bahan sajian dalam Lokakarya Nasional Background Study RPJMN Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

bahan sajian dalam Lokakarya Nasional Background Study RPJMN 2015—2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan disajikan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hotel Akmani, Jakarta, 6 Desember 2013

Arah Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015—2019

Pokok-pikiran A. LATAR BELAKANG  UU No. 25/2004 dan  Evaluasi RPJM 2009—2014

B. MASALAH  belum tersedia draf RPJM 2015—2019 inklusif

D. TANTANGAN perlu background paper, pengumpulan bahan RPJM/Renstra, kejelasan tugas & fungsi komponen/satuan kerja (eselon II) berikuit visi dan misi beserta program dan kegiatan, rencana aksi satker, Usulan intern & extern

E. RENCANA KERJA C. RUJUKAN     

Renstra 2009—2014 Whitepaper Literatur Hasil kegiatan Usulan komponen/kanwil

2015—2019 (2020 — …) di Bidang Pertanahanberkelanjutan (tidak hanya terbatas 5 tahunan)

LATAR BELAKANG RPJM & Renstra BPN RI 2009—2014

UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional): Peningkatan pembangunan dengan bertitik tolak pada daya saing ekonomi kompetitif berlandaskan kualitas SDM, Pengelolaan SDA dan penggunaan TI

Background paper RPJM 2015-2019 1. Penataan Pertanahan melalui Reforma Agraria 2. Penguatan sistem Pendaftaran Tanah yang menjamin kepastian hukum 3. Peradilan pertanahan 4. Persediaan tanah nasional 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui Layanan Pertanahan 6. Penyediaan SDM dan TI yang memadai

Visi Pertanahan 2015-2019: “Menjadikan lembaga pertanahan untuk mewujudkan tanah bagi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”

Misi:  Tercapainnya kesejahteraan masyarakat secara merata  Tercapainya keadilan di bidang P4T  Terselesaikannya konflik dan sengketa pertanahan  Terwujudnya pengendalian dan pendayagunaan tanah  Tercapainnya lembaga pertanahan yang profesional

MATRIK USULAN RPJM 2015-2019 TOPIK

MASALAH

TUJUAN

RENCANA

 Belum optimalnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah  Sistem pendaftaran pertanahan tanah saat ini adalah stelsel negatif bertendensi (quasi) positif  Tidak ada pengujian Kebenaran Alat Bukti Hak  Struktur pendaftaran tanah belum dijalankan secara optimal karena belum lengkapnya data pertanahan Geo KKP  Belum tersedianya Peta tunggal Pendaftaran tanah

 Intinya memberikan perlindungan dan kepastian hukum

 Penyusunan peraturan perundangan  Percepatan pendaftaran tanah dengan Geo KKP  Percapatan legalisasi aset  Penyusunan NSPM pendaftaran tanah  Pelaksanaan uji coba (Pilot project)  Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan semua data Pertanahan

PERADILAN PERTANAHAN

 Jumlah sengketa pertanahan semakin meningkat setiap tahun.  Sengketa pertanahan sering dianggap sebagai persoalan berlarut dan berujung pada konflik sosial  Berperkara di Peradilan Umum rumit  Keputusan pengadilan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat

 Penyelesaian perkara pertanahan yang sederhana, cepat dan murah

 Penyusunan peraturan perundangan  Pembentukan peradilan khusus pertanahan

PERSEDIAAN TANAH NEGARA

 Sulitnya menyediakan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum  Terbatasnya persediaan tanah untuk Pembangunan ketahanan pangan, energi dan perumahan  Banyaknya spekulan tanah

 Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis:

 Penyusunan peraturan perundangan  Pembentukan Badan Pengelola Persediaan Tanah

 Tersedianya SDM yang memiliki integritas, profesional dan kompeten  Peningkatan produktifitas PNS secara optimal  Terbentuknya organisasi BPN yang konsisten dan terpercaya

 Penyusunan peraturan perundangan  Menyusun Database Sistem Aplikasi Pegawai yang terintegrasi  Membentuk Assessment Center  Diklat pengembangan SDM (Human capital development )  Penerapan sistem reward and punishment  Pusat advokasi kepegawaian

Sistem pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum

SDM

 Tingkat produktivitas PNS belum optimal  Organisasi pemerintahan (BPN RI) belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)  Pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional.  Penempatan Pegawai tidak merata

TOPIK

MASALAH

TUJUAN

RENCANA

REFORMA AGRARIA

    

Masalah kemiskinan Masalah keadilan P4T Tingginya tingkat pengangguran Rentannya ketahanan pangan dan energi Kurangnya akses sebagian besar masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi  Menurunnya kualitas lingkungan hidup  Tingginya senketa dan konflik di seluruh indonesia

 Mengurangi kemiskinan  Menata ulang ketimpangan struktur P4T  Menciptakan lapangan kerja  Meningkatkan ketahanan pangan dan energi  Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi  Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup  Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan

 Penyusunan peraturan perundangan  Meningkatkan kerjasama dengan K/L dalam rangka Akses reform  Identifikasi dan inventarisasi obyek Tanah untuk reforma agraria (TORA)  Merencanakan dan melaksanakan penataan kembali P4T  Meningkatkan kesadaran pelaksana  Sosialisasi kepada masyarakat  Menyiapkan perangkat hukum reforma agraria  Memperkuat lembaga penyelenggara reforma agraria

LAYANAN PERTANAHAN

 Diperkirakan bidang tanah sebanyak 46 juta bidang (54,51%) yang belum didaftarkan  Sengketa dan Perkara pertanahan yang terus meningkat

 Terdaftarnya bidang tanah yang belum bersertipikat  Berkurangnya sengketa dan Perkara pertanahan

   

INFRASTRUKTUR PERTANAHAN

 Belum lengkapnya infrastruktur pertanahan

 Menyiapkan peta pertanahan  Menyiapkan sistem pengolahan dan penyajian informasi  Menyediakan perangkat keras dan lunak  Menyiapkan sarana dan prasarana kantor

 Penyusunan peraturan perundangan  Pengadaan peta pertanahan  Pengadaan sistem pengolahan dan penyajian informasi  Pengadaan perangkat keras dan lunak  Pengembangan sarana dan prasarana kantor

Penyusunan peraturan perundangan Percepatan pendaftaran tanah Penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan Peningkatan sosialisasi layanan pertanahan

Rencana pelaksanaan KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1. Stelsel Positif Pendaftaran 2. “Peradilan Tanah” 3. Perbankan Tanah 4. Pengembangan SDM 5. Reforma Agraria 6. Pelayanan Pertanahan

2013

Sekretariat Koordinasi RAN

Sekretariat Pelaksanaan RAN

2014

2015

Persiapan Reforma Agraria Nasional BPN dan K/L

Pemantapan Reforma Agraria Nasional

Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional

Sosialisasi Reforma Agraria Nasional

Penerbitan PP RAN dan Pedoman RAN

Pemantapan Program RAN BPN dan K/L

Kompilasi praksis RAN BPN

Pedoman RAN

Pelaksanaan RAN BPN dan K/L

Penyusunan Grand Design RAN BPN Bersama K/L

Internalisasi dan sosialisasi Pelaksanaan RAN BPN dan K/L

Monitoring dan Evaluasi

ro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri ( NOVEMBER 2013)