Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi

BAPPENAS

Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi Drs. Dadang Solihin, MA

Diklat Peningkatan Investasi Daerah Angkatan II LPEM FEUI 3 Agustus LPEM-FEUI, A t 2004

Dadang Solihin’s Solihin s Profile Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado USA. Colorado, USA His previous post is Head Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He H gott various i ttraining i i around d th the globe, l b iincluded l d d Developing D l i M Multimedia lti di Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development p Training, g Vancouver, Canada ((2002); ) Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com

2

Materi              

Investor? Faktor-Faktor Peningkatan Investasi Image tentang Indonesia Ti j Tinjauan IInternal t l Faktor-Faktor Dominan yang Menentukan Daya Tarik Investasi Daerah Berdasarkan Persepsi Dunia Usaha Tinjauan Eksternal Ketidakpastian Investasi di Era Otonomi Daerah Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi Strategi g Daerah dalam Menarik Investasi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan Izin Lokasi M Monopoli li H Hak k atas t T Tanah h Proses Permohonan Hak dalam Izin Lokasi Penyebab y Rencana Tata Ruang g Tidak Efektif dadang-solihin.blogspot.com

3

In estor? Investor?

Kompas 25 JJulili 2004 hal 33 dadang-solihin.blogspot.com

4

Faktor Faktor Peningkatan Investasi Faktor-Faktor •

Internal 1. Stabilitas Sospolkam 2 Penegakan dan kepastian hukum 2. 3. Kualitas pelayanan baik Sistem maupun SDM 4. Insentif belum kompetitif 5. Tingkat Ti k suku k b bunga pinjaman i j 6. Kondisi infrastruktur 7. Kondisi perburuhan 8. Peraturan terkait investasi belum saling mendukung 9. Tingkat penyelundupan 10. Dampak otonomi daerah 11. Daya saing global rendah

•

Eksternal –

Liberalisasi perdagangan dan investasi (AFTA, AIA,APEC dan WTO) dadang-solihin.blogspot.com

5

Image tentang Indonesia

dadang-solihin.blogspot.com

6

Ti j Tinjauan Internal I t l • Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, pada 2002 melakukan studi pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota dalam persepsi dunia usaha • Mencakup 134 daerah dari 97 Kabupaten dan 37 Kota dari 26 Propinsi di Indonesia • Menggunakan M k 5 variabel i b l pemeringkatan, i k t yaitu: it Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, T Tenaga Kerja K j d dan P Produktivitas, d kti it d dan Infrastruktur Fisik. dadang-solihin.blogspot.com

7

Faktor-Faktor Faktor Faktor Dominan yang Menentukan Daya Tarik Investasi Daerah Berdasarkan Persepsi D Dunia nia Usaha

31%

26%

17% dadang-solihin.blogspot.com

13%

13% 8

Kelembagaan (31%) Terdiri dari empat variabel, yaitu: 1. 1 2. 3. 4 4.

Aparatur dan Pelayanan (22%) Kepastian Hukum (39%) Keuangan Daerah (14%) Peraturan Daerah ( 25%)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam melakukan investasi para pelaku usaha sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. dadang-solihin.blogspot.com

9

Sosial Politik (26%) Terdiri dari tiga variabel, yaitu: 1. Keamanan (60%) 1 2. Sosial Politik (27%) 3 Budaya (13%) 3. Terlihat bahwa hingga saat ini kondisi keamanan di sejumlah daerah di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius karena sangat signifikan mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan k modalnya d l di suatu t d daerah. h dadang-solihin.blogspot.com

10

Ekonomi Daerah (17%) Terdiri dari dua variabel, yaitu: 1. Potensi ekonomi ((71%)) 2. Struktur ekonomi (29%) • Faktor Ekonomi Daerah merupakan endowment variable, yaitu faktor yang perubahannya tidak dapat g segera g terjadi j dengan g kebijakan-kebijakan j j yyang g dengan dibuat oleh pemerintah daerah. • Dalam melakukan investasi p para p pelaku usaha lebih banyak menekankan pada potensi ekonomi dari daerah yang akan dituju sebagai tempat melakukan kegiatan usaha h dib dibandingkan di k d dengan struktur t kt ekonomi k i yang sudah berkembang di daerah tersebut. dadang-solihin.blogspot.com

