26
III.
KEADAAN UMUM LOKASI
3.1 Kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung Kabupaten Aceh Besar Kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung berada dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh. Jika dilihat secara administratif pemerintahan, Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh berada di dalam wilayah kota Banda Aceh & Kabupaten Aceh Besar. Sementara secara geografis daerah ini terletak pada posisi N 05º 23' dan E 095 º 17'. Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh pada bagian utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, bagian selatan dengan SWS Kr. TeunomLambeuso (Aceh Jaya), bagian baratnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan bagian timurnya berbatasan dengan SWS Kr. Meureudu – Baro (Pidie).
Kemuki man Lhoknga
Gambar 3 Peta DAS dan Wilayah Target Kampanye Bangga
27
Dalam wilayah kemukiman Kueh dan Lhoknga terdapat sebuah sungai yaitu Kr. Raba yang memiliki panjang 9.80 Km dengan luas daerah pengaliran sungai / daerah aliran sungai yang mencapai 73,3 Km2 serta memiliki potensi air sebesar 98.392.320 M3/tahun. Sementara itu, di kemukiman Leupung terdapat Sungai (Krueng) Geupu dengan panjang aliran sungai 53 Km, dengan luas DAS 91 Km2 dan potensi air pertahun sebesar 121.728.960 M3. Kedua sungai tersebut termasuk ke dalam SWS Kr. Aceh. SWS Kr. Aceh memiliki 57 buah sungai dengan luas Daerah Pengaliran Sungai/Daerah Aliran Sungai (DPS/DAS) yang mencapai 3.632.73 Km2 dan panjang sungai 759.19 Km serta memiliki potensi air sebesar 3,357,953,280 M3/tahun. (Dinas pekerjaan umum 2006). 3.2 Deskripsi Kawasan Target Perkembangan pembangunan di bidang pemukiman, pertanian, perkebunan, industri, ekploitasi sumber daya alam berupa penambangan, dan ekploitasi hutan yang tidak menerapkan kaidah ekologi dapat menyebabkan penurunan kondisi hidrologis suatu daerah aliran sungai (DAS). Pada saat DAS tidak dapat berfungsi optimal atau mengalami ketidakseimbangan maka tata air dan sistem hidrologis yang ada menjadi terganggu. Hal ini dicerminkan dengan misalnya terjadinya banjir, berkurangnya debit air (terutama di musim kering) dan tingkat sedimentasi yang tinggi. (PeNA 2006) Penurunan fungsi hidrologis tersebut menyebabkan penurunan kemampuan DAS untuk menyimpan atau “storage” air pada musim penghujan dan kemudian melepas air sebagai “base flow” pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan langsung mengalir menjadi aliran permukaan yang kadang-kadang menyebabkan banjir dan sebaliknya pada musim kemarau aliran “base flow” sangat kecil bahkan pada beberapa sungai tidak ada aliran sehingga ribuan hektar sawah dan tambak ikan tidak mendapat suplai air tawar. (BPS 2004) Kerusakan DAS Kr. Aceh merupakan akibat kerusakan lingkungan khususnya hutan menyusul maraknya kegiatan eksploitasi kawasan hutan yang tidak terkendali, baik oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) maupun tebangan liar. Konversi hutan untuk perkebunan, transmigrasi dan pertambangan turut berkontribusi
28
dalam memperparah kerusakan lingkungan. Padahal DAS Kr. Aceh memegang peranan penting dalam penyediaan air bersih bagi kebutuhan hidup masyarakat Aceh Besar dan kota Banda Aceh, termasuk masyarakat yang menetap di kawasan pesisir Kecamatan Leupung dan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun ini, selain dipicu oleh penebangan liar dan eksploitasi hasil hutan, juga merupakan dampak pembakaran hutan serta kerusakan ekosistem yang terjadi akibat bencana tsunami. Pasca tsunami, kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh mengalami peningkatan. Kegiatan penebangan liar semakin marak terjadi, hal ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya permintaan kayu untuk kebutuhan pembangunan kembali wilayah Aceh yang mengalami kerusakan akibat hantaman gelombang tsunami. 3.3 Karakteristik Fisik Kawasan 3.3.1 Gambaran Topografi Secara umum kawasan target ini terletak pada ketinggian 0–1.900 m dpl dengan topografi datar hingga bergunung, yang berkisar pada kemiringan antara 0–40%, pada daerah garis pantai kemiringan 9–25%. Kawasan kemukiman Kueh secara umum memiliki topografi yang datar dan bukan kawasan yang berdekatan dengan pantai. Sementara itu, sebagian besar kawasan kecamatan Lhoknga merupakan dataran yang berdekatan dengan pantai, khususnya kemukiman Lhoknga dan Lampu’uk. Kecamatan Leupung pada umumnya memiliki topografi yang datar. Dalam wilayah kecamatan ini, Desa Layeun dan Pulot merupakan kawasan pantai, sedangkan wilayah Desa Lamseunia, Meunasah Bak U dan Deah Mamplam merupakan kawasan dataran bukan pantai. 3.3.2 Kondisi Geologi Formasi geologi kawasan target adalah dataran rendah yang merupakan bentukan dari batuan sedimen Aluvium undak dan terumbu karang pada daerah bukit dan gunung. Jenis tanah organosol terdapat pada wilayah datar sampai berombak, sedangkan jenis tanah podsolik merah kuning terdapat pada wilayah berbukit hingga pegunungan.
