KATA PENGANTAR. melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dapat diselesaikannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senatiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuan dilaksanakannya finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi

desa,

daerah

tertinggal

dan

transmigrasi

adalah

menyusun

pedoman/acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

dalam

melakukan

Pengelolaan Data dan Informasi. Sasaran dilaksanakannya finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah terwujudnya landasan hukum dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan instansi terkait dalam rangka Updating data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, sehingga mempermudah dalam mengakses data dan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan unit teknis dan Narasumber di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian dihasilkan dalam bentuk “Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

i

Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.” Semoga Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Bidang PDTT dan seluruh jajarannya yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Peraturan Menteri ini.

Jakarta,

Desember 2016

Kepala Pusat Data dan Informasi

Helmiati, SH, M.Si

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang ............................................................................

1

1.2.

Maksud dan Tujuan.....................................................................

5

1.3.

Materi Kegiatan ...........................................................................

6

1.4.

Ruang Lingkup Kegiatan .............................................................

6

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN FINALISASI PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ...................................

8

2.1.

Pelaksanaan Kegiatan I ..............................................................

8

2.2.

Pelaksanaan Kegiatan II .............................................................

11

2.3.

Pelaksanaan Kegiatan III ............................................................

12

2.4.

Pelaksanaan Kegiatan IV ............................................................

13

2.5.

Pelaksanaan Kegiatan V .............................................................

14

2.6.

Pelaksanaan Kegiatan VI ............................................................

15

2.7.

Pelaksanaan Kegiatan VII ...........................................................

15

2.8.

Pelaksanaan Kegiatan VIII ..........................................................

16

2.9.

Pelaksanaan Kegiatan IX ............................................................

17

2.10. Pelaksanaan Kegiatan X .............................................................

19

2.11. Pelaksanaan Kegiatan XI ............................................................

20

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN 3.1. Kesimpulan ....................................................................................

22

3.2. Saran .............................................................................................

23

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

24

LAMPIRAN

i

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Arahan Kepala Balilatfo Pada Pembukaan Pelaksanaan Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi Tanggal 13 April 2016 ................................................................. Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

Lampiran 6.

25

Arahan Kepala Balilatfo Pada Pembukaan Pelaksanaan Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi Tanggal 30 Nopember 2016 .......................................................

27

Arahan Kepala Pusdatin Pada Pelaksanaan Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi Tanggal 30 Nopember 2016 .......................................................

29

Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi Tanggal 13 April 2016 .................................................................

31

Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi Tanggal 30 Nopember 2016 .......................................................

33

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ................................

35

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Data dapat berupa peristiwa, kejadian, fenomena alam yang berlangsung di masyarakat. Data dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data akan berubah menjadi informasi apabila keberadaannya mampu mengubah seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Salah satu penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menyediakan target-target pembangunan. Penggunaan data dan informasi paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator, seperti indikator penetapan program dan pencapaian kinerja. Indikator yang ada kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur, sehingga saat pembangunan sedang dan atau selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas. Salah satu permasalahan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan selama ini adalah masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini. Hal ini akan

menyebabkan

proses

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan/pengendalian pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date. Kendala lain adalah masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, sehingga data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses.

1

Data dan informasi yang akurat, valid dan terkini adalah kewajiban yang harus tersedia demi terlaksananya pembangunan yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (up to date). Solusi yang dapat dilakukan untuk menjadikan data dan informasi sebagai basis utama adalah perlunya kesamaan

paradigma

seluruh

unit

teknis

terkait

dalam

pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan dan penyajian data, tentang pentingnya data dan informasi

dalam

proses

pengambilan

keputusan/kebijakan

dan

dapat

diimplementasikan secara menyeluruh, baik di pusat maupun di daerah. Urgensi penyediaan data dan informasi untuk di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dapat ditunda lagi. Pada kenyataannya, setidaknya terdapat dua kendala utama dalam hal ketersediaan data dan informasi, Pertama availability data itu sendiri dan yang kedua adalah sumber data yang masih sulit untuk didapatkan. Masing-masing level pemerintahan tentunya telah memiliki data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan/program untuk jangka panjang, menengah dan pendek. Setiap kegiatan dan prioritas yang disusun setiap tahun tentunya merupakan hasil pemikiran dan analisis terhadap serangkaian atau sekumpulan data dan informasi terkait. Data dan informasi yang valid harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan/program kerja dapat terukur dan diketahui target pencapaiannya. Dengan ini, hasil akhir kegiatan/program kerja akan tercapai dengan efektif dan efisien. Pengelolaan data dan informasi adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data menjadi

2

informasi

yang

siap

disajikan

untuk

mendukung

penetapan

kebijakan

manajemen dan pelayanan publik. Penyajian data dengan mempergunakan perangkat komputer merupakan sebuah sistem informasi yang akan mempermudah pengguna data dalam mengakses dan melakukan analisis. Kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur perangkat komputer, dan struktur organisasi, harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem pengolahan dan penyajian informasi yang akan dilakukan. Hal ini tercermin dari bentuk implementasinya, baik itu berupa sistem centralised (terpusat), decentralized

(desentralisasi)

atau distributed (terdistribusi). Akses informasi yang disajikan dalam bentuk pelayanan publik, misalnya, akan lebih banyak disoroti oleh masyarakat dalam era digital. Tentu saja, dengan memanfaatkan teknologi pula, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap pengelolaan atas teknologi informasi, sehingga didapatkan informasi data yang akurat dan kredibel. Beberapa faktor yang memperngaruhi keberhasilan pengelolaan data antara lain adalah dapat memperoleh gambaran terhadap suatu kegiatan, melakukan perbandingan dan analisis serta untuk menghasilkan

data

yang

mutakhir

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

kebenarannya untuk kemudian ditampilkan sebagai informasi. Pentingnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai acuan utama untuk pengelolaan data dan informasi tentang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang nantinya digunakan sebagai ujung tombak bagi unit pusat maupun daerah dalam pengelolaan data yang akurat dan sistematis guna tercapainya programprogram yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3

Perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian Kabinet Kerja saat ini membawa dampak pada beberapa perubahan. Mulai dari anggaran, ritme kerja, program hingga pada beberapa perubahan yang perlu dilakukan dalam Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian. Peraturan/Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Pusdatin, Balilatfo semula berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun

2012

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Data

dan

Informasi

Ketransmigrasian, sudah seharusnya untuk direvisi menjadi Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi, guna mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa – desa dalam kerangka negara kesatuan. Disinilah peran teknologi informasi dan sistem informasi yang diemban oleh Pusdatin guna merekatkan dan menajamkan fungsi – fungsi tersebut melalui penyiapan dan penyediaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Kegiatan seperti ini sangat membutuhkan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Oleh karena itu revisi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun

2012

tentang

Pedoman

Pengelolaan

data

dan

Informasi

Ketransmigrasian perlu dilakukan sehingga didapatkan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sangat dibutuhkan saat ini.

4

Revisi

yang

dilakukan

menghasilkan

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dan

konsep

Keputusan

Kepala

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi tentang Formuliri Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dapat digunakan sebagai landasan hukum/acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja, program kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan “Good Governance”. 1.2. Maksud dan Tujuan Pada revisi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya landasan hukum dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh unit/instansi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka Updating data dan informasi, sehingga mempermudah dalam mengakses data dan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan tujuan dari kegiatan Finalisasi penyusunan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi adalah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum dalam pengelolaan data dan informasi yang dapat digunakan; a) Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan data dan informasi bagi unit-unit pelaksana terkait di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. b) Sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dansinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dinas terkait dan masyarakat. c) Memberikan koridor maupun jalur-jalur yang sesuai aturan baku yang telah ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya informasi, kebijakan, strategi, dan kebutuhan program/kegiatan dalam program penyiapan, perencanaan, 5

pembangunan dan pengembangan wilayah desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. d) Sebagai regulasi dalam pelaksanaan penyiapan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan data dan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 1.3. Materi Kegiatan Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Konsep/Rancangan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dihasilkan pada tahun 2015. 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan ini secara umum untuk memperoleh saran dan masukan/revisi tentang poin-poin/pasal-pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

tentang

Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Langkah-langkah yang diupayakan sebagai pendukung tercapainya kegiatan tersebut, antara lain: a.

Menerjemahkan Kerangka Acuan Kerja dengan perumusan langkahlangkah rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dalam perubahan pasal demi pasal pada Rancangan Peraturan Menteri tersebut.

b.

Focus Group Discussion, yaitu melakukan rapat/diskusi yang melibatkan unit teknis dan pendukung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya pada persoalan dalam ranah baru kementerian yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi, dengan mempertimbangkan bisnis proses di tingkat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dapat digunakan : -

menyusun

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; -

dan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

6

Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi tentang Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. c.

Legal Drafting, didefinisikan sebagai penyusunan Peraturan Perundangundangan. Dalam kajian ini, legal drafting diuraikan sebagai upaya untuk melakukan pengayaan, penerjemahan atas usulan dan masukan yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah naskah/draft konsep Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dan

Keputusan

Kepala

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi tentang Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. d.

Menyusun laporan kegiatan pengesahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Tahapan

pelaksanaan

kegiatan

finalisasi

penyusunan

pedoman

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi terdiri dari; a. Tahap Persiapan Melakukan koordinasi dengan unit teknis dan unit pendukung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melalui pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali yang dilaksanakan di dalam dan diluar lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2.1. Pelaksanaan Kegiatan I Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di Hotel Permata Jl. Raya Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat selama 3 (tiga) hari, mulai hari Rabu-Jum’at tanggal 13-15 april 2016. Pembukaan dihadiri oleh peserta yang mewakili unit eselon 2 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pejabat dan staf di lingkungan Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dan panitia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) dalam arahannya yang disampaikan pada pembukaan menyatakan bahwa teknologi informasi dan sistem informasi 8

mempunyai peranan penting dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi pada Balilatfo yang berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa – desa dalam kerangka negara kesatuan. Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yang

memuat

ketentuan

tentang

pengelolaan,

prosedur

pengelolaan, prosedur pelaporan, pendanaan pengelolaan dan pembinaan serta pengendalian pengelolaan data dan informasi dapat digunakan sebagai landasan hukum / acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan “Good Govermance”. Dengan begitu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

sangat

membutuhkan

Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oleh karena itu revisi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan data dan Informasi

Ketransmigrasian

perlu

dilakukan

revisi

sehingga

didapatkan

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sangat dibutuhkan saat ini. Pembahasan revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian dalam upaya menghasilkan pedoman pengelolaan data dan

9

informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan dalam 2 (dua) desk, dimana; a.

Desk 1

: Membahas materi Peraturan Menteri yang berkaitan dengan bidang desa, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Desa, Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.

b.

Desk 2

: Membahas materi Peraturan Menteri yang berkaitan dengan bidang pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.

Pembahasan pada masing-masing desk dilakukan dengan mendengarkan pendapat/masukan dari peran aktif para peserta yang mewakili unitnya masingmasing terhadap Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil pembahasan ini merupakan menyempurnakan narasi batang tubuh rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sementara format input belum banyak dibahas yang disebabkan karena kekurangsiapan peserta dalam menyampaikan format yang dimaksud dan penunjukan peserta yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal positif yang terlihat dalam acara pembahasan ini adalah antusiasme dan keseriusan para peserta sehingga diskusi dan pembahasan berjalan dengan baik.

10

2.2. Pelaksanaan Kegiatan II Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari selasa tanggal 18 oktober 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan para Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi berbeda dengan kegiatan finalisasi sebelumnya, pada tanggal 10 bulan juni tahun 2016 dimana rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan diundangkan menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini membahas mengenai formulir isian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (2) Permendesa nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi mengenai format isian yang dituangkan dalam SK Kepala Balilatfo. Pelaksanaan finalisasi pedoman data dan informasi ini menyusun formulir isian data dan informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (PPMD).