11

Tenaga Kerja (13%) Terdiri dari tiga variabel, yakni: 1. Ketersediaan Tenaga Kerja (35%) 2 Biaya Tenaga Kerja (24%) 2. 3. Produktivitas Tenaga Kerja (41%) Pentingnya variabel produktivitas tenaga kerja j bahwa dalam memilih lokasi menunjukkan usaha, para pelaku usaha lebih tertarik pada yang g dapat p menyediakan y tenaga g daerah-daerah y kerja dengan kualitas yang baik yaitu dilihat dari produktivitasnya. p y dadang-solihin.blogspot.com

12

Infrastr kt r Fisik (13%) Infrastruktur Terdiri dari dua variabel yaitu: 1.Ketersediaan Infrastruktur Fisik (54%) 2 Kualitas Infrastruktur Fisik (46%) 2.Kualitas Tampak bahwa kedua variabel ini mendapat bobot yang cukup seimbang seimbang.


13

Tinjauan j Eksternal Prof. Kinoshita: FDIs, export-oriented ones in particular, are strongly q for Indonesia. Why? y required 1. To create jobs 1 2. To increase economic growth 3. To transfer technology higher productivity international competitiveness 4. To improve Balance of payment position 5. To replace ODA which is not expected to increase much (on net basis) from now. dadang-solihin.blogspot.com

14

Ch ll Challenges tto E Enhance h FDI for f Indonesia I d i • Before the financial crisis, foreigners regarded good candidate p place for their FDIs. Indonesia as a g • However, investment climate of Indonesia has deteriorated to one of the worst in the world world. To recover the situation, political leadership is imperative. imperative • Foreigners consider that potentials of Indonesia are still big and AFTA effect is sizable sizable, but its investment climate is apparently inferior. • Main problems: Policy/legal / uncertainty. ‘High ‘ cost’’ economy e.g. taxation, customs, various licensing, deteriorating socialdadang-solihin.blogspot.com infrastructure 15

What are problems in Indonesia for foreign o e g investors? esto s • B Business-unfriendly i f i dl llabor b di disputes t • Relatively bad socio-political image • Sharp increase of wages in the past years with labor abo p productivity oduct ty kept ept low. o • Rampant KKN including non-transparent legal/ judicial system • Confusion related to the ‘decentralization’ policies • Deteriorating social infrastructure dadang-solihin.blogspot.com

16

Why more FDI in Wh i China Chi and d other th Asian A i nations and less in Indonesia? • Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes---China Disputes China, Thailand Thailand, Malaysia • Bigger Market Potential by entrance to WTO---China • Good Social Infrastructure Infrastructure--- Singapore, Singapore Malaysia Malaysia, China, Thailand • Better Rule of Law: Singapore, Singapore Malaysia Malaysia, Thailand • Quickly Expanding Industrial Clusters ---China, Thailand (esp (esp. auto auto-related related industries) industries), Malaysia • Qualified Human Capital ---China, India, Singapore, Vietnam dadang-solihin.blogspot.com

17

All measures should be done at the same time • To call for Indonesian people to change mindset to reallyy welcome FDI. • To improve labor issues and taxation. • To improve social security • To strengthen law and order including judicial reform. reform • To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces • To improve and set up social infrastructure • To make ministers a good single team • Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above dadang-solihin.blogspot.com

18

Ketidakpastian Investasi di Era Otonomi Daerah • • • • • • • •

Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan k P Perda d di distortif t tif Penyusunan Perda tidak partisipatif Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita otorita, dan kawasan industri Perebutan aset usaha di daerah Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah Konflik pada usaha berbasis lahan luas Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.) Dll. dadang-solihin.blogspot.com

19

Kriteria Perda Yang Kondusif Terhadap Iklim Usaha dan Investasi 1)

2)

3)

4)

Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan Peraturan Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll) Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal trade principle) principle). Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak Pusat (PPh (PPh, PPN PPN, PBB PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya. Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. dadang-solihin.blogspot.com

20

Kriteria Perda Yang Kondusif Terhadap Iklim Usaha dan Investasi . . . 5)

6)

7)

Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi k i pada d kkelompok-kelompok l kk l k orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis). oligopolis) Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan) perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, p y tarif, dan institusi yyang g berwenang. g Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan. dadang-solihin.blogspot.com

21

Strategi St ateg Daerah ae a Dalam a a Menarik e a Investasi estas 1. 2. 3. 4. 5. 6 6. 7. 8 8. 9. 10 10. 11.

