KATA PENGANTAR. melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance

dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Kata Pengantar

i


Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Banyuwnagi ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Banyuwangi, 23 Maret 2015

Kata Pengantar

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result

oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan

yang

perlu

diimplementasikan

adalah

akuntabilitas

kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2014 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2010-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikatorindikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan dan 38 Sasaran. Berdasarkan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2014, telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan sasaran), dengan indikator sasaran sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :  Misi I terdiri dari 1 tujuan, 4 sasaran dan 19 indikator sasaran;  Capaian sasaran, sebanyak 17 indikator sasaran atau 89,47 % kategori baik sekali, 1 indikator sasaran atau 5,26 % kategori baik dan 1 indikator sasaran atau 5,26 % kategori kurang.  Misi II terdiri dari 1 tujuan, 13 sasaran dan 82 indikator sasaran;  Capaian sasaran, sebanyak 70 indikator sasaran atau 85,37 % kategori baik sekali, 3 indikator sasaran atau 9,33 % kategori baik, 5 indikator sasaran atau 6,10 % kategori cukup dan 4 indikator sasaran atau 4,88 % masih kurang.  Misi III terdiri dari 2 tujuan, 8 sasaran dan 54 indikator sasaran;  Capaian sasaran, sebanyak 53 indikator sasaran atau 98,15 % kategori baik sekali, 1 indikator sasaran atau 1,85 % kategori baik.

Ikhtisar Eksekutif

iii


 Misi IV terdiri dari 2 tujuan, 7 sasaran dan 46 indikator sasaran;  Capaian sasaran, sebanyak 46 indikator sasaran atau 100,00 % kategori baik sekali.  Misi V terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran dan 39 indikator sasaran.  Capaian sasaran, sebanyak 31 indikator sasaran atau 79,49 % kategori baik sekali, 4 indikator sasaran atau 10,26 % kategori baik dan 4 indikator sasaran atau 10,26 % masih kurang. Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan diperoleh 70 indikator sasaran atau 29,17 % telah sesuai dengan target, 49 indikator sasaran atau 20,42 % belum mencapai target dan 121 indikator sasaran atau 52,73 % telah melampaui target. Tingkat ketercapaian indikator sasaran dirinci sebagai berikut : 

Misi pertama dengan 19 indikator sasaran, diperoleh 10 indikator sasaran atau 52,63 % telah sesuai target, 2 indikator sasaran atau 10,53 % tidak mencapai target dan 7 indikator sasaran atau 36,84 % telah melampaui target.



Misi kedua dengan 82 indikator sasaran, diperoleh 13 indikator sasaran atau 15,85 % telah sesuai dengan target, 21 indikator sasaran atau 25,61 % tidak mencapai target dan 48 indikator sasaran atau 58,54 % telah melampaui target.



Misi ketiga dengan 54 indikator sasaran, diperoleh 23 indikator sasaran atau 42,59 % telah sesuai dengan target, 7 indikator sasaran atau 12,96 % tidak mencapai target dan 24 indikator sasaran atau 44,44 % telah melampaui target.



Misi keempat dengan 46 indikator sasaran, diperoleh 16 indikator sasaran atau 34,78 % telah sesuai dengan target, 8 indikator sasaran atau 17,39 % tidak mencapai target dan 22 indikator sasaran atau 47,83 % telah melampaui target.



Misi kelima dengan 39 indikator sasaran, diperoleh 8 indikator sasaran atau 20,51 % telah sesuai dengan target, 11 indikator sasaran atau 28,21 % tidak mencapai target dan 20 indikator sasaran atau 51,28 % telah melampaui target. Selanjutnya, hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran yang

mencakup 240 indikator sasaran, diketahui sebanyak 32 (tiga puluh dua) sasaran atau sebanyak 84,21 % Mencapai Target, dan 6 (enam) sasaran atau 15,79 % dikategorikan Tidak Mencapai Target. Namun kalau dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja dari 38 sasaran mencapai 140,47 % atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 Baik Sekali Ikhtisar Eksekutif

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................

i-ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................

iii-iv

DAFTAR ISI .....................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

vi-ix

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

1.1.

Latar Belakang ......................................................................

1-3

1.2.

MaksuddanTujuan ...............................................................

3

1.3.

DasarHukum..……………………..........................................

3-4

1.4.

GambaranUmumKabupatenBanyuwangi............................

5-11

1.5.

PertumbuhanEkonomi / PDRB ....……..................................

11-12

1.6.

BidangKewenangan..…...……...………………………………

12-14

1.7.

StrukturOrganisasiPerangkatDaerah ..…..………………….

14-16

1.8.

JumlahPegawai / Personil..........………………………………

16

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

BAB III

BAB IV

Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 .................................

17-35

2.1.1. Visi ...............................................................................

17-19

2.1.2. Misi ..............................................................................

19

2.1.3. TujuandanSasaran…………………………………......

20-33

2.1.4.StrategidanArahKebijakan ......................................

33-35

2.2.

IndikatorKinerjaUtama( IKU )..............................................

35-44

2.3.

RencanaKinerjaTahunan( RKT ) ........................................

44

2.4.

PerjanjianKinerja..……………...……………………………….

45-55

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja ...............................................................

56-63

3.2.

Analisis Capaian Kinerja ........................................................

64-110

3.3.

Akuntabilitas Keuangan .........................................................

111-121

PENUTUP........................................................................................

122-125

LAMPIRAN : 1. Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. 2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. 3. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2014. 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014. 5. Keterkaitan Strategi dan Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. 6. Penghargaan Yang PernahDiterimaKabupatenBanyuwangi Tahun 2014. Daftar Isi

v


DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten 8

Banyuwangi Tahun 2014 Tabel 1.2.

JumlahPendudukBerdasarkanKelompokUmur 9

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Tabel 1.3.

Jumlah

Penduduk

Berdasarkan

Mata

Pencaharian 10


Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

10-11


Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.1.

Matrik

Hubungan

Antara

TujuandanSasaranPembangunan

13-14

Visi,

Misi,

23-33

Kabupaten

Banyuwangi Tabel 2.2.

IndikatorKinerja

Utama

35-44

PemerintahKabupatenBanyuwangi 58

Tabel 3.1.1.

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 3.1.2.

Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target

Tabel 3.1.3.

Pencapaian Target Misi

Tabel3.2.1.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya

59-62 63 64

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Tabel 3.2.2.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai Oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya

66

Kerja Pegawai Tabel 3.2.3.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menguatnya Kapasitas

Kelembagaan

Melalui

Regulasi

Yang

Konprehensif Dan Berkeadilan Tabel 3.2.4.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesadaran Dan Penegakan Hukum

Tabel 3.2.5.

Daftar Tabel

69

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan

Tabel 3.2.7.

68

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya Angka Buta Aksara

Tabel 3.2.6.

66-67

70-71

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya vi


73

Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Tabel 3.2.8.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya 74

Usia Harapan Hidup Tabel 3.2.9.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya 76-77

Angka Kematian Bayi Tabel 3.2.10.


Angka Kematian Ibu Melahirkan Tabel 3.2.11.


Anak Balita Dibawah Garis Merah Tabel 3.2.12.


Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita Tabel 3.2.13.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya 81-82

Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tabel 3.2.14.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya 82

Peserta Keluarga Berencana Aktif Tabel 3.2.15.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Aman, Bermutu 83

Dan Bermanfaat Serta Terjangkau Oleh Masyarakat Tabel 3.2.16.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Cukup, Berkualitas Dan

83-85

Profesional Tabel 3.2.17.

Analisis

Pencapaian

Sasaran

Strategis

17

Terberdayakannya Masyarakat Melalui Keterlibatan Di Dalam Pelayanan Kesehatan, Seperti Terlibat Dalam Posyandu, Polindes, Dan Pos Siaga Serta Poskestren Tabel 3.2.18.

85

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Berbasis 85-89

Pertanian Tabel 3.2.19.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatkan 89-90

Industri Olahan Dan Kreatif Berbasis Pertanian Tabel 3.2.20.

Analisis

Pencapaian

Sasaran

Strategis

20

Termanfaatkannya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial

90-91

Hutan Tabel 3.2.21.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21Meningkatnya Investasi Di Daerah Baik PMA Maupun PMDN

Daftar Tabel

91-92 vii


Tabel 3.2.22.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata Seperti Kawah Ijen, 92-93

Pantai Plengkung, Sukamade Dan Lainnya Tabel 3.2.23.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Koperasi Dan UMKM

Tabel 3.2.24.

93

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Jejaring Antar Daerah, Provinsi Dan Pusat Serta Jejaring

94

Pelaku Ekonomi Tabel 3.2.25.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25 Tersusunnya Regulasi

Yang

Berhubungan

Dengan

Kompetisi

Kegiatan Ekonomi Di Daerah Tabel 3.2.26.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26 Meningkatnya Sarana Informasi Dan Alat Transportasi

Tabel 3.2.27.

94-95

95-96

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Menghubungkan Daerah - Daerah

96-97

Tujuan Wisata Tabel 3.2.28.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Pertanian

Tabel 3.2.29.

97-98

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Jalan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan

98-99

Ekonomi Tabel 3.2.30.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30 Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Jumlah Kualitas Yang Memadai

Tabel 3.2.31.

99-101

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Tersusunnya Dan Tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi Secara Terpadu Dan Konprehensif

Tabel 3.2.32. Tabel 3.2.33. Tabel 3.2.34.

Daftar Tabel

101

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32 Meningkatnya Jumlah Jalan Poros Desa

102

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33 Menurunnya

102-

Tingkat Pengangguran

103

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34 Menurunnya

103-

Angka Kemiskinan

104 viii


Tabel 3.2.35.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35 Meningkatnya

104-

Program-Program Pembangunan Yang Berbasis Pada

105

Pengarusutamaan Gender Tabel 3.2.36.


106

Jaminan Dan Perlindungan Sosial Masyarakat Tabel 3.2.37.


107-

Peranan Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat Di

109

Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan Tabel 3.2.38. Tabel 3.3.1. Tabel 3.3.2.


109-

Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Lokal

110

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

113-

Banyuwangi

114

Perkembangan

Dana

Perimbangan

Kabupaten

115

Banyuwangi Tahun 2010-2014 Tabel 3.3.3.

114-

Sah

116

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

118

Perkembangan

Lain-lain

Pendapatan

Yang

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 Tabel 3.3.4.

Tahun 2010-2014 Tabel 3.3.5.

Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi

119

Tahun 2010-2014 Tabel 3.3.6.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014

120

Tabel 3.3.7.

Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2014

121

Daftar Tabel

ix


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gambar 1.2.

Daftar Gambar

Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut Penggunaannya ......................................................

6

Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi ...............

7

x


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya

pemerintahan

yang

(Good

baik

Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam

bernegara.Untuk

itu

mencapai diperlukan

tujuan

serta

cita-cita

pengembangan

dan

berbangsa penerapan

dan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas,Azas Profesionalitas, danAzas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara

negara

harus

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan akuntabilitas,konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada tingkatan responsibilitas manajerial pada setiap lingkungan dalam organisasi. BAB I Pendahuluan

Masing-masing

individu

pada

setiap

lingkungan

organisasi 1


bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan diunit kerjanya kepada atasan langsungnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (Controllable Activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (Uncontrollable Activities).Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai/dievaluasi hasilnya oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara

Reviu

Atas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

bahwa

Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governanceatau dalam perspektif yang lebih luasberfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, penyusunan BAB I Pendahuluan

2


Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian

sasaran

sebagaimana

yang

ditetapkan

dalam

dokumen

penetapan/perjanjiankinerja tahun 2014. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi yang dilaporkan merupakan hasil kegiatan tahun 2014. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun2014 adalah untuk mengkomunikasikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan capaian kinerjaprogram dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapaiselama tahun anggaran 2014; 2. Sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahunberikutnya. 1.3. Dasar Hukum Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja, yaitu sebagai berikut : 1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; BAB I Pendahuluan

3


3. Undang – UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08Tahun 2014 tentang Perubahan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2014. 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Banyuwangi; 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuwangi; 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2014; BAB I Pendahuluan

4


16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi 1. 4.1 Kondisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagaian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas se-Jawa Timur, dengan luas wilayah 5.782,50 km2. Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan BAB I Pendahuluan

5


Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.Disamping potensi dibidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Gambar 1.1 Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut Penggunaannya

Hutan (31,72 %) Lain-lain (17,59 %) Perkebunan (14,21 %) Tambak (0,31 %)

Sawah (11,44 %) Ladang (2,80 %) Permukiman (22,04 %)

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka 2014

Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau sebanyak 15 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat

BAB I Pendahuluan

6


mengairi hamparan sawah yang sangat luasjuga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7 o , 43 – 80 o ,46 Lintang Selatan dan 113 o ,53 - 114 o ,38 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai ketinggian antara 25 – 100 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi mempunyai batas daerah sebagai berikut : a.

Sebelah Utara

:

Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

b. SebelahTimur

:

Selat Bali.

c. Sebelah Selatan :

Samudera Indonesia.

d. Sebelah Barat

Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

:

Gambar1.2

BAB I Pendahuluan

7


Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel1.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No.

Kecamatan

Jumlah Desa

Kelurahan

1.

Pesanggaran

5

-

2.

Siliragung

5

-

3.

Bangorejo

7

-

4.

Purwoharjo

8

-

5.

Tegaldlimo

9

-

6.

Muncar

10

-

7.

Cluring

9

-

8.

Gambiran

6

-

9.

Tegalsari

6

-

10.

Glenmore

7

-

11.

Kalibaru

6

-

12.

Genteng

5

-

13.

Srono

10

-

14.

Rogojampi

18

-

15.

Kabat

16

-

16.

Singojuruh

11

-

17.

Sempu

7

-

18.

Songgon

9

-

19.

Glagah

8

2

20.

Licin

8

-

21.

Banyuwangi

-

18

22.

Giri

2

4

23.

Kalipuro

5

4

24.

Wongsorejo

12

-

189

28

JUMLAH Sumber : Bagian PemerintahanSetdaKab. Banyuwangi

BAB I Pendahuluan

8


1.4.2.KondisiDemografis Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.Jika dikaitkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin

besar

kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.JumlahpendudukKabupatenBanyuwangi

pada

tahun

2014

mencapai1.654.175 jiwa, denganrincianjumlahpenduduklaki – laki830.061jiwa (50,18

%)

dan

jumlahpendudukperempuan824.114

jiwa

(49,82

%).

Tingkatkepadatanpenduduk rata – rata 0,35 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 5.782,50km². Tabel1.2 JumlahPendudukBerdasarkanKelompokUmur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No

Kelompok Umur / Tahun

Laki - Laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

48.461

44.335

92.796

2

5-9

58.684

54.757

113.441

3

10 - 14

66.639

62.049

128.688

4

15 - 19

64.150

59.670

123.820

5

20 – 24

62.783

60.686

123.469

6

25 - 29

63.302

71.720

135.022

7

30 - 34

70.747

68.707

139.454

8

35 - 39

67.881

68.362

136.243

9

40 - 44

68.144

69.381

137.525

10

45 - 49

62.635

64.177

126.812

11

50 - 54

51.704

52.293

103.997

12

55 - 59

42.586

40.744

83.330

13

60 - 64

34.933

31.801

66.734

14

65 - 69

24.977

26.883

51.860

15

70 - 74

20.465

20.965

41.430

16

> 75

21.970

27.584

49.554

JUMLAH

830.061

824.114

1.654.175

Sumber : Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab. Banyuwangi

BAB I Pendahuluan

9


PendudukKabupatenBanyuwangisebagian besar bermata pencaharian bidangWiraswasta

yang

mendominasikeseluruhanjumlahpendudukyaitumencapai534.732jiwaatau32,33%. Secara

terperincijumlahpenduduk

yang

dikelompokkanberdasarkan

mata

pencaharian, diuraikandalamtabelberikut : Tabel1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No

Mata Pencaharian

Jumlah

1.

Belum / Tidak Bekerja

2.

Pelajar / Mahasiswa

3.

Pertanian / Peternakan / Perikanan

4.

Perdagangan

5.

Industri

6.

Jasa Kemasyarakatan

7.

Prosentase

267.503

16,17

3.888

0,24

313.595

18,96

31.997

1,93

1.879

0,11

257.877

15,59

Konstruksi

1.110

0,07

8.

Pemerintah

46.058

2,78

9.

Swasta

97.779

5,91

10.

Wiraswasta

534.733

32,33

11.

Lainnya

97.756

5,91

1.654.175

100,00

JUMLAH

Sumber : Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab. Banyuwangi

Sedangkanmenurutkelompoktingkatpendidikanmasihdidominasiolehkelom pokpendidikantingkat

SD/Sederajatyaitusebesar756.268atau45,72

%darijumlahpendudukBerdasarkan Tingkat PendidikanKabupaten Banyuwangi tahun

2014

sebesar1.654.175

jiwa,

secara

rincidapatdiuraikandalamtabelsebagaiberikut : Tabel1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Prosentase

1.

Belum / Tidak Sekolah

308.885

18,67

2.

SD / Sederajat

756.268

45,72

BAB I Pendahuluan

10


3.

SLTP / Sederajat

290.415

17,56

4.

SLTA / Sederajat

231.407

13,99

5.

Diploma

15.199

0,92

6.

Strata I

50.081

3,03

7.

Strata II

1.720

0,10

8.

Strata III

200

0,01

1.654.175

100,00

Jumlah Sumber Diolah : Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

1.5. Pertumbuan Ekonomi/PDRB Pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Banyuwangi

pada

tahun

2014berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi mencapai 6,94persen (angka sangat sementara). Capaian tersebut lebih meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,76 persen. Sektor penopang dominan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi adalah sektor pertanian sebesar 45 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31 %, sedangkan sektor lainnya : sektor pertambangan dan penggalian 5 %, industri pengolahan 5 %, bangunan 1 %, pengangkutan dan komunikasi 3 %, bank dan lembaga keuangan 4 % dan jasajasa 6 %. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karenaapabila pertumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan rakyat akan menurun. Namun demikian dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan

perkembangan

daerah.PDRB

per

Kapita

kemakmuran

Kabupaten

dari

dan tahun

kesejahteraan ke

tahun

suatu

mengalami

peningkatkan pada tahun 2011 sebesar 17,12 juta, tahun 2012 naik menjadi sebesar 19,87 juta, tahun 2013 naik menjadi sebesar 22,52 juta, dan pada tahun 2014 naik menjadi 25,50 juta (angka sangat sementara). Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan BAB I Pendahuluan

aktifitas

ekonomi

dalam

kurun

waktu

tertentu.

Adapun 11


peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut maupun luar daerah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dan berjalan cukup baik serta mempunyai kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 35,46 triliun,pada tahun 2014 naik sebesar Rp. 40,49 triliun (angka sangat sementara). PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 mencapai 13,51 triliunpada tahun 2014naik sebesar Rp. 14,44 triliun (angka sangat sementara). Berdasarkan perkembangan PDRB di atas, maka diperkirakan stabilitas ekonomi diKabupaten Banyuwangi dalam tahun 2015 tetap dijaga, dan diharapkanpertumbuhan ekonomi tahun 2014 tersebutdapat menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor – sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat inflasi sampai dengan bulan September 2014,Banyuwangi yang terendah di Jawa Timur yaitu : inflasi (ytd) sebesar 2,22 % dan inflasi (yoy) sebesar 2,45 %.

1.6. Bidang Kewenangan Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwang, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Banyuwangsesuai dengan Pasal 2 ayat (1), meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c.

Pekerjaan Umum;

d. Perumahan; e. Penataan Ruang; f.

Perencanaan Pembangunan;

g. Perhubungan; h. Lingkungan Hidup; i.

Pertanahan;

j.

Kependudukan dan Catatan Sipil;

k.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

l.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

BAB I Pendahuluan

12


m. Sosial; n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; p. Penanaman Modal; q. Kebudayaan dan Pariwisata; r.

Kepemudaan dan Olah Raga;

s.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

t.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v.

Statistik;

w. Kearsipan; x.

Perpustakaan;

y.

Komunikasi dan Informatika;

z.

Pertanian dan Ketahanan Pangan;

aa. Kehutanan; bb. Energi dan Sumber Daya Mineral; cc. Kelautan dan Perikanan; dd. Perdagangan; dan ee. Perindustrian. Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Tabel 1.5 Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi NO

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

1.

Pendidikan

Kelautan dan Perikanan

2.

Kesehatan

Pertanian

3.

Pekerjaan Umum

Kehutanan

4.

Perumahan

Energi dan Sumber Daya Mineral

5.

Penataan Ruang

Pariwisata

6.

Perencanaan Pembangunan

Perindustrian

BAB I Pendahuluan

13


7.

Perhubungan

Perdagangan

8.

Lingkungan Hidup

Ketransmigrasian

9.

Pertanahan

10. Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan 18. Kepemudaan dan Olah Raga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Statistik 23. Kearsipan 24. Perpustakaan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Ketahanan Pangan Sumber : Data Diolah

1.7. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur mengacupada

Organisasi

Perangkat

Daerah

PeraturanPemerintahNomor

Kabupaten 41

Banyuwangi

Tahun

2007

tentangOrganisasiPerangkatDaerah dan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPetunjukTeknisPenataanOrganisasiPerangkatDaerah,

BAB I Pendahuluan

14


yang

telah

ditindaklanjuti

denganPeraturanDaerahNomor6Tahun

2011tentangOrganisasiPerangkatDaerahKabupatenBanyuwangi. Adapun

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi

berdasarkan PeraturanDaerahNomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Daerah;

2.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3.

Dinas Daerah (ada16Dinas): Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan,Dinas Peternakan,Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendapatan.

4.

Lembaga Teknis Daerah :  Inspektorat;  Badan(ada8 Badan) :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Badan Kepegawaian dan Diklat,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup;  Kantor (ada2 Kantor) : Kantor Ketahanan Pangan, dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;  RSUD (ada2 RSUD) : RSUD Blambangan dan RSUD Genteng

5.

Kecamatan (ada24 Kecamatan) : Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng,

BAB I Pendahuluan

15


Glenmore, Kalibaru, Tegalsari, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Cluring, Gambiran, Pesanggaran dan Siliragung; 6.

Kelurahan (ada28Kelurahan) : Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan,

Kampungmelayu,

Giri,Klatak,Kampungmandar,

Lateng,

Singotrunan, Pengantigan, Sumberrejo, Tamanbaru, Kalipuro, Gombengsari, Bulusan, Banjarsari, Bakungan, Boyolangu, Mojopanggung, danPenataban. 7.

SatuanKerjaPerangkat

Daerah

yang

diaturdalam

Peraturan

Daerah

tersendiriadalah :

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;  Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentangRincian Tugas Dan Fungsi OrganisasiSatuanPolisiPamongPraja Kabupaten Banyuwangi. 1.8.

Jumlah Pegawai / Personil Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data Simpeg per bulan Pebruari 2014 sebanyak 12.437 orang yang terdiri dari : laki-laki sebanyak 7.302 orang dan perempuan sebanyak 5.135 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan : SD sebanyak 166 orang, SLTP sebanyak 334 orang, SLTA sebanyak 2.982 orang, D1 sebanyak 182 orang, D2 sebanyak 1.027 orang, D3 sebanyak 725 orang D4 sebanyak 45 orang, S1 sebanyak 6.721, Spesialis sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 231 orang dan S3 sebanyak 4 orang.

BAB I Pendahuluan

16


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategisjuga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampumenjawab tuntutan lingkungan strategis,baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalamtatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Dengan

pendekatanperencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapatmenyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalamupaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskansetiap lima tahun (perencanaan

jangka

menengah)

yang

menggambarkan

visi,

misi,

tujuan,sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD

diterjemahkan

secara kedalam

sistematis bentuk

mengedepankan strategi

isu–isulokal,

kebijakan

dan

yang

rencana

pembangunanyang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secarabertahap

sesuai

dengan

skala

prioritas

dan

kemampuan anggaran pembiayaan. 2.1.1. Visi Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadivisi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

17


Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yangakan dihadapi dalam 5 tahun mendatang,

pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SEJAHTERA

MASYARAKAT

DAN

BERAKHLAK

BANYUWANGI MULIA

YANG

MELALUI

MANDIRI,

PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”. Penjelasan dari Visi sebagai berikut: 1)

Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya

dalam

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihakpihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerahdaerah lain yang saling menguntungkan. 2)

Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3)

Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakmulia.

