KATA PENGANTAR. rahmat, taufik dan hidayah-nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik,

Agustus 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580126 198512 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah

sebagai

penyelenggara

pemerintahan.

Melalui

Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/

kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015 dengan visi " “Terwujudnya Sarana Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Gresik Lebih Baik dan Berkualitas”, dengan 3 (tiga) misi yaitu; umum,

perumahan

dan

Mewujudkan manajemen urusan pekerjaan pemukiman

yang

profesional,

Mewujudkan

ketersediaan sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman yang berkualitas dan mewujudkan pembinaan dan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman yang prima.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) misi tersebut, yang meliputi 3 (tiga) tujuan dan dijabarkan dalam 9 (sembilan) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 30 (tiga puluh) program dan 160 (seratus enam puluh) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Gresik

Tahun

2015

mengalokasikan

anggaran

sebesar

Rp.586.442.246.273,- yang telah direalisasi sebesar Rp.521.181.415.114 ,- atau 93,27%.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/

kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah disusun secara periodik. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

1

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015. Dalam penyusunan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; Penyusunan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada tahun mendatang.

Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

1.3. TUJUAN Adapun tujuan dari Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015 adalah sebagai : 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015;


3

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik di masa yang akan datang; 3. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik terdiri atas : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub bagian Program dan Pelaporan; c. Sub bagian Keuangan; 3. Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan, terdiri dari: a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan b. Seksi Bina Manfaat Jalan dan Jembatan. 4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari: a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan c. Seksi Pengendalian Mutu. 5. Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan, terdiri dari: a. Seksi Pembangunan Gedung Negara; b. Seksi Renovasi dan Rehab Gedung Negara; dan c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

4

6. Bidang Tata Ruang, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; b. Seksi Bina Manfaat Tata Ruang; dan c. Seksi Utilitas. 7. Bidang Pengairan, terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; c. Seksi Bina Manfaat Pengairan. 8. Bidang Permukiman dan Air Bersih, terdiri dari : a. Seksi Permukiman dan Makam; b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;dan c. Seksi Air Bersih. 9. Kelompok Jabatan Fungsional; 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. UPT Gresik Utara b. UPT Gresik Selatan c. UPT P. Bawean d. UPT Peralatan e. UPT Rusunawa f. UPT Pembina Jasa Konstruksi g. UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik h. UPT Pemadam Kebakaran Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang, Keciptakaryaan, Perumahan dan Permukiman Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

5

1. Perumusan

kebijakan

bidang

pekerjaan

umum,

kebinamargaan,

pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 2. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamaargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 4. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan perbaikan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 5. Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan, verifikasi bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 8. Pengelolaan manajemen bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 10. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;


6

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten

Gresik

sebagai


berikut:

7


8

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015

1.4.1. Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Jumlah Pegawai NO

URAIAN JABATAN

JUMLAH

1.

Eselon II

1

2.

Eselon III

7

3.

Eselon IV

28

4.

Jabatan Fungsional

5.

Staf

175

6.

Non PNS

35

-

JUMLAH

246

Tabel 1.2 SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Jabatan dan Pendidikan No. 1.

2.

3.

Uraian Pangkat/ Golongan Juru Muda (Ia) Juru Muda Tingkat I (Ib) Juru (Ic) Juru Tingkat I (Id) Pengatur Muda (IIa) Pengatur Muda Tingkat I (IIb) Pengatur (IIc) Pengatur Tingkat I (IId) Penata Muda (IIIa) Penata Muda Tingkat I (IIIb) Penata (IIIc)

Pendidikan SD SMP SMA D3 1 10 4 1

4 1 8 2 2

7 16 50 9 4 9


8 1 4 1

S1

3 37 6

S2

3

Jumlah 0 1 14 1 19 18 54 15 8 46 9

9

4.

Penata Tingkat I (IIId) Pembina (IVa) Pembina Tingkat I (IVb) Pembina Utama Muda (IVc) Pembina Utama Madya (IVd) Pembina Utama (IVe) JUMLAH

16

17

95

8

6 1

10 7 1 1

16 8 1 1 0 0

53

22

211

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

No.

Jumlah

1.

Ruang Kerja

8

2.

Meja/Kursi Kerja (M=69, K=11)

80

3.

Komputer

35

4.

Kendaraan Operasional Roda 4

9

5.

Kendaraan Operasional Roda 2

1

1.4.2 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan

berintegritas,

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Gresik

telah

melaksanakan pelayanan publik secara prima kepada pemerintah dan masyarakat, perlu menetapakan standar pelayanan perijinan, rekomendasi dan verifikasi teknis. Layanan

perijinan,

rekomendasi

dan

verifikasi

teknis

yang

diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik terdiri atas: 1. Ijin Pemanfaatan Tanah Pengairan Yang Dikuasai Pemda 2. Jasa Laboratorium 3. Ijin Pemakaian Walls/ Alat Berat (Pemakaian Kekayaan Daerah)


10

4. Ijin Utilitas Umum 5. Ijin Penggunaan Tanah Untuk Keluar Masuk 6. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) per 11 Desember 2015 masuk di BPMP 7. Ijin Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) 8. Rekomendasi Teknis Reklame 9. Rekomendasi Verifikasi Teknis


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik diberikan tugas melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang, Keciptakaryaan, Perumahan dan Permukiman Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : •

Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Pengkoordinasian kebinamaargaan,

pelaksanaan pengairan,

tata

pengelolaan ruang,

bidang

keciptakaryaan,

pekerjaan

umum,

perumahan

dan

permukiman; •

Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan perbaikan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;


12

•

Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan, verifikasi bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Pengelolaan manajemen bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

•

Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;

•

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : •

RPJMD 2011-2015;

•

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik 2011-2015;

•

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015;

•

Penetapan Kinerja Tahun 2015.


13

2.1. RPJMD 2011-2015 2.1.1. V I S I Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensidan kondisi factual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s yang ada di Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah : GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengundang makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : •

GRESIK adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik

•

AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan)dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya

•

ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proposional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, rasa dan golongan.

•

MAKMUR adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya


14

•

BERKEHIDUPAN

YANG

BERKUALITAS

adalah

hidup

yang sehat

dengan

berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai

2.1.2. M I S I Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapaun misinya Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Misi Ke-1

: Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan symbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri

Misi Ke-2

: Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik.

Misi Ke-3

: Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pandapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi Ke-4

: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima Tahun kedepan sebagai berikut :


15

•

Untuk mencapai sasaran meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ditetapkan program pembangunan adalah Program Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Daerah

•

Untuk mencapai sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, ditetapkan program pembangunan adalah program pemberdayaan masyarakat desa.

•

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman, ditetapkan program pembangunan adalah program peningkatan kualitas permukiman

•

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW, ditetapkan program pembangunan adalah program penataan ruang daerah

•

Untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana infrastruktur daerah, ditetapkan program pembangunan adalah program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan

•

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi, ditetapkan program pembangunan adalah program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir.

2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 2.2.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi.


16

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu “Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas” dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya merumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik adalah: “Terwujudnya

Sarana

Prasarana

Urusan

Pekerjaan

Umum,

Perumahan,

Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Gresik Lebih Baik Dan berkualitas“ Arti dan makna dari visi tersebut adalah : Dinas Pekerjaan Umum dituntut dapat menyediakan, memelihara infrastruktur yang dibangun dan memberikan pelayanan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman untuk masyarakat Kabupaten Gresik, guna menunjang roda perekonomian demi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar berdampak positif dan berkelanjutan. 2.2.2 MISI Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:


17

•

Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Profesional;

•

Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas;

•

Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Prima;

2.2.3 TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi mengandung makna: •

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;

•

Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

•

Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis.