Identifikasi potensi ekonomi daerah Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah Pelayanan investasi satu atap Pengembangan situs potensi daerah Keikutsertaan dalam pameran investasi St di b Studi banding di pelayanan l iinvestasi t i Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan M Menggali li peluang l d dan menetapkan t k unggulan l d daerah h Mensinergikan peluang dan kebijakan antar daerah Membangun prasarana dasar dan SDM Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal 12. Mensinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah 13 Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah 13. dadang-solihin.blogspot.com

22

Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan • Kebijakan pertanahan dan penataan ruang dalam kerangka investasi diarahkan kepada upaya mendorong investasi dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini menurunkan minat investasi dan melemahkan y saing g ekspor p di p pasar internasional. daya • Dalam prakteknya, kebijakan ini banyak sekali terkait dengan permasalahan izin lokasi lokasi. dadang-solihin.blogspot.com

23

I i Lokasi Izin L k i • izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal • berlaku pula sebagai izin pemindahan hak hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. modalnya • Perusahaan tsb adalah perseorangan atau b d h badan hukum k yang ttelah l h memperoleh l h iizin i untuk t k melakukan penanaman modal di Indonesia sesuaii kketentuan t t yang berlaku. b l k dadang-solihin.blogspot.com

24

Tujuan Izin Lokasi • Memastikan bahwa kegiatan penanaman modal yang membutuhkan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. • Membantu dalam memberi kemudahan bagi penanam modal untuk memonopoli p p p perolehan tanah di mana tanah yang berada dalam area izin lokasi tidak dapat diperoleh dan dibangun oleh pihak lain di luar investor yang memegang izin lokasi lokasi. dadang-solihin.blogspot.com

25

Proses Formal Izin Lokasi 1. Perencanaan tata guna tanah. Permohonan g rencana tata izin lokasi harus sesuai dengan ruang yang berlaku. penggunaan gg tanah. Merupakan p detail 2. Alokasi p penggunaan tanah yang lebih spesifik. p hak atas tanah. Tidak ada p pihak 3. Monopoli lain yang dapat memiliki dan membangun tanah dalam area izin lokasi yang dikeluarkan 4. Mengalihkan semua hak atas tanah yang berada dalam area izin lokasi dengan mengeluarkan l k master t HGB/HGU dadang-solihin.blogspot.com

26

Monopoli Hak atas Tanah • Sudah menjadi persepsi umum bahwa investor yang memegang izin lokasi seakan-akan ia sudah memiliki k t l atas kontrol t tanah t h yang berada b d d dalam l iizin i llokasinya. k i • Bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam lokasi izin lokasi tidak diperbolehkan membangun tanahnya dan muncul persepsi umum bahwa tanah mereka hanya dapat diperjualbelikan kepada pemegang izin lokasi saja. j • Sesungguhnya tidak ada satu peraturan pun yang mengharuskan menjual tanah hanya kepada pemegang izin lokasi. • Persepsi p yyang g salah kaprah p ini seringkali g dimanfaatkan oleh pihak pemegang izin lokasi/investor untuk memaksa atas kepemilikan tanah masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com

27

Luas optimum 1.

Perumahan dan Permukiman:  

2. 3.

- Satu provinsi

=

400 ha

- Seluruh Indonesia

=

4.000 ha

Kawasan Resort/Perhotelan

- Satu provinsi

=

200 ha

- Seluruh Indonesia

=

2.000 ha

- Satu provinsi

=

400 ha

- Seluruh Indonesia

=

4.000 ha

- Satu provinsi

=

60.000 ha

- Seluruh Indonesia

=

150.000 ha

- Satu provinsi

=

20.000 ha

- Seluruh Indonesia

=

100.000 ha

- Satu provinsi

=

100 ha

- Seluruh Indonesia

=

1.000 ha

- Satu provinsi

=

200 ha 28

- Seluruh Indonesia

=

2.000 ha

Kawasan industri: Perkebunan:  

4.