4)

Peningkatan

perekonomian

pertumbuhan

perekonomian

diarahkan rakyat

untuk

dengan

meningkatkan

mendorong

secara

sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

18


industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai. 5)

Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. Visi

Kabupaten

Banyuwangi

tersebut

berpedoman

pada

Visi

Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yaitu : “KABUPATEN

BANYUWANGI

YANG

RELIGIUS,

SEJAHTERA

DAN

MANDIRI BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU”.

2.1.2. Misi Misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati) ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut : 1)

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih(good and clean

governance). 2)

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

3)

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

4)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik.

5)

Mewujudkan

kesejahateraan

sumberdaya

daerah

masyarakat

berbasis

melalui

pemberdayaan

optimalisasi masyarakat,

pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Tujuandan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, Tujuan juga merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan. Sedangkan sasaran merupakan BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

19


merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Berdasarkan visi dan misi pembagunan daerah Kabupaten Banyuwangi 2011-2015 ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut : Tujuan 1

: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui

harmonisasi

kebijakan

yang

komprehensif

dan

berkeadilan. Sasaran :  Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;  Meningkatnya kualitas sdm aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai  Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan Tujuan 2

:

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sasaran :  Menurunnya angka buta aksara;  Meningkatnya angka partisipasi pendidikan;  Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

pendidikan;  Meningkatnya usia harapan hidup;  Menurunnya angka kematian bayi;  Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;  Menurunnya anak balita dibawah garis merah;  Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita;  Meningkatnya peserta KB aktif;  Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;  Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional;


20


 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan

kesehatan,

seperti

terlibat

dalam

Posyandu,

Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren. Tujuan 3

:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat. Sasaran :  Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian;  Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;  Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan;  Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN;  Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya;  Meningkatnya

profesionalisme

pengelolaan

koperasi

dan

UMKM. Tujuan 4

: Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi. Sasaran :  Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi;  Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah.

Tujuan 5

: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik. Sasaran :  Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi;  Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;  Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian ;


21


 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana

yang

menghubungkan

pusat-pusat

kegiatan

ekonomi;  Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai;  Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif; Tujuan 6

: Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik. Sasaran :  Meningkatnya jumlah jalan poros desa

Tujuan 7

: Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah

berbasis

pemberdayaan

masyarakat,

pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran :  Menurunnya tingkat pengangguran;  Menurunnya angka kemiskinan;  Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender;  Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;  Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan;  Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.


22


Tabel 2.1. MATRIK HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUWANGI

Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan

Misi Uraian I

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)

1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat

Uraian 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator Kinerja Sistim Informasi Manajemen Pemda

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

2

3

4

Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan

Meningkatnya kesadarandan penegakan hukum

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk


23


Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penegakan PERDA II

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

2

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat

Angka melek huruf (AMH)

5

Menurunnya angka buta aksara

Angka rata-rata lama sekolah

Angka Usia Harapan Hidup

Angka melek huruf (AMH) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

6

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA Jumlah gedung olahraga Indeks Pembangunan Manusia Angka rata-rata lama sekolah Rasio guru/murid pendidikan dasar Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar Rasio guru/murid SLTP/MTS Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS Rasio guru/murid SMA/SMK/MA


24


Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

7

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

8

Meningkatnya usia harapan hidup

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah rumah sakit Jumlah puskesmas, pustu, pusling Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk Indeks Pembangunan Manusia Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA


25


Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) 9

Menurunnya angka kematian bayi

10

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

11

Menurunnya anak balita dibawah garis merah

12

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita

13

Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

14

Meningkatnya peserta KB aktif

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase balita gizi buruk

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Rasio posyandu per satuan balita

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

15

16

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional

Rasio dokter per satuan penduduk

Cakupan pembantu puskesmas

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk


26


Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

III

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

3

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi

17

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren

Posyandu aktif

18

Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Nilai tukar petani Gabah Beras (Ton) Kesediaan pangan utama Cakupan bina kelompok petani Produksi daging (Ton/Th) Produksi telor (Ton/Th) Produksi susu (ton/Th) Mortalitas ternak Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB


27


Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan Konsumsi ikan 19

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan

20

21

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan

Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industri Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

22

23

Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Kunjungan wisata domistik Kunjungan wisata mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha Mikro dan Kecil Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal


28


Cakupan bina kelompok pengrajin 4

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

34

Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

25

IV

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Publik

5

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik

Jumlah jaringan komunikasi publik yang tersedia

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termi nal Bis Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km per jam) Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground dll.

26

Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah

Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Ekspor bersih perdagangan Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP) Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat

Rasio ijin trayek

Jumlah uji kir angkutan umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Jumlah jaringan komunikasi Web site milik pemerintah daerah Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal


29


Jumlah surat kabar nasional / lokal 27

28

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

29

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

30

Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai

Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rumah tangga pengguna air bersih Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga berSanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni


30


Prosentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni 31

V

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif

6

Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik

Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

32

Meningkatnya jumlah jalan poros desa

7

Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Tingkat pengangguran terbuka Indeks Ketimpangan Williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

33

Menurunnya tingkat pengangguran

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah 34


Menurunnya angka kemiskinan

Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

31


35

Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

36

Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat

37

Meningkatnya peranan kelompokkelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil


32


38

2.1.4.

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

Jumlah group kesenian Jumlah gedung Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan disusun dengan mempedomani visi, misi,

tujuan dan sararan untuk lebih memberikan gambaran implementatif tercapainya tujuanpembangunan daerah. Strategi dan Arah Kebijakan inilah yang nantinya dijabarkan dalam setiap tahun menjadi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD. Tujuan utama pembangunan di Kabupaten Banyuwangisebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi kesejahteraan

2010-2015

adalah

masyarakat

untukmeningkatkan

Banyuwangi.

Tidak

kemakmuran

hanya

sejahtera

atau tetapi

jugamandiri dan berakhlak, yang dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai kesejahteraan itu, digunakan 4 (empat) strategi pembangunan secara umum yaitu : pro growth, pro jop, pro poor dan pro

environtment. 1). Pro Growth berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan. Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui startegi jalur ganda (dua track strategi). Strategis pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, namun disisi lain terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pro growth dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang sosial ekonomi dan politik sehingga BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

33


dicapai kesejahteraan yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 2). Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan sekolah setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti mendorong berkembangnya sektor riil di Kabupaten Banyuwangi terutama sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri berbasis pertanian dan pariwisata; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3) Menjaga iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. 3). Pro poor berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan. Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai dengan tingkat kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 4). Pro environtment, diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 terdapat dalam Lampiran IV.


34


2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.IKU Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mengacu padatujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut : Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tujuan Uraian 1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Uraian 1


Indikator Kinerja Utana Sistim Informasi Manajemen Pemda

Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat


Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

2

3



Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

35


Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" 4


Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penegakan PERDA

2

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat


5



Angka Usia Harapan Hidup


Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 6


Angka partisipasi kasar SD/MI

Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS


36


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA Jumlah gedung olahraga Indeks Pembangunan Manusia Angka rata-rata lama sekolah Rasio guru/murid pendidikan dasar Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar Rasio guru/murid SLTP/MTS Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS Rasio guru/murid SMA/SMK/MA Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 7


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

8


Jumlah rumah sakit Jumlah puskesmas, pustu, pusling Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk


37


Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk Indeks Pembangunan Manusia Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) 9


Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)

10


Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

11


Persentase balita gizi buruk

12


Rasio posyandu per satuan balita

13

Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

14


Rata-rata jumlah anak per keluarga

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 15

16



Cakupan puskesmas

Tersedianya tenaga kesehatan yang



38


cukup, berkualitas dan profesional

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

17

3

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi

18

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

Posyandu aktif

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Nilai tukar petani Gabah Beras (Ton) Kesediaan pangan utama Cakupan bina kelompok petani Produksi daging (Ton/Th) Produksi telor (Ton/Th) Produksi susu (ton/Th) Mortalitas ternak Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan Konsumsi ikan 19



Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

39


Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

20


Pertumbuhan industri Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

21


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

22

23


Kunjungan wisata domistik


Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Kunjungan wisata mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Usaha Mikro dan Kecil Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin 4

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

34


Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan

25


Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP) Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan


40


5

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik

Jumlah jaringan komunikasi publik yang tersedia Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km per jam) Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground dll.

26

Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat

Rasio ijin trayek


Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Pemasangan Rambu-rambu Jumlah jaringan komunikasi Web site milik pemerintah daerah Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah surat kabar nasional / lokal 27

28






Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 29


Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan

Panjang jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

41


pusat-pusat ekonomi

30

kegiatan


Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rumah tangga pengguna air bersih Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Prosentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni

31


Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan

6

Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik

Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

32

Meningkatnya jumlah jalan poros desa

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

7

Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Tingkat pengangguran terbuka Indeks Ketimpangan Williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

33


Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka Keselamatan dan perlindungan

34


Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan


42


Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 35


Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

36


Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

37


Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

38



Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil Jumlah group kesenian Jumlah gedung Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

43


2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yangakan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. PenyusunanRencana Kinerja dilaksanakan seiring

dengan

agenda

penyusunan

dari

kebijakan

anggaranserta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalamRencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikatorkinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapaidalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya.

IndikatorKinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2014ada pada Lampiran III. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian

Kinerja, yaitu : (1) Sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi

kinerja

aparatur;

keberhasilan/kegagalan pencapaian

(3)

Sebagai

dasar

penilaian

tujuan dan sasaran organisasi dan

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.


44


Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Indikator Kinerja Utama Sistim Informasi Manajemen Pemda Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Satuan

Target 2014

Sistim

11

Ada / Tidak

SIAK 2010

Predikat

WTP

Peringkat

15 besar

Predikat

B/65,05

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah DaerahYang Ditandai Oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

%

79

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Sasaran Strategis 3 Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Buku "Kabupaten dalam Angka"

Ada / Tidak

Ada

Buku "PDRB Kabupaten"

Ada / Tidak

Ada

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesadaran Dan Penegakan Hukum Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

%

100

Kegiatan pembinaan politik daerah

%

100

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

%

01:01,0

%

95

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten


45


Angka kriminalitas Jumlah demo Penegakan PERDA

Kasus

586

Kali

4

%

95

Satuan

Target 2014

%

98,98-98,54

%

99,99

Sasaran Strategis 5 Menurunnya Angka Buta Aksara Indikator Kinerja Utama Angka melek huruf (AMH) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014


%

108,86

Angka partisipasi kasar SLTP

%

100

Angka partisipasi kasar SLTA

%

64,29

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

%

98,73

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

%

74,22

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

%

46,32

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar

%

100

%

97,06

%

95,72

%

97,06

%

78,74

%

58,01

Gedung

2

Indeks Pembangunan Manusia

%

70,08


%

7,25

Rasio guru/murid pendidikan dasar

%

15,12

Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar

%

23,38

Rasio guru/murid SLTP/MTS

%

15,39

Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS

%

38,15

Rasio guru/murid SMA/SMK/MA

%

15,75

Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA

%

38,15

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

%

89,7

Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik

%

85,3

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

%

100

Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI

%

0,03

Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

%

0,39

Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA

%

0,72

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

%

99,75

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

96,18

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS Angka partisipasi sekolah SMA/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA Jumlah gedung olahraga


46


Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

96,23

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

99,69

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

89,51

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

91,07

Satuan

Target 2014

%

56,62

Perpustakaan

1

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Orang

63.561

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Buku

70.000

Satuan

Target 2014

RS

11

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Indikator Kinerja Utama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) Jumlah perpustakaan

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Usia Harapan Hidup Indikator Kinerja Utama Jumlah rumah sakit

Puskesmas, pustu,

Jumlah puskesmas, pustu, pusling

pusling

216

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

%

142,18

Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk

%

01:14,6


%

70,08

Angka usia harapan hidup

Th

67,2-68,20

%

100

%

100

%

100

Cakupan puskesmas

%

100


%

48,39

BOR (Bed Occupancy rate )

%

65

AVLOS ( Average Length of Stay)

Hari

8

BTO (Bed Turn Over)

Kali

45

TOI ( Turn Over Interval)

hari

3

Angka Kematian > 48 jam (GDR)

per mile (‰)

30

Angka Kematian < 48 jam (NDR)

per mile (‰)

50

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Sasaran Strategis 9 Menurunnya Angka Kematian Bayi Indikator Kinerja Utama Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)


Satuan

Target 2014

%

20

47


Sasaran Strategis 10 Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Indikator Kinerja Utama Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Satuan

Target 2014

%

60

%

80

Sasaran Strategis 11 Menurunnya Anak Balita Dibawah Garis Merah Indikator Kinerja Utama Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Satuan

Target 2014

%

≤5

%

100

Sasaran Strategis 12 Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita Indikator Kinerja Utama Rasio posyandu per satuan balita

Satuan

Target 2014

%

1,94

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Indikator Kinerja Utama Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Satuan

Target 2014

%

96,10

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

orang

2

Rasio akseptor Keluarga Berencana

%

0,73

Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif

%

73,5

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

%

41,25


Sasaran Strategis 15 Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Aman, Bermutu Dan BermanfaatSerta Terjangkau Oleh Masyarakat Indikator Kinerja Utama Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas

Satuan

Target 2014

%

100

%

48,39

Sasaran Strategis 16 Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Cukup, Berkualitas Dan Profesional Indikator Kinerja Utama


Satuan

Target 2014

48



%

7,66


%

7,66

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

%

2,68

Jumlah Tenaga Medis

Orang

270

Keperawatan (perawat dan bidan)

Orang

1.270

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Orang

43

Tenaga kesehatan

Orang

80

Sanitarian

Orang

37

Ahli gizi

Orang

43

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

%

16,82

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

%

44,53

Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk

%

4,98

Sasaran Strategis 17 Terberdayakannya Masyarakat Melalui Keterlibatan Di Dalam Pelayanan Kesehatan, Seperti Terlibat Dalam Posyandu, Polindes Dan Pos Siaga Serta Poskestren Indikator Kinerja Utama Posyandu aktif

Satuan

Target 2014

%

100

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pertanian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Kw/hektar

67,65

%

49,37

%

9,15

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

%

4,2

Nilai tukar petani

%

111

Gabah

Ton

860.627

Beras (Ton)

Ton

502.122

Kesediaan pangan utama

%

302,94

Cakupan bina kelompok petani

%

26,76

Produksi daging (Ton/Th)

Ton

5.731

Produksi telor (Ton/Th)

Ton

12.416

Produksi susu (ton/Th)

Ton

478.665

Mortalitas ternak

%

0,4

Kejadian penyakit

%

5,2

Jumlah Puskewan

Puskewan

10

%

8,09

Kelompok

51

Ton

66.404

%

30,1

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan Konsumsi ikan


49


Sasaran Strategis 19 Meningkatkan Industri Olahan Dan Kreatif Berbasis Pertanian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

%

23,83

Rp.

20.484.056

%

5,7

%

7

%

4,87

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industri Sasaran Strategis 20 Termanfaatkannya Fungsi Ekologi, Ekonomi DanSosial Hutan

Satuan

Target 2014

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Indikator Kinerja Utama

%

1,09

Kerusakan kawasan hutan

%

0,04

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

%

1,08

Satuan

Target 2014

Investor

1

Rp. (milyar)

50

Orang

239

%

4,04

Rp.

1

%

97,4

Ada/Tidak ada

Ada

Sasaran Strategis 21 Meningkatnya Investasi Di Daerah Baik PMA Maupun PMDN Indikator Kinerja Utama Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Sasaran Strategis 22 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata Seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade Dan Lainnya Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014


Orang

951.198

Kunjungan wisata mancanegara

Orang

24.729

%

3,71

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan


50


Koperasi Dan UMKM Satuan

Target 2014

%

80,3

UKM

23.000

BPR/LKM

2.250

UMK

44

Indikator Kinerja Utama Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM Usaha Mikro dan Kecil

Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Jejaring Antar Daerah, Provinsi Dan Pusat Serta Jejaring Pelaku Ekonomi Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Bank

45

Perush. Asuransi

5

%

23,83

Rp.

20.484.056


Sasaran Strategis 25 Tersusunnya Regulasi Yang Berhubungan Dengan Kompetisi Kegiatan Ekonomi Di Daerah Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Pajak daerah (milyar RP)

Rp.

51,004

Retribusi Daerah (milyar RP)

Rp.

30,585

Pajak Derah

11

Retribusi

30

Perda

1

%

97

Perda

1

Satuan

Target 2014

Orang

1.568.444

Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan

Sasaran Strategis 26 Meningkatnya Sarana Informasi Dan Alat Transportasi Indikator Kinerja Utama Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan/Bandara/ Terminal

2/1/8

Angkutan darat

%

0,001

Rasio ijin trayek

%

0,00034

Angkutan

1.404

%

37,61

Menit

20

Rp.

37.500

Pemasangan Rambu-rambu

%

0,05

Jumlah jaringan komunikasi

Jaringan

13

Web site milik pemerintah daerah

Web site

1

Penyiaran / tayang

54/2

Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Jumlah penyiaran radio/TV lokal


51


Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah surat kabar nasional / lokal

Tayang

1

Jenis

18

Sasaran Strategis 27 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Menghubungkan Daerah-Daerah Tujuan Wisata Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014


%

97


%

97,5

Satuan

Target 2014

Bangunan

35

%

60

%

80

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

%

80

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

%

80

Rasio Jaringan Irigasi

%

75

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

%

100

Sasaran Strategis 28 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Pertanian Indikator Kinerja Utama Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)

Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Jalan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

%

0,0006

Km

26.000

%

45

Persentase penanganan sampah

%

52,5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

%

60

Panjang jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Sasaran Strategis 30 Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Jumlah Kualitas Yang Memadai Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

RT

34.640

%

7,68

Rumah tangga pengguna listrik

RT

281.674

Rumah tangga ber-Sanitasi

RT

410.798

Rumah tangga pengguna air bersih Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih


52


Lingkungan pemukiman kumuh

pemukiman

35.150

Rumah

1.479.522

Prosentase rumah tinggal bersanitasi

%

85

Rasio rumah layak huni

%

50

Rasio permukiman layak huni

%

50

Rumah layak huni

Sasaran Strategis 31 Tersusunnya Dan Tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi Secara Terpadu Dan Konprehensif Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

%

4,815

Kondisi

Baik

Luas wilayah produktif

%

50,61

Luas wilayah industri

%

2,4

Luas wilayah kebanjiran

%

0,07

Luas wilayah kekeringan

%

0,07

Luas wilayah perkotaan

%

9,9

%

50

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ketaatan terhadap RTRW

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Sasaran Strategis 32

Meningkatnya Jumlah Jalan Poros Desa Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

%

97

Satuan

Target 2014

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

71,8

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

%

1,72

Pencari kerja yang ditempatkan

%

20,3

Tingkat pengganguran terbuka

%

3,01-4,01

Keselamatan dan perlindungan

%

80,4

%

26,67

Satuan

Target 2014

%

114,32

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan

%

68,37

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

68,37

Rp.

68,12

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Sasaran Strategis 33 Menurunnya Tingkat Pengangguran Indikator Kinerja Utama

Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Sasaran Strategis 34 Menurunnya Angka Kemiskinan Indikator Kinerja Utama Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)


53


Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

%

41,25

Sasaran Strategis 35 Meningkatnya Program-Program Pembangunan Yang BerbasisPada Pengarusutamaan Gender Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

15,7

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

86

Rasio KDRT

%

0,008

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

0,56

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)

%

16,14

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

%

38,4

%

89,3

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Sasaran Strategis 36 Meningkatnya Jaminan Dan Perlindungan Sosial Masyarakat Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Unit

95

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

%

0,2

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

%

0,2

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Sasaran Strategis 37 Meningkatnya Peranan Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat Di Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Kelompok

90

Kelompok

90

Jumlah LSM

LSM

217

LPM Berprestasi

LPM

60

PKK aktif

PKK

100

%

85

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

%

80

Pencemaran status mutu air

%

91

%

87

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

%

75,76

Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk

%

60

Penegakan hukum lingkungan

%

95

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

%

84

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air


54


Sasaran Strategis 38 Meningkatnya Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Lokal Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2014

Group

755

Gedung

2

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali

8

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Unit

10

Buah/tempat

29

Jumlah group kesenian Jumlah gedung

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebelum perubahan sebesar Rp. 2.221.945.453.787,00, dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.557.268.868.775,41.


55


BABIII AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badanhukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalandalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerimapelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah

Kabupaten

masyarakat

Banyuwangi

Banyuwangi

selaku

pengemban

melaksanakan

amanah kewajiban

mempertanggungjawabkanamanah tersebut.Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahdanKeputusanKepala 239/IX/618/2003

tentang

Lembaga

Perbaikan

Administrasi

Negara

PedomanPenyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian targetsasaran

dari

masing-masing

indikator

kinerja

sasaran

yang

ditetapkandalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

tersebut,pengukuran

Banyuwangi

kinerja

digunakan

2010-2015. untuk

menilai

Sesuai

ketentuan

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaankegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkanmisi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. a. Kerangka Pengukuran Kinerja Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran

dan

menggambarkan

padaprogram/kegiatan.Untuk

Bab III Akuntabilitas Kinerja

mengetahui

pula gambaran

tingkat mengenai

capaian tingkat

56


pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan denganrealisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target denganRealisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atashasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dankegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinalsebagai berikut : - 85 % keatas = Baik Sekali (BS) - 70 s.d. <85 % = Baik (B) - 55 s.d. <70 % = Cukup (C) - < 55 % = Kurang (K) Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaiankinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab

tercapaiatau

tidak

tercapainya

kinerja

yang

kualitatif

yang

diharapkan. Indikator Kinerja  Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

menggambarkan tingkatpencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Sasaran  Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenaikeberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. IndikatorSasaran dilengkapi denganTarget Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. b. Analisis Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015. Dalam RPJMD Bab III Akuntabilitas Kinerja

57


Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015, untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan dan 38 Sasaran. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja tahun 2014, telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan)sasaran, dengan 240(dua ratus

empat puluh) indikator sasaranterdiri dari Misi I terdapat 1 tujuan dan 19 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan dan 82 indikator kinerja, Misi III terdapat 2 tujuan dan 54 indikator kinerja,Misi IV terdapat 2 tujuan dan 46 indikator kinerja dan Misi Vterdapat 1 tujuan dan 39 indikator kinerja.Dari 38 (tigapuluh delapan)sasaran dengan 240 indikator kinerja, pencapaian indikatorsasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah : Tabel 3.1.1. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No.

Kategori

Misi I (19 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Jumlah Misi II (82 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Jumlah Misi III (54 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Jumlah Misi IV (46 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Jumlah Misi V (39 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Bab III Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Indikator Sasaran

Persentase

17 1 0 1 19

89,47 5,26 0,00 5,26 100,00

70 3 5 4 82

85,37 3,66 6,10 4,88 100,00

53 1 0 0 54

98,15 1,85 0,00 0,00 100,00

46 0 0 0 46

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

31 4 0 4

79,49 10,26 0,00 10,26 58


Jumlah

39

100,00

Adapun ketercapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut : Tabel 3.1.2. Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target No.