29
3.3.3. Iklim dan Cuaca Berdasarkan tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson (Sukocho, 1997), kawasan ini dapat dikategorikan sebagai tipe iklim A dengan nilai Q antara 0,8 – 5,7%, dengan curah hujan rata-rata 1.000 – 2000 mm pertahun. Suhu maksimum dapat mencapai 32°C dan suhu minimum dapat mencapai 15°C. Suhu udara ratarata 26°C dan jumlah hujan yang turun sekitar 13 hari perbulan. Namun berdasarkan data terbaru, curah hujan pada kawasan target saat ini diperkirakan berkisar antara 125 s/d 175 mm/hari. Gambar 3 berikut menggambarkan curah hujan dan daerah potensi banjir di Pulau Sumatra, termasuk Propinsi NAD. 3.4. Deskripsi Umum Ekosistem Kemukiman Kueh, Lhonga, dan Leupung 3.4.1. Karakteristik Ekosistem Kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung memiliki 5 tipe ekosistem yaitu : Ekosistem hutan hujan tropis. Masyarakat setempat seringkali menyebut ekosistem ini sebagai ’kawasan hutan’. Hutan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena masyarakat menggantungkan ekonomi keluarganya pada sumberdaya hutan seperti mencari madu, berburu, kulit kayu (kulit tenga), rotan, bahan obat-obatan dan sebagainya. Ekosistem kebun. Masyarakat menamakan ekosistem ini sebagai Seunebok. Ekosistem persawahan, yaitu ekosistem yang digunakan masyarakat untuk memproduksi hasil pertanian sawah yakni padi. Kawasan persawahan ini terdapat di luar pemukiman masyarakat tepatnya sebelum kita memasuki perkampungan. Pengusahaan padi dilakukan satu tahun sekali, karena sawah di sana masih merupakan sawah tadah hujan walaupun pada kenyataannya pada kedua wilayah kemukiman ini terdapat sungai yang mengalir sepanjang tahun, Kr. Geupu untuk kemukiman Leupung serta Kr. Raba untuk kemukiman Kueh dan Lhoknga. Namun setelah bencana alam tsunami hampir 90% sawah di lokasi target tidak dapat digunakan lagi. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah kemukiman Leupung didominasi oleh tanaman bakau minyak dan nipah. Sebelum tsunami, ekosistem ini merupakan salah satu tempat mencari ikan, udang, tiram, kepiting dan kerang bagi masyarakat setempat. Setelah tsunami ekosistem mangrove yang ada telah mengalami kerusakan total.
30
Ekosistem pantai. Tanaman yang mendominasi ekosistem ini adalah cemara, ketapang, waru serta jenis tanaman ekosistem pantai pada umumnya. Ekosistem ini sebelum tsunami biasanya digunakan untuk berekreasi juga sebagian orang memanfaatkannya sebagai tempat untuk mencari ikan (menjala, tare’ek pukat dan memancing). Setelah tsunami aktifitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan ini menjadi berkurang, namun untuk saat ini, kawasan pantai yang terdapat di kawasan Lhoknga sudah mulai dikunjungi lagi oleh masyarakat perkotaan dan juga para pekerja di berbagai organisasi yang terdapat di Aceh sebagai daerah tujuan rekreasi pada saat saat libur kerja. Gambar 3 di dibawah ini memperlihatkan kondisi Lhoknga dan Kueh, sebelum dan sesudah terjadinya tsunami, gambar bagian atas menunjukkan kondisi sebelum tsunami dan gambar bagian bawah memperlihatkan kerusakan terhadap semua tipe ekosistem pasca bencana tsunami.