11

Pembahasan penyusunan kodefikasi format isian PPMD ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil penyusunan format isian PPMD ini nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini. 2.3. Pelaksanaan Kegiatan III Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari selasa tanggal 25 oktober 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini melanjutkan penyusunan format isian pedoman data dan informasi yang akan membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP). Pembahasan penyusunan kodefikasi dan penyusunan format isian PKP ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber

Kementerian

Desa

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi.

12

Hasil penyusunan format isian PKP ini nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini. 2.4. Pelaksanaan Kegiatan IV Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari senin tanggal 31 oktober 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini melanjutkan penyusunan format isian pedoman data dan informasi yang akan membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu). Pembahasan

penyusunan

kodefikasi

dan

format

isian

PDTu

ini

dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber

Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi. Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PDTu ini nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam 13

pelaksanaan kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini. 2.5. Pelaksanaan Kegiatan V Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari rabu tanggal 2 nopember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi pedoman data dan informasi ini melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan informasi yang akan membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PDT ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PDT ini nantinya dilampirkan pada

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini.

14

2.6. Pelaksanaan Kegiatan VI Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari selasa tanggal 8 nopember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan informasi yang membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans). Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PKP2Trans ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber

Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi. Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PKP2Trans ini nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini. 2.7. Pelaksanaan Kegiatan VII Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, 15

Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari rabu tanggal 9 nopember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan informasi yang membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans). Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PKTrans ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber

Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi. Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PKTrans ini nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini. 2.8. Pelaksanaan Kegiatan VIII Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari jum’at tanggal 18 nopember 2016.

16

Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan informasi yang membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo). Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian Setjen, Itjen dan Balilatfo ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian Setjen, Itjen dan Balilatfo ini nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini. 2.9. Pelaksanaan Kegiatan IX Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di Hotel Salak Jl. Ir. H. Juanda, Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) hari, mulai hari Rabu-Jum’at tanggal 30 nopember – 2 Desember 2016. Pembukaan dihadiri oleh peserta yang mewakili unit eselon 2 dan eselon 4 yang membawahi sub bidang data dan informasi dan atau membawahi sub

17

bagian Tata Usaha di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pejabat dan staf di lingkungan Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dan panitia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) dalam arahannya yang disampaikan pada pembukaan menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 maka dalam tahap pengumpulan dan pengolahan data perlu disusun suatu acuan/pedoman teknis, penyusunan acuan/pedoman teknis tersebut berupa Formulir isian/Form Input dan Petunjuk Pengisian

yang

berguna

sebagai

instrumen

dalam

pengumpulan

dan

pengolahan data serta merupakan usaha dalam upaya untuk perkuatan, pembaharuan dan keakurasian data pada aspek sinergitas dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disusun ini akan ditetapkan dalam bentuk keputusan yang akan di sahkan setelah dicapainya kesepakatan diantara para peserta yang difasilitasi dalam kegiatan finalisasi pedoman data dan informasi ini. Pada kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini adalah membahas kodefikasi dan format isian yang telah disusun selama beberapa waktu oleh Pusdatin bersama dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembahasan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam upaya penyempurnaan

18

kodefikasi dan format isian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan dalam 2 (dua) desk, dimana; a.

Desk 1

: Membahas materi format isian data dan informasi PPMD, PKP, Setjen, Itjen dan Balilatfo yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi Desa, Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.

b.

Desk 2

: Membahas materi format isian data dan informasi PDTu, PDT, PKP2Trans dan PKTrans yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.

Pembahasan pada masing-masing desk dilakukan dengan mendengarkan pendapat/masukan dari peran aktif para peserta yang mewakili unitnya masingmasing terhadap kodefikasi dan format isian data dan informasi desa, daerah tertinggal

dan

transmigrasi.

Hasil

pembahasan

ini

lebih

banyak

menyempurnakan format isian data dan informasi. Hal positif yang terlihat dalam acara pembahasan ini adalah antusiasme dan keseriusan para peserta sehingga diskusi dan pembahasan berjalan dengan baik. 2.10. Pelaksanaan Kegiatan X Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari senin tanggal 19 desember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini adalah membahas saran dan masukan dari hasil rapat finalisasi pedoman data dan informasi pada desk 1 yang telah diselenggarakan di Hotel Salak, Bogor pada tanggal 30 nopember s/d 2 desember 2016 yang dihadiri oleh beberapa 19

perwakilan unit eselon 2, 3, 4 dan staf di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembahasan saran dan masukan kodefikasi dan format isian PPMD, PKP, Setjen, Itjen dan Balilatfo ini dilaksanakan dengan cara memaparkan hasil rapat pada desk 1 bersama para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk pembahasan saran dan masukan pada desk 2 yang membahas kodefikasi dan format isian data dan informasi PDT, PDTu, PKP2Trans dan PKTrans akan dibahas dalam rapat selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 23 desember 2016. 2.11. Pelaksanaan Kegiatan XI Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin, Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari jum’at tanggal 23 desember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber dan perwakilan Pejabat serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo. Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini adalah membahas saran dan masukan dari hasil rapat finalisasi pedoman data dan informasi pada desk 2 yang telah diselenggarakan di Hotel Salak, Bogor pada tanggal 30 nopember s/d 2 desember 2016 yang dihadiri oleh beberapa perwakilan unit eselon 2, 3, 4 dan staf di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembahasan saran dan masukan kodefikasi dan format isian PDTu, PDT, PKP2Trans dan PKTrans ini dilaksanakan dengan cara memaparkan hasil rapat pada desk 2 bersama para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 20

Hasil dari penyempurnaan penyusunan kodefikasi dan format isian PPMD, PKP, Setjen, Itjen dan Balilatfo ini setelah melalui proses penyempurnaan akan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Balilatfo sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini.