Jumlah Indikator

Sasaran

Keterangan

Ketercapaian Target

Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)

1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

5

Capaian kinerja sasaran = 110,71 % kategori Baik Sekali

2

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai

4

1

1

1

Indikator mencapai target Indikator tidak mencapai target

4 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85<100% = BS

mencapai target

1 Indikator mencapai lebih 100 %= BS

(100 % = 2, lebih 100 % = 2, tdk tercapai = 1)

(lebih 100% = 1)


3

Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan

6

6

Indikator mencapai taget

(100% = 6)

Capaian kinerja sasaran = 100 % kategori Baik Sekali

4

Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum

6 Indikator mencapai100 % = BS

7


6

1

Indikator mencapai target Indikator tdk mencapai target

6 Indikator mencapai>100 % = BS 1 Indikator mencapai 70 <85 % = B (100% = 2, lebih 100% = 4, tdk tercapai = 1)

Misi II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

5


2


6

Meningkatnya pendidikan

angka

partisipasi

2 Indikator mencapai target

2 Indikator mencapai lebih dari 100 % = BS (lebih 100% = 2)

33


26 Indikator mencapai target 7 Indikator tidak mencapai target

26 Indikator mencapai > 100 % = BS 3 Indikator mencapai 85 < 100 % = BS 3 Indikator mencapai 55<70 % = C, 1 Indikator mencapai <55%= K (100% = 3, lebih 100% = 23, tdk tercapai = 7)

7


4



2 Indikator mencapai>100 % = BS 1Indikator mencapai 70<85% = B, 1 Indikator mencapai 55-<70%= C (lebih 100% = 2, tdk tercapai= 2)

8



17

13Indikator mencapai target

13 Indikator mencapai > 100 % = BS

59



4 Indikator tidak mencapai target

3 Indikator mencapai 85<100 % = BS 1 Indikator mencapai <55 % = K (100% = 4, lebih 100% = 9, tdk tercapai = 4)

9


1

1 Indikator mencapai terget


10

Menurunnya melahirkan

angka

kematian

(lebih 100 %=1)

ibu

2


11

Menurunnya garis merah

anak

balita

dibawah

2


12


1


13

Meningkatnya cakupan oleh tenaga kesehatan

persalinan

1

1 Indikator mencapai target 1 Indikator tidak mencapai target 2 Indikator mencapai target

1 Indikator mencapai lebih100 % = BS 1 Indikator mencapai 55<70 % = C



1

Indikator tidak mencapai target

1 Indikator mencapai 85<100 % = BS


14



(lebih 100%=1, tdk tercapai = 1 )

2 Indikator mencapai 100 % = BS (100% = 2)

(lebih 100% = 1)

(tidak tercapai = 1)

4

4

Indikator mencapai target


2

2




6 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai 70<85 % = B 2 Indikator mencapai 85<100 % = B 2 Indikator mencapai <55 %=K


15

1 Indikator mencapai lebih dari 100 % = BS

(100% = 1, lebih 100% = 3)

(100% = 1lebih 100% = 1)


16


12


6

6

(lebih 100% = 5, 100% = 1, tdk tercapai = 6)

17


1

1


1 Indikator mencapai > 100 % = BS (100% = 1)


Misi III : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal 13 Indikator 18 Meningkatnya daya saing daerah dan 19 13 Indikator mencapai > mencapai kemandirian ekonomi berbasis 100 % = BS target pertanian 6 Indikator mencapai 856 Indikator tidak <100% = BS Capaian kinerja sasaran = 110,89 % kategori mencapai (100% = 7, lebih 100% = 7, tdk Baik Sekali target tercapai = 5


60


19


5

1


20

Termanfaatkannya fungsi ekonomi dan sosial hutan

ekologi,

4

3

3


21


7

7


22


3

3


4 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 70<85% = B













(100% = 2, lebih 100% = 2, tdk

tercapai = 1)

(100% = 1, lebih 100% = 2)

(100% = 2, lebih 100% = 5)

( lebih 100% = 3)


23


6

6

Capaian kinerja sasaran = 100,10% kategori Baik Sekali

24


4

4

(100% = 5 lebih 100% = 1)

(100% = 1 lebih 100% = 3)


25


7

7

( 100% =5, lebih 100% =2)


Misi IV : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik 13 Indikator 26 Meningkatnya sarana informasi dan 14 mencapai alat transportasi target Capaian kinerja sasaran = 118,76 % kategori 1 Indikator tidak Baik Sekali mencapai target

27


2

2

13 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85 < 100 % =BS ( 100%=6, lebih 100%=7tdk tercapai =1)

Indikator tidak mencapai target

2 Indikator mencapai 85<100 % = BS


6 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS


4 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS

Indikator mencapai target Indikator tidak

6 Indikator mencapai > 100 % = BS 3 Indikator mencapai 85

( tidak tercapai =2)


28


7


29

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

6

1

5

4

1

Capaian kinerja sasaran = 111,44% kategori Baik Sekali

30



9

6

3

( 100% = 5, lebih 100% =1, tdk tercapai =1)

( 100% = 2, lebih 100% =2, tdk tercapai =1

61



31

Tersusunnya dan tertatanya RTRW

8

Kabupaten Banyuwangi secara

mencapai target

- <100 % =BS





8

terpadu dan konprehensif

( 100% = 3, lebih 100% =3, tdk tercapai =3)

(100% = 4 lebih 100% =4)


32

Meningkatnya desa

jumlah

jalan

poros

1


( lebih 100% =1)

Misi V : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan

33


6



4 Indikator > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 70 < 85 % =B 1 Indikator mencapai 85< 100 = BS (100%=1, lebih 100% =3, tdk tercapai =2)

34


5


7

6 Indikator mencapai target 1 Indikator tidak mencapai

6 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator <55 = K.

2 Indikator mencapai target 1 Indikator tidak mencapai target 8 Indikator mencapai target 5 Indikator tidak mencapai target

2 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai <55% = K


35


(100%=1, lebih 100% =4)


36

Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat

dan

3


37



13


(100% = 1, lebih 100% =5, tdk

tercapai =1)

( lebih 100% =2, tdk tercapai =1)

8 Indikator mencapai > 100 % = BS 3 Indikator mencapai 70 < 85 % =B 2 Indikator mencapai <55 = K. (100% = 3, lebih 100% =5, tdk tercapai =5)

38

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Capaian kinerja sasaran = 96,09 % kategori Baik Sekali

5


3 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai 85< 100 % = BS (100% = 2, lebih 100% =1, tdk tercapai =1)


62


Dari 38 sasaran di atas, pencapaian realisasi terhadap target yang sudah ditentukan dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 3.1.3. Pencapaian Target Misi

Tingkat Pencapaian

Jumlah No.

Misi

Indikator

Sesuai Target

Sasaran

Jumlah

1

Misi 1

19

10

2

Misi 2

82

13

3

Misi 3

54

23

4

Misi 4

46

16

5

Misi 5

39

8

240

70

Jumlah


% 52,63 15,85 42,59 34,78 20,51

29,17

Belum Mencapai Target Jumlah 2 21 7 8 11

49

% 10,53 25,61 12,96 17,39 28,21

20,42

Melampaui Target Jumlah 7 48 24 22 20

121

% 36,84 58,54 44,44 47,83 51,28

52,73

63


3.2. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Target

Realisasi

Capaian Kinerja Tahun 2013 (%)

15

150

Ada

100

Tahun 2013 Indikator Sasaran

1

Satuan

Target

Realisasi


11

15

136,36

Ada

100

Tahun 2014

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Sistim

10


Ada /

SIAK

Tidak

2010


Predikat

WTP

WTP

100

WTP

WTP

100

4


Peringkat

15 besar

16 besar

93,75

15 besar

12 besar

125,00

5

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat

B/65,05

50,65 / C

77,86

B/65,05

59,96 / C

92,18

2

3

Rata-rata capaian kinerja

SIAK 2010

104,32

110,71

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 110,71 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 104,32 %. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah telah mencapai target karena : - Penatausahaan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan yang berlaku. - Pencatatan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah telah didukung dengan data memadai dan relevan (adequate disclosure). - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terlaksana efektif. - Pelaksanaan APBD mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


64


Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target sebesar B/65,05pada tahun 2014, terealisasi sebesar 59,96 / C, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 92,18%. Hal ini disebabkankarena : - RPJMD dan Rensta pada setiap SKPD, belum memuat indikator kinerja tujuan dan belum dilengkapi dengan target jangka menengah. - Kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja sebagian SKPD belum seluruhnya berorientasi pada hasil (outcome). - Beberapa indikator kinerja utama pada tingkatpemerintah kabupaten maupun pada unit SKPD, ada yang masih belum berorientasi pada hasil. - Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam perencanaan tahunan (Renja) dan penganggaran (RKA) SKPD. - Kualitas laporan kinerja (LAKIP) SKPD masih belum cukup menginformasikan analisis pencapaian kinerja serta belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan dengan target kinerja jangka menengah masih ada kelemahan

keakuratan

data

kinerja,

karena

belum

memiliki

sistem

pengumpulan data kinerja yang baik. - Informasi kinerja dalam LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan penganggaran secara berkelanjutan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta untuk menilai keberhasilan kinerja organisasi. - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan inspektorat

belum

dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan untuk mengukur keberhasilan SKPD dan perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja serta peningkatan kinerja di tingkat SKPD secara berkelanjutan. Solusi : - Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya. - Memperbaiki kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bab III Akuntabilitas Kinerja

65


- Mereview IKU. - Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal AKIP. - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Tabel 3.2.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai

Target

Realisasi


78

79,81

101,94


1

Satuan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

%


Target

Realisasi


79,00

79,85

101,08

Tahun 2014

101,94

101,08

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya kualitas SDMaparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 101,08 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 101,94 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Tercapainyarealisasi dan capaian kinerja dikarenakan adanya perbaikan – perbaikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengurusan administrasi kependudukan sekarang ini lebih mudah dan didukung oleh aparat pemerintahan yang cakap dan ramah sehingga tercipta suatu pelayanan prima bagi masyarakat. Tabel 3.2.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan

Target

Realisasi


Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100


1 2 3

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada


Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

66


4

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

5

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka"

Ada / Tidak

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100

6


Ada / Tidak

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100


100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan, yang mencapai target sebanyak 6 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100 %. Tercapainya realisasi dan capaian kinerja dikarenakan : - Dokumen perencanaan RPJPD : Telah tersedia, masih berlaku hingga tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025. - Dokumen perencanaan RPJMD : Telah tersedia, masih berlaku hingga tahun 2015 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.

- Dokumen perencanaan RKPD : Dokumen Renja tahunan merupakan amanat Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahyang diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Banyuwangi

Tahun 2015. - Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD : Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Bab II Pasal 3 : RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


67


- Buku Kabupaten dalam Angka : Banyuwangi Dalam Angka sebagai bahan informasi capaian pembangunan daerah merupakan publikasi data yang diterbitkan secara berkala setiap tahun berisi data series dengan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini kerjasama Bappeda Kabupaten Banyuwangi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. - BukuPDRB Kabupaten : Buku PDRB Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu publikasi berisi indikator makro yang menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pengukuran atas nilai tambahan yang mampu dihasilkan dari sejumlah nilai produksi aktivitas ekonomi barang dan jasa di Kabupaten Banyuwangi. Dengan PDRB Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dapat meihat tingkat capaian ekonomi yang dihasilkan dalam periode tertentu, laju pertumbuhan ekonom, struktur ekonomi yang berkembang dalam periode tertentu dan apabila disandingkan dengan data kependudukan dapat menggambarkan PDRB Perkapita dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tabel 3.2.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesadaran Dan Penegakan Hukum

Target

Realisasi


%

80

85

106,25

100

100

100

%

80

85

106,25

100

100

100

%

1:1,07

1:1,08

100,93

1:1,03

1: 1,09

105,83

%

93

95

102,15

95

95,50

100,53

%

92

106

115,22

95

96,47

101,55

Kasus

655

650

100,77

586

653

111,43

Kali

4

7

57,14

4

5

80,00


1 2 3 4 5

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Penegakan PERDA

6

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka yang tertangani kriminalitas

7

Jumlah demo

Satuan


122,44

Target

Realisasi


Tahun 2014

197,56

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 4 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 197,56 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 122,44 %. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut : Bab III Akuntabilitas Kinerja

68


 Jumlah demo, dengan target sebanyak4 kali pada tahun 2014, terealisasi sebanyak5 kali, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 80,00%. Tidak tercapainya indikator kinerja disebabkan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan belum sepenuhnya kondusif, hal ini ditandai dengan masih adanya gangguan keamanan atau demonstrasi. Solusi : - Diperlukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang arti pentingnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan serta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan dan buruh sehingga akan terjalin komunikasi yang baik pula. Tabel 3.2.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya Angka Buta Aksara

Realisasi


97,23

98,82

97,23

97,34


Satuan Target

1 2

Angka melek huruf (AMH) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Rata-rata capaian kinerja

% %

98,7198,39 99,89

Realisasi


100

101,03

100

100,10

Tahun 2014

Target 98,9898,54 99,99

98,08

100,57

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya angka buta aksara, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100,57 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 98,08 %.Keberhasilan capaian kinerja karena adanya gerakan masyarakat penuntasan buta aksara dan pemungutan siswa putus sekolah melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 sehingga masyarakat yang buta aksara dapat dituntaskan dan siswa yang putus sekolah dapat kembali bersekolah.


69


Tabel 3.2.6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2013 Indikator Sasaran

1


2


3


4

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

5

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

6

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

7

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar

8

Satuan


Target

Realisasi


Tahun 2014

Target

Realisasi

%

108,76

104,93

96,48

108,86

110,15

101,19

%

99,99

103,25

103,26

100

100,67

101,27

%

62,29

76,71

123,15

64,29

76,75

119,38

%

98,36

98,41

100,05

98,73

98,87

100,14

%

73,90

88,64

119,95

74,22

88,67

119,47

%

46,31

60,81

131,31

46,32

68,84

148,62

%

94,38

102,87

109

100

100,37

100,37

%

100

101,72

101,72

97,06

100,97

104,03

%

94,38

98,82

104,70

95,72

99,98

104,45

%

96,91

102,73

106,01

97,06

114,73

118,21

%

78,21

74,19

94,86

78,74

76,29

96,89

%

55,01

67,09

121,96

58,01

80,40

138,60 100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

9

Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS

10

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS

11

Angka partisipasi sekolah SMA/MA

12

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA

13

Jumlah gedung olahraga

Gedung

2

2

100

2

2

14


%

70.24

70.24

100

70,08

70,08

100

15


%

7,75

7,25

93,55

7,25

7,12

91,87

16


%

15,22

15,95

104,80

15,12

15,83

104,70

17

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

%

23,48

19,15

81,56

23,38

14,88

63,64

%

15,44

16,60

107,51

15,39

16,30

105,91

%

38,11

34,54

90,63

38,15

22,60

59,24

%

15,44

14,85

96,18

38,15

13,93

36,51

%

38,11

28,02

73,52

38,15

22,41

58,74

%

86,03

87,78

102,03

89,70

94,95

105,85

%

84,56

94,96

112,30

85,30

96,35

112,95

%

96,86

97,32

100,47

83,24

97,39

117,39

%

0,03

0,04

75

0,03

0,03

100

%

0,44

0,42

104,76

0,39

0,35

111,43

%

1,07

0,83

128,92

0,72

0,75

96,00

pendidikan dasar 18


19

Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS

20


21

Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA

22

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

23

Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik

24

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

25


26


27

Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA

28


%

99,75

99,92

100,17

99,75

100

100,25

29


%

96,18

99,94

103,91

96,18

99,98

103,95

30


%

96

99,99

104,16

96,23

96,45

100,23

31

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

%

99,69

104,03

104,35

99,69

100,19

100,50

ke SMP/MTs


70


32

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

33


%

89,13

98,96

111,03

89,51

98,21

109,72

%

94,62

94,76

100,15

91,07

94,68

105,78


103,26

101,13

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 33 indikator sasaran Meningkatnya partisipasi pendidikan, yang mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 23 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 7 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 101,13 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 103,26 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA) dari target yang ditentukan sebesar 78,74 % tahun 2014 terealisasi sebesar 74,14 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 94,16 %, tidak tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan wajib belajar. Solusi : - Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta penambahan kebutuhan guru.  Angka rata - rata lama sekolah, dengan target sebesar 7,25 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 7,12 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 91,87 %. Penurunan capaian kinerja disebabkan masih adanya murid yang tinggal kelas pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (penduduk usia 7-18 tahun). Solusi : - Meningkatkan partisipasi antara wali murid dan guru serta meningkatkan mutu pendidikan, baik di tingkat dasar maupun tingkat menengah.  Rasio guru/murid per kelas rata-rata (Pendidikan Dasar), dengan target sebesar 23,38 % tahun 2014 terealisasi sebesar 14,88 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 63,64 %,  Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SLTP/MTs), dengan target sebesar38,15% tahun 2013 terealisasi sebesar 22,60 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 59,24 %.


71


 Rasio guru terhadap murid (SMA/SMK/MA) dari target yang ditentukan sebesar 38,15 % tahun 2014 terealisasi sebesar 15,75 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 41,28 %.  Rasio guru / murid per kelas rata - rata (SMA/MA) dari target yang ditentukan sebesar38,15 % tahun 2014 terealisasi sebesar 22,41 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 58,74 %. Penyebab tidak tercapainya4 indikator kinerja di atas karena adanya kewajiban jumlah mengajar sebanyak 24 jam per-Minggu. Solusi : - Dilakukan penyesuaian jam mengajar bagi guru.  Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA, dengan target sebesar 0,72 % tahun 2014 terealisasi sebesar 0,75 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 96,00 %. Tidak tercapainya kinerja disebabkan adanya sebagian orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor kemiskinan dan keberadaan sekolah di tingkat menengah atas masih belum merata sampai desa terpencil. Solusi : - Menurunkan angka putus sekolah dengan cara mewujudkan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, melalui pemberian bantuan operasional sekolah, penyediaan buku teks pelajaran dan bantuan operasional manejemen mutu serta membuka sekolah terbuka yang ada di desa – desa terpencil.


72


Tabel 3.2.7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan

Target

Realisasi



1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2

Jumlah perpustakaan

3

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

4

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

%

55,49

75,65

136,33

56,62

76,93

135,87

gedung

3

2

66,67

3

2

66,67

orang

60.535

61.970

102,37

63.561

82,375

129,59

buku

64.700

38.870

60,08

70.000

55.084

78,69


91,36

102,71

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakatakan pentingnya pendidikan, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 102,71%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 91,36 %. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Jumlah perpustakaan, dengan target sebanyak 3 gedung pada tahun 2014, terealisasi sebanyak2 gedung yaitu Perpustakaan Umum dan Perpustakaan di Taman Makam Pahlawan, sedangkan Perpustakaan yang direncanakan berlokasi di Mall of Sritanjung (MOS)belum dapat direalisasikan, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 66,67 %. Penurunan capaian kinerja disebabkan pembangunan gedung perpustakaan yang berlokasi di MOS belum terealisasi karena terkendala pemanfaatannya. Solusi: - Segera direalisasikan karena penggunaan gedung perpustakaan sangat penting bagi masyarakatartinya semakin banyak perpustakaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, semakin dapat mencerdaskan masyarakat. 

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target sebanyak 70.000 buku pada tahun 2014, terealisasi sebanyak55.084 buku, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 78,69%. Penurunan capaian kinerja disebabkan kondisi buku banyak yang rusak dan hilang serta penambahan koleksi buku, hal ini diketahui setelah diadakan entry ulang semua koleksi buku perpustakaan.


73


Solusi: - Kekurangan koleksi buku di perpustakaan dapat diatasi dengan mengajukan tambahan

anggaran

dan

menjalin

ProvinsisertaPerpustakaanNasional

kerjasama

agar

denganPerpustakaan

mendapatkan

bantuan

buku

perpustakaan. - Pengetatan proses administrasi kepada setiap peminjam buku perpustakaan agar buku yang dipinjam tidak hilang dan rusak serta menghubungi pemustaka yang belum mengembalikan buku melalui telephon. Tabel 3.2.8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Usia Harapan Hidup

Target

Realisasi


11

14

127,27

11

13

118,18

216

204

94,44

216

208

96,30

%

142,18

316,24

222,42

142,18

135,75

104,74

%

1:14,56

1:12,11

120,23

01:14,6

1 : 12,6

115,87

%

70.24

70.24

100

70,08

70,08

100

68,30

100,15


1

Jumlah rumah sakit Jumlah puskesmas, pustu, pusling

2

Satuan

RS

Target

Realisasi


Tahun 2014

Puskesm as, pustu, pusling

3 4 5 6 7

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk Indeks Pembangunan Manusia Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Th

67,167,90

68,25

100,52

67,268,20

%

95

95,40

100,42

100

99,50

99,50

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100 187,50

Cakupan penemuan dan 8

penanganan penderita penyakit TBC BTA

9

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

10

Cakupan puskesmas

%

100

187,50

187,50

100

187,5

11


%

48,39

48,39

100

48,39

48,39

100

12


%

65

73,04

112,37

65

56,5

86,92

13


Hari

8

4,60

173,91

8

4,16

192,30

14

BTO (Bed Turn Over)

Kali

45

72,76

161,69

45

61,83

137,40

15


hari

3

1,66

180,72

3

2,56

117,18

40

43,87

91,18

30

68,06

44,07

60

71,35

84,09

50

41,99

119,07

16 17


per mile (‰)

Angka Kematian < 48 jam (NDR)

per mile (‰)



126,87

112,89

74


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 indikator sasaran Meningkatnya usia harapan hidup, yang mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 9 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 112,89 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 126,87 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dengan target sebesar 216 puskesmas pada tahun 2014, terealisasi sebesar 208 puskesmas, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,30 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan jumlah puskesmas keliling masih belum memenuhi target yang diharapkan. Solusi : - Diajukannya pengadaan puskesmas keliling sehingga dapat memperlancar layanan kesehatan pada masyarakat.  Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan target sebesar 100 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 99,50 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 99,50 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan adanya 1 desa yang belum mencapai UCI desa, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat desa tersebut akan pentingnya imunisasi bagi balita masih rendah. Solusi : - Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang arti pentingnya imunisasi bagi balita lebih ditingkat, yaitu dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakatdesa setempat.  BOR (Bed Occupancy rate ), dengan target sebesar 65 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 56,50 %, sehinggacapaian kinerja indikator sasaran sebesar 86,92 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan adanya penambahan tempat tidur pasien dan penurunan pasien di ruang bersalin karena sudah tidak berlakunya lagi Jampersal. Solusi : - Mengoptimalkan mutu pelayanan kepada pasien dan meningkatkan sarana serta prasarana rumah sakit. Bab III Akuntabilitas Kinerja

75


 Angka Kematian > 48 jam (GDR), dengan target sebesar 30 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 68,06 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 44,07 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkanbanyaknya pasien pindahan dari rumah sakit lain sudah dalam keadaan kritis, dengan alasan sudah kehabisan biaya ataupun harapan hidupnya kecil. Solusi : - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / pasien agar memperoleh pelayanan secara optimal dan melakukan koordinasi secara intens dengan rumah sakit lain sehingga pasien yang melakukan pindah rumah sakit dapat tertangani dengan baik serta peningkatan PKMRS melalui media.  Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dengan target sebesar 15 % pada tahun 2013, terealisasi sebesar 8,51 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 56,73 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan masih kurangnya koordinasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, namun jika dilihat capaian indikator kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 56,73 %, jika dibanding dengan capaian indikator kinerja tahun 2012 hanya sebesar 19, 33 %. Solusi : - Mengoptimalkan dana bantuan operasional kesehatan dan dana jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif serta untuk menunjang sarana dan prasarana di puskesmas. Tabel 3.2.9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya Angka Kematian Bayi

Target

Realisasi


25

8,20

304,88


1

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Rata-rata capaian kinerja

Satuan

%

304,88

Target

Realisasi


20

6,09

328,41

Tahun 2014

328,41

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Menurunnya angka kematian bayi melebihi target, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 328,41%, Bab III Akuntabilitas Kinerja

76


mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 304,88 %. Keberhasilan capaian kinerja karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhinya, antara lain : Adanya peran aktif lintas sektor seperti Kecamatan, Kantor Urusan Agama dan

-

masyarakat / kader. Pengenalan faktor resiko kematian dan komplikasi pada bayi sejak dini dan

-

upaya rujukan dini berencana. -

Penanganan komplikasi neonatus yang tepat.

-

Peningkatan SDM tenaga teknis dengan berbagai pelatihan – pelatihan penanganan kasus - kasus neonatus. Peningkatan

-

pengetahuan

masyarakat

melalui

pelatihan

kader

tentang

penanganan pertama kegawat daruratan pada kasus bayi sampai dengan rujuk. -

Penanganan bayi baru lahir yang tepat dan cepat sesuai dengan keadaan.

-

Peningkatan

persiapan

kehamilan

dan

persalinan

yang

optimal

untuk

mendapatkan bayi yang sehat.

Tabel 3.2.10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan

Indikator Sasaran

1

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

2

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Rata-rata capaian kinerja

Target

Realisasi


%

65

142,10

45,74

60

93,08

64,46

%

81

82,10

101,36

80

86,10

107,63

Tahun 2013 Satuan

73,55

Target

Realisasi


Tahun 2014

86,05

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 86,05 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 73,55%. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :


77




Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup), dengan target sebesar 60 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 93.08%, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 64.46%. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan : -

Masih adanya kematian ibu dengan alur kronologi dimulai dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penanganan komplikasi kebidanan sampai pada sistem rujukan yang masih kurang optimal sehingga masih adanya kasuspendarahan

pada

ibu

melahirkan

yang

dimungkinkan

dapat

mengakibatkan kematian. -

Batas resiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian kadang terjadi sangat cepat, kadangkala kematian tidak dapat dicegah.

-

Keterlambatan mendeteksi, rujukan dan penanganan ditempat rujukan.

-

Belum optimalnya kompetensi dan kepatuhan tugas dalam memberi layanan pada ibu hamil, melahirkan dan nifas sesuai standart.

-

Faktor non medis yaitu timbulnya keterlambatan di keluarga yang tidak segera mengambil keputusan untuk dirujuk dan keterlambatan transportasi.

Solusi : -

Peningkatkan kompetensi petugas dan kepatuhan dalam memberi layanan untuk mencegah keterlambatan yaitu dengan diikutsertakan dalam diklat khusus atau teknis.