Kawasan Perumahan/ permukiman

Komoditas Tebu Komoditas lainnya

Tambak:  

Di Jawa Di Luar Jawa


Luas optimum… • Luas tanah optimum untuk usaha tersebut merupakan penguasaan g tanah skala besar tanpa p minimum p mengabaikan aspek sosial, dan ekosistem dalam rangka pembangunan berkelanjutan. • Pembatasan penguasaan tanah skala besar (luas maksimum) ditetapkan berdasarkan pertimbangan luasan optimum yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi investor dan pemerataan kesempatan penguasaan tanah untuk usaha oleh semua investor sebagai upaya untuk pemerataan kesempatan pembangunan p g di seluruh Indonesia.


29

Batas Maksimum Penguasaan Tanah Skala Besar • • •

•

•

Dikuasai oleh satu badan hukum atau sekelompok perusahaan yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu; Dalam satu wilayah propinsi luasnya dua kali luas tanah optimum; Yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, luasnya 10 kali luas maksimum untuk tingkat propinsi, kecuali untuk perkebunan maka luas maksimum pada wilayah propinsi seluas 20.000 hektar, sedangkan untuk seluruh wilayah Indonesia seluas 100 100.000 000 hektar; Khusus untuk perkebunan tebu luas maksimum wilayah propinsi seluas 60.000 hektar dan luas maksimum seluruh Indonesia 150.000 hektar; dan Untuk Propinsi Papua, luas maksimum dua kali luas maksimum propinsi i i llain. i


30

Proses Izin Lokasi (Peraturan Menneg Agraria/ Kepala BPN No 2/1993) APLIKASI DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPALA KANTOR TANAH KAB/KOTA

PEMOHON

SEKSI ADMINISTRASI • Menerima Aplikasi dan y Persyaratan • Pendaftaran Administrasi • Memeriksa Aplikasi APLIKASI LENGKAP APLIKASI TIDAK LENGKAP

SEKSI PENGGUNAAN TANAH • Meregister ke dalam buku g register • Memeriksa Aplikasi dan Persyaratan • Undangan Rapat Koordinasi (Persiapan)

RAPAT KOORDINASI HASIL DAN KESIMPULAN

IZIN LOKASI (Draft)


31

Proses Izin Lokasi (Peraturan Menneg Agraria/ Kepala BPN No 2/1999) APLIKASI DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

6

BUPATI/ WALIKOTA 2

1 PEMOHON

KEPALA KANTOR TANAH KAB/KOTA APLIKASI LENGKAP

5 Menyiapkan

3

RAPAT KOORDINASI

4

KONSULTASI PUBLIK

HASIL DAN KESIMPULAN

APLIKASI TIDAK LENGKAP IZIN LOKASI (Draft)


32

Prosedur Umum Pembebasan Hak Atas Tanah No

Status Awal

Prosedur Pembebasan

1

Tanah privat yang terdaftar dan bersertifikat*

Pembelian Tanah, yang dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2

Tanah tidak terdaftar

Melepaskan haknya (di hadapan PPAT atau Camat)) untukk kemudian k di memohon h hak h k ke k BPN

3

Tanah negara

Permohonan hak baru

4

Tanah pemerintah

Melalui pertukaran drngan izin Menteri Keuangan

5

Tanah adat

Ganti rugi kepada masyarakat sebagai pengganti h k ini hak i i dalam d l bentuk b t k uang tunai t i atau t bentuk b t k lain l i (fasilitas publik).

*)) Perusahaan tidak dibolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. milik Oleh karenanya karenanya, untuk tanah dengan status hak milik, hak tersebut harus dilepas terlebih dahulu menjadi tanah negara untuk kemudian diberikan status HGB/HGU Sumber: LAP C Topic Cycle 2, 2 Land Acquisition and Development Control, Control 1997 dadang-solihin.blogspot.com

33

Proses Permohonan Hak dalam Izin Lokasi Proses

Hak Guna Bangunan

Hak Guna Usaha

Permohonan

Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat

Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setempat

Penerbitan SK Hak

Berdasarkan risalah yang dibuat oleh panitian pemeriksa tanah, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan bitk SK HGB (jik (jika disetujui) atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar. Untuk luas tanah di atas 5 hektar maka SK HGB (jika j ) diterbitkan oleh disetujui) Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan risalah yang dibuat oleh panitian pemeriksa tanah, Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan bitk SK HGU (jik (jika disetujui) atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) hektar. Untuk luas tanah di atas 200 hektar maka SK HGB (j (jika disetujui) j ) diterbitkan oleh Kepala BPN.