18

2.2.4 SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tabel 2.1 Tujuan – Sasaran Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana • Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran aparatur • Persentase tersedianya sarana aparatur kondisi baik Meningkatnya profesional

aparatur

yang •

Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an

Meningkatnya manajemen pendukung • pelaksanaan pembangunan

Persentase tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten • Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

• Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan • Panjang jalan kabupaten yang dipelihara • Jumlah jembatan yang dibangun • Jumlah jembatan yang dipelihara • Panjang saluran drainase yang dibangun • Panjang saluran drainase yang dipelihara


19

• Persentase lampu penerangan umum • Jumlah sarana infrastruktur dibangun Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

• •

Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

• • • • •

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

•

Persentase panjang jaringan kabupaten dalam kondisi baik Persentase daya tampung waduk

jalan yang

irigasi

Jumlah SIPAS yang dibangun Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai Persentase cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun

Meningkatnya pelaksanaan tanggap • Jumlah kecamatan yang ditangani akibat darurat bencana Tujuan 3 : Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terwujudnya pelayanan publik yang prima

•

• • •

Persentase penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota Persentase jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan


20

2.2.5 STRATEGI Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

secara

operasional

dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menentukan strategi sebagai berikut : •

Peningkatan kualitas penyediaan alat pendukung kinerja;

•

Peningkatan pengawasan, monitoring; dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

•

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman;

•

Peningkatan pelayanan publik Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI I

:

Mewujudkan manajemen urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman yang profesional Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Meningkatnya • Program Pelayanan kualitas SDM sarana dan Administrasi Perkantoran aparatur dan prasarana aparatur • Penyediaan jasa surat sarana prasarana menyurat penunjang kinerja • Penyediaan jasa komunikasi, pembangunan sumber daya air dan listrik urusan pekerjaan • Penyediaan jasa jaminan umum, barang milik daerah perumahan dan • Penyediaan jasa administrasi tata ruang keuangan • Penyediaan kebersihan kantor • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan komponen Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

21

instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan peralatan rumah tangga • Penyediaan bahan bacaan da peraturan perundangundangan • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Penyediaan jasa administrasi kantor • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Pembangunan gedung kantor • Pengadaan kendaraan dinas/ operasional • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pengadaan peralatan gedung kantor • Pengadaan mebeleur • Pemeliharaan rutin/ berkala gedung • Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional • Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor • Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan •Pengadaan alat-alat berat •Pengadaan alat-alat ukur dan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

22

bahan laboratorium kebinamargaan •Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat •Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Meningkatnya • aparatur yang profesional

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur •Sosialisasi peraturan perundang-undangan •Bimbingan teknis implemenatsi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan

•

Program implementasi sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya buatan •Penyusunan perencanaan program kePU-an • Penyusunan Harga Satuan dan Upah Kerja •Operasional Pengamanan Prasarana dan Sarana Ke PUan •Operasional Pelelangan

•

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan •Inspeksi Kondisi Jalan

•

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan •Penyusunan Laporan Capaian


23

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD •Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah •Penyusunan Rencana Strategsi SKPD •

Program Lingkungan Sehat Perumahan •Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang

•

Program Pengembangan Perumahan •Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan


24

MISI II : Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman yang berkualitas Tujuan

Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang

Sasaran

Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Strategi

• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Perencanaan Pembangunan Jalan • Pembangunan Jalan • Program Pembangunan Infra struktur Perdesaan •Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan •Pengadaan Sarana dan Prasaran Jalan dan Jembatan • Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan •Perencanaan Pembangunan Jembatan •Pembangunan Jembatan • Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan • Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong •Pembangunan Saluran


25

Drainase/ Gorong- Gorong  Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong •Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-Gorong • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan •Pengadaan Penerangan Jalan Umum •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum •

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh •Perencanaan Pengembangan Infrastruktur •Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur •Revitalisasi Kawasan

•

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong •Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

•

Program Pengendalian Banjir •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai •Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir •Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali •Peningkatan Pembangunan


26

Pusat-Pusat Pengendali Banjir •Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai •Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya •Pembangunan Pintu Air •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai •Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun •Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan •Pembangunan Infrastruktur Irigasi • Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya •Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya •Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya •Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau


27

• Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku •Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa •Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya •Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Minum • Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan •Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah •Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah • Program Lingkungan Sehat Perumahan •Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK)  Program Pengembangan Perumahan •Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Rusunawa) •Pengelolaan Rusunawa • Program Pengembangan Perumahan


28

•Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyaraakat Kurang Mampu •BOP Pengeluaran Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu • Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan •Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan • Program Lingkungan Sehat Perumahan •Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

• Program Perencanaan Tata Ruang •Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan • Program Pemanfaatan Ruang •Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang •Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat

• Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan •Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat •Rehabilitasi Jembatan Dalam


29

Kondisi Tanggap Darurat • Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial •Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam •Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial

MISI III :

Mewujudkan pembinaan dan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman yang prima

Tujuan Menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dalam rangka memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman

Sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Strategi

• Program Pengaturan Jasa Konstruksi •Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi •Pembinaan Jasa Konstruksi • Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran •Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran •Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran •Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran •Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran • Program Pengelolaan Areal Pemakaman


30

•Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman •Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman •Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan •Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah pembinaan yang dilaksanakan

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan •Operasional Utilitas • Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku •Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengolahan Air Baku • Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah •Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum •Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah • Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan •Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat • Program Pengembangan Perumahan •Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan


31

2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, serta RPJMD tahun 2011-2015. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang digunakan untuk periode 20112015 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO

1

TUJUAN

Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2011

2012

2013

2014

2015


%Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

70 %

71 %

72 %

73 %

74 %

% Jembatan kabupaten dalam kondisi baik

94.42 %

94.88 %

95.35 %

95.81%

96.28%

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

%luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

51%

52%

53%

54%

55%

56.91%

63.17%

71.39%

82.09%

95.23%


%Rumah tangga pengguna air bersih

56%

58.50%

61.50%

65%

69%

%lingkungan permukiman kumuh

17%

16%

15%

14%

13%

% Rumah layak huni

88%

89%

90%

91%

92%

%Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik


32

2.2.7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategsi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan

Rencana

Kinerja

dilaksanakan

seiring

dengan

agenda

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 pada Lampiran II.

2.2.8 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2015 Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 adalah meliputi : a. Kebijakan pembangunan sumber daya air • Pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply,


33

serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang • Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan b. Kebijakan pembangunan prasarana jalan • Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan 34timulant34 dan sistem tranportasi yang menjamin efesiensi pelayanan transportasi. •

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.

c. Kebijakan bangunan gedung dan lingkungan •

Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung

•

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan kesalamatan gedung

•

Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan


34

d. Kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman •

Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM

•

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat

•

Meningkatkan kinerja pengelola drainase

e. Kebijakan Penataan ruang •

Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah

•

Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang

f. Kebijakan pengembangan jasa konstruksi •

Melakukan pembinaan infrastruktur yang efesien, efektif dan produktif

•

Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi

g. Kebijakan peningkatan pengawasan •

Menggunakan sumberdaya yang ada secara efesien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman


35

•

Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan

h. Kebijakan peningkatan dukungan kesekretariatan •

Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundangundangan dan NSPM

•

Revitalisasi pelayanan administrasi 36timul dalam mengurangi dampak 36timulan globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik. Revitalisasi pelayanan administrasi 36timul perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak 36timulan globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.