Gambar 4: Kecamatan Lhoknga Sebelum dan Sesudah Tsunami 26 Desember 2004 (Sumber : www.sertit.u-strasbg.fr ) 3.4.2. Keanekaragaman Hayati Hutan hujan tropis di kawasan ini tidak saja memiliki vegetasi yang dimanfaatkan kayunya seperti meranti, tetapi juga memiliki beraneka tumbuhan obat. Aneka tumbuhan obat ini antara lain adalah sirih (Piper battle), Sisik naga (Drymoglossum piloselloisfera), dan
sambung (Blumea balsamifera). Pada
31
umumnya pemanfaatan kehati oleh masyarakat adalah hasil kayunya yang digunakan untuk bahan bangunan dan selebihnya adalah untuk kayu bakar. Ada beberapa jenis lainnya yang tidak dimanfaatkan kayunya seperti : Ceradih (Sloetia elongate), yang dimanfaatkan buahnya Aren (arenga pinnata), yang dimanfaatkan daun, buah dan juga batangnya. Nawah (jarak), yang dimanfaatkan daun Kayu tenga, yang dimanfaatkan kulitnya Keanekaragaman satwa juga kita temukan di kawasan hutan tropis, antara lain kambing hutan sumatera (capricornis sumatraensis), harimau sumatera (panthera tigris), beo (Gracula religiosa), dan
cempala kuneng (copsychus
pirropygus). Cempala kuneng bahkan merupakan satwa jati diri Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain berbagai keanekaragaman hayati yang terdapat pada berbagai ekosistem di atas, di kawasan target kampanye juga terdapat keanekaragaman hayati yang ada pada ekosistem pantai. Tumbuhan yang mendominasi ekosistem ini adalah cemara, ketapang, waru serta jenis tanaman ekosistem pantai pada umumnya. Pasca tsunami, keanekaragaman hayati hanya dapat ditemui di ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun diduga telah rusak total (Wetland International – Indonesia Program 2005). Selain itu, satwa yang ada di kawasan hutan mangrove dan pantai pun tidak bisa kita jumpai lagi. Pasca bencana tsunami dan penandatangan MoU Helsinky, konflik satwa dan manusia sudah mulai terjadi. Gangguan satwa mulai dialami oleh masyarakat yang menetap di kemukiman Kueh dan juga Leupung. Harimau Sumatera (panthera tigris) sudah mulai turun ke perkampungan memangsa ternak masyarakat. Suasana damai serta peningkatan permintaan kayu pasca tsunami untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh mendorong terjadinya peningkatan kegiatan manusia di dalam kawasan hutan, terutama kegiatan penebangan. Kegiatan penebangan serta pembukaan lahan/hutan untuk berkebun dapat dipastikan akan berdampak pada timbulnya kerusakan habitat berbagai satwa liar. Gangguan yang terjadi dapat dilihat dari peningkatan jumlah ternak (kambing dan
32
sapi) yang dimangsa serta jejak yang ditinggalkan oleh harimau di sekitar perkampungan. 3.5 Deskripsi Masyarakat 3.5.1 Demografi danPopulasi Kemukiman Kueh didiami oleh 7.203 jiwa, serta kemukiman Lhoknga memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.865 jiwa. Sementara itu, penduduk di kemukiman Leupung sekitar 8.079 jiwa penduduk. Penduduk Leupung berasal dari “gampong pande” yang terletak di kawasan pedalaman di bagian hulu sungai (krueng) Geupu. Oleh karena sering mengalami gangguan binatang buas, penduduk desa pande kemudian hijrah secara bertahap ke kawasan hilir Kr. Geupu yang berdekatan dengan kawasan pantai. Mereka membentuk perkampungan baru yang diberi nama Lamseunia. Dari desa Lamseunia inilah penduduk kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai tempat lain di wilayah kemukiman Leupung dan pada saat ini telah terbentuk 6 desa dalam wilayah kemukiman ini. Setelah