Sanksi

Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan d l keputusan dalam k t pemberian b i hak h k atas t tanah t h dan d tanah t h tersebut t b t tidak tid k digunakan sesuai dengan peruntukan tata ruang maka hak yang telah diterima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dadang-solihin.blogspot.com

Sumber: Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2/1993

34

Proses Pemberian Hak Atas Tanah Izin Lokasi (Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1993)

APLIKASI HAK GUNA BANGUNAN

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEPALA KANTOR TANAH KAB/KOTA PEMOHON

3

APLIKASI LAYAK

1

2b <5Ha

APLIKASI TIDAK LAYAK

PENERBITAN SK HGB

PANITIA PEMERIKSA TANAH 2a 4


35

Proses Pemberian Hak Atas Tanah Izin Lokasi (Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1993)

APLIKASI HAK GUNA USAHA

KEPALA BPN

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PEMOHON

APLIKASI LAYAK

1

2

3

<200

2b APLIKASI TIDAK LAYAK

PENERBITAN SK HGU

PANITIA PEMERIKSA TANAH 2 2a

4


36

Proses Penanaman Modal PERMOHONAN IZIN PRINSIP (Keppres No 97/1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal)

PERMOHONAN IZIN LOKASI • Rencana Penanaman Modal • Rencana Penggunaan Tanah • Rencana Detail Site

PEMBEBASAN TANAH

PERMOHONAN HAK ATAS TANAH • Bukti izin lokasi • Bukti Perolehan tanah • Peta situasi hasil pengukuran kadasteral

PENERBITAN IZIN PRINSIP (Untuk penanaman modal bukan luar bidang pertambangan diluar minyak d gas bumi, dan b i dan d bid bidang kkehutanan) h t )

RAPAT KOORDINASI • Melibatkan instansi yang terkait • Kesesuaian dengan Tata Ruang

PENERBITAN IZIN LOKASI (Sebagai izin membebaskan tanah dan monopoli hak atas tanah) PANITIA PEMERIKSA TANAH (dibentuk oleh Kantah BPN)

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH (SK HAK)

PEMBANGUNAN


37

Penyebab Rencana Tata Ruang Tidak Efektif • Kualitas rencana tata ruang yang masih di bawah standar; • Rencana tata ruang g sulit diakses oleh publik; • Rencana tata ruang kurang fleksibel; • Penegakan tata ruang yang tidak tegas; dadang-solihin.blogspot.com

38

K i Kesimpulan l Ditemukan beberapa p titik lemah sistem yang ada yang bersumber dari: • aspek k kkonsepsii sistem i yang memang salah sehingga dalam implementasinya justru menimbulkan kekacauan (chaos) sistem i t baik. • aspek implementasi yang kurang baik dadang-solihin.blogspot.com

39

T k it dengan Terkait d P b b Pembebasan Tanah T h • Proses pembebasan tanah merupakan tahap yang paling berpotensi menimbukan konflik konflik. • Pembebasan tanah semestinya dapat dilakukan kapan saja (tidak harus menunggu izin lokasi) proses jjual-beli yyang g adil dan harus melalui p serta tidak mengandung unsur tekanan yang memaksa pemilik tanah untuk menjual tanahnya kepada pemegang izin lokasi.


40

Terkait dengan Hak Atas Tanah • Kepastian penggunaan tanah yang sesuai g tata ruang g harus menjadi j p prasyarat y yyang g dengan harus dipenuhi sebelum hak atas tanah diberikan. • Izin lokasi menjadi instrumen yang menjembatani antara kesesuaian penggunaan t tanah hd dengan h hak k atas t ttanah. h • Untuk memastikan bahwa penggunaan tanah t t sesuaii dengan tetap d arahan h ttata t ruang maka k mekanisme pengendalian dapat dilakukan melalui mekanisme sanksi terhadap hak atas tanah. dadang-solihin.blogspot.com

41

Terima Kasih


42

Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi

Recommend Documents