21

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1. Kesimpulan Selama proses pelaksananaan kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dari pelaksanaan kegiatan I sampai dengan pelaksanaan kegiatan XI diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain; 1. Pentingnya koordinasi dan konsistensi dari berbagai pihak dalam penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan hasil dari penyusunan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. 2. Disahkan dan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 3. Dalam penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi masih terdapat beberapa data dan informasi (datin) yang perlu dikaji bersama dengan beberapa unit teknis yang bersangkutan agar substansi dari data dan informasi tersebut dapat lebih mudah dipahami dan menjadi lebih sempurna.

22

3.2. Saran 1. Koordinasi yang lebih intesif dan konsistensi dari berbagai pihak sangat penting dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. 2. Agar perwakilan dari unit terkait dalam penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat memberikan saran dan masukan guna penyelesaian dan penyempurnaan kodefikasi dan format isian dimaksud. 3. Dalam penyusunan suatu kebijakan yang menaungi berbagai unit hendaknya

selalu

berkonsultasi

dengan

Narasumber

agar

dalam

penyusunan dan penyempurnaan kebijakan tersebut mencapai hasil yang baik.

23

DAFTAR PUSTAKA Pemerintah Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, Jakarta, Kemnakertans. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kemendesa, Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa, Jakarta. Dr.Ir. HM. Nurdin, MT, 2016, Sambutan dan Arahan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi pada pelaksanaan kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jakarta, Balilatfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Helmiati SH, M.Si, 2016, Arahan Kepala Pusat Data dan Informasi pada pelaksanaan kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jakarta, Balilatfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

24

LAMPIRAN

perlu

dilakukan

dalam

peraturan-peraturan yang

Informasi

Ketransmigrasian,

dengan

adanya

perubahan

nomenklatur

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

data dan informasi, semula berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Peraturan/Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan

dikeluarkan oleh kementerian.

perubahan yang

beberapa perubahan. Mulai dari anggaran, ritme kerja hingga pada beberapa

sejumlah kementerian Kabinet Kerja saat ini membawa dampak pada

Perlu kami sampaikan kembali bahwa perubahan nomenklatur di

Bapak Ibu yang kami Hormati,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

pembukaan kegiatan finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan

berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama kembali dalam acara

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamu’alaikum Wr Wb

Bismillahirrohmanirrohim.

SAMBUTAN KEPALA BALILATFO

LAMPIRAN I diubah

menjadi

Peraturan

Menteri

Desa, PDT dan

transmigrasi. 26

data dan informasi dibidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan

dan menajamkan fungsi – fungsi tersebut melalui penyiapan dan penyediaan

informasi dan sistem informasi yang diemban oleh Pusdatin guna merekatkan

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Disinilah peran teknologi

kawasan perdesaan dan fungsi ketransmigrasian merupakan instrumen untuk

lokus prioritas desa-desa yang dibangun, sedangkan fungsi pembangunan

tertinggal dan fungsi pengembangan daerah tertentu merupakan penajaman

Transmigrasi berada di desa, kedudukan fungsi pembangunan daerah

Secara umum, wilayah kerja pembangunan Kementerian desa, PDT dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa –

Transmigrasi dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun

strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, PDT dan

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, guna mencapai sasaran-sasaran

dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi

Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting

Hadirin yang Berbahagia,

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Transmigrasi sebagai pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan Data

seharusnya

Kementerian menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, secara resmi dibuka.

kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim” saya nyatakan

Transmigrasi.

Pedoman

finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang

semua pihak yang telah hadir dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan

Akhir kata, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada

mewujudkan “Good Govermance”.

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk

Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi,

landasan hukum / acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi

serta pengendalian pengelolaan data dan informasi dapat digunakan sebagai

pengelolaan, prosedur pelaporan, pendanaan pengelolaan dan pembinaan

Transmigrasi yang memuat ketentuan tentang pengelolaan, prosedur

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Hadirin yang berbahagia,

Dr.Ir. M.Nurdin, MT NIP. 19640510 199010 1 003

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi

Bogor, 13 April 2016

27

suatu

acuan/pedoman

teknis,

penyusunan

dalam upaya untuk perkuatan, pembaharuan dan keakurasian data pada aspek sinergitas dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

bersama dalam acara pembukaan kegiatan finalisasi Pedoman


Transmigrasi.

mewujudkan “Good Governance”.

informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka

instansi Daerah dalam melakukan pengelolaan data dan

menjadi acuan dan pedoman bagi instansi Pusat maupun

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diharapkan dapat

tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016

berhasil menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Atas perkenan-Nya, pertengahan tahun 2016 ini kita

28

pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa

akan kita gunakan bersama untuk mencapai optimalisasi

aktif dan bersinergi dalam rangka menghasilkan instrumen yang

agar Bapak/Ibu/Sdr sekalian dapat bekerjasama, saling berperan

hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap

yang difasilitasi dalam kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga)

setelah dicapainya kesepakatan diantara Bapak/Ibu/Sdr sekalian

ditetapkan dalam bentuk keputusan yang akan saya sahkan

desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disusun ini akan

Formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi


pengumpulan dan pengolahan data serta merupakan usaha

karena atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul


dan Petunjuk Pengisian yang berguna sebagai instrumen dalam

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

acuan/pedoman teknis tersebut berupa Formulir isian/Form Input

disusun

Ayat 2 maka dalam tahap pengumpulan dan pengolahan data

Selamat sore perlu

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 9 Ayat 1 dan

Assalamu’alaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk kita semua..