-

Peningkatan mutu ANC untuk mendeteksi lebih awal faktor – faktor resiko kehamilan.

-

Mengadakan pertemuan pak adi bu siti untuk mencegah masalah – masalah resiko ibu hamil yang ditentukan.

-

Care and Quick Response untuk tenaga kesehatan dengan tujuan agar tanggap dan tepat dalam penanganan kegawatan daruratan maternal dan neonatal.

-

Kesepakatan Jejaring Rujukan yang melibatkan lintas sektor dalam upaya membentuk jejaring rujukan yang tepat efektif dan efisiensi sehingga kegawat daruratan maternal dan perinatal tertangani dengan tepat ditempat rujukan, tujuanya adalah kesiapan dalam penanganan kasus rujukan kegawat daruratan


78


maternal dan nionatal dalam hal kesiapan penolong, sarana prasarana, alat dan keluarga. Peningkatan manajemen rujukan dini berencana dan pengetahuan ibu hamil

-

serta keluarga lewat kelas ibu hamil. Pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu pada tenaga kesehatan

-

dengan tujuan agar tidak terjadi kematian ibu dengan kronologi yang Sebagai refreshing bagi tenaga kesehatan apabila ada ilmu baru yang harus

-

dibagikan, dengan adanya itu diharapkan akan memunculkan ide-ide dan rekomendasi baru guna menunjang pelayanan prima pada masyarakat. Menjalin kerjasama yang sinergis antara masyarakat dan tenaga kesehatan

-

untuk menemukan secara dini ibu hamil dengan resiko serta peningkatan kesiapan P4K dan Ambulance Desa. Tabel 3.2.11. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Menurunnya Anak Balita Dibawah Garis Merah

Target

Realisasi


%

<5

1

100

<5

0,95

100

%

100

100

100

100

100

100


1


2

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Satuan


100

Target

Realisasi


Tahun 2014

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya anak balita dibawah garis merah, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100 %. Tercapainya kinerja Persentase balita gizi buruk dan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dipengaruhi oleh faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan indikator sasaran antara lain : -

Penemuan kasus gizi buruk cepat terdeteksi dan cepat tertangani karena partisipasi masyarakat sudah meningkat serta adanya operasi timbangbadan yang dilakukan secara kontinyu.


79


Pembentukan tim motivator gizi (155 desa / kelurahan) untuk mempercepat

-

Pencapaian Kadarzi Anak TOKCer. Program inovasi Kadarzi Anak TOKCer yang menggugah masyarakat agar

-

menerapkan perilaku Keluarga Sadar Gizi. Peningkatan keterampilan / refresing kader dalam rangka pencegahan dan

-

penanggulangan gizi buruk. Kerjasama dengan kelompok potensial untuk mensosialisasikan inisiasi menyusui

-

dini (IMD) dan Asi Ekslusif. Rawat inap di Rumah Sakit atau Pukesmas Rawat Inap bagi balita gizi buruk

-

dengan komplikasi dan rawat jalan untuk balita gizi buruk tanpa komplikasi. -

Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK).

-

Adanya rapat koordinasi lintas sektor dan program secara berkala dalam membahas hasil capaian program peningkatan gizi masyarakat. Pemberian makanan pendamping ASI pada balita usia 6 - 24 bulan dari keluarga

-

miskin dengan BGM. Pemberian makanan tambahan pada balita gizi buruk, balita bawah garis merah

-

(BGM) dan balita gizi kurang. Dan kegiatan penunjang lainnya yang sudah berjalan seperti pemantauan

-

pertumbuhan di posyandu, pemberian vitamin A pada balita usia 6-59 bulan setiap bulan Februari dan Agustus, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, serta adanya rujukan untuk balita BGM dan 2T (2 kali berturut-turut tidak naik berat badannya) ke fasilitas kesehatan dan operasi timbang serta pelaksanaan bulan penimbangan untuk penjaringan/penemuan kasus gizi buruk secara dini. Tabel 3.2.12. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita

Target

Realisasi


1,95

2,06

105,64


1

Rasio posyandu per satuan balita Rata-rata capaian kinerja


Satuan

%

105,64

Target

Realisasi


1,94

2,08

107,22

Tahun 2014

107,22

80


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 107,22%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 105,64 %. Capaian ini dapat dipertahankan keberhasilannya karena keberadaan Posyandu sudah menyebar ke desa – desa dengan didukung oleh tenaga bidan di setiap Posyandu yang tercukupi, sehingga bila terjadi kelahiran bayi akan cepat tertangani serta peran para Kader dalam pengelolaannya.

Tabel 3.2.13. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Target

Realisasi


96,10

89,30

92,92


1

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rata-rata capaian kinerja

Satuan

%

92,92

Target

Realisasi


96,10

91,60

94,73

Tahun 2014

94,73

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, tidak mencapai target yang telah ditentukan sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 94,73 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 92,92 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini dikarenakanproyeksi target ibu bersalin pada tahun 2014 lebih tinggi dari jumlah riel ibu bersalin, sehingga walaupun kenyataan dilapangan cakupan sudah baik dibanding tahun 2013, namun ketika dibagi dengan jumlah proyeksi masih belum mencapai target serta masih ada dukun bayi yang aktif menolong persalinan sehingga dapat menghambat hasil capaian kinerja. Solusi : -

Validasi data ibu hamil yang ada di wilayah lebih akurat dan meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi sehingga pertolongan persalinan tenaga kesehatan dapat tercapai.

-

Memanfaatkan kader sebagai mitra kerja bidan untuk membantu mendeteksi ibu hamil.


81


-

Pendampingan yang lebih intensif pada ibu sejak masa kehamilan, persalinan dan masa nifas sehingga mengurangi komplikasi yang mungkin muncul.

Tabel 3.2.14. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif

Target

Realisasi


orang

2

2

100

2

2

100

%

0,73

0,76

104,11

0,73

0,76

104,11

%

73

76,30

104,52

73,50

75,50

102,72

%

41,5

38,40

104,07

41,25

33,5

123,13


1 2 3 4

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor Keluarga Berencana Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Rata-rata capaian kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

103,18

107,49

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya peserta Keluarga Berencana aktif, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 3 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 107,49 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 103,18 %. Tercapainya Indikator kinerja sasaran dikerenakan adanya : -

Adanya pembinaan yang teratur dan dukungan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan lintas sektor terkait dalam membina dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

-

Dengan meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, maka golongan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dapat ditekan artinya semakin berkurangnya masyarakat yang miskin karena pertumbuhan perekonomiannya semakin tumbuh pesat serta keberhasilan dalam program Catur Warga (bapak, ibu dan 2 anak cukup).

-

Kesadaran masyarakatyang semakin meningkat terutama pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran.


82


Tabel 3.2.15. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Aman, Bermutu Dan BermanfaatSerta Terjangkau Oleh Masyarakat

Target

Realisasi


%

100

187,50

187,50

100

187,50

187,50

%

48,39

48,39

100

48,39

48,39

100


1

Cakupan puskesmas

2


Satuan


Target

Realisasi


Tahun 2014

143,75

143,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 143,75 %, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 187,75 %. Tercapainya Indikator kinerja sasasaran dikerenakan adanya persebaran Puskesmas di seluruh kecamatan lebih merata dan adanya jumlah Puskesmas lebih dari satu. Tabel 3.2.16. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Cukup, Berkualitas Dan Profesional

Target

Realisasi


%

7,55

13,91

184,24

7,66

8,48

110,70

%

2,31

6,67

288,74

7,66

6,33

82,64

%

2,50

1,84

73,66

2,68

2,72

101,49

Orang

260

219

84,23

270

234

86,67

Orang

1260

1477

117,22

1.270

1.493

117,56

Orang

40

105

262,50

43

100

232,56

Tenaga kesehatan

Orang

70

59

54,29

80

22

27,50

Sanitarian

Orang

34

31

91,18

37

29

78,38

Ahli gizi

Orang

40

29

72,50

43

43

100

%

16,23

13,91

85,71

16,82

14,8

87,99


1


2


3


4

Jumlah Tenaga Medis

5


6


7 8 9 10



Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

83


11

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

12

Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk

%

44,26

93,79

211,91

44,53

94,46

212,13

%

4,37

3,75

85,81

4,98

1,39

27,91


94,68

105,46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 indikator sasaran Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 6 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 5 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 105,46%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 94,68 %.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Rasio tenaga kefarmasianper 100.000 penduduk, dengan target sebesar 7,66% pada tahun 2014, terealisasi sebesar 6,33 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 82,64 %.  Jumlah tenaga medis (dokter, dokter gigi), dengan target sebanyak 270 orang pada tahun 2014, terealisasi sebanyak 234 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 86,67 %.  Tenaga kesehatan, dengan target sebanyak 80 orang pada tahun 2013, terealisasi sebanyak 22 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 27,50 %.  Sanitarian, dengan target sebanyak 37 orang pada tahun 2013, terealisasi sebanyak 29 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 78,38 %.  Rasio tenaga medis per 1000 penduduk, dengan target sebesar 16,23 % pada tahun 2013, terealisasi sebesar 13,91 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 85,71 %.  Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, dengan target sebesar 4,37 % pada tahun 2013, terealisasi sebesar 3,75 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 85,81 %. Penyebab tidak tercapainya6 indikator kinerja di atas karena kurangnya rasio tenaga kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 1,6 juta jiwa, menyebabkan perbandingan antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang ada kurang mencapai target. Bab III Akuntabilitas Kinerja

84


Solusi : - Penambahan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta tercapainya perbandingan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Tabel 3.2.17. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Terberdayakannya Masyarakat Melalui Keterlibatan Di Dalam Pelayanan Kesehatan, Seperti Terlibat Dalam Posyandu, Polindes Dan Pos Siaga Serta Poskestren

Target

Realisasi


100

100

100


1

Satuan

Posyandu aktif

%


Dari

tabel

di

Target

Realisasi


100

100

100

Tahun 2014

100

atas

dapat

diketahui

bahwa

100

1

indikator

sasaran

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes dan Pos Siaga serta Poskestren, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100%. Capaian ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam

mendukung

program-program

kesehatan

melalui

kesadaran

dalam

memanfaatkan Posyandu dan tempat kesehatan lainnya yang ada dilingkungan desa/kelurahan. Tabel 3.2.18. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pertanian

Target

Realisasi


99,31

67,65

65,06

96,17

45,52

92,33

49,37

49,37

100

9,12

7,85

86,07

9,15

9,15

100

4,03

4,18

103,72

4,2

4,2

100


1 2 3 4

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB


Satuan Target

Realisasi

Kw/hektar

66,33

65,87

%

49,30

% %


Tahun 2014

85


5

Nilai tukar petani

%

110,75

6

Gabah

Ton

847.840

7

Beras (Ton)

Ton

502.122

8


%

303,94

9


%

10


Ton

11


12


13

Mortalitas ternak

14

110,7

99,73

860.627

772.109

89,71

502.122

491.694,11

97,92

100,56

302,94

339,59

112,10

26,99

101,66

26,76

27,15

101,50

7.144

125,31

5.731

8.863

154,65

10.797

9.806

90,82

12.416

10.553

85,00

Ton

450.815

7.643.662

1.695,52

478.665

889.210

185,77

%

0,5

0,5

100

0,4

0,4

100

Kejadian penyakit

%

5,50

5,50

100

5,2

5,2

100

15

Jumlah Puskewan

Puskewan

9

8

88,89

10

9

90,00

16

%

7,84

7,84

100

8,09

8,09

100

17

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan

18

Produksi perikanan

19

Konsumsi ikan Rata-rata capaian kinerja

110,71

99,96

111

760.827

89,74

536.206,06

106,79

305,63

26,55 5.701

Ton

Kelompok

44

72

163,64

51

85

166,67

Ton

63.242

72.418,38

114,51

66.404

84.829

127,75

%

29,9

29,97

100,23

30,10

30,10

100

187,32

110,89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 19 indikator sasaran Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian, yang mencapai target sebanyak 7 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 6 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 6 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 110,89 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 187,32 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dengan target sebesar67,65kw / ha pada tahun 2014, terealisasi sebesar 65,06 kw / ha, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,17 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan belum terjalin koordinasi dan integrasi program secara optimal dengan instansi terkait dan para stakeholders. Solusi : - Penerapan sistem tanam jajar legowo dan penggunaan benih bersertifikat. - Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian OPT yang memadai dan adanya gerakan Spot – Stop (titik serang yang distop) yang dilaksanakan secara dini, serentak dan massal sehingga OPT tidak sampai meluas. - Menjalin kerjasama secara kontinue dan terprogram dengan instansi terkait dan para stakeholders.


86


- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL – PTT) yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan perilaku petani dalam mengelola tanamannya.  Capaian nilai tukar petani (NTP) dari target sebesar 111 %, terealisasi sebesar110,70 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar99,73 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan naiknya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga ataupun untuk keperluan produksi pertanian. Solusi : - NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam prosentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan.

Secara

relatif

angka

realisasi

NTP

sebesar

110,70

%

menggambarkan petani masih mampu menyisakan uangnya untuk ditabung dari pendapatan bersihnya. - NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. - Upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya indikator sasaran berikutnya adalah dengan meningkatkan pemberdayaan dan memfasilitasi petani dengan tidak hanya pada aspek on farm (budidaya) tetapi sekaligus menangani aspek farmnya (pasca panen/pengelohan hasil), sehingga produk memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan nilai jual dan pendapatannya. Disamping itu setiap petani perlu menggalakkan sistem pertanian terpadu, tidak hanya berusahatani secara monokulture tetapi polyculture dengan sistem integrated

farming system, artinya disamping berusaha di tanaman pangan, sekaligus juga di perikanan dan peternakan.  Gabah, dengan target sebesar 860.627ton pada tahun 2014, terealisasi sebesar 772.109 ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,71 %.  Beras dengan target sebesar 502.122 ton pada tahun 2014, terealisasi sebesar 491.694,11ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 97,92 %. Tidak tercapainya 2 indikator sasaran di atasdisebabkan : Bab III Akuntabilitas Kinerja

87


- Menurunnya luas panen dan bertambahnya Luas tambah serang (LTS) OPT utama padi, hal ini dikarenakanserangan organisme pengganggu tumbuhan yang semakin meningkat dan bersifat seporadis sehingga petani menunda untuk menanam padi serta adanya alih komoditas dari tanaman pangan ke tanaman hortikultura tahunan, seperti jeruk dan buah naga serta tanaman hortikultura semusin seperti semangka dan melon. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat, hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen.Selain itu

menurunnya

tingkat

kesuburan

atau

produktivitas

lahan

karena

pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan serta adanya cuaca ekstrim yang menyebabkan intensitas curah hujan di musim kemarau cukup tinggi sehingga lama penyinaran menjadi lebih pendek, hal ini menyebabkan proses fotosintesis menjadi terhambat dan berpengaruh terhadap produktivitas dan produksi padi. Solusi : - Melakukan

pengawalan

teknologi

pemupukan

secara

bijaksana

dan

menggalakkan penggunaan pupuk organik kepada petani. - Menghimbau petani / kelompok tani untuk melakukan pengaturan pola tanam yang serentak dan melakukan pergiliran tanaman secara konsisten dan berkelanjutan. - Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam implementasinya

sehingga

mampu

mempertahankan

lahan-lahan

subur

produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Juga perlu adanya sinergitas dan singkronisasi program antar sektor atau stokeholders.  Produksi telor (Ton/Th) dengan target sebesar 12.416 ton pada tahun 2014, terealisasi sebesar 10.553 ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 85,00 %. Tidak tercapainya indikator sasaran inidisebabkan jumlah ternaknya turun karena banyak yang dipotong untuk konsumsi rumahtangga dan ada yang mati karena terserang penyakit.


88


Solusi : - Menghimbau kepada peternak agar pemotongan ayam petelor dilakukan pengaturan secara berkala dan pemberian bantuan obat vaksinasi serta sosialisasi dari instansi terkait ditingkatkan.  Jumlah Puskeswan dengan target sebanyak 10 puskeswan pada tahun 2014, terealisasi 9 puskeswan, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 90,00 %. Belum tercapainya indikator sasaran ini disebabkan ada satu kegiatan pembangunan puskeswan yang tidak dapat dilaksanakankarenabelum terencana secara tepat. Solusi : - Untuktahun mendatang agar pembangunan puskeswan dapat terealisasi, diperlukan perencanaan secara tepat. Tabel 3.2.19. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatkan Industri Olahan Dan Kreatif Berbasis Pertanian

Target

Realisasi


%

23,82

27,41

115,07

23,83

23,83

100

Rp.

18.823.187

70.134.127

372,59

20.484.056

36.302.775

177,22

%

5,69

6,01

105,62

5,70

5,70

100

%

6,5

8,36

128,62

7,00

10,75

153,57

%

4,86

4,83

99,38

4,87

4,03

82,75


1


2

Ekspor bersih perdagangan

3

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

4

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

5

Pertumbuhan industri Rata-rata capaian kinerja

Satuan

164,26

Target

Realisasi


Tahun 2014

122,71

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 122,71 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 164,26 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :


89


 Pertumbuhan industri, dengan target sebesar 4,87 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 4,03 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 82,75%. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkanmenjelang MEA 2015 fokus pembinaan industri beralih dari penumbuhan wira usaha baru menjadi peningkatan kualitas dan daya saing industri relatif kecil, sehingga berakibat melambatnya pertumbuhan industri serta adanya persaingan tidak sehat antar usaha sejenis sehingga mematikan usahanya sendiri. Selain itu banyak karyawan atau tenaga ahli maupun pemilik home industri yang beralih profesi bekerja di luar daerah danke luar negeri. Solusi : - Mengintensifkan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku industri dan masyarakat untuk menjadi wirausaha baru atau memiliki keterampilan yangmendukung usaha – usaha industri kecil yang ada serta dilakukan penguatan sentra – sentra industri potensial agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar usaha sejenis. Tabel 3.2.20. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20 Termanfaatkannya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Hutan

Target

Realisasi



Satuan

Tahun 2014

Target

Realisasi


1


%

1,07

1,08

100,93

1,09

1,60

146,79

2


%

0,04

0,05

125

0,04

0,04

100

3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

%

1,07

1,59

148,60

1,08

1,53

141,67


Dari

tabel

di

atas

124,84

dapat

diketahui

bahwa

129,49

3

indikator

sasaran

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 129,49 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 124,84 %. Diketahui bahwa hutan merupakan paru – paru dunia dan sumber kehidupan, oleh karenanya hutan akan terus dilestarikan.


90


Upaya-upaya

agar

hutan

tetap

optimal

fungsinya

adalah

dengan

merehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti melakukan reboisasi dan pemberian bantuan bibit tanaman penghijauan, khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tabel 3.2.21. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21 Meningkatnya Investasi Di Daerah Baik PMA Maupun PMDN Tahun 2013 Indikator Sasaran

1 2

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)

Satuan Target

Realisasi

Investor

1

5

Rp.

50

65,50


Tahun 2014


Target

Realisasi

500

1

4

400

131,00

50

2.345

100,10

(milyar)

3

Rasio daya serap tenaga kerja

%

239

235

98,33

239

248

103,76

4

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi

%

4,04

4,33

107,18

4,04

4,04

100

Rp.

1

5

500

1

51

5.100

%

97,40

98,87

101,51

97,40

98,15

100,77

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100

5 6 7

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

Ada / Tidak ada


219,72

857,80

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 5 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 857,80 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 219,72 %. Hal ini berarti pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal / investasi berhasil dengan baik.Tercapainya target ini sangat dipengaruhi oleh : - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal promosi daerah yang dilakukan secarai terintegrasi antar SKPD melalui media dan even-even berskala Nasional dan Internasional (Banyuwangi Festival). - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal pada BPPT Kabupaten Banyuwangi. - Nilai investasi meningkat secara drastis seiring dengan tercapainya target jumlah investor PMDN/PMA berskala nasional.


91


- Rasio daya serap tenaga kerja meningkat disebabkan oleh tumbuhnya unit-unit usaha berbasis industri yang membutuhkan tenaga kerja non ahli. - Kenaikan nilai realisasi PMDN yang mencapai 5.100% dari target,hal ini disebabkan oleh meningkatnya rata-rata investasi masing-masing unit usaha, serta kontribusi investasi daerah/ PMDN non Fasilitas yang mencapai 30% dari total realisasi investasi. - Peningkatan capaian penyelesaian izin lokasi banyak dipengaruhi oleh perbaikan sinergitas dan mekanisme keordinasi antar SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan. - Evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap SIM Perizinan menjadi faktor penting peningkatan kualitas layanan perizinan secara online dan terintegrasi. - Di sisi lain perlu diformulasikan regulasi daerah yang mengatur tentang penandatanganan perizinan secara elektronik, guna mendekatkan akses layanan perizinan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memerlukan mekanisme tinjau lapang. Tabel 3.2.22. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata Seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade Dan Lainnya

Target

Realisasi


Orang

864.725

1.554.500

179,77

951.198

1.955.308

205,56

Orang

22.481

60.706

270,03

24.729

78.483

317,37

%

3,71

4,07

109,70

3,71

4,07

109,70


1


2


3

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Rata-rata capaian kinerja

Satuan

186,50

Target

Realisasi


Tahun 2014

210,88

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung,Sukamade dan lainnya, semua melebihi yang telah ditentukan. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 210,88 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 186,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kepariwisataan di Banyuwangi semakin bergairah dan diminati oleh para wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Sarana dan prasarana transportasi menuju obyek wisata sudah dalam keadaan baik, mudah dan lancar Bab III Akuntabilitas Kinerja

92


serta promosi obyek – obyek wisata terus ditingkatkan sehingga wisatawan banyak yang berkunjung ke Banyuwangi. Apalagi dengan adanya kegiatan tahunan yaitu Banyuwangi Festival yang mendorong Kabupaten Banyuwangi terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tabel 3.2.23. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Koperasi Dan UMKM

Target

Realisasi


%

80,3

81

100,87

80,7

81,20

100,60


1 2


3

Jumlah BPR / LKM

4

Usaha Mikro dan Kecil

5

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin

6

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

UKM

23.000

23.000

100

25.000

25.000

100

BPR/LKM

2.250

2.250

100

2.250

2.250

100

UMK

44

45

102,27

52

52

100

%

30

30

100

33

33

100

%

25

25

100

35

35

100


100,52

100,10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM, yang mencapai target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100,10 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100,52 %, tetapi masih bermakna baik sekali, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi dan penguasaan manajemen bagi pengelola koperasi. Solusi : - Perlu diadakan pembinaan terus menerus melalui bimbingan teknis bagi perangkat organisasi koperasi dan melaksanakan kerjasama dengan Dekopinda untuk melaksanakan pembinaan kepada koperasi serta diadakan pelatihan pengelola manager koperasi .


93


Tabel 3.2.24. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Jejaring Antar Daerah, Provinsi Dan Pusat Serta Jejaring Pelaku Ekonomi

Target

Realisasi


44

99

225

45

110

244,44

4

7

175

5

6

120,00

%

23,82

23,82

115,07

23,83

23,83

100

Rp.

18.823.187

70.134.127

372,59

20.484.056

36.302.775

177,22


1

Satuan

Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

2

3

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan

4

Bank Perush. Asuransi


Tahun 2014

Target

Realisasi

218,15


160,42

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi, yang mencapai target sebanyak 1indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 3 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 160,42 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 218,15 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Walaupun ada fluktuasi dibidang perdagangan, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangimasih mengalami tren positif,sehingga masih menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modal / sahamnya. Tabel 3.2.25. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25 Tersusunnya Regulasi Yang Berhubungan Dengan Kompetisi Kegiatan Ekonomi Di Daerah

Target

Realisasi


Rp.

43,596

65,940

151,25

51,004

Rp.

28,082

28,448

101,30

30,585

11

11

100

11

11

100

Retribusi

30

26

86,67

30

30

100

Perda

1

1

100

1

1

100

%

95

95

100

97

97

100

Perda

1

1

100

1

1

100


1 2 3

Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP) Macam pajak daerah

Satuan

Pajak Daerah

4

Macam retribusi daerah

5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda Ekonomi Kerakyatan

6 7



105,60

Tahun 2014

Target

Realisasi 94.195.050 .730,62 67.063.416 .041,00


184,65 219,27

129,13

94


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisikegiatan ekonomi di daerah, yang mencapai target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 129,13 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 105,60 %. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang syah dari sektor pajak dan lainnya.

