1 DEREGULASI Pelayanan DAN PENGATURAN Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc DIREKTUR JEN...
DEREGULASI Pelayanan DAN PENGATURAN Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc
DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH .
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PENDAHULUAN Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Kementeria Agraria dan Tata Ruang telah melakukan deregulasi peraturan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal. Pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM dimaksudkan untuk memberi pelayanan kepada para investor yang mempunyai keinginan serius untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja yang jumlahnya signifikan Pelayanan pertanahan diberikan bagi investor yang memerlukan tanah berikut mengurus legalitasnya
PERMEN ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2015 Untuk mempercepat pelayanan pertanahan dalam rangka penanaman modal, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal
POKOK-POKOK PENGATURAN jenis layanan persyaratan biaya waktu
JENIS PELAYANAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Informasi Ketersediaan Tanah PertimbanganTeknis Pertanahan Pengukuran BidangTanah dan Kawasan Penetapan Hak Atas Tanah Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah Pengelolaan Pengaduan
Dalam skema pelayanan 3 jam bagi investor di PTSP, desk kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi pelayanan Informasi Ketersediaan Tanah Untuk mendapatkan pelayanan ini investor disyaratkan telah mempunyai : Akta pendirian Badan Hukum NPWP Ijin Investasi Yang proses pengurusannya dilakukan secara paralel dalam waktu 3 jam tersebut
Produk layanan Informasi Ketersediaan Tanah ini adalah Dokumen Informasi Booking Tanah yang akan akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan investasi yang akan dilakukan Setelah mendapatkan dokumen informasi booking tanah, investor diberi waktu selama 14 hari untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan jenis-jenis pelayanan pertanahan selanjutnya. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka booking tanah otomatis batal
Syarat yang harus dipenuhi dalam waktu 14 hari, agar proses pelayanan pertanahan lainnya dapat dimohonkan adalah:
Akta pendirian Badan Hukum NPWP Ijin Investasi Proposal rencana pengusahaan tanah yang di booking tersebut
Informasi Ketersediaan Tanah adalah informasi spasial dalam bentuk peta sketa lokasi yang diinginkan setelah dilakukan analisis dari berbagai informasi pertanahan dengan mempertimbangkan : Peta tataruang wilayah Peta Kawasan Hutan Peta Kemampuan tanah Peta pendaftaran tanah Namun belum mempertimbangkan : Ijin-ijin yang diterbitkan oleh pemerintan daerah Penguasaan/pemilikan tanah oleh masyarakat yang belum terdaftar Permasalahan sosial di tempat tersebut
PERCEPATAN PELAYANAN SETELAH TERBIT PERMEN 17/2015 No
Jenis Pelayanan
PerKa BPN 1/2010
PerMen 2/2015
Permen 17/2015
1
Informasi Ketersediaan Tanah
Informasi peta (3 hari kerja)
7 hari kerja
3 jam, 14 hari melengkapi persyaratan
2
Pertimbangan Teknis Pertanahan
14 hari kerja
7 hari kerja
3 s/d 5 hari kerja
3
Pengukuran Bidang Tanah
12 s/d 30 hari kerja
10 s/d 30 hari kerja
2 s/d 20 hari kerja
4
Penetapan Hak Atas Tanah Pemberian HGU
38 s/d 138 hari kerja
30 s/d 90 hari kerja*
20 s/d 45 hari kerja
Perpanjangan/Pembaharuan HGU
30 s/d 70 hari kerja
20 s/d 70 hari kerja*
7 s/d 14 hari kerja
Pemberian HGB/Hak Pakai
38 s/d 97 hari kerja
20 /d 50 hari kerja*
20 s/d 30 hari kerja
Perpanjangan/Pembaharuan HGB/ Hak Pakai
30 s/d 97 hari kerja
20 s/d 50 hari kerja*
5 s/d 7 hari kerja
Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah
Temasuk pada pelayanan penetapan hak
5 Hari Kerja
1 Hari Kerja
5
• Berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan tanah Perhitungan jumlah hari kerja berdasarkan luas tanah yang dimohon
1. Informasi Ketersediaan Tanah tindak lanjut oleh pemohon
3 Jam
14 Hari
Proses Permohonan Persyaratan: 3 jam : NPWP; Akta Pendirian; Ijin Investasi (didapatkan pada hari yang sama dalam pelayanan 3 jam) 14 hari : proposal rencana pengusahaan tanah
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam Proses Permohonan
3 Hari
˃ 200 Ha
3 Hari
5 Hari
≤ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 3 hari): Identitas dan surat kuasa (bila dikuasakan); NPWP; Akta Pendirian; TDP; Proposal Rencana Pengusahaan Tanah; Sketsa lokasi tanah yang dimohon; Dasar Penguasaan Tanah (bila ada); SPPT PBB; Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan CSR; Surat Pernyataan kesanggupan membangun plasma (Akta)
3. Pengukuran Bidang Tanah Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam Proses Permohonan
5 Hari
˃ 200 Ha
15 Hari
20 Hari
≤ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 5 hari): Syarat pada pelayanan PTP; Izin Lokasi (bila disyaratkan); Peta areal tanah yang dimohon; Bukti perolehan tanah/alas hak; Surat Pernyataan pemasangan tanda batas; Surat pernyataan tidak sengketa; Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
4. Pemberian Hak Guna Usaha Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam Proses Permohonan
5 Hari
˃ 200 Ha
20 Hari
45 Hari
≤ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 5 hari): Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah dan kawasan; Peta bidang; Rekapitulasi Perolehan Tanah beserta petanya; Izin dari dinas terkait (izin usaha, pelepasan kawasan hutan); Persetujuan penanaman modal; Keterangan status kawasan; Risalah Panitia B; Perjanjian kemitraan; Peta luas dan letak kemitraan; Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan CSR; Surat Pernyataan kesanggupan membangun plasma-akta
5. Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam Proses Permohonan
3 Hari
˃ 200 Ha
7 Hari
14 Hari
≤ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 3 hari): Hasil evaluasi pengelolaan HGU; Hasil pemeriksaan lapangan; Melengkapi persyaratan jika ada perubahan data
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam Proses Permohonan
5 Hari
˃ 15 Ha
20 Hari
30 Hari
≤ 15 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 5 hari): Peta bidang; Persetujuan penanaman modal; Keterangan status kawasan hutan; Keterangan status kawasan pertambangan; Keterangan bebas garapan masyarakat; Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai; SSP/PPh
7. Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam Proses Permohonan
3 Hari
˃ 15 Ha
5 Hari
7 Hari
≤ 15 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 3 hari): Hasil evaluasi pengelolaan HGB/HP; Hasil pemeriksaan lapangan; Melengkapi persyaratan jika ada perubahan data
8. Penerbitan Sertipikat Kelengkapan syarat oleh pemohon
3 Jam
1 Hari
1 Hari
Proses Permohonan
Persyaratan (dilengkapi dalam 1 hari): Asli SK Pemberian Hak Atas Tanah; SPPT PBB; BPHTB; Asli bukti alas hak