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10

Hadirin yang Berbahagia,


SAMBUTAN KEPALA BALILATFO

LAMPIRAN 2

informasi

yang

diemban oleh

Pusdatin guna

data

adalah

menyediakan

target-target

disajikan serta sebagai acuan/pedoman bagi Unit Kerja Eselon I

dan mengolah data sehingga menjadi informasi yang siap

proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data

data dan informasi pada Peraturan Menteri tersebut adalah

masalah atau kendala-kendala yang ditemukan. Pengelolaan

sedang berjalan dan sebagai bahan evaluasi terhadap masalah-

pembangunan, monitoring terhadap program-program yang

penggunaan

database harus selalu dioptimalkan. Salah satu pentingnya

Pengelolaan data dan informasi yang akurat khususnya

penyiapan dan penyediaan data dan informasi.

merekatkan dan menajamkan fungsi-fungsi tersebut melalui

dan sistem

mengucapkan

“Bismillahirrohmanirrohim”

saya

NIP. 19640510 199010 1 003

Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT

Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Bogor, 30 November 2016


Transmigrasi, secara resmi dibuka.

29

pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

nyatakan pelaksanaan kegiatan penyusunan finalisasi pedoman

Dengan

dapat berjalan dengan baik.

kerangka negara kesatuan. Disinilah peran teknologi informasi

dalam

sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dan mudah-mudahan

tertuang

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam

telah

seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan segala sesuatunya

yaitu

yang

membangun Indonesia dari pinggiran

ke-3

strategis

Nawacita

kasih

hadir, dan khususnya Kepala Pusat Data dan Informasi serta

terima

Kemendesa, PDT dan Transmigrasi dan mewujudkan cita-cita

ucapan

Saleh dan Bapak Oon Kurniaputra), semua pihak yang telah

dan

Renstra

penghargaan

sasaran

kata,

disampaikan kepada Para Narasumber (Bpk. Harry Heriawan

Akhir

informasi adalah teknologi dan sistem informasi. Sasaran-

Hal penting yang berkaitan dengan pengelolaan data dan

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian

Transmigrasi dalam menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan

Pengisian dapat segera saya sahkan.

Hadirin yang berbahagia,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

PDTT, dan Keputusan tentang Formulir Isian dan Petunjuk

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

Dan

Daerah

Data

Tertinggal

Pengelolaan dan

dan

Ini

Desa,

Transmigrasi

Informasi

dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah

merupakan acuan untuk melaksanakan tugas kerja sesuai

Pembangunan

Pedoman



Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa,

Transmigrasi (Penyusunan Keputusan Kepala Balilatfo tentang

Informasi

bersama dalam rapat Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data Dan

karena atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Salam sejahtera untuk kita semua..

Assalamu’alaikum Wr Wb Selamat siang


SAMBUTAN KETUA PELAKSANA

LAMPIRAN 3 indikator-indikator

teknis,

administratif

dan

adanya

pengelolaan

data

dan

informasi,

30

program yang dicanangkan pemerintah Pusat maupun Daerah.

sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung program-

Oleh karena itu, data dan informasi yang aktual dan akurat

dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

serta sebagai keterbukaan pencapaian kerja yang direncanakan

bermanfaat untuk penetapan kebijakan, monitoring dan evaluasi

berkualitas. Sebab, data dan informasi yang dikelola sangat

procedur dalam rangka mewudkan pencapaian kinerja yang

Kementerian Desa PDTT untuk lebih meningkatkan standard

diharapkan dapat membantu unit kerja terkait di lingkungan

Dengan

good governance.

kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem

berdasarkan

PDTT

Nomor

10

Tahun

2016

tentang

Pedoman

kata,

penghargaan

dan

ucapan

terima

kasih

membantu dalam rapat Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data

disampaikan kepada semua pihak yang telah hadir dan

Akhir

Kinerja Utama Kementerian Desa PDTT.

penyiapan, perencanaan dan pembangunan serta Indikator

Informasi yang dimaksud tersebut antara lain mengenai potensi,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Data dan

dijalankan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa,

akurat dan sistematis guna tercapainya program-program yang

maupun daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data yang

Transmigrasi Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 berguna bagi unit pusat


Desa

Isian dan Petunjuk Pengisian sesuai dengan Peraturan Menteri

Penyusunan Keputusan Kepala Balilatfo tentang Formulir

Hadirin yang Berbahagia, Pedoman

Pengelolaan

Data

dan

Informasi

ini

NIP. 19650516 199803 2 001

Helmiati, SH, M,SI

Kepala Pusat Data dan Informasi

Bogor, 30 Nopember 2016


Transmigrasi

31

tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan

Semoga

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

LAMPIRAN 4. Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hotel Permata, Bogor tanggal 13 s/d 15 April 2016.

Gambar 4.1. Para Peserta Rapat Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Gambar 4.2. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT.

Gambar 4.3. Paparan Kapusdatin, Kapuslitbang dan Biro Perencanaan

32

Gambar 4.4. Pembukaan Rapat Finalisasi Pedoman Datin

Gambar 4.5. Laporan Penyelenggaraan Finalisasi Pedoman Datin

Gambar 4.5. Arahan Kepala Balilatfo

33

LAMPIRAN 5 Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hotel Salak, Bogor tanggal 30 Nopember s/d 2 Desember 2016.

Gambar 5.1. Paparan Peneliti Utama Kementerian Desa PDTT

Gambar 5.2. Diskusi dengan Peneliti Utama Kementerian Desa PDTT

Gambar 5.3. Paparan Biro Perencanaan

34

Gambar 5.4. Diskusi dengan Peserta Rapat

Gambar 5.5. Tanya Jawab Dengan Narasumber

Gambar 5.6. Foto Bersama Para Peserta Rapat

35

Lampiran 6

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 2016 36

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,

DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b.

bahwa

berdasarkan

dimaksud dalam

pertimbangan

huruf

a, perlu

sebagaimana

menetapkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Transmigrasi tentang

Tertinggal, dan

Pedoman Pengelolaan

Data

dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

Informasi dan Transaksi Elektronik

2008

tentang

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2.

Undang-Undang Keterbukaan

Nomor

Informasi

14

Tahun

Publik

2008

(Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

tentang Negara

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4846); 3.

Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

2009

tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang

Republik

Ketransmigrasian

Indonesia

Tambahan

Tahun

Lembaran

(Lembaran

2009

Negara

Negara

Nomor

Republik

131,

Indonesia

Nomor 5050); 4.

Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

2012

tentang

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor

227,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5360); 5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5495); 6.

Undang-Undang Pemerintahan Indonesia

Nomor

Daerah

Tahun

23

Tahun

(Lembaran

2014

Nomor

2014

Negara 224,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4828); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

Nomor

29

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

Tahun

2009

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658);

11.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

12.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 13.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan

Daerah

Tertinggal

Tahun

2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259); 14.

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 15.

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933); 16.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun Pengelolaan

2015

tentang Rencana .Perbatasan

Induk Negara

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pengelolaan

data

dan

informasi

adalah

proses

mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data

menjadi informasi yang siap

disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik. 2.

Data

adalah

karakter,

sekumpulan

simbol,

gambar,

fakta

berupa

angka,

tanda-tanda,

tulisan

yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. 3.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

4.

Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri

dari

lembaga,

sumber

daya

manusia,

perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

5.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, memproses,

menyiapkan,

menyimpan,

mengumumkan,

menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi. 6.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama

lain,

selanjutnya

disebut

Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang

untuk

mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat,

hak

asal

usul,

prakarsa dan/atau

tradisional yang diakui dan dihormati

hak dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.

Pembangunan

Desa

adalah

upaya

peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 8.

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

adalah

upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

ketrampilan,

kesadaran

serta

perilaku,

memanfaatkan

kemampuan, sumber

daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. 9.

Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena

masalah

ekonomi,

dan

bencana

konflik

alam,

sosial

goncangan

sehingga

tidak

berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,

ekonomi,

dan

ekologi,

serta

mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 10.

Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Desa,

kualitas

hidup

manusia

serta

mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 11.

Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang

memiliki

potensi

sumber

daya

sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 12.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada

adalah

Desa

yang

memiliki

potensi

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan

mengelolanya

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 13.

Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada

adalah

kemampuan

Desa

Maju

melaksanakan

yang

memiliki

pembangunan

Desa

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 14.

Kawasan

Perdesaan

adalah

kawasan

yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan

perdesaan,

sebagai

pelayanan

tempat jasa

permukiman pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15.

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

adalah

pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 16.

Badan

Usaha

Milik

Desa

yang

selanjutnya

disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 17.

Badan

Usaha

Milik

Desa

Bersama,

yang

selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa. 18.

Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

19.

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

20.

Daerah

Tertentu

memiliki

adalah

karakteristik

rawan

pangan,

adalah

tertentu

rawan

daerah seperti

bencana,

yang daerah

perbatasan,

terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21.

Pengembangan upaya

Daerah

meningkatkan

tertentu

agar

keluar

Tertentu

adalah

mengembangkan dari

karakteristik

upayadaerah daerah

tertentu. 22.

Daerah

Rawan

Pangan

adalah

Kondisi

suatu

daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan

pangan

sebagian

masyarakat

dan

rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan kesehatan. 23.

Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal

Batas

Wilayah

Negara

di

darat,

Kawasan

Perbatasan berada di kecamatan. 24.

Daerah

Rawan

mempunyai

Bencana

adalah

karakteristik

daerah

geologis,

yang

biologis,

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan kesiapan,

mencegah,

dan

meredam,

mengurangi

mencapai

kemampuan

untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 25.

Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan pandangan.

26.

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

27.

Ketransmigrasian

adalah

segala

sesuatu

yang

berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 28.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap

di

kawasan

transmigrasi

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah. 29.

Transmigran Indonesia

adalah

yang

warga

berpindah

negara

secara

Republik

sukarela

ke

kawasan transmigrasi. 30.

Wilayah

Pengembangan

Transmigrasi

yang

selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang

ditetapkan

permukiman

sebagai

transmigrasi

yang

pengembangan terdiri

atas

beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah

satu

diantaranya

direncanakan

untuk

mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru

sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 31.

Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat

LPT

ditetapkan

adalah

sebagai

lokasi

potensial

permukiman

yang

transmigrasi

untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 32.

Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di

antaranya

merupakan

permukiman

yang

disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. 33.

Kawasan

Perkotaan

disingkat

KPB

transmigrasi pertumbuhan

Baru

adalah

yang dan

yang

bagian

selanjutnya

dari

kawasan

ditetapkan

menjadi

pusat

berfungsi

sebagai

pusat

pelayanan kawasan transmigrasi. 34.

Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang

diperuntukkan

bagi

tempat

tinggal

dan

tempat usaha transmigran. 35.

Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

36.

Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.

37.

Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa

permukiman

penduduk

setempat

yang

dipugar

menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 38.

Satuan

Permukiman

selanjutnya

Penduduk

disebut

Setempat

SP-Tempatan

yang

adalah

permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 39.

Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan

oleh

pemerintah

dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 40.

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi

yang

dan/atau

pemerintah

mengikutsertakan

dirancang

oleh

pemerintah

daerah

badan

usaha

dengan

sebagai

mitra

usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 41.

Transmigrasi

Swakarsa

transmigrasi

yang

transmigran layanan,

yang

dan

pemerintah

Mandiri

merupakan

bersangkutan

bantuan

daerah

adalah

bagi

prakarsa

atas

pemerintah penduduk

jenis

arahan, dan/atau

yang

telah

memiliki kemampuan. 42.

Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang umum,

mempunyai serta

prasarana,

mempunyai

sarana,

utilitas

penunjang

kegiatan

fungsi lain di KPB. 43.

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat

usaha

pengembangan

masyarakat berupa

dalam

wilayah

satu

sistem

pengembangan

transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 44.

Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan

kawasan

transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

rencana

perwujudan

kawasan

transmigrasi. 45.

Pusat

Pelayanan

selanjutnya

Kawasan

disingkat

PPKT

Transmigrasi

yang

adalah

yang

KPB

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan transmigrasi. 46.

UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah unit teknis penunjang yang bertanggung jawab kepada

Badan

Pendidikan

Penelitian

dan

Kementerian

dan

Pelatihan,

Desa,

Pengembangan, dan

Informasi,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. 47.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah

daerah

yang

terhadap

pelaksanaan

bertanggung

jawab

dekonsentrasi/tugas

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 48.

Kementerian Pembangunan

adalah

Kementerian

Daerah

Desa,

Tertinggal,

dan

Transmigrasi. 49.

Menteri

adalah

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 50.

Beberapa

pengertian

diambil

dari

output

yang

datanya akan diambil dari Bisnis Proses. 51.

Survey adalah

metode

pengumpulan

data

dan

informasi.

Pasal 2 Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 3 (1) Data

dan

informasi

desa

terdiri

atas

data

dan

informasi mengenai: a. Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa; dan b. Pembangunan Kawasan Perdesaan. (2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa; b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Sosial Dasar Desa; d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Desa; e. Data

dan

Informasi-Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). (3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Data

dan

Informasi-Perencanaan

Pembangunan

Kawasan Perdesaan; b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perdesaan; c. Data

dan

Informasi-Badan

Bersama (BUM Desa Bersama);

Usaha

Milik

Desa

d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan.

Pasal 4 (1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan b. Pembangunan Daerah Tertinggal. (2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah Perbatasan; b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil dan Terluar; c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana; d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan; e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik; f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan Utama Penanganan Daerah Tertentu; g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu; h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Daerah Tertentu; i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana; j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan; k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik; l. Data

dan

Informasi-Wilayah

Perbatasan

yang

Berdaya Saing; dan m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang Berdaya Saing. (3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;

b. Data

dan

Informasi-Profil

Kabupaten

Daerah

Tertinggal; c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal; d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang Sebelumnya

Merupakan

Kabupaten

Daerah

Tertinggal.

Pasal 5 (1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Penyiapan

Kawasan

dan

Pembangunan

Permukiman Transmigrasi; dan b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2) Data

dan

Informasi

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan; b. Data

dan

Informasi-Kerjasama

Antar-Daerah

Pelaksanaan Transmigrasi; c. Data

dan

Informasi-Rencana

Detail

Kawasan

Perkotaan Baru; d. Data

dan

Informasi-Rencana

Rinci

Satuan

Teknis

Satuan

Kawasan Pengembangan; e. Data

dan

Informasi-Rencana

Permukiman; f. Data

dan

Informasi-Rencana

Teknis

Detail

Prasarana dan Sarana; g. Data

dan

Masyarakat;

Informasi-Rencana

Pengembangan

h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan; i. Data

dan

Informasi-Bidang

Tanah

Hasil

Konsolidasi; j. Data

dan

Informasi-Permukiman

Layak

Huni,

Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang Tertata. (3) Data

dan

Informasi

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Penyesuaian; b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Pemantapan; c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Kemandirian; d. Data

dan

Informasi-Pusat

Satuan

Kawasan

Pengembangan/Desa Utama; e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru; f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik; g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai; h. Data

dan

Informasi-Kemitraan

dengan

Badan

Informasi-Koordinasi

dengan

Lintas

Usaha; dan i. Data

dan

Sektor Terkait.

Pasal 6 Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Data

dan

Informasi-Rencana,

Program,

dan

Anggaran; b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN); c. Data

dan

Informasi-Ketentuan

Perundang-undangan; d. Data dan Informasi-Kepegawaian; e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan; f. Data dan Informasi-Kelembagaan;

Peraturan

g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang Profesional; dan h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.

Pasal 7 Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan; b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan; c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan; d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan; e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 8 Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Data dan Informasi-yang Tersajikan; b. Data

dan

Informasi-Arahan

Kebijakan

Berbasis

Pengetahuan; c. Data dan Informasi-Desa; d. Data

dan

Informasi-Rancangan

Kawasan

Perdesaan; e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten; dan f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.

Pasal 9 (1) Format

isian

Data

dan

Informasi

Desa,

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan dimaksud Keputusan

mengenai pada

ayat

Kepala

format (1)

isian

akan

Badan

sebagaimana

diatur Penelitian

dengan dan

Pengembangan,

Pendidikan

dan

Pelatihan,

dan

Informasi.

BAB III PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 10 Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, meliputi: a) Pengumpulan,

pengolahan,

penganalisisan,

dan

penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11 (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut

di

atas

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan instrumen survey. (3) Penyajian

data

dan

informasi

Desa,

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dapat

dan/atau

dilakukan

secara

menggunakan

informasi/memanfaatkan

jaringan

manual teknologi

informasi

yang

tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

(SKPD)

di

tingkat

Pasal 12 (1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi desa,

daerah

tertinggal,

dan

transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah. (2) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Informasi

Pendidikan

(BALILATFO)

yang

dan

Pelatihan,

dalam

dan

pelaksanaan

sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. (3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan teknis secara detail di bidang masing-masing. (4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal. (5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Balilatfo. (6) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tingkat daerah, dilaksanakan oleh;

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi

desa,

daerah

tertinggal, dan

atau

transmigrasi di tingkat Provinsi; b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi

desa,

daerah

tertinggal, dan

atau

transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota; c. Kepala

Balai

Masyarakat,

Besar Kepala

Pengembangan

Latihan

Balai

Latihan

Besar

Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat yang berada di bawah struktur organisasi Badan Penelitian

dan

Pengembangan,

Pendidikan

dan

Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13 (1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan informasi

Desa,

Transmigrasi

Daerah

dilaksanakan

Tertinggal, secara

dan

berjenjang

sesuai dengan lingkup tanggung jawab masingmasing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat; (2) Sistem

pengelolaan

data

Daerah

Tertinggal,

dan

dan

informasi

Transmigrasi

Desa, secara

berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat meliputi: a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangannya;

b. pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana; dan c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem informasi

Desa,

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi. (3) Sistem

pengelolaan

data

dan

informasi

Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan pola

terpusat

dilaksanakan kebutuhan

dan oleh

kerja

tersebar. Balilatfo

sama

lembaga/instansi

dalam

sistem

terkait.