Pendapatan

daerah

nantinya

dipergunakan

untuk

pembangunan,

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian rakyat. Tabel 3.2.26. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26 Meningkatnya Sarana Informasi Dan Alat Transportasi

Target

Realisasi


1.584.129

1.568.444

99,01

1.568.444

11.824.369

100,10

2/1/8

2/1/8

100

2/1/8

2/1/8

100

%

0,001

0,001

100

0,001

0,243

100,10

%

0,00034

0,00034

100

0,00034

0,00029

85,29

Angkutan

1.420

10.032

100

1.404

10.617

100,10

%

34,59

67,90

196,30

37,61

86,60

230,26

Menit

20

20

100

20

20

100

Rp.

37.000

55.000

146,67

37.500

55.000

146,67

%

0,052

0,075

100

0,05

9,01

100,10

Jaringan

13

13

100

13

13

100

Web site

1

1

100

1

1

100

51/2

51/2

100

54/2

54/2

100

Tayang

1

1

100

1

2

200

Jenis

18

18

100

18

18

100


1

Jumlah arus penumpang angkutan

2

Jumlah Pelabuhan

Satuan

Orang

umum Laut/Udara/Terminal Bis

Tahun 2014

Target

Realisasi


Pelabuhan /Bandara/ Terminal

3

Angkutan darat

4

Rasio ijin trayek

5


6

Kepemilikan KIR angkutan umum

7

Lama pengujian kelayakan

8

Biaya pengujian kelayakan

9


10


11


12


angkutan umum (KIR) angkutan umum

Penyiaran / tayang

13

Jumlah penyiaran TV lokal

14

Jumlah surat kabar nasional / lokal Rata-rata capaian kinerja


110,14

118,76

95


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 14 indikator sasaran Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi, yang mencapai target sebanyak 6 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 7 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 118,76%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 110,14 %. Hal ini menunjukkan kondisi sarana informasi dan alat transportasi di Banyuwangi semakin membaik. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Rasio ijin trayek, dengan target sebanyak 0,00034 % pada tahun 2014, terealisasi sebanyak0,00029 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar85,29 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan kendaraan angkutan umum belum sepenuhnya mengurus dan memperpanjang ijin trayek karena ada beberapa permasalahan yang dihadapinya, seperti kendaraannya yang sudah tidak layak jalan sehingga dibiarkan saja ijin trayeknya mati dan menurunnya keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum dan beralih ke kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Solusi : - Menciptakan suasana angkutan umum yang aman dan nyaman agar masyarakat kembali menggunakan jasa angkutan umum yaitu dengan peremajaan kendaraan serta meningkatkan mutu pelayanan. Tabel 3.2.27. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Menghubungkan Daerah-Daerah Tujuan Wisata

Target

Realisasi


%

95,00

92,10

96,95

97,00

94,00

96,91

%

94,90

92,00

96,94

97,50

94,50

96,92


1

Target

Realisasi


2

Satuan


Tahun 2014

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Rata-rata capaian kinerja


96,95

96,92

96


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata, yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 96,92 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 96,95 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak mencapai target, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkan pembangunan jalan menuju obyek – obyek wisata membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, maka proses pembangunannya dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya dan belum didukung adanya jumlah alat – alat berat yang memadai serta tenaga teknis di lapangan juga masih kurang. Solusi : - Perlu diadakan penambahan tenaga teknis di lapangan, penambahan alat – alat berat dan alokasi anggaran terencana serta terprogram setiap tahunnya. Tabel 3.2.28. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Pertanian

Target

Realisasi


75

75

100

80

85

106,25

30

25

83,33

35

30

85,71

%

50

50

100

60

65

108,33

%

75

70

93,33

80

82

102,50

%

75

75

100

75

85

113,33

%

75

75

100

80

85

106,25

%

98

98

100

100

100

100


1

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

2


3

Satuan

% Banguna n

Target

Realisasi


Tahun 2014

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan

4

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)

5

Rasio Jaringan Irigasi

6

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

7

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rata-rata capaian kinerja

96,67

103,20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian , yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak Bab III Akuntabilitas Kinerja

97


mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 103,20 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 96,67%.Peningkatancapaian kinerjaini disebabkan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pertanian.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill, dengan target sebesar 35 bangunan pada tahun 2014, terealisasi sebesar 30 bangunan, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 85,71 %.Penyebab tidak tercapainyaindikator

kinerja

karenapada

tahun

2014

direncanakan

ada

pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill baru, ternyata tidak jadi dilaksanakan. Solusi : - Pada tahun mendatang sudah direncanakan pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill baru. Hal ini dilakukan untuk menampung curah hujan diwaktu musim penghujan dan diharapkan dapat mengurangi penyusutan debit air diwaktu musim kemarau tiba. Tabel 3.2.29. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Jalan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi

Target

Realisasi


%

0,0005

0,0005

100

0,0006

0,0006

100

Km

25.500

26.150

102,55

26.000

25.740

99,00

%

50

50,57

101,14

45

48,50

107,78

%

45,5

74,18

163,03

52,50

78,97

150,42

%

50

50,57

101,14

60

60

100


1

Panjang jalan dilalui Roda 4

2

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

air (minimal 1,5 m) 3

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

4


5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rata-rata capaian kinerja

113,57

111,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target Bab III Akuntabilitas Kinerja

98


sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 111,44 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 113,57 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Penurunan ini disebabkan adanya pembangunan trotoar dan drainase/ saluran pembuangan airbelum dilaksanakan secara optimal, karena membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), dengan target sepanjang 26.000 km pada tahun 2014, terealisasi sepanjang 25.740 km, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 99,00 %.Tidak tercapainya indikator sasaran ini karena pembangunan trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, maka proses pembangunannya dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya. Solusi : - Pembangunan terus dilanjutkan secara terprogram dan terencana pada setiap tahunnya, dengan harapan memiliki trotoar yang baik dan bersih serta drainase/ saluran pembuangan air yang lancar sehingga jika terjadi hujan lebat tidak akan terjadi banjir. Tabel 3.2.30. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30 Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Jumlah Kualitas Yang Memadai

Target

Realisasi


RT

33.670

36.169

107,42

34.640

77.000

222,29


Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

1

Rumah tangga pengguna air bersih

2

%

7,50

7,65

102

7,68

14,00

182,29

3

Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rumah tangga pengguna listrik

RT

276.151

343.818

124,50

281.674

344.525

122,31

4


RT

336.720

234.450

69,63

410.798

397.455

96,75

5

Lingkungan pemukiman kumuh

pemukiman

36.100

35.950

99,58

35.150

35.018

99,62

6

Rumah layak huni

Rumah

1.469.200

576.765

39,26

1.479.522

1.432.522

96,82

7


%

50

50

100

85

85

100

8


%

50

162

324

50

50

100

9


%

50

162

324

50

50

100



143,38

124,45

99


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 9 indikator sasaran Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatandalam jumlah kualitas yang memadai, yang mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 3 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 124,45%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 143,38%, tetapi masih dikategorikan sangat baik. Penurunan ini disebabkanmasih adanya masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni dan rumah tinggal bersanitasi atau masih ada masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Rumah tangga ber-Sanitasi, dengan target sebanyak 410.798rumah tangga pada tahun 2014, terealisasi sebanyak397.455rumah tangga, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,75 %, Tidak tercapainya indikator sasaran karena masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Solusi : - Diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus. Pada tahun mendatang pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah merencanakan program Festival Toilet Bersih.  Lingkungan pemukiman kumuh, dengan target sebanyak 35.150rumah pada tahun 2014, terealisasi sebanyak 35.018 rumah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 99,62 %.  Rumah layak huni, dengan target sebanyak 1.479.522rumah pada tahun 2014, terealisasi sebanyak1.432.522rumah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,82 %. Tidak tercapainya 2 indikator sasaran di atas karenamasih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah pedesaan yang kumuh dan belum layak huni karena faktor kemiskinan.


100


Solusi : - Menggalakkan program bedah rumah dan memberikan bantuan lainnya yang dapat

mengentaskan

kemiskinan.

Pada

tahun

mendatang

pemerintah

Kabupaten Banyuwangi sudah merencanakan program Festival Bedah Rumah. Tabel 3.2.31. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Tersusunnya Dan Tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi Secara Terpadu Dan Konprehensif

Target

Realisasi



Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2014

1

Ketaatan terhadap RTRW

Kondisi

Baik

Baik

100

Baik

Baik

100

2


%

50,60

52,45

103,66

50,61

50,70

100,18

3


%

2,30

2,35

102,17

2,40

2,50

104,17

4


%

0,08

0,08

100

0,07

0,07

100

5


%

0,08

0,08

100

0,07

0,07

100

6


%

9,80

9,85

100,51

9,9

9,9

100

7

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

45

45,50

101,11

50

60

120,00

%

4.185

8.609

205,71

4. 815

9.965

206,96

8


114,15

116,41

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8 indikator sasaran Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif, yang mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 4 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 116,41 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 114,15 %. Kenaikan capaian kinerja disebabkan sudah tertatanya RTRW secara terpadu dan konprehensif serta kesadaran masyarakat akan bangunan ber-IMB meningkat.


101


Tabel 3.2.32. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32 Meningkatnya Jumlah Jalan Poros Desa

Target

Realisasi


95

96.50

101,58


1

Satuan

Target

Realisasi


97

98,55

101,60

Tahun 2014

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman

%

penduduk (mimal dilalui roda 4) Rata-rata capaian kinerja

101,58

101,60

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) tercapai dengan baik sekali. Rata – rata capaian kinerja tahun 2014 sebesar 101,60 %,mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 101,58 %. Kenaikan capaian kinerja disebabkan pembangunan jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk terus dilakukan secara bertahap, artinya setiap tahun telah dialokasikan untuk pembangunannya. Tabel 3.2.33. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Target

Realisasi


%

71,70

70,08

97,74

71,8

72,02

100,31

%

1,72

1,80

104,65

1,72

1,69

101,78


1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

2

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

Satuan

Tahun 2014

Target

Realisasi


3

Pencari kerja yang ditempatkan

%

20,20

20,25

100,25

20,30

21,00

103,45

4

Tingkat pengganguranterbuka

%

3,31- 4,31

7,32

58,88

3,01-4,01

4,59

87,36

5

Keselamatan dan perlindungan

%

74,89

59,25

79,12

80,40

64,37

80,06

6

Perselisian buruh dan pengusaha

%

26,67

25,50

104,59

26,67

26,67

100

terhadap kebijakan pemerintah Rata-rata capaian kinerja

90,87

95,49

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Menurunnya tingkat pengangguran, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 3 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 95,49 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 90,87 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak


102


mencapai target, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkan adanya indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Tingkat pengganguran terbuka, dengan target sebesar 4,01 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar4,59 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 87,36 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan jumlah lowongan angkatan kerja lokal, angkatan kerja luar negeri dan pencari kerja masih terlampau sedikit jika dibandingkan pesatnya pertumbuhan penduduk usia kerja. Solusi : - Menjalin kerja sama dengan perusahaan agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.  Keselamatan dan perlindungan, dengan target sebesar 80,40 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar64,37 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 80,06 %. Tidak tercapainya indikator sasaran disebabkan belum semua perusahaan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), karena tidak semua perusahaan berstatus perusahaan besar. Solusi : - Menjalin kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengusaha agar menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak memandang perusahaan kecil, sedang atau besar, semua harus menerapkannya. Tabel 3.2.34. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34 Menurunnya Angka Kemiskinan

Target

Realisasi


%

114,57

114,57

100

114,32

114,32

100,00

%

84,1

93,45

111,12

68,37

93,78

137,17

%

66,95

85,55

127,78

68,37

87,75

128,35

Rp.

63,37

70,45

111,17

68,12

75,25

110,47

%

41,50

38,40

104,07

41,25

37,35

110,44


1 2 3 4 5

Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Rata-rata capaian kinerja


Satuan

111,63

Target

Realisasi


Tahun 2014

117,28

103


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Menurunnya angka kemiskinan, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 4 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 117,28 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 111,63 %. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi yang meningkat drastis, artinya masyarakat di atas garis kemiskinanatau yang kurang mampu mulai diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan masyarakat makin terjamin. Tabel 3.2.35. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35 Meningkatnya Program-Program Pembangunan Yang Berbasis Pada Pengarusutamaan Gender

Target

Realisasi


%

15

1,55

10,33

15,70

1,60

10,19

%

86,70

98,44

113,54

86

98,39

114,41

%

0,007

0,003

233,33

0,008

0,0022

363,64

%

0,54

0

100

0,56

0

100

%

16,12

18

111,66

16,14

18

111,52

%

38,39

40,44

105,34

38,40

40,86

106,41

%

87,44

92,53

105,82

89,30

100

111,98


1 2 3 4 5 6 7

Satuan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata capaian kinerja

Target

Realisasi


Tahun 2014

111,43

131,16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 131,16 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 111,43

%,artinya

program

-

program

pembangunan

yang

berbasis

pada

pengarusutamaan gendersemakin meningkat.Dari keberhasilan capaian kinerjadapat diuraikan sebagai berikut :


104


-

Angka partisipasi perempuan di lembaga swasta cukup tinggi karena lapangan pekerjaan disektor swasta masih banyak yang mempekerjakan perempuan karena para pengusaha menganggapnya lebih telaten dan tekun.

-

Tidak ada tenaga kerja yang diperkerjakan di bawah umur.

-

Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi juga relatif kecil, hal ini disebabkan masyarakat sudah mengerti dan memahami Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

-

Partisipasi angkatan kerja perempuan legislatif dan eksekutif sudah hampir seimbang jika dibandingkan dengan laki-laki artinya kaum perempuan sudah mampu berkompetisi / melibatkan diri dalam mengisi pembangunan, walaupun belum sepenuhnya.

Adapunindikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dengan target sebesar 15,70 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 1,60 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 10,19 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan keterlibatan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan belum mendapatkan tempat secara optimal sehingga peran perempuan dalam mengisi pembangunan belum terlaksana secara maksimal. Solusi : - Partisipasi

perempuan

dalam

mengisi

pembangunan

kedepan

lebih

ditingkatkan melalui keterlibatan organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan,

khususnya

yang

menyangkut

peningkatan

kualitas

hidup

perempuan, pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dalam mengisi pembangunan.


105


Tabel 3.2.36. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 36 Meningkatnya Jaminan Dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Target

Realisasi


Unit

83,00

50,00

60,24

95,00

51,00

53,68

%

0,09

0,37

411,11

0,20

0,69

345,00

%

0,09

0,37

411,11

0,20

1,16

580,00


1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Satuan


294,15

Target

Realisasi


Tahun 2014

326,23

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran . Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 326,23%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 294,15%, dikategorikan sangat baik. Keberhasilan ini disebabkanpenanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial telah ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah.Adapunindikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dengan target sebanyak 95unitsarana sosial pada tahun 2014, terealisasi sebanyak 51unit, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 53,68 %. Tidak tercapainya indikator sasaran disebabkanhanya 51 unit sarana sosial yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana permakanan untuk menunjang penambahan gizi para penghuni panti sosial. Solusi : - Menambah alokasi anggaran dan perencanaan yang baik, agar semua sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mendapat bantuan dari pemerintah daerah.


106


Tabel 3.2.37. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 37 Meningkatnya Peranan Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat Di Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan

Target

Realisasi


Kelompok

85

80

94,12

90

75

83,33

Kelompok

85

85

100

90

90

100


1

Satuan

Tahun 2014

Target

Realisasi


Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

2

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

3

Jumlah LSM

LSM

217

155

71,43

217

22

10,14

4

LPM Berprestasi

LPM

50

37

74

60

19

31,67

5

PKK aktif

PKK

100

100

100

100

100

100

6

Swadaya Masyarakat terhadap %

80

75

93,75

85

94,12

110,73

%

70

52,20

74,57

80

100

125,00

%

90

60

66,67

91

73

80,22

%

81

10

12,35

87

72

82,76

%

75

100

133,33

75,76

100

132,00

%

50

50,57

101,14

60

78,97

131,62

%

90

100

100

95

100

105,26

%

83

83

100

84

84

100

Program pemberdayaan masyarakat 7

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

8

Pencemaran status mutu air

9

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

10

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

11

Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk

12


13

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil Rata-rata capaian kinerja

86,26

91,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 13 indikator sasaran Meningkatnya peranan kelompok - kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 5 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 91,75 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 86,26 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak mencapai target, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkanadanya indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), target sebanyak 90 kelompok pada tahun 2014 terealisasi sebanyak75 kelompok, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,33 %. Tidak tercapaianya Bab III Akuntabilitas Kinerja

107


indikator sasaran ini karena hanya 75 kelompokyang terdaftar dan masih eksis sampai sekarang. Solusi : - Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah terkait dengan lembaga pemberdayaan masyarakat.  Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, target sebanyak 217 LSM pada tahun 2014 terealisasisebanyak22 LSM, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 10,14 %. Tidak tercapaianya indikator sasaran ini karena hasil identifikasi di lapangan jumlah LSM yang ada sebanyak 217 LSM, namun yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 22 LSM. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2013, maka semua LSM harus mendaftarkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga hanya LSM yang memenuhi syarat yang mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Solusi : - Untuk mendapatkan legalitas, Lembaga Swadaya Masyarakatyang belum mendaftarkan diharuskan mengurusi segala administrasi tentang pendirian LSM baru, serta sosialisasi dari Bakesbangpol tentang pendirian LSM perlu ditingkatkan agar tidak ada LSM yang belum memiliki legalitas hukum.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi, dari target sebanyak60 LPM yang tentukan pada tahun 2014, terealisasi sebanyak19 LPM, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 31,67 %.Penurunan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum dikelola dengan baik dan optimal serta minimnya batas waktu untuk kegiatan survey di lapangan, sehingga mempengaruhi dalam menciptakan inovasi baru dibidang tehnologi tepat guna. Solusi : - Fasilitasi terhadap LPM telah dikembangkan di tingkat kabupaten yaitu dengan digelarnya lomba karya kreatif dan inovatif sehingga pemenangnya bisa dikirim di tingkat provinsi dan nasional.  Pencemaran status mutu air, dengan target sebesar 91,00 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 73,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 80,22 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan masih ada perusahaan yang membuang limbah industrinya secara langsung ke lingkungan Bab III Akuntabilitas Kinerja

108


tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan air limbah, sehingga bisa mencemari sumber - sumber air dan merusak lingkungan sekitarnya. Solusi : - Melakukan pembinaan secara teknis kepada para pelaku industri dalam pengolahan air limbah agar menurunkan tingkat pencemaran yang bisa membahayakan terhadap kehidupan disekitar industri, serta memberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku kepada Industri yang membuang limbahnya melebihi baku mutu yang telah ditentukan.  Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dengan target sebesar 87,00 %pada tahun 2014, terealisasi sebesar 72,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 82,76%. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkanterjadinya erosi di daerah sekitar sumber - sumber mata air, sehingga buffer penyimpanan air debitnya berkurang. Solusi : - Secara kontinyu akan dilakukan penghijauan / penanaman kembali di sekitar sumber - sumber mata air dan penanaman bibit tanaman penghijauan yang memadai, sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk menyimpan sumbersumber air. Tabel 3.2.38. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 38 Meningkatnya Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Lokal

Target

Realisasi


Group

719

528

73,44

755

787

104,24

Gedung

2

2

100

2

2

100

6

6

100

8

8

100

9

9

100

10

9

90,00

27

23

85,19

29

25

86,21


1

Jumlah group kesenian

2

Jumlah gedung

3

Penyelenggaraan festival seni dan

Satuan

kali

budaya 4

Sarana penyelenggaraan seni dan

Unit

budaya 5

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Rata-rata capaian kinerja


Buah/tem pat

91,73

Target

Realisasi


Tahun 2014

96,09

109


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 96,09 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 91,73 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak mencapai target, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkan adanya indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Sarana

penyelenggaraan

seni

dan

budaya,

dengan

target

sebanyak

10unitkegiatan pada tahun 2014, terealisasi sebanyak9 unit kegiatan, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 90,00 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan banyak kegiatan lain yang harus ditampilkan dan pelaksanaan kegiatan yang mepet dengan akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya. Solusi : - Diperlukan perencanaan yang sinergi dengan kegiatan lain, sehingga realisasi capaian kinerja kegiatan seni dan budaya dapat tercapai.  Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dengan target sebanyak 29 buah / tempat pada tahun 2014, terealisasi sebanyak25 buah / tempat, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 86,21 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini dikarenakan ada benda, situs dan kawasan cagar budaya yang tidak memenuhi syarat untuk dikunjungi wisatawan sehingga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Solusi : - Perbaikan sarana prasarana obyek wisata yang belum memenuhi syarat untuk dikunjungi wisatawan dan perlu dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat.


110


3.3. Akuntabilitas Keuangan Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap

pertumbuhan

ekonomi,

maka

strategi-strategi

kebijakan

fiskal

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 diarahkan kepada (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan

peranserta

masyarakat

dan

sektor

swasta,

baik

dalam

pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan / anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur; b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; c. Fungsi

stabilitasi,

pertumbuhan

yaitu

ekonomi,

penganggaran perluasan

diarahkan

lapangan

kerja,

untuk

mendorong

dan

peningkatan

pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BanyuwangiTahun Anggaran 2014, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebelumperubahansebesarRp. 2.221.945.453.787,00,dan

setelahperubahan

2.557.268.868.775,41ada penambahan sebesarRp.

sebesarRp.

335.323.414.988,41 atau

(13,11%), dengan rincian sebagai berikut :


111


 Pendapatan Daerah : Pendapatan

sebelum

perubahan

sebesar

Rp.

2.071.951.551.124,75

setelah perubahan sebesar Rp. 2.342.478.181.081,75. (bertambah Rp. 270.526.629.957,00).  Belanja Daerah : Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 2.221.945.453.787,00, setelah perubahan menjadi Rp. 2.557.268.868.775,41.

(bertambah Rp. 335.323.414.988,41).  Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. 149.993.902.662,25, setelah perubahan sebesar Rp. 227.690.687.693,66.

(bertambah 77.696.785.031,41). b. Pengeluaran Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan menjadi sebesarRp. 12.900.000.000,00. 3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan

RPJMD

Kabupaten

Banyuwangi

2010-2015

pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan, yaitu : a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah; b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito; c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah; d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;


112


e. Peningkatan

kemampuan

dan

optimalisasi

organisasi

bidang

pendapatan atau organisasi penghasil. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan

daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agarketergantungan dan

resiko

dapat

disebar,

mengingat

struktur

ekonomi

di

KabupatenBanyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnyadirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumbersumber pendapatan daerahyang berbasiskan pada sektor primer dan mata

rantainya.Selanjutnya

terkait

dengan

perkembangan

PendapatanDaerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah selama periode 2010-2014 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Tabel 3.3.1. Perkembangan Realisasi PendapatanAsliDaerahKabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 Tahun

PendapatanAsliDaerah

Naik / Turun (%)

Pendapatan Daerah

Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah (%)

1.208.157.900.899,10

7,50

2010

90.656.905.526,29

2011

113.364.553.469,87

20,03

1.450.320.872.078,87

7,82

2012

140.314.936.339,19

19,21

1.690.432.594.242,19

8,30

2013

183.235.877.421,86

23,42

1.917.058.035.076,86

9,56

2014

283.488.703.181,03

35,36

2.418.962.318.839,03

11,72

Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014


113


Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2010-2014, ada peningkatan

realisasi

PendapatanAsliDaerah.

Penerimaan

PendapatanAsliDaerah tahun 2010 sebesar Rp. 90.656.905.526,29, pada tahun 2011 naik menjadi sebesarRp. 113.364.553.469,87atau naik sebesar

20,03%,

pada

tahun

2012

naik

menjadi

sebesarRp.

140.314.936.339,19atau naik sebesar19,21 %, pada tahun 2013naik menjadi

sebesarRp.

23,42%,kemudian 283.488.703.181,03

183.235.877.421,86

pada atau

tahun naik

2014

naik

sebesar

atau menjadi

35,36

%.

naik

sebesar

sebesar Hal

Rp.

tersebut

dibarengipula oleh kenaikan proporsi PendapatanDaerahpadatahun 2010 sebesar 7,50 %, tahun 2011sebesar 7,82%, tahun 2012sebesar 8,30%, pada tahun 2013 sebesar 9,56%danpada tahun 2014sebesar 11,72% PendapatanAsliDaerahtersebut diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kabupaten Banyuwangi. Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi Dana Perimbangansebagai berikut : Tabel 3.3.2. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 Tahun

Realisasi Dana Perimbangan

Naik / Turun (%)

Realisasi Pendapatan Daerah


1.208.157.900.899,10

76,75

2010

927.297.552.851,00

2011

982.023.260.117,00

5,57

1.450.320.872.078,87

67,71

2012

1.198.575.211.872,00

18,07

1.690.432.594.242,19

70,90

2013

1.313.865.318.226,00

8,77

1.917.058.035.076,86

68,54

2014

1.387.611.468.719,00

5,31

2.418.962.318.839,03

57,36



114


Berdasarkan tebel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Perimbangan lima tahun terakhir 2010-2014, Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.Pada tahun 2010 sebesar Rp. 927.297.552.851,00,

pada

tahun

2011

naik

menjadi

sebesarRp.982.023.260.117,00 atau naiksebesar5,57 %, tahun 2012 naik menjadi sebesarRp. 1.198.575.211.872,00 atau naiksebesar18,07 %,tahun

2013

naikmenjadi

ataunaiksebesar8,77

sebesarRp.