2.2.9 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas , fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/

kegagalan

pencapaian

tujuan

dan

sasaranorganisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi


36

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO 1

2 3

4

5

6

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya aparatur yang profesional Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran %Tersedianya sarana aparatur kondisi baik %pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an %Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kabupaten Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan Panjang jalan kabupaten yang dipelihara Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah jembatan yang dipelihara Panjang saluran drainase yang dibangun Panjang saluran drainase yang dipelihara %lampu penerangan jalan umum Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun %Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik %Daya tampung waduk Jumlah SIPAS yang dibangun Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai %Cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan %Cakupan ketersediaan rumah layak huni


TARGET 12bulan 76% 50% 100%

10dokumen 30km 325km 2unit 5unit 0.90km 63.94km 51% 5unit 70% 52.60% 30unit 25unit 10% 89.90%

37

7

8

9

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat Terwujudnya pelayanan publik yang prima

%Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun Jumlah kecamatan yang ditangani akibat bencana %Penerbitan IUJK dalam waktu 5(lima)hari kerja setelah persyaratan lengkap %Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota %Jumlah bantuan 38timulant sarana dan prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan


10.10%

5dokumen

5 kecamatan

100%

45% 29.41%

6kali

38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

realisasi indikator

sasaran

melalui media formulir

pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik


39

Adapaun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun

2015 berdasarkan hasil pengukurannya

dalam tabel sebagai berikut : MISI 1 : Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran %Tersedianya sarana aparatur kondisi baik

2

3

Meningkatnya aparatur yang profesional

%pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an

Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan

%Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kabupaten Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan

TARGET

REALISASI

12bln

12bln

CAPAIAN % 100

76%

75.58%

99.44

50%

-

-

100%

100%

100

10Dokumen 10Dokumen


100

40

Misi 2: Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Berkualitas NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan

INDIKATOR KINERJA Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan

TARGET

REALISASI

30Km

2430Km

CAPAIAN % 8100

Panjang jalan kabupaten yang dipelihara

325Km

325Km

100

Jumlah jembatan yang dibangun

2Unit

2Unit

100

Jumlah jembatan yang dipelihara

5Unit

-

-

Panjang saluran drainase yang dibangun

0.90Km

0.90Km

100

Panjang saluran drainase yang dipelihara

63.94Km

63.94Km

100

% lampu penerangan jalan umum

51%

51%

100

Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun

5Unit

5Unit

100

%Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik

70%

70%

100


41

irigasi % daya tampung waduk

52.60%

522.89%

99.41

Jumlah SIPAS yang dibangun

30Unit

30Unit

100

Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai

25Unit

25Unit

100

%Cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

10%

10%

100

%Cakupan ketersediannya rumah layak huni

89.90%

89.90%

100

%Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

10.10%

10.10%

100

Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun

5Dokumen

5Dokumen

100

5Kecamatan

-

-

3 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

4

5


Meningkatnya Jumlah pelaksanaan kecamatan yang tanggap darurat ditangani akibat bencana


42

Misi 3: Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Prima NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pelayanan publik yang prima

INDIKATOR KINERJA %Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap %Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota %Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan

TARGET

REALISASI

100%

100%

CAPAIAN % 100

45%

45%

100

29.41%

29.41%

100

6kali

6kali

100

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.


43

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Melalui 9 (sembilan) sasaran strategis dan 26 (duapuluhenam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun perjanjian kinerja Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Adapun evaluasi dan analisis tingkap pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2013-2015 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur NO

1

2

INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran Tersedianya sarana aparatur kondisi baik

REALISASI TAHUN 2013


TAHUN 2015

12bln

12bln

12bln

12 bln

100%

68%

72%

76%

75.58%

99.44%

TARGET REALISASI CAPAIAN


44

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran“Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran rata-rata capaian kinerja

sasaran pada Tahun 2015 sebesar 12 bulan masih tetap dengan tahun 2014, tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 masih tetap realisasi 12 bulan tidak mengalami kenaikan dan penurunan. b. Tersedianya sarana aparatur kondisi baik rata-rata capaian kinerja

sasaran pada Tahun 2015 sebesar

99.44% dengan target 76% dan

realisasi 75,58% tetapi masih dikategorikan baik. Sedangkan di Tahun 2013 realisasi 68%, Tahun 2014 realisasi 72% dan Tahun 2015 realisasi 75,58% mengalami kenaikan. Akan tetapi Pada Tahun 2015 capaian kinerja tidak mengalami 100% dikarenakan ada kegiatan dilapangan yang belum selesai. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset dan peraturan perundang – undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin 2. Peningkatan manajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi

organisasi

yang

tidak

tumpang

tindih

serta

dapat

mengakomodasi jabatan fungsional secara efektif.


45

Sedangkan faktor – faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Rehabilitas Kantor Kecamatan Kedamean belum selesai Solusi dari permasalahan tersebut yakni percepatan PAPBD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Aparatur Yang Profesional NO

1

INDIKATOR KINERJA



-

-

Presentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an

TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN 12%

-

-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Meningkatnya Aparatur Yang Profesional” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an ratarata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2015 tidak ada capaiannya dengan target 12% dan realisasi tidak ada tetapi masih dikategorikan kurang. Sedangkan Tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada pelaksanaan diklat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik


46

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengambangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum. Untuk Tahun 2011-Tahun 2015 tidak ada pelaksanaan kegiatan diklat teknis ke PU-an sehingga realisasi indikator ini tidak ada.

Sasaran 3 : Meningkatnya Manajemen Pendukung Pelaksanaan Pembangunan NO INDIKATOR KINERJA



100%

100%

TAHUN 2015 TARGET 100%

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

1

Tersedianya pedoman harga standart bangunan gedung negara di Kabupaten

2

10dokumen 10dokumen 10Dokumen 10Dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan


100%

47

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

sasaran

“Meningkatnya

Manajemen Pendukung Pelaksanaan Pembangunan”sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kabupaten rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2015 sebesar 100% dengan target 100% dan realisasi 100% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan Tahun 2013 realisasi 100%, Tahun 2014 realisasi 100% dan Tahun 2015 realisasi 100% masih tetap dikarenakan terbit per triwulan dalam setahun sesuai dengan harga survey di pasaran dan pelaksanaan secara rutin b. Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan Tahun 2013 realisasi 10 dokumen, Tahun 2014 realisasi 10 dokumen dan tahun 2015 realisasi 10 dokumen masih mengalami tetap tidak ada perubahan. Berupa : Laporan Bulanan, laporan triwulan, Laporan Semester, lakip, laporan analisa (monev), LKPJ, laporan prognosis, LPPD, raport kinerja rekanan dan Laporan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan pelaksanaan secara rutin. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Menegakkan

tertib

administrasi

dalam

penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta penerapan Good Governance.