Pola

terpusat memenuhi

informasi Pola

antar

tersebar

dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14 (1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di tingkat

Kabupaten/Kota,

disampaikan

kepada

Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi; b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di tingkat Provinsi dan data dan informasi yang diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan kepada

Gubernur

dengan

tembusan

Menteri

melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat Data dan Informasi; c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis Eselon

1

di

Pembangunan Transmigrasi,

lingkungan Daerah melalui

Sub

Kementerian

Desa,

Tertinggal,

dan

Bagian

dan

Data

Informasi,

Bagian

Perencanaan,

Sekretariat

Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat Data dan Informasi; dan d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI PENDANAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15 (1)

Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2)

Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola oleh

Kementerian

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola oleh

Daerah

Pendapatan

dapat

bersumber

dan

Belanja

dari

Anggaran

Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16 (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. meningkatkan informasi

mutu

desa,

pengelolaan

daerah

data

tertinggal,

dan dan

transmigrasi; dan b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 Peraturan

Menteri

diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016


ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN PERATURAN

MENTERI

PEMBANGUNAN TERTINGGAL,

DESA, DAERAH

DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

DESA,

DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI FORMAT ISIAN I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa A. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa B. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa C. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Sosial Dasar Desa D. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Desa E. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa F. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

: Data dan Informasi-PPMD 01 : Data dan Informasi-PPMD 02

: Data dan Informasi-PPMD 03 : Data dan Informasi-PPMD 04 : Data dan Informasi-PPMD 05 : Data dan Informasi-PPMD 06

II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan A. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan B. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perdesaan C. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) D. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten di Kawasan Perdesaan E. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan

: Data dan Informasi-PKP 01 : Data dan Informasi-PKP 02 : Data dan Informasi-PKP 03 : Data dan Informasi-PKP 04

: Data dan Informasi-PKP 05

III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu A. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah Perbatasan B. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil dan Terluar C. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana D. Data dan Informasi- Daerah Rawan Pangan E. Data dan Informasi-Daerah Rawan Konflik F Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan Utama Penanganan Daerah Tertentu G. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu H. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT yang Dialokasikan di Daerah Tertentu I. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana J. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan K. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik L. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing M. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang Berdaya Saing

: Data dan Informasi-PDTu 01 : Data dan Informasi-PDTu 02 : Data dan Informasi-PDTu 03 : Data dan Informasi-PDTu 04 : Data dan Informasi-PDTu 05 : Data dan Informasi-PDTu 06

: Data dan Informasi-PDTu 07

: Data dan Informasi-PDTu 08

: Data dan Informasi-PDTu 09 : Data dan Informasi-PDTu 10 : Data dan Informasi-PDTu 11 : Data dan Informasi-PDTu 12 : Data dan Informasi-PDTu 13

IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal A. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal B. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah Tertinggal C. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal D. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal E. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT yang Dialokasikan Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal

: Data dan Informasi-PDT 01 : Data dan Informasi-PDT 02 : Data dan Informasi-PDT 03 : Data dan Informasi-PDT 04

: Data dan Informasi-PDT 05

F. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah Tertinggal

: Data dan Informasi-PDT 06

V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Tranmigrasi A. Data dan Informasi- Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan B. Data dan Informasi-Kerjasama AntarDaerah Pelaksanaan Transmigrasi C. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru D. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan E. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan Permukiman F. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail Prasarana dan Sarana G. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan Masyarakat H. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan I. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil

: Data dan Informasi-PKP2Trans 01

J. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang K. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang Tertata


: Data dan Informasi-PKP2Trans 02 : Data dan Informasi-PKP2Trans 03 : Data dan Informasi-PKP2Trans 04 : Data dan Informasi-PKP2Trans 05 : Data dan Informasi-PKP2Trans 06 : Data dan Informasi-PKP2Trans 07 : Data dan Informasi-PKP2Trans 08 : Data dan Informasi-PKP2Trans 09


VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi A. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Penyesuaian B. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Pemantapan C. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Kemandirian D. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan Pengembangan/Desa Utama E. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru F. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik

: Data dan Informasi-PKTrans 01

G. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai

: Data dan Informasi-PKTrans 07

: Data dan Informasi-PKTrans 02 : Data dan Informasi-PKTrans 03 : Data dan Informasi-PKTrans 04 : Data dan Informasi-PKTrans 05 : Data dan Informasi-PKTrans 06

H. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan Usaha I. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait

: Data dan Informasi-PKTrans 08 : Data dan Informasi-PKTrans 09

VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal A. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan Anggaran B. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) C. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan D. Data dan Informasi-Kepegawaian

: Data dan Informasi-Setjen 01

E. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan


F. Data dan Informasi-Kelembagaan


: Data dan Informasi-Setjen 02 : Data dan Informasi-Setjen 03 : Data dan Informasi-Setjen 04

VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal A. Data dan Informasi-Objek Pengawasan

: Data dan Informasi-Itjen 01

B. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan C. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan D. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan E. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan F. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

: Data dan Informasi-Itjen 02 : Data dan Informasi-Itjen 03 : Data dan Informasi-Itjen 04 : Data dan Informasi-Itjen 05 : Data dan Informasi-Itjen 06

IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi A. Data dan Informasi-Yang Tersajikan

: Data dan Informasi-Balilatfo 01

B. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis Pengetahuan C. Data dan Informasi-Desa

: Data dan Informasi-Balilatfo 02 : Data dan Informasi-Balilatfo 03

- 28 -

D. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan : Data dan Informasi-Balilatfo 04 Perdesaan : Data dan Informasi-Balilatfo 05 E. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten : Data dan Informasi-Balilatfo 06 F. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional


ttd.

MARWAN JAFAR

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

KATA PENGANTAR. melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dapat diselesaikannya

Recommend Documents