%dantahun

2014

1.387.611.468.719,00

1.313.865.318.226,00 naikmenjadisebesarRp.

ataunaiksebesar5,31%.Hal

inimenandakanKabupatenBanyuwangidalammembiayai pembangunan,masihbergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dari tabel diatas juga dapat digambarkan besarnya proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah sebesar 76,75 %, tahun 2011 sebesar 67,71 %,tahun 2012 sebesar 70,90 %,pada tahun 2013 sebesar 68,54 %dan pada tahun 2014 sebesar 57,36 %. Sumber-sumber Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dana penerimaan lainnya berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak

dari

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Lainnya,

Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya dan Sumbangan Pihak Ketiga. Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan lain pendapatan yang sah dapat dilihat dari Tabel berikut :


115


Tabel 3.3.3. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 Tahun

Naik / Turun (%)

Dana Lain-lain

2010

190.203.442.521,81

2011

354.933.058.492,00

2012

Pendapatan Daerah


1.208.157.900.899,10

15,74

46,41

1.450.320.872.078,87

24,47

351.542.446.031,00

-0,96

1.690.432.594.242,19

20,80

2013

419.956.839.429,00

16,29

1.917.058.035.076,86

21,91

2014

747.862.146.939,00

43,85

2.418.962.318.839,03

30,92


Berdasarkan periodetahun

tabeltersebut

2010-2014

YangSahmengalami

di

atas

Pendapatan

fluktuasi.

Pada

terlihat

bahwa

dari

Lain-Lain

tahun

2010

dalam

Pendapatan sebesar

Rp.

190.203.442.521,81menjadi sebesarRp. 354.933.058.492,00padatahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 46,41%, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 351.542.446.031,00atau mengalami penurunan sebesar -0,96%,pada tahun 2013 mengalami kenaikanmenjadi sebesar Rp. 419.956.839.429,00atau sebesar 16,29%, dan pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 747.862.146.939,00atau sebesar 43,85%. Dari tabel di atas juga dapat digambarkan besarnya proporsi LainLain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 proporsi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 15,74%, tahun 2011 sebesar 24,47%, tahun 2012 sebesar 20,80%,pada tahun 2013 sebesar 21,91%, dan pada tahun 2014 sebesar 30,92 %. SumberLain-Lain PendapatanHibah, Daerah

Lainnya,

Pendapatan

Dana

Yang

Sah

berasal

dari

BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintah Dana

PenyesuaiandanOtonomiKhusus,

BantuanKeuangandariProvinsiatauPemerintah

Daerah

LainnyadanSumbanganPihakKetiga.


116


3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat. a. Kebijakan Umum Belanja Daerah Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran

fungsinya

masing-masing

sebagai

pelayan

masyarakat,

sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja

(berorientasi

pada

hasil).

Hal

tersebut

bertujuan

untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya,

belanja

daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. b. Perkembangan Belanja Daerah Dalam tahun 2010-2014, Belanja Tidak Langsung selalu lebih besar dari Belanja Langsung. Pada tahun 2010 Belanja Tidak Langsung mencapai sebesarRp. 922.857.331.144,81 dan Belanja Langsung sebesarRp. 297.107.555.866,61, tahun 2011 Belanja Tidak Bab III Akuntabilitas Kinerja

117


Langsung mencapai sebesarRp. 956.935.147.324,13atau sebesar3,56 %

dan

Belanja

Langsung

sebesarRp.

486.076.536.498,06atau

sebesar38,88%, tahun 2012 Belanja Tidak Langsung mencapai sebesarRp. 1.086.820.824.132,00atau sebesar11,95% dan Belanja Langsung sebesarRp. 596.185.640.981,97atau sebesar 18,47%,tahun 2013

Belanja

Tidak

Langsung

mencapai

sebesarRp.

1.179.562.991.627,00atau sebesar7,86%, dan Belanja Langsung sebesarRp. 706.549.139.592,67atau sebesar15,62% dantahun 2014 Belanja

Tidak

Langsung

mencapai

sebesarRp.

1.235.378.892.003,00atau sebesar 4,52% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.063.929.004.490,00 atau sebesar 33,59%. Tabel 3.3.4. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 Tahun

Belanja Tidak Langsung

Naik / Turun (%)

2010

922.857.331.144,81

2011

956.935.147.324,13

3,56

486.076.536.498,06

38,88

2012

1.086.820.824.132,00

11,95

596.185.640.981,97

18,47

2013

1.179.562.991.627,00

7,86

706.549.139.592,67

15,62

2014

1.235.378.892.003,00

4,52

1.063.929.004.490,00

33,59

Belanja Langsung

Naik / Turun (%)

297.107.555.866,61


3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah.Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan

Manajemen

Pembiayaan

Daerah

dalam

rangka

akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;


118


3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.Adapun perkembangan pembiayaan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Tabel 3.3.5. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 Pengeluaran

Proporsi Terhadap Pembiayaan(%)

10.968.921.073,87

4,72

(10,08)

401.899.250,00

0,18

228.536.239.404,25

3,20

34.201.356.063,00

17,60

2013

201.931.722.469,47

(13,18)

5.000.000.000,00

2,54

2014

227.693.037.693,66

11,31

12.900.000.000,00

6,01

Tahun

Penerimaan

2010

243.531.534.483,76

2011

221.232.088.197,57

2012

Naik/Turun (%)


Selama tahun 2010 – 2014 Kabupaten Banyuwangi mengalami defisit anggaran yang ditutupi dengan pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah dari Pos SILPA tahun yang lalu. Perkembangan Pembiayaan tahun 2011 untuk penerimaan daerah mengalami penurunan

jika

dibanding

dengan

tahun

2010

sebesar

Rp.

221.232.088.197,57 atau sebesar (10,08) %, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan tahun 2011 sebesar Rp. 401.899.250,00 atau sebesar 0,18 %, tahun 2012penerimaan daerah sebesar Rp. 228.536.239.404,25 atau sebesar 3,20 %, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan sebesar

Rp. 34.201.356.063,00

atau sebesar 17,60%, tahun 2013 penerimaan daerah sebesar Rp. 201.931.722.469,47 atau sebesar (13,18) %, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 atau sebesar 2,54%, dan pada tahun 2014 penerimaan daerah mengalami kenaikan sebesar

Rp. 227.693.037.693,66 atau sebesar 11,31

%, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.900.000.000,00 atau sebesar 6,01 %.


119


3.3.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. 1. Realisasi Pendapatan Daerah Pagu anggaran Pendapatan Daerah tahun 2014 sebesarRp. 2.342.478.181.081,75

realisasi

sampai

31

Desember

2014

sebesarRp. 2.418.962.318.839,03 atau 103,27 %, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 283.488.703.181,03,Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.387.611.468.719,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 747.862.146.939,00, sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.3.6. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Pedapatan Daerah : Pendapatan Asli Daerah

225.108.843.353,75

283.488.703.181,03

125,93

Hasil pajak daerah

69.440.753.110,00

94.194.550.730,62

135,65

Hasil retribusi daerah

64.340.151.940,00

67.276.765.522,00

104,56

15.929.867.000,00

15.562.622.841,37

97,69

75.398.071.303,75

106.454.764.087,04

141,19

1.404.484.226.034,00

1.387.611.468.719,00

98,80

85.934.357.034,00

85.075.009.719,00

99,00

1.254.496.229.000,00

1.254.496.229.000,00

100,00

64.053.640.000,00

48.040.230.000,00

75,00

712.885.111.694,00

747.862.146.939,00

104,91

142.642.687.989,00

146.456.274.771,00

102,67

-

-

-

141.941.014.556,00

161.298.343.868,00

113,64

dan

292.405.155.949,00

304.287.104.000,00

104,06

dari

135.896.253.200,00

135.820.424.300,00

99,94

Sumbangan dari pihak ketiga

0,00

535.400.541,00

Jumlah Pendapatan Daerah

2.342.478.181.081,75

2.418.962.318.839,03

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yag sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan

pemerintah

daerah lainnya Dana

penyesuaian

otonomi khusus Bantuan provinsi

keuangan atau

pemerintah

daerah lainnya 103,27



120


2. Realisasi Belanja Daerah Pagu

anggaran

Belanja

Daerah

Tahun

2014setelah

perubahan sebesar Rp. 2.557.268.868.775,41, realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 2.299.307.896.493,18atau 89,91 %, yaitu terdiri dari Belanja Tidak LangsungsebesarRp. 1.235.378.892.003,00danBelanja

Langsung

sebesar

Rp.

1.063.929.004.490,00,dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3.7. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 Per 31 Desember 2014 Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.355.827.749.649,40

1.235.378.892.003,00

91,12

1.168.857.910.044,00

1.078.911.578.821,00

92,30

Belanja bunga

-

-

-

Belanja subsidi

-

-

-

Belanja hibah

92.992.383.649,00

72.860.137.523,00

78,35

Belanja bantuan sosial

10.724.020.000,00

10.026.215.000,00

93,49

3.424.000.000,00

3.171.740.750,00

92,63

75.800.000.000,00

70.409.219.909,00

92,89

4.029.435.956,41

0,00

0,00

b. Belanja Langsung

1.201.441.119.126,00

1.063.929.004.490,00

88,55

Belanja pegawai

83.311.004.700,00

68.950.463.132,00

82,76

Belanja barang dan jasa

469.610.400.086,00

436.431.864.210,36

92,93

Belanja modal

648.519.714.340,00

558.546.677.147,73

86,13

2.557.268.868.775,41

2.299.307.896.493,18

89 ,91

Belanja Daerah : a. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai

Belanja

bagi

hasil

kepada

provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa Belanja

bantuan

keuangan

kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa Belanja tidak terduga

Jumlah BelanjaDaerah Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014

Berdasarkan

tabel

realisasi

belanja

daerah

di

atas

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 257.960.972.282,23 atau 10,09 % karena dari pagu anggaran Rp. 2.557.268.868.775,41dapat terealisasi sebesar Rp. 2.299.307.896.493,18 atau sebesar 89,91 %. Sedangkanrata-rata realisasi capaian kinerja sasaran dari 38 sasaran dan 240 indikator sasaran yang ditetapkan mencapai 140,47 %ataubermakna Baik Sekali. Bab III Akuntabilitas Kinerja

121


BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran yang mencakup 240 indikator sasaran, diketahui sebanyak 32 (tiga puluh dua) sasaran atau sebanyak 84,21 % Mencapai Target dan 6 (enam) sasaran atau 15,79 % dikategorikan Tidak Mencapai Target. Namun kalau dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja dari 38 sasaran mencapai 140,47 % atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 Baik Sekali. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 240 (Dua Ratus Empat

Puluh) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) indikator sasaran atau sebanyak 90,42 % dikategorikan Baik Sekali, 9 (Sembilan) indikator sasaran atau 3,75 % dikategorikan Baik, 5 (Lima) indikator sasaran atau 2,08 % hanya mencapai kategori Cukup dan 9 (Sembilan) indikator sasaran atau 3,75 % hanya mencapai kategori Kurang dalam pencapaian indikator sasaran. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Sasaran yang berketegori cukup dan kurang tersebut yaitu : Bab IV Penutup

122


1.

Meningkatnya partisipasi pendidikan, indikator yang perlu peningkatan dan perhatian dalam tataran implementasi adalah mengenai rasio guru terhadap murid per kelas rata - rata, yang capaian kinerjanya masih berkategori cukup. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban jumlah mengajar guru sebanyak 24 jam per - Minggu. Untuk menyikapi permasalahan ini akan dilakukan penyesuaian jam mengajar bagi guru. Serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, indikator yang perlu segera direalisasikan adalah penambahan gedung perpustakaan dan koleksi buku, karena semakin banyak perpustakaan dan koleksi buku yang ada di Kabupaten Banyuwangi, semakin dapat mencerdaskan masyarakat.

2.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, indikator yang perlu diperhatikan adanya kesepakatan jejaring rujukan yang melibatkan lintas sektor dalam upaya membentuk jejaring rujukan yang tepat efektif dan efisiensi sehingga kegawat daruratan maternal dan perinatal tertangani dengan tepat ditempat rujukan, tujuanya adalah kesiapan dalam penanganan kasus rujukan kegawat daruratan maternal dan nionatal dalam hal kesiapan penolong, sarana prasarana, alat dan keluarga serta menjalin kerjasama yang sinergis antara masyarakat dan tenaga kesehatan untuk menemukan secara dini ibu hamil dengan resiko serta peningkatan kesiapan P4K dan Ambulance Desa.

3.

Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan professional, indikator yang perlu peningkatan dan perhatian adalah rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk dan tenaga kesehatan yang capaian kinerjanya masih berkategori cukup dan kurang. Hal ini dikarenakan belum adanya penerimaan pegawai baru dan masih belum optimalnya sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini akan dilakukan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil dan menambah sarana prasarana pelayanan yang masih kurang memadai.

4.

Meningkatnya

program

-

program

pembangunan

yang

berbasis

pada

pengarusutamaan gender, indikator sasaran yang perlu mendapat perhatian adalah : -

Partisipasi dan presentase perempuan di lembaga pemerintahan, di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif, pada tahun 2014, capaian kinerjanya masih kategori kurang, hal ini dikarenakan peran kaum

Bab IV Penutup

123


perempuan di segala bidang yang sebenarnya sudah semakin baik dan luas, namun peran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam hal pengambilan kebijakan / keputusan dan masih didominasi oleh kaum laki - laki. -

Terhadap kondisi indikator sasaran di atas, guna peningkatan peran perempuan kedepan akan terus didorong agar mampu memanfaatkan perannya secara optimal seiring dengan meningkatnya program - program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender.

5.

Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan mendapat perhatian adalah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2014 capaian kinerjanya berkategori cukup. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat terhadap lembaga tersebut masih kurang dan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2014 ditargetkan 95 sarana hanya terealisasi 51 sarana. Untuk mengatasi hal ini, selain meningkatkan bantuan dari pemerintah juga mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi demi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana sosial tersebut.

6.

Meningkatnya peranan kelompok - kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan perhatian adalah : -

Jumlah LSM Indikator sasaran ini pada tahun 2014 capaian kinerjanya berkategori kurang, dikarenakan banyak LSM yang belum mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Guna legalitas, maka semua LSM dihimbau untuk mendaftarkan kelembagaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

-

LPM yang berprestasi Indikator sasaran ini pada tahun 2014 capaian kinerjanya berkategori kurang. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumber daya alam oleh LPM yang belum dikelola secara baik dan optimal. Selain itu minimnya waktu untuk melaksanakan kegiatan survey di lapangan, sehingga mempengaruhi dalam menciptakan inovasi di bidang teknologi tepat guna.

Bab IV Penutup

124


Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang

dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2010-2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2014, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata - mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Banyuwangi, 23 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.

Bab IV Penutup

125

Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014

PENGUKURAN KINERJA Kabupaten

: Banyuwangi

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis




Target

Realisasi

CapaianKinerja

2014

2014

(%)

Sistim

11

15

136,36

Ada / Tidak

SIAK 2010

Ada

100

Predikat

WTP

WTP

100

Peringkat

15 besar

12 besar

125,00

Predikat

B/65,05

59,96 / C

92,18

%

79,00

79,85

101,08

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Sistim Informasi Manajemen Pemda Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Ada / Tidak

Ada

Ada

100


Ada / Tidak

Ada

Ada

100

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

%

100

100

100


%

100

100

100


%

1: 1,03

1: 1,09

105,83

Pengukuran KinerjaTahun 2014

1


Penegakan PERDA Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka yang tertangani kriminalitas Jumlah demo Menurunnya angka buta aksara

Angka melek huruf (AMH) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)


Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA

%

95

95,50

100,53

%

95

96,47

101,55

Kasus

586

653

111,43

Kali

4

5

80,00

100

101,03

%

98,9898,54

%

99,99

100

100,10

%

108,86

110,15

101,19

%

100

100,67

101,27

%

64,29

76,75

119,38

%

98,73

98,87

100,14

%

74,22

88,67

119,47

%

46,32

68,84

148,62

%

100

100,37

100,37

%

97,06

100,97

104,03

%

95,72

99,98

104,45

%

97,06

114,73

118,21

%

78,74

76,29

96,89

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS Angka partisipasi sekolah SMA/MA


2


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

%

58,01

80,40

138,60

Gedung

2

2

100

%

70,08

70,08

100

%

7,25

7,12

91,87

%

15,12

15,83

104,70

%

23,38

14,88

63,64

%

15,39

16,30

105,91

%

38,15

22,60

59,24

%

38,15

13,93

36,51

%

38,15

22,41

58,74

%

89,70

94,95

105,85

%

85,30

96,35

112,95

%

83,24

97,39

117,39

%

0,03

0,03

100

%

0,39

0,35

111,43

%

0,72

0,75

96,00

%

99,75

100

100,25

%

96,18

99,98

103,95

SMA/SMK/MA Jumlah gedung olahraga Indeks Pembangunan Manusia Angka rata-rata lama sekolah Rasio guru/murid pendidikan dasar Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Rasio guru/murid SLTP/MTS Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS Rasio guru/murid SMA/SMK/MA Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL)


3


SMP/MTs Angka Kelulusan (AL)

%

96,23

96,45

100,23

%

99,69

100,19

100,50

%

89,51

98,21

109,72

%

91,07

94,68

105,78

%

56,62

76,93

135,87

gedung

3

2

66,67

orang

63.561

82,375

129,59

buku

70.000

55.084

78,69

Jumlah rumah sakit

RS

11

13

118,18

Jumlah puskesmas,

Puskesmas, pustu,

216

208

96,30

%

142,18

135,75

104,74

%

01:14,6

1 : 12,6

115,87

%

70,08

70,08

100

Th

67,2-68,20

68,30

100,15

%

100

99,50

99,50

%

100

100

100

%

100

100

100

SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

Pendidikan Anak Usia

pentingnya pendidikan

Dini (PAUD) Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah


pustu, pusling

pusling

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk

Indeks Pembangunan Manusia Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD


4


Cakupan puskesmas

%

100

187,5

187,50

%

48,39

48,39

100

%

65

56,5

86,92

Hari

8

4,16

192,30

Kali

45

61,83

137,40

hari

3

2,56

117,18

per mile (‰)

30

68,06

44,07

per mile (‰)

50

41,99

119,07

%

20

6,09

328,41

%

60

93,08

64,46

%

80

86,10

107,63

%

<5

0,95

100

%

100

100

100

satuan balita

%

1,94

2,08

107,22


%

96,10

91,60

94,73

orang

2

2

100

%

0,73

0,76

104,11

%

73,50

75,50

102,72

Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian > 48 jam (NDR) Menurunnya angka kematian bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)

. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

. Menurunnya anak balita dibawah garis merah

Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita

. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

. Meningkatnya peserta KB aktif

Rasio posyandu per

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor Keluarga Berencana Cakupan peserta


5


Keluarga Berencana aktif Keluarga pra sejahtera dan

%

41,25

33,5

123,13

keluarga sejahtera I

. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

%

100

187,50

187,50


%

48,39

48,39

100

. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup,

Rasio dokter per

%

7,66

8,48

110,70

%

7,66

6,33

82,64

%

2,68

2,72

101,49

Orang

270

234

86,67

Orang

1.270

1.493

117,56

Orang

43

100

232,56

Tenaga kesehatan

Orang

80

22

27,50

Sanitarian

Orang

37

29

78,38

Ahli gizi

Orang

43

43

100

%

16,82

14,8

87,99

%

44,53

94,46

212,13

%

4,98

1,39

27,91

%

100

100

100

Kw/hektar

67,65

65,06

96,17

berkualitas dan profesional

satuan penduduk Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk

.Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren Posyandu aktif

. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar


6


Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

49,37

49,37 100

9,15

9,15

%

4,2

4,2

%

111

110,7

99,73

Gabah

Ton

860.627

772.109

89,71

Beras (Ton)

Ton

502.122

491.694,11

97,92

%

302,94

339,59

112,10

%

26,76

27,15

101,50

Ton

5.731

8.863

154,65

Ton

12.416

10.553

85,00

Ton

478.665

889.210

185,77

Mortalitas ternak

%

0,4

0,4

100

Kejadian penyakit

%

5,2

5,2

100

Jumlah Puskewan

Puskewan

10

9

90,00

%

8,09

8,09

100

Kelompok

51

85

166,67

Ton

66.404

84.829

127,75

%

30,10

30,10

100

%

23,83

23,83

100

Rp.

20.484.056

36.302.775

177,22

%

5,70

5,70

100

%

7,00

10,75

153,57

Pertumbuhan industri

%

4,87

4,03

82,75


%

1,09

1,60

146,79

%

0,04

0,04

100

%

1,08

1,53

141,67

Kesediaan pangan utama Cakupan bina kelompok petani Produksi daging (Ton/Th) Produksi telor (Ton/Th) Produksi susu (ton/Th)

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan Konsumsi ikan

berbasis pertanian

%

%

Nilai tukar petani

. Meningkatkan industri olahan dan kreatif

100

100

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

.Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan

Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap


7


. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

PDRB Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)

Investor

1

4

400

Rp. (milyar)

50

2.345

100,10

%

239

248

103,76

%

4,04

4,04

100

Rp.

1

51

5.100

97,40

98,15

100,77

Ada / Tidak ada

Ada

Ada

100


Orang

951.198

1.955.308

205,56


Orang

24.729

78.483

317,37

%

3,71

4,07

109,70

%

80,7

81,20

100,60

UKM

25.000

25.000

100

BPR/LKM

2.250

2.250

100


UMK

52

52

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

%

33

33

100

Cakupan bina kelompok pengrajin

%

35

35

100

Bank

45

110

244,44

Perush. Asuransi

5

6

120,00

%

23,83

23,83

100

Rp.

20.484.056

36.302.775

177,22

Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya

. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM

. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi



%

100

8


. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah

Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP) Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda Ekonomi Kerakyatan

. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Rp.

51,004

94,195

184,65

Rp.

30,585

67,063

219,27

Pajak Daerah

11

11

100

Retribusi

30

30

100

Perda

1

1

100

%

97

97

100

Perda

1

1

100

Orang

1.568.444

11.824.369

100,10

2/1/8

2/1/8

100

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan/Bandara/ Terminal

Angkutan darat

%

0,001

0,243

100,10

Rasio ijin trayek

%

0,00034

0,00029

85,29

Angkutan

1.404

10.617

100,10

%

37,61

86,60

230,26

Menit

20

20

100

Rp.

37.500

55.000

146,67

%

0,05

9,01

100,10

Jaringan

13

13

100

Web site

1

1

100

Penyiaran / tayang

54/2

54/2

100

Tayang

1

2

200

Jenis

18

18

100

%

97,00

94,00

96,91

Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Ramburambu Jumlah jaringan komunikasi Web site milik pemerintah daerah Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah surat kabar nasional / lokal

. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan

Proporsi panjang


9


dan sarana serta prasarana yang

jaringan jalan dalam

menghubungkan daerah-daerah tujuan

kondisi baik

wisata

Panjang jalan kabupaten dalam

97,50

94,50

96,92

%

80

85

106,25

Bangu nan

35

30

85,71

%

60

65

108,33

%

80

82

102,50

%

75

85

113,33

%

80

85

106,25

%

100

100

100

%

0,0006

0,0006

100

Km

26.000

25.740

99,00

%

45

48,50

107,78

%

52,50

78,97

150,42

%

60

60

100


RT

34.640

77.000

222,29

Prosentase rumah tangga (RT) yang

%

7,68

14,00

182,29

kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio Jaringan Irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan

Panjang jalan dilalui

dan sarana serta prasarana yang

Roda 4

menghubungkan pusat-pusat kegiatan

Panjang jalan yang

ekonomi

memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai


10


menggunakan air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga berSanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Prosentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni

. Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif

Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri

. Meningkatnya jumlah jalan poros desa

. Menurunnya tingkat pengangguran

Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Tingkat partisipasi angkatan kerja

RT

281.674

344.525

RT

410.798

397.455

pemukiman

35.150

35.018

Rumah

1.479.522

1.432.522

96,82

%

85

85

100

%

50

50

%

50

50

Kondisi

Baik

Baik

100

%

50,61

50,70

100,18

%

2,40

2,50

104,17

%

0,07

0,07

100

%

0,07

0,07

100

%

9,9

9,9

100

%

50

60

120,00

%

4. 815

9.965

206,96

%

97

98,55

101,60

%

71,8

72,02

100,31

%

1,72

1,69

101,78

%

20,30

21,00

103,45

%

3,01-4,01

4,59

87,36

%

80,40

64,37

80,06

%

26,67

26,67

100

122,31 96,75 99,62

100 100

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguranterbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap


11


kebijakan pemerintah

. Menurunnya angka kemiskinan

Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat

%

114,32

114,32

100,00

%

68,37

93,78

137,17

%

68,37

87,75

128,35

Rp.