48

Sasaran 4 : Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah NO

1

2

3

4

5

6

7

8

INDIKATOR KINERJA Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan Panjang jalan kabupaten yang dipelihara



TAHUN 2015

20km

220km

30Km

2430Km

8100%

275km

300km

325Km

325Km

100%

2unit

177.88unit

2unit

2unit

100%

5unit

5unit

5unit

-

-

0.90km

0.90km

0.90km

0.90km

100%

57.94km

60.94km

63.94km

63.94km

100%

47%

49%

51%

51%

100%

5unit

959.8unit

5unit

5unit

100%


Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah jembatan yang dipelihara Panjang saluran drainase yang dibangun Panjang saluran drainase yang dipelihara Persentase lampu penerangan jalan umum Jumlah sarana


49

infrastruktur yang dibangun Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 81% dengan target 30km dan realisasi 2430km tetapi di kategorikan baik. Sedangkan tahun 2013 realisasi 20km, tahun 2014 realisasi 220km dan tahun 2015 realisasi 2430km mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2015 capaian kinerja tidak mengalami 100% dikarenakan ada kegiatan di lapangan belum selesai. b. Panjang jalan kabupaten yang dipelihara rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 325km dan realisasi 325km tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan tahun 2013 realisasi 275km, tahun 2014 realisasi 300km dan tahun 2015 realisasi 325km mengalami kenaikan. c.

Jumlah jembatan yang dibangun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 2unit dan realisasi 2unit tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan tahun 2013 realisasi 2 unit, tahun 2014 realisasi 177.88 unit dan tahun 2015 realisasi 2unit, akan tetapi di tahun 2014 realisasi mengalami penurunan pada tahun 2013 dikarenakan ada jembatan yang mengalami kerusakan.


50

d. Jumlah jembatan yang dipelihara rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 tidak ada dengan target 5unit dan realisasi tidak ada tetapi masih dikategorikan kurang. Sedangkan tahun 2013 realisasi 5unit, tahun 2014 realisasi 5unit dan tahun 2015 realisasi tidak ada sehingga mengalami penurunan di tahun 2015 dikarenakan jembatan tidak ada yang dipelihara. e. Panjang saluran drainase yang dibangun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 0.90km dan realisasi 0.90km tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan tahun 2013 realisasi 0.90km, tahun 2014 realisasi 0.90km dan tahun 2015 realisasi 0.90km masih tetap. f.

Panjang saluran drainase yang dipelihara rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 63.94km dan realisasi 63.94km tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan tahun 2013 realisasi 57.94km, tahun 2014 realisasi 60.94km dan tahun 2015 realisasi 63,94 mengalami kenaikan.

g. Persentase lampu penerangan jalan umum rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 51% dan realisasi 51% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Sedangkan tahun 2013 realisasi 47%, tahun 2014 realisasi 49% dan tahun 2015 realisasi 51% mengalami kenaikan.


51

h. Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun

rata-rata capaian

kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 5unit dan

realisasi 5unit tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk

tahun 2013 realisasi 5unit, tahun 2014 realisasi 959.8unit dan tahun 2015 realisasi 5unit, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami kenaikan pada tahun 2013 dikarenakan sarana infrastruktur yang belum selesai. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermodal dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. 2. Meciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan drainase. 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Peningkatan Jalan Karangandong-Kesamben Kulon-Perning masih belum selesai Solusi dari permasalahan tersebut yakni percepatan PAPBD


52

Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi NO

INDIKATOR KINERJA



TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN

1

Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik

67.20%

68.60%

70%

70%

100%

2

Persentase daya tampung waduk

50,60%

51.60%

52.60%

522.89%

99.44%

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

sasaran

“Meningkatnya

Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik rarta-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 70% dan

realisasi 70% tetapi masih dikategorikan

sangat

baik. Untuk tahun 2013 realisasi 67.20%, tahun 2014 realisasi 68.60% dan tahun 2015 realisasi 70% mengalami kenaikan. b. Persentase daya tampung waduk rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 99,44% dengan target 52.60% dan realisasi 522.89% tetapi masih dikategorikan baik. Untuk tahun 2013 realisasi 50,60% dan Tahun 2014 realisasi 51,60% dan tahun 2015 realisasi 522,89% mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2015 capaian kinerja tidak mengalami 100% dikarenakan ada kegiatan di lapangan yang belum selesai.


53

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap. 2. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Rehabilitasi Waduk Setro Kecamatan Menganti belum selesai Solusi dari permasalahan tersebut yakni percepatan PAPBD


54

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman NO

INDIKATOR KINERJA



TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN

1

Jumlah SIPAS yang dibangun

20unit

2175.5unit

30unit

30unit

100%

2

Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai

16unit

20unit

25unit

25unit

100%

3

Cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

13%

11.50%

10%

10%

100%

86.90%

88.50%

89.90%

89.90%

100%

5.60%

7.60%

10.10%

10.10%

100%

4

5

Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU


55

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Jumlah SIPAS yang dibangun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 30unit dan realisasi 30unit tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 20unit dan tahun 2014 realisasi 2175.5unit dan tahun 2015 realisasi 30 unit mengalami kenaikan. b. Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 25 unit dan realisasi 25 unit tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 16unit, tahun 2014 realisasi 20unit dan tahun 2015 realisasi 25unit mengalami kenaikan. c.

Cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ratarata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 10% dan realisasi 10% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 13%, tahun 2014 realisasi 11.50% dan tahun 2015 realisasi 10unit mengalami penurunan, sehingga kawasan permukiman kumuh di kabupaten Gresik bias teratasi dengan baik.

d. Cakupan ketersediaan rumah layak huni rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 89.90% dan realisasi 89.90% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 86.90%, tahun 2014 realisasi 88.50% dan tahun 2015 realisasi 89,90% mengalami kenaikan.


56

e. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 10.10% dan

realisasi 10.10% tetapi

masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 5.60% ,tahun 2014 realisasi 7.60% dan tahun 2015 realisasi 10,10% mengalami kenaikan. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM 2. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum 3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.

Sasaran 7 : Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW NO

1

INDIKATOR KINERJA Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun



TAHUN 2015 TARGET

5dokumen

5dokumen

5dokumen 5dokumen


REALISASI CAPAIAN 100%

57

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Meningkatkan Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 5dokumen dan realisasi 5dokumen tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 5dokumen, tahun 2014 realisasi 5dokumen dan tahun 2015 realisasi 5dokumen sehingga masih tetap. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah 2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.

Sasaran 8 : Meningkatnya Pelaksanaan Tanggap Darurat NO

1

INDIKATOR KINERJA Persentase kecamatan yang ditangani akibat bencana

REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN 2013 2014 TARGET -

-

TAHUN 2015

5kecamatan


REALISASI CAPAIAN -

-

58

Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

sasaran

“Meningkatnya

Pelaksanaan Tanggap Darurat” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Persentase kecamatan yang ditangani akibat bencana rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar tidak ada dengan target 5 kecamatan dan realisasi tidak ada tetapi masih dikategorikan kurang. Untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 realisasi tidak ada dikarenakan tidak ada penanggulangan bencana. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. 2. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dan

kemitraan

di

antara

pemangku kepentingan terus diupayakan tdak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.


59

Sasaran 9 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima NO

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan



TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

100%

35%

40%

45%

45%

100%

18.48%

25.21%

29.41%

29.41%

100%

6kali

6kali

6kali

6kali

100%



60

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima”sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 100% dan realisasi 100% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 100%, tahun 2014 realisasi 100% dan tahun 2015 realisasi 100% mengalami masih tetap. b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 45% dan realisasi 45% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 35%, Tahun 2014 realisasi 40% dan tahun 2015 realisasi 45% mengalami kenaikan. c. Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 29.41% dan realisasi 29.41% tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013 realisasi 18.48%, tahun 2014 realisasi 25.21% dan tahun 2015 realisasi 29,41% mengalami kenaikan. d. Jumlah pembinaan yang dilaksanakan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100% dengan target 6 kali dan realisasi 6 kali tetapi masih dikategorikan sangat baik. Untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 realisasi masih tetap sebesar 6kali.