bencana tsunami melanda wilayah ini sebagian masyarakat yang tinggal di dekat pantai kembali pindah ke kawasan yang berdekatan dengan hutan. Hal ini dilakukan terutama oleh masyarakat yang berasal dari desa Meunasah Ba U dan Lamseunia. Perpindahan tempat tinggal ini dikarenakan areal pemukiman lama telah mengalami abrasi pantai dan penurunan permukaan tanah akibat gempa bumi dan bencana tsunami. Penduduk yang berada di Kemukiman Kueh dan Lhoknga adalah penduduk asli daerah tersebut. Walaupun demikian, ada juga masyarakat yang merupakan pendatang dari daerah lain seperti dari Lhoong, Pantai Selatan dan Sigli. Para penduduk pendatang ini telah menetap dan berbaur dengan penduduk asli sejak puluhan tahun yang lalu. 3.5.2
Ekonomi Sebelum terjadi bencana tsunami, masyarakat bekerja sebagai pedagang,
buruh bangunan, petani, dan nelayan serta sebahagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri. Pasca bencana tsunami, sebagian besar dari mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka melakukan apa saja untuk menopang kehidupan mereka, seperti misalnya mengumpulkan besi tua untuk dijual kembali. Hanya para pedagang, tukang (buruh bangunan) serta nelayan yang sudah mulai
33
melakukan aktifitas usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Sementara yang berprofesi sebagai petani belum bisa berusaha untuk menanam padi di areal persawahan mereka karena hampir semua lahan tertimbun oleh pasir pantai dan sampah tsunami. Kegiatan bertani yang berlangsung saat ini adalah pengadaan berbagai jenis komoditi pertanian non-padi seperti cabe, jagung, jahe, semangka. 3.5.3
Budaya Mayoritas penduduk di ketiga kemukiman yang menjadi wilayah kampanye
Bangga berasal dari suku Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengunakan bahasa Aceh dalam berkomunikasi. Agama yang dianut oleh masyarakat adalah mayoritas Islam. Kehidupan sosial budaya di kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung masih dapat kita lihat dengan jelas. Antara satu individu dengan individu lainnya saling membutuhkan, saling menolong dan membantu. Kerja sama masyarakat dapat kita lihat bila di gampong ada yang meninggal. Pada suasana duka ini, semua masyarakat berkunjung ke rumah yang mendapat musibah untuk saling membantu. Para perempuan membantu dengan persiapan dan pekerjaan di rumah sedangkan bagi para laki-laki ada yang di rumah ada juga yang menggali kuburan. Begitu juga pada saat kenduri udeep mereka selalu bekerja bersama sama. Pasca tsunami, sifat individualistis mulai bermunculan pada sebahagian kecil masyarakat terutama dalam upaya mencari serta mendapatkan bantuan pemulihan. Namun demikian, untuk kegiatan adat mereka masih mau untuk melakukan secara bersama-sama. Budaya-budaya (adat) yang ada di kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung yang menunjukkan bahwa mereka saling bekerja sama atau bergotong royang seperti: 1) Budaya Meurusa Budaya Meurusa ini dimiliki hampir semua masyarakat yang ada di kawasan pinggiran hutan Aceh Besar. Budaya Meurusa adalah sebuah budaya yang dimiliki masyarakat dalam mencari atau berburu rusa. Dalam meurusa mereka mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi mulai dari waktu berburu, berapa orang yang diperbolehkan ikut, dimana perburuan akan dilakukan sampai kepada berapa ekor rusa yang boleh diambil dalam setiap perburuan. Pada saat berburu dilakukan biasanya diketuai oleh seorang pawang (ketua).
34
2) Keunduri Blang Kenduri Blang adalah sebuah kenduri atau pesta rakyat yang dilakukan pada saat baru akan mulai turun ke sawah sampai panen selesai. Kenduri blang ini biasaya di pimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan nama Keujrun Blang atau Ketua Sawah. Rangkai kenduri blang ini dimulai penentuan waktu tanam bibit sampai selesai panen yaitu pembukaan kembali pagar yang membatasi antara sawah dan kebun yang menjadi pintu keluar dan masuknya ternak keareal persawahan (pembukaan pagee rentang). 3) Kenduri Laot Kenduri laot sama juga halnya dengan kenduri blang, kenduri ini dilakukan untuk mensyukuri rahmat yang telah diberikan Allah S.W.T dan juga pada kenduri tersebut dibicarkan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga adat Panglima Laot itu sendiri. Kenduri ini dipimpin oleh Panglima Laot beserta staf yang ada di lembaga tersebut. Pada acara kenduri laot ini untuk makan-makannya mereka memotong atau menyembelih kerbau. Selanjutnya, kepala kerbau yang sudah disembelih ini akan dibuang ke laut sebagai supaya mendapatkan rezeki yang lebih banyak nantinya ketika mereka kembali lagi melaut. 4) Kenduri Seunebouk Kenduri Seunebok adalah kenduri yang dilakukan di kebun, biasanya dilakukan pada saat panen raya dan juga sewaktu akan melakukan penanaman perdana, misalnya pada saat mau tanam cabe. 5) Kenduri Matee Kenduri matee adalah kenduri yang dilakukan pada saat ada kematian. 6) Kenduri Udeep (Perkawinan) Kenduri udeep adalah kebalikan dari kenduri matee yaitu kenduri yang dilakukan terhadap orang yang masih hidup, misalnya pesta perkawinan, sunnatan rasul dan lain-lain. 7) Kenduri Mauled Kenduri yang diadakan pada bulan maulid (dihitung berdasarkan bulan Arab). Kenduri mauled ini ada yang dilakukan di rumah masing-masing kemudian hidanannya dibawa ke meunasah atau mesjid dan ada juga yang diadakan secara
35
besar-besaran. Kenduri, ini biasanya dilakukan di mesjid serta mengundang penceramah agama. 8) Gotong Royong Uro Jum’at Gotong royong uro jum’at (gotong royong hari Jum’at). Kegiatan ini dilakukan hampir di semua gampong di Aceh Besar jika hari Jum’at karena biasanya pada hari tersebut masyarakat tidak ke hutan, ke sawah maupun ke laut dan pada hari Jum’at itulah mereka berkumpul. 3.5.4 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara historis, di dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh juga terdapat kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. Keberadaan pawang uteun, panglima laot, petua seunebok, keujruen blang serta haria peukan dalam kehidupan masyarakat Aceh merupakan bukti nyata akan adanya kearifan lokal dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam (Sanusi 2002). Pawang Uteun merupakan Ketua Hutan yang sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar. Pawang Uteun menjalankan serta mengawasi segala aturan yang mengatur tentang mekanisme pemanfaatan serta perlindungan hutan yang berada dalam wilayah hak kelolanya (biasanya dalam batasan wilayah kemukiman). Prinsip prinsip pengelolaan yang dijalankan tetap memperhatikan aspek kelestarian hasil dan juga manfaat dari hutan itu sendiri, baik itu hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan non kayu. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian dan pengawetan serta pemanfaatan secara berkelanjutan yang merupakan 3 prinsip dasar konservasi telah diterapkan oleh masyarakat dengan segala kearifan yang mereka miliki walaupun mereka tidak mengenal istilah konservasi. Pawang Uteun memiliki tugas dan wewenang yang antara lainnya adalah melakukan perlindungan terhadap sumberdaya hutan, mengatur waktu perburuan binatang, menjaga kelestarian padang meurabee (wilayah pengembalaan ternak), melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah madu, menjaga pohon – pohon di sepanjang sungai, dan di samping itu pawang uteun juga berhak melarang penebangan di wilayah kelolanya. Petua seunebok merupakan ketua kebun. Tugas ketua kebun antara lain adalah mengatur, mengawasi pembuatan kebun, melakukan perencanaan dalam
36
upaya
pengembangan
serta
pemanfaatan
kebun,
juga
menyelesaikan
persengketaan yang terjadi di tingkat Seunebok. Kejruen Blang merupakan ketua Sawah. Kejruen blang memiliki tugas serta wewenang untuk menentukan waktu dan mengkoordinir pelaksanaan turun sawah, mengkoordinir pelaksanaan gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan seperti pembersihan parit dan juga saluran irigasi, membagi air di lokasi persawahan serta menegakkan aturan/adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama masyarakat. 3.5.5 Situasi Politik Situasi politik pada kawasan yang menjadi target kampanye pada umumnya tidak berbeda dengan situasi pada daerah lainnya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada masa konflik bersenjata, daerah ini juga merupakan daerah yang dilanda konflik yang sangat parah, kontak senjata dan penghadangan terhadap mobilisasi pasukan TNI/POLRI oleh pasukan GAM sering terjadi. Masyarakat yang berkebun tidak bisa melakukan aktifitas kekebunnya, sehingga kebun yang mereka kerjakan ditinggalkan begitu saja dan tidak terurus. Banyak tanaman yang ditanam oleh masyarakat pada areal perkebunan mereka seperti cengkeh, durian, mangga serta buah buahan lainnya menjadi mati karena tidak terurus. Aktifitas masyarakat hanya dilakukan pada kawasan sekitar pemukiman penduduk. Masyarakat pun tidak berani untuk memasuki hutan terlalu dalam karena kuatir bertemu dengan pasukan bersenjata, baik dari TNI/POLRI mau pun GAM. Pasca tsunami serta ditandatanganinya MoU antara pihak pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, secara perlahan kondisi keamanan semakin pulih. Masyarakat sudah kembali mengusahakan dan mengelola kawasan perkebunan yang mereka miliki guna mendapatkan penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Di sisi lain, perasaan aman dan damai, juga mendorong masyarakat untuk melirik hutan sebagai lahan yang potensi untuk dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Inilah kenyataannya, hanya nilai ekonomi kayu saja yang dilihat dan dijadikan alasan dalam pengelolaan dan pemandaatan hutan. Hal ini dapat merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan di Aceh.