68,12

75,25

110,47

%

41,25

37,35

110,44

%

15,70

1,60

10,19

%

86

98,39

114,41

%

0,008

0,0022

363,64

%

0,56

0

100

%

16,14

18

111,52

%

38,40

40,86

106,41

%

89,30

100

111,98

Unit

95,00

51,00

53,68

%

0,20

0,69

345,00

%

0,20

1,16

580,00

Kelompok

90

75

83,33


. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga


12


pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan

Kelompok

90

90

100

Jumlah LSM

LSM

217

22

10,14

LPM Berprestasi

LPM

60

19

31,67

PKK aktif

PKK

100

100

100

%

85

94,12

110,73

%

80

100

125,00

%

91

73

80,22

%

87

72

82,76

%

75,76

100

132,00

%

60

78,97

131,62

%

95

100

105,26

%

84

84

100

755

787

104,24

2

2

100

8

8

100

10

9

90,00

29

25

86,21

PKK

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

. Meningkatnya upayapelestariandanpengembanganbudayal okal

Jumlah group

Group

kesenian Jumlah gedung Penyelenggaraan

Gedung kali

festival seni dan budaya Sarana

Unit

penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan


Buah/tempat

13


kawasan cagar budaya yang dilestarikan



JumlahAnggaranTahun 2014

Rp. 2.557.268.868.775,41



JumlahRealisasiAnggaranTahun 2014

Rp. 2.299.307.896.493,18


14


RENCANA KINERJA TAHUNAN Kabupaten

: Banyuwangi

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

2. Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai 3. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan

4. Meningkatnya kesadarandan penegakan hukum

Indikator Kinerja Utama Sistim Informasi Manajemen Pemda

aksara

Target 2014

Sistim

11


Ada / Tidak

Siak 2010

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Predikat

WTP

Peringkat

15 besar

Predikat

B

%

79

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dokumen

Tersedia

Ada / Tidak

Ada


Ada / Tidak

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

%

Ada 100

%

100

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas

%

1:1,03

%

95

Kasus

586

Kali

4

Penegakan PERDA

%

95


%

98,98-98,54

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek

%

99,99


%

108,86


%

100


%

64,29

Angka Partisipasi Murni (APM)

%

98,73

Jumlah demo

5. Menurunnya angka buta

Satuan

huruf (tidak buta aksara) 6. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

SD/MI/Paket A

RencanaKinerjaTahunan 2014

1


Angka Partisipasi Murni (APM)

%

74,22

%

46,32

%

100

%

97,06


%

95,72

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

%

97,06


%

78,74

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

%

58,01

Gedung

2


%

70,08


%

7,25


%

15,12

Rasio guru/murid per kelas rara-rata

%

23,38


%

15,39

Rasio guru/murid per kelas rata- rata

%

38,15


%

15,75

Rasio guru/murid per kelas rata- rata

%

38,15

%

89,7

%

85,3

%

100


%

0,03


%

0,39

Angka Putus Sekolah (APtS)

%

0,72


%

99,75


%

96,18


%

96,23

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

%

99,69

%

89,51


%

91,07

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)

%

56,62

Perpustakaan

1

Orang

63.561

Buku

70.000

SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

usia sekolah SLTP/MTS

usia sekolah SMA/SMK/MA Jumlah gedung olahraga

pendidikan dasar

SLTP/MTS

SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

SMA/SMK/MA

SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

Jumlah perpustakaan

pentingnya pendidikan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah


2


8. Meningkatnya usia harapan hidup

Jumlah rumah sakit Jumlah puskesmas, pustu, pusling

RS

11

Puskesmas,

216

pustu, pusling Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

%

142,18

Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk

%

1:14,59


%

70,08

Angka usia harapan hidup

Th

67,2-68,20

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

%

100

%

100

Cakupan penemuan dan penanganan

%

100

penderita penyakit DBD Cakupan puskesmas

%

100


%

48,39


%

65


Hari

8

BTO (Bed Turn Over)

Kali

45


hari

3

per mile

30

30.000 penduduk

Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA


(‰) Angka Kematian < 48 jam (NDR)

per mile

50

(‰) 9. Menurunnya angka

%

20

%

60

%

80


%

<5

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

%

100

Rasio posyandu per satuan balita

%

1,94

13. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


%

96,7

14. Meningkatnya peserta


orang

2

Rasio akseptor KB

%

0,73

Cakupan peserta KB aktif

%

73,5

Keluarga pra sejahtera dan keluarga

%

41,25

sejahtera I Cakupan puskesmas

%

100


%

48,39

kematian bayi 10. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

11. Menurunnya anak balita dibawah garis merah

perawatan 12. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita

Keluarga Berencana aktif

15. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat


3


16. Tersedianya tenaga


%

7,66

kesehatan yang cukup,

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000

%

7,66

berkualitas dan profesional

penduduk %

2,68

Jumlah Tenaga Medis

Orang

270


Orang

1.270


Orang

43

Tenaga kesehatan

Orang

80

Sanitarian

Orang

37

Ahli gizi

Orang

43


%

16,82

Rasio tenaga keperawatan per 100.000

%

44,53

%

4,98

%

100

Kw/hektar

67,65

%

49,37

%

9,15

%

4,2


penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 17.Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren

Posyandu aktif

18. Meningkatnya daya saing

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Nilai tukar petani

daerah

dan

kemandirianekonomi berbasis pertanian

%

111

Gabah

Ton

860.627

Beras (Ton)

Ton

502.122


%

302,94


%

26,76


Ton

5.731


Ton

12.416


Ton

478.665

Mortalitas ternak

%

0,4

Kejadian penyakit

%

5,2

Jumlah Puskewan

Puskewan

10

%

8,09

Kelompok

51

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan

19. Meningkatkan industri

Ton

66.404

Konsumsi ikan

%

30,1

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

%

23,83

Rp.

20.484.056

olahan dan kreatif berbasis

PDRB

pertanian



4


Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

%

5,70

Kontribusi industri rumah tangga

%

7

Pertumbuhan industri Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

4,87

%

1,09


%

0,04

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

%

1,08

Investor

1

Milyar

50

%

239

%

4,04

Rp.

1

%

97,4

Ada/Tidak ada

ada

Orang

951.198

Orang

24.729


%

3,71


%

80,7

terhadap PDRB sektor industri 20. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan 21. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi

22. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata sepertiKawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya 23. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Kunjungan wisata domistik Kunjungan wisata mancanegara

UKM

25.000

Jumlah BPR / LKM

BPR/LKM

2.600


UMK Kelompok

52 33

Sentra

35

Bank

45

Perush.

5

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin 24. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Kontribusi sektor perdagangan terhadap

Asuransi %

23,83


Rp.

20.484.056

Pajak daerah (milyar RP)

Rp.

51,004


Rp.

30,585

Pajak Derah

11

Retribusi

30

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan

Perda

1

%

97

Perda

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Orang

1.568.444

Pelabuhan

2/1/8

%

0,001

PDRB 25. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisikegiatan ekonomi di daerah

Macam pajak daerah Macam retribusi daerah

26. Meningkatnya sarana informasi dan alat

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

transportasi

Bis Angkutan darat


5


Rasio ijin trayek

%

0,00034

Angkutan

1.404

%

37,61

Menit

20

Rp.

37.500


%

0,05


Jaringan

13


Web site

1


Penyiaran /

54/2

Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

tayang Jumlah penyiaran TV lokal

Tayang

1

Jenis

18

%

97

%

97,50

Bangunan

35

%

60

%

80

%

80

%

80

% %

75 100

%

0,0006

Km

26.000

%

45


%

52,5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per

%

60

RT %

34.640 7,68

Jumlah surat kabar nasional / lokal 27. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerahdaerah tujuan wisata 28. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

29. Meningkatnya dan

kualitas

sarana yang

serta

kuantitas jalan

dan

prasarana

menghubungkan

pusat-pusat

kegiatan

ekonomi

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

satuan penduduk 30. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam

Rumah tangga pengguna air bersih Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

jumlah kualitas yang

Rumah tangga pengguna listrik

RT

281.674

memadai


RT

410.798

pemukiman

35.150

Rumah

1.479.522


%

85


%

50


%

50

Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni


6


Kabupaten Banyuwangi

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ketaatan terhadap RTRW

secara terpadu dan


%

50,61

konprehensif


%

2,4


%

0,07


%

0,07


%

9,9

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

%

50

%

97

% %

71,8 1,72

% % % % %

71,8 20,3 3,01-4,01 80,4 26,67

%

114,32

%

68,37

%

68,37

Rp.

68,12

% %

41,25 15,7

% % %

86 0,008 0,56

%

16,14

%

38,4

%

89,3

Unit

95

% %

0,2 0,2

Kelompok

90

Kelompok LSM LPM PKK %

90 217 60 100 85

%

80

%

91

31. Tersusunnya dan tertatanya RTRW

32. Meningkatnya jumlah jalan poros desa 33. Menurunnya tingkat pengangguran

34. Menurunnya angka kemiskinan

35. Meningkatnya programprogram pembangunan yang berbasispada pengarusutamaan gender

36. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat

37. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pencemaran status mutu air


%

4,815

Kondisi

Baik

7


Cakupan penghijauan wilayah rawan

%

87

%

75,76

%

60


%

95

Sumber air/mata air dalam kondisi

%

84

Group

755

Gedung

2

kali

8

Unit

10

Buah/tempat

29

longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk

baik/kondisi debit stabil 38. Meningkatnya upaya


pelestarian dan

Jumlah gedung

pengembangan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan

lokal

budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan


8


KETERKAITAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

VISI MISI I

:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) TUJUAN 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan SASARAN STRATEGIS URAIAN 1


STRATEGI

Sistim Informasi Manajemen Pemda Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (good governance)


Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2

Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai

Keterkaitan Strategi dan Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat

Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik

Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui : pengembangan egovernment, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan pengawasan Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, khususnya eksekutif dan legislatif Menciptakan iklim yang kondusif dengan membangun pola komunikasi yang intens antara birokrasi Membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan baik proses perencanaan dan implementasinya Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, prestasi, dan pengabdiannya Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Pengembangan karir dan promosi PNS 1


Membangun budaya organisasi Mengembangkan sistem remunerasi 3

4

Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan


Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP



Meningkatkan kesadaran hukum

Peningkatan koordinasi dalam pemberian penyuluhan hukum dengan instansi terkait dan organisasiorganisasi kemasyarakatan yang ada Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilainilai pancasila dan peraturan perundangundangan secara terpadu Penegakan hukum (law enforcement) dengan tegas dan tanpa pandang bulu

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penegakan PERDA

MISI II

:

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya TUJUAN 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat


2


SASARAN STRATEGIS 5

URAIAN Menurunnya angka buta aksara

INDIKATOR KINERJA Angka melek huruf (AMH)

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak

Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 6


Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP

Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS

Angka partisipasi sekolah SMA/SMA/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan

Menyediakan pendidikan dan tenaga pendidikan serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA Rasio guru/murid pendidikan dasar Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar Rasio guru/murid SLTP/MTS


3


Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS Rasio guru/murid SMA/SMK/MA Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka rata-rata lama sekolah Indeks Pembangunan Manusia Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah gedung olahraga

7


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) Jumlah perpustakaan

Menyelenggarakan training dan retraining serta meningkatkan jenjang pendidikan bagi tenaga kependidikan dan pendidik Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga Meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD) Peningkatan minat baca masyarakat melalui Perpustakaan keliling

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Keterkaitan Strategi dan Kebijakan

4


Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 8


Jumlah rumah sakit Jumlah puskesmas, pustu, pusling Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk Indeks Pembangunan Manusia Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan

Peningkatan upaya kesehatan, melalui : peningkatan kesehatan ibu dan anak; peningkatan status gizi bagi balita; pengendalian penyakit menular; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan; pengawasan penyehatan makanan dan minuman; peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi; peningkatan pengetahuan ibu; peningkatan pengetahuan remaja dan ibu; peningkatan akses dan pelayanan KB

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over)

9


10



TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 5


11


Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

12

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Rasio posyandu per satuan balita Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rata-rata jumlah anak per keluarga

13

14


Peningkatan pengetahuan remaja dan ibu; peningkatan akses dan pelayanan KB

Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

15


Cakupan puskesmas


16


Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk


Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan farmasi melalui peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi; peningkatan ketersediaan obat jenerik; peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat; peningkatan pemakaian obat-obatan tradisional Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pemerataan penyebaran tenaga medis dan para medis di daerah-daerah;

6


Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Medis

peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan; peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan; peningkatan persebaran tenaga kesehatan

Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

17



Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Posyandu aktif

Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

7


MISI III

:

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal TUJUAN 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat SASARAN STRATEGIS 18

URAIAN Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

INDIKATOR KINERJA Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

STRATEGI Melakukan revitalisasi sektor pertanian

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan : proses budidaya pertanian, pasca panen, infrastruktur, SDM pertanian, kelembagaan, teknik bertani, lingkungan, manajemen pengelolaan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dalam pertanian

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Nilai tukar petani Gabah Beras (Ton) Kesediaan pangan utama Cakupan bina kelompok petani Produksi daging (Ton/Th) Produksi telor (Ton/Th) Produksi susu (ton/Th) Keterkaitan Strategi dan Kebijakan

8


Mortalitas ternak Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan Konsumsi ikan 19



Mengembangkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Menumbuhkembangkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktifitas kerja

Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Peningkatan upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung Pelaksanaan rehabilitasi hutan

Peningkatan investasi

Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif Peminimalisir ekonomi biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan, penciptaan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha Pengembangan pelayanan satu pintu dalam perijinan dan investasi Penyediaan dan pengoptimalan ICT (information communication and technology)


Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 20


Pertumbuhan industri Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 21


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)

Rasio daya serap tenaga kerja

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi


9


22


Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Kunjungan wisata domistik

Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal



23


Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM



Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster

Pengembangan dan pembangunan pusatpusat wisata unggulan Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis Peningkatan kerja sama antar daerah dan pengusaha wisata dan industri wisata dalam bidang promosi wisata dan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional Peningkatan Koperasi, melalui : peningkatan profesionalisme pengelola koperasi; melakukan pendampingan terhadap kegiatan koperasi; membangun image positif koperasi di mata masyarakat; memfasilitasi kebutuhan modal bagi koperasi dan UMKM Peningkatan UMKM, melalui : pengembangan bisnis UMKM dengan pendekatan kluster; peningkatan skala UMKM; pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM; pengembangan dan mempermudah proses dan prosedur permodalan, pengembangan jejaring dengan stakeholders dari hulu ke hilir; pengembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika bagi UMKM Peningkatan SDM, melalui : membangun kompetensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola koperasi dan 10


pengusaha UMKM

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin

TUJUAN 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi SASARAN STRATEGIS 24

25

URAIAN Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi


INDIKATOR KINERJA Jenis dan jumlah bank dan cabang

STRATEGI Mengembangkan jejaring antar daerah, pemerintah provinsi dan pusat serta kekuatankekuatan ekonomi

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan jejaring antar daerah

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Peningkatan integrasi antar daerah, provinsi dan pusat


Peningkatan jejaring antar pelaku ekonomi

Ekspor bersih perdagangan Pajak daerah (milyar RP)


Macam pajak daerah

Macam retribusi daerah

Menyusun regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah

Membuat regulasi tentang kompetensi kegiatan ekonomi daerah Membuat regulasi tentang perlindungan terhadap kegiatan ekonomi kerakyatan daerah Membuat regulasi untuk penguatan ekonomi kerakyatan Menjadikan ekonomi kerakyatan daerah lebih efektif dan efisien

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan


11


MISI IV

:

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Publik TUJUAN 5 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik SASARAN STRATEGIS 26

URAIAN Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah arus penumpang angkutan umum

STRATEGI Meningkatkan akses transportasi dan informasi

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan sarana transportasi, informasi dan alat transportasi Peningkatan penggunaan informasi dan alat transportasi

Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

27

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerahdaerah tujuan wisata


Pemasangan Ramburambu Jumlah jaringan komunikasi Web site milik pemerintah daerah Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah surat kabar nasional / lokal Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Mengembangkan infrastruktur dan tata ruang

Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan tujuan wisata, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi

12


28


Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)

Pengembangan infrastruktur strategis (waduk, embung, cek dam dll) Perbaikan dan pengembangan Dam dan saluran irigasi

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Rasio Jaringan Irigasi

29

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusatpusat kegiatan ekonomi

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik (jalan, jembatan) Pembangunan porosporos desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 30



Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga berSanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Keterkaitan Strategi dan Kebijakan

13


Prosentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni

31


Rasio permukiman layak huni Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan

Penataan ulang tata ruang atau rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Penegakan implementasi tata ruang (RTRW) yang telah ditetapkan

Ketaatan terhadap RTRW

Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

TUJUAN 6 : Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik SASARAN STRATEGIS 32

URAIAN Meningkatnya jumlah jalan poros desa


INDIKATOR KINERJA Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN Pembangunan porosporos desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan

14


MISI V

:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan TUJUAN 7 : Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS 33

URAIAN Menurunnya tingkat pengangguran

INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

STRATEGI Mengentaskan pengangguran

ARAH KEBIJAKAN Pemetaan pengangguran Penyusunan rencana strategis mengatasi pengangguran

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka


15


Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah 34


Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional)

Mengentaskan kemiskinan

Pemetaan kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mengatasi kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (TKPK) Masuknya isu gender di dalam berbagai kebijakan pemerintah

Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 35

Meningkatnya programprogram pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Mengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Masuknya isu gender di dalam pendidikan sekolah Peningkatan kualitas perempuan di dalam pendidikan dan keterampilan

Rasio KDRT

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 36




Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial

Pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat Penyederhanaan prosedur pemberian jaminan sosial Pengembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan bagi orang-orang yang tidak beruntung secara sosial ekonomi

16


37

Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Memberdayakan kelompok masyarakat

Pengembangan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya kebersamaan Pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok tani, pengrajin dan kelompok-kelompok lainnya Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada

Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal

Pertumbuhan minat masyarakat terhadap budaya lokal Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya Pelatihan, festival budaya dan kesenian lokal Penetapan kurikulun lokal (seni, budaya) dalam pendidikan Pengembangan ruang apresiasi terhadap budaya lokal

Jumlah LSM

LPM Berprestasi PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil 38



Jumlah gedung

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Keterkaitan Strategi dan Kebijakan

17


PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KABUPATEN BANYUWANGITAHUN 2014

NO

TANGGAL

JENIS PENGHARGAAN

1

23 Januari 2014

INVESTMENT AWARD

KETERANGAN - Penanugerahan Investment Award kategori promosi investasi terbaik dilakukan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam cara „Business Forum‟ yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1)

- Untuk kategori promosi investasi, ada tiga daerah

2

25 Januari 2014

GIZI AWARD TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR

nominator yakni Kota Surabaya, Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi sebagai penerima penghargaan investment award 2013. Penghargaan itu diberikan kepada Banyuwangi, karena dinilai paling baik dalam melakukan promosi investasi dari kabupaten/kota se Jatim. Atas usaha keras dan inovasi pemerintah daerah melakukan promosi investasi itu, Gurbernur Jatim Bp. Soekarwo memberikan penghargaan investment award kepada rakyat Banyuwangi. - Penghargaan tersebut diserahkan oleh ketua DPD Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur Andryanto, SH. Mkes kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko di Hotel Meritus Surabaya, Sabtu (25/1) - Penghargaan Gizi Award yang diterima oleh Banyuwangi diberikan untuk Kategori Peduli Status Gizi Anak Sekolah. “Kabupaten Banyuwangi dianggap memiliki kepedulian paling tinggi diantara daerah lain di Jawa Timur terhadap upaya peningkatan status gizi anak sekolah melalui tindakan yang nyata,” ujar Kepala Dinas Kesehatan dr. Widji Lestariono yang ikut mendampingi Wakil Bupati.

- Dokter umum yang biasa disapa dr. Rio itu

3

27 Januari 2014

Penghargaan Tahun 2014

REWARD INFRASTRUKTUR JALAN

menjelaskan, upaya peningkatan gizi anak sekolah tersebut dilakukan mulai tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemantauan status gizi siswa melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) di sekolah. “Kegiatannya meliputi penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan secara rutin di ruang UKS sekolah,” terang dr.Rio. Selain itu juga dilakukan pembinaan kantin sekolah lewat program UKS. - Setelah mengukir prestasi di bidang investasi, Banyuwangi kembali mendapatkan reward dari Pemerintah Pusat berupa intensif Rp 1,4 miliar atas prestasinya mampu menyerap dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih. (27/1/14) - Diberikannya reward kepada Banyuwangi ini, menurut kepala dinas PU Bina Marga dan Tata 1


Ruang, Ir. Mujiono, karena Banyuwangi dianggap mampu mengelola dana DAK sebesar Rp 6,3 miliar dari Kementerian PU untuk pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih sesuai dengan standart kualitas output yang ditentukan.

- Semua proses itu, lanjut Mujiono dinilai baik oleh tim

4

18 Maret 2014

MELENIUM DEVELOPMENT GOALS(MDG’S) AWARD KATEGORI PENDIDIKAN

-

-

-

-

-

DAK dan Badan Pengawasan Keunagan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, dari hasil penelitian itu, Banyuwangi menjadi reward terbesar se-Jawa Timur. Mujiono menambahkan, insentif reward yang telah diterima digunakan untuk membeli 9 unit sepeda motor jenis trail dan 4 unit sepeda motor niaga (viar,red). Kendaraan-kendaraan itu akan digunakan sebagai penunjang operasi dinas PU. Motor trail akan digunakan untuk memonitor jalanjalan rusak kabupaten dan meninjau daerah yang belum teraliri saluran air bersih. Untuk motor niaga diberikan kepada UPTD Dinas PU di 4 kecamatan sebagai kendaraan pengangkut aspal dan perlengkapan lainnya untuk menambal jalan yang rusak. (Humas & Protokol. Progaram yang mendapatkan penghargaan adalah Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang sudah dirinci sejak 2011. SAS masuk dalam 63 program unggulan MDG‟s award dengan total progaram seluruh Indonesia yang masuk sebesar 443 program. MDG‟s award ini diselenggarakan oleh kantor utusan khusus Presiden RI untuk pencapain MDG‟s. MDG‟s (Melenium Development Goals tujuan pembangunan melenium) adalah program bersama seluruh dunia untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2015.”Deklarasi Melenium” ini berisi 8 komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Yakni pemberatasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan itu. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kerjasama global. Pada awal diluncurkan di tahun 2011, total dana SAS yang terkumpul RP 293 JUTA, meningkat menjadi Rp 1,05 miliar pada 2012, dan melonjak menjadi Rp 1,6 miliar pada 2013. Total penerima manfaat mencapai lebih dari 6.000 siawa dan 309 sekolah. Dari tahun ke tahun, angka putus sekolah di Banyuwangi terus menurun. Untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah menurun dari 0,05 persen pada 2011 menjadi 0,03 persen pada 2013.

- Pada tingkat SMP/MTS, angka putus sekolah mencapai 0,48 persen pada 2011, lalu turun menjadi Penghargaan Tahun 2014

2


0,42 persen pada 2013. Adapun pada level SMA/SMK/MA, angka putus sekolah turun dari 1,01 persen pada 2011 menjadi 0,83 persen pada 2013. (Humas & Protokol).

5

19 Maret 2014

GOVERNMENT AWARD 2014

6

19 Maret 2014

SINDO WEEKLY GOVERNMENT AWARD 2014

7

22 Maret 2014

DEMOCRACY AWARD 2014

8

25 April 2014

DAERAH BERKINERJA SANGAT TINGGI


- Diserahkan Menteri Dalam Negeri RI Bp. Gamawan Fauji kepada Bupati Banyuwangi. Banyuwangi dinilai bisa memajukan industri kreatif berbasis pariwisata.