61

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : 1. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif 2. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi. 3. Pelayanan kebakaran di kabupaten/ kota dengan baik 4. Revitalisasi pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik.

Apabila dilihat dari perkembangan capaian masing–masing indikator kinerja sasaran Tahun 2011–Tahun 2015 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur


62

Tabel 3.1 : Grafik Indikator Pelaksanaan Pelayanan Rutin Perkantoran 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20 12

12

12

12

12

0 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.2 : Grafik Indikator Tersedianya Sarana Aparatur Kondisi Baik 120

100

100

100

100

100

80

60

60

64

68

72

99.4

76 75.58 TARGET REALISASI CAPAIAN

40

20

0 2011

2012

2013

2014

2015


63

Sasaran 2 : Meningkatnya Aparatur Yang Profesional

Tabel 3.3 : Grafik Indikator Persentase Pegawai Yang Bersertifikat Diklat Teknis Ke PU-an 60

50

50 45.87

40 34.4

TARGET

30

20

REALISASI CAPAIAN

22.94 18.35

10

0

0 2011

0 2012

0 2013

0 2014

0 2015


64

Sasaran 3 :

NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011 TARGET

Tersedianya pedoman harga standar 1 bangunan gedung negara di Kabupaten

Meningkatnya Manajemen Pendukung Pelaksanaan Pembangunan

100%

TAHUN 2012

REALISASI CAPAIAN

100%

TARGET

100%

100%

TAHUN 2013

REALISASI CAPAIAN

100%

100%

TARGET

100%

TAHUN 2014

REALISASI CAPAIAN

100%

TARGET

100%

100%

TAHUN 2015

REALISASI CAPAIAN

100%

100%

TARGET

100%

REALISASI CAPAIAN

100%

100%

Jumlah dokumen

2 perencanaan yang

10dokumen 10dokumen

100%

10dokumen 10dokumen

100%

10dokumen 10dokumen 100%

10dokumen 10dokumen

100%

10dokumen 10dokumen

diterbitkan

Tabel 3.4 : Grafik Indikator Tersedianya Pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20

0 2011

2012

2013

2014

2015


65

100%

Tabel 3.5: Grafik Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Diterbitkan 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20 10

10

10

10

10

0 2011

2012

2013

2014

2015


66

Sasaran 4 : Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011 TARGET

1

2 3 4 5

6

7

8

Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan Panjang jalan kabupaten yang dipelihara Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah jembatan yang dipelihara Panjang saluran drainase yang dibangun Panjang saluran drainase yang dipelihara Persentase lampu penerangan jalan umum Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun

TAHUN 2012

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2013

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2014

REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

10km

10km

100%

15km

15km

100%

20km

20km

100%

25km

220km

88%

30km

2430km

81%

220km

220km

100%

250km

250km

100%

275km

275km

100%

300km

300km

100%

325km

325km

100%

2unit

2unit

100%

2unit

2unit

100%

2unit

2unit

100%

2unit

177.88unit

88.94%

2unit

2unit

100%

3unit

3unit

100%

5unit

5unit

100%

5unit

5unit

100%

5unit

5unit

100%

5unit

-

-

0.90km

0.90km

100%

0.90km

0.90km

100%

0.90km

0.90km

100%

0.90km

0.90km

100%

0.90km

0.90km

100%

51.94km

51.94km

100%

54.94km

54.94km

100%

57.94km

57.94km

100%

60.94km

60.94km

100%

63.94km

63.94km

100%

43%

43%

100%

45%

45%

100%

47%

47%

100%

49%

49%

100%

51%

51%

100%

3unit

3unit

100%

5unit

32.45unit

6.49%

5unit

5unit

100%

5unit

959.8unit

191.96%

5unit

5unit

100%

Tabel 3.6: Grafik Indikator Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan 3000

2500

2430

2000 TARGET 1500

REALISASI CAPAIAN

1000

500

0

100 10 2011

100 15 2012

100 20 2013

220 88 25 2014

81 30 2015


67

Tabel 3.7: Grafik Indikator Panjang Jalan Kabupaten Yang Dipelihara 350 325 300

300 275

250

250 220

200

TARGET REALISASI

150 100

CAPAIAN 100

100

100

100

100

50 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.8: Grafik Indikator Jumlah Jembatan Yang Dibangun 200 180

177.88

160 140 120 TARGET 100

100

100

100

100 88.94

80

REALISASI CAPAIAN

60 40 20 0

2 2011

2 2012

2 2013

2 2014

2 2015


68

Tabel 3.9: Grafik Indikator Jumlah Jembatan Yang Dipelihara 120

100

100

100

100 88.94

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20

0

5

3 2011

5

2012

5

2013

2014

5 0 2015

Tabel 3.10: Grafik Indikator Panjang Saluran Drainase Yang Dibangun 120.00

100.00

100

100

100

100

100

80.00 TARGET 60.00

REALISASI CAPAIAN

40.00

20.00

0.00

0.90 2011

0.90 2012

0.90 2013

0.90 2014

0.90 2015


69

Tabel 3.11 : Grafik Indikator Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara 120

100

100

100

100

100

100

80

60 51.94

54.94

57.94

60.94

63.94


40

20

0 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.12 : Grafik Indikator Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

40

43

45

47

49

51

REALISASI CAPAIAN

20

0 2011

2012

2013

2014

2015


70

Tabel 3.13 : Grafik Indikator Jalan Sarana Infrastruktur Yang Dibangun 1200

1000

959.8

800 TARGET 600

REALISASI CAPAIAN

400

200

191.96 100

0

3 2011

100 32.45 6.49 5 2012

5 2013

100 5 2014

5 2015


71

Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011 TARGET

Panjang jaringan 1 irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2

Persentase volume daya tampung waduk

REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013



TARGET

TAHUN 2014

TAHUN 2015

REALISASI CAPAIAN


64.40%

64.40%

100%

65.80%

65.80%

100%

67.20%

67.20%

100%

68.60%

68.60%

100%

70%

70%

100.00%

48.60%

48.60%

100%

49.60%

49.60%

100%

50.60%

50.60%

100%

51.60%

51.60%

100%

52.60%

522.89%

99.41%

Tabel 3.14 : Grafik Indikator Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 120.00

100.00

100

100

100

100

100

64.40

65.80

67.20

68.60

70

80.00

60.00


40.00

20.00

0.00 2011

2012

2013

2014

2015


72

Tabel 3.15 : Grafik Indikator Persentase Daya Tampung Waduk 600.00 522.60

500.00

400.00 TARGET 300.00

REALISASI CAPAIAN

200.00

100.00

100

100

100

100

99.41

48.60

49.60

50.60

51.60

52.60

0.00 2011

2012

2013

2014

2015


73

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011 TARGET

Jumlah SIPAS yang dibangun Tersedianya sistem air 2 limbah setempat yang memadai 1