37
Suksesnya pelaksanaan PILKADA secara damai juga menimbulkan harapan baru bagi masyarakat Aceh. Masyarakat sangat mendambakan terciptanya perdamaian yang berkepanjangan di Bumi Serambi Mekkah. Perjanjian damai yang telah disepakati pada 15 Agustus 2005 di Helsinky menjadi tonggak bersejarah bagi masyarakat Aceh guna menuju kehidupan yang lebih bahagia, sejahtera dan bermatabat. 3.6 Konservasi Alam dan Kawasan Target 3.6.1 Sejarah dan Status Kawasan Kawasan hutan yang terdapat di wilayah kemukiman yang menjadi lokasi target pelaksanaan program Kampanye Bangga (Kueh, Lhoknga dan Leupung) merupakan kawasan hutan lindung (SK Gubernur No 19 tahun 1999 tentang Arahan dan Fungsi Lahan Provinsi NAD). Hanya pada desa Lamseunia yang memiliki status kawasan hutan yang khusus serta diakui oleh masyarakat sebagai kawasan hutan ulayat (hutan adat). 3.6.2 Ancaman terhadap Kawasan Seperti digabarkan sebelumnya, DAS Kr. Aceh (termasuk Kr. Raba dan Kr. Geupu) merupakan sumber air bagi masyarakat Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 284/Kpts-II/1999, menyatakan bahwa DAS Kr. Aceh dikelompokkan dalam prioritas DAS I sedangkan Kr. Geupu dan Kr. Raba termasuk ke dalam DAS Sabee-Geupu dan dikelompokkan kedalam prioritas DAS III yang membutuhkan penanganan segera dalam mengatasi ekstensifikasi lahan yang kritis dan tingginya erosi serta sendimentasi. Namun demikian, kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan hutan, pembakaran hutan serta adanya pengambilan pasir sungai untuk tujuan komersial (Galian C) telah mengancam kelangsungan fungsi dari sungai ini. Bencana tsunami semakin memperparah kondisi hutan dan juga daerah aliran sungai ini. Secara umum, hampir semua badan air dan sumber air di Aceh mengalami kerusakan akibat materi dan polusi yang terjadi karena tsunami (BRR 2005). Untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami membutuhkan kayu gergajian 1.459.252 m3 atau equivalent dengan total
38
kebutuhan kayu bulat 2.918.504 m3 (Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Aceh & Nias, Buku II : Rencana Bidang SDA & LH). Peningkatan kebutuhan kayu telah berdampak pada semakin maraknya aktifitas illegal logging di Aceh. Walaupun secara legalitas saat ini tidak terdapat izin usaha sektor kehutanan yang beroperasi di Aceh, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat ini usaha pengergajian kayu marak tumbuh di seluruh wilayah Aceh. Rendahnya upaya penegakan hukum telah berkontribusi secara nyata pada semakin maraknya usaha dan kegiatan penebangan kayu secara illegal di Aceh. Dari sisi kearifan tradisional, Pawang Uteun (ketua hutan) yang dulunya sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar, saat ini tidak lagi memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Ironisnya lagi pada saat ini sebagian besar masyarakat setempat tidak mengetahui kalau di wilayah tersebut ada yang namanya Pawang Uteun. Sementara itu, Panglima Laot sebagai lembaga adat laut walaupun masih dihargai dan dihormati, namun sebagai pengambil keputusan tidaklah memiliki kekuatan seperti saat dulu. Pasca tsunami, lembaga pawang laot mendapat perhatian khusus sehingga saat ini telah mengalami peningkatan fungsi serta peranannya dalam melakukan upaya pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan nilai-nilai serta kearifan lokal yang dimiliki para nelayan Aceh.