- Diserahkan oleh Pimpinan Redaksi Sindo Weekly kepada Bupati Banyuwangi sebagai terbaik di sektor ekonomi kreatif.

kabupaten

- Banyuwangi dinilai melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan kesiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Banyuwangi juga dianggap siap menggempur pasar negara-negara ASEAN. - Acara penyerahan penghargaan kategori Democracy Award digelar di Balairung Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (22/3/2014) yang diserahkan oleh Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online (RMOL.CO). - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu kepala daerah yang menyita perhatian publik karena kebijakanya yang berani dan inovatif. Diantaranya tidak mengizinkan pembangunan mal dan retail modern di daerahnya. Pelarangan itu diterapkannya untuk menghindari kemacetan. - Selain itu, dia juga memberlakukan syarat IPK 3,5 bagi PNS dan pelarangan buah impor di kalangan pemerintah, bahkan sampai menjenguk PNS yang sakit, buahnya harus yang lokal. Penerapan kebijakan itu sudah berlangsung tiga tahun. Menurut dia, setiap acara yang digelar Pemerintah Daerah Banyuwangi harus menyajikan buah lokal. Semua acara pemerintah dari bupati sampai RT/RW harus buah lokal. - Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri Bp. Gamawan Fauzi kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Balairung Hotel Kartika Candra Jakarta, Jumat malam. Bupati Banyuwangi masuk peringkat 20 besar sebagai bupati dengan kinerja sangat tinggi. - Hanya ada 35 kabupaten dan 10 kota se-Indonesia yang mendapat penghargaan itu dari total sekitar 500 kabupaten/kota. Turut hadir dalam acara Malam Apresiasi tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bp. Djoko. Penghargaan ini mengacu pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

3


9

29 April 2014

10

11

ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA UTAMA 2014

BANYUWANGI NOMINATOR 5 BESAR IDSA AWARD 2014

8 Mei 2014


INDONESIA DIGITAL SOCIETY AWARD (IDSA) 2014

- Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil meraih penghargaan perencanaan pembangunan terbaik seIndonesia tahun 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anugerah ini diberikan untuk kabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan terbaik. - Hanya ada 12 kabupaten/kota yang terpilih dari total 529 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik dari enam kabupaten/kota yang meraih penghargaan tingkat Utama (perencanaan terbaik). Adapun enam kabupaten/kota lain meraih penghargaan tingkat Pratama (perencanaan yang baik). - Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (29/4/2014). - Setelah menerima penghargaan Indonesia Digital Sociaety Award (IDSA) 2013 sebagai The pioneer of Digital Society untuk kategori government. Tahun ini Kabupaten The Sunrise of Java masuk nominasi 5 besar penghargaan IDSA kategori Overall Society. - Sekretaris Kabupaten Bp. Slamet Kariyono mengatakan, Banyuwangi berada diantara 110 kabupaten/kota yang masuk penilaian IDSA Award kategori Overall Society. Pemilihan kota dan kabupaten tersebut berdasarkan hasil diskusi antara tim Telkom bersama tim MarkPlus Insight selaku penyelenggara. Berdasarkan penilaian dewan juri, Banyuwangi masuk dalam 5 besar nominator pemenang kategori ini.Dewan juri terdiri dari Kementrian Kominfo, pengamat TI Dr. Ir. Cahyana Ahmadjajadi, Ketua LPPM ITB Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat dan founder dan CEO Mark Plus,Inc Hermawan Kertajaya. - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih penghargaan sebagai juara pertama Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014. Penghargaan diserahkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Kamis malam (8/5/2014). - Kriteria yang digunakan dalam ajang yang digelar Markplus dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu adalah inisiatif daerah dalam mendorong digitalisasi, kemampuan kepemimpinan (leadership) daerah dalam mewujudkan rencana digitalisasi, tingkat penetrasi internet (usership), dan manfaat yang dinikmati publik atas adanya digitalisasi (benefit).

4


12

8 Mei 2014

LAPORAN KEUANGAN BANYUWANGI DAPAT OPINI WTP MURNI DARI BPK

13

13 Mei 2014

PRO POOR AWARD 2014 KATEGORI PERLINDUNGAN SOSIAL


- Di Banyuwangi kini sudah ada 1.200 titik wifi. Jumlah pengakses wifi di Banyuwangi mencapai 164.372 per bulan pada kuartal I/2014, meningkat dibanding rata-rata tahun lalu sebesar 97.957 pengguna per bulan. "Tidak hanya di taman dan sekolah, wifi kami pasang di masjid, gereja, dan pura," kata BupatiAnas. - Indonesia Digital Society adalah penghargaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggap berhasil mengembangkan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Indikator penilaian adalah pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan operasional bidang pendidikan, kesehatan, UKM swasta, serta masyarakat. Survei dilakukan terhadap lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, UKM swasta, dan masyarakat dengan melibatkan 19.000 responden. - Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan alias WTP murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013. LKPD Banyuwangi pada 2012 juga mendapat opini WTP Murni dari BPK. WTP Murni merupakan level tertinggi dalam pelaporan keuangan."Opini WTP Murni ini menunjukkan akuntabilitas APBD yang semakin baik. Tidak banyak daerah yang mendapat opini WTP murni dari BPK," kataKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Bp. Djajat Sudrajat. Bahkan, untuk LKPD 2012, di Jawa Timur hanya Banyuwangi yang mendapat opini WTP Murni. - Penghargaan Pro Poor Award 2014 kategori perlindungan sosial di serahkan langsung Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di alun-alun Kabupaten Ngawi Selasa (13/5).Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada puncak pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) ke-XI dan HKG PKK ke-42. - Bupati Anas mengatakan, Banyuwangi menjadi pemenang Pro Poor Award setelah menyisihkan Kabupaten Pacitan di babak final. Kemenangan Banyuwangi berhasil diraih berkat komitmen kuat Pemkab Banyuwangi dalam hal kebijakan dan pro gram pengentasan kemiskinan. - Selain itu, anggaran untuk program- program pro rakyat kecil juga dinilai signifikan. “Selarasnya kebijakan, program, dan anggaran, sangat dibutuhkan demi ha sil maksimal,” ujarnya. Sementara itu, program per lindungan sosial yang dinilai terbaik pada Pro Poor Award 2014 itu terdiri atas program Banyuwangi Cerdas, Jaminan Kesehatan, danBedah Rumah. 5


- “Banyuwangi Cerdas merupakan ikhtiar pemkab untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anakanak berprestasi dari keluarga tidak mampu dan anak-anak yang terancam drop out karena terkendala biaya,” cetus Bupati Anas. Anggaran yang disiapkan untuk program Banyuwangi Cerdas sebesar Rp 8 miliar untuk alokasi beasiswa bidik misi, beasiswa mahasiswa berprestasi, dan beasiswa SMA/SMK. - “Kami telah melakukan MoU (nota kesepahaman, Red) dengan STAIN Jember dan Universitas Negeri Jember untuk menjamin putra-putri Banyuwangi berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Tidak hanya dibiayaisekolahnya, biaya hidup tiap bulan juga diberikan,” urai Bupati. Tidak hanya pemberian beasiswa dari pemerintah, untuk memperluas jangkauan akses pendidikan, Pemkab berinovasi dengan mendorong kepedulian antar siswa melalui program siswa asuh sebaya (SAS). - Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya yang tidak mampu dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Dana yang terkumpul dari program ini mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 6.005siswa dari 309 sekolah se Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada program jaminan kesehatan, Pemkab berkomitmen mengcover masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmin) dan jaminan kesehatan masyarakat Banyuwangi (JKMB). - Dana yang disiapkan untuk dua program ini sebesar Rp. 19 miliar. “Selain membebaskan biaya berobat di puskesmas, kami menjamin masyarakat miskin mendapatlayanan kesehatan di rumah sakit cukup dengan bekal surat keterangan miskin,” ungkap Bupati. Jaminan kesehatan bagi pekerja informal juga menjadi salah satu prioritas bidang kesehatan oleh Pemkab Banyuwangi. Untuk itu Pemkab melakukan MoU dengan Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) untuk mengasuransikan 2.500 pekerja informal yang terdiri atas penderes kelapa, penambang belerang, tukang sapu dan juru parkir. - Dengan mengikuti asuransi ini para pekerja tersebut memiliki jaminan perlindungan keselamatan saat melakukan tugasnya. “Risiko pekerja informal sangat besar. Seperti penderes kelapa yang pekerjaannya berada di ketinggian dan tukang sapu yang ada di jalan. Karena itu dibutuhkan asuransi bagi mereka. Kami juga terus mendorong pihak pengusaha untuk mengasuransikan pekerjanya,” beber Bupati Anas. Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar ibu dan balita melalui program Harapan Keluarga Peduli Penghargaan Tahun 2014

6


-

-

14

5 Juni 2014

PERPUSTAKAAN PALING INOVATIF SE JAWA TIMUR

-

-

-

15

5 Juni 2014


PIALA ADIPURA 2014 SEBAGAI DAERAH TERBERSIH UNTUK KATEGORI KOTA SEDANG

-

Anas Sejak Dini (Harga Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer). Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan gizi di Puskesmas dan Posyandu. “Salah satunya secara khusus kami menganggarkan Rp 844 juta untuk menangani ibu hamil dan balita gizi buruk,” imbuh Bupati. Sementara itu, program bedah rumah diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui perbaikan kondisi fisik rumah. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan dana sebesar Rp 7 miliar lebih. Program ini telah mengubah 2.977 rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak dan lebih sehat. “Kami juga mengarahkan CSR (corporate social responsibility) perusahaan untuk mendukung program ini. Kami ingin lebih banyak lagi rumah rakyat yang tersentuh agar kualitas kehidupan rakyat semakin meningkat,” pungkas Bupati. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Banyuwangi juga meraih penghargaan dari Pememerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Kantor Perpustakaan Terinovasi di Jawa Timur. Inovasi yang membawa Banyuwangi meraih penghargaan ini, adanya perpustakaan keliling dengan menggunakan roda. Penghargaan ini diberikan Kapala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Bp. Drs A Mudjib Afan MARS, kepada Sekretaris Kabupaten Bp. Slamet Kariyono, di Pendopo Shaba Swagata (Rabu, 5/6) saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Banyuwangi salah satu Kabupaten yang memberikan pelayanan dengan luar biasa menggunakan motor berkeliling hanya untuk menumbuhkan minat baca pada masyarakat. Selain kendaraan keliling, inovasi lain yang mendukung diperolehnya penghargaan ini kata Kepala Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi, Ibu Riyanti, dengan memberikan pelayanan publik berbasis Information Technology (IT) kepada para masyarakat yang gemar membaca. Mulai dari ekatalog, kartu anggota online, hingga sistem peminjaman buku koleksinya. Masyarakat cukup mengakses melalui internet kalau mau meminjam bukuwebsite :perpusda.banyuwangikab.go.id. Piala ini diserahkan Wakil Presiden RI Bp. Boediono kepada Bupati Banyuwangi Bp. Abdullah Azwar Anas. Kabupaten Banyuwangi kembali berhasil meraih Piala Adipura 2014 sebagai daerah terbersih untuk kategori kota sedang. Kamis, (5/6/2014). 7


16

15 Juli 2014

SATYA LENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN UMKM DAN KOPERASI BERPRESTASI NASIONAL JENIS USAHA KONSUMEN

17

5 Agustus 2014

BANYUWANGI MENJADI KOTA WELAS ASIH PERTAMA DI INDONESIA


- Sejumlah inovasi dilakukan Banyuwangi untuk menjaga pengelolaan lingkungannya. Di antaranya adalah program bank sampah, pengolahan sampah, membangun banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan apreasiasi untuk para petugas kebersihan melalui insentif dan asuransi. - Setelah meraih Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dan Bhakti Koperasi tahun lalu, Banyuwangi kembali mendapat penghargaan bergensi bidang perkoperasian, kali ini mendapat Penghargaan Satya Lencana Pembangunan (bidang pembangunan dan UMKM). Penghargaan ini diserahkan Presiden RI, Bp. Susilo Bambang Yudhoyono langsung kepada Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bp. Alief Rachman Kartiyono di Lapangan Makodam Medan Sumatera Utara, Selasa (15/7), saat perayaan Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke- 67. - Penghargaan ini diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, salah satunya dari koperasi yang aktif dan sehat serta kegigihan, eksistensi dan konsisten Pemerintah Banyuwangi dalam menggarap sektor mikro, kecil dan menengah. - Selain dari Presiden SBY, pada kesempatan yang sama, Banyuwangi juga menerima penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi Nasional Jenis Usaha Konsumen, yang diserahkan Menteri Koperasi dan UMKM RI, Bp. Syarifuddin Hasan. Koperasi yang berhasil mengantarkan Banyuwangi menerima penghargaan ini adalah KPRI Bina Karya Gambiran. “KPRI Bina Karya ini dinilai sebagai koperasi terbaik dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki koperasi lain di Banyuwangi. Diantaranya adminitrasinya yang bagus, volume usaha yang tinggi, serta kredit macetnya relatif kecil,” terang Alief. Selain kepada Banyuwangi, Menteri Koperasi ini juga memberikan penghargaan Bhakti kepada 130 kepala daerah di Indonesia. - Berkat sejumlah program yang menghargai nilai-nilai kasih sayang, humanisme, dan kebhinnekaan, membuat Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai Kota Welas Asih (Compassionate City). Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menandatangani Piagam Welas Asih (Charter for Compassion) di Banyuwangi, Selasa (5/8/2014). - Dengan menandatangani piagam tersebut, Banyuwangi masuk dalam jaringan 40 kota di dunia yang telah ditetapkan menjadi Kota Welas Asih sesuai inisiasi program Compassion Action International. Saat ini, 231 kota di berbagai negara sedang dalam proses menjadi Kota Welas Asih. Yang telah ditetapkan sebagai Kota Welas Asih antara lain Atlanta, Appleton, Denver, Houston, Seattle 8


-

18

23 Agustus 2014

INSPIRING YOUNG LEADER (IYL) 2014 SEBAGAI PROGRESSIVE LEADER

-

-

-

-


(semuanya Amerika Serikat), Capetown (Afrika Selatan), Eskilstuna (Swedia), Groningen dan Leiden (Belanda), Botswana, Parksville (Kanada), serta Gaziantep (Turki).Charter for Compassion juga telah ditandatangani lebih dari 100 ribu tokoh di dunia, termasuk sejumlah tokoh terkemuka di Indonesia. Compassion Action International digerakkan sejumlah tokoh, diantaranya pakar agama Karen Armstrong dan Presiden Masyarakat Islam Amerika Utara Imam Mohamed Magid. "Banyuwangi berkomitmen menjadi daerah yang penuh cinta, bertaburan kasih sayang, tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga secara hubungan sosial antar warganya," ujar Anas seusai menandatangani Charter for Compassion. Sejumlah program di Banyuwangi sudah merepresentasikan prinsip-prinsip kasih sayang, humanisme dan kebhinnekaan, misalnya pertemuan rutin lintas agama, gerakan Siswa Asuh Sebaya yang menjalin solidaritas antarsiswa, Gerakan Sedekah Oksigen yang melibatkan semua tokoh agama untuk kampanye lingkungan, ambulance 24 jam untuk melayani warga, serta pemberantasan buta aksara dan anak putus sekolah yang menjunjung tinggi aksesibilitas warga dalam menikmati layanan pendidikan.Selain itu, program-program bantuan permodalan untuk usaha kecil, bantuan benih untuk petani dan pembudidaya ikan, bedah rumah, dan gerakan pengentasan kemiskinan lainnya juga menjadi contoh kebijakan publik yang berbasis kemanusiaan. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden RI terpilih Bp. Joko Widodo di Jakarta, Sabtu malam (23/8). Selain Bp. Anas, terpilih sepuluh orang sebagai Inspiring Young Leader dari berbagai bidang. Dalam kesempatan itu, Bp. Joko Widodo mengatakan sebelas orang muda inspirator ini adalah orang yang terbaik di bidangnya. Bahkan secara khusus, Jokowi memuji kiprah Bupati Banyuwangi yang dianggap bisa memajukan daerahnya. Beberapa nama lain yang masuk dalam daftar IYL di antaranya adalah Ainun Nadjib (penggagas kawalpemilu.org), Kevin Sanjaya Sukamulyo (pebulutangkis muda), Elang Gumilang (pengusaha properti untuk kalangan menengah ke bawah), dan Bayu Setyo Nugroho (kepala desa yang juga penggagas Desa Membangun). Bp. Abdullah Azwar Anas sendiri masuk dalam kategori penyelenggara daerah yang dianggap berhasil membawa perubahan dengan konsep kemitraan (partnership). Konsep partnership diyakini sebagai cara cepat dalam membawa kemajuan sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah. 9


19

10 September 2014

WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) BIDANG LALU LINTAS UNTUK KATEGORI KOTA SEDANG

20

20 September 2014

ANUGERAH AKSARA MADYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA


- Penghargaan diserahkan langsung Menteri Perhubungan Bp. EE. Mangindaan kepada Bupati Banyuwangi Bp. Abdullah Azwar Anas di Jakarta. - Menteri Perhubungan mengatakan, penghargaan WTN diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penghargaan ini menilai sejauh mana perhatian sekaligus kinerja bidang transportasi dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan, berbasis kepentingan publik, dan ramah lingkungan. - Sejumlah inovasi dan kemajuan bidang transportasi di Banyuwangi antara lain penggunaan lampu lalulintas tenaga surya, kelengkapan sarana-prasarana, penyediaan jalur pesepeda, dan konsep terminal pariwisata terpadu yang kini tengah dirintis pembangunannya di Banyuwangi. Sejumlah inovasi dan kemajuan bidang transportasi antara lain penggunaan lampu lalu-lintas tenaga surya, kelengkapan sarana-prasarana, penyediaan jalur pesepeda, dan konsep terminal pariwisata terpadu yang kini tengah dirintis pembangunannya. - "Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini merupakan prestasi yang membanggakan karena sudah 9 tahun Banyuwangi tak punya prestasi di bidang transportasi," ujar Anas. - Kabupaten berjuluk The Sunrise Of Java ini menerima penghargaan Anugerah Aksara Madya dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Bp. M. Nuh kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Bp. Sulihtiyono pada upacara puncak peringatan Hari Aksara Internasional ke-49 tingkat Nasional Tahun 2014, Sabtu (20/9) di Grand Clarion Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara. - Pada tahun 2011, penduduk buta aksara di Kabupaten Banyuwangi mencapai 59.985 jiwa hingga masuk ke dalam zona merah buta aksara di Provinsi Jawa Timur. Melalui pendataan ulang Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2013 jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 47.335 jiwa. Jumlah penurunan ini dianggap masih jauh dari harapan. - Untuk mengejar ketertinggalan, pada awal tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi mencanangkan Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus). Program ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2014.

10


21

7 Oktober 20014

TATA RUANG BANYUWANGI MASUK 5 TERBAIK DI INDONESIA

22

12 Oktober 20014

HUT JAWA TIMUR, BANYUWANGI RAIH EMPAT PENGHARGAAN


- Banyuwangi masuk lima besar Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang versi Kementerian Pekerjaan Umum bersama empat kabupaten lainnya, yaitu Bangka (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Jepara (Jawa Tengah), Maros (Sulawesi Selatan), dan Sumbawa, NTB. Saat ini kelima kabupaten tersebut memasuki tahap penjurian untuk menentukan peringkat satu sampai lima. Peluang Banyuwangi untuk menjadi pemenang cukup besar mengingat sebelumnya pernah meraih penghargaan sejenis, yaitu Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai kabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan terbaik. - Tahap penjurian ini diikuti dengan verifikasi di lapangan secara langsung. Tim Kementerian PU telah datang ke Banyuwangi belum lama ini dengan sejumlah juri, antara lain, pakar perencanaan dan tata ruang wilayah dari IPB Dr Ir Ernan Rustiadi; ahli pemberdayaan masyarakat yang merupakan Presiden Combine Resource Institution, Dodo Juliman; dan pakar perumahan dan permukiman yang merupakan dosen dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dan Program Studi Arsitektur ITB Moh Jehansyah Siregar. - Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sejumlah kriteria penilaian antara lain soal rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, serta perizinan pemanfaatan ruang. - Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur menjadi kado tersendiri bagi KabupatenBanyuwangi. Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini berhasil memboyong empat penghargaansekaligus dari Gubernur Jatim Soekarwo. - Keempat penghargaan tingkat regional itu adalah juara I Penanaman Satu Miliar Pohon, Juara 3 Tertib Pemanfaatan Jalan, Perpustakaan Inovatif, dan Kabupaten Sehat Di Jawa Timur. Penghargaan itu diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat Puncak Peringatan HUT Provinsi Jatim yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (12/10). - Mendapat banyak penghargaan Bupati Anas mengaku sangat senang. "Ini hasil kerja seluruh rakyat dan saya persembahkan untuk rakyat 11


-

23

5 Desember 2014

TATA RUANG TERBAIK SEINDONESIA

-

-

-

-


Banyuwangi. Selain itu menunjukkan bahwa sejumlah sektor pembangunan telah menjadi perhatian kami dengan seksama dan direspon positif oleh masyarakat. Mulai dari infrastruktur pemanfaatan jalan, bidang lingkungan, pendidikan dengan dukungan perpustakaannya, hingga kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi atas dukungannya,” kata Bupati Anas usai menerima penghargaan. Secara khusus Anas menjelaskan keberhasilan menjadi jawara dalam penanaman satu miliar pohon karena adanya komitmen pemkab Banyuwangi yang ingin terus membangun dengan konsep Sustainable Development. Lewat Gerakan Sedekah Oksigen, pemkab dan masyarakat Banyuwangi bertekad menjadikan Banyuwangi yang lebih hijau, asri, dan nyaman sebagai tempat tinggal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menobatkan Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten dengan penataan ruang terbaik seIndonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Jumat malam (5/12). Penghargaan ini merupakan rangkaian dari Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sebelumnya, Banyuwangi pernah meraih penghargaan sebagaikabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan terbaik dari BPN/Bappenas. Para penilai yang terlibat antara lain pakar perencanaan dan tata ruang wilayah dari IPB Dr Ir Ernan Rustiadi; ahli pemberdayaan masyarakat yang merupakan Presiden Combine Resource Institution, Dodo Juliman; dan pakar perumahan dan permukiman yang merupakan dosen dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dan Program Studi Arsitektur ITB, Ir Moh. Jehansyah Siregar MT PhD. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan ruang sangat penting untuk mewujudkan daerah yang berkembang secara berkelanjutan. "Salah satu masalah krusial pascareformasi adalah penataan ruang di mana banyak sekali salah tata kelola. Maka kami mulai membenahi dengan serius," ujar Anas.

12


24

11 Desember 2014


MARKETEER OF THE YEAR 2014

- Dinilai cukup berhasil memasarkan Kabupaten Banyuwangi menjadi destinasi wisata unggulan dan tujuan investasi yang prospektif, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, berhasil menyabet gelar "Indonesia Marketing Champion 2014" untuk kategori kalangan pemerintahan (Government), dalam ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc. Penghargaan prestisius ini, diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya kepada Anas di Jakarta, Kamis (11/12). - Pendiri MarkPlus, Hermawan Kartajaya mengatakan, beragam strategi pemasaran yang dilakukan Bupati Banyuwangi mampu mengangkat pamor daerahnya. Selain menjadi destinasi wisata unggulan, Banyuwangi juga mulai dilirik sebagai tempat berinvestasi. - "Dari ratusan kepala daerah, Pak Azwar Anas adalah salah satu yang inovatif dan sadar marketing. Banyuwangi juga mampu menyinergikan pengembangan destinasi wisatanya dengan pihak lain, termasuk dengan BUMN," ujar Hermawan. Dewan Juri dalam penghargaan ini adalah sejumlah tokoh, antara lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, CEO MarkPlus Hermawan Kartajaya, dan Direktur Telkom M. Awaluddin. - Sejumlah kriteria dalam penilaian penghargaan ini antara lain pengaruh dan integritas personal, inovasi, kinerja, dan dampak komunitas. "Bupati Banyuwangi menunjukkan spirit marketing dalam kesehariannya," ujar Hermawan.Salah seorang dewan juri, Dahlan Iskan, mengatakan, salah satu keunggulan Bupati Banyuwangi adalah kemampuan mengelola external customer dan internal customer sama baiknya.

13

KATA PENGANTAR. melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Recommend Documents