pelimpahan
Pada KPPN Khusus Penerimaan KPPN KBI
dan
Pasa14 Bank/pos persepsi mengajukan permohonan kompensasi atas kelebihan pelimpahan penerimaan kepada KPPN Khusus Penerimaan/KPPN KBI mitra kerja dalam hal terdapat kelebihan pelimpahan penerimaan negara periode sebelumnya pada tahun anggaran berjalan. Pasal 5 (1)
Berdasarkan permohonan bank/pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPPN Khusus Penerimaan/KPPN KBI mencocokan jumlah penerimaan pada Laporan Harian Penerimaan dengan jumlah pelimpahan sesuai rekening koran dari Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal ditemukan adanya kelebihan pelimpahan, KPPN Khusus Penerimaan/KPPN KBI menerbitkan surat persetujuan kompensasi pelimpahan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)
Surat persetujuan kompensasi pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bank/ pos persepsi dengan sarana tercepat. Pasa16
Bank/pos persepsi memperhitungkan kelebihan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah pelimpahan penerimaan periode berikutnya sesuai surat persetujuan kompensasi pelimpahan dari KPPN Khusus Penerimaan/KPPN KBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Bagian Kedua Kompensasi Pelimpahan
Pada KPPN non KBI
Pasal 7 Bank/pos persepsi mengajukan permohonan kompensasi atas kelebihan pelimpahan penerimaan kep~da KPPN non KBI mitra kerja dalam hal terdapat kelebihan pelimpahan penerimaan negara periode sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.
-4-
Pasal 8 Berdasarkan permohonan kompensasi dari bank/ pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPPN non KBI menyampaikan surat permohonan penerbitan SKTB kepada KPPN KBI Induk atas jumlah pelimpahan dari bank/pos persepsi berkenaan. Pasal 9 Atas permohonan penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPPN KBI Induk menerbitkan SKTB yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan menyampaikan kepada KPPN Non KBI dengan sarana tercepat. Pasal 10 (1)
Berdasarkan SKTB yang diterbitkan oleh KPPN KBI Induk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPPN non KBI mencocokan jumlah penerimaan pada Laporan Harian Penerimaan dengan jumlah pelimpahan sebagaimana yang tercantum dalam SKTB.
(2)
Dalam hal ditemukan adanya kelebihan pelimpahan, KPPN non KBI menerbitkan surat persetujuan kompensasi pelimpahan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)
Surat persetujuan kompensasi pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bank/pos persepsi dengan sarana tercepat. Pasal 11
Bank/pos persepsi memperhitungkan kelebihan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan jumlah pelimpahan penerimaan periode berikutnya sesuai surat persetujuan kompensasi pelimpahan dari. KPPN non KBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Bagian Ketiga Kompensasi Pelimpahan
Pada Akhir Tahun Anggaran
Pasal 12 (1)
Dalam hal jumlah penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran belum mencukupi untuk dilakukan proses kompensasi pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11, KPPN/ KPPN Khusus Penerimaan membukukan saldo kelebihan pelimpahan tersebut sebagai pendapatan kelebihan pelimpahan penerimaan negara dari bank/pos persepsi dengan akun 423997, kode Bagian Anggaran dan Eselon I (999.99), dan kode satker KPPN sebagai BUN. -5-
(2)
Pengembalian saldo kelebihan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan mekanisme SPM-PP sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengembalian penerimaan negara atas beban sisa lebih perhitungan anggaran.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggai ditetapkan.
'..
-6-
ini mulai berlaku
LAMPlRAN I PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER35 /PB/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
KOP SURAT .........................................
Nomor Sifat Hal
...
.
(2)
(3)
,
(4)
.
Segera Surat Persetujua'11Kompensasi Pelimpahan
Yth·.Pimpinan BankjPos ................ ...... .(7)
( 1)
(6) .
:
(5)
.
.
'.' Sehubungan dengan surat permohonan kompensasi pelimpahan Saudara nomor (8) tanggal (9) , dengan ini kami menyetujui permohonan kompensasi pelimpahan dimaksud. Pelaksanaan kompensasi pelimpahan tersebut diatur sebagai berikut : 1. Bankjpos (10) memperhitungkan kelebihan pelimpahan sebesar (11) dengan pelimpahan tanggal (12) ; Rp 2. Dalam hal kompensasi pelimpahan sebagaimana angka 1 belum cukupjkurang, maka diperhitungkan dengan jumlah pelimpahan hari kerja berikutnya secara berturut-turut sampai dengan pelimpahan hari kerja . terakhir tahun anggaran berkenaan. 3. Dalam hal kompensasi pelimpahan sebagaimana angka 2 belum cukupjkurang, maka saldo kelebihan pelimpahan diakui sebagai pendapatan kelebihan pelimpahan penerimaan negara dari bankjpos persepsi dan diselesaikan dengan mekanisme SPM-PP pada tahun anggaran berikutnya. Demikian, surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di pada tanggal Kepala Kantor
-7-
.........
( 15)
NIP
(16)
.
.
(13)
(14)
. .
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN KOMPENSASI PELIMPAHAN URAIAN ISIAN kop KPPN .Diisi Diisi dengan tempat tanggal, nama nomor alamat tempat/kota jumlah tempat/kota tanggal nama NIP( surat Kepala Bank/ Bank/ Kepala surat Bank/Pos surat surat kelebihan bulan, ditetapkannya KPPN Pos persetujuan permohonan Bank/Pos Pos persetujuan KPPN permohonan KPPN tahun yang yang yang pelimpahan berada mengajukan surat mengajukan surat mengajukan yang kompensasi dibuat kompensasi persetujuan mengajukan persetujuan penerimaan permohonan permohonan permohonan dibuat permohonan negarakompensasi kompensasi kompensasi yang ditetapkan oleh KPPN untuk melaksanakan NO. Diisi ,dengan tanggal kompensasi pelimpahan .
(16) (10) (11 ( (8) (14) (15) (2) (3) 13) (5) 12)) (6) (4)
JOWIRYONO ~
~
-8-
LAMPI RAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER35 /PB/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
KOP SURAT .........................................
(1)
.
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN (
Nomor :
I
(2)
.
Seksi Verifikasi dan AkuntansijSeksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............. (3) menerangkan bahwa Rekening SUBRKUN nomor ............. (4) telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan dengan rincian sebagai berikut : Pembukuan KPPN 4Jumlah 5(10) 2 Setoran 3 7 6(8) Akun I ... (7) ... ... ... ... ... (11) ( ... 9) ... ... ... ... (6) ... Tanggal I Nama I Tanggal I Nomor Nota
.. .. ..( 12)
,
( 13)
.
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansij Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal ( 14) ......... ( 15)
NIP (16)
-9-
.
.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN (SKTB) URAIAN ISIAN
Diisi tanggal setor dengan nomor tanggal SKTB rekening pembukuan SUBRKUN di KPPN Diisidengan deng~n kop nama kode tempat tanggal, nama NIP surat pejabat akun KPPN penyetor pejabat urut Nota SKTB bulan, KPPN menurut DebetjKredit penerbit dibuat penerbit tahun pembukuan dan SKTB SKTB SKTB ditandatangani dibuatKPPN dan KPPN ditandatangani .Diisi Diisi dengan jumlah tanda tangan atau nilai pejabat yang yang dibukukan menandatangani oleh SKTB dan , .dNO. ibubuhi cap dinas KPPN (7) (16) (10) (15) (2) (6) (8) ((12) (4) (5) 13)) (9) (14) (3) (11
-10-