Berkurangnya luasan 3 permukiman kumuh di kawasan perkotaan

TAHUN 2012

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2013

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2014

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2015

REALISASI CAPAIAN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

10unit

10unit

100%

15unit

15unit

100%

20unit

20unit

100%

25unit

2175.5unit

87.02%

30unit

30unit

100%

12unit

12unit

100%

15unit

15unit

100%

16unit

16unit

100%

20unit

20unit

100%

25unit

25unit

100%

16%

16%

100%

14.50%

14.50%

100%

13%

13%

100%

11.50%

11.50%

100%

10%

10%

100%

4

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

83.90%

83.90%

100%

85.50%

85.50%

100%

86.90%

86.90%

100%

88.50%

88.50%

100%

89.90%

89.90%

100%

5

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

3.10%

3.10%

100%

4.10%

4.10%

100%

5.60%

5.60%

100%

7.60%

7.60%

100%

10.10%

10.10%

100%

Tabel 3.16 : Grafik Indikator Jumlah SIPAS yang Dibangun 2500 2175.5 2000

1500 TARGET REALISASI 1000

CAPAIAN

500

0

100 10 2011

100 15 2012

100 20 2013

87.02 25 2014

100 30 2015


74

Tabel 3.17 : Grafik Indikator Cakupan Sistem Air Limbah Setempat Yang Memadai 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20 12

15

16

20

25

0 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.18 : Grafik Indikator Cakupan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20

16

14.50

13

11.50

10

0 2011

2012

2013

2014

2015


75

Tabel 3.19 : Grafik Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 105.00

100.00

100

100

100

100

100

95.00 TARGET 90.00 88.50 85.00

85.50

89.90

86.90

REALISASI CAPAIAN

83.90

80.00

75.00 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.20 : Grafik Indikator Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU 120.00

100.00

100

100

100

100

100

80.00 TARGET 60.00

REALISASI CAPAIAN

40.00

20.00

0.00

3.10 2011

4.10 2012

5.60 2013

7.60 2014

10.10 2015


76

Sasaran 7 : Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011 TARGET

Tersedianya dokumen 1 teknis tata ruang 4dokumen dalam setahun

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 4dokumen

100%

5dokumen 5dokumen

100%

5dokumen 5dokumen

100%

5dokumen

5dokumen

100%

5dokumen 5dokumen

Tabel 3.21 : Grafik Indikator Tersedianya Dokumen Teknis Tata Ruang Dalam Setahun 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20

0

4 2011

5 2012

5 2013

5 2014

5 2015


77

100%

Sasaran 8 : Meningkatnya Pelaksanaan Tanggap Darurat NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Persentase kecamatan yang 1 ditangani akibat bencana

4kecamatan

-

-

5kecamatan

-

-

5kecamatan

-

-

5kecamatan

-

-

5kecamatan

-

-

Tabel 3.22 : Grafik Indikator Persentase Kecamatan Yang Ditangani Akibat Bencana 6

5

4

5

5

5

5

4 TARGET

3

REALISASI CAPAIAN

2

1

0

0 2011

0 2012

0 2013

0 2014

0 2015


78

Sasaran 9 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima NO INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2011 TARGET

Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap Cakupan pelayanan 2 bencana kebakaran kabupaten/ kota Jumlah bantuan stimulan sarana dan 3 prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan 4 yang dilaksanakan

TAHUN 2012

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2013

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2014

REALISASI CAPAIAN

TARGET

TAHUN 2015

REALISASI CAPAIAN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

30%

30%

100%

35%

35%

100%

40%

40%

100%

45%

45%

100%

8.41%

8.41%

100%

13.45%

13.45%

100%

18.48%

18.48%

100%

25.21%

25.21%

100%

29.41%

29.41%

100%

2kali

2kali

100%

6kali

6kali

100%

6kali

6kali

100%

6kali

6kali

100%

6kali

6kali

100%

Tabel 3.23 : Grafik Indikator Penerbitan IUJK Dalam Waktu 5 (lima) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20

0 2011

2012

2013

2014

2015


79

Tabel 3.24 : Grafik Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI

40 30 20

35

40

45

CAPAIAN

20

0 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.25 : Grafik Indikator Jumlah Bantuan Stimulan Sarana dan Prasarana Makam Ke Desa


80

120.00

100.00

100

100

100

100

100

80.00 TARGET 60.00

REALISASI CAPAIAN

40.00 29.41

25.21

20.00

18.48

13.45

8.41 0.00 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.26 : Grafik Indikator Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan 120

100

100

100

100

100

100

80 TARGET 60

REALISASI CAPAIAN

40

20

0

2 2011

3.3

6 2012

6 2013

6 2014

6 2015

Analisis Atas Efisiensi Anggaran


81

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi pembangunan infrastruktur ada tiga hal yang diukur yaitu : 3.3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten

Gresik

dengan

Sasaran

Strategis

Pertama

yaitu

“Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur”, total alokasi anggaran sebesar Rp.

17.909.147.773,-dengan

realisasi

anggaran

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupten Gresik sebesar Rp. 14.008.381.442,- atau 78.21%

Sasaran Strategis Kedua yaitu “Meningkatnya aparatur yang profesional”, total alokasi anggaran sebesar nol dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar nol. Sasaran Strategis Ketiga yaitu : "Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan", total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.500.000,dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 3.806.723.966,- atau 95.15%. Sasaran Strategis Keempat yaitu : "Meningkatnya sarana infrastruktur daerah", total alokasi anggaran sebesar Rp. 497.345.078.000,- dengan realisasi anggaran

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Gresik

sebesar

Rp.

443.263.489.331,- atau 89,12%. Sasaran Strategis Kelima yaitu : "Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi", total alokasi anggaran sebesar Rp. 32.061.891.000,- dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 27.949.820.260,- atau 87,17%.


82

Sasaran Strategis Keenam yaitu : "Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman", total alokasi anggaran sebesar Rp. 27.938.136.000,- dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 24.842.674.370,- atau 88,92%. Sasaran Strategis Ketujuh yaitu : "Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW", total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.388.480.000,- dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 1.365.690.456,- atau 98,35%.

Sasaran Strategis Kedelapan yaitu : "Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat", total alokasi anggaran sebesar nol dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar nol. Sasaran Strategis Kesembilan yaitu : "Terwujudnya pelayanan publik yang prima", total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.799.013.500,- dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 3.962.043.072,atau 68,32%. Adapun rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan disajikan dalam tabel dibawah ini :

NO

SASARAN STRATEGIS PAGU

1

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

2

Meningkatnya aparatur yang profesional

3

Meningkatnya manajemen

ANGGARAN REALISASI

17.909.147.773 14.008.381.442

-

4.000.500.000

-

3.806.723.966


CAPAIAN (%) 78.21

-

95.15

83

pendukung pelaksanaan pembangunan 4


497.345.078.000

443.263.489.331

89.12

5

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

32.061.891.000

27.949.820.260

87.17

6


27.938.136.000

24.842.674.370

88.92

7


1.388.480.000

1.365.690.456

98.35

8

Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat Terwujudnya pelayanan publik yang prima

9

5.799.013.500

3.962.043.072

68.32

3.3.2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Sasaran pertama yakni “Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur” didukung program : 

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kebijakan peningkatan kualitas penyediaan alat pendukung kinerja



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kebijakan Optimalisasi peralatan aparatur dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang ke PU-an dan permukiman


84

Sasaran kedua yakni “Meningkatnya aparatur yang profesional” didukung program : 

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kebijakan peningkatan

sumber

daya

manusia

meliputi

pengembangan

dan

pengelolaan sumber daya manusia Sasaran ketiga yakni “Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan” didukung program : 

Program pengembangan dan implementasi sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan pengelolaan sumber daya buatan dengan kebijakan peningkatan manajemen kelembagaan



Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program lingkungan sehat perumahan dan program pengembangan perumahan dengan kebijakan menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Sasaran keempat “Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” didukung

program : 

Program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kebijakan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah terbangun



Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong dan program pemeliharaan

saluran

menciptakan

kesadaran

drainase/ seluruh

gorong-gorong stakholders

dengan

terhadap

kebijakan pentingnya

peningkatan pelayanan drainase


85



Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan turap/talud/bronjong dan program pengendalian banjir dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur Sasaran kelima “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi”

didukung program : 

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kebijakan bertambahnya penyediaan air baku dan pelayanan irigasi



Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan program penyediaan dan pengolahan air baku dengan kebijakan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan Sasaran keenam “Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman”


Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kebijakan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. Sasaran ketujuh “Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW”


Program perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan program pengendalian pemanfaatan tata ruang dengan kebijakan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan fungsi tata ruang Sasaran

kedelapan

“Meningkatnya

pelaksanaan

tanggap

darurat”

didukung program : Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

86



Program tanggap darurat jalan dan jembatan dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial dengan kebijakan berkurangnya dampak bencana alam Sasaran kesembilan “Terwujudnya pelayanan publik yang prima” didukung

program : 

Program pengaturan jasa konstruksi dengan kebijakan meningkatkan sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi



Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kebijakan meningkatnya resposif pelayanan pemadam kebakaran



Program pengelolaan areal pemakaman dengan kebijakan meningkatnya pelayanan pemakaman



Program

pemberdayaan

komunitas

perumahan

dengan

kebijakan

melakukan pembinaan infrastruktur yang efesien, efektif dan produktif.

3.3.3. Efisiensi Pembangunan Infrastruktur Efisiensi pembangunan infrastruktur diukur berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan 100.

3.4 Realisasi Anggaran dan Aset 2015 Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015

87

pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan dan aset yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mendapatkan pagu setelah PAPBD 2015 sebesar Rp 598.321.097.273,- yang terdiri dari belanja langsung Rp 586.442.246.273,- dan belanja tidak langsung Rp. 11.878.851.000,- maka anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 532.889.239.236,- atau sebesar 89.06%

dengan

11.707.824.122

rincian atau

realisasi

98.56%

belanja

dan

tidak

belanja

langsung

sebesar

langsung

sebesar

521.181.415.114atau 93.27%. Realisasi Belanja Daerah TA. 2015 tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.27 Pengguna Sumber Daya TA. 2015 Uraian

Anggaran Setelah P. APBD 2015

Realisasi 2015

Persen ( % )

1

2

3

4

PENDAPATAN DAERAH

2.001.150.500

1.428.801.500


71.40

88

BELANJA DAERAH

598.321.097.273

532.889.239.236

89.06

BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.878.851.000

11.707.824.122

98.56

BELANJA PEGAWAI

11.878.851.000

11.707.824.122

98.56

10.236.676.000

10.071.674.122

99.02

1.642.175.000

1.636.150.000

99.63

586.442.246.273

521.181.415.114

93.27

477.900.000

428.515.863

89.67

12.000.000

12.000.000

100

52.200.000

52.049.050

99.71

130.150.000

130.014.000

99.90

69.750.000

69.662.000

99.87

100.000.000

99.386.800

100

50.000.000

49.895.000

99.79

50.000.000

49.947.000

99.89

879.108.500

803.589.736

92.03

10.000.000

10.000.000

100

79.425.000

79.191.244

99.71

150.000.000

149.764.281

99.84

40.975.000

33.725.000

82.31

154.800.000

154.800.000

100

13.523.000.000

10.365.498.400

83.15

55.934.273

100

796.307.000

99.54

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi kantor Penyediaan jasa pengaman kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

55.934.273 800.000.000


89

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Penyusunan laporan dan monitoring realisasi kinerja SKPD Penyusunan profil SKPD Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan Pembangunan jembatan Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Monitoring,evaluasi dan pelaporan Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur jalan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Rehabilitasi/ pemeliharaan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/ pemeliharaan alatalat berat

230.000.000

220.599.695

95.91

100.000.000

99.749.410

99.75

70.000.000

67.471.000

96.39

131.000.000

122.676.319

93.65

100.000.000

99.573.000

99.97

119.242.165.385

104.985.819.822

96.13

21.000.000.000

20.156.937.100

96.28

2.000.000.000

1.868.213.715

100

26.424.61.000

23.778.118.465

98.93

150.000.000

150.000.000

100

32.269.565.727

28.983.289.083

96.69

402.799.000

395.825.300

99.97

300.000.000

295.283.500

99.98

593.905.000

490.269.192

84.32

150.000.000

148.962.500

100

100.000.000

99.762.000

99.76

200.000.000

198.777.600

100


90

Pengadaan penerangan jalan umum Rehabilitasi/ Pemeliharaan penerangan jalan umum Operasional utilitas Pengadaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pembangunan pintu air Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Peningkatan distribusi penyediaan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana

10.000.000.000

9.501.654.580

96.91

2.000.000.000

1.912.992.650

96.58

496.704.000

489.892.000

99.99

2.717.000.000

2.299.260.000

99.65

4.050.000.000

3.692.461.745

95.12

1.100.000.000

978.844.505

92.98

3.470.000.000

3.074.713.700

91.04

260.188.000

251.405.400

96.98

1.862.500.000

1.800.975.565

99.00

110.000.000

106.133.700

96.99

100.000.000

96.470.950

96.47

1.000.000.000

964.217.250

99.50

2.400.000.000

2.198.671.700

91.61

11.508.600.000

9.162.508.450

92.92

975.390.000

707.117.800

93.40

50.000.000


91

air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana air minum berbasis masyarakat Program pengendalian banjir Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan/ peningkatan infrastruktur Revitalisasi kawasan Pembangunan stadion olahraga Gresik Pembangunan sarana penunjang stadion Program pembangunan infrastruktur perdesaan Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan/ rehabilitasi saluran lingkungan permukiman BOP jalan lingkungan permukiman penduduk perdesaan Program pengaturan jasa konstruksi Pengaturan dan penyelenggaraan ijin jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi Program pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ gorong-

60.000.000

59.931.000

99.89

897.900.000

896.076.252

99.82

181.540.000

181.540.000

100

398.520.000

398.175.400

99.91

7.579.500.000

7.081.794.000

99.39

46.066.422.195

37.381.264.983

87.56

1.900.000.000 66.582.655.296

1.759.352.900 64.512.374.270

100 97.54

40.000.000.000

39.726.968.350

99.70

1.379.300.000

1.345.632.700

99.24

8.100.000.000

7.351.964.145

92.69

5.021.040.000

4.870.587.911

97.88

6.000.000.000

5.486.888.600

93.20

2.266.250.000

2.244.792.281

99.96

300.000.000

299.722.800

99.91

148.500.000

145.901.000

98.25

338.200.000

334.200.750

98.82

500.000.000

294.212.300

59.98


92

gorong Rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ gorong-gorong Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengembangan dan implementasi kegiatan ke PUan Penyusunan perencanaan program ke PU-an Penyusunan harga satuan dan upah kerja Operasional pemeliharaan prasarana dan sarana ke PU-an Operasional pelelangan Penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) BOP penunjang kegiatan penataan lingkungan berbasis komunitas BOP penunjang program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) BOP kegiatan ke PU-an cabang selatan BOP kegiatan ke PU-an cabang utara BOP kegiatan ke PU-an cabang Bawean BOP kegiatan ke PU-an peralatan Program pengelolaan dana spesifik grand bidang ke PU-an Pengelolaan dana alokasi khusus bidang irigasi Pengelolaan dana alokasi khusus bidang air minum Pengelolaan dana alokasi khusus tambahan pendukung program prioritas kabinet kerja bidang infrastruktur irigasi Pengelolaan dana alokasi khusus tambahan usulan daerah bidang transportasi infrastruktur jalan

4.500.000.000

4.404.906.000

99.11

150.000.000

149.811.000

99.87

317.500.000

306.330.675

96.48

221.000.000

216.614.000

98.02

973.200.000

819.151.100

92.77

32.800.000 350.000.000

29.233.000 350.000.000

89.13 100

350.000.000

349.953.062

99.99

350.000.000

349.920.500

99.98

100.000.000

100.000.000

100

100.000.000

99.994.000

99.99

175.000.000

174.081.400

99.48

100.000.000

100.000.000

100

550.003.000

517.417.095

97.75

5.466.306.500

5.233.317.894

95.74

2.933.600.000

2.806.740.200

99.23

40.000.000.000

26.738.285.528

67.04


93

Program pembinaan dan pengawasan bangunan gedung negara Pendataan bangunan gedung

100.000.000

99.445.000

100

Monitoring, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung

55.000.000

52.250.000

95.00

Sertifikasi standar laik fungsi bangunan gedung

75.000.000

74.998.000

100

470.000.000

423.380.700

99.96

3.630.000.000 4.578.427.397

2.979.344.600 4.470.442.200

82.08 99.98

4.000.000.000

2.221.519.440

65.54

500.000.000

467.444.200

100

18.042.729.000

17.417.757.700

99.48

20.029.500.000

18.774.431.700

99.20

7.080.000.000

6.098.666.400

99.97

3.650.000.000

3.299.937.600

99.87

850.000.000

840.736.707

99.99

Program pendidikan anak usia dini Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun Pembangunan gedung sekolah Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah Program pendidikan menengah Pembangunan gedung sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (laboratorium bahasa, computer, IPA, IPS dan lain-lain) Program pengelolaan dana spesifik grand bidang pendidikan Pengelolaan dana insentif daerah bidang pendidkan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pembangunan dan rehabilitasi polindes/ poskesdes Program pengembangan perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (RUSUNAWA)


94

Pengelolaan rusunawa BOP pengeluaran stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program lingkungan sehat perumahan Pembangunan sarana infrastruktur pengolahan limbah komunal BOP penunjang program sanitasi USRI-PNPM kabupaten Gresik Program pemberdayaan komunitas perumahan Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Penyediaan sarana dan prasarana pemakaman Program pengelolaan dana spesifik grand bidang perumahan Pengelolaan dana alokasi khusus bidang perumahan dan permukiman Program perencanaan tata ruang Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Program pemanfaatan ruang Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1.777.000.000

1.772.794.245

100

350.000.000

349.678.000

99.91

1.730.000.000

842.191.220

58.05

550.000.000

540.424.700

100

1.600.000.000

1.467.489.670

99.99

100.000.000

97.560.000

97.56

2.377.522.000

2.279.179.913

98.20

2.104.791.500

1.873.918.684

89.15

620.000.000

614.046.750

99.84

4.194.889.500

2.852.396.790

80.52

489.711.000

485.756.384

99.94

70.000.000

70.000.000

100

182.289.000

182.289.000

100

161.000.000

147.695.565

91.74


95

Program pengendalian pemanfaatan ruang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

200.000.000

194.51.807

99.06

29.830.000

29.830.000

100

255.650.000

255.608.700

99.98

3.4.2 Aset Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang diundangkan pada 24 April 2014, maka semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lain yang sah misalnya penerimaan hibah, maka pada pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi

dan pelaporan harus mengacu pada kaidah

perundangan yang berlaku. Adapun Aset yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik TA. 2015 dapat ditunjukkan pada tabel 27 berikut ini : Tabel 3.28 Aset Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 Nama Perkiraan

Jumlah 2014

2015

Kenaikan / Penurunan Jumlah

%

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang retribusi Penyisihan piutang

15,485,000.00 (1,548,500.00)

-


(15,485,000.00) 1,548,500.00

96

-100% -100%

Bagian Lancar Tagihan TGR

-

Piutang lainnya

1,730,613,451.00

Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan Bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Asset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi penyusutan

Amortisasi

-

-

(1,730,613,451.00)

-100%

16,340,050.00 16,340,050.00

9,569,850.00 (1,734,980,101.00)

141% -99.07%

387,448,994,131.00 27,638,369,914.24 313,776,195,764.60 1,460,242,985,106.96 206,025,700.00

1,092,761,624,131.00 31,657,770,410.24 540,600,787,759.60 1,663,332,380,924.96 206,025,700.00

705,312,630,000.00 4,019,400,496.00 226,824,591,995.00 203,089,395,818.00 0.00

182.04% 14.54% 72.29% 13.91% 0.00%

17,037,915,505.00

25,554,870,025.00

8,516,954,520.00

49.99%

(1,014,737,565,385.82)

0.00%

2,206,350,486,121.80

2,339,375,893,564.98

133,025,407,443.18

6.03%

513,705,200.00 -

532,705,200.00 -

19,000,000.00 -

3.70% -

(151,153,740.00)

(151,153,740.00)

0.00%

381,551,460.00 2,339,773,785,074.98

(132,153,740.00) 132,893,253,703.18

-25.73% 6.02%

-

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

-

6,770,200.00 1,751,320,151.00

-

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Aset tak berwujud Aset lain-lain

-

513,705,200.00 2,208,615,511,472.80

(1,014,737,565,385.82)

3.5 Capaian Prestasi dan Penghargaan Penghargaan atau prestasi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Juara I HIPPAM Desa Klotok Kec. Balongpanggang Tingkat nasional bentuk penghargaan nya berupa piagam



Peringkat IV sanitasi tingkat nasional bentuk penghargaaan nya berupa piagam


97


98

BAB IV KESIMPULAN 4.1. KESIMPULAN Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 9 sasaran yang mencakup 26 indikator kinerja sasaran dengan diketahui bahwa 20 indikator kinerja sasaran mencapai kategori sangat baik atau 100%, 3 indikator kinerja sasaran mencapai kategori baik atau rata-rata 99,44% dan 3 indikator kinerja sasaran mencapai kategori kurang baik atau 0%. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu : 1.

20 indikator kinerja sasaran yang mencapai kategori sangat baik dikarenakan sudah mencapai keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran nya .

2.

3 indikator kinerja sasaran yang mencapai kategori baik dikarenakan belum mencapai keberhasilan dalam pencapaian kinerja di lapangan misalnya : a. Rehabilitasi kantor kecamatan kedamean belum selesai b. Peningkatan jalan karangandong-kesamben kulon-perning masih belum selesai c. Rehabilitasi waduk setro kecamatan menganti belum selesai Solusi yang bisa mencapai hambatan tersebut yaitu : percepatan PAPBD


98

3.

3 indikator kinerja sasaran yang mencapai kategori kurang baik dikarenakan dalam pencapaian kinerja dalam indikator tersebut tidak ada realisasi pelaksanaannya. Contohnya : tidak ada pelaksanaan diklat kepegawaian,

tidak

ada

jembatan

yang

dipelihara

semua

sudah

dikategorikan baik dan tidak ada penanggunglangan banjir. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.


99

4.2. SARAN Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain : 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ke PU-an di Kabupaten Gresik. 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ke PU-an berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.


100

KATA PENGANTAR. rahmat, taufik dan hidayah-nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas

Recommend